Edisi Rabu 18 Juli 2018 | balipost.com

Page 1

16 HALAMAN

NOMOR 313 TAHUN KE 70

Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id

terbit sejak 16 agustus 1948 perintis: k. nadha HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000

balipost (170 rb Like) http://facebook.com/balipost

Pengemban Pengamal Pancasila

rabu wage, 18 juli 2018

@balipostcom (6.000 Follower) http://twitter.com/balipostcom

@balipost_com http://instagram.com/balipostcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764, 233801 Faksimile: 227418

Parpol ’’Serbu’’ KPU

Bali Post

SEJAK 1948

Mestinya Petani Bali Sejahtera Semestinya petani Bali sejahtera, apabila sektor pariwisata mau berbagi. Demikian devisa yang jumlahnya triliunan rupiah yang dihasilkan Bali dikembalikan sebagian untuk pertanian Bali. Namun keduanya tak dilakukan. Pelaku pariwisata dan pemerintah malah membiarkan petani Bali merana. Jadi tak salah krama Bali meninggalkan sektor pertanian. Alasannya, pertanian tak lagi menjanjikan meningkatkan taraf hidup. Sektor pariwisata sudah tak lagi peduli terhadap keunggulan Bali. Mereka juga lupa menghidupkan sektor pertanian yang menjadi jualannya. Akibatnya alih fungsi lahan semakin masif. Keberpihakan pemerintah terhadap pembangunan sektor pertanian juga sangat rendah. Minimnya anggaran untuk sektor pertanian salah satu buktinya. Kondisi ini tentu sangat ironis. Padahal, sektor pertanian Bali dengan karakteristik masyarakatnya yang kukuh mengusung budaya agraris sejatinya merupakan magnet utama penarik wisatawan untuk berkunjung ke Bali. Riuhnya gemerincing dolar yang ditangguk para pelaku pariwisata di Bali tidak terlepas dari andil sektor pertanian. Oleh karena itu, bukan sesuatu yang berlebihan jika sebagian dari berkah yang ditangguk oleh para pelaku maupun pengusaha industri pariwisata tersebut wajib dikembalikan kepada petani Bali. Tujuannya agar krama Bali kembali bertani sebagai biang dari budaya Bali yang agung. Kebijakan pemerintah dalam pembangunan sektor pertanian harus tetap diorientasikan untuk meningkatkan kesejahteraan petani Bali. Agar tujuan ini bisa diwujudkan, sektor pertanian harus dikolaborasikan dengan pariwisata yang selama ini menikmati banyak sekali keuntungan finansial dari proses pertanian yang berlangsung di Bali. Sadar dengan realitas ini, sudah sewajarnya jika sektor pariwisata memberikan subsidi kepada para petani. Pemberian subsidi itu bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Hal. 15 Bayar Pajak

Bertemu Prabowo

Puan Maharani Ingin Belajar Naik Kuda P ERTEMUAN K e t u a Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Ketua DPP PDI-P (nonaktif) Puan Maharani dilakukan secara diam-diam tanpa diketahui awak media. ‘’Baru saja saya bertemu dengan mbak Puan,’’ kata Prabowo di kediamannya, di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (17/7) kemarin. Prabowo pun enggan menyebutkan lokasi pertemuan dengan Puan Maharani tersebut. ‘’Ada dong. Masak semuanya diceritakan. Pokoknya di suatu tempat di Jakarta Selatan,’’ ucapnya. Prabowo juga tak menjawab soal isi pertemuan tersebut. Dia berharap ada pertemuan lanjutan. ‘’Maunya itu. Persahabatan ya… persahabatan, kalau nanti kita tetap umpamanya menempuh jalan politik lain kan enggak ada masalahnya, bersahabat kan begitu,’’ ujarnya. Prabowo mengatakan, pertemuan dirinya dengan Menko PMK itu hanya berbicara hal-hal yang ringan hingga setengah berat. ‘’Jadi kita bicara persaudaraan dengan

baik, kita sepakat apa pun kita adalah anak-anak bangsa karena bertanggung jawab atas NKRI utuh dan solid. Kalau ada perbedaan, kita sikapi dengan baik. Kalau hal-hal yang kita tak setuju kita kritisi,’’ tutur Prabowo. Dalam pertemuan itu suasananya penuh kekeluargaan, demokratis dan suasana penuh kedewasaan. ‘’Saya sangat gembira dengan pertemuan itu. Kita akan bertemu lagi dan kadang-kadang kita mau bertemu tidak usah pakai agenda serius. Mbak Puan bilang mau belajar naik kuda di Hambalang,’’ ucapnya. Prabowo mengaku pertemuan dengan Puan sudah lama direncanakan. ‘’Jadi, prinsipnya kita ingin menjalin persahabatan kekeluargaan. Semua anak bangsa ingin yang terbaik, tapi di antara saudara kan juga harus saling menegur dan mengingatkan,’’ ucapnya. Ketika ditanyakan, apakah pertemuan itu juga membahas soal koalisi? Kata Prabowo bahwa dalam pertemuan itu dalam suasana persahabatan kekeluargaan. (ant)

Sejumlah Parpol Dipastikan Absen HARI terakhir masa pendaftaran bakal calon legislatif (bacaleg), Selasa (17/7) kemarin, kantor KPU di seluruh Bali diserbu pimpinan dan kader parpol. Namun tidak seluruh parpol memanfaatkan kesempatan tersebut. Ada beberapa parpol yang menyatakan tidak mengirim daftar bakal calon legislatif. Di Karangasem, misalnya, ada empat parpol yang menyatakan tidak mengirim daftar caleg. Keempatnya adalah PPP, PKB, PKPI dan PBB. ‘’Empat parpol sudah memberi konfirmasi tidak ikut, sedangkan PAN belum bisa kita hubungi,’’ ungkap anggota KPU Karangasem Putu Desy Natalia. Sementara di Tabanan, hingga sore kemarin baru tujuh yang mendaftar. Dimulai dengan kedatangan Partai

Gerindra pada pukul 09.21 Wita yang dikomandoi langsung Ketua DPC Gerindra Tabanan Ni Nengah Sri Labantari. Dari 40 nama bacaleg, 4 di antaranya merupakan wajah lama yang kini masih menjabat di gedung dewan. Usai Gerindra, pada pukul 11.00 Wita disusul Partai Golkar. Datang langsung membawa berkas pendaftaran bacaleg untuk diverifikasi Ketua DPD II Golkar Tabanan Arya Budi Giri

bersama Sekretaris I Nyoman Suarsedana. Golkar mendaftarkan 46 orang bacaleg, enam incumbent. Selain partai ‘’lama’’, pendaftaran bacaleg juga diramaikan dengan kehadiran partai baru, salah satunya Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang mendaftarkan 9 orang bacaleg. Namun bacaleg tersebut untuk dapil I, III, dan IV. Hal. 15 Tujuh Partai

Dari Mantan Birokrat Sampai Istri Polisi MENGABDI menjadi wakil rakyat, rupanya diminati banyak pihak. Mereka berasal dari banyak kalangan. Ada petani, pedagang, mantan birokrat, termasuk istri polisi (anggota Bhayangkari). Di Gianyar, misalnya, mantan Sekda Gianyar Gaga Adisaputra turun langsung ke KPU Gianyar. Ia mendaftar sebagai wakil dari Partai Demokrat. Ada juga anggota Bhayangkari. Dia adalah Ida

Ayu Ketut Sarwini. Bakal caleg dapil Ubud ini maju lewat Partai Golkar. Ida Ayu Ketut Sarwini mengakui sebagai istri salah satu personel yang bertugas di wilkum Polres Gianyar. Memilih langkah ini, ia pun memastikan sudah mendapat restu keluarga. ‘’Saya kan lagi di luar tugas suami, tapi di saat suami tugas saya akan mendampingi,’’ jelasnya. (kmb35)

GOLKAR - Kader Golkar berjalan menuju KPU Gianyar, Selasa (17/7) kemarin.

Kisruh Saat Pendaftaran

Nama Meliani ’’Terlempar’’ Tabanan (Bali Post) Suhu panas mulai mewarnai perhelatan pemilihan legislatif kabupaten/kota. Di Kabupaten Tabanan, di batas akhir pendaftaran bakal calon legislatif (bacaleg), Selasa (17/7) kemarin, diwarnai aksi protes. Ni Made Meliani yang menjabat Wakil Ketua DPRD Tabanan ‘’terlempar’’ dari daftar caleg Golkar. Padahal sebelumnya dari hasil koordinasi terakhir dari induk partai, politisi perempuan asal Tabanan ini masuk dalam daftar. Hal ini tentu membuatnya kecewa dan meminta kejelasan dari Ketua DPD II Golkar Tabanan Ketut Arya Budi Giri bersama Sekretaris I Nyoman Suarsedana langsung di gedung KPU Tabanan. Bahkan Meliani, kader dedengkot Golkar Tabanan, ini sempat mencak-mencak. Dia mempertanyakan namanya tidak masuk di daftar. Padahal dia mengaku sudah tanda tangan di data yang dimasukkan ke Sistem Informasi Calon (Silon) dan sudah melengkapi seluruh persyaratan yang diharuskan. Saking kesalnya, Melinai pun sampai menitikkan air mata. ‘’Kenapa nama saya dicopot, saya merasa dibohongi, kalau tidak segera diproses saya minta KPU jangan dulu memverifikasi berkas,’’ ucapnya terdengar keras saat meluapkan aksi protesnya kepada Ketua DPD II Golkar di ruangan Ketua KPU Tabanan. Terkait persolan tersebut, Ketua Golkar Tabanan Arya Budi Giri menyatakan kalau hal tersebut karena terjadi kekeliruan administrasi. Hal. 15 Kekeliruan Administrasi

PROTES - Ni Made Meliani saat protes namanya tidak masuk dalam daftar bacaleg.

15 Sudah Daftar Denpasar (Bali Post) Mayoritas partai politik (parpol) peserta Pemilu 2019 baru mengajukan daftar calon anggota DPRD Bali di hari terakhir, Selasa (17/7) kemarin. Padahal, KPU Bali telah membuka pendaftaran sejak 4 Juli lalu. KPU Bali otomatis harus lembur karena pendaftaran di hari terakhir ditutup pada pukul 24.00 Wita. Pengajuan daftar calon anggota DPRD Bali pertama kali dilakukan oleh Perindo pada Jumat (13/7) lalu. Disusul PSI, PDI-P dan NasDem yang mendaftarkan calegnya, Senin (16/7). Secara keseluruhan ada 16 parpol peserta pemilu yang berhak mengajukan caleg. Namun hingga pukul 22.00 Wita semalam sudah 15 partai yang mengajukan bakan calon legilatifnya. Sementara Partai Berkarya baru mengorfirmasi kedatangannya untuk mendaftar. ‘’Saya sudah ingatkan kepada LO partai mengenai batas waktu. Kalau terlambat, kami tidak bisa menerima pendaftaran mereka,’’ ujar Ketua KPU Bali I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, Selasa kemarin. Menurut Raka Sandi, parpol yang terlambat mendaftarkan caleg tentu akan merugikan mereka sendiri. Baik parpolnya, caleg maupun masyarakat yang menjadi simpatisan parpol. Oleh karena itu, KPU sebelumnya sudah terus menyosialisasikan dan mengingatkan parpol agar mendaftar tepat waktu. Ketepatan waktu juga untuk kepastian hukum dan keadilan. ‘’Kalau lewat, dianggap tidak mendaftar,’’ tegasnya. (kmb32)

Gerindra Godok Tiga Nama Cawapres JK Bersedia Lagi Dampingi Jokowi

Prabowo Subianto

Jakarta (Bali Post) – Prabowo, Ketua Umum Gerindra, telah menggodok tiga nama untuk posisi calon wakil presiden pada Pilpres 2019. Ketiganya; Anies Baswedan, Salim Assegaf dan Agus Harimurti Yodhoyono. Anggota Dewan Penasihat DPP Partai Gerindra Muhammad Syafii mengatakan, ada tiga nama yang dipertimbangkan menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. ‘’Ada beberapa nama yang paling kencang diperbincangkan di internal seperti Anies Baswedan, mantan Menteri Sosial Salim Assegaf, dan Agus Harimurti Yudhoyono,’’ kata Syafii, Selasa (17/7) kemarin. Syafii mengatakan ketiga tokoh tersebut semuanya dipertimbangkan karena masing-masing memiliki kualitas untuk mendampingi Prabowo. Menurutnya, sebenarnya nama Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskan-

dar juga dipertimbangkan namun dihilangkan karena sudah memutuskan mendukung Joko Widodo. ‘’Kalau dia sudah mendukung Jokowi artinya dia tidak ingin bersama-sama Partai Gerindra. Kalau Mardani Ali Sera, saya tidak mendengar itu, tidak dibahas kencang lalu Zulkifli Hasan sudah sepakat yang penting Prabowo dan wakilnya dia setuju saja,’’ katanya. Dia menjelaskan, keputusan final siapa yang akan mendampingi Prabowo akan diputuskan secara bersama partai koalisi, namun diharapkan sosoknya mampu meningkatkan elektabilitas dalam pilpres. Menurutnya, Gerindra tetap terbuka dan masih memungkinkan untuk menerima partai lain untuk bergabung, terutama apabila Demokrat sepakat dengan skenario dalam pilpres. Hal. 15 Sangat Terbuka

Jusuf Kalla

Jakarta (Bali Post) Jusuf Kalla bersedia kembali mendampingi Joko Widodo dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden (pilpres) 2019, apabila ketentuan konstitusi memperbolehkan dirinya kembali menjabat sebagai wapres untuk ketiga kalinya. ‘’Nanti kita lihat perkembangannya, demi bangsa dan negara. Ini kita tidak bicara pribadi saja, (tetapi) bicara tentang bangsa ke depan. Ya… tergantung nanti penilaian bangsa ke depan macam mana,’’ kata Wapres Kalla kepada wartawan di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Selasa (17/7) kemarin. Sementara itu, Ketua Tim Ahli Wapres Sofjan Wanandi ditemui secara terpisah, mengatakan Jusuf Kalla menomorsatukan kepentingan bangsa dan negara. Apabila undangundang memperbolehkan jabatan wapres lebih dari dua periode, maka Jusuf Kalla bersedia kembali mendampingi Jokowi untuk Pilpres 2019.

‘’Pak JK itu sebenarnya bersedia saja untuk kepentingan bangsa dan negara. Itu nomor satu, dan itu tergantung dari Pak Jokowi sendiri. Kita tunggu saja apa yang terjadi di MK,’’ kata Sofjan. Sebelumnya, Partai Persatuan Indonesia (Perindo) mengajukan permohonan uji materi terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait pasal 169 huruf n. Pasal tersebut mengatur calon presiden dan calon wapres adalah orang yang belum pernah menjabat sebagai presiden atau wapres selama dua kali dalam masa jabatan yang sama. Frasa ‘’dua kali dalam masa jabatan yang sama’’ dapat dimaknai sebagai jabatan berturut-turut maupun tidak berturut-turut walaupun masa jabatan kurang dari lima tahun. Sehingga Perindo meminta MK menyatakan bahwa kalimat tersebut dimaksudkan untuk masa jabatan yang berturut-turut. (ant)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.