Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id
terbit sejak 16 agustus 1948 perintis: k. nadha HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000
balipost (152 rb Like) http://facebook.com/balipost
jumat paing, 18 november 2016
20 HALAMAN
NOMOR 91 TAHUN KE 69
Pengemban Pengamal Pancasila
@balipostcom (4.485 Follower) http://twitter.com/balipostcom
@balipostcom http://instagram.com/balipostcom
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 233801, 225764 Faksimile: 227418
Prabowo Jamin Tidak Ada Pemakzulan Jokowi
Jakarta (Bali Post) – Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bertemu untuk keduakalinya pasca-Pilpres 2014. Pertemuan yang berlangsung satu jam di Istana Merdeka, Kamis (17/11) kemarin, keduanya membahas soal kenegaraan. Usai pertemuan tertutup yang diselingi makan siang itu, mereka pun menggelar jumpa pers di beranda istana, tempat biasanya Jokowi menggelar acara serupa dengan tamu kenegaraan. Ketika itu Prabowo menjamin kepada Jokowi bahwa tak ada upaya pemakzulan terhadap pemerintahan. ‘’Saya komitmen dari awal, sehari sebelum dilantik waktu 2014. Saya ucapkan selamat: Anda mendapatkan mandat, saya tidak akan
menjegal Bapak. Bapak Merah Putih, dan saya pegang pada komitmen saya,’’ kata Prabowo. Menurut Prabowo, tidak boleh ada keinginan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah. Ia akan menjaga setiap ada keinginan pihakpihak tertentu untuk memakzulkan pemerintahan sekarang. Hal. 19 Tidak Menjegal
Prabowo
Mega Serukan Rakyat Dukung Jokowi-JK
Ahok
”...kepada seluruh kader PDI Perjuangan maupun masyarakat di seluruh Indonesia untuk memberikan dukungan kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, untuk bekerja semaksimal mungkin guna mewujudkan cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia menuju Indonesia Raya.”
Penjegal Kampanye Ahok
Tak Paham Hukum atau karena Dibayar KETUA Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri mengatakan ada dua kelompok orang yang menolak calon gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saat kampanye. ‘’Kedua kelompok tersebut adalah karena tidak paham hukum serta karena dibayar untuk menjegal Ahok,’’ kata Megawati Soekarnoputri, Kamis (17/11) kemarin. Hal. 19 Negara Hukum
Empat Tempat Kecurangan pada Pilkada Jakarta (Bali Post) Saat ini proses tahapan pilkada serentak gelombang kedua yang akan dihelat pada 15 Februari 2017 di 101 daerah yang menyelenggarakan pilkada memasuki tahapan kampanye pasangan calon. Anggota DPR Mahfudz Siddik menekankan semua partai politik peserta pilkada dan juga masyarakat harus mencermati potensi kecurangan yang bisa terjadi di pilkada. ‘’Kita semua jangan berpikir semua proses akan normal. Dalam suasana persaingan yang sengit, potensi kecurangan akan besar. Ini bisa dilakukan oleh siapa saja,’’ kata Mahfudz Siddik di Gdung DPR, Jakarta, Kamis (17/11) kemarin. Menurut politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, potensi kecurangan pilkada ada di empat tempat. Pertama, kecurangan di dalam daftar pemilih tetap (DPT) yang dikeluarkan oleh KPUD setempat. ‘’Kita tahu data pemilih tetap basisnya adalah data penduduk yang didukung oleh e-KTP. Sementara proses e-KTP belum tuntas. Jadi ada potensi kerawanan bisa dimanfaatkan oleh mereka yang punya akses ke data penduduk dan data pemilih untuk melakukan manipulasi data,’’ ungkapnya. Menurutnya, manipulasi data pemilih bisa terjadi melalui mobilisasi pemilih siluman dari luar daerah atau menggunakan data penduduk yang sudah tidak valid (meninggal dunia, pindah, dan lain-lain). Kedua, kecurangan pada saat pencoblosan. Praktik yang sering terjadi di banyak pilkada adalah politik uang untuk mencoblos pasangan tertentu, intimidasi dan juga penggunaan surat suara yang tidak terpakai. Hal. 19 Sudah Pulang
Megawati Ketua Umum PDI-P
Jakarta (Bali Post) – Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri menginstruksikan seluruh kadernya untuk tenang, menjaga diri, dan turut serta mendukung terciptanya situasi aman dan damai di seluruh Indonesia selama proses pilkada serentak tahun 2017. ‘’Kader PDI Perjuangan diminta tenang, menjaga diri, dan turut menciptakan situasi aman dan damai,’’ kata Megawati Soekarnoputri kepada pers di kantor DPP PDI Perjuangan, di Menteng, Jakarta, Kamis (17/11) kemarin. Menurut Megawati, PDI Perjuangan akan menjalankan tugas sebagai perekat kebangsaan, menjalin silaturahmi dengan tokoh masyarakat, dan memastikan bahwa Empat Pilar Kebangsaan, yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika benar-benar dijaga dan dibumikan. Dia menegaskan, PDI Perjuangan mendukung penuh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam menjalankan perintah konstitusi untuk melindungi segenap bangsa Indonesia. Hal. 19 Keadilan Sosial
Kasus Bom Samarinda 2017, Masih Terjadi 5 Tersangka, Ketidakpastian Ekonomi 4 ’’Orang Baru’’
Depok (Bali Post) – Kondisi ekonomi global pada 2017 masih diwarnai ketidakpastian. Perekonomian dunia bukan hanya dipengaruhi oleh Amerika Serikat, juga Cina dan juga India. Demikian penegasan Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (UI) Miranda Gultom, Kamis (17/11) kemarin. Miranda yang menjadi pembicara Economic Outlook (IEO) 2017 bertajuk ‘’Conquering the Challenges of the Economic Integration’’ ini menjelaskan, meskipun adanya ketidakpastian perekonomian dunia, namun Indonesia akan tetap tumbuh. Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia periode 2004-2008 ini mengatakan, perencanaan harus tetap optimistis terhadap pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Sementara itu, Direktur Makro dan Statistik Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan dampak terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat harus tetap dianalisis. ‘’Apakah kebijakan yang diambil nantinya sesuai janji politiknya selama kampaye atau tidak,’’ ujarnya. Namun, lanjutnya, biasanya jika telah menjadi presiden akan lebih cermat dalam menentukan kebijakan dan memperhatikan bagaimana dampak-dampaknya. ‘’Jika Amerika melakukan kenaikan suku bunga maka harus diantisipasi dengan baik,’’ ujarnya. Hal. 19 Masih Rendah
Miranda Gultom
Jakarta (Bali Post) – Kadivhumas Polri Irjen Pol. Boy Rafli Amar mengatakan, empat orang tersangka dalam kasus peledakan bom di halaman Gereja Oikumene, Kota Samarinda, Kalimantan Timur pada Minggu (13/11) merupakan ‘’orang baru’’. ‘’Ini orang-orang baru semua, Juhanda (tersangka pelaku pelemparan bom yang telah diamankan sebelumnya) saja orang lama,’’ kata Boy di Jakarta, Kamis (17/11) kemarin. Pihaknya saat ini telah menetapkan lima tersangka termasuk Juhanda dalam kasus peledakan bom di Gereja Oikumene tersebut. Juhanda pernah menjalani hukuman penjara selama tiga tahun enam bulan sejak Mei 2011 atas kasus teror bom Puspitek, Serpong, Tangsel, Banten. Kemudian Juhanda dinyatakan bebas bersyarat setelah mendapatkan remisi Idul Fitri pada 28 juli 2014. ‘’Kemudian pelaku pindah ke Samarinda dan bekerja sebagai buruh di sana,’’ kata Boy. Tak hanya terlibat kasus teror bom di Serpong, Juhanda alias Joh juga diduga terkait dengan kasus bom buku di Jakarta pada 2011 yang tergabung dalam kelompok Pepy Fernando. ‘’Ini jaringan lama. Sekarang dia bergabung dengan JAD (Jamaah Anshar Daulah) Kaltim,’’ ujarnya. Namun, pihaknya belum bisa menyampaikan inisial nama empat tersangka yang telah ditetapkan tersebut. ‘’Belum nanti kita sampaikan, masih diperiksa,’’ tuturnya. Terkait peran yang mereka lakukan, Boy mengatakan mereka intinya membantu tindakan Juhanda itu. Hal. 19 Luka Serius
Anak Korban Bom Bali Jadi Anggota Geng Motor
Efek Pemerintah yang Terlambat Hadir LUKA traumatik pascaperistiwa Bom Bali I dan II sampai kapan pun tidak akan pernah bisa terhapus dari benak para korban. Terutama pada korban tidak langsung seperti para ibu atau istri yang terpaksa menjadi janda. Di balik luka traumatik itu, mereka juga harus menghidupi keluarganya sebagai seorang single parent. ‘’Mereka harus mendidik anaknya. Dalam artian mereka masih ‘sakit jiwa’, tapi mereka harus mendidik anaknya. Mereka merawat anaknya dengan kejiwaan yang masih sakit itu. Bisa dibayangkan seperti apa anak yang dididik oleh orang yang jiwanya masih sakit,’’ ujar Sekretaris Yayasan Isana Dewata Thiorina F. Marpaung, Kamis (17/11) kemarin. Thiorina menambahkan, dalam Undang-undang Antiterorisme memang telah diatur terkait korban
aksi terorisme. Namun, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) selama ini hanya membantu korban langsung dan korban janda ataupun duda. Itu pun dengan banyak aturan main. Sedangkan anak-anak, sampai saat ini masih belum ditangani. Jadi, menurutnya, tidak salah kalau ada anak korban Bom Bali bisa menjadi anggota geng motor yang meresahkan masyarakat. ‘’Karena itu tadi belum mendapatkan penanganan yang sangat serius untuk menyelesaikan luka batin yang ada di dalam diri mereka,’’ jelas perempuan yang juga korban Bom Bali I ini. Thiorina menambahkan, sejak tahun 2010 pihaknya terus mencoba meminta pertolongan untuk membantu para korban yang belum mendapatkan ganti rugi dari negara. Kendati sebetulnya bukan dirinya yang harus meminta melainkan negara yang har-
us mendatangi para korban. Ketika LPSK berupaya untuk membantu korban terorisme sekaligus mencegah aksi terorisme, Thiorina menegaskan akan mem-follow-up-nya. Sebelumnya diberitakan, LPSK pada Rabu (16/11) lalu sudah menandatangani MoU dengan Kadin Bali dan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) sebagai inisiatif lain untuk membantu pemenuhan hak para korban terorisme. Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai mengatakan, pihaknya menggandeng pelaku usaha untuk menampung dana-dana dari masyarakat yang peduli terhadap korban. Dana itu dikumpulkan dan disalurkan langsung oleh para pengusaha kepada para korban terorisme. Selain itu, perusahaan juga bisa mengarahkan dana CSR-nya untuk membantu mereka. Hal. 19 Tidak Sederhana
Bali Post/dok
BOM BALI - Monumen Bom Bali di Kuta kerap dikunjungi wisatawan atau keluarga korban. Kini keluarga korban Bom Bali masih membutuhkan perhatian pemerintah.