Edisi 18 Juli 2017 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

16 HALAMAN NOMOR 106 TAHUN KE 13

Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@gmail.com

SELASA, 18 JULI 2017

Pengemban Pengamal Pancasila

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

(Suara NTB/ars)

DITAHAN - Tersangka BS (foto kiri) dan BN (foto kanan) saat digiring petugas Kejaksaan ke mobil tahanan didampingi kuasa hukum masing-masing.

Tersangka ”Vertical Dryer” Sebut Peran Orang Lain

Mantan Kadis Koperasi dan UMKM Ditahan

Mataram (Suara NTB) Dua tersangka kasus proyek vertical dryer pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura (Distan TPH) akhirnya ditahan penyidik Kejaksaan Tinggi NTB Senin (17/7). Tersangka itu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang juga mantan Kepala Dinas (Kadis) Koperasi dan UMKM NTB, BS dan pemilik lahan BN. Keduanya sempat tidak hadir pada pemanggilan sebelumnya.

Daya Ungkit Dipertanyakan DAYA ungkit investasi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di NTB masih dipertanyakan. Meskipun investasi yang masuk ke NTB nilainya triliunan setiap tahun, namun dampaknya terhadap penurunan angka kemiskinan dan pengangguran dinilai masih minim.

Untuk itu, Pemprov NTB melalui Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sedang melakukan analisis investasi yang masuk NTB. Dari hasil analisis tersebut akan diketahui investasi yang sudah jenuh dan menjadi pertimbangan dalam pemberian perizinan.

Bersambung ke hal 15 H. Chairul Mahsul (Suara NTB/dok)

KO M E N TTAA R

Terpental dari Pasar Internasional KEPERCAYAAN pasar internasional terhadap cukli luntur, akibat cacat di kualitas. Pemerintah daerah sedang turun tangan untuk mengembalikan kepercayaan pasar luar negeri.

Yang dimaksud cukli itu sebenarnya ampas kerang yang didatangkan dari luar daerah seperti Sulawesi, Flores atau dari Jawa.

Kulit kerang yang berwarna putih gading itu dipotong kecil-kecil berbentuk segi empat atau jajaran genjang, berukuran kecil.

Potongan-potongan kulit kerang itulah yang ditempel dan dijadikan penghias kerajinan meja dan kursi, lemari, Bersambung ke hal 15 Hj. Putu Selly Andayani (Suara NTB/dok)

lui kuasa hukumnya yang baru, Muhtar M. Saleh, SH,MH, pada saat pencairan anggaran Rp 680 juta bukan pada masanya (bukan pada saat BS masih menjabat sebagai PPK). ‘’Waktu pencairan dana proyek, klien saya sudah tidak lagi jadi PPK. Tapi sudah pin-

dah tugas menjadi Kepala Dinas Perkebunan Provinsi NTB,’’ kata Muhtar yang dalam kasus ini menggantikan posisi pengacara sebelumnya Agus Sugiarto, SH,MH. Saat pencairan anggaran, eksekusi oleh PPK penggantinya. Praktis, kata Muhtar, be-

Kajati Monitor Kasus Sekaroh dan SPPD Dewan Dompu Mataram (Suara NTB) Dua kasus korupsi dalam pantauan Kajati NTB, Tedjolekmono, SH.,MH. Dua kasus ini sedang ditangani Kejari Dompu terkait SPPD DPRD setempat dan Kejari Lombok Timur (Lotim) terkait kasus Sekaroh. Kasus ini tidak masuk dalam tunggakan yang harus tuntas 31 Maret lalu.

‘’Meski tidak masuk dalam kategori tunggakan, tapi tetap kita minta agar ditindaklanjuti,’’ kata Kajati NTB Tedjolekmono Senin (17/7) siang kemarin. Saat ini dua kasus tersebut sedang digenjot di masing masing Kejari. Perkembangan penanganan juga disampaikan ke pihaknya.

Bersambung ke hal 15

Pemprov Percepat Pembahasan Perda Kenaikan Penghasilan Dewan Mataram (Suara NTB) Pemprov dan DPRD NTB sedang menyusun payung hukum untuk mengakomodir kenaikan penghasilan para wakil rakyat yang duduk di Udayana. Agar dapat terakomodir dalam APBD Perubahan 2017, pembahasan Raperda tentang Protokoler, Kedudukan dan Keuangan DPRD Provinsi ini akan dikebut satu smapai

dua bulan ke depan.

“Iya kita kebut pembahasannya. Yang jelas kita sudah bahas rancangannya. Ada beberapa materi yang memang perlu disempurnakan,” kata Kepala Biro Hukum Setda NTB, H. Ruslan Abdul Gani, SH, MH ketika dikonfirmasi Suara NTB, Senin (17/7) siang kemarin.

Ruslan mengungkapkan, pihaknya bersama dengan

Sekretaris Dewan dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) pada pekan lalu sudah membahas mengenai Raperda tersebut.

Dari pembahasan tersebut, berdasarkan informasi dari Sekwan DPRD NTB, H. Mahdi Muhammad, SH, MH bahwa Raperda tersebut akan menjadi inisiatif DPRD. Bersambung ke hal 15

laan akan jadi bahan pembuktian di Pengadilan Tipikor.

Bukan kali ini saja BS menyebut pihak lain. Sebelumnya dalam materi praperadilan sempat menyinggung peran Kepala Dinas Pertanian dan TPH, Ir. Husnul Fauzi. Kadis dianggap mengetahui proses pemindahan fisik objek penyidikan tersebut dari Kelurahan Sayang Sayang ke Desa Gontoran Timur Kecamatan Lingsar Lombok Barat. Bahkan proses serah terima disebutnya dilakukan kepala dinas.

Bersambung ke hal 15

Naik, Ketimpangan Miskin-Kaya di NTB Mataram (Suara NTB) Pada Maret 2017, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk NTB yang diukur oleh gini ratio tercatat sebesar 0,371. Angka ini meningkat sebesar 0,006 poin jika dibandingkan dengan gini ratio September 2016 yang sebesar 0,365.

Sementara itu jika dibandingkan dengan gini ratio Maret 2016 yang sebesar 0,360, gini ratio Maret 2017 naik sebesar 0,012 poin. Demikian disampaikan, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB, Endang Tri Wahyuni di kantornya, Senin (17/7) kemarin.

Giniratiodidaerahperkotaan padaMaret2017tercatatsebesar 0,413 naik dibanding gini ratio September 2016 yang sebesar 0,410 dan gini ratio Maret 2016 yang sebesar 0,391.

Bersambung Endang Triwahyuningsih ke hal 15 (Suara NTB/dok)

Soal ”Hortipark” dan Pelabuhan Telong Elong

Sekda Minta SKPD Segera Berikan Laporan ke Gubernur Mataram (Suara NTB) Sekda NTB, Ir. H. Rosiady H. Sayuti, M.Sc, Ph.D meminta SKPD terkait segera membuat laporan ke gubernur terkait tidak adanya kejelasan lanjutan pembangunan hortipark Lombok Tengah dan Pelabuhan Telong Elong, Lombok Timur.

Menurutnya, SKPD terkait perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap dua proyek yang mangkrak tersebut.

“Tugas kita (Pemprov) mengevaluasi. Saya minta mereka (SKPD terkait) untuk memberikan laporan ke gubernur segera,” kata Sekda dikonfirmasi Suara NTB, Senin (17/ 7) siang kemarin.

Mantan Kepala Bappeda NTB ini mengatakan, perlu dilakukan evaluasi oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) terkait dengan kelanjutan pengembangan hortipark yang berada di Kecamatan Batukliang Utara, Lombok

Tengah tersebut. Kemudian hal yang sama juga perlu dilakukan Dinas Perhubungan terkait kelanjutan pembangunan Pelabuhan Telong Elong yang berada di Kecamatan Jerowaru, Lombok Timur.

“Itu kan ada masterplannya, di mana mandeknya? Siapa yang bertanggung jawab?

Memang itu harus dievaluasi. Bagaimana kelanjutannya, perkembangannya seperti apa sekarang,’’ tanyanya.

Sekda menambahkan, sejauh yang dia ketahui untuk pengembangan hortipark di Lombok Tengah sudah ada masterplannya. Bahkan, lokasi pengembangan hortipark itu sempat akan dipakai menjadi lokasi perkemahan tingkat nasional tahun lalu.

Sebelumnya, Kepala Distanbun NTB, Ir. Husnul Fauzi, M.Si mengatakan, pengembangan hortipark ini sejak awal pengelolaannya oleh Pemkab

”

Itu kan ada masterplannya, di mana mandeknya? Siapa yang bertanggung jawab?

Memang itu harus dievaluasi.

Bagaimana kelanjutannya, perkembangannya seperti apa sekarang?

H. Rosiady H. Sayuti Lombok Tengah melalui SKPD terkait. Pemprov hanya memfasilitasi supaya mendapatkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/dok)

TO K O H

Sebelum ditahan, tersangka BS mengungkap soal keterlibatan pihak lain dalam kasus yang membelitnya sejak 2015 itu. Dalam posisinya sebagai PPK, BS mengakui sebagai pelaksana teknis. Mulai dari melakukan lelang sampai dengan penentuan rekanan. Mela-

ban kerugian negara harusnya pada PPK pengganti tersebut karena bertanggung jawab atas pengeluaran dana. ‘’Jaksa menjadikan biaya pengadaan (Rp 680 juta) ini sebagai kerugian Negara. Artinya harus ditanggung oleh PPK yang mengeksekusi pencairan,’’ terang Muhtar, sembari meminta penyidik memproses PPK pengganti tersebut. Namun terkait teknis penyidikan itu, dia tidak ingin mengintervensi dan menyerahkan sepenuhnya ke penyidik Pidsus Kejati NTB. Menyangkut substansi pembe-

SUARA NTB Selasa, 18 Juli 2017

Butuh Depo Transfer Sampah SEJAK pembagian kendaraan roda tiga beberapa bulan lalu, pengangkutan sampah di wilayah Kelurahan Ampenan Utara dari lingkungan ke TPS menjadi lebih maksimal. Penggunaan kendaraan roda tiga di wilayah ini juga cukup terkoordinir dengan baik. Hanya saja wilayah ini membutuhkan depo transfer sampah sehingga pengangkutan dari tiap lingkungan menjadi lebih mudah.

(Suara NTB/ynt) “Yang jadi persoalan kita itu Saharudin penyediaan depo. Kalau di Ampenan belum ada depo. Yang ada hanya penampungan sementara yang sifatnya orang punya,” jelas Lurah Ampenan Utara, Saharudin, Senin (17/7).

Ia berharap Pemkot Mataram dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup (LH) Kota Mataram menyiapkan transfer depo sampah khusus di wilayah Kecamatan Ampenan sehingga tidak lagi menggunakan lahan orang lain sebagai tempat penampungan sampah sementara atau TPS. “Mudah-mudahan pemerintah kota menyiapkan setiap kelurahan atau kecamatan depo-depo penampungan sementara,” jelasnya.

Terkait efektivitas penggunaan motor roda tiga dalam menangani sampah di kelurahan menurut Saharudin cukup efektif dan telah berfungsi sebagaimana mestinya. Pola pengangkutan yang diterapkan di wilayahnya ialah dengan mengambil sampah dari rumah tangga. Setiap rumah tangga pun telah menyiapkan karung untuk menampung sampahnya.

Sehingga nantinya operator kendaraan roda tiga tinggal mengambil dan menaikkan ke kendaraan.

Saharudin mengatakan pihaknya juga tetap mengawasi operasional penggunaan motor roda tiga sehingga tetap sesuai peruntukannya. Ia juga telah sejak jauh hari selalu menegaskan kepada operator roda tiga di wilayahnya agar kendaraan itu digunakan hanya untuk mengangkut sampah. “Saya tegas mengatakan itu untuk sampah. Kalau pun itu untuk kepentingan lain, mungkin kalau internal di lingkungan itu silakan asal tetap berfungsi untuk kegiatan persampahan. Di luar itu kami tidak izinkan,” jelasnya.

Selain mengingatkan para operator roda tiga, pihaknya juga tetap memantau operasionalnya. Setiap pengangkutan sampah dari lingkungan ke TPS juga tetap diawasi sehingga nantinya tidak ada operator yang menyalahgunakan kendaraan tersebut. (ynt)

SUARA MATARAM

Halaman 2

Penggunaan Karcis Parkir akan Diaudit Inspektorat Mataram (Suara NTB) – Telah setahun lebih berjalan, penggunaan karcis untuk parkir tepi jalan umum yang dikelola Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Mataram belum berjalan maksimal. Fakta di lapangan ditemukan masih banyak juru parkir (jukir) yang tidak memberikan karcis kepada pengguna jasa parkir. Karena itulah Inspektorat Kota Mataram berencana melakukan audit terhadap penggunaan karcis parkir ini.

Hal ini disampaikan Inspektur Inspektorat Kota Mataram, Ir. H. Makbul Ma’shum, MM, Senin (17/7). Persoalan karcis parkir yang belum maksimal penggunaannya dalam setahun terakhir ini akan menjadi catatan khusus pihaknya. “Itu akan menjadi catatan Inspektorat untuk mengawasi,” ujarnya.

Makbul tak menjelaskan secara rinci langkah apa saja yang akan dilakukan dalam proses audit ini. Hanya saja ia memastikan akan melaksanakan audit dalam waktu dekat. “Insyaallah dalam waktu dekat Inspektorat akan melakukan audit,” ujarnya singkat.

Terkait apakah berpotensi terjadi kebocoran PAD atau kerugian daerah selama penerapan karcis parkir yang belum merata pelaksanaannya ini, ia belum berani memperkirakan. Karena potensi kerugian daerah dapat diket-

ahui setelah proses audit berlangsung. “Potensi kerugian itu bisa kita lihat setelah proses audit,” tandasnya.

Karcis parkir yang digunakan Dishub dicetak dan diporporasi Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram.

Kendati pelaksanaannya di lapangan belum maksimal, karcis tetap dicetak disesuaikan dengan kebutuhan Dishub. Demikian disampaikan Kepala BKD Kota Mataram, H. M. Syakirin Hukmi, Senin (17/7).

Syakirin mengatakan kewenangan pihaknya hanya sebatas mencetak dan memporporasi karcis. Terkait sejauh mana realisasinya di lapangan, pihaknya tidak memiliki kewenangan apapun. “Berapa pun yang diminta (Dishub) tentu kami akan porporasikan. Untuk proses porporasi itu tidak sampai ke kepala badan, cukup dia ngelapor kepada Kasubbag Umum dan Kepegawaian, nan-

ti dia akan memerintah kepada pemegang alat porporasi itu untuk melakukan porporasi,” jelasnya.

Setelah proses porporasi, akan ada berita acara berapa buku yang diserahkan ke Dishub Kota Mataram. Satu buku karcis ini biasanya berisi 100 lembar karcis. “Kami hanya melayani dan sekadar kami tahu berapa jumlahnya sehingga yang masuk kami catat dan sekian bonggol (buku) yang diporporasi,” sambungnya.

Dikonfirmasi terkait rencana audit ini, Kepala Dishub Kota Mataram, Drs. H. Khalid menyampaikan pihaknya siap jika penggunaan karcis parkir ini akan diaudit Inspektorat.

“Jadi kalau audit mengaudit selalu kita siap. Bahkan siapa saja, tidak hanya Inspektorat, BPKP kan sudah. BPK juga sudah. Kita dengan senang hati siap menerima,” jelasnya.

Khalid mengklaim peng-

(Suara NTB/ynt)

BERBINCANG - Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana berbincang bersama salah seorang pedagang Pasar Kebon Roek yang berjualan di area parkir, Senin (17/7). Mohan menyampaikan rencana Pemkot Mataram memindahkan pedagang ke lantai atas.

Sebulan, Target Waktu Atasi Kesemrawutan Pasar Kebon Roek Mataram (Suara NTB) – Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana menargetkan waktu satu bulan untuk mengatasi kesemrawutan Pasar Kebon Roek. Saat ini banyak pedagang yang memilih berjualan di area terminal dan lahan parkir, padahal bangunan lantai satu pasar tersebut masih kosong. Dengan keberadaan pedagang di area terminal dan parkir itu, pasar menjadi semrawut dan terkesan kumuh.

Setelah Dinas Perdagangan Kota Mataram rampung membangun tangga yang dapat diakses langsung dari lahan parkir, pedagang yang berjualan di area terminal akan segera dipindah ke lantai atas. “Pasar ini tidak hanya dihuni oleh pedagang dari zonasi Ampenan saja, tapi dari beberapa wilayah melompati beberapa pasar untuk berdagang di situ. Sehingga cukup padat di sini.

Segera ini harus dipindah

minggu ini. Targetnya dalam waktu satu bulan tertangani pasar ini,” jelasnya ditemui usai sidak di Pasar Kebon Roek, Senin (17/7).

Kesemrawutan ini disampaikan Mohan telah berlangsung cukup lama sehingga perlu dilakukan revitalisasi.

“Dibutuhkan kemauan kita semua, bekerja keras karena memang kondisi ini sudah cukup lama berlangsung.

Dengan intervensi yang kita lakukan sekarang mudahmudahan ini bisa segera tertangani,” ujarnya.

Pedagang yang berada di area terminal harus naik sehingga fungsi terminal dan lahan parkir bisa dikembalikan. Menurutnya pedagang juga sudah siap dipindah asalkan disediakan tempat yang nyaman untuk berdagang. Ia pun berharap pedagang bisa menjaga fasilitas yang ada di pasar karena merupakan ladang mereka mencari nafkah.

Serapan DAK Pemkot Mataram di Bawah 75 Persen Mataram (Suara NTB) Kementerian Keuangan memberikan deadline atau batas waktu pengelolaan dana alokasi khusus (DAK) hingga Jumat (21/7). Jika belum mencapai 75 persen, transfer DAK selanjutnya tidak lagi dikirim atau hangus.

Sementara itu, serapan pengelolaan DAK di Pemkot Mataram hingga Senin (17/7) di bawah 75 persen.

Totak DAK dikelola Pemkot Mataram di tahun 2017 senilai Rp 221 miliar. Ini tersebar di masing - masing SKPD teknis. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengelola DAK untuk perbaikan jalan senilai Rp 79 miliar. Dinas Perdagangan untuk revitalisasi Pasar Sindu senilai Rp 1,3 miliar.

Asisten II Setda Kota Mataram, Wartan, SH., MH., menegaskan, SKPD yang men-

gelola DAK terus digenjot agar mengeksekusi program telah dirancang sebelumnya. Apalagi Kementerian Keuangan memberikan target penyerapan DAK hingga 21 Juli mencapai 75 persen. “Saya terus genjot soal itu,” katanya.

Secara detail tidak disampaikan item per item pengelolaan anggaran tersebut. Hanya secara umum dikatakan Wartan bahwa serapan keuangan triwulan kedua mencapai 41 persen dari target 45 persen.

SKPD yang mengelola DAK seperti Dinas Perdagangan kini tengah mengejar target tersebut. Hari ini (kemarin, red), ia akan mengumpulkan konsultan dan rekanan yang mengerjakan Pasar Sindu agar mempercepat progres pekerjaan. Lalu kemudian dihitung penyesuaian terhadap pembayaran.

gunaan karcis parkir ini sudah maksimal. Pasalnya UPTD Perparkiran selalu rutin memberikan karcis kepada para jukir. Hanya saja persoalannya berada pada jukir yang tidak menjalankan aturan tersebut. “Saya juga sering sidak sendiri dan memang betul kalau kita enggak minta karcis enggak dia kasih. Setelah saya tanya (jukir) kenapa enggak kasih karcisnya, katanya karena enggak diminta,” ujarnya. Untuk itu ia pun meminta kepada para jukir agar setiap pelayanan parkir

dibarengi dengan pemberian karcis kepada pengguna jasa parkir. “Itu kondisi riilnya,” ujarnya.

Dengan kondisi ini, Khalid mengatakan tidak akan menyerah. Pihaknya telah membentuk tim yang dalam sepekan terakhir ini rutin turun ke pasar-pasar tradisional untuk menertibkan jukir termasuk mengawasi penggunaan karcis. Setelah menyasar pasarpasar tradisional, ke depan akan menyasar titik lainnya.

“Penertiban dan pengawasan langsung,” ujarnya. (ynt)

Enam SKPD Diaudit Khusus

Revisi Jam Buang Sampah MENYIKAPI belum idealnya anggaran penanganan sampah di Mataram, Ketua Komisi III DPRD Kota Mataram, I Gede Wiska, SPt., memandang DLH (Dinas Lingkungan Hidup) Kota Mataram memang layak mendapatkan tambahan anggaran pada perubahan APBD Kota Mataram. Ini sejalan dengan kebijakan Pemkot Mataram dalam hal pengadaan kendaraan roda tiga bagi semua lingkungan di Mataram. Seperti diketahui, jum(Suara NTB/dok) lah lingkungan di Mataram menI Gede Wiska capai 321 lingkungan.

Sebab, pemberian kendaraan roda tiga berimplikasi terhadap ritme kerja petugas kebersihan yang ada di DLH. Wiska melihat, DLH cukup kewalahan mengimbangi masuknya sampah ke TPS. Sehingga berdampak pula pada tidak tercapainya pembatasan jam buang sampah. Aturan yang diberlakukan DLH saat ini, bahwa sampah yang masuk ke TPS dibatasi mulai jam 6 sore hingga jam 6 pagi. Harapannya pada pagi hari, tidak ada lagi sampah yang “nongkrong” di TPS. Kenyataannya, pada pagi hari masih banyak sampah yang dijumpai di TPS. Namun demikian, jika dibandingkan dengan Kota Surabaya, tidak bisa serta merta menilai bahwa anggaran penanganan sampah di Mataram sangat kurang. “Kalau dianggap belum ideal, kan dilihat dari volume sampahnya juga. Kalau Surabaya kan lebih banyak. Tentu anggarannya akan lebih besar,” ujar Wiska. Yang terpenting sekarang adalah, SKPD yang menangani persampahan lebih kreatif lagi.

Meskipun demikian, Ketua Fraksi PDIP ini optimis bahwa ke depan masalah persampahan di Mataram akan teratasi.

Apalagi dengan adanya informasi pungutan sampah di hotel - hotel muncul. “Kemungkinan selama ini, truk-truk sampah itu lebih banyak ke situ dan juga ke sekolah-sekolah,” sebutnya. Sehingga sampah yang ada di TPS bisa jadi dinomorduakan. Hal ini sebetulnya tidak boleh terjadi. Sampah - sampah di TPS justru harus diprioritaskan. Karena memang, tupoksi BLH menangani sampah dari TPS atau depo ke TPA. Terkait anggaran, sebaiknya memang harus disiapkan.

Sehingga pengangkutan sampah, terutama yang ada di jalan - jalan protokol, tidak terjadi di siang hari. Untuk itu, Wiska menyarankan agar perwal tentang pembatasan jam buang sampah direvisi. “Seharusnya jam 6 pagi itu, sampah - sampah yang ada di jalan protokol sudah clear,” katanya. Untuk pola pengangkutan sampah, Mataram bisa saja meniru daerah lain. Kota Denpasar misalnya, di sana masyarakat hanya boleh membuang sampah jam 7 malam sampai 9 malam.

“Pengangkutannya jam 10 malam,” pungkasnya. (fit)

(Suara NTB/ynt)

KARCIS PARKIR - Inspektorat Kota Mataram akan mengaudit penggunaan karcis parkir Dishub Kota Mataram yang telah setahun lebih berjalan namun pelaksanannya belum maksimal. Parkir di dalam Pasar Kebon Roek yang termasuk dalam pengelolaan Dishub Kota Mataram.

“Hari ini saya mau panggil semua. Rekanan dan konsultan.

Seperti apa sih progres pekerjaan mereka,” kata Kadis Perdagangan, Lalu Alwan Basri.

Berpatokan terhadap kebijakan Kementerian Keuangan realisasi DAK mencapai 75 persen. Mantan Kabag Humas dan Protokoler pesimis.

Sebab, tidak mungkin anggaran diterima Rp 1,3 miliar bisa digunakan. Sementara, rekanan belum menuntaskan pekerjaan berdasarkan aturan pencairan anggaran.

Ia masih menunggu penjelasan dari Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram. Apakah 75 persen serapan DAK tersebut terakumulasi dari semua SKPD ataukah dari masing - masing instansi teknis.

Berbeda halnya dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Ir. H. Mahmuddin Tura. Ia

mengaku optimis capaian pengelolaan DAK bisa mencapai 75 persen. Karena, sebagian besar perbaikan jalan sudah dikontrak dan dibayar uang muka ke kontraktor.

Dipastikan sebelum tanggal 21 Juli progres pekerjaan jalan baik, sehingga segera dilakukan pembayaran kembali. “Insya Allah, kita bisa mencapai 75 persen sesuai target,” katanya.

Jangan Terhambat Sekda Kota Mataram, Ir. H. Effendi Eko Saswito, MM., menegaskan, agar pimpinan SKPD khususnya yang mengelola dana alokasi khusus untuk segera mengeksekusi program mereka. Mereka diminta mengejar capaian tersebut, sehingga jangan menghambat program lainnya. “Kita tetap tekankan itu,” kata Sekda. (cem)

Sidak yang dilakukan kemarin bertujuan untuk mengecek kesiapan rencana penataan pasar yang dilakukan tidak hanya Dinas Perdagangan, tapi juga Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Mataram. Mohan mengatakan revitalisasi pasar dilakukan lintas instansi karena pihaknya ingin menjadikan Kebon Roek sebagai pasar percontohan.

Pasar Kebon Roek juga menjadi ikon pasar tradisional di Kota Mataram yang banyak dikunjungi wisatawan asing.

“Pasar ini memang selalu menjadi pasar tradisional yang memiliki atensi bagi para wisatawan juga. Jadi dibutuhkan penataan secara optimal untuk memberikan kesan yang baik. Aspek higienisnya, penataan ruang-ruang pasarnya, semuanya. Termasuk manajemen pasarnya betulbetul baik. Saya berharap pasar ini menjadi contoh atau pilot project dari pasar-pasar lain,” jelasnya. (ynt)

Mataram (Suara NTB) Inspektorat Kota Mataram sedang membentuk tim untuk melakukan audit khusus terhadap enam Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Mataram Yaitu, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi, Perindustrian dan UMKM, Badan Ketahanan Pangan.

Audit khusus enam SKPD ini atas dasar permintaan tertulis kepala dinas atas tindaklanjut pengelolaan anggaran serta serapan pendapatan asli daerah.

Inspektur Inspektorat Kota Mataram, Ir. H. Makbul Ma’shum mengaku, pihaknya telah menerima permintaan tertulis terhadap audit khusus enam SKPD. Diantaranya, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi, Perindustrian dan UMKM. Namun demikian, ia tidak menjelaskan detail item pemeriksaan apa yang dilakukan oleh auditor internal pemerintah tersebut. “Detailnya nanti di lapangan saja,” kata Makbul di kantornya, Senin (17/6).

Tim katanya, tengah bekerja dan memproses beberapa tindaklanjut. Kembali mantan Kepala Dinas Pertamanan ini tidak mau membeberkan kapan tim mulai bekerja. “Nanti saja di lapangan. Tidak bisa saya sampaikan secara rinci,” jawabnya.

Permintaan audit secara khusus pernah disampaikan secara lisan oleh Kepala Dinas Perdagangan, Lalu Alwan Basri.

Audit itu berkenaan dengan retribusi di 19 pasar tradisional di Kota Mataram. Retribusi pasar diduga terjadi kebocoran dan potensi dikuasai oleh preman.

Alwan membenarkan, telah meminta Inspektorat melakukan audit secara komprehensif terhadap 19 pasar tradisional. Pemeriksaan ini dilatarbelakangi kecurigaan terhadap potensi kebocoran PAD. Kuat dugaan tak tercapainya retribusi karena pasar tradisional dikuasai preman. “Iya, kita sudah bersurat ke Inspektorat,” kata Alwan.

Ditegaskan, bukan saja retribusi. Pengelolaan dan manajemen administrasi pasar menjadi bagian dalam audit komprehensif tersebut. Sebab, ada pembukuan pendapatan pasar, sistem penarikan, kontrak dan sewa. Sehingga ke depan, akan dilihat seperti apa pembinaan dengan kepala pasar sesuai rekomendasi dari Inspektorat. “Jangan dikelola pasar ini dengan sistem jual jagung.

Seenak perut mereka,” tandasnya. (cem)

H. Makbul Ma’shum (Suara NTB/dok)

Serapan Fisik dan Keuangan Tak Sesuai Target Mataram (Suara NTB) – Hingga triwulan kedua tahun anggaran 2017, serapan fisik maupun keuangan SKPD lingkup Pemkot Mataram belum sesuai dengan target yang ditetapkan. Target yang ditetapkan ialah 45 persen.

Namun hingga memasuki awal triwulan ketiga ini, serapan fisik baru mencapai sekitar 41 persen dan keuangan sekitar 40 persen. Hal ini disampaikan Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh usai rapat koordinasi bersama seluruh pimpinan SKPD, Senin (17/7).

“Mestinya serapan itu sampai dengan 45 persen sampai dengan triwulan kedua, Juni. Serapannya baru 41,65 persen. Itu sedikit saja (di bawah target),” jelasnya.

Dalam rakor yang dihadiri seluruh pimpinan SKPD, camat, dan lurah, Ahyar mengingatkan jajarannya agar serapan fisik maupun keuangan bisa maksimal dan tercapai sesuai target yang telah ditetapkan. Ia pun meminta agar program yang belum berjalan di setiap SKPD segera dieksekusi. “Tapi juga saya ingatkan untuk persiapan anggaran perubahan agar dilakukan evaluasi terhadap program-program yang ada, yang sekiranya ada program yang kita pandang tidak terlalu urgent, tidak prioritas, ini juga bisa dipertimbangkan untuk dilakukan perubahan-perubahan,” jelasnya.

Walikota juga akan mengevaluasi secara khusus progres pelaksanaan program di setiap

SKPD. Dalam waktu dekat akan dijadwalkan rakor evaluasi dengan seluruh pimpinan SKPD. Dalam kesempatan tersebut diminta setiap pimpinan SKPD mempresentasikan progres pelaksanaan berbagai programnya. “Rakor evaluasi sehari full dan saya minta pimpinan SKPD presentasi progres program-program dalam APBD sehingga bisa dievaluasi. Nanti siapkan waktunya,” ujarnya.

Sekda Kota Mataram, Ir. H. Effendi Eko Saswito, MM menyampaikan rakor evaluasi akan dilaksanakan segera setelah walikota kembali dari Malang usai menghadiri rakernas APEKSI. “Pak Wali akan menyiapkan waktu secara khusus untuk evaluasi triwulan kedua ini. (ynt)

SUARA NTB Selasa, 18 Juli 2017

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

1.710 Keluarga Miskin Dapat Listrik Gratis mah tangga yang belum menikmati Mataram (Suara NTB) Dinas Energi Sumber Daya Miner- listrik di NTB. Melalui program al (ESDM) memberikan fasilitas grat- inilah, pemerintah akan memerdeis sambungan listrik kepada rumah kakannya dari kegelapan. Kendati tangga miskin. Sebanyak 1.710 ru- demikian, pemerintah daerah juga mah mendapat jatah, proses penyam- tetap selektif menyalurkan bantuan cuma-cuma ini. bunganpun telah mulai dilakukan.

“Meskipun ada yang namanya Mereka yang mendapat fasilitas sambungan listrik secara cuma-cuma masuk di data TNP2K, kita cek lagi. ini adalah yang tecantum namanya di Sebab ada yang namanya tercandata Tim Nasional Percepatan Penang- tum, tetapi setelah kami cek di gulangan Kemiskinan (TNP2K), dan lapangan, rumahnya bertingkat.

Karena itu kami sangat selektif. Pentelah dilakukan verifikasi kembali.

Selain itu, mereka juga mengaju- erimanya adalah yang benar-benar kan proposal langsung secara berkel- masyarakat miskin dan belum meniompok. Dari tingkat desa, kabupaten kmati listrik. Dan yang paling pentdan langsung ke Dinas ESDM NTB. ing, jaringan listrik PLN harus sudah Demikian Kepala Dinas ESDM tersedia,” demikian M. Husni.

Tahun 2016 lalu, pemerintah Provinsi NTB, Ir. M. Husni, M. Si di ruang kerjanya, Senin (17/7) kemarin. juga mendukung sambungan listrik Pemerintah menganggarakan- sebanyak 3.700 rumah tangga misnya melalui APBD. Sementara dari kin di Provinsi NTB. Terbagi dari APBN, untuk tahun 2017 ini nam- anggaran pemerintah pusat paknya dilakukan pemangkasan dialokasikan untuk 3.000 dan dialokasikan untuk pemban- rumah tangga miskin gunan infrastruktur kelistrikan. yang dilaksanakan oleh Program listrik murah ini, dilak- PT. PLN Persero dan dukungan dari APBD sanakan sejak tahun 2014.

M. Husni menjelaskan, paket in- NTB, anggarannya distalasi kelistrikan untuk rumah tang- alokasikan untuk ga miskin ini diterima penuh oleh ru- 700 rumah tangga mah tangga sasaran. Sambungan di- miskin.

Dan tahun 2015, lakukan oleh PLN, pemerintah daerah yang membiayainya.

Daya listrik Senin, 17/07/17 disesuaikan dengan besaran daya yang harus di pasangkan ke masyarakat miskin. Termasuk fasilitas yang diterima adalah untuk tiga titik lampu.

Melalui program ini, pemerintah ingin mempercepat peningkaran rasio elektrifikasi (RE) atau komposisi jumlah penduduk dengan yang sudah menikmati listrik.

Saat ini RE di NTB hampir mencapai 80 persen.

M. Husni mengatakan, ada sekitar 200 ribuan jumlah ru-

program yang sama, pemerintah telah menyelesaikan sebanyak 2.060 sambungan dari APBD, serta sebanyak 3.500 sambungan dari APBN. Jika menginginkan kenaikan RE sebesar 10 persen. Artinya, pemerintah harus memfasilitasi 13.000 lebih sambungan gratis. (bul)

M. Husni (Suara NTB/bul)

Selamat Hari Koperasi Ke-70 Mataram (Suara NTB) Tanggal 12 Juli adalah hari koperasi. Tahun ini momentum terbentuknya koperasi, yang ke-70 tahun. Selamat kepada para Pembina, pengurus, pengelola dan seluruh anggota koperasi yang ada di Provinsi NTB. Peringatan Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ke – 70 berlangsung di Makassar. Puncak peringatan juga dilaksanakan di Provinsi NTB. Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB memberikan penghargaan kepada koperasi-koperasi berprestasi

di provinsi ini. Pembagian paket sembako, dana stimulus kepada koperasi syariah, pemberian hadiah kepada pemenang-pemenang lomba dan penyerahan hadiah beasiswa dari KPRI Sepakat, Mataram.

Seluruh gerakan koperasi, serta stakeholders hadir dalam kegiatan kemarin.

Puncak peringatan hari kope r a s i berlangs u n g khid-

H. Moh. Imran, SE, M. Si

Penyerahan hadiah beberapa mata lomba

mat di Mataram. Plt. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB, Chairul Mahsul, melalui Sekretaris Dinas, H. Moh. Imran, SE, M.Si pada momen tersebut, mengajak seluruh koperasi dan gerakan koperasi agar terus memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja dan pemerataan pembangunan. Sehingga tingkat kesenjangan atau ketimpangan ekonomi dapat dikurangi.

Bila koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tumbuh dengan baik, diyakini masyarakat akan mendapatkan penghasilan yang tinggi, daerah akan mendapatkan PAD untuk

mendukung pembangunan.

“Kita harus gerakkan koperasi, gerakkan UMKM hingga pelosok-pelosok agar berkontribusi lebih besar terhadap pembangunan NTB,” ujarnya.

Kendati demikian, disadari masih banyak koperasikoperasi yang belum berhasil, memiliki permasalahan intern, kesulitan permodalan, dan persoalan organisasi.

Dan masih ada anggapan negatif tentang fungsi dan peran koperasi.

Harkopnas tahun ini mengambil tema “Koperasi Menuju Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan Untuk Memperkokoh NKRI”.

Tema ini dianggap penting dan strategis, serta relevan untuk

memajukan koperasi.

Masih disampaikan H. Imran, sebagaimana yang dilakukan oleh Kementerian Koperasi, Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB menempuh reformasi total koperasi, berupa langkah rencana, konsepsional dan berkesinambungan untuk mewujudkan kemandirian koperasi. Secara ringkas dilakukan meliputi, rehabilitasi, langkah pembaharuan koperasi diawali dengan pengelolaan dan pemutakhiran data koperasi melalui Online Database System (ODS).

Dengan memberlakukan atau membubarkan koperasi yang tidak aktif, penertiban koperasi melalui pengawasan terpadu dengan membentuk

Penyerahan penghargaan kepada koperasi berprestasi oleh mantan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, M.Si (sekarang sebagai Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB)

Penyerahan paket sembako

Bidang Pengawasan.

Berdasarkan data yang terhimpun, jumlah koperasi di NTB hingga akhir 2016 mencapai angka 4.187 unit. Yang aktif 2.472 unit, dan tidak aktif 1.715 unit. Tersebar di seluruh kabupaten/kota dengan jumlah anggota mencapai 623.877 orang.

Selanjutnya reorientasi, upaya sistematis untuk merubah paradigm dari pendekatan kuantitas (jumlah) menjadi kualitas. Dengan membangun koperasi berbasis IT, penerbitan akte koperasi secara online, proses pendirian koperasi yang semakin mudah, cepat dan efisien.

Demikian juga proses izin usaha UMKM. Dalam reorientasi, dilakukan penguatan kelembagaan koperasi, serta mendorong koperasi meningkatkan jumlah anggotanya.

Terakhir adalah Pengembangan, merupakan agenda

permanen yang meliputi upaya mengkaji regulasi yang menghambat berkembangnya koperasi, memperkuat akses pembiayaan dengan mempersiapkan koperasi sebagai penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR). Mengembangkan koperasi bergerak di sektor riil, khususnya yang berorientasi ekspor, padat karya dan memanfaatkan digital ekonomi.

Pemerintah daerah menurutnya terus hadir dan berkomitmen untuk membangun koperasi melalui berbagai bidang kebijakan dan program dalam peningkatan kualitas SDM, kewirausahaan, peningkatan akses pembiayaan, fasilitasi pemasaran, manajemen dan teknologi informasi.

“Dirgahayu Koperasi Indonesia,” demikian sambutan tekahirnya. (bul/*)

Penyerahan beasiswa

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Selasa, 18 Juli 2017

Halaman 4

Kemiskinan Belum Tuntas

Harga Kebutuhan Pokok Naik Dituding Satu Penyebab

Berjuang Tingkatkan Elektabilitas

Selong (Suara NTB) Ketua DPRD Kabupaten Lombok Timur (Lotim), H.M. Khairul Rizal, ST, M.Kom., menilai belum tuntasnya masalah kemiskinan di Lotim disebabkan sejumlah faktor, terutama faktor eksternal di luar dari dari RPJMD baik provinsi maupun kabupaten/kota. Politisi Partai Demokrat ini menyebut, naiknya harga barang, tarif dasar listrik maupun bahan bakar minyak (BBM) hingga kebutuhan pokok adalah beberapa penyebabnya.

SETELAH adanya keputusan dari organisasi Nahdlatul Wathan (NW) yang mendorong, Dr. Ir. Hj. Siti Rohmi Djalilah,M.Pd,, maju dalam Pilkada NTB 2018 mendatang.

Rektor Universitas Hamzanwadi Selong ini terus berjuang meningkatkan elektabilitasnya.

Salah satunya menjalin komunikasi dengan seluruh elemen masyarakat serta organisasi lain di luar NW. Pasalnya, menjadi calon gubernur merupakan sasaran utama sebagaimana niat dan keputusan dari organisasi NW. “Niatnya tetap NTB satu.

Kita terus jalin komunikasi yang baik dengan siapapun, terma(Suara NTB/yon) suk dengan partai,” ungkapnHj. Siti Rohmi Djalilah ya saat dikonfirmasi Suara NTB, usai pembukaan membuka masa ta’aruf santri/santriwati dan pengenalan lingkungan madrasah/sekolah se-YPHPPD NW Pancor Tahun Pelajaran 2017-2018, Senin (17/7).

Terkait dengan ketentuan pendampingnya pada pesta demokrasi NTB itu, Pimpinan Muslimat NW ini mengatakan jika saat ini dirinya masih terbuka bagi siapapun. Terpenting, sambungnya, siapapun orang yang berpasangan dengan dirinya dapat diajak untuk berkomunikasi dengan baik,memiliki visi misi serta komitmen yang kuat dalam membangun dan membawa NTB ke depan yang semakin lebih baik.

“Komunikasi terus kita bangun dengan siapapun, semua organisasi. Untuk pendamping darimana pun masih terbuka dan tidak harus dari internal NW. Termasuk dari Pulau Lombok maupun Sumbawa bisa-bisa saja,” ujarnya datar.

Disinggung dari sekian figur bakal calon gubernur yang bermunculan, seperti Dr. Zulkieflimansyah, Bupati Lotim, H. Moch Ali Bin Dachlan, Bupati Loteng H. Suhaili FT, maupun Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh. Siti Rohmi mengaku komunikasi dengan semua figur hingga saat ini terjalin dengan baik. (yon)

‘’Dengan naiknya harga BBM, tarif dasar listrik serta kebutuhan pokok, pastinya akan berdampak terhadap lambatnya penurunan angka kemiskinan. Yang belum miskin pasti akan menjadi miskin dengan naiknya harga kebutuhan pokok itu,”ujarnya pada Suara NTB, Senin (17/7).

Untuk itu, ia menyarankan kepada bupati maupun walikota bersama gubernur supaya bersungguh-sungguh untuk menyusun program menurunkan angka kemiskinan. Misalnya, ketika Gubernur NTB mengajak bupati dan walikota untuk rapat koordinasi, diharapkannya supaya semua kepala daerah tersebut harus hadir.

“Apabila mereka ngak hadirhadir, bagaimana mereka mau menyelesaikan kemiskinan di daerah mereka,”kritiknya.

Selain itu, ungkapnya, lambatnya pengentasan kemiskinan dikarenakan belum adanya kesungguhan bersama, mulai dari menyusun program, melaksanakan program secara bersama serta melakukan penganggaran secara bersama. Baik dana yang bersumber dari pusat, provinsi maupun kabupaten/kota.

Sementara, DPRD sudah secara maksimal ikut menyerap aspirasi masyarakat, menyerap harapan masyarakat serta melakukan pembahasan anggaran yang cukup alot. Namun

sejauh ini ia melihat jika eksekusi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah banyak yang tidak tepat sasaran. “Hingga saat ini belum ada komitmen kepala daerah dalam pengentasan kemiskinan ini. Padahal penyelesaian kemiskinan tidak hanya dilakukan oleh satu pihak,” paparnya.

Terkait dengan belum tuntaskan persoalan kemiskinan ini, Rizal beranggapan pihak eksekutif tidak mengetahui mana rakyatnya yang miskin berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). Sehingga, hal tersebut yang perlu dibedah oleh pemerintah daerah. “Apabila pemerintah tidak tahu mana masyarakatnya yang

miskin, jangan-jangan program-program pengentasan kemiskinan itu diberikan kepada yang tidak miskin, inilah yang perlu dibedah,” ujarnya.

Sementara sesuai data Badan Pusat Statistik NTB, Senin 917/7), jumlah penduduk

Bimtek di Kementerian, Kades Sigar Penjalin Kritis

Realisasi APBD Rendah Tak Cerminkan Semangat Otda Tanjung (Suara NTB) Rendahnya realisasi APBD di kabupaten/kota termasuk di Kabupaten Lombok Utara (KLU) tak mencerminkan semangat otonomi daerah (otda) berjalan dengan baik. Rendahnya realisasi juga mengindikasikan minimnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.

Demikian dikemukakan ekonom Fakultas Ekonomi Unram, Dr. Ihsan Rois, dikonfirmasi Suara NTB, Senin (17/7).

Menurutnya dalam penyusunan anggaran SKPD harus tersusun disuaikan dengan aspirasi masyarakat, karena dalam pelaksanaannya membutuhkan partisipasi masyarakat.

“Sekarang zamannya otonomi daerah, yang disebut otonomi daerah, maka masyarakat sebagai sentralnya. Artinya pembangunan harus berdasarkan kebutuhan masyarakat,” ungkap Ihsan.

Ia menduga skenario APBD yang tidak melibatkan masyarakat secara aktif akan berdampak pada pelaksanaan program, sehingga menjadi faktor penyebab rendahnya realisasi anggaran. Namun bagi pakar Ilmu Ekonomi Sosial Pembangunan (IESP), masalah tersebut sebenarnya klasik, namun belum banyak diatensi kepala daerah.

Proses penyusunan anggaran berdasarkan kebutuhan kerap berbenturan dengan kepentingan politik di internal Tim Sukses dan DPRD. Hal ini juga menyebabkan daya serap anggaran yang minim. “Perlu diperhatikan persoalan SDM di perencaan dan pelaksana, harus bagus. SDM tidak baik, maka tidak maksimum. Orang-orang yang harus ditempatkan supaya kredibel dan keilmuannya sesuai,” sambungnya.

Menurut Ihsan, realisasi anggaran pada tengah tahun pertama bukan hanya di NTB tetapi hampir di seluruh Indonesia. Mengimplementasikan semangat otonomi daerah itulah, menuntut kemampuan manajerial dari kepala daerah/bupati.

“Dalam inovasi, yang dibutuhkan adalah kepala daerah harus berani menerapkan prinsip efisien dan efektif. Karena kalau anggaran akan habis di akhir tahun, sering menyebabkan inflasi akhir tahun,” terangnya.

Pemerintah pusat sejatinya telah memperbaiki kinerja pemda kabupaten/kota. Salah satunya melalui penundaan dan pemangkasan DAK/DAU. Namun demikian, tidak semua daerah bisa memperbaiki kinerja melalui optimalisasi partisipasi masyarakat.

“Penundaan dan pemangkasan justru berdampak ke masyarakat. Anggaran yang ditunda dan ditahan otomatis merugikan masyarakat, infrastruktur tidak terbangun dengan baik, sehingga investor tidak tertarik berinvestasi,” demikian Ihsan Rois.

Sebagaimana diketahui, hingga semester pertama 2017, serapan anggaran SKPD Pemda KLU tercatat masih sangat rendah, yakni di angka 28,15 persen. Jika termasuk belanja dari transfer ke kabupaten/kota/desa, capaiannya sebesar 28,24 persen.

Adapun total belanja pada APBD murni 2017 sebesar Rp 878,514 miliar lebih, dengan realisasi sebesar Rp 248,126 miliar lebih. Sementara dana transfer kabupaten/kota/desa tercatat sebesar Rp 8,258 miliar lebih dengan realisasi Rp 3,412 miliar lebih (41,32 persen), sehingga jika tanpa menghitung serapan belanja dana transfer, serapan SKPD Lombok Utara sebesar 28,15 persen atau sebesar Rp 244,714 miliar dari pagu sebesar Rp 869,255 miliar lebih. (ari)

(Suara NTB/ari)

LANTIK - Bupati KLU H. Najmul Akhyar melantik pejabat eselon II lingkup Pemda KLU, Senin (17/7).

12 Kepala SKPD Dilantik

Kadis Diminta Tak Hasilkan Gosip Tanjung (Suara NTB) Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU), Dr. H. Najmul Akhyar, SH. MH., melantik 12 pejabat (Kepala) SKPD pada 12 dari 14 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang lowong. Masing-masing orang diminta mampu menterjemahkan visi-misi, meningkatkan kinerja, sehingga fungsi pelayanan publik tercapai optimal.

Pelantikan Kepala OPD baru pada Senin (17/7), menempatkan orang per orang pada posisi jabatan sebagai berikut. Kepala Disbudpar diamanatkan kepada H. Muhammad, S.Pd., (mantan Kepala Kesbangpoldagri), Kepala Disnaker PTSP kepada Vidi Eka Kusuman MM., (mantan Kabid Anggaran pada BPKAD), Kepala Dinas PU dipercayakan oleh M. Zaldy Rahardian, ST. MT. (mantan Sekdis PUPR), Kepala Badan Kepegawaian Daerah dipercayakan kepada M. Najib, S.Pd. M.Pd. (mantan Sekdis Dikpora).

Selanjutnya, Kharul Anwar ditunjuk sebagai Kepala Dikes (mutasi ASN Dikes Pemprov NTB), H. Ahmad Dharma, SH., mantan Camat Pemenang ditunjuk sebagai kasat Pol PP, Kepala Diskominfo dijabat Kawit Sasmita yang sebelumnya menjabat Kabag Persidangan, Setwan. Kepala Disperindag Kop dan UMKM dijabat oleh Fahri, S.Pd., yang sebelumnya Sekretaris pada Dinas yang sama. Selanjutnya Agus Tisno, S.Sos., yang sebelumnya Sekdis Naker PTSP menjabat sebagai Kepala Dishub Kanlut. M. Iwan

Maret Asmara yang sebelumnya Plt. BPBD didefinitifkan, Dinas LH Perumahan dan Kawasan Permukiman dijabat mantan Kabid Pengairan, serta Hadari, SP., dipromosikan sebagai Kepala Dinas Sosial.

Ubtuk diketahui, para pemegang Kepala SKPD definitif tersebut menyebabkan kekosongan pada jabatan yang ditinggalkan. Namun rumor menyebutkan bahwa pengisian dan pergeseran ASN akan kembali terjadi pada kisaran bulan Agustus mendatang atau pascaHUT KLU 21 Juli mendatang.

Dari 14 SKPD yang melalui proses Pansel, tersisa 2 SKPD yang belum terisi, yakni Sekretaris DPRD dan Kadis Dukcapil. Menyikapi itu, Bupati mengatakan dua Kadis lowong dipastikan terisi menyusul.

“Karena Dukacapil-kan harus kita minta ke Kementerian di Jakarta. Sementara Sekwan, saya harus hormati kawan-kawan Dewan saya harus bicara dengan Pimpinan Dewan,” kata Najmul.

Najmul menegaskan, mereka yang ditunjuk sebagai Kepala SKPD definitif bahwa Kadis yang dipercaya harus bisa berpikir besar. Pasalnya dirinya menginginkan agar setiap personel yang punya ide dan punya solusi menjawab persoalan masyarakat. “Kalau berpikir ke sini hanya menghasilkan gosip ndak usahlah jadi kepala dinas ya,” cetusnya.

“Yang penting sekarang meng-grade supaya bekerja

lebih keras lagi. Jadi kita ketinggalan kalau tidak lakukan gagasan dan solusi. Jika hanya berkutat pada ide, pada wacana saja, sudah gak bisa seperti itu,” cetusnya lagi.

Dewan Surati Bupati Terpisah, unsur Pimpinan DPRD KLU mempertanyakan lambannya bupati berkoordinasi dengan Pimpinan Dewan dalam mengisi kekosongan spesifik Sekretaris DPRD. Walaupun saat ini Sekwan masih dirangkap oleh Kepala Perpustakaan dan Arsip Daerah, H. Kartady Haris, namun beban tugasnya cukup berat.

“Kabag sidang sudah tidak ada maka harus diisi juga oleh Bupati. Kami di DPRD masih menunggu hasil Pansel. Bupati agar segera usulkan 3 nama, selanjutnya kami akan rekomendasikan 1 orang untuk mengisi Sekwan,” ungkap Wakil Ketua DPRD, Sudirsah Sujanto.

Selain Sekwan, pihaknya juga mengingatkan agar kekosongan Kabag Persidangan akibat mutasi segera diisi. Pasalnya Dewan juga berkepentingan dengan agenda - agenda sidang. “Mutasi harus diimbangi dengan serapan anggaran , kinerja, dan peningkatan PAD, khususnya pariwisata.

Dalam mengisi jabatan pada roda pemerintahan, jangan pandang orang dulu lawan atau kawan politik. Bupati harus merangkul kembali orang yang kemarin terkena mutasi karena pilkada,” pungkas Sudirsah. (ari)

Soal Kereta Gantung

Ali BD: Pendapat Saya Logis, Tidak Ada Unsur Politik Selong (Suara NTB) Bupati Lombok Timur (Lotim), Dr. H. Moch Ali Bin Dachlan kembali angkat bicara soal isu kereta gantung yang digaungkan Bupati Lombok Tengah (Loteng), H. M. Suhaili FT. Menurut Ali BD (sapaan akrab Bupati Lotim) pendapat Bupati Loteng itu sangat baik agar tidak mempolitisasi isu-isu yang baik.

Kepada Suara NTB di Selong, Senin (17/7), Bupati Ali BD mengatakan, kalau ada yang memandang pernyataannya tentang kereta gantung adalah politisasi itu penilaian yang datang dari orang-orang politik.

“Apa yang saya katakana itu logis bukan politik,” tegasnya.

Ditegaskan kembali, isu mengenai rencana membangun kereta gantung itu tetap tidak masuk akal, kereta gantung tidak logis. Apalagi, belum ada di Indonesia yang membuat kereta gantung ke gunung. Terlebih, Gunung Rinjani dengan keting-

(Suara NTB/yon)

H. M. Khairul Rizal

miskin di NTB pada Maret 2017 mencapai 793,78 ribu orang (16,07 persen). Jika dilihat dalam periode setahun (Maret 2016 - Maret 2017), jumlah penduduk miskin berkurang 10,67 ribu orang (0,41 persen). Selama periode Maret 2016 - Maret 2017, secara absolut penduduk miskin di daerah perkotaan bertambah sekitar 1,82 ribu orang (dari 385,22 ribu orang pada Maret 2016 menjadi 387,04 ribu orang pada Maret 2017), sebaliknya di daerah perdesaan penduduk miskin berkurang sebanyak 12,50 ribu orang (dari 419,23 ribu orang pada Maret 2016 menjadi 406,73 ribu orang pada Maret 2017).

Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2016 sebesar 18,20 persen, turun menjadi 17,53 persen pada Maret 2017. Sementara penduduk miskin di daerah perdesaan naik dari 15,17 persen pada Maret 2016 menjadi 14,89 persen pada Maret 2017. (yon)

gian 3.762 meter di atas permukaan air laut (mpdpl), sehingga sulit merealisasikan pembangunan kereta gantung.

Bupati menyebut daerahdaerah pariwisata yang ada di Indonesia, seperti Gunung Salak, Gunung Pangrango itu pengunjungnya tiap hari ribuan. Di lokasi ini tidak ada kereta gantung, lagi pula Gunung Rinjani masuk wilayah Lombok Timur.

Baginya, kabupaten lain boleh saja mewacanakan pengembangan pariwisata dan tujuannya sangat baik. Namun, diharapkan tidak melampaui batas wilayah kewenangan.

“Jadi cita-cita Suhaili itu baik sekali, patut kita apresiasi,” paparnya.

Dirinya sangat senang dengan pandangan Bupati Loteng yang selalu berpikir baik untuk kemajuan NTB. Bukan Sekedar Wacana Sementara Pemkab Lombok Tengah seperti disampai-

(Suara NTB/dok)

(Suara NTB/kir)

H. Moch. Ali Bin Dachlan

Ikhsan

kan Kabag Administrasi Perekonomian Setda Loteng Ikhsan, S.Hut, menegaskan, rencana pembangunan kereta gantung di jalur pendakian Gunung Rinjani di Loteng bukan sekedar wacana. Proses persiapan sudah dimulai. Bahkan sudah ada beberapa investor yang mengaku tertarik mewujudkan mimpi ini.

Dalam mewujudkan mimpi ini, ujarnya, pemerintah daerah ingin melakukan kajian lebih mendalam. “Justru investor yang menantang pemerintah daerah. Tapi pemerintah daerah masih ingin melakukan kajian lebih mendalam lagi,” ujarnya pada Suara NTB, Senin (17/7).

Menurutnya, Pemkab Lo-

teng tidak ingin rencana ini membawa efek negatif bagi masyarakat dan lingkungan di daerah ini. Bahkan, dari feasibility study (FS) yang sudah dilakukan, proyek pembangunan kereta gantung tidak akan menimbulkan efek negatif, terutama terhadap kelestarian lingkungan yang selama ini dipersoalkan.

Titik-titik pembangunan tiang pancang kereta gantung juga sudah diperhitungkan dan tidak ada yang dibangun di area terlarang. Semuanya dibangun di kawasan-kawasan yang memang dibolehkan oleh pihak pengelola kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR).

Untuk itu, pihaknya meminta masyarakat tidak perlu khawatir dengan efek kereta gantung tersebut. Bahkan, bisa dikatakan dampak positifnya jauh lebih besar, ketimbang efek negatif yang bakal ditimbulkan. (rus/kir)

Tanjung (Suara NTB) Kepala Desa Sigar Penjalin, Harun Rajab, hingga saat ini diketahui masih kritis bahkan koma saat mengikuti bimbingan teknis (bimtek) di kementerian, sekitar tanggal 13 Juli lalu. Yang bersangkutan diinformasikan langsung terkapar usai ishoma.

“Sejak 23.30 Kamis malam, dibawa dari hotel ke Rumah Sakit Husada di ruang ICU. Sampai saat ini beliau belum sadar, koma. Mohon doa agar beliau dapat melewati, segera sadar,” demikian posting Kades Pemenang Barat, M. Sukri melalui Whatsapp.

Kronolgis anjloknya kesehatan Harun Rajab, dituturkan Sekretaris AKAD, Budiawan, SH., sebelum tidak sadarkan diri pada Jumat malam lalu, dia bersama korban dan juga Ketua AKAD, Ahmad Jauhari, sedang diskusi bersama di dalam kamar hotel tempat menginap. Setelah beberapa jam, tiba-tiba Harun kejang-kejang dan tak mengeluarkan suara.

Saat peristiwa itu rekan sesama kades memberikan pertolongan dengan memberikan minum dan memijatnya, namun tidak ada perubahan, sehingga dilarikan dengan segera ke Rumah Sakit Husada Jakarta yang berjarak 1 km dari hotel.

“Dari pemeriksaan pertama dokter khusus yang menangani

Pak Harun didiagnosa terserang strok dan serangan jantung,” kata Budiawan.

Hingga saat ini Kades Harun masih tak sadarkan diri. Dari komunikasi dengan pihak dokter RS Husada, diketahui biaya medis untuk keperluan operasi disebutkan Rp 275 juta. Namun karena pihak keluarga pesimis melihat Kades bisa tertangani, pihak keluarga pun lebih memilih yang bersangkutan dipulangkan. Harun pun terpaksa diangkut pulang ke Lombok Utara lewat jalur darat, karena pertimbangan mahalnya alat medis dan biaya pesawat.

Terkait musibah itu, AKAD kata Budiawan telah berkomunikasi dengan Pemda KLU untuk membantu biaya pengobatan Harun Rajab. Para Kades se KLU sebelumnya di Jakarta telah iuran sumbangan untuk Harun, hanya saja dana yang terkumpul tak seberapa. Sebaliknya di Pemkab, tak bisa memberi bantuan khusus, karena tidak adanya anggaran jaminan kesehatan yang disiapkan Pemkab untuk kasus insidentil sebagaimana dialami Kades Sigar Penjalin saat menjalankan tugas dinas.

“Pemkab hanya memiliki dana insidentil untuk bantuan sosial kemasyarakatan, sehingga Pemkab tidak berani mensiasati bantuan dana tersebut,” katanya. (ari)

1.000 Paket Sandang Pangan hanya Cadangan Selong (Suara NTB) Sebanyak seribu paket sandang pangan yang ditempatkan di Pendopo Bupati Lombok Timur (Lotim), menjadi perhatian sejumlah kalangan. Pasalnya, banyak anggapan jika paket tersebut akan didistribusikan kepada orang-orang tertentu.

Kabag Humas dan Protokoler Setda Kabupaten Lotim, Ahmad Subhan, menegaskan, jika paket yang ditempatkan di Pendopo Bupati merupakan kuota cadangan yang masuk dalam 80.000 paket. Paket tersebut disisihkan sebanyak seribu paket untuk mengantisipasi adanya keluhan dari masyarakat yang tidak dapat ataupun persoalan lainnya di tingkat bawah.

“Seribu paket yang ada di pendopo itu merupakan kuota cadangan, bukan merupakan jatah. Dan tetap penerima manfaat dari pengadaan paket itu sebanyak 80.000 warga miskin di Lotim,” ujarnya, Senin (17/7).

Selain itu, lanjutnya, pendistribusian paket sandang pangan senilai Rp 22 miliar tersebut dalam waktu dekat ini ditargetkan dapat tuntas. Di mana pada Sabtu pekan lalu, katanya, paket tersebut sudah hampir rampung didistribusikan.

Terpisah, Ketua DPRD Lotim, H. M. Khairul Rizal, ST, MKom., menanggapi yang berhak mendistribusikan paket

sandang pangan tersebut adalah kepala daerah dalam hal ini bupati. Hanya saja, katanya, syarat dalam pendistribusian paket tersebut tidak boleh diberikan kepada PNS. Rizal mengatakan, penerima paket sandang pangan tersebut harus ada data penerimanya serta ditandai dengan memberikan tanda tangan ataupun jempol sebagai bukti, jika paket sandang pangan itu tepat sasaran terhadap 80.000 warga miskin di Kabupaten Lotim.

Terkait dengan adanya penerima yang sudah meninggal, sepatutnya data diganti dan divalidasi kembali. Namun untuk pendistribusian tahun ini, bagi penerima yang sudah meninggal harus dibagi kepada pihak keluarga ahli waris daripada harus membagi secara merata paket tersebut. Selain itu, Ketua DPRD Lotim ini juga meminta kepada Pemda Lotim untuk membentuk tim yang professonal dalam pengadaan paket sandang pangan.

Menurut Rizal, pengadaan paket sandang pangan senilai Rp. 22 miliar tersebut cukup sederhana, namun tentunya harus memenuhi sejumlah persyaratan dari awal. Seperti kontraktor yang dimenangkan saat proses tender harus yang kredibel, pembagiannya tepat waktu. (yon)

(Suara NTB/yon)

PAKET CADANGAN - Inilah 1.000 paket sandang pangan yang jadi cadangan bagi masyarakat yang belum menerima paket.

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Selasa, 18 Juli 2017

Kenaikan Tunjangan Bebani Anggaran Daerah TIM Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mengakui kenaikan tunjangan DPRD Lombok Barat (Lobar) membebani anggaran daerah.

Pasalnya anggaran untuk kenaikan tunjangan dewan ini begitu besar.

Pasalnya berdasarkan ketentuan, pembayaran tunjangan ini mengacu kategori keuangan daerah. Jika kategori tinggi, maka pemda harus membayar tujuh kali lipat tunjangan representasi dewan. Kalau kategori menengah (sedang), pemda harus membayar lima kali lipat sedangkan jika kategori rendah maka pemda membayar tiga kali lipat.

(Suara NTB/dok) “Iya membebani anggaran daerah, karena kan besar itu (kenaikan tunjangan dewan), kalau masuk kategori tinggi maka hitungan tunjangan tujuh kali lipat dari representasi. Itu kan menjadi 14 jutaan per bulan,’’ aku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah (BPKAD) Lobar Joko Wiratno kepada Suara NTB, Senin (17/7).

Dijelaskan, terkait pembayaran tunjangan ini menunggu dibuat Perda. Setelah diketok perda, maka disusul dengan Perbup. Sedangkan untuk membuat perbup ini perlu menunggu permendagri, sebab perbup ini sebagai acuan untuk dilakukan pembayaran.

Terkait kapan perda ini dibuat, pemda menunggu Dewan, karena raperda ini masuk inisiatif DPRD. Pihak pemda, jelasnya, mendorong agar segera diusulkan raperda tersebut. “Sebab kalau tidak bisa ada perda,perbup maka tidak bisa dibayarkan,” jelasnya. (her)

50 Persen Desa di Loteng Belum Selesaikan Laporan DD Praya (Suara NTB) Batas waktu penyampaian laporan hasil serapan dan pelaksanaan penggunaan Dana Desa (DD) yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat tinggal beberapa hari saja. Namun nyatanya, baru sekitar 50 persen desa di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) yang sudah menyelesaikan laporan. Sisanya masih terus digenjot, agar bisa tuntas tepat waktu.

Penegasan ini disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Loteng, H.M. Nursiah, S.Sos.M.Si., kepada Suara NTB, Senin (17/7).

Menurutnya, dalam menyelesaikan laporan DD bagi desa-desa di Loteng, mau

tidak pemerintah daerah harus turun tangan. Karena kalau tidak bisa selesai tepat waktu, maka banyak desa di daerah yang bakal terkena sanksi. “Kita tentu tidak mau desa-desa yang ada di Loteng terkena sanksi. Maka kita

juga yang harus pro aktif membantu,” ujarnya.

Nursiah mengatakan, pihaknya sudah menginstruksikan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Loteng serta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kabel dan Ornamen PJU di Jalur Bandara Dicuri Giri Menang (Suara NTB) – Kabel dan ornamen Penerangan Jalan Umum (PJU) di jalur bandara II raib diduga dicuri oknum warga. Hampir sebagian besar, kabel dan ornamen yang dipasang di tiang PJU tersebut hilang. Akibatnya, lampu PJU di jalur bandara II mati total.

Pihak Dinas Perumahan dan Pemukiman Lobar bakal bersurat ke Balai Jalan untuk melakukan penggantian. Termasuk Satlantas Polres Lobar telah bersurat ke Balai Jalan Provinsi untuk segera dipasang, mengingat akibat lampu PJU mati rawan terjadi kecelakaan di jalur tersebut.

Dari pantauan Suara NTB bahwa kabel yang terpasang di beberapa tiang PJU jalur BIL hilang. Termasuk ornamen berwarna keemasan tiang PJU dicuri. Sejauh ini pelaku belum diketahui. Total tiang PJU yang dicuri ornamennya sebanyak 50 titik. Selain itu kabel penghubung aliran listrik yang dipasang di tiang PJU juga raib.

Kabel ini dicuri dengan cara dipotong, sehingga aliran listrik pun putus. Akibatnya lampu PJU di sebagian besar jalur BIL mati. Hal ini dikhawatirkan memicu kecelakaan, karena kondisi jalur yang gelap. Selain itu, ornamen tiang PJU yang dipasang di bagian bawah tiang juga dicuri.

Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman H. L. Winengan mengakui ornamen dan kabel PJU di beberapa titik dicuri oknum. Bahkan, pihaknya sudah memerintahkan ke kepala bidang terkait untuk melaporkan pencurian ini ke pihak kepolisian. “Iya ada sekitar 50 titik PU yang hilang ornamennya, saya sudah perintahkan kabid terkait untuk melaporkan ke aparat kepolisian,’’ akunya, Senin (17/7).

Terkait koordinasi dengan Balai Jalan untuk penggantiannya, menurut Winengan tidak bisa lagi, sebab masa pemeliharaan sudah habis, sehingga pemda yang akan mengganti kalau hilang. Diakuinya, sudah dilakukan serah terima PJU tersebut dari balai jalan ke Pemda, sehingga pihaknya yang berwenang atas PJU tersebut. Ia mengimbau agar warga yang tahu terkait pencurian itu melaporkan langsung ke pihak berwenang.

Ditanya terkait kapan diganti? pihaknya mengupayakan di anggaran murni tahun depan, sebab harga oornamen dan kabel lumayan tinggi. Bahkan jika dihitung, per tiang Rp 5 juta dikalikan 50 tiang mencapai Rp 250 juta. ‘’Artinya daerah dirugikan ratusan juta rupiah akibat aksi pencurian ini,’’ akunya. (her)

(Suara NTB/her)

DICURI - Inilah bentuk ornamen PJU di jalur bandara II yang raib dicuri oknum tidak bertanggung jawab. Pihak Pemda Lobar segera melaporkan kejadian ini ke aparat berwenang.

(BPKAD) Loteng untuk membantu desa-desa menyelesaikan laporan penggunaan DD-nya.

Terutama desa-desa yang serapan anggarannya masih minim.

Mengingat batas akhir penyampaian laporan penggunaan DD sudah sangat mepet.

Diakuinya, secara umum serapan anggaran DD di desadesa di Loteng sudah cukup baik dan harus terus digenjot supaya bisa mencapai target yang ada. Karena kalau tidak, pencairan DD tahap II dan III tahun ini bakal tertunda.

Bahkan informasi terakhir, kalau sampai sampai terlambat menyampaikan laporan, sisa alokasi DD yang belum disalurkan bakal hangus. Imbasnya, banyak program desa yang tidak bisa terlaksanakan, karena sumber dananya hilang.

“Ini yang kita tidak inginkan.

Sehingga bagaimanapun caranya, laporan serapan dan penggunaan DD harus selesai sesuai tenggat waktu yang ada. Karena kalau sanksi sampai dijatuhkan, masyarakat yang tentunya bakal rugi,” ujarnya. (kir)

Tender Belum Tuntas

Eksekusi Sejumlah Proyek Besar di Lobar Dipastikan Molor

50 Persen Temuan BPK Belum Ditindaklanjuti Giri Menang (Suara NTB) – Sekda Lombok Barat (Lobar) H. Moh. Taufiq bersama Inspektorat bakal menongkrongi sejumlah SKPD yang lelet menuntaskan temuan LHP BPK. Pemda Lobar akan mengevauasi semua tindaklanjut SKPD tanggal 18 Juli – hari ini sebelum BPK masuk melakukan evaluasi tindak lanjut.

Langkah ini dilakukan agar deadline waktu penyelesaian LHP BPK sesuai target tanggal 20 Juli 2017.

“Nanti saya dan Pak Inspektur tongkrongi semua SKPD, lalu kinerjanya seperti apa. Sesuai waktu yang kita berikan, harus tuntas, sebab tanggal 18 Juli ini kita akan evaluasi semua,’’ tegasnya, akhir pekan kemarin.

Dijelaskan sesuai tenggat waktu BPK temuan harus tuntas akhir Juli mendatang, namun pemda menargetkan temuan tuntas sebelum tanggal 20 Juli, sebab setelah itu akan dilakukan evaluasi oleh BPK sejauh mana tindaklanjut yang dilakukan pemda. BPK, jelasnya, bakal mengevaluasi pemda sejauh mana konsistensi pemda dalam hal menindaklanjuti temuan sesuai waktu 60 hari. “Batas waktunya kan tanggal 31 Juli, namun kita targetkan tanggal 18 Juli ini,” ujarnya.

Inspektur pada Inspektorat Lobar H. Rahmad Agus Hidayat sebelumnya mengakui progres tindak lanjut temuan LHP BPK masih lamban di Lobar. Pasalnya berdasarkan evaluasi yang dilakukan Inspektorat baru ditindaklanjuti 45,57 persen. Terdapat sekitar 54,43 persen yang belum ditindaklanjuti. Tunggakan temuan ini tersebar di 11 SKPD yang belum 100 persen menindaklanjuti. Sedangkan enam SKPD yang masih menunggak pengembalian kerugian negara, termasuk terbesar di Sekretariat DPRD mencapai Rp 1,1 miliar lebih.

Dijelaskan lebih rinci, empat SKPD yang sudah menindaklanjuti 100 persen diantaranya Bapenda, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Satpol PP. Sedangkan 11 SKPD yang belum menindaklanjuti antara lain Sekretariat Daerah, BPKAD, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Sekretariat DPRD, DPMPTSP, DP2KBP3A, Dispar, BPBD, DKP, DPMD dan Disos.

Kesanggupan dari 11 SKPD ini, jelasnya, rata-rata akan menyelesaikan sebelum tanggal 20 Juli mendatang. Setelah itu BPK akan mengevaluasi sejauh mana tindak lanjut yang dilakukan pemda. Evaluasi ini dilakukan tanggal 23-25 Juli. Tim di 11 SKPD ini, jelasnya, akan secara intens melakukan koordinasi dengan tim Inspektorat di bawah kendali masing-masing Irban I, II,III dan IV serta sekretartis. Untuk evaluasi yang dilakukan pihaknya tidak lagi per hari, namun per jam dievaluasi progresnya. Bahkan hari ini (kemarin) ada SKPD yang mencapai 100 persen. Ia mengaku optimis temuan ini bisa diselesaikan, karena terkait administrasi dan kerugian negara. (her)

Halaman 5

PENGHARGAAN - Pemkab Lombok Barat (Lobar) diberikan penghargaan atas komitmen memerangi narkoba oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) NTB, Minggu (16/7). Pemberian penghargaan diserahkan Wakil Gubernur NTB H. Muh. Amin, SH., M.Si., pada Sekda Lobar H. Moh. Taufiq pada puncak peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) 2017 di Lapangan Bumi Gora Taman Udayana Mataram.

Pembangunan Kantor Bupati Loteng Dikerjakan Rekanan Luar Praya (Suara NTB) Tender pembangunan kantor Bupati Lombok Tengah (Loteng) saat ini masih berjalan. Dari tiga rekanan yang dinyatakan memenuhi syarat, tidak ada satupun rekanan lokal. Semuanya merupakan rekanan luar. Hal itu disampaikan Kabag Pengadaan Barang Jasa Setda Loteng, Helmi Qazwaini, kepada Suara NTB, Senin (17/7) kemarin.

Saat ini pihaknya tengah melakukan klarifikasi terhadap tiga calon rekanan pembangunan kantor Bupati Loteng yang baru. Dan, diharapkan dalam waktu tidak lama lagi, rekanan pembangunan kantor Bupati Loteng yang baru sudah bisa ditetapkan. Tidak adanya rekanan lokal yang bersaing dalam proses tender, ujarnya, belum ada memenuhi klasifikasi yang ditentukan, sehingga

rata-rata yang mengajukan diri sebagai calon rekanan, merupakan rekanan luar.

“Sampai sejauh ini belum ada rekanan lokal yang bisa memenuhi klasifikasi untuk bisa menjadi rekanan pembangunan kantor Bupati Loteng, karena pembangunan kantor Bupati Loteng masuk klasifikasi proyek besar dan persyaratannya cukup ketat,’’ akunya.

Ia menjelaskan, paket proyek yang sedang ditender saat ini ialah manajemen konstruksi kantor BUpati Loteng.

Sementara untuk tender bangunannya segera dilakukan.

Konstruksi gedung kantor Bupati Loteng yang baru, ungkapnya, sebelumnya tidak masuk dalam rencana pembangunan. Karena awalnya, kantor Bupati Loteng akan dibangun di lahan kantor Bupati Lo-

teng yang sekarang ini. Namun karena lokasinya dipindah ke lahan eks PTP Puyung, Pemkab Loteng menambah alokasi anggaran sekitar Rp 10 miliar untuk perataan lahan dan konstruksi awal gedung.

Sementara untuk bangunannya diperkirakan bakal menelan dana mencapai Rp 217 miliar dengan pola pembiayan menggunakan pola multiyear. Di mana Pemkab Loteng akan mencicil pembayaran selama empat tahun kepada pihak rekanan hingga tahun 2020 mendatang.

Namun proyeknya ditargetkan tuntas selama dua tahun sampai tahun 2019 mendatang.

Dan, untuk tahun ini Pemkab Loteng sudah mengalokasi anggaran sekitar Rp 50 miliar sebagai uang muka pembangunan mega proyek tersebut. (kir)

Buntut Sengketa Lahan

Plang Pembangunan Kampus Poltekpar Lombok Dirusak Praya (Suara NTB) Puluhan warga Desa Puyung Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) yang dimotori Kasta NTB, Senin (17/7) merusak plang rencana pembangunan kampus Politeknik Pariwisata (Poltekpar) Lombok. Aksi tersebut dilakukan warga sebagai bentuk protes terhadap persoalan lahan lokasi rencana pembangunan kampus.

Pasalnya, warga mengklaim lahan tersebut merupakan lahan milik warga dan bukan lahan milik pemerintah.

Menurut warga, lahan lokasi rencana pembangunan kampus Poltekpar Lombok merupakan lahan warisan yang dimiliki oleh 38 ahli waris. Di mana lahan tersebut dulunya disewa oleh perusahaan gula sebagai lokasi pembangunan pabrik gula di tahun 1960-an dengan perjanjian sewa selama 30 tahun.

Di mana, kalau pabrik gula tersebut tidak jadi dibangun, maka lahan tersebut akan dikembalikan kepada warga atau ahli warisnya. Namun pada kenyataan lahan tersebut justru diambil alih oleh pemerintah hingga saat ini. “Sudah 30 tahun lebih lahan tersebut tidak digunakan. Jadi kami warga selaku ahli waris meminta lahan tersebut dikembalikan lagi,” sebut ahli waris H. Ridwan.

Sebelumnya warga bersama para ahli waris menggelar aksi demo di kantor Bupati Loteng untuk meminta lahan tersebut dikembalikan oleh pemerintah. Warga bukannya menolak rencana pembangunan kampus Politeknik Pariwisata Lombok. Tapi persoalan lahan harus diselesaikan terlebih dulu.

“Silakan bangun apapun di

(Suara NTB/kir)

RUSAK - Warga yang mengklaim sebagai pemilik lahan merusak plang pembangunan Poltekpar Lombok, Senin (17/7). lahan ini. Tapi persoalan yang ada di dalamnya harus dituntaskan terlebih dahulu. Jangan kemudian, hanya dengan dalih pembangunan pemerintah justru membuat rakyatnya sengsara,” protes mantan Kepala Desa Puyung, H. Hermanto.

Warga dalam hal ini tidak meminta atau menuntut lahan negara. Tetapi menuntut lahan yang dikuasai oleh negara secara sepihak dikembalikan kepada yang berhak. “Kami tidak meminta atau menuntut lahan milik negara untuk diberikan kepada kami. Tapi kami meminta hak kami yang diambil secara paksa,” klaim Hermanto.

Terkait tuntutan warga tersebut, Sekda Loteng, H.M. Nursiah, S.Sos.M.Si., didampingi Staf Ahli Bupati, Murdi dan Asisten III Setda Loteng, Drs. H.L. Idham Khalid, M.Pd., menegaskan kalau pemerintah membangun itu semua demi kepentingan masya-

rakat. Tidak ada niat sedikitpun dari pemerintah untuk menyakiti apalagi menyengsarakan rakyatnya.

Perihal persoalan lahan, jika warga masih merasa tidak puas ada jalur hukum yang bisa ditempuh. Seperti apa keputusan hukumnya nantinya, maka semua pihak harus menghormati. “Silakan tempuh jalur hukum jika merasa belum puas. Karena kita berada di negara hukum,” tandasnya.

Tapi kalau kemudian warga menginginkan upaya penyelesaian di luar proses hukum, pihaknya akan menyampaikan ke pemerintah provinsi, karena lahan tersebut dikelola oleh pemerintah provinsi. “Apa yang menjadi tuntutan dan aspirasi warga kali ini, akan kita sampaikan ke pemerintah provinsi. Selaku pengelola lahan,” pungkas mantan Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Loteng ini. (kir)

Giri Menang (Suara NTB) – Eksekusi sejumlah proyek di Lombok Barat (Lobar) dipastikan molor, lantaran tender proyek tersebut terlambat.

Salah satu penyebabnya, petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) yang belum tuntas. Namun dipastikan, dari sejumlahproyek ini tidak ada yang melebihi tahun anggaran. Untuk itu, saat ini proses tender di ULP terus berproses.

Pihak Pemda terus menggenjot SKPD agar cepat menuntaskan kendala yang dihadapi.

Asisten II Setda Lobar, H. Poniman menyatakan hasil evaluasi proyek yang dilaksanakan pada rapim lalu sebanyak 21 paket yang belum dilelang. Namun proses tender ini terus berjalan, paket yang sudah masuk dokumen ke ULP tengah dievaluasi persyaratannya oleh Pokja untuk dilakukan tender, sehingga proyek yang belum dilelang berkurang, karena sudah selesai lelang.

Tahapan lelang diawali dari evaluasi dokumen tender, pelelangan, evaluasi penawaran hingga ditetapkan pemenang.

Menurutnya, pihaknya tak ingin ada proyek telat, namun diakuinya namanya proses tidak bisa 100 persen berjalan semua. Pelaksanaan proyek dilakukan secara bertahap.

Menurutnya, dari sejumlah proyek ini pasti ada yang molor, namun pihaknya yakin tidak melampaui 31 Desember 2017. Namun, jika molor dari tenggat waktu kontrak, maka pemda bakal melakukan langkah pemberian sanksi.

Terkait leletnya SKPD mengajukan lelang, menurutnya SKPD harus berhati-hati. Jika belum jelas juklak dan juknisnya, terutama SKPD yang sumber dari DAK tidak berani mengambil sikap secara sendiri-sendiri.

Sebab dampaknya jika mengambil sikap, meski sudah dilaksanakan tahun sebelumnya menjadi acuannya. Namun kalau berubah dari pusat maka ini akan menjadi fatal, karena itulah sebabnya SKPD ini berhati-hati.

Kalaupun ada keterlambatan juklak dan Juknis atau keliru dari pusat, maka ini konsekuensi. Namun tetap dilihat waktu, jika sifatnya pekerjaan fisik tidak bisa diselesaikan, maka tidak mungkin. Namun paling diberikan perpanjangan waktu. Menurutnya di antara SKPD yang lelet mengajukan dokumen ke ULP salah satu faktornya juklak dan juknis, dan perlu dikonsultasikan. Pihaknya terus mengingatkan ke SKPD terkait agar segera, bahkan bupati telah memberikan warning keras ke SKPD. (her)

Mega Nispa Mahroja

Berdayakan Perempuan Marginal di Lobar Lewat PKBM MEGA Nispa Mahroja (27) perempuan asal Dusun Puncang Lendang Desa Sandik Kecamatan Batulayar Lombok Barat (Lobar) adalah salah satu pegiat perempuan marginal di Lobar. Lulusan S2 Universitas Indonesia ini getol memberdayakan para perempuan marginal, terutama eks-TKW dan perempuan miskin yang putus sekolah. Dalam upayanya memberdayakan ini, Mega pun mendirikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Puncang Hijau.

PKBM Puncang Hijau yang dikelolanya menampung 60 lebih peserta. Bahkan PKBM yang dikelolanya ini mampu meraih juara III nasional kategori pengelolaan PKBM untuk mewujudkan kemandirian lembaga dan peserta.

Ditemui di kediamannya, belum lama ini, Ibu muda lulusan S1 Universitas Brawijaya Malang ini menegaskan komitmennya terhadap pemberdayaan perempuan marginal, karena masih tingginya jumlah janda TKI Malaysia – Arab Saudi di Lobar.

Belum lagi, angka perceraian di Lobar tertinggi ke-4 di NTB, sehingga menyebabkan banyak perempuan marginal di Lobar.

Peraih penghargaan Pegiat Perempuan dari Mendiknas tahun 2016 ini, mengaku, lembaga PKBM yang dikelolanya sudah berjalan sejak beberapa tahun lalu. Tahun 2016, warga yang ditampung mencapai 40-50 orang saat ini sudah mencapai 60 orang lebih. Hal ini menjadi salah satu yang diapresiasi oleh dewan juri nasional dalam lomba tingkat nasional yang diadakan di Bengkulu tanggal 9-15 Juli 2017. Bagian capaian PKBM-nya dalam hal memberdayaan masyarakat sekitar untuk mewujudkan kemandirian.

Pihak dewan juri mengapresiasi fokus PKBM pada pemberdayaan perempuan marginal, seperti eks TKW, warga tidak mampu yang putus sekolah. Selain itu, pihaknya menerapkan program taman bacaan untuk mendorong minat baca bagi kalangan masyarakat. Pada lomba nasional lalu, ia mampu menyisihkan peserta dari seluruh Indonesia sehingga ia mampu meraih juara III nasional. “Sebelumnya seleksi tingkat kabupaten juara I, lalu provinsi juara I, sehingga ke nasonal,” jelas anak kedua dari anggota DPRD Lobar Hj. Muslihan ini.

Dalam melaksanakan PKBM-nya ia menerapkan Edu-Care, artinya ia memberdayakan para perempuan dengan pendidikan kepedulian. Ke depan ia memiliki program pengembangan kampung wirausaha. Bagaiamana mewujudkannya? Ia membuat program pelatihan kecakapan hidup bagi kaum perempuan.

Mereka dibantu untuk membuat keterampilan seperti membuat jajan, kerepek dan kerajinan. Lalu mereka dibantu untuk memasarkannya. Dengan program ini nantinya tidak saja berpendidikan, namun para perempuan marginal yang tadinya menganggur memiliki pekerjaan dan penghasilan. “Program kami ke depan mau kembangkan kampung wirausaha,”jelas perempuan yang berencana melanjutkan S3 di Australia ini. (her)

(Suara NTB/ist)

TERIMA - Mega Nispa Mahroja (dua dari kanan) bersama ibunya Hj. Muslihan berpose bersama setelah menerima penghargaan beberapa waktu lalu.

Dishub Usulkan Sekitar Rp 13 Miliar untuk Pengembangan Dermaga Taliwang (Suara NTB) Dinas Perhubungan (Dishub) Sumbawa Barat saat ini sudah mengusulkan anggaran sekitar Rp 13 miliar di APBDPerubahan tahun 2017. Anggaran tersebut nantinya akan difokuskan untuk pembangunan Rencana Induk Pelabuhan (RIP) dermaga Labuhan Lalar sekitar Rp 1,4 miliar, untuk Amdal sekitar Rp 500 juta, dab untuk pembangunan beaching kapal termasuk reklamasi laut sekitar Rp 11-12 miliar.

(Suara NTB/ils) “Anggaran yang H. Muslimin HMY kita usulkan tersebut, sudah sangat mencakup apa yang dibutuhkan dalam pengoperasionalan dermaga. Mudah-mudahan jumlah tersebut bisa disetujui, sehingga pemanfaatan dermaga ini bisa cepat terealisasi,” ungkap Kadishub Ir. H. Muslimin HMY, M. Si kepada Suara NTB, Senin (17/6).

Dikatakannya, dengan anggaran yang cukup besar tersebut, pihaknya sangat optimis pelabuhan ini akan mampu dimanfaatkan secara maksimal. Hanya saja untuk tahap pertama, pihaknya akan lebih fokus menyelesaikan masalah RIP dermaga ini. Apabila hal tersebut bisa terealisasi, pihaknya akan langsung melanjutkan ke rencana berikutnya.

“RIPnya terlebih dahulu yang akan menjadi priortas kita. Sementara untuk rencana besar kita lainnya akan dilaksanakan seiring RIP ini rampung,” sebutnya.

Sedangkan terkait pemanfaatan dermaga ini, saat ini pihaknya akan melakukan komunikasi kembali dengan pihak-pihak terkait. Baik itu Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Pemerintah Provinsi (Pemprov), dan pihak Syahbandar.

Ia menyebutkan, terkait rencana pemanfaatan, sementara ini sudah ada komunikasi awal dengan management PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) untuk bisa mengalihkan penyeberangan dari pelabuhan Benete ke Labuhan Lalar. Hal tersebut dilakukan agar pelabuhan Benete nantinya bisa menjadi pelabuhan khusus AMNT. Di pelabuhan tersebut juga akan dijadikan sebagai pelabuhan tersibuk, karena di lokasi tersebut akan dibangun Smelter dan pabrik Petrokimia. Sehingga operasional tambang akan dimulai dari pelabuhan tersebut baik itu pengiriman konsentrat maupun hal-hal yang lain.

“AMNT tidak mempermasalahkan untuk peralihan penyeberangan dari Pelabuhan Benete ke pelabuhan Labuhan Lalar meskipun baru secara lisan. Tetapi kita akan tindak lanjuti masalah ini secara tertulis, sehingga bisa terealisasi dalam waktu dekat ini juga,” tandasnya. (ils)

Meninggal, 95 Penerima Kartu Pariri Dihapus Taliwang (Suara NTB) Sebanyak 93 orang dihapus sebagai penerima Program Kartu Pariri oleh Dinas Sosial (Disos) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB).

Penghapusan nama penerima tersebut dikarenakan pihak bersangkutan telah dinyatakan meninggal dunia.

Sekretaris Disos KSB, Manurung, SPd mengatakan, penghapusan 95 penerima program santunan bagi lanjut usia (Lansia) dan (Suara NTB/bug) penyandang cacat Manurung (disabilitas) itu dilakukan sesuai hasil validasi data penerima terbaru yang dilaksanakan oleh para agen Peliuk Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR) di seluruh kecamatan.

“Setelah penyaluran tahap pertama kita validasi data lagi. Dan hasilnya ada yang sudah meninggal, makanya kita hapus,” terangnya kepada media ini, Senin (17/7).

Selain menghapus sebanyak 95 penerima, Disos KSB kembali menerima usulan tambahan sebanyak 300 orang. Dikatakan Manurung, kegiatan valiadasi data tim Peliuk juga mengakomodir usulan calon penerima baru program Kartu Pariri. Mereka nantinya akan diajukan sebagai tambahan baru penerima pada penyaluran tahap berikutnya.

Baik penghapusan maupun usulan baru, oleh Disos KSB masih sedang diproses. Manurung menjelaskan, prosedur penghapusan dan penambahan penerima harus ditetapkan melalui SK Bupati. Dan khusus usulan baru terlebih dahulu akan dilakukan verifikasi guna memastikan para calon penerima memenuhi ketentuan persyaratan yang berlaku.

“Yang baru tidak bisa langsung masuk data penerima, harus diverifikasi dulu sebab jangan sampai timbul kecemburuan di masyarakat karena yang bersangkutan pada dasarnya tidak berhak sebagai penerima,” tegasnya.

Ia menyampaikan, proses verifikasi terhadap usulan calon penerima baru itu akan segera dituntaskan.

Mengingat penyaluran santuan tahap kedua akan segera diluncurkan kembali. “Tim sekarang sudah mulai jalan. Mudah-mudahan minggu ini tuntas dan bisa langsung kita ajukan ke bupati untuk peneribat SKnya,” harapnya.

Disinggung mengenai tambahan anggaran sebesar Rp 3 miliar yang disiapkan di APBD Perubahan tahun ini? Manurung menyatakan, dana tersebut pada dasarnya bukan tambahan. Sebab sejak awal Disos telah mengajukan permohonan anggaran sebesar Rp 13 miliar untuk mendanai program Kartu Pariri selama tahun 2017.

“Kita memang sejak awal ajukan Rp 13 miliar. Di APBD murni disiapkan Rp 10 miliar. Nah, sisanya dianggarkan di perubahan ini,” jelasnya.

Selanjutnya ia mengatakan, pada akhir tahun program Kartu Pariri ini akan dilakukan evaluasi secara menyeluruh. Mulai dari proses pelaksanaannya hingga ke sasaran penerima program. “Kita akan lihat apakah sudah efektif prosesnya dan apakah juga semua lansia dan disabilitas yang memenuhi syarat sudah benar-benar dapat menikmati program ini,” sebutnya. (bug)

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

Kebakaran Bala Putih

Bupati Sumbawa Perintahkan Segera Lakukan Restorasi

Sumbawa Besar (Suara NTB) – Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, B.Sc, menyampaikan pernyataan resminya, Senin (17/7) kemarin, terkait musibah kebakaran yang menimpa Bala Puti atau Wisma Praja pada 11 Juli 2017 lalu.

Pertama, atas nama pemerintah dan seluruh masyarakat Kabupaten Sumbawa menyatakan rasa prihatin dan rasa kehilangan yang sangat mendalam atas terjadinya peristiwa kebakaran tersebut. Musibah

sekaligus ujian bagi kesabaran kita. Bupati menyitir sebuah lawas (syair Sumbawa) “mana benteng olat batu, lamin bala batarepa, nonda kuasa pang kita’’ (meskipun dibentengi bukit batu, jika bencana terjadi

tidak ada kuasa pada diri kita).

Kedua, Bupati meminta kepada seluruh lapisan masyarakat untuk tidak berspekulasi terhadap penyebab kebakaran sampai pihak kepolisian menyampaikan hasil

penyelidikan yang sedang dilaksanakan hingga saat ini.

Ketiga, Pemkab Sumbawa segera melakukan restorasi guna mengembalikan eksistensi “Bala Puti” seperti sedia kala sebagai ikon kebanggan Tau dan Tana Samawa. Untuk melaksanakan hal tersebut, Bupati meminta kepada Sekretaris Daerah untuk terus melakukan koordinasi berkaitan dengan penganggaran, perencanaan, pel-

aksanaan dan pengawasan restorasi Bala Puti.

Keempat, hendaknya peristiwa tersebut menjadi pelajaran bagi semua. Untuk meningkatkan kesiagaan dalam menjaga seluruh aset yang dimiliki Kabupaten Sumbawa dari berbagai macam bencana. Peralatan keamanan hendaknya tersedia secara memadai di berbagai fasilitas pemerintahan dan fasilitas publik lainnya. (arn)

Kritikan Harus Direspons Positif Sumbawa Besar (Suara NTB) Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, menanggapi berbagai kritikan dalam upacara Paripurna Senin, (17/7) kemarin, di halaman kantor Bupati Sumbawa. Selain menyampaikan pesan- pesan strategis dan klarifikasi atas beberapa isu aktual yang berkembang.

Bupati meminta kepada seluruh aparat agar dapat merespon positif harapan dan masukan dari berbagai pihak.

Baik yang disampaikan secara langsung maupun melalui media. Antara lain masukan dari seorang sahabat, Drs. H. Jamaluddin Malik (JM).

Bupati menyampaikan terima kasih yang mendalam atas kritik tersebut yang mencerminkan, ada keinginan yang sama untuk terwujudnya Kabupaten Sumbawa yang lebih baik.

Pemerintahan saat ini akan melanjutkan program-program strategis dari pemerintahan sebelumnya. Memang dibutuhkan masyarakat dan daerah ini. Berkaitan dengan adanya prilaku ASN yang tidak disiplin dan sering keluyuran pada saat jam kerja.

Bupati menyatakan tidak bisa menutup mata, jika memang masih banyak ASN yang berperilaku tidak disiplin. Namun Bupati tidak akan memarahi sahabat-sahabat ASN, melainkan hanya meminta komitmen dan kesanggupan untuk meningkatkan disiplin pada masa masa mendatang.

Bupati, menghendaki semua lebih progresif dalam melaksanakan janji-janji. Seperti dalam kegiatan pembangunan pasar distribusi atau pasar induk, pembangunan RSUD, kredit sahabat dan pembangunan jalan mantap 100 persen. Bupati pun memiliki keinginan yang sama.

Dalam hal pembangunan pasar, JM menyatakan seharusnya relokasi pasar sudah dilaksanakan tahun ini. Bupati juga punya keinginan yang sama. Tapi ada hambatanhambatan yang mesti dituntaskan terlebih dahulu sebelum melakukan pembangunan.

Salah satu hambatannya adalah, program pembangunan pasar induk yang gaungnya sudah lama terdengar ternyata

(Suara NTB/arn)

UPACARA - Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, saat memimpin upacara paripurna, Senin, (17/7), di halaman Kantor Bupati Sumbawa. belum didukung oleh dokumen perencanaan yang memadai.

Bupati menjelaskan bahwa, DED pasar iduk Karang Dima itu disusun pada tahun 2004 pada masa pemerintahan Drs, H. A. Latief Majid, SH dan lebih dari 10 tahun tidak pernah dilakukan review desain. Sehingga begitu dilantik pada tanggal 17 februari 2016, Pemerintah langsung menganggarkan review DED pada APBD 2016.

Hanya saja, tidak bisa tereksekusi karena gagal tender.

Tahun ini, diharapkan review desainnya selesai, sehingga pembangunan pasar distribusi di Karang Dima bisa dimulai pada tahun 2018. Termasuk juga akan melakukan penataan pasar seketeng, karena aspirasi masyarakat masih menginginkan eksistensi pasar seketeng sebagai pasar rakyat.

Berkaitan dengan relokasi

Mutasi Guru di KSB Tidak Sesuai Rencana Awal Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Daerah (Pemda) Sumbawa Barat merencanakan akan melakukan mutasi terhadap beberapa guru sebelum tanggal 17 Juli (sebelum tahun ajaran baru dimulai.

Tetapi kenyataannya, rencana tersebut belum bisa terlaksana dengan baik sehingga pelaksanaannya mundur.

Plt. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga (Dikpora) Sumbawa Barat Drs. Tajudin M. Si kepada Suara NTB, Senin (17/5) kemarin tidak memungkiri terlambatnya mutasi guru tersebut. Hal ini terjadi karena pihaknya masih melakukan pendataan dan penyesuaian tempat bagi para guru yang akan dimutasi ini.

Selain itu, sebaran terhadap senioritas guru juga masih dipertimbangkan, sehingga tidak terjadi penumpukan guru senior di sekolah tertentu. Hal tersebut sangat ditatensi, karena bisa menjadi salah-satu faktor pemicu masyarakat ingin memasukkan anak-anaknya ke sekolah tertentu.

“Masalah inilah yang sampai dengan saat ini masih menjadi pertimbangan kami, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari,” ungkapnya.

Dijelaskannya, pada prinsipnya mutasi guru ini akan dilakukan sebagai motivasi untuk mengembangkan sektor pendidikan yang ada. Karena mutasi ini akan dilakukan dengan mendekatkan para guru ini ke sekolah yang berada di sekitar tempat tinggalnya. Artinya, guru yang akan

(Suara NTB/dok)

Tajudin dimutasi ini akan ditempatkan lebih dekat dengan daerah domisilinya. Apalagi ketersediaan guru di Sumbawa Barat masih sangat kurang.

“Guru kita masih sangat kurang, tetapi dengan mutasi kita mencoba supaya sekolah yang banyak kurang bisa ditutupi dengan penempatan guru baru,” ujarnya.

Mutasi ini juga diatensikan, jangan sampai ada penumpukan di sekolah tertentu.

Disinggung mengenai pelaksanaan mutasi itu sendiri, sampai dengan saat ini pihaknya masih melakukan pendataan. Hanya saja pihaknya menargetkan beberapa hari kedepan sudah harus dilakukan mutasi. Hal ini dilakukan untuk mengatensi jelang efektif belajar tahun ajaran 2017-2018 mendatang.

“Kita targetkan hari ini data gurunya sudah harus rampung dan dalam beberapa hari kedepan sudah akan kita lakukan mutasi,” tandasnya. (ils)

RSUD, ini adalah ikhtiar Pemkab Sumbawa, untuk melaksanakan program yang sudah dicanangkan oleh pemerintah sebelumnya mulai dari era kepemimpinan Drs. H. A. Latif Majid, SH. Sampai dengan era Drs. H. Jamaludin Malik. Pada era Drs. H. Jamaluddin Malik, sudah pernah bergulir isu perluasan RSUD ke SMA Negeri 1 Sumbawa. Namun tidak dilaksanakan, tentunya dengan berbagai pertimbangan saat itu.

Sekarang ini, dengan upaya bersama, sedang berada dalam tahap merampungkan persyaratan administratif calon lokasi untuk kemudian dilanjutkan dengan kegiatan studi kelayakan.

Untuk kredit sahabat (Krabat) sebagai upaya membantu petani miskin dan ikhtiar menuju Sumbawa bebas rentenir, secara bertahap sudah dilaku-

kan penyaluran melalui Bumdes. Terkait dengan pernyataan Bapak Jamaluddin Malik yang meragukan keberhasilan Pemerintahan saat ini untuk mencapai program 100 persen jalan mantap pada akhir pemerintahan, Bupati minta kepada Kepala Bappeda, Kadis PUPR dan instansi terkait, agar segera menyampaikan road map (pentahapan) pencapaian program peningkatan jalan.

Prinsipnya, jika jalan yang berada pada kawasan lindung itu merupakan jalan strategis maka segera diurus izin pemanfaataannya. Kalau jalan tersebut masuk dalam kategori jalan tertutup sepanjang tahun, maka segera dilakukan revisi Surat Keputusan Bupati tentang ruas jalan kabupaten.

Dalam konteks hubungan kerja Bupati dan Wakil Bupati diungkapkan, Bupati sudah

sangat lama saling mengenal dengan Wakil Bupati Drs. H. Mahmud Abdullah dan sejak awal telah berkomitmen untuk melakukan pengabdian maksimal bagi kesejahteraan masyarakat Sumbawa secara seiring sejalan, sesuai dengan koridor aturan perundang – undangan yang berlaku. Karena itu Bupati menjamin, insha Allah tidak akan ada keretakan atau disharmoni dalam kepemimpinannya saat ini.

Sementara itu, untuk meningkatkan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN), Bupati meminta agar seluruh level aparatur, mulai dari staf sampai tingkat pimpinan perangkat daerah untuk berikhtiar maksimal dalam menyelesaikan seluruh program yang menjadi otoritasnya secara tepat waktu, taat azas, dan hasil yang berkualitas. (arn)

Itkab KSB Minta Masyarakat Turut Awasi Anggaran Desa Taliwang (Suara NTB) Inspektorat Kabupaten (Itkab) Sumbawa Barat meminta masyarakat turut melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran di desa. Bahkan disarankan lansusng melaporkan jika menemukan indikasi penyelewengan.

Inspektur Itkab Sumbawa Barat, H. Ady Mauluddin, M.Si menyatakan, anggaran besar yang dikelola oleh pemerintah desa saat ini sangat rawan diselewengkan. Karenanya perlu pengawasan banyak pihak termasuk masyarakat, guna memastikan seluruh anggaran itu dibelanjakan sesuai dengan peruntukannya.

“Kami minta masyarakat, turut awasi penggunaan anggaran desa di desanya masing-masing,” cetusnya kepada media ini, Senin (17/7).

Ia mengungkapkan, indikasi penyelewengan anggaran di desa sangat masif. Setidaknya hal ini dibuktikan dari beberapa laporan yang diterima Itkab baik secara formal maupun non formal, setelah dilakukan kroscek lapangan diketahui informasi dari masyarakat itu sangat valid.

“Biasanya kami peroleh informasi dari kegiatan Yasinan. Kadang ada warga yang menyampaikan indikasi proyek desa tidak dikerjakan. Begitu kita coba kroscek kadang informasi itu 95 persen valid

dan langsung kita tindaklanjuti,” sebutnya.

Melihat dari beberapa laporan itu. H. Ady meyakini, kemungkinan ada banyak kegiatan di desa yang dikerjakan tidak sesuai dengan nilai anggaran yang dikeluarkan.

Karenanya bagi masyarakat jika menemukan hal-hal serupa agar tak segan melaporkan langsung ke pihaknya.

“Laporkan saja ke kami.

Pasti kami akan turun langsung melakukan pengecekan lapangan atau pemeriksaan awal ke desa bersangkutan,” janjinya.

H. Ady menegaskan, sejak dua tahun terakhir pihaknya fokus dalam memantau pelaksanaan program anggaran desa.

Program pembinaan terhadap beberapa desa yang sebelumnya terindikasi terjadi penyelewengan pun diterapkan agar ke depan tidak terulang lagi.

“Kan ada beberapa desa yang sebelumnya kita bina. Tahun ini kita putuskan buat program pendampingan ke desa dengan harapan tidak ada lagi desa yang keliru mengelola anggarannya,” ujarnya.

Selanjutnya ditanya mengenai tiga desa yang sebelumnya terindikasi melakukan penyelewengan APBDes? H. Ady mengatakan, pihaknya telah membentuk tim untuk men-

indaklanjuti pemeriksaan awal. Tim tersebut nantinya akan melakukan pendalaman terhadap ketiga desa bersangkutan.

“Sudah ada timnya dan segera akan turun lapangan,” ungkapnya seraya kembali mengingatkan, agar masyarakat sigap melaporkan setiap indikasi penyelewengan yang terjadi di desanya.

“Jangan ragu melaporkan ke kami. Kami pasti akan turun mengecek karena dana yang digunakan desa adalah anggaran negara yang harus kita pastikan tepat sasaran,” imbuh H. Ady. (bug)

H. Ady Mauluddin

(Suara NTB/bug)

SUARA NTB Selasa, 18 Juli 2017

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Selasa, 18 Juli 2017

Halaman 7

Pelaku Pembalakan Liar di Dompu Diduga Sudah Teroganisir Dompu (Suara NTB) – Kepala Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Toffo Pajo Madapangga Rompu Waworada (TPMRW) Dadan Kuswarhana, S.Hut., mengungkapkan pelaku pembalakan liar yang meresahkan pihaknya selama ini bukan satu – dua orang, tetapi kelompok yang memang terorganisir dengan baik.

Bahkan, para aktor utamanya kini memfasilitasi oknum masyarakat dengan teknologi canggih, seperti mesin pemotong kayu yang tidak bising. Hal tersebut diakui mempersulit pihaknya untuk melakukan pendeteksian.

“Ini teroganisir sebtulnya

tidak satuan dan melibatkan para pihak. Dan otaknya ada di Dompu, juragan-juragan pemodal chain saw, sekarang chain saw-nya canggih nggak ada suaranya,” kata dia kepada wartawan saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (17/7).

Dengan teknologi canggih

tersebut jelas dia, jarak 30 meter saja mesin tersebut tidak terdengar oleh petugas, berbeda halnya dengan mesin biasa yang suaranya bisa terdengar dari jarak sekian ratus meter.

Mesin ini, lanjut Dadan, sengaja dimodifikasi untuk melancarkan aksi kejahatanya, teru-

tama memotong kayu jenis sonokeling di kawasan hutan Teka Ndahu Kecamatan Huu. Atas persoalan ini pihaknya pun sudah melakukan upaya antisipasi dengan membentuk Satuan Pamhut, hanya saja tingginya intesitas penindakan membuat satuan yang direkrut dari kelompok masyarakat itu diketahui keberadaannya oleh pelaku pembalakan liar.

“Mereka (Satuan Pamhut) ini sekarang ketahuan, panasin motor saja petugas ini, orang (pelaku pembalakan liar,

red) sudah telopon menginformasikan jaringanya,” ujar dia.

Jaringan pelaku pembalakan liar sebut Dadan tersebar hingga ke kampung-kampung, sehingga setiap pergerakan petugas KPH maupun aparat penegak hukum lainya dapat terpantau dengan leluasa.

Dan parahnya, oknum pemerintah desa setempat pun mendukung aktivitas merusak ini.

Seperti halnya saat pengamanan barang bukti kayu temuan, oknum menantang masyarakat yang diduga telah melaporkan

kegiatanya kepada KPH atau kepolisian. Dan pembicaraan itu terekam oleh masyarakat. “Itu pernah juga saya sampaikan ke aparatur tapi memang dalam hal penegakan hukum kita membutuhkan bukti materil yang cukup, minimal dua alat bukti,” jelasnya.

Intensitas penindakan cukup sering dilakukan, namun belum begitu signifikan menekan aktivitas pembalakan liar. Untuk itu lanjut dia, salain mengintensifkan penindakan pihaknya juga fokus melakukan upaya

pencegahan dengan cara membina masyarakat yang belum terkontaminasi. Tujuannya agar masyarakat dapat menerima manfaat dari keberadaan hutan dengan tidak menyalahi peraturan perundang-undangan.

“Ini yang tentunya menjadi fokus bagi pemerntah secara umum, karena kehutanan ini tidak bisa sendiri. Di sini ada nawacita tentang ketahanan pangan, pembangunan infrastruktur, kesehatan, pemberdayaan masyarakat,” pungkasnya. (jun)

Mendapat Intimidasi, Karyawan KPH TPMRW Diungsikan

Kota Bima (Suara NTB) – Setelah menyita pengiriman ganja seberat dua kilogram dan menangkap salahseorang pelaku, di salah satu tempat pengiriman jasa barang, belum lama ini. Tim Opsnal Polres Bima Kota, kembali berhasil menyita sekitar ratusan ribu butir tramadol, di tempat yang sama, Senin, (17/7) sekira pukul 15.00 wita.

Obat keras golongan G itu, dibungkus dalam tiga kardus.

Dalam bungkusnya, tertera nama pengirim inisial Y, dari Jakarta. Sedangkan penerimanya, tertulis, AM, warga Kelurahan Melayu, Kecamatan Asakota Kota Bima. Lengkap dengan nomor HP, pengirim dan penerimanya.

Kasat Reskrim Polres Bima Kota, AKP Afrizal, S. Ik, dikonfirmasi Suara NTB, membenarkan adanya penyitaan ratusan butir tramadol, di salah satu tempat pengiriman jasa barang di Kota Bima tersebut.

Dia menjelaskan, penyitaan tramadol tersebut, hasil pengembangan yang diinformasikan oleh pihak Polda Metro Jakarta Barat (Jakbar). Pihaknya, diberitahu bahwa ada tramadol yang dikirim dari Jakarta melalui jasa pengiriman barang.

“Dari informasi ini kami melakukan pemantauan. Hasilnya, ada tiga dus yang disita, isinya tramadol semua,” ujarnya.

Diakuinya, saat sebelum melakukan penyitaan, pihaknya selama dua hari terus memantau tempat pengiriman barang tersebut. Untuk mengetahui orang yang mengambil barang tersebut.

“Hanya saja, penerima barang ini tidak juga datang.

Sehingga saya perintahkan anggota untuk melakukan penyitaan,” katanya.

Diakuinya, terkait nama penerima barang, yang tertera dalam bungkus kardus tersebut, sudah ditelusuri oleh pihaknya. Hasilnya, alamat penerima di Kota Bima tersebut, tidak benar atau fiktif.

“Kami sudah mengecek ke alamat penerimanya. Namun ternyata palsu,” terangnya.

Dia menambahkan, barang bukti (BB) yang disita tersebut, masih diamankan di ruang Satreskrim. Sedianya BB dan kasus tersebut, akan dilimpahkan atau ditangani Sat Resnarkoba Polres Bima Kota.

“Untuk proses hukum selanjutnya kita alihkan ke Sat Resnarkoba,” pungkasnya. (uki)

Gugatan PTUN CPNS K2 Inkracht

Pemda Belum Terima Salinan Putusan Dompu (Suara NTB) Gugatan yang dimenangkan CPNS K2 di PTUN Mataram terhadap SK pembatalan sebagai CPNS di lingkup pemerintah Kabupaten Dompu telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht).

Kendati telah berkekuatan hukum tetap, namun pemerintah daerah (Pemda) hingga saat ini belum juga menerima salinan keputusan atas 110an gugatan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Kepala Bagian Hukum Setda Dompu, Haeruddin, SH kepada Suara NTB di Dompu, Senin (17/7) kemarin, mengakui, hingga saat ini pihaknya belum menerima salinan keputusan dari PTUN Mataram yang memenangkan penggugat dari CPNS K2 atas Bupati Dompu terkait SK pembatalan CPNS. Hasil koordinasi pihaknya, para hakim yang memutuskan perkara ini sedang mengikuti diklat sehingga belum bisa mengambil salinan keputusan. “Salinan keputusannya sampai sekarang belum kita terima,” katanya.

Dari 128 orang penggugat dari CPNS K2 atas Bupati Dompu, kata Haeruddin, sebanyak 110an orang yang telah dinyatakan Inkracht. Karena keputusannya sudah lebih dari 14 hari kerja sejak keputusan dibacakan.

Sementara ada sekitar 13 orang penggugat, termasuk delapan orang diantaranya yang dibacakan 7 Juli lalu belum Inkracht, karena belum melewati batas waktu 14 hari.

Walaupun Bupati selaku pemberi kuasa telah menyatakan tidak mengambil langkah hukum lebih lanjut. “Jangankan yang baru, yang diputus sebelum lebaran saja belum kita terima salinannya,” terangnya.

Sebelumnya, Bupati Dompu mengaku akan menyurati BKN terkait keputusan PTUN Mataram. Namun tindak lanjut atas keputusan PTUN itu baru dapat dilakukan setelah menerima salinan keputusan. Itu pun, hanya bisa bersurat dan keputusan akhirnya ada di BKN. Ketika BKN menindak lanjuti dengan menerbit kembali NIP para CPNS, maka akan dikembalikan SK CPNS para penggugat.

Namun Haeruddin mengaku, tidak mengetahui, pasca putusan PTUN ini sudah ditindak lanjuti oleh BKD Dompu atau tidak.

“Silahkan konfirmasi langsung ke BKD, apakah sudah ditindak lanjuti atau tidak. Itu sudah menjadi ranahnya BKD,” terangnya.

Kasus CPNS K2 ini tidak hanya terjadi diproses secara administrasi melalui gugatan atas pembatalan SK CPNS oleh Bupati, tapi juga berproses di Polda NTB terkait tindak pidana yang dilaporkan 3 orang honorer daerah Dompu. Di PTUN, Bupati dikalahkan oleh PTUN dan di Polda NTB telah ditingkatkan ke tahap penyidikan, bahkan empat orang telah ditetapkan sebagai tersangka. (ula)

ingat aktivitas penebangan saat ini masih berlangsung, pihaknya sudah menerjunkan anggota untuk menempati resort tersebut.

Tapi saat bertindak harus dikomunikasi terlebih dahulu dengan satuan polres maupun Kodim 1614/Dompu.

“Ketika kita melakukan kegiatan di wilayah itu kita minimal melapor ke aparatur setempat, sehingga kalau pun mereka tidak ada di posisi itu mereka sudah tau keberadaan kita,” jelasnya.

Sementara, rencana mempersenjatai anggota Polhut seperti yang diwacanakan sebelumnya, Dadan menyebutkan saat ini masih dalam proses.

Selain itu kesiapan personel yang dipersenjatai juga tidak mudah, melainkan membutuhkan latihan dan uji kelayakan.

Dan informasi yang berhasil dihimpun pihaknya di lapangan bahwa para pelaku penebangan liar kini melengkapi dirinya dengan persenjataan, seperti benda tajam dan senjata rakitan. Untuk itu ia meminta personel agar tetap mengutamakan keselamatan jiwa saat bertugas.

“Terkait senjata ini masih dalam proses karena kemarin masih pengalihan transisi dari kabupaten ke provinsi, senjata semua dititipkan di Polda,” pungkasnya. (jun)

Wabup Ingatkan Agar Prioritas Program APBD Dompu (Suara NTB) – Wakil Bupati Dompu, Arifuddin, SH memimpin apel koordinasi bulanan di lingkup pemerintah daerah (Pemda) Dompu setiap tanggal 17. Momen ini pun dimanfaatkan Wabup untuk mengajak para pimpinan Dinas/ Instansi untuk menjadikan Visi – Misi daerah sebagai panduan dalam merencanakan dan melaksanakan berbagai program pembangunan di Dompu.

“Perlu juga saya sampaikan kepada seluruh kepala SKPD untuk dapat menggunakan APBD perubahan tahun 2017 dengan tetap mengedepankan program prioritas pemerintah dalam membangun Kabupaten Dompu secara menyeluruh, serta sesegera mungkin untuk mulai merancang anggaran kebutuhan Dinas/Instansi untuk tahun 2018,” kata Arifuddin, SH dalam arahannya, Senin (17/7).

Wabup juga mengingatkan kepada aparatur untuk tetap menjaga etos kerja yang profesional yang mengedepankan kebersamaan dan persaudaraan dalam mewujudkan visi misi daerah sehingga bisa lebih maju lagi. Pola pikir yang

matang dan komprehensif dengan cara memilih dan memilah yang menjadi prioritas dari keinginan dan kebutuhan tanpa mengabaikan aspirasi dan dinamika perkembangan di tengah masyarakat.

“Saya mengharapkan kepada kita sekalian untuk memperkuat komitmen dan ketetapan hati untuk menegakkan integritas penyelenggaraan tugas yang berintegritas dalam membentuk komitmen aparatur pemerintah khususnya bagi PNS, untuk bertindak konsisten sesuai dengan nilai – nilai agama, etika, norma dan ketentuan perundang – undanganan,” ajaknya.

Penegakan integritas, kata Wabup, penting dalam manajemen pemerintahan. Karena integritas merupakan fondasi bagi terselenggaranya tugas dalam rangka terwujudnya good governance.

“Kita harus bertekad untuk senantiasa menjadi pionir dalam praktik yang lebih maju, lebih baik dan lebih tertib serta bertekad untuk membangkitkan nilai positif bagi masyarakat,” katanya. (ula)

(Suara NTB/jun)

TABUNG GAS - Ratusan tabung gas elpiji 3 Kg yang diamankan Satgas Pangan Polres Dompu, Selasa (11/7).

Ratusan Tabung Gas Elpiji Diamankan Dompu (Suara NTB) – Ratusan tabung gas Elpiji 3 Kilogram diamankan Satgas pangan Polres Dompu di Lingkungan Enam Kelurahan Monta Baru, Selasa (11/7). Elpiji bersubsidi milik Rs (54) ini diduga diperjualbelikan ke daerah yang bukan peruntukanya, terlebih menggunakan dokumen risalah lelang.

Kapolres Dompu, AKBP Jon Wesly Arianto, SIK melalui Paur Humas Polres Dompu, Aiptu Moh Saihun mengungkapkan, barang bukti yang diangkut menggunakan truk bernopol Dr 8309 AA ini diketahui berasal dari Mataram, dan sengaja dibawa ke Dompu

untuk diedarkan.

“Pelaku memperdagangkan gas Elpiji 3 Kg tidak sesuai perutukannya atau ke daerah tidak bersubsidi,” katanya kepada Suara NTB saat dihubungi, Senin (17/9).

Peredaran Elpiji bersibsudi yang melanggar ketentuan wilayah jelas Saihun, sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan Nomor 22 Tahun 2001 Pasal 23 Ayat 2 Huruf b Jo Pasal 53 Huruf b tentang minyak dan gas bumi, karenanya polisi langsung melakukan penyitaan.

Barang bukti yang disita yakni 400 buah tabung gas Elpiji dan satu unit truk yang dipakai untuk mengangkutnya. “Barang bukti ini ditemukan tertumpuk dalam bak

kendaraan sebanyak 400 buah. dan sekarang sudah diamankan” ujarnya.

Selain barang bukti tabung gas polisi juga mengamankan sopir truk yakni Supriadin (31) untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut, termasuk Rs warga Dusun Pandai Desa Jambu Kecamatan Pajo selaku pemilik barang.

“Saat ini barang bukti sudah diamankan di Polres Dompu untuk diproses lebih lanjut,” jelasnya.

Sementara itu disinggung soal aktivitas peredaran tabung ini apakah sudah lama dilakoni, Saihun belum berani memastikan mengingat masih dalam tahap penyelidikan. (jun)

Diduga Bermasalah, Dewan Minta Audit Investigasi Bangunan Kantor Bupati Bima (Suara NTB) Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bima, Aminurlah SE, akan meminta pimpinan

Aminurlah

Dewan, agar bersurat ke Badan Perwakilan Keuangan (BPK) untuk melakukan audit investigasi pembangunan kantor Bupati baru.

Menurutnya, permintaan tersebut, untuk mengetahui apakah bangunan yang berada di Desa Penapali Kecamatan Woha itu bermasalah atau tidak. Sebab, pihaknya menilai konstruksi bangunannya tidak layak.

“Makanya atas nama fraksi dan komisi, saya akan meminta pimpinan DPRD bersurat ke BPK, supaya bisa turun audit dan investigasi,” katanya kepada Suara NTB, Senin (17/7).

Diakuinya, pihaknya kerap ke lokasi

untuk meninjau langsung. Selain konstruksi bangunan tidak layak, terlihat juga bangunannya terkesan dibangun secara asal-asalan. Bahkan tiang penancap di depan gedung ditambal.

“Anggaran setiap tahun dikucurkan tapi kondisi bangunannya sangat memprihatinkan. Bahkan, instalasi listrik tidak sesuai spek,” ujar anggota Fraksi PAN ini.

Dijelaskan, sejak mulai dibangun tahun 2014 silam hingga saat ini. Bangunan itu kurang lebih menghabiskan anggaran Rp 100 miliar. Baik dari APBD I, APBD II maupun bantuan pemerintah pusat.

“Tahun 2017 ini saja ada Rp 15 miliar dianggarkan melalui APBD Kabupaten Bima,” katanya.

Di satu sisi, Aminurlah mendukung upaya Bupati Bima untuk segera pindah dan menempati kantor tersebut yang direncanakan akhir tahun 2017. Namun pada satu sisi, jika dipaksakan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

“Keseriusan Bupati untuk pindah kami dukung. Tapi hal ini tidak didukung dengan bangunan yang layak. Jika dipaksakan dikhawatirkan terjadi masalah,” ujarnya.

Sementara Sekretaris Daerah Kabupaten Bima, Drs. H. Taufik Hak. M.Si dikonfirmasi terpisah, mempersilahkan pihak DPRD yang ingin meminta BPK untuk melakukan audit investigasi kantor Bupati. “ T i d a k

masalah silahkan saja. Tapi yang jelas setiap tahun BPK sering melakukan pemeriksaan dan dasar hukumnya jelas,” pungkasnya. (uki)

H. Taufik HAK

(Suara NTB/uki)

Kembali, Polisi Sita Tramadol yang Dikirim Via Jasa Pengiriman Barang

(Suara NTB/uki)

(Suara NTB/uki)

PENGIRIMAN TRAMADOL - Tim Opsnal Polres Bima Kota menunjukkan barang bukti tramadol yang berhasil disita dari salahsatu tempat jasa pengiriman barang di Kota Bima, Senin, (17/7).

Dompu (Suara NTB) – Kantor Resort KPH Toffo Pajo Madapangga Rompu Waworada (TPMRW) yang rampung dibangun akhir tahun 2016 lalu di tanjakan Teka Ndahu perbatasan Pajo – Huu sampai saat ini belum difungsikan. Bahkan lahan di depan kantor tersebut tanpak gundul bekas tebangan liar. Hal ini diakui Kepala KPH TPMRW, Dadan Kuswardhana, S. Hut. Ia mengatakan, alasan tak difungsikannya resor KPH ini karena adanya upaya intimidasi dari para pelaku penebangan liar. Sehingga anggota sengaja digeser untuk melakukan pemantauan jarak jauh demi keselamatan jiwa. Untuk melawan dirasa belum mampu lantaran belum mengantongi persenjataan.

“Kasian juga anggota kan dia dibawain parang, senapan itu akhirnya saya mengamankan staf-staf saya atas resiko-resiko itu,” katanya kepada wartawan di ruang kerjanya, Senin (17/7).

Terkait lahan di depan halaman kantor yang habis ditebangi itu kata Dadan, merupakan salah satu upaya para pelaku perusak hutan untuk membangun persepsi masyarakat bahwa KPH lemah dalam menangani persoalan ilegalloging. Dan meng-

SUARA NTB Selasa, 18 Juli 2017

POLHUKAM

Halaman 8

PAD NTB Diduga Bocor Tidak Sebatas Jargon KALANGAN wakil rakyat di DPRD NTB meminta Pemerintah Provinsi NTB untuk lebih serius menurunkan kemiskinan. Karena para wakil rakyat melihat kinerja pengentasan kemiskinan pemerintah belakangan ini masih sebatas jargon-jargon semata, namun realisasi konkretnya masih jauh dari harapan.

Hal itu terbukti dari bertambahnya angka kemiskinan, di tengah pertumbuhan ekon(Suara NTB/ndi) Saefuddin Zohri omi yang terjadi pada tahun 2015 lalu. ‘’Terkait target penurunan kemiskinan, menurut saya kiranya perlu dicari akar kemiskinan itu sendiri. Setelah itu baru diatasi dengan program-program unggulan. Jadi jangan hanya sekadar iklan kita saja menurunkan kemiskinan, tetapi tidak ada pencapaian,” ujar anggota Komisi III DPRD NTB, Saefuddin Zohri, S.Ag saat dikonfirmasi Suara NTB, Senin (17/7).

Sementara terkait dengan target penurunan kemiskinan sampai tersisa 13,25 persen pada tahun 2018. Menurutnya akan realistis jika pemerintah bekerja keras. Tapi menurut Saefuddin, jika melihat kinerja pemerintah daerah dalam penurunan kemiskinan dari sebelumnya, maka hal tersebut mustahil dapat tercapai dengan posisi kemiskinan saat ini masih sebesar 16,48 persen. ‘’Ya gagal dia kalau target penurunan kemiskinan ini tidak tercapai, artinya apa artinya sebuah pembangunan kalau kemiskinan tetap meningikat. Sementara orientasi dari pembangunan itu adalah dalam rangka mensejahterakan masyarakat. Itu jadi ukurannya, kalau masyarakat tidak sejahtera, berarti gagal kita membangun,’’ ujarnya.

Lebih anjut dikatakan oleh politisi PAN itu, bahwa undang-undang telah mengamanatkan bahwa masyarakat memiiki hak yang sama untuk menikmati kesejahteraan. Hal itulah yang menjadi filosofi pembangunan, sehingga menurutnya kalau pertumbuhan ekonomi meningkat, sementara kemiskinan bertambah.

Maka pertanyaannya, siapa yang menikmati pertumbuhan ekonomi tersebut, tandas Saefuddin. ‘’Apa gunanya kita punya jalan yang bagus, tapi kalau kemiskinan meningkat, ini tidak rasional, paling tidak pembangunan itu bisa meningktakan kesejahteraan masyarakat. Jadi logikanya pembangunan ini tidak dinikmati oleh masyarakat kecil,’’ ujarnya.

Saefuddin mencontohkan bahwa NTB saat ini tercatat sebagai daerah nomor empat tertinggi pengirim tenaga kerja keluar negeri.

Bahkan satu kabupaten tercatat sebagai paling tinggi. Hal tersebut membutuktikan, bahwa di NTB tidak ada lapangan pekerjaan. (ndi)

Mataram (Suara NTB) Komisi III DPRD NTB yang membidangi keuangan mendesak pimpinan Dewan agar menyurati BPK RI perwakilan NTB untuk memintanya melakukan audit potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebab Komisi III menduga telah terjadi kebocoran PAD yang cukup besar.

Wakil Ketua Komisi III dari Fraksi PPP, Drs. H. Muzihir pada wartawan, Senin (17/7).

“Atas hal ini, Komisi III kembali menegaskan saran dan pendapat Badan Anggaran dan Fraksi-Fraksi DPRD agar Pimpinan DPRD segera melayangkan Permintaan kepada BPK RI Perwakilan NTB untuk melaukan Audit Potensi PAD Provinsi NTB,” ujarnya.

Dikakatakan oleh Muzihir, pada tahun anggaran 2016, target realisasi PAD belum tercapai karena disebabkan oleh menurunnya realisasi be-

berapa komponen PAD yaitu Pendapatan Pajak Daerah dari bagian Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Rokok dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari bagian laba atas penyertaan modal dari perusahaan daerah.

“Penerimaan daerah dari sektor pajak daerah tahun 2016 memberikan kontribusi terbesar pada PAD mencapai 73,78 persen, namun mengalami penurunan sebesar 0,73 persen dibandingkan realiasi tahun 2015. Begitupun ralisasi penda-

patan dari retribusi tidak memenuhi target,” sebutnya.

Atas dasar itu, pihaknya telah memberikan beberapa rekomendasi pada eksekutif untuk meningkatkan penerimaan daerah dari beberapa komponen objek penerimaan daerah, salah satunya yakni perlu ditemukan dan dikenali, apa faktor yang menjadi penyebab tidak tercapainya target tersebut.

“Penjelasan dari pertanyaan tersebut penting dijawab agar diperoleh gambaran yang utuh terhadap permasalahan

Hormati Putusan Hakim BAIQ Nuril Maknun akan menghadapi vonis hakim atas dakwaan UU ITE, Rabu (19/7) esok.

Kebijaksanaan hakim diharapkan mampu memberi keadilan bagi Nuril, yang dipidanakan karena dilecehkan atasannya.

Anggota tim penasihat hukum Nuril, Aziz Fauzi menegaskan, pihaknya berserah pada majelis hakim untuk memutus perkara itu dengan seadil-adilnya.

“Kami yakin bahwa majelis (Suara NTB/why) hakim akan menjatuhkan puAziz Fauzi tusan Bebas bagi Ibu Nuril karena dari hasil pembuktian telah didapat fakta-fakta persidangan,” ujarnya dikonfirmasi Suara NTB, Senin (17/7).

Ia menyebutkan fakta persidangan berupa kesesuaian antara keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, keterangan ahli, dan barang bukti yang semuanya saling berkaitan satu sama lain.

“Yang menunjukkan bahwa dakwaan JPU tidak terbukti dilakukan oleh terdakwa,” ujarnya.

Aziz menambahkan, fakta persidangan juga menunjukkan bahwa bukti elektronik yang diajukan JPU untuk menjerat terdakwa tidak sah berdasarkan Putusan MK No. 20/PUU-XIV/2016.

“Juga tidak sahnya bukti tersebut karena hanya salinan (copy) yang tidak disertai dengan aslinya (bukti primer),” terangnya.

Berdasarkan fakta persidangan, sambung dia, isi dari bukti itu pun sudah berubah dari aslinya, termasuk transkripnya. “Dengan demikian, maka secara materiil maupun formil terdakwa tidak terbukti bersalah, sehingga harus dibebaskan,” jelasnya.

Meski demikian, pihaknya akan tetap menghormati apapun vonis yang akan dijatuhkan hakim kepad Nuril nantinya. “Karena itu putusan pengadilan,” kata Aziz.

Baiq Nuril Maknun, mantan honorer SMAN 7 Mataram didakwa Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Warga Labuapi, Lombok Barat itu didakwa menyebarkan rekaman percakapan telepon cabul mantan Kepala SMAN 7 Mataram, H Muslim. (why)

Diduga Mencuri Laptop untuk Berjudi Mataram (Suara NTB) – KA (24), harus meninggalkan istrinya yang baru dinikahinya lima bulan lalu. Warga Kelurahan Pagutan itu diringkus polisi atas dugaan pencurian di Lingkungan Gedur, Kelurahan Abiantubuh Baru, Sandubaya.

Pelaku KA tak beraksi sendiri, melainkan bersama kawannya, MD alias PT (20), warga setempat yang rumahnya tak jauh dari TKP. Mereka berdua diduga mencuri laptop Acer 14 inch milik Nety Permata Sari, gadis yang kos dari Kecamatan Kediri, Lombok Barat, Kamis (13/7) lalu.

“Para pelaku ini sudah mengintai korbannya. Menunggu korban lengah, mereka langsung ambil kesempatan,” kata Kapolsek Cakranegara, Kompol Haris Dinzah, Senin (17/7).

Saat itu, korban sedang menonton film di laptopnya sekitar pukul 08.30 Wita. Korban kemudian meninggalkan laptopnya ke kamar mandi. Saat itulah para pelaku beraksi tanpa hambatan. “Korban menyadari laptopnya hilang, padahal baru ditinggal ke kamar mandi,” terangnya.

Mendapat informasi itu, tim Polsek Cakranegara melakukan olah TKP dan memeriksa saksi-saksi penghuni kos lainnya. Identitas pelaku dikantongi.

Para pelaku kemudian ditangkap di simpang empat Gebang, Cakranegara saat akan melakukan transaksi jual beli laptop curian tersebut, Sabtu (15/7) lalu sekitar pukul 23.30 Wita. “Ditangkap saat hendak transaksi.

Bahwa benar barang bukti itu seperti ciri-ciri laporan kehilangan yang kami terima,” kata Haris.

Pelaku mengaku mencuri untuk kebutuhan foya-foya.

“Saya pakai untuk judi,” kata pelaku KA menjawab interogasi Kapolsek.

Sementara MD, mengaku berperan menghubungkan KA dengan pembeli dengan bayaran upah Rp 500 ribu dari hasil transaksi. (why)

yang sebenarnya terjadi,” ujarnya.

Terakhir disampaikan oleh Muzihir, bahwa pihaknya bila perlu akan menempuh jalur pengetatan regulasi pemumgutan pajak, yakni dengan melakukan revisi Perda tentang pajak daerah. Hal itu penting dilakukan untuk menurunkan tingkat kebocoran pemungutan pajak maupun retribusi daerah serta pendapatan lainnya melalui peningkatan sistem.

“Merevisi Perda tentang Pajak dan Retribusi Daerah dengan disesuaikan dengan Undang- Undang, serta sosialisasi Pajak dan Retribusi Daerah yang lebih luas dan terarah juga H. Muzihir akan dilakukan,” pungkasnya. (ndi)

(Suara NTB/ndi)

(Suara NTB/why)

INTEROGASI - Kapolsek Cakranegara Haris Dinzah menginterogasi tersangka pelaku begal di Jalan Baru Tohpati, Kelurahan Selagalas, Sandubaya, Senin (17/7).

Tersangka Begal Motor Dibekuk Polisi Mataram (Suara NTB) – Masyarakat diharap hatihati melewati jalan sepi kawasan Mataram agar tak menjadi korban pembegalan seperti Febriono (19). Korban dihadang dan dianiaya sekelompok anak muda di Jalan Baru Tohpati, Lingkungan Nyangget, Kelurahan Selagalas, Kecamatan Sandubaya.

Febri, mahasiswa sebuah perguruan tinggi di Mataram, Minggu (16/4) sekitar pukul 01.30 Wita mengalami nasib naas saat hendak pulang ke rumahnya di Lingkungan Jangkuk, Kelurahan yang sama.

“Korban dihadang, kemudian dipepet oleh tiga orang.

Setelah itu dipukul di bagian kepala dengan menggunakan gear. Para pelaku tidak segan melukai korbannya,” ungkap Kapolsek Cakranegara, Kompol Haris Din-

zah, Senin (17/7).

Para pelaku itu diduga HA alias AL (24), SH (19), dan MZ, warga Karang Mas-mas, Cakranegara Utara, Cakranegara. Nama disebut terakhir masih buron. Butuh waktu dua bulan untuk menangkap HA dan SH di rumahnya masing-masing.

Didapati pula barang bukti sepeda motor Honda Beat DR 2884 CL yang digunakan untuk beraksi, serta potongan gear yang didesain pas di genggaman untuk melukai sasaran.

Haris menambahkan, para pelaku mengambil telepon genggam, jam tangan, topi, sandal, dan uang Rp 80 ribu.

Uang hasilcurian itu memang tak seberapa didapatkan para pelaku.

Saatdiinterogasi, HA mengaku uang hasil rampasan di-

gunakannya untuk membeli minuman keras. Pengaruh miras itu pula yang membuatnya nekat dan tega melukai korbannya.

“Saat itu saya baru habis minum,” ujarnya menjawab interogasi Kapolsek. “Uang itu juga dipakai beli minum,” imbuh dia. HA mengakui dirinya salah dan siap mempertanggungjawabkan perbuatannya.

HA pernah masuk bui 2011 lalu. Ia divonis bersalah atas kasus peredaran ganja dan dihukum 2 tahun 6 bulan. Keluar dari penjara, bukannya kapok, HA kembali berulah dan harus kembali masuk penjara.

Para pelaku dijerat dengan pasal 365 ayat 1 ke-2 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan. Ancaman hukumannya paling lama 10 tahun. (why)

Pilkada NTB 2018

PKB Godok 13 Nama Kandidat Mataram (Suara NTB) – PKB NTB resmi menutup pendaftaran bakal calon (balon) gubernur dan bakal calon wakil gubernur NTB pada 7 Juli pekan lalu. Ada 13 nama kandidat yang mengembalikan berkas akan diadu konsepnya membangun NTB akhir Juli ini.

Semasa tiga bulan waktu pendaftaran, sejumlah nama yang mendaftar untuk balon gubernur antara lain H. Moh. Suhaili FT, yang kini menjabat Bupati Lombok Tengah.

Kemudian Walikota Mataram, Ahyar Abduh; Anggota DPD RI, Farouk Muhammad; mantan Danrem 162/WB, Lalu Rudy Irham Srigede; politisi senior Sunardi Ayub; pengusaha H. Rusni; dan Wakil Gubernur NTB, Muhammad Amin yang juga Ketua DPD NTB Partai Nasdem.

Pendaftar bacawagub, di antaranya, Lalu Gede Sakti; pimpinan DPRD NTB dari Partai Gerindra, Mori Hanafi; serta Subuhunnuri.

Di masa injury time penutupan masa pendaftaran desk Pilkada PKB NTB, Nurdin Ranggabarani, anggota DPRD NTB dari Fraksi PPP,turut mengembalikan berkas sebagai bacawagub, sementara mantan Bupati Sumbawa Barat dua periode, Kyai Zulkifli Muhadli mendaftar sebagai bacagub.

Mereka mendaftar lewat DPP PKB dengan mengantongi rekomendasi PKB NTB, satu prasyarat bagi bacagub dan bacawagub yang mendaftar lewat dari masa pendaftaran penjaringan.

Hal itu diungkapkan Ketua DPW PKB NTB, H. Lalu Hadrian Irfani, Senin (17/7) didampingi Sekretaris DPW PKB NTB, Akhdianysah, saat ditemui di kantornya.

“Proses selanjutnya dari penjaringan bacagub dan bacawagub ini yakni penyampaian visi misi calon. Pada prinsipnya kita menggodok yang terbaik saat penyampaian visi misi itu,” terangnya.

Mengenai kriteria pasangan calon yang akan diusung, Hadrian mengatakan PKB akan mempertimbangkan aspek politis dan visi.

Pertimbangan pengusungan, kita juga ada survei popularitas, elektabilitas. Tetapi yang paling penting bisa merangkul masyarakat. Bukan yang untuk kepentingannya sendiri ataupun golongannya,” jelas dia.

Proses penjaringan Pilkada NTB di PKB, sambung dia, nanti akan mengerucut ke tiga nama masing-masing bacagub dan bacawagub untuk disetorkan kepada DPP PKB. Pihaknya yang mengklaim

mendapat dukungan akar rumput Nahdliyin atau Nahdlatul Ulama, ingin bekerja cepat dalam proses penjaringan pemimpin NTB di Pilkada 2018 mendatang. “Karena Pilkada sudah tinggal hitungan bulan. Ini hitungannya sebentar,” ujarnya.

“Kami berupaya maksimal di penjaringan ini karena kami berkontestasi untuk menang. Bukan sebagai pihaknya yang hanya meramaikan saja,” jelas dia.

Sebab, menurut Hadrian, kemenangan dalam Pilkada memudahkan pelaksanaan konsep-konsep membangun NTB yang sudah dicanangkan PKB. Sementara untuk peluang koalisi, PKB NTB masih membuka pintu bagi partai mana pun untuk bergandengan tangan memenangkan suksesi Pilgub 2018.

“Kami lebih aktif berkomunikasi dengan partai lain.

Kami sudah membangun komunikasi beberapa partai, temasuk parpol poros tengah yang sampai saat ini masih jalan terus. Poros tengah masih solid,” paparnya.

Tak hanya itu, pihaknya terbuka untuk berkoalisi dengan Golkar maupun Gerindra. Ia mengklaim, jatah lima kursi di DPRD NTB yang dimiliki PKB membuat pihaknya luwes. (why)

Polres Lobar Bekuk Terduga Pengguna Sabu Giri Menang (Suara NTB) – Polres Lombok Barat (Lobar) membekuk empat pelaku terduga pengguna Narkoba jenis sabu. Para pelaku yang positif terindikasi menggunakan narkoba tersebut dibekuk pada waktu dan tepat yang berbeda. Di antara empat pelaku, satu orang perempuan berprofesi sebagai PS di Senggigi dan satu lagi di bawah umur.

Hal ini disampaikan Kasat Res Narkoba Polres Lobar melalui Kanit Idik Res Narkoba Polres Lobar, Ipda Boy Purnomo dalam jumpa pers yang digelar di Mapolres setempat kemarin. Ia menerangkan, penangkapan empat pelaku ini hasil operasi selama bulan Juni hingga Juli 2017. “Selama bulan Juni - Juli kami berhasil mengungkap tiga kasus narkoba dengan pelaku yang diamankan empat orang, satu di bawah umur dititip di Paramitha dan satu orang seorang pekerja partner song (PS) di salah satu kafe di senggigi,”tegas Boy. Dijelaskan, kasus pertama pihaknya berhasil diungkap yakni pelaku pengguna berinisial R di kediaman F di BTN Pemda, Desa Dasan Geres Kecamatan Gerung, Jumat (16/6) lalu. Barang bukti (BB) yang berhasil diamankan dari pelaku yakni satu buah bong, satu buah klip transparan bekas membungkus sabu, satu buah gunting, satu buah korek api gas, satu kota berwarna coklat yang berisi tujuh buah pipet plastik, tiga buah pipet plastik bekas, satu buah jarum, dan lainnya. Selanjutnya penangkapan dilakukan pada selasa (11/7) lalu pihaknya kembali berhasil mengamankan seorang pria asal Padang berinisial S di BTN Sandik, Desa Sandik kecamatan Batulayar.

Dari Pelaku yag telah lama tinggal di Lombok tersebut pihaknya menemukan BB botol bong dan perlangkapan lainnya untuk menggunkan sabu. “Dalam botol tersebut masih terdapat pipet kaca bekas sabu,”jelasnya.

Sedangkan untuk kasus terakhir, pihaknya mengamankan seorang wanita pekerja salah satu kafe di wilayah Senggigi. Wanita yang diketahui berinisial A tersebut diciduk di Dusun Tanah Embet Desa Batulayar, Kecamatan Batulayar pada Kamis (13/7) sekitar pukul 14.00 wita. “Dari BBnya terdapat dua plastik bekas pembungkus sabu yang didalamnya masih terdapat sisa kristal putih(sabu),”ujarnya.

Menurutnya para pelaku tersebut untuk sementara masih terindikasi sebagai pengguna. Sebab dari keterangan para pelaku tersebut, mereka mengaku membeli barang haram tersebut diduga dari seorang penjual di wilayah Mataram. R mengaku membeli di wilayah Mataram, demikian juga pelaku S. Sedangkan pelaku inisial A membeli di wilayah senggigi.

Diakuinya, kini ketiga pelaku pengguna narkoba tersebut telah ditahan di Mapolres Lobar. Sedangkan satu orang lainya berinisaial R yang diketahui masih di bawah umur dititipkan di Panti Sosial Paramita. Para tersangka ini pun di kenakan Pasal 114 dan 112 Undang-Undang Narkotika tetang penyalahgunaan Narkoba. (her)

(Suara NTB/her)

PEMAKAI SABU - Para terduga pemakai sabu yang diamankan di Polres Lombok Barat, Senin (17/7).

BUDAYA DAN HIBURAN

SUARA NTB Selasa, 18 Juli 2017

Halaman 9

Musda APPI dan Tantangan Pariwisata NTB Mataram (Suara NTB) – Wisata di NTB tidak terlepas dari peran para pelaku usaha bidang pariwisata. Pelaku pariwisata ini juga turut andil dalam memasarkan destinasi-destinasi yang ada di NTB. Sehingga banyak wisatawan yang ingin dan berminat untuk datang berkunjung. Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia (ASPPI) NTB telah melakukan musyawarah daerah untuk memilih ketua. Sehingga tantangan pariwisata di NTB di masa mendatang dapat terjawab dengan program dan promosi yang dilakukan oleh para pelaku pariwisata.

“Mari berupaya bersama-sama untuk memajukan pariwisata di NTB ini. Mari kita promosikan pariwisata ini agar banyak yang berkunjung.

Melalui Musda ini juga saya harapkan kita bisa membuat ASPPI semakin baik dan bisa membuat sektor pariwisata menjadi semakin maju,” kata Ketua DPD ASPPI NTB JN Wirajagat, di Mataram, Senin (17/7).

Ia mengatakan bahwa pelaku pariwisata membawa peranan penting

dalam mewujudkan pariwisata yang semakin baik dimasa mendatang.

Sehingga diperlukan adanya kerjasama dari semua anggota dan para pelaku pariwisata pada umumnya.

Hal ini bertujuan untuk mewujudkan silaturahmi dan solidaritas para pelaku pariwisata yang ada di NTB. “Kita harus bekerjasama dalam mewujudkan pariwisata yang lebih baik. Mari berbisnis dengan baik dan kita majukan pariwisata ini

bersama-sama,” ujarnya.

Musda ASPPI itu dibuka secara resmi oleh Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB Drs.H.Afan Ahmad, M.Si. Ia mengatakan bahwa ini merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan target kunjungan 3,5 juta wisatawan ke NTB. Setiap orang yang bergelut dengan pariwisata sudah termasuk pelaku pariwisata. ASPPI merupakan salah satu wadah para pelaku pari-

wisata untuk memajukan pariwisata secara bersama-sama.

“Asosiasi pariwisata itu merupakan wadah untuk kita semua bisa memajukan pariwisata di NTB ini.

Selamat bermusyawarah dan semoga ini menjadi ajang silaturahmi untuk membuat kerangka kedepannya dalam rangka memajukan pariwisata di NTB,” ujarnya.

Afan berharap melalui Musda ASPPI NTB tantangan pariwisata di masa mendatang dapat ditangani dengan baik. Sebab saat ini semakin banyak destinasi di daerah lain yang juga menjadi daya tarik wisatasan. Hal ini tentu saja menjadi tantangan dan para pelaku pariwisata untuk lebih memajukan sektor pariwisata di tingkat nasional maupun internasional. (lin)

(Suara NTB/lin)

Afan Ahamad saat memukul gong tanda dimulainya Musda ASPPI NTB didampingi Ketua ASPPI NTB JNWirajagat, perwakilan Dispar NTB dan anggota ASPPI.

Diskanlut Loteng Berencana Bangun Toko Oleh-oleh untuk Wisatawan

Jadi Duta Bandara PKL di BIL Jadi

Praya (Suara NTB) Potensi kelautan yang dimiliki Kabupaten Lombok Tengah menjadi potensi bisnis besar jika dikembangkan dengan serius. Menurut kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Lombok Tengah, Muhammad Kamrin, bahwa potensi kelautan Loteng cukup besar dan bisa dijual pada wisatawan.

“Untuk Keramba Jaring Apung itu masih sangat luas, kompensasi ini kita arahkan untuk rumput laut yang baru 1520 % tergarap. Sedangkan 80 % ini masih bisa dikembangkan,” terangnya saat ditemui akhir pekan kemarin.

Sentra rumput laut ini sendiri berada di daerah Gerupuk yang sebagian besar dijual dalam bentuk kering untuk ekspor. “Kita sudah mulai untuk memberikan daya tambah rumput laut dengan membuatnya menjadi produk olahan,” kata Kamrin.

Produk olahan rumput laut seperti dodol produksi UKM di Loteng dikirim sampai ke luar daerah. Tetapi pengembangan budidaya rumput laut masih terkendala dengan adanya penangkapan benih lobster.

“Oleh karena itu kita berencana untuk mengembangkan kembali dengan pengadaan sarana budidaya dengan

Tantangan Terberat Mataram (Suara NTB) – Bandara Internasional Lombok (BIL) atau LIA merupakan satu-satunya bandara yang memiliki lapak khusus bagi PKL. Beberapa tahun lalu, di awal beroperasinya bandara tersebut, PKL berjualan sembarangan di depan lobby bandara atau terminal keberangkatan. Persoalan PKL ini pun menjadi sorotan banyak pihak karena dinilai mengganggu dan memberikan citra buruk terhadap daerah. Persoalan PKL juga menjadi perhatian para Duta Bandara yang bertugas di BIL, salah satunya Amelia Ardianti.

Persoalan PKL ini diakui Amel menjadi tantangan terberat yang harus dihadapi bersama rekannya. “Itu adalah tantangan terbesar saya serta teman-teman selaku Duta Bandara,” katanya kepada Suara NTB belum lama ini.

Amel juga mengaku kerap mendapat keluhan dari penumpang terkait keberadaan PKL. Seiring waktu, ia melakukan pendekatan kepada para PKL agar bisa tertib berjualan di tempat yang telah disediakan dan tidak berkeliling.

Dengan berbagai pendekatan itulah menurutnya saat ini tak ada lagi PKL yang berkeliaran di sekitar terminal bandara.

“Awalnya banyak sekali keluhan dari para penumpang.

Tapi untuk saat ini keluhan tersebut sudah jarang terdengar dan kami pun sebagai Duta Bandara sudah pernah melakukan sosialisasi dan sering mengunjungi mereka untuk berbicara,” jelasnya. Dengan pendekatan personal, menurutnya sangat ampuh bisa membuat pedagang mengerti bagaimana seharusnya sebuah bandara itu. “Pelan-pelan pasti mereka akan mengerti bagaimana yang terbaik untuk bandara kami,” tambahnya.

Setelah berhasil melakukan pendekatan secara personal kepada para pedagang agar tetap menjaga ketertiban, Amel bersama rekannya sesama Duta Bandara memberikan arahan dengan mengajak para pedagang berbicara dari hati ke hati dan dengan pendekatan kekeluargaan. Ia pun memberikan gambaran bagaimana kondisi bandara di daerah luar. Selain itu ia juga memberikan pemahaman bahwa bandara yang nyaman dan tertib akan berdampak besar kepada mereka selaku warga lokal. Jika pendekatan personal tak mempan dan masih ditemukan ada PKL yang berkeliaran di area terminal, maka mereka ditertibkan petugas keamanan bandara.

Terkait tugasnya selaku Duta Bandara, Amel menyampaikan tugas utamanya ialah berkaitan dengan pelayanan (airport service) kepada para penumpang yang membutuhkan berbagai informasi dan penanganan. “Tugas lainnya sebagai representatif bandara itu sendiri dan ikut serta dalam penyaluran dana atau CSR bagi orang-orang yang membutuhkan,” terang dara cantik ini. (ynt)

(Suara NTB/ist)

longline yang dialihfungsikan menjadi pocong untuk menangkap lobster,” kata Kamrin. Dengan adanya pelarangan penangkapan lobster, terangnya, maka sarana tersebut akan diperbaiki kembali.

Kamrin melihat perkembangan UKM untuk memproduksi produk olahan cukup positif. “Kami (Dinas Kelautan dan Perikanan) sedang mendorong UKM untuk memproduksi produk olahan untuk dipasarkan,” jelasnya.

Pihaknya berencana untuk membangun outlet oleh-oleh olahan yang berada di dekat kantor dinas dan diharapkan mampu membuat wisatawan yang datang berkunjung untuk membelinya. “Kita sudah bangun tempat yang sudah ada ruang pengolahannya dan di depannya ada outlet. Siap untuk dijual,” katanya.

Kamrin mengatakan pihaknya akan membuat asosiasi dari UKM untuk bergabung memanfaatkan bangsal oleh-oleh ini. “Insya Allah ini masih dalam tahap penyelesaian terutama untuk penataan outletnya. Pusat oleh-oleh kan harus punya daya tarik dan kenyamanan tersebut.

Kita ingin memberikan sesuatu yang berbeda di sana,” ujarnya. (uul)

Pemda Usulkan Parade

Kemerdekaan RI Dipusatkan di NTB

(Suara NTB/lin)

TAMAN WISATA PUSUK - Wisatawan yang berkunjung ke Taman Wisata Pusuk dan petugas penjaga pintu taman wisata.

Dugaan Pungli di Destinasi Wisata Mataram (Suara NTB) – Berwisata saat ini sudah menjadi tren. Banyak masyarakat dan wisatawan yang rela menyisihkan uang dan waktunya untuk berkunjung ke berbagai destinasi wisata yang ada. Namun hal ini dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk mencari keuntungan sendiri. Salah satunya melalui dugaan pungutan liar berupa biaya masuk ke destinasi tersebut.

Salah satu pertugas parkir di pintu masuk Pantai Tanjung Aan yang ada di Kabupaten Lombok Tengah, Ahmad mengatakan bahwa hal itu sudah menjadi kebiasaan warga setempat. Meski demikian, ia berkilah bahwa itu merupakan biaya pemeliharaan dan biaya kebersihan destinasi. Sehingga perlu bi-

aya yang berasal dari pungutan dari pengunjung.

“Ini memang sudah menjadi ketentuan masyarakat di sini. Bayar Rp 5 ribu untuk parkir dan sekaligus untuk biaya pemeliharaan,” ujarnya.

Terdapat karcis parkir yang distempel, namun karcis itu merupakan fotokopi dan tidak ada stempel dari pejabat yang berwenang. Selain itu, karcis itu juga diminta untuk dikembalikan kepada pengelola saat hendak meninggalkan destinasi.

“Ini sebagai bukti bahwa memang benar yang bersangkutan yang memiliki kendaraan itu. Jadi harus dikembalikan,” ujarnya.

Hal yang sama juga terjadi di Taman Wisata Pusuk Sembalun. Pengelola meminta sejumlah uang sebagai biaya masuk destinasi. Pengelola tidak melengkapi pungutan

itu dengan karcis yang sudah distempel dan ditandatangani pemerintah setempat. Sehingga masyarakat menduga bahwa itu merupakan pungutan liar yang dilakukan oleh oknum tertentu.

“Saya berharap pemerintah segera menuntaskan soal pungutan-pungutan yang tidak jelas ini. Kita menanyakan pungutan itu digunakan untuk apa. Saya melihat tidak ada fasilitas yang ditambah dan tidak ada perubahan sama sekali,” kata salah seorang pengunjung, Ririn.

Ia berharap pemerintah dan aparat segera menindaklanjuti oknum yang mengambil pungutan tanpa adanya dasar yang jelas. Padahal oknum itu tidak dilengkapi dengan berkas-berkas dan aturan tentang pungutan dari pemerintah ataupun pemerintah desa. (lin)

Mataram (Suara NTB) – Parade Kemerdekaan RI setiap Agustus biasanya dipusatkan di daerah tertentu. Tahun ini Pemprov NTB melalui Dinas Pariwisata NTB mencoba peruntungan dengan mengajukan diri sebagai daerah pusat pelaksanaan parade kemerdekaan. Sebab pelaksanaannya juga bertepatan dengan event Bulan Pesona Lombok Sumbawa.

“Kita sudah usulkan semoga diterima. Karena kita juga bersaing dengan destinasi dan daerah lain yang juga mengajukan,” kata Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB H.L.Moh.Faozal,S.Sos.,M.Si, di Mataram, Senin (17/7).

Daerah lain yang juga mengajukan sebagai pusat pelaksanaan parade kemerdekaan yaitu Provinsi Jawa Timur. Pesona Bromo menjadi salah satu kompetitor tuan rumah parade itu. Meski demikian, Pemda NTB tetap optimis dapat menjadi tuan rumah.

Mengingat banyak destinasi yang dapat dijadikan sebagai pusat pelaksanaan kegiatan itu, salah satunya Mandalika.

Dalam parade itu, akan diundang perwakilan dari semua provinsi dan mengikuti rangkaian kegiatan. Sehingga masingmasing daerah dapat memperlihatkan kebudayaannya pada parade itu. Ini juga menjadi kesempatan NTB untuk mempromosikan destinasi wisatanya.

“Kita ingin kegiatan nasional itu dilaksanakan di NTB. Jadi semakin banyak yang tahu dan kita bisa ajak mereka untuk melihat destinasi kita. Nanti mereka bisa kembali lagi bersama kerabatnya,” harapnya.

Melalui parade kemerdekaan itu, rencananya akan digelar berbagai promosi wisata dan budaya. Sehingga para perwakilan dapat melihat secara langsung dan dapat menceritakan kepada kerabatnya tentang keindahan pariwisata di NTB. “Memang kita tengah berupaya, semoga pusat menyetujui.

Karena kita bersaing dengan Bromo yang sudah banyak diketahui orang juga,” ujarnya.

Faozal berharap ini bisa meningkatkan angka kunjungan wisatawan ke NTB. Sehingga target kunjungan tahun ini dapat tercapai. Selain itu juga untuk memperkenalkan aneka destinasi dan budaya yang ada di NTB saat ini. Terlebih pelaksanaannya juga bertepatan dengan BPLS yang diselenggarakan selama sebulan di berbagai daerah yang ada di NTB. “Intinya kalau kita yang menjadi tuan rumah, kita siap untuk mempersiapkan semuanya,” ujarnya. (lin)

Promo Lobby Lounge Golden Palace Hotel Lombok Wajib Dicoba Mataram (Suara NTB) Golden Palace Hotel Lombok kembali menghadirkan outlet makanan dan minuman terbaru dan diberi nama “Lobby Lounge” yang terletak di area Lobby. Di Lobby Lounge para tamu dapat menikmati berbagai varian kue lezat seperti Green Tea Cake, Fruit Cake, Frozen Blueberry Cake, Devil Cake dan lain sebagainya. Dihadirkan pula aneka minuman dengan racikan khusus seperti berbagai varian kopi, jus, dan smoothies. Aneka kue yang menggugah selera ini dapat dinikmati dengan harga mulai dari Rp 25.000. “Konsep Lobby Lounge sengaja kami ciptakan untuk memfasilitasi para tamu yang ingin sekedar bersantai di area Lobby” kata Ernanda Agung D. selaku General Manager. Respon positif dari para tamu tampak saat di hari pertama outlet ini dibuka sudah dipenuhi oleh para tamu yang tampak antusias ingin mencicipi nikmatnya kudapan yang dijual dengan harga sangat

terjangkau tersebut.

Untuk para tamu yang menikmati sarapan pagi, selain dapat menikmati aneka dimsum dapat pula menikmati makanan tradisional seperti sayur ares, ayam taliwang, pelecing kangkung dan makanan khas lainnya serta kue – kue tradisional seperti kelepon, lupis, klaudan, ketan kukus, dan aneka dodol khas Lombok. Menu tradisional tersebut disediakan dalam menu sarapan yang disajikan secara rotasi di setiap harinya. “menu tradisional ini kami hadirkan selain untuk memenuhi permintaan para tamu juga sekaligus sebagai ajang promosi dari makanan khas pulau Lombok yang terkenal akan kelezatannya” tutur Chef Muchlis selaku Exc. Chef.

Hotel yang terletak di tengah kota Mataram dengan bangunan full AC dimulai dari Lobby tersebut, saat ini terkenal dan selalu menjadi tujuan semua pejabat penting di Indonesia saat sedang

(Suara NTB/ist)

Outlet makanan dan minuman yang diberi nama “Lobby Lounge” terletak di area Lobby Golden Palace Hotel Lombok. berkunjung ke pulau Lombok yang ingin beristirahat sembari menikmati makanan khas Lombok. Golden Palace Hotel Lombok memiliki fasilitas yang sangat lengkap seperti Skylounge Lt.11 dan Roof Top Garden Lt. 12 dengan pemandangan Kota Mataram serta Pantai, Pegunungan hingga Sunset yang

sangat indah di sore hari juga memiliki areal parkir cukup luas.

Untuk Reservasi dan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Golden Palace Hotel Lombok di 0370 6170000 (hunting), atau datang langsung ke Jl. Sriwijaya No. 38 Mataram dan dapat pula mengunjungi website di www.goldenpalacelombok.com. (*)

SUARA NTB Selasa, 18 Juli 2017

PENDIDIKAN

Halaman 10

PPDB Sistem Zonasi Harus Jadi Corong Kampus KEBERADAAN mahasiswa di tengah-tengah masyarakat mau tidak mau akan dilihat sebagai representasi dari mana asal kampusnya. Sehingga di satu sisi, masyarakat akan menilai suatu kampus dari mahasiswanya.

Pelaksanaan Kuliah Kerja Partisipatif (KKP) UIN Mataram yang diikuti ribuan mahasiswa dari tiga fakul(Suara NTB/dys) tas dan tersebar di tiga kabuHj. Nurul Yakin paten diharapkan mampu memcerminkan kondisi UIN secara utuh di mata masyarakat.

Dekan FITK UIN Mataram Dr. Hj. Nurul Yakin, mengaku FITK menyumbangkan banyak mahasiswa saat KKP tiap tahun.Termasuk pada KKP tahun ini seribu lebih berhasil disumbangkan mahasiswa FITK. Ia berharap ribuan mahasiswa UIN tersebut mampu memberi citra positif UIN di tengah masyarakat.

Dirinya menilai, mahasiswa yang mengikuti program KKP ini ibarat corong dan duta kampus di tengah masyarakat. Pihaknya berharap mereka bisa membawa visi misi kampus ke masyarakat. “Dia akan membawa nama baik lembaga, mereka belajar di sana. Orang lain melihat sosok UIN tergantung dari dutanya ini. Paling tidak citra UIN ada di mereka,” terang Nurul.

Di satu sisi sebagai calon guru, mahasiswa FITK harus benar-benar menjadi teladan yang patut ditiru dan digugu dan berperilaku sesuai tuntunan Islam dan tuntunan teori di satu sisi.

Hal itulah yang dipersiapkan pihak kampus ke mereka melalui berbagai indikator kompetensi yang harus mereka kuasai.

“Kan dilihat kompetensi pedagogik, sejauhmana sesungguhnya kompetensi mereka di tengah masyarakat, secara teori oke, bagaimana dan lain sebagainya”. (dys)

SMKN 9 Mataram Prioritaskan Pembangunan Fisik Mataram (Suara NTB) Sejak dialihkannya SMA sederajat ke provinsi, pemerintah mulai lebih memperhatikan keberadaan SMK. Pemerintah menilai, pengembangan SMK jadi prioritas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) lantaran mampu menghasilkan lulusan andal siap kerja.

Kepala SMKN 9 Mataram M. Ridwan menyebut sejak dialihkan ke tangan provinsi, SMK kini mendapat perhatian lebih.

Begitu juga dalam hal pembangunan fisik pun kini jadi prioritas. Dikatakannya, tahun ini sekolah yang terletak di jalan lingkar selatan ini mendapat pengembangan fisik berupa ruang laboratorium teknik sepeda motor (TSM) dilengkapi dengan mebel dan peralatan sebagainya bersumber dari anggaran DAK dan DAU dengan biaya untuk satu lokal sebesar 290 juta.

Di samping memperhatikan aspek fisik sekolah, Dikbud juga ked epan akan memperhatikan tenaga pendidik. Dua aspek ini saling mendukung satu sama lainnya dalam hal mengembangkan sekolah. “Sekolah ini akan mendapat perhatian terus berupa fisik baru kemudian tenaga,” ujarnya pada Suara NTB, Senin (17/7).

Sebelumnya dikatakan Ridwan, SMKN 9 tidak mempunyai laboratorium baik untuk TSM maupun laboratorium komputer, semuanya tidak ada. Namun demikian, bukan berarti siswa tidak melakukan praktikum. Siswa menggunakan ruang kelas biasa sebagai ruang praktikum.

“Sudah kita ajukan tahun ini realisasinya pada tahun 2019 dengan kapasitas 40 unit komputer. Tahun kemarin ujian untuk UNBK, pada dasarnya komputernya sudah cukup, tapi gedung labnya aja yang tidak ada,” ujarnya. (dys)

Penambahan Kuota Dilakukan di Luar Juknis

Mataram (Suara NTB) Tingginya tuntutan masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di sekolah negeri memaksa penambahan kuota di SMA/SMK Negeri pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Zonasi tahun ajaran 2017/2018. Penambahan kuota siswa itu di luar kuota yang sudah ditetapkan di awal PPDB. Sekolah mengklaim, penambahan kuota itu berdasarkan arahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, karena tingginya tuntutan masyarakat.

Penambahan kuota siswa berakibat pada penambahan kuota siswa per kelas. Awalnya setiap kelas atau rombongan belajar terdiri dari 32 siswa, dengan adanya penambahan kuota, naik menjadi 36 siswa. seperti yang terjadi di SMAN 2 Mataram.

Menurut Ketua PPDB SMAN 2 Mataram, Lalu Gede Sumaryani KM, M. Pd., SMAN 2 Mataram mendapatkan tambahan siswa sebanyak 76

orang. “Itu yang murni berada di zona SMAN 2 Mataram.

Kami menerima tambahan kuota sesuai dengan arahan Dinas Dikbud NTB. Itu keputusan dari dinas, kami tidak ada wewenang,” katanya.

Pihak sekolah akhirnya menyiasati dengan menambah jumlah siswa per rombongan belajar (rombel). Awalnya 32 siswa menjadi 36 siswa, dengan penambahan satu rombel lagi menjadi 11 rombel, dari

yang awalnya 10 rombel. Diakui Sumaryani, penambahan siswa di luar kuota awal dilakukan setelah pendaftaran PPDB Sistem Zonasi Jalur umum ditutup.

Kepala SMAN 2 Mataram, Drs. Sahnan, M.Pd., di ruang kerjanya mengatakan, pendaftar pada PPDB Jalur Umum mencapai 380 orang, namun kuota di jalur umum itu hanya 160 orang.

Banyak masyarakat yang berada di dalam zona SMAN 2 Mat-

aram tidak terakomodir. Karena itu pihaknya meminta arahan ke Dinas Dikbud NTB. Akhirnya ada penambahan siswa di SMAN 2 Mataram.

“Kami lapor ke pak kadis, mohon arahan, akhirnya di SMAN 2 ada penambahan siswa. rombel Jadi 11 kelas.

Menambah 76 orang dari kuota awal,” katanya, ditemui di ruang kerjanya kemarin.

Kondisi yang sama juga terjadi di SMAN 3 Mataram.

Salah seorang panitia PPDB SMAN 3 Mataram, Faizin, S.Pd., M.Pd., mengatakan ada penambahan siswa di luar kuota awal sebanyak 320 siswa. Penambahan ini sesuai arahan Dinas Dikbud NTB. Sebelumnya, Dinas Dikbud NTB mengisyaratkan akan

ada penambahan kuota. Kepala Dinas Dikbud NTB, Drs. H. Muh. Suruji mengatakan, Pergub mengatur satu rombel diisi 32 siswa, namun ada surat edaran dari menteri yang menyebutkan dalam satu rombel diisi 36 siswa. Itulah yang akan dikonsultasikan pihaknya.

Sementara itu, pantauan Suara NTB di Kantor Dinas Dikbus NTB, Senin (17/7) terlihat masih ada masyarakat yang merupakan orang tua atau wali murid menuntut anaknya bisa masuk ke sekolah negeri.

Padahal kemarin sudah merupakan hari pertama masuk sekolah. Selama beberapa hari sejak PPDB Sistem Zonasi Jalur Umum dibuka, setiap harinya masyarakat mendatangi Dinas Dikbud NTB. (ron)

SDN 13 Mataram Buka Tahun Ajaran Baru dengan Halal Bihalal Mataram (Suara NTB) Di hari pertama masuk sekolah ini, warga sekolah di SDN 13 Mataram dan segenap dewan guru serta siswa-siswi memanfaatkannya dengan mengadakan halal bihalal untuk saling memaafkan antara seluruh warga sekolah. Acara ini dilaksnakan usai upacara bendera yang biasa dilaksanakan rutin tiap hari Senin saat aktif belajar mengajar.

Kepala SDN 13 Mataram Drs. H. Rusdan, M.Si., selaku pembina upacara menyampaikan momen hari pertama masuk sekolah merupakan masih dalam suasana bulan Syawal, sehingga usai upacara ini dimanfaatkan untuk mengadakan acara halal bihalal guna saling memaafkan antar guru maupun siswa di lingkungan SDN 13 Mataram.

“Kebetulan bulan Syawal ini bertepatan dengan tahun ajaran baru, bulan Syawal itu bermakna pembaharuan, sehingga dengan suasana serba baru diharapkan akan menghadirkan sikap baru, semangat baru yang tentunya lebih

baik dari pada sebelumnya,” ujarnya memberi arahan.

Terpisah guru agama di tempat itu Hj. Sa’adah, S.Pdi., menyampaikan mengawali tahun ajaran dan proses belajar dengan saling memaafkan sangat baik guna memberikan pembelajaran kepada guru dan anak didik di sekolah. Hal itu mengingat pentingnya kebersamaan dan saling memaafkan satu sama lainnya.

Sementara Abdurrahman, S.Pd.I., selaku pembina TPQ di SDN 13 Mataram menambahkan jika kegiatan halal bihalal ini merupakan kegiatan rutin yang di adakan oleh keluarga besar SDN 13 Mataram dari tahun ke tahun sebagai upaya memberikan kesadaran bersama bahwa saling memaafkan itu merupakan sikap mulia yang harus tetap diterapkan dan amalkan dalam kehidupan sehari-hari.

Kegiatan ini berlangsung dengan khidmat dan di akhiri dengan gotong royong membersihkan lingkungan sekolah secara bersama-sama. Guru dan murid terlibat secara langsung dalam mengarahkan peserta

(Suara NTB/ham)

BERBARIS - Sejumlah wali murid baru di SDN 10 Mataram ikut berbaris di lapangan pada hari pertama masuk sekolah, Senin (17/7). didik untuk membersihkan lingkungan sekolah guna memantapkan kesiapan dalam menghadapi tahun ajaran baru.

Sementara di sejumlah SD di Kota Mataram, khususnya di

SDN 10 Mataram beberapa wali murid ikut berbaris bersama anak-anaknya yang baru masuk kelas 1 di lapangan. Sejumlah wali murid mengatur anakanaknya agar berbaris yang rapi

seperti yang diminta pihak sekolah. Bahkan, mereka mendampingi anak-anaknya mencari bangku tempat duduk di dalam kelas setelah pembagian kelas bagi murid baru. (dys/ham)

1.777 Santri Baru YPH PPD NW Pancor Ikuti PLMS Selong (Suara NTB) Sebanyak 1.777 santri/ santriwati baru dari jenjang Madrasah Ibtidaiyah (MI) hingga Madrasah Aliyah (MA) di lingkungan Yayayan Pendidikan Hamzanwadi (YPH) Pondok Pesantren Darunnahdlatain (PPD) NW Pancor, Senin (17/7) mengikuti kegiatan Masa Taaruf Santri/Santriwari dan Pengenalan Lingkungan Madrasah/Sekolah (PLMS) Tahun Pelajaran 2017-2018 . Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd., selaku pengurus YPH-PPD NW Pancor.

Di hadapan ribuan santri, Hj. Sitti Rohmi Djalilah, menyampaikan dalam menuntut ilmu harus didasari oleh niat yang tulus dan sungguh-sung-

guh, sehingga santri yang menuntut ilmu harus menjadi santri-santriwati yang berprestasi dan unggul. Untuk menggapai itu, katanya, ada syarat yang harus dipenuhi. ‘’Pertama syaratnya, yakni harus pandai-pandai syukur, bersyukur kepada Allah atas kesempatan dalam menuntut ilmu, karena masih banyak orang di luar sana yang ingin menuntut ilmu,’’ ujarnya.

Selain itu, katanya, harus bekerja keras. Menurutnya, kesuksesan tidak bisa didapatkan dengan cara bersantai, melainkan harus bekerja keras untuk menggapai citacita. Dijelaskannya, bekerja keras dalam makna harus rajin belajar. Sedangkan untuk yang ketiga, yakni harus disiplin, seperti disiplin dalam be-

lajar, mengikuti segala kegiatan dengan tekun dan disiplin.

Dicontohkannya, kesuksesan yang dicapai oleh TGB, sapaan akrab dari Gubernur NTB, TGH. M. Zainul Majdi sampai saat ini tidak terlepas dari sikap disiplin yang dilakukan serta syarat-syarat yang lain. “Kalau tiga syarat ini sudah kita pegang, kalian tinggal menjemput takdir itu untuk menjadi orang-orang yang sukses,” pesannya.

Pada kesempatan itu, Sitti Rohmi menjelaskan YPH-PPD NW Pancor lebih mengutamakan kualitas dalam menjalankan roda pendidikan. Atas dasar itu, ujarnya, semua madrasah/sekolah yang berada di bawah naungan Yayasan NW Pancor kewalahan dalam menerima santri/santri baru. Hal

tersebut tidak terlepas dari kualitas yang ditawarkan.

“Jadilah anak-anak yang baik, soleh solehah dan berprestasi,” pesannya.

Sementara, Ketua Forum Kepala Madrasah YPH-PPD NW Pancor, Drs. H. Humaidi, menyebutkan jika 1.777 santri/santriwati baru berasal dari 11 madrasah, di antaranya untuk MTs Muallimin NW Pancor sebanyak 242 santri, MTs Muallimat NW Pancor, 239 santri, MTs. NW Pancor, 180 santri dan SMP Laboratorium NW Pancor, 80 santri.

Selanjutnya, untuk MA

Muallimin NW Pancor sebanyak 330 santri, MA. Muallimat NW Pancor, 270 santri dan MA Hamzanwadi sebanyak 130 santri.

Untuk MA NW Pancor sebanyak 50 santri, SMA NW Pancor sebanyak 110 santri dan SMK NW Pancor sebanyak 90 santri serta MI NW Pancor sebanyak 56 santri. Untuk itu, total santri baru sebanyak 1.777 diserahkan langsung kepada pengurus yayasan dengan harapan kedepan dapat menjadi peserta didik yang baik dan bermanfaat bagi nusa dan bangsa. (yon)

(Suara NTB/yon)

TAARUF - Masa taaruf santri/santriwari dan pengenalan lingkungan madrasah/sekolah di lingkup YPH-PPD NW Pancor, Senin (17/7).

Siswa SMP-SMA di Lobar Dilarang Bawa Kendaraan SISWA-siswi SMP dan SMA di Lombok Barat (Lobar) dilarang membawa kendaraan, lantaran belum cukup umur. Langkah ini juga untuk menekan angka lakalantas khususnya fatalitas (kematian) yang banyak dari usia produktif. Untuk mengimplementasikan hal ini, pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lobar bersama jajaran polres pun bakal menjalin kesepahaman. Selain itu jajaran kepolisian melakukan pendidikan masyarakat ke sekolah-sekolah dan memasang baliho imbauan di setiap sekolah.

Kasatlantas polres Lobar, Iptu L. Panca Warsa yang dikonfirmasi, Senin (17/7), menegaskan, jika hal ini menjadi program jangka pendek yang bakal digalakkan di awal menjabat sebagai Kasat Lantas di Polres Lobar. Mantan Kapolsek Selong ini menyatakan pihaknya sudah memasang imbauan ke sejumlah sekolah di Lobar agar tidak mengizinkan siswa memakai sepeda motor ke sekolah. Beberapa sekolah tersebut, SMAN 1 Gerung, SMPN 4 Gerung, SMPN 1 Gerung, SMAN 1 Lembar dan SMAN 1 Kuripan.

“Kami sudah pasang imbauan di sekolah-sekolah agar tidak memakai kendaraan sepeda motor ke sekolah, karena kalau anak di bawah umur itu jiwa dan emosinya masih labil, sehingga dikhawatirkan rawan laka. Data laka juga tinggi dari usia produktif (usia 30 tahun ke bawah)”jelas “kata Panca.

Diakuinya, angka lakalantas yang fatal menyebabkan kematian banyak dari kalangan usia produktif termasuk usia sekolah.

Sehingga untuk menekan itu

perlu langkah-langkah untuk menekan angka tersebut.

Selain memasang imbauan di sekolah, pihaknya juga intens turun ke sekolah-sekolah untuk melakukan pendidikan kemasyarakatan ke anak-anak. Saat ini, pada momen masa orientasi sekolah pihaknya turun setiap hari guna memberikan pendidikan bagi anak-anak terkait lalu lintas.

Para orang tua juga penting diberikan pemahaman terkait hal ini, sebab saat ini mereka cenderung memanjakan anaknya dengan membiarkan anaknya memakai sepeda motor ke sekolah. Padahal hal ini sangat fatal akibatnya.

Pihaknya sudah bersurat ke Dikbud untuk mengimbau ke sekolah-sekolah terkait larangan membawa kendaraan ke sekolah. Ia berharap agar dinas terkiat meneruskan ke sekolahsekolah untuk menekankan ke pihak sekolah. Dalam hal ini, ujarnya, langkah tegas bakal diambil, jika ada anak usia sekolah yang tertangkap menggunakan kendaraan. “Itu pasti kita tindak, termasuk orang tua juga kita akan panggil,” jelasnya. Tindakan ini juga dilakukan untuk menekan angka kecelakaan terutama fatalitas, sesuai program nasional.

Langkah lainnya untuk menekan angka laka, pihaknya bakal memberdayakan bhabinkamtibmaspol di desa-desa. Sebab ia merasa paling efektif melibatkan mereka sebab mereka ini petugas paling bawah yang ada di lapangan. Mereka ini paling intensif ke masyarakat, sehingga perlu diberikan pemahaman ke masyarakat terkait lalu lintas. (her)

(Suara NTB/her)

LARANGAN - Polres Lobar memasang imbauan larangan bagi siswa memakai kendaraan ke sekolah.

Halaman 11

SUARA NTB Selasa, 18 Juli 2017

Diikuti 32 Klub, Turnamen Mavilla Futsal Cup 2017 Sukses Digelar

(Suara NTB/ist)

Yassir Aulia Mataram (Suara NTB) – Sebanyak 32 klub futsal se - Pulau Lombok ikut ambil

bagian dalam Turnamen Futsal Mavilla Cup 2017. Kegiatan yang digelar para pemuda Perumahan BTN Mavilla Rengganis ini bertujuan untuk mengajak pemuda pada kegiatan-kegiatan yang positif.

Ketua Panitia Turnamen Futsal Mavilla Cup 2017, Yassir Aulia kepada Suara NTB mengatakan turnamen ini berhasil menjaring empat juara.

Yakni juara I Monster FC dari Lombok Tengah, Juara II Pasifik Praya Lombok Tengah, Juara III Mataram FC dan juara IV Alviena Lombok Tengah.

Pertandingan final dilaksanakan pada Minggu (16/7) sore lalu. Kegiatan tersebut ditutup Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) NTB, Ir. Hj. Husnanidiaty Nurdin, MM. Yassir mengata-

kan kegiatan seperti ini sebenarnya merupakan agenda yang rutin digelar di Perumahan BTN Mavilla Rengganis.

Namun, sejak lima tahun terakhir tidak aktif. Baru kemudian tahun 2017 ini kembali diadakan turnamen futsal se- Pulau lombok.

“Sekarang kita berani keluar, menunjukkan eksistensi.

Bahwa kita pemuda di BTN Mavilla Rengganis mampu membuat aturnamen se-Pulau Lombok,” katanya.

Putra Kepala Bappeda NTB ini mengatakan tahun depan kegiatan ini akan dilaksanakan se-NTB bahkan nasional. Ia menyebutkan, dari 32 klub yang ikut dalam pertandingan itu, sebanyak dua klub berasal dari perwakilan tuan rumah Peruma-

han BTN Mavilla Rengganis.

Pada turnamen ini para pemain dibatasi usianya 20 tahun ke bawah.

Yassir mengatakan di tingkat nasional klub-klub futsal dari NTB cukup diperhitungkan. Ada dua klub fustal asal NTB yang sudah diperhitungkan di tingkat nasional, yakni Vamos FC dan Mataram FC. Menurut Yassir, masih banyak klub-klub futsal di daerah ini yang mampu mneyumbang prestasi hingga nasional.

Dalam turnamen tersebut, pihak panitia menyiapkan hadiah belasan juta rupiah untuk juara I, II, II dan IV. Selain itu ada juga dooprize, sertifikat dan voucher menginap di hotel yang disiapkan panitia bekerjasama dengan sponsor. (nas)

Empat Atlet Karate Atlet Gateball Butuh Sarana Latihan yang Standar Ikuti Kejurnas Karate Divif-2 Kostrad

(Suara NTB/fan)

Ahwan Avianto Mataram (Suara NTB) Sebanyak empat atlet karate asal Kota Mataram, akan ambil bagian di Kejurnas Karate Divif-2 Kostrad yang akan berlangsung di Kota Batu, Malang, Jawa Timur (Jatim), 21-23 Juli mendatang. Keikutsertaan empat atlet Pemusatan Latihan Daerah (Pelatda) Kenari Kota Mataram itu sebagai ajang uji tanding.

Demikian disampaikan Ketua Harian Federasi Olahraga Karateka Indonesia (FORKI) Kota Mataram, Ahwan Avianto saat dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, Senin (17/7) kemarin. “Kita dari Pelatda Kenari Kota Mataram mengirim empat atlet mengikuti kejurnas karate Divif-2 Kostrad Cup di Batu, Malang,” ucapnya.

Keempat atlet yang akan dikirim itu adalah Faqih Qaromi, Ananda Alvan Maulana, Renadi Setiawan dan Abdira Nadirasi. Mereka adalah atlet Pelatda Kenari Kota Mataram yang dipersiapkan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB tahun 2018.

Bagi empat atlet Kota Ma-

HILANG HILANG STNK R2 HONDA DR4538CQ NOKA/NOSIN : MH1JFX118GK144360/ JFX1E-1142105 AN. YUYUN SRI WAHYUNI HILANG DISEKITAR JL. PANCA UASAHA KOTA MATARAM HILANGSTNK R2 HONDA DR3911CT NOKA/NOSIN : MH1NFG161K143289/NFGEE-1142906 AN. HARIYANTO HILANG DISEKITAR CAKRANEGARA HILANG BPKB R2 HONDA DR3908BH NOKA/NOSIN : MH1JB8118K240370/JB81E1237198 AN. ERMA YANUARNI, M.SI HILANG DISEKITAR KOTA MATARAM

taram, keikutsertaan mereka di kejuaraan Piala Kostrad itu sebagai ajang untuk uji tanding setelah beberapa bulan menjalani pemusatan latihan dearah yang di gelar KONI Kota Mataram awal tahun 2017.

Hasil kejuaraan tersebut akan menjadi ajang evaluasi atlet dan pelatih dalam rangka membenahi segala kelemahan atlet sekaligus dijadikan ajang untuk belajar dari kekuatan lawan.

Ditanya soal target, Ahwan mengaku tak ingin sesumbar karena tujuan utama empat atlet mengikuti event itu adalah sebagai ajang uji coba.

Meski demikian dia berharap atlet karate NTB bisa membawa pulang medali, karena salah satu dari atlet Kota Mataram, Faqih Qaromi yang ikut di event itu merupakan atlet yang pernah berprestasi di event internasional. (fan)

Mataram (Suara NTB) Untuk meningkatkan prestasi atlet di kancah nasional cabang olahraga Gateball NTB butuh sarana olahraga yang berstandar nasional.

Untuk itu, dengan terpilihnya H. Andy Hadianto sebagai Ketua Umum KONI NTB periode 2017-2020 mereka berharap bisa segera memiliki sarana latihan yang representatif.

Demikian disampaikan Sekretaris Umum (Sekum) Persatuan Gateball Seluruh Indonesia (Pergatsi) NTB, H. Anton kepada Suara NTB di Mataram, Senin (17/7) kemarin.”Kita berharap bisa punya sarana latihan yang standar nasional untuk kegiatan latihan olahraga gateball. Karena sampai saat ini kita masih kekurangan sarana untuk latihan,” ucapnya.

Anton yang merupakan atlet gateball andalan NTB itu mengatakan bahwa sarana olahraga gateball di NTB yang sudah memenuhi standar nasional baru satu,yakni lapangan gateball milik Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi NTB.

Menurutnya dengan hanya memiliki satu sarana yang berstandar nasional belum cukup untuk dapat mengembangkan olahraga Gateball di NTB. Dalam hal ini mereka butuh sarana latihan relatif banyak untuk mengembangkan pembinaan olahraga gateball di NTB. Terutama di kabupaten/kota di NTB harus memiliki sarana olahraga gateball agar setiap kabupaten/ kota di NTB bisa mengembangkan olahraga gateball.

Menurutnya, bila sarana olahraga gateball di kabupaten/kota sudah terbentuk.

Maka setiap atlet kabupaten/ kota yang ada bisa mengembangkan olahraga gateball di kabupaten/kota.

Anton yang merupakan atlet peraih medali emas di kejurnas gateball di Jawa Barat (Jabar) tahun 2016 itu mengatakan pembangunan sarana olahraga gateball bukanlah hal yang sulit. Dalam hal ini pemerintah daerah maupun provinsi dapat memanfaatkan lahan terbuka hijau untuk sarana olahraga gateball. (fan)

SALON

SALON

SALON

Vmel Griya Manten & Salon, mnrm prwtan rmbut,kulit &tubuh,Rias pngantin&wisuda, mnyediakn pnywaan bju pngntn &bju adat ank,tersedia pkt pernikahan,Promo ramadhan :smoothing disc.30%, Jl Bungkarno N0.99 Pagutan,Hp:087765029666

Al Beauty Salon & Spa,promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hny 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing(fc strika wjah+akupuntur prut)hny 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain,Hp: 081907050543

Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) KITA-KITA SALON & SPA, Prmo:Mnrik Smoothing Colour hnya Rp 100-400rb, Ombre/Highlight Rp 75-250rb, Make Up Wisuda+Hair Do Rp 150rb, Jl. Arya Bnjar Gtas, Bagek Kembar Tanjung Krng Sekarbela, Hub. 081917347453, Pin BB D34158D4 SALON DEWA-DEWI,menerima: Rias Pengantin Bali, Agung&Modifikasi,Pkt Prewed dgh harga trjngkau. Menerima Prwatan wajah & rambut. Hub: Rika (081917965628)jl.Teleq raya no.26 Kr.bedil, FB:Dewa-Dewi Payas Bali Mataram, IG :Rika_Pratistha

Kekurangan Atlet, Tenis Belum Bisa Tentukan Target Mataram (Suara NTB) Cabang olahraga tenis NTB sepertinya belum bisa terlalu banyak berharap menghadapi PON yang akan berlangsung di Papua tahun 2020. Dalam hal ini, meski pernah menyumbang medali perunggu di PON/2016 namun cabor tenis belum bisa menentukan target medali. Pasalnya tenis masih kekurangan atlet yang disiapkan mengikuti PON 2020.

Demikian disampaikan oleh Ketua Umum Pengprov Persatuan Tenis Seluruh Indonesia (Pelti) NTB, Jamaluddin Maladi saat dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, Senin (17/7) kemarin. “Kami belum bisa tentukan target medali di PON 2020, karena sampai saat ini kita masih kekurangan atlet,” ucapnya.

Dikatakan Jamaluddin, untuk dapat meloloskan atlet ke pesta puncak olahraga nasional pihaknya harus memiliki minimal empat atlet andalan yang disiapkan ke PON 2020. Namun sayangnya sampai saat ini mereka baru punya satu atlet yang dipersiapkan ke PON 2020, yakni Panji Untung Setiawan.

“Kita harus punya empat atlet untuk disiapkan ke PON. Tapi sayangnya kita baru bisa siapkan satu atlet,” jelasnya.

Lanjutnya, untuk meloloskan atlet ke PON cabor tenis lapangan harus mengikutsertakan tim beregu di Pra-PON 2019. Tim beregu itu minimal harus diperkuat oleh empat orang atlet. Sayangnya saat ini NTB baru punya satu atlet andalan, yakni Panji Untung Setiawan peraih medali perunggu PON 2016.

Ditanya kenapa Pelti NTB tidak menyiapkan empat atlet? Jamal mengaku belum bisa karena juklak juknis atlet yang dapat mengikuti PON 2020 belum dikeluarkan PB Pelti.

Menurut informasi yang diterima oleh Jamal bahwa di PON 2020 bisa saja aturan terkait pertandingan berbeda dengan PON 2016. Kalau di PON 2016 mempertandingkan atlet junior, bisa jadi di PON 2020 akan mempertandingkan atlet senior.”Makanya kita bingung menentukan target. Kita ingin ada dua atlet junior dan dua atlet senior,” harap Jamal. (fan)

(Suara NTB/ist)

LKP YUNI SALON Promo Krsus Kilat Unt Smua Prgrm Bljr Hy 1 Bln Anda Siap Bekerja dan Buka Usha Salon.

Berminat Hub. YUNI SALON. Jl. Dr. Sutomo No. 18 Krg Bru Mtrm. Hp: 087865155031/ 081236448081

SYAFIRA SALON MUSLIMAH Salon & Spa Menerima: Paket Pengantin, perawatan pengantin, make up wisuda, SPA, Prawatn Kutu, Totok Guasa, totok aura, V SPA, totok payudara, totok langsing Jl. Pendidikan No. 11 Mataram telp. 0370636344, 08180373677

TWIN’S SALON, Paket Perawatan Trjangkau : Pkt 1 = Facial + totok wajh + Crmbath+Catok vit (40rb),Pkt 2=Crmbath+Massage +Lulur+facial+Totok Wjah+Ctok +Mskr Bdan+ratus Vagina (100rb), dan Masih Bnyk Lagi Pkt Trjangkau Lainnya, Hub: 087 765860889/085937064233, jl.Salak Gg II No.5, Tohpati

AYSHA SALON AND BODY TREATMENT, mlyani: prwatan rmbt&kulit, opening trial facial treatment by eternal beauty,mngatasi: wjah kriput,mnghlngkn bkas jrwat mncrahkan wjah,mnghlngkn flek, alamat : jl. dr. soetomo ,kr. baru, mtr, hp : 087800106674/ 082147428836

Quen Shi Salon & Day Spa Menerima:Cream Bath, Hair mask, Colouring, Smoothing, Body Masage, Body Scrub, Body Mask, Milk Bath, Ear Candle, Mani & pedi cure, Ratus, Sauna & Facial, disc. 30% smooting & Rebonding . Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081917388443

AMYRALD SALON & SPA,mlyani prwtan khusus wjah,rmbt &bdan.Promo smoothing 100-300rb,Facial whitening+ozone+totok aura (2jam)125rb, mngtasi kulit brjrwat,flek &mncrhkan kulit,make-up wisuda 150rb,lulur+massage+sauna 85rb, jl.swasembada 11c, kekalik jaya, hub.085239056182 (lidya)

Rcsm Youfo MTR salon Spa Muslimah, Prm Lbra:gratis cutting hair u/rbondng & smoothing.Prwtan Spa,facial,Creambath,Galvanic Spa.Facial Free Massage tgn&kaki mlai dr 65rb.Jl Kertanegara Btn Palm Indah I,Blkang Apotek Panjitilar.

FB&IG:Youfo Mataram. WA: 087765893848

Panji Untung Setiawan

LOWONGAN DIBUTUHKAN SEGERA PEMBANTU RUMAH TANGGA (PRT) DIUTAMAKAN YANG BELUM MENIKAH , MAU TINGGAL DI DALAM, GAJI+THR. HUBUNGI BPK ADI (081917109080) DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 DBTH KARYAWATI AKUNTANSI MAX. 30TH PENDIDIKAN MIN D.III AKUNTANSI LAMARAN KE. WIN ADVERTISING JL. PANCA USAHA NO. 26 CAKRANEGARA TELP. 0370-629262

DIBUTUHKAN SEGERA TERAPIS SALON, SUDAH BERPENGALAMAN DIBIDANG SALON KECANTIKAN DAN TREATMENT, BELUM MENIKAH, UNTUK DITEMPATKAN DI INA PARISKA SALON CAB. MATARAM, LAMARAN DIKIRIM KE INA PARISKA SALON, JL. MAJAPAHIT NO. 31 B-C MATARAM DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

LOWONGAN DBTH SOPIR MIN SIM B1 UMUM/SMP MAX 35TH SEHAT, JUJUR DOMISILI SEKITAR MATARAM LAMARAN DIANTAR SENDIRI KE PT. DAWITA A.P JL. PANCA USAHA NO. 26 CAKRANEGARA MATARAM TELP. 0370-620236 Perusahaan Farmacy membutuhkn: Salesman TO/ Kanvas dgn syrt:Pria max 30th,pendidikan min.SMA, pnglman min.1thn, mnguasai area lombok(TO), P.Sumbawa (Kanvas),mmliki sim C(TO), Krm lmran: PT.Lenko Surya Perkasa,Jl.Ry Sandik No.19, 081915726592 PATRA SALON membutuhkan kryawan, yg blum berpngalman siap d training, diutamakan yang belum menikah, hub : 087864337006, jl. swakarya No.21 A kekaliksekarbela.

AMYRALD SALON membutuhkan karyawan yang professional/berpengalaman, disiplin, bertanggung jawab, pekerja keras & mau ditarget. gaji 1-2jt/bln.Hp 085239056182/jl. swasembada 11 c, kekalik jaya.

DICARI SEGERA SOPIR PRIA/WNT, BAWA SIM & KTP LOMBOK TAKSI JL. KOPERASI NO.102 MATARAM HUB. 087865493799.

RUPA-RUPA PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177 GameHouse: MELAYANI PENGISIAN GAME PC/LAPTOP (GAME SELALU UPDATE), SERVICE PC/LAPTOP, RAKIT PC GAMING, DAN MAINTENANCE PC/ LAPTOP. JL. PENDIDIKAN NO. 2 (UTARA KAMPUS AMM) HP. 085858403130 Airlangga Fotocopy Menerima: Foto Copy, Print, Jilid Skripsi, Jilid Spiral, Jilid Buku, Laminating dan Menyediakan alat tulis kantor, alat-alat listrik, pulsa DLL. . Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081803740769 V Laundry Menerima: cuci setrika, cuci karpet, cuci boneka,cuci gorden, cuci tas + sepatu DLL. Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081803740769 DIJUAL LAHAN 3ARE JL. NAGA PASA 15 CAKRA SELATAN HUB. 08123705621 TANPA PERANTARA Allea Galeri, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

SUARA NTB

Selasa, 18 Juli 2017

Halaman 12

RUKO - VILA - KOST

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/ Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu.

Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Selasa, 18 Juli 2017

Halaman 13

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

MENU : NASI KELOR, NASI LEBUI, BEBALUNG, SOTO, PELECING, RUJAK, ES KELAPA MUDA TEMAT & MENERIMA PESANAN NASI KOTAK, SNACK KANTOR. HUBUNGI IBU IDA AHMADI HP 081907415439

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat

Rp. 995 Jt

SUARA NTB Selasa, 18 Juli 2017

OPINI

Halaman 14

Sistem Zonasi dalam PPDB

Antara Pemerataan dan Perburuan Nama Butuh Komitmen Semua Pihak KEMISKINAN masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah. Berbagai upaya telah diikhtiarkan oleh pemerintah dalam rangka mengentaskan dan menurunkan angka kemiskinan. Pemprov NTB mendorong Bupati/Walikota untuk membuat terobosan dan strategi dalam mempercepat penurunan angka kemiskinan di masing-masing daerahnya. Sehingga penurunan angka kemiskinan sesuai dengan target-target yang telah ditetapkan dalam RPJMD dapat tercapai.

Menurunkan angka kemiskinan dengan target 2 – 3 persen per tahun, bukan hal yang mudah. Banyak tantangan yang harus dihadapi. Apalagi ketika angka kemiskinan itu sudah berada pada angka yang terbilang kecil. Hal ini diakui oleh Wagub NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si., yang juga Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah. Karena, semakin kecil angka kemiskinan memang semakin sulit untuk menurunkannya.

Artinya, Pemda akan menemukan kemiskinan structural.

Namun demikian, Pemda jangan menjadikan hal itu sebagai sesuatu yang sakral. target penurunan kemiskinan pada periode ini memang belum mencapai target. Untuk itu, ke depan program yang dilaksanakan seluruh SKPD harus tepat sasaran dan mengacu kepada Basis Data Terpadu (BDT) yang telah diserahkan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

Dalam APBD murni 2017, Pemprov sudah mengalokasikan anggaran sekitar Rp 1,3 triliun dan akan ditingkatkan dalam RAPBD Perubahan. Momentum RAPBD Perubahan ini, Pemprov mengajak Pemda kabupaten/kota juga mengalokasikan anggaran dari APBD masing-masing yang berkaitan dengan program pengentasan kemiskinan. Pemda kabupaten/kota mengalokasikan anggaran yang khusus untuk pengentasan kemiskinan seperti yang dilakukan provinsi. Artinya, program pengentasan kemiskinan yang dilakukan provinsi juga harus dilakukan pemda kabupaten/kota.

Tidak itu saja, pihak swasta juga diharapkan ikut berperan.

Kendati demikian, daya ungkit investasi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di NTB masih dipertanyakan.

Meskipun investasi yang masuk ke NTB nilainya triliunan setiap tahun, namun dampaknya terhadap penurunan angka kemiskinan dan pengangguran dinilai masih minim. Sehingga tidak berlebihan kalau Pemprov NTB melalui Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) melakukan analisis investasi yang masuk NTB. Dari hasil analisis tersebut akan diketahui investasi yang sudah jenuh dan menjadi pertimbangan dalam pemberian perizinan. Selama ini, belum pernah dilakukan analisis mengenai investasi yang masuk ke NTB. Namun, mulai 2017 ini mulai dilakukan analisis dengan dibentuknya Tim Analisis Investasi. dari hasil analisis tersebut nantinya akan kelihatan investasi yang banyak masuk NTB. Jika investasi yang banyak masuk NTB merupakan padat modal, maka akan menjadi pertimbangan dalam pemberian perizinan ke depannya. Artinya, Pemprov tidak akan tertarik jika ada investasi padat modal yang akan masuk ke daerah ini. Oleh karena itu, untuk mendukung target penurunan angka kemiskinan harus dilakukan dengan bekerja keras dan soliditas tim.

Sebab, menurunkan angka kemiskinan butuh waktu yang tidak bisa cepat. Itupun harus didukung komitmen seluruh pihak dari berbagai bidang. Termasuk bidang pariwisata. Komitmennyapun harus digenjot dan dikawal hingga ke titik sasaran. Walaupun kenyataannya sekarang, pesatnya pertumbuhan pariwisata NTB belum signifikan berkontribusi menurunkan angka kemiskina. (*)

RADIO

Oleh: ROSES Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berzonasi yang telah ditentukan oleh pemerintah, khususnya pada tingkat SMA saat ini, bukannya berjalan tanpa masalah.

Sebab sebagai sebuah program yang dirancang oleh manusia, maka sisi positif seringkali pula diikuti oleh sisi negatifnya. Untung-rugi, mudahsukar, dll adalah keniscayaan yang tidak bisa dipungkiri.

Protes beberapa wali murid terhadap kebijakan pemerintah ini yang disebabkan oleh kenyataan bahwa anak mereka tidak diterima di sekolah yang dituju, merupakan hal wajar pula, sebagai bagian dari dampak penerapan kebijakan ini diterapkan. Protes-protes tersebut tentu harus kita terima sebagai bagian dari masukan, kritikan yang berguna untuk mengantisipasi kekurangan-kekurangan sistem PPDB yang diterapkan ini. Sehingga dengan masukan-masukan dan protes-protes tersebut, penerapan sistem ini akan menjadi lebih baik, dan sangat patut disyukuri dan diapresiasi apabila sistem ini meraih kesempurnaan, alias tanpa cela.

Tujuan utama pemberlakuan sistem PPDB ini tidak lain adalah untuk pemerataan akses pendidikan bagi semua masyarakat sekaligus ada usaha untuk memeratakan mutu/kualitas sekolah-sekolah. Pemerataan ini untuk menjawab kalimat-kalimat sengau bahwa di tengah-tengah masyarakat bahwa sekolah-sekolah dengan predikat yang ‘baik-unggul’ hanya dapat diakses oleh kalangan-kalangan tertentu. Bahwa sekolah-sekolah pinggiran yang ‘megap-megap’ dibiarkan dan diabaikan. Pun sekolahsekolah nonnegeri yang telah lama melakukan ‘protes’ terhadap berbagai kebijakan pemda pada setiap musim PPDB. Apakah sistem zonasi ini bisa memberikan harapan?

Selama ini memang tidak dapat dipungkiri, bahwa PPDB di setiap daerah selalu bermasalah. Masalah krusial adalah ‘membludaknya’ siswa yang meminati sekolahsekolah tertentu. Sekolah-sekolah ini memang selalu menjadi incaran para siswa dan orang tua, bagaimana supaya mereka dapat bersekolah di tempat tersebut. Akhirnya adalah bahwa sekolah tersebut menjadi kelebihan muat/over kapasitas tidak bisa terhindarkan. Double shift pun terpaksa diberlakukan, padahal berbagai regulasi/peraturan baik aturan pusat maupun daerah yang telah mengatur tentang sistem belajar di sekolah, pun terpaksa ‘diabaikan’ demi memenuhi tuntutan masyarakat untuk bersekolah tersebut. Dampak jauh dari fenomena ini adalah kondusivitas pembelajaran mau tidak mau akan terganggu. (Nugrahanti, 2014) Di sisi lain, bahwa kita temui banyak sekolah yang masih memiliki daya tampung yang lowong atau kekurangan siswa, pun tidak mampu berbuat banyak. Sekolah-sekolah tersebut seperti mati suri. Bukan hanya sekolah nonnegeri, sekolahsekolah negeri di Provinsi ini pun mengalami hal tragis tersebut.

Tidak mampu berbuat banyak bagaimana mendongkrak minat siswa dan masyarakat untuk ‘mau’ belajar dan bersekolah disana. Tidak adakah yang keliru dengan hal ini?

Antara Daya Tampung dan Pertaruhan Mutu Over kapasitas tampung siswa pada sebuah sekolah seharusnya tidak perlu terjadi. Apalagi bila masih ada sekolah-sekolah lain yang masih bisa bahkan kekurangan siswa. Perbedaan ini kian mencolok dan ‘menyakitkan’, manakala bahwa kedua tipe sekolah tersebut be-

Lalu Mungguh, S.Pd.

(Guru SMAN 1 Gunungsari, Lombok Barat-NTB) rada pada daerah/wilayah yang berdekatan. Tentu menjadi pertanyaan besar kita adalah mengapa hal itu bisa terjadi?

Daya tampung sebuah sekolah yang akan menjadi tanggung jawab seorang guru mata pelajaran dalam mendidik, seharusnya menjadi pertimbangan besar dalam setiap kali penerimaan siswa. Pertimbanganpertimbangan ini akan berkaitan langsung dengan mutu dan kualitas didik yang dihasilkan. Daya tampung sebuah sekolah di negara-negara yang kita jadikan referensi dalam mengukur dan membandingkan kualitas pendidikan kita, seharusnya pula menjadi acuan. Kita jarang mendengar bahwa negaranegara dengan kualitas pendidikan yang baik, ‘memaksakan’ daya tampung mereka melebihi kapasitas.

Sementara di lain waktu dalam pembicaraan atau diksusi, kita selalu menjadikan negara-negara tersebut sebagai referensi dalam mengelola pendidikan.

Guru adalah sosok pertama dan utama yang akan berhadapan dengan permasalahan daya tampung ini. Guru merupakan salah satu penjamin keberlangsungan sekaligus mutu dan kualitas pendidikan anak didik di sekolah. Daya tampung yang berlebihan, akan sangat diyakini akan mempengaruhi proses belajar mengajar seorang guru di dalam kelas (Fadli:2010). Daya tampung yang melebihi standar dan ukuran pendidikan, mau tidak mau akan semakin menyita banyak waktu dan perhatian seorang guru. Maka, harapan kita akan mutu dan kualitas hasil didik juga harus real, sesuai kondisi dan kenyataan yang ada.

Menyandingkan mutu pendidikan kita dengan mutu serta kualitas negara-negara maju dengan kondisi dan kenyataan seperti ini, bukankah semakin memprihatinkan?

Aturan-aturan tentang daya tampung sekolah telah dikeluarkan dan ditetapkan. Acuan utama saat ini adalah Permendikbud No. 17 Tahun 2017. Aturan-aturan ini merupakan langkah antisipasi untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan kita. Rasio daya tampung dengan rasio jumlah guru di sekolahsekolah saat ini pun dirasakan masih belum sesuai dengan aturanaturan yang telah ditetapkan. Tidak dapat disembunyikan lagi bahwa di daerah memang ada sekolah dengan kelebihan siswa dibandingkan dengan rasio jumlah guru, dan ada pula sekolah kekurangan siswa dibandingkan rasio jumlah guru. Persoalanpersoalan ini akan terus membesar apabila tidak ditangani dengan serius dan maksimal.

Antara Kualitas dan Rasa Peduli Sekolah-sekolah ‘pinggiran’ tersebut, sebenarnya bukan tidak mampu untuk bersaing dengan sekolah-sekolah ‘nonpinggiran’. Berbagai hal menjadi sebab dan latar belakang, mengapa sekolah-sekolah tersebut kian jauh dari minat masyarakat. Misalnya adalah keterbatasan sumber daya pendukung, ataupun letak bangunan sekolah yang kurang strategis.

Sekolah-sekolah ‘pinggiran’ ini selalu identik berada di lingkungan masyarakat yang kemampuan dan sumber daya pendukungnya kurang memadai. Keadaan sosial ekonomi mereka sangat terbatas. Selain itu, letak sekolah yang kurang strategis, mau tidak mau menjadi tolak ukur dan penilaian masyarakat untuk berminat dan berkenan menyekolahkan anak-anak mereka

disana. Apalagi sekolah-sekolah tersebut dibebani pula dengan berbagai konplik yang ada. dari konflik sosial masyarakat sampai konflik kepentingan para elit.

Keterpurukan sekolah-sekolah tersebut semakin nyata, manakala manajemen dan tata kelola di dalamnya dibiarkan semeraut oleh pemangku kebijakan/pemerintah.

Kontrol dan pengawasan serta pembinaan untuk meningkatkan mutu dan kualitas sumber daya seringkali diabaikan. Padahal secara prinsip, sekolah-sekolah dengan banyak persoalan harusnya ditangani oleh tenaga-tenaga pengelola yang berkompeten bahkan kompetensi mereka harus berada di atas kompetensi tenaga-tenaga pengelola sekolah-sekolah yang sudah maju tersebut. Bila diibaratkan sebagai pasien, sekolah-sekolah dengan banyak ‘masalah-penyakit’, harusnya membutuhkan ‘tindakan-perawatan’ dan ‘obat-obatan’ serta ‘dokter-perawat/tenaga-tenaga pengelola’ yang lebih ahli dari tenaga-tenaga pada umumnya. Bukankah semakin parah ‘penyakit’ sebuah sekolah, juga harus ditangani dengan ‘tindakan’ dan tenaga yang semakin serius dan oleh lebih ahli?

Melihat kenyataan ini, maka untuk mengharapkan kualitas yang baik apalagi sempurna dari sekolahsekolah dengan permasalahan-permasalahan tersebut, adalah hal naif.

Terlebih lagi apabila kita sebagai masyarakat yang berada di sekitarnya bersikap apatis, acuh dan jauh dari rasa peduli terhadap perkembangan dan kemajuan sekolah itu. Kita selalu menuntut, namun tidak mau mendukung. Kita hanya ingin menerima, tanpa mau memberi.

Pemerataan sumber daya (tenaga-sarana parasarana) adalah hal mutlak untuk mencapai pemerataan kualitas semua sekolah. Perbedaan mutu dan kualitas yang sangat jauh antara satu sekolah dengan sekolah lainnya dalam sebuah daerah adalah sebuah ketimpangan dan kesenjangan juga kesalahan besar kita. Kesenjangan yang bisa memicu konflik, baik antara tenaga pengelola (guru-tenaga kependidikan dalam sebuah daerah) maupun masyarakat itu sendiri. Terlebih lagi apabila pemerintah dan semua elemen memberikan perlakuan yang tidak sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang dihadapi sekolah-sekolah tersebut. Haruskah sekolah yang belum maju dan berkembang tersebut semakin tertinggal dan cenderung diabaikan?

Tentu saja tidak kan?

Antara sekolah ‘Unggulan’ dan ‘NonUnggulan’ Dikotomi sekolah berdasarkan perdikat ini memang tidak terhindarkan. Prestasi-prestasi yang diraih oleh sebuah sekolah sangat patut diapresiasi dan dibanggakan.

Bagaimanapun itu merupakan hasil atas jerih payah dan usaha-usaha sekolah dalam mewujudkan visi dan misi yang telah dirancang dan diprogramkan. Dikotomi ini juga mau tidak mau akan menjadi benih persaingan antara satu sekolah dengan sekolah lain dalam memberikan pelayanan. Selama persaingan ini berifat ‘sportif’ dan jujur serta akuntabel, bukanlah menjadi sebuah permasalahan. Namun bagaimana bila sebaliknya? Tentu akan menimbulkan kecemburuan yang tak berkesudahan.

Dikotomi ini memang menjadi tolak ukur minat masyarakat dalam menyekolahkan anak-anaknya. Perburuan masyarakat dalam

RADIO

memasukkan anak-anak mereka ke sekolah-sekolah berdasarkan predikat ini, menjadi lumrah dan wajar. Siapa orang tua yang tidak mau anaknya bersekolah di sekolah-sekolah yang dikenal ‘unggul’ dan banyak meraih prestasi?

Perilaku masyarakat ini menggambarkan bahwa pendidikan berkualitas adalah harapan masa depan mereka yang akan terwujud dari sosok-sosok anak yang disekolahkannya. Dari anak-anak ini, secara tidak langsung kualitas sekolah (guru-tenaga kependidikan) akan tergambar dan menjadi persepsi masyarakat. Hal ini bukanlah sebuah kekeliruan, kan?

Konsep dan prinsip pemerataan dan berkeadilan baik terhadap kuantitas dan kualitas semua sekolah dalam sistem PPDB saat ini, mudahan saja menjadi jalan keluar dan ‘obat’ terhadap permasalahanpermasalahan pendidikan di daerah tercinta ini. konsep dan prinsip ini harus didukung semua pihak sebagai sebuah upaya dan usaha nyata dalam mewujudkan pendidikan yang bermutu untuk semua kalangan. Dikotomi sekolah ‘unggulan’ dan ‘nonunggulan’ sebagai sebauh persepsi masyarakat, seharusnya pula menjadi pemicu semua elemen untuk berusaha dan bergerak nyata, mendorong dan mendukung sekolahsekolah ‘nonunggulan’ agar mampu bersanding dengan sekolah-sekolah ‘unggulan’ tersebut. Dikotomi ini seharusnya bukan untuk saling menjatuhkan dan meremehkan, namun bagaimana agar semua elemen saling bantu, saling angkat, saling dorong, saling support dan sebagainya guna bisa duduk maupun berdiri pada mutu dan kualitas yang sama.

Akhrinya, apapun kekurangan dan kelemahan dari sistem zonasi dalam PPDB saat ini, harus menjadi catatan dan pertimbangan untuk kesempurnaan pada sistem-sistem yang akan diterapkan pada masamasa yang akan datang. Kekurangan dan kelemahan yang ada menjadi bahan evaluasi agar pada saat yang akan datang, bisa memuaskan semua elemen masyarakat sebagai pihak yang merasakan secara langsung penerapan sistem ini. Semoga dengan sistem ini, kuantitas dan kualitas pendidikan kita memang semakin adil dan merata. Aamiin..

Penggunaan karcis parkir akan diaudit Inspektorat

Mengantisipasi kebocoran

*** Pemprov percepat pembahasan Perda kenaikan penghasilan Dewan Pembahasan program pengentasan kemiskinan cenderung lamban

***

RAGAM

SUARA NTB Selasa, 18 Juli 2017

Halaman 15

Pilkada NTB 2018

PBB Dinilai Lamban Bersikap (Suara NTB/ist)

Suasana Festival Budaya Sasak Kopi Ya Susu di Selong.

Festival Budaya Sasak Kopi Ya Susu ’’Getarkan’’ Selong Selong (Suara NTB)Setelah rehat di bulan Ramadhan kemarin, Festival Budaya Sasak Kopi Ya Susu kembali digelar. Bertempat di Lapangan Nasional Selong, Lombok Timur, Sabtu (15/7), empat ribuan warga memadati lapangan kebanggaan masyarakat Lombok Timur tersebut.

Festival Budaya Sasak Kopi Ya Susu kembali menghadirkan deretan artis dangdut Sasak ternama dan musik Sasak lainnya, seperti lawak Sasak H.Ramiun, Jhon Kursi Roda, dan Erni Ayuningsih.

Disetiap penyelenggaraannya, Festival Budaya Sasak selalu mempunyai misi, yakni melibatkan peran serta masyarakat untuk turut meramaikan acara. Festival Budaya Sasak Ya Susu, di setiap tempat penyelenggaraannya, juga memberikan bantuan sosial (CSR), kali ini bantuan dari Kopi YA Susu berupa renovasi perpustakaan kelurahan Selong pemberian buku buku bacaan, serta pemberian 50 sajadah untuk masjid.

Acara Festival Budaya Sasak Kopi Ya Susu berlangsung dari sore hingga malam hari tersebut berlangsung tertib.

Area Supervisor Kopi Ya Susu, Dedy Sitorus mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Lombok Timur atas partisipasinya. “Warga Selong luar biasa, warganya kompak dan mau terlibat langsung. Semoga kita tetap bisa membina hubungan baik ini,’’ harapnya.

Selain itu melalui kesempatan wawancara dengan koran ini, mewakili keluarga besar Kopi Ya Susu, Dedy juga mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1438 hijriyah. ‘’Taqabbalallahu minna waminkum, mohon maaf lahir dan batin untuk semua masyarakat NTB,’’ pungkasnya.

Di puncak acara, Festival Budaya Sasak Kopi Ya Susu mengundi Satu unit motor, yang kali ini pemenangnya atas nama Safali. ‘’Kaget luar biasa, dan Alhamdulillah, kami sekeluarga sangat bersyukur, terima kasih Kopi Ya Susu, ‘’ katanya. Selain motor, Festival Budaya Sasak juga mengundi beberapa hadiah lain yakni satu unit kulkas, dua unit televisi LED 32 inch dan dua unit magic com. (r/ars/*)

Sekda Minta SKPD Segera Berikan Laporan ke Gubernur Dari Hal. 1 Belakangan, proyek ini mandeg karena persoalan status lahan yang belum jelas. Namun, pada 2016 lalu, Pemprov bersama Pemkab Lombok Tengah telah mengajukan permohonan izin pengelolaan lahan seluas 300 hektar tersebut. Namun, hingga kini masih belum ada jawaban dari BPN Lombok Tengah.

Pada 2016 lalu, Pemprov melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) sebenarnya telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp 800 juta untuk pembangunan pusat penjualan souvenir di kawasan hortipark yang berada di Kecamatan Batukliang Utara Lombok Tengah tersebut. Tetapi rencana pembangunan pusat penjualan souvenir ini batal dilakukan lantaran masih terjadi persoalan terkait dengan masalah lahan.

Pemprov dan Pemkab Lombok Tengah telah mengajukann usulan pengelolaan lahan hortipark ke BPN Lombok Tengah.Usulan pengelolaan eks kebun kopi PT. Trisno Kenangan dengan luas sekitar 300 hektar lebih tersebut didaftarkan oleh Pemkab Loteng ke BPN Praya. Dalam usulan pengelolaan itu, Pemprov meminta untuk mengelola seluas 100 hektar sebagai kawasan hortipark yang sudah mulai dikembangkan sejak 2014 lalu. Sementara sisanya akan diajukan pengelolaan oleh Pemkab Loteng.

Sementara itu, terkait dengan kelanjutan pembangunan Pelabu-

han Telong Elong di Kecamatan Jerowaru Lombok Timur, Dinas Perhubungan NTB menyatakan sedang melakukan kajian yang mendalam. Kajian tersebut dimaksudkan untuk mengetahui fungsi pelabuhan tersebut yang paling tepat.

Pembangunan Pelabuhan Telong Elong mulai dirintis pada zaman Gubernur NTB, Drs. H. L. Serinata. Untuk melanjutkan pembangunan Pelabuhan Telong Elong memang membutuhkan dana yang cukup besar. Pembangunan Pelabuhan Telong Elong mulai dikerjakan tahun 2007.

Sejak dibangun tahun 2007 lalu, proyek pelabuhan ini hanya dapat dikerjakan tidak mencapai 50 persen dari target yang ada. Proyek ini hanya mendapatkan alokasi anggaran sekitar Rp 1,3 miliar sampai 1,5 miliar tiap tahunnya.

Sejak dianggarkan tahun 2007, mulai dilakukan pembebasan lahan dan pembagunan di terminal dan jalan dari pantai yang menghubungkan dengan demaga. Setelah itu dibangun dermaga, jalan dari pantai belum bisa diselesaikan.

Pelabuhan Telong Elong belum rampung sampai 50 persen dari target. Pasalnya, anggaran yang diperlukan untuk merampungkan pelabuhan itu sampai bisa berfungsi mencapai Rp 20 miliar. Dana sebesar ini diperlukan untuk membangun infrastruktur dan dermaganya. (nas)

Terpental dari Pasar Internasional Dari Hal. 1 dinding sketsel pemisah ruang, kotak barang, kotak perhiasan, asbak, tempat buah, rehan (tempat kitab Al Qur‘an untuk mengaji) topeng atau patung primitif dan binatang yang digemari oleh wisman.

Cukli adalah komoditas ekspor yang unik. Hanya karena terbatasnya SDM, kerajinan kayu dengan manik-manik kerang inipun pernah dikirim keluar negeri.

Sayangnya, permintaan dari luar negeri tak berkelanjutan. ‘’Pernah ngirim ke Amerika, ke Taiwan, tapi cuma sekali. Karena sampai di sana, cuklinya kimat. Setelah itu tidak ada permintaan lagi ,’’ kata Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, M. Si usai mengikuti kegiatan puncak peringatan Hari Koperasi Nasional yang dilaksanakan di Balatkop, Senin (17/7) kemarin.

Selly mengatakan, kimat atau berubah bentuk cukli yang dikirim ke luar negeri, akibat tak kuat dengan suhu di Eropa. Secara teknis, persoalan tersebut muncul lantaran tingkat kekeringan kayu yang digunakan tidak maksimal. Pengovenan tidak dilakukan dengan baik.

Karena itulah, kepala dinas menyebutkan, tahun ini Dinas Perdagangan melalui BP3ED, mengirim sebanyak lima orang tenaga ahli cukli di Rungkang, Sayang-sayang Mataram untuk berguru kerajinan kayu di Jepara, Jawa Tengah. Di sana mereka

akan diajarkan bagaimana proses pengovenan kayu agar tingkat kekeringannya maksimal.

“Tim dari Dinas Perdagangan Provinsi NTB sudah ke sana (ke Jepara). Di APBD-P, saya sudah anggarkan untuk kegiatan-kegiatan pelatihan dan pembinaan bagi perajin cukli. Kenapa fokus di situ? Karena cukli adalah kerajinan khas berkualitas ekspor,’’ ujarnya.

Setalah dari Jepara, para perajin cukli juga akan di gembleng bagaimana membuat desain. Dalam hal ini, untuk pembelajrannya merujuk pada perajin-perajin kayu yang ada di Bali. Kepala dinas menyebut, agar desain dan motifcukli yang dibuat di NTB, tidak monoton seperti yang ada saat ini. ‘’Masalahnya apa, cukli masih monoton seperti yang dilihat sekarang, masih itu-itu saja. Saya inginkan perajin itu terus berinovasi. Kita berikan pelatihan-pelatihan peningkatan capacity building.

Karena mindset itu merubahnya tidak mudah,’’ imbuhnya.

Atas dasar tak berlanjutnya kerjasama pengiriman barang keluar negeri dengan buyer inilah yang menurut Selly menjadi perhatiannya. ‘’Saya ndak mau, cukli kita laku hanya di pasar dalam negeri. Dia harus memberikan nilai tambah yang lebih dengan menjualnya di luar negeri,’’ harapnya.(bul)

Mataram (Suara NTB)Sejumlah kader Partai Bulan Bintang (PBB) NTB mengeluhkan sikap partainya yang dinilai lamban dalam menghadapi persiapan Pilkada NTB, yang dinamikanya terus makin memanas. Untuk itu Ketua DPW PBB, Dr. KH. Zulkifli Muhadli diminta segera untuk memanaskan mesin partai.

Sementara itu PBB sendiri sampai saat ini diketahui sama sekali tidak pernah melakukan rapat-rapat internal untuk membicarakan bagaimana menghadapi Pilkada serentak 2018.

Dengan kondisi itu, maka cukup wajar jika sejumlah kader PBB, menyampaikan keluhannya. Karena diketahui bahwa Ketua DPW PBB NTB, Dr. KH. Zulkifli Muhadli sendiri dipastikan akan kembali maju sebagai bakal calon Gubernur NTB. ‘’Makanya itu yang kita tunggu-tunggu ini dari ketegasan dari sikap beliau, tapi sampai hari ini belum ada arahan, jadi kita bingung mau ngapain,’’ ujar Bendahara Umum DPW PBB NTB, H. Burhanuddin, pada Suara NTB. Anggota DPRD NTB dari dapil Lombok Timur bagian selatan itu, mengakui bahwa sejak Dr.KH. Zulkifli Muhadly diberikan mandat oleh partai sebagai bakal calon Gubernur NTB pada tahun 2016 lalu, sampai saat ini belum pernah ada arahan.

“Kita sebenarnya berharap dipanggil untuk membahas soal Pilkada ini, biar kita tidak dapat informasi dari luar saja. Seperti Pak Ketua sudah mendaftar di PKB, kita dengar informasinya dari pihak lain, kita tidak tahu di partai,” ujarnya.

(Suara NTB/dok)

H. Burhanuddin Namun demikian, Burhanudin berharap, menjelang Pilkada NTB yang semakin dekat, berharap dalam waktu dekat partai bisa mengambil sikap jelas terkait arah PBB dalam menghadapi pilkada NTB dan tiga kabupaten/kota.

Dikonfirmasi terpisah terkait hal tersebut, Ketua DPW PBB NTB, KH. Zulkifli Muhadli, menanggapinya dengan santai. Ia malah menegaskan bahwa dirinya makin siap untuk berlaga. ‘’Insya Allah kita makin siap,’’ ujarnya menjawab Suara NTB, Senin (17/7). (ndi)

Pemprov Percepat Pembahasan Perda Kenaikan Penghasilan Dewan Dari Hal. 1 Ruslan menambahkan, Raperda ini memang harus segera diusulkan ke DPRD untuk segera dilakukan pembahasan supaya kenaikan penghasilan dewan itu dapat terakomodir dalam APBD Perubahan. Meskipun pembahasannya dikebut, lanjut Ruslan, pasal-pasal yang sifatnya krusial akan menjadi perhatian bersama.

“Tetap pasal-pasal yang sifatnya krusial kita bahas bersama. Tidak bisa hanya sendiri. bersama tim ahli juga kita waktu itu membahas bersama di Biro Hukum. Kalau kapan harus ditargetkan, insya Allah 1-2 bulan pembahasannya,” kata mantan Kabag Bantuan Hukum dan HAM ini.

Terpisah, Sekda NTB, Ir. H. Rosiady H. Sayuti, M.Sc, Ph.D yang dikonfirmasi mengatakan usulan kenaikan penghasilan DPRD NTB itu memang harus

ada payung hukumnya dalam bentuk Perda. Namun, dirinya mengaku belum mengetahui apakah Raperda tersebut sudah dibuat atau belum.

Ketika ditanya mengenai pembahasan yang akan dikebut mengingat hal ini akan diakomodir dalam APBD Perubahan?

Sekda mengatakan, proses pembahasan akan mengikuti mekanisme yang ada. “Sesuai mekanismenya, bisa saja kita cepat-cepat,” katanya.

Kenaikan penghasilan DPRD ini menuai protes di tengah kondisi masyarakat yang masih banyak miskin dan rentan miskin di NTB. Namun, Pemprov NTB menyatakan tidak mungkin akan menolak usulan kenaikan penghasilan anggota DPRD. Pasalnya, usulan kenaikan penghasilan itu sudah ada payung hukumnya berupa Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2017 tentang Protokoler dan Kedudukan Keuangan DPRD

Provinsi.

DPRD NTB melalui Sekretariat Dewan mengirim surat kepada TAPD perihal usulan penambahan penghasilan bagi pimpinan dan anggota DPRD NTB dengan total Rp 10,1 miliar. Yang terdiri dari penambahan tunjangan komunikasi intensif sebesar Rp 5,4 miliar, tunjangan transportasi sebesar Rp 3,2 miliar, dan untuk tunjangan reses terakhir sebesar Rp 1,3 miliar, yang akan dibayarkan selama tujuh bulan kedepan.

Dari permintaan penambahan pengahasilan pada tiga item tersebut, penghasilan masing-masing anggota dewan tiap bulannya akan bertambah sebesar Rp 14 juta lebih dari pendapatan sebelumnya Rp 37,8 juta. Sehingga jika diakumulasikan, total pendapatan yang akan diterima oleh satu orang anggota dewan setiap bulan Rp 51,9 juta. (nas)

Mantan Kadis Koperasi dan UMKM Ditahan Dari Hal. 1 Pada kesempatan sama, tersangka pemilik lahan, BN yang juga turut ditahan, sempat memberi penjelasan sebelumnya, juga terkait keterlibatan pihak lain. Dia mengaku kaget dijadikan tersangka oleh penyidik karena posisinya hanya sebagai pemilik lahan yang dipinjamkan kepada kelompok tani untuk dudukan alat pengering padi itu.

Sebenarnya, kata BN, sebelum alat itu ditempatkan, sudah melalui musyawarah panjang dengan Distan TPH NTB, Distan Kota Mataram, kelompok tani Sayang Daye II dan kepala desa setempat. ‘’Dan semua tidak ada masalah. Semua menyetujui untuk menempatkan alat itu di tempat saya,’’ jelasnya.

Tapi apapun itu, proses hukum dijalaninya dengan

patuh. Dia yakin, penyidik pun tidak serampangan menetapkannya sebagai tersangka. ‘’Kami kooperatif saja mengikuti proses hukum.

Nanti semuanya kita buktikan di persidangan,’’ kata Iskandar, SH, pengacara BN. Pasrah Ditahan Sementara pantauan lain, pemeriksaan BS dan BN berlangsung sejak sekitar pukul 10.00 Wita. Mereka ditany rata-rata sampai 30 pertanyaan seputar tugas dan fungsinya. BS sebagai PPK dan BN perannya sebagai penyedia lahan.

Akhirnya pukul 16.00 Wita pemerikasaan usai. Keduanya digiring jaksa penyidik dari ruang pemeriksaan Pidsus ke mobil tahanan yang sudah disediakan di halaman gedung Kejati. Keduanya tampak pasrah didampingi kuasa hu-

kum masing-masing.

Usai ditahan, baik Muhtar M. Saleh maupun Iskandar akan mengupayakan penangguhan penahanan bagi klien mereka setelah konsultasi dengan pihak keluarga.

Dikonfirmasi terpisah, Aspidsus Kejati NTB, Ery Ariansyah Harahap, SH mengaku, dalam kasus ini tidak menutup kemungkinan menyeret pihak-pihak lain yang terlibat. Karena penyidikan masih bisa berkembang, juga akan mempertimbangkan faktafakta dalam persidangan.

Mengenai penahanan, pertimbangannya karena ada kekhawatiran kedua tersangka akan mempersulit proses penyidikan ke tahap pemberkasan nanti. Terutama kaitan dengan kekhawatiran dihilangkannya barang bukti. ‘’Untuk mempermudah itu, kita lakukan penahanan,’’ tegasnya. (ars)

Daya Ungkit Dipertanyakan Dari Hal. 1 ‘’Dari analisis investasi ini kelihatan daya serapnya terhadap pertumbuhan ekonomi, PDRB, penurunan angka kemiskinan sekian,’’ kata Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB, H. Chairul Mahsul, SH, MM ketika dikonfirmasi Suara NTB, Senin (17/7) siang kemarin.

Ia mengatakan, belum pernah dilakukan analisis mengenai investasi yang masuk ke NTB. Namun, mulai 2017 ini mulai dilakukan analisis dengan dibentuknya Tim Analisis Investasi. Chairul menjelaskan, dari hasil analisis tersebut nantinya akan kelihatan investasi yang banyak masuk NTB. Jika investasi yang banyak masuk NTB merupakan padat modal, maka akan menjadi pertimbangan dalam pemberian perizinan ke depannya.

Artinya, Pemprov tidak akan tertarik jika ada investasi padat modal yang akan masuk ke daerah ini.

“Kalau sudah punya analisis itu maka akan bisa kita ketahui jenis-jenis, sektorsektor investasi mana yang sudah jenuh. Kalau sudah jenuh ngapain kita paksakan.

Toh, pengaruhnya juga kecil.

Itu yang sedang dilakukan SKPD terkait,” terangnya.

Mantan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BKPMPT) NTB ini mengatakan, dalam Musrenbang tingkat provinsi beberapa

waktu lalu, Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi telah mengingatkan bupati/walikota agar selektif terhadap pemberian perizinan investasi yang masuk ke daerah.

Seperti izin terhadap pembangunan retail modern yang dikhawatirkan akan menjadi ‘’predator’’ bagi aktor-aktor ekonomi lokal. Bupati/Walikota diharapkan menfilter investasi yang masuk ke daerah. Jangan sampai investasi yang masuk mematikan UMKM yang ada di daerah.

Chairul mengatakan, NTB membutuhkan investasi yang padat karya. Karena pasti akan berpengaruh terhadap penurunan angka kemiskinan dan pengangguran terbuka.

“Kalau dia investasi besar tetapi tingkat pengangguran terbuka naik. Pasti itu investasi semu, investasi padat modal,’’ katanya.

Investasi padat karya menurutnya, akan banyak menyerap tenaga kerja lokal.

Meskipun tingkat pengangguran terbuka di NTB persentasenya lebih baik dibandingkan nasional. Namun jumlah penduduk miskin masih berada di atas rata-rata nasional.

Angka kemiskinan di NTB saat ini lebih dari 16 persen.

Sementara persentase kemiskinan nasional berada pada posisi 10 persen lebih.

Berdasarkan data DPMPTSP NTB, realisasi investasi di NTB pada 2015 sebesar Rp 9,9 triliun lebih dari target Rp 4,4 triliun. Sement-

ara itu, pada 2016, realisasi investasi menurun sedikit dibandingkan tahun sebelumnya yakni Rp 9,8 triliun dari target Rp 4,8 triliun.

Berdasarkan data Kajian Ekonomi Regional (KER) Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, aktivitas investasi sepanjang tahun 2016 tumbuh cukup tinggi mencapai 8,17 persen (yoy).

Pertumbuhan investasi yang tinggi tersebut didorong oleh investasi swasta, khususnya pada penanaman modal asing.

Di sisi lain, investasi pemerintah tahun 2016 yang menurun secara tahunan. Realisasi belanja modal pemerintah baik pemerintah daerah maupun realisasi pemerintah pusat tahun 2016 menurun 9,87 persen (yoy), jauh lebih rendah dibandingkan tahun 2015 yang tumbuh sebesar 27,48 persen (yoy).

Meski masih tumbuh cukup tinggi, pertumbuhan investasi triwulan IV 2016 yang lebih kecil dibandingkan triwulan sebelumnya tercermin dari menurunnya realisasi penanaman modal. Pada triwulan III 2016 realisasi penanaman modal asing dan dalam negeri mencapai Rp 3,11 triliun, sedangkan pada triwulan IV 2016 mencapai Rp 2,60 triliun. Realisasi investasi tersebut selaras dengan volume penjualan semen pada triwulan IV 2016 yang lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya. (nas)

Dandim Bima : Ulama Berjasa untuk Kemerdekaan Indonesia Mataram (Suara NTB) Peran ulama dalam mengusir penjajah dari tanah air tidak boleh dilupakan begitu saja. Selain dikenang, perjuangan mereka telah tercatat dalam berbagai buku sejarah. Untuk itu, Indonesia tidak boleh lupa dengan perjuangan ulama dalam meraih kemerdekaan.

Hal itu disampaikan Dandim 1608/Bima Letkol Czi Yudil Hendro belum lama ini, saat menghadiri acara halal bihalal yang dilaksanakan di aula kantor FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) Kota Bima.

Dalam kesempatan tersebut, dalam catatan sejarah tersebut, maka prajurit harus dekat dengan ulama. “Ulama tidak boleh di diskriminasi, tidak boleh dimusuhi oleh kita, karena kemerdekaan Indonesia diwarnai oleh Al-Quran,” jelasnya.

Oleh sebab itu, ia mengajak semua lapisan masyarakat untuk tetap menjaga keutuhan NKRI, Islam, beserta para ulama. Agar keutuhan tersebut tetap terjaga, maka harus kompak dan bersatu. “Jangan mudah ter-

(Suara NTB/ist)

Yudil Hendro provokasi oleh oknumoknum yang ingin memecah belah bangsa ini,” sarannya.

Selain itu Dandim juga berpesan kepada para Ulama dan umat Islam untuk tetap knsisten berdakwah. Diharapankan juga melalui dakwah ini dapat memberikan wawasan dan membangkitkan semangat nasionalisme dan patriotisme seluruh umat Islam, sehingga terus menjaga keutuhan NKRI. (ars/*)

Kajati Monitor Kasus Sekaroh dan SPPD Dewan Dompu Dari Hal. 1 Terkait kasus Sekaroh yang cukup menyita perhatian, diinformasikannya, sudah masuk tahap pemberkasan untuk sejumlah tersangka yang sudah ditetapkan. Sementara kasus SPPD Dewan di Dompu, dipastikannya masih dalam proses penyidikan.

Dua kasus ini sebelumnya sudah dilaporkan juga ke Jampidsus Kejaksaan Agung tidak bisa dituntaskan untuk memenuhi target zero tunggakan per 31 Maret 2017. Kendati demikian, bukan tanpa alasan, sebab prosesnya masih panjang

dan melibatkan pihak lain seperti auditor BPKP. Kasus ini berlanjut dan diyakini Kajati cukup bukti untuk ditingkatkan ke penyidikan. ‘’Sehingga saat yang lain zero tunggakan, untuk Dompu dan Lotim, tetap berlanjut untuk kasus kasus ini karena cukup bukti untuk naik dik (penyidikan),’’ tegasnya.

Tidak hanya Kejari Dompu dan Lotim, sejumlah Kejari lainnya diinformasikan Kajati sudah zero tunggakan. Para jajarannya di Kejari saat ini sedang memproses kasus kasus baru dan rata rata masih tahap penyelidikan. (ars)

Naik, Ketimpangan Miskin-Kaya di NTB Dari Hal. 1 Sementara gini ratio di daerah pedesaan pada Maret 2017 tercatat sebesar 0,314 pun naik dibanding gini ratio September 2016 yang sebesar 0,306 dan turun dibanding gini ratio Maret 2016 yang sebesar 0,317. ‘’Seperti lagu Bang Roma, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin,’’ ujarnya.

Pada Maret 2017, distribusi pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah adalah sebesar 18,00 persen.

Artinya pengeluaran penduduk masih berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.

Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 15,79 persen yang artinya berada pada kategori ketimpangan sedang. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,40 persen, yang berarti masuk dalam kategori ketimpangan rendah.

Sementara itu, jumlah penduduk miskin di NTB pada Maret 2017 mencapai 793,78 ribu orang (16,07 persen). Jika dilihat dalam periode setahun (Maret 2016 - Maret 2017), jumlah penduduk miskin berkurang 10,67 ribu orang (0,41 persen). Selama periode Maret 2016 - Maret 2017, secara absolut penduduk miskin di daerah perkotaan bertambah sekitar 1,82 ribu orang (dari 385,22 ribu orang pada Maret 2016 menjadi 387,04 ribu orang pada Maret 2017).

Sebaliknya di daerah perdesaan penduduk miskin berkurang sebanyak 12,50 ribu orang (dari 419,23 ribu orang pada Maret 2016 menjadi 406,73 ribu orang pada Maret 2017).

Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2016 sebesar 18,20 persen, turun menjadi 17,53 persen pada Maret 2017. Sementara penduduk miskin di daerah perdesaan naik dari 15,17 persen pada Maret 2016 menjadi 14,89 persen pada Maret 2017.

Indeks keparahan kemiskinan (P2) untuk perkotaan mengalami kenaikan, yaitu dari 0,780 pada Maret 2016 menjadi 1,060 pada Maret

2017. Untuk pedesaan, P2 mengalami penurunan dari 0,769 pada Maret 2016 menjadi 0,679 pada Maret 2017.

Dengan meningkatnya P2 berarti kesenjangan diantara penduduk miskin di perkotaan semakin bertambah. Kemudian dengan menurunnya P2 di perdesaan berarti kesenjangan diantara penduduk miskin semakin berkurang.

Peranan komoditi makanan terhadap garis kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan).

Ini terjadi baik di perkotaan maupun perdesaan.

Pada Maret 2017, sumbangan garis kemiskinan makanan terhadap garis kemiskinan sebesar 72,92 persen untuk perkotaan dan 75,83 persen untuk perdesaan.

Komoditi makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai garis kemiskinan untuk perkotaan dan perdesaan adalah beras, rokok kretek filter, cabai rawit, telur ayam ras, mie instan dan bawang merah. Sementara untuk komoditi bukan makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai garis kemiskinan di perkotaan maupun pedesaan adalah perumahan, pendidikan, bensin dan listrik. ‘’Kenapa beras? Distribusi raskin pada Januari hingga Maret 2017 tertunda. Akibatnya, uang yang dipegang sama masyarakat dibelanjakan untuk beli beras. Demikian juga rokok, gak ngerokok lebih baik ndak makan katanya. Padahal ini penyebab kemiskinannya,’’ ujar Endang.

Selain itu, pencabutan subsidi listrik oleh PLN juga memicu kemiskinan. Ditambah lagi biaya pendidikan, beli pakaian seragam, kelengkapan belajar, biaya pondokan terutama yang sekolah di sekolah-sekolah swasta. Oleh karenanya, disarankan agar program-program pemerintah dapat dilakukan secara terintegrasi. Demikian juga untuk kegiatan hilirisasi produk, dapat diperkuat basis industri agar hasil sumber daya alam NTB tidak hanya dijual dalam bentuk gelondongan (setengah jadi). (bul)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Selasa, 18 Juli 2017

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Sunarpi Kunjungi Masyarakat Desa Ketapang Raya Mataram (Suara NTB) Rektor Unram, Prof. Sunarpi kembali melanjutkan silaturahim ke berbagai desa di NTB. Kemarin, Sunarpi berkesempatan mengunjungi Dusun Telaga Bagek, Desa Ketapang Raya, Lombok Timur.

Pada kesempatan itu, masyarakat yang sebagain besar berprofesi sebagai petani garam mengeluhkan berbagai kesulitan mereka. Salah satunya ialah kesulitan mereka mengakses permodalan dan pemasaran.

Dahnan, salah satu staf Kantor Desa Ketapang Raya mengakui pihaknya sangat kesulitan mengak-

ses modal. Jika pun ada melalui perbankkan, prosesnya rumit dan dikhawatirkan mendapat bunga pinjaman besar.

“Modal pokok yang sangat kurang, bagaiaman caranya agar dapat bantuan modal, karena kalau bank bunganya pasti besar”, jelasnya.

Sementara itu, Kadi, selaku Kadus Telaga Bagek, pada kesempatan itu menjelaskan situasi para petani garam. Selain akses permodalan, meski ada koperasi, namun keberadaan koperasi belum banyak berfungsi. Selain itu Pemda belum banyak membantu dalam hal pemasaran, karena pemasak garam selama ini menjualnya

secara langsung.

Hal itu juga ditambah dengan adanya Perda tentang garam beryodium yang dinilai tidak menguntungkan para petani garam.

Senada, Mahsun Ketua Kelompok Pemasak Garam Telaga Bagek, Desa Ketapang Raya, Kecamatan Keruak Lotim berharap kedatangan Rektor Unram dapat memberi banyak perubahan dan mampu membantu perubahan keadaan kelompok yang saat ini terdapat 23 kelompok.

Menjawab keluhan para petani garam, Sunarpi siap memfasilitasi dengan cara menghubungkan kebutuhan para petani dengan pihak-pihak terkait, baik dinas/in-

stansi, pemerintah dan swasta baik di dalam maupun di luar negeri.

Seperti dijelaskan Sunarpi, saat ini terdapat 17 proyek luar negeri yang sedang ditangani Unram bekerjasama dengan Amerika, Jepang, Jerman, korea, Newzeland dan lainnya. Baik pada bidang kesehatan, pertanian, dan peternakan baik dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang.

“Bidang pertanian yang baru - baru ini saya kunjungi adalah di Dompu, Kecamatan Manggalewa. Proyek tersebut bekerjasama dengan Massey University sejak tahun 2016 dan akan berakhir tahun 2019”. (dys/*)

PPDB Sistem Zonasi Belum Sempurna Mataram (Suara NTB) Adanya kekisruhan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK Negeri dinilai karena sistem ini merupakan sistem yang baru. Masyarakat dianggap belum terbiasa dengan sistem PPDB yang baru ini.

“Memang karena sistem baru, kurang lebihnya tidak bisa sempurna karena baru, masyarakat belum terbiasa dengan sistem baru,” ujar Wakil Sekretaris Dewan Pendidikan NTB, Drs. Kutjip Anwar, dikonfirmasi Senin (17/7).

Menurutnya, aturan PPDB SMA/SMK Negeri tahun ajaran baru 2017/2018 sudah tepat, karena menempatkan sekolah per wilayah atau zonasi. Terlebih lagi memberi kesempatan sampai 30 persen bagi siswa miskin untuk diterima di sekolah negeri. Selain juga adanya jalur

prestasi dan jalur umum yang menggunakan pendekatan zona tempat tinggal siswa.

Terkait dengan pendekatan nilai NEM untuk pemeringkatan siswa yang masuk ke sekolah negeri, ia mengapresiasi hal itu. Apalagi dilakukan dengan terbuka. Ketika ada siswa yang tidak diterima di sekolah negeri, menurut Kutjip memang karena sekolah tidak punya kuota maksimal.

“Sekolah tidak punya kuota yang maksimal. Tahun sebelumnya menerima banyak siswa akhirnya double shift, sekarang kan dihapus double shift secara bertahap,” kata Kutjip yang juga mantan kepala SMAN 1 Mataram ini.

Ketika diminta pendapatnya mengenai adanya penambahan kuota dari kuota awal di sekolah negeri, Kutjip menilai hal itu merupakan hak prerogatif dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

(Dikbud) NTB. Namun demikian, ia mengapresiasi Dinas Dikbud NTB yang melindungi sekolah. Adanya penambahan kuota siswa merupakan kewenangan Dinas Dikbud bukan dari sekolah. “Kepala sekolah tidak akan pernah berani menambah kuota yang sudah ditetapkan, tetapi kalau Pak Kadis menambah ini karena wewenangnya. Dan Dinas melindungi sekolah,” ujarnya.

Sampai kemarin terlihat masih ada orang tua dan wali murid yang menuntut anaknya diterima di sekolah negeri. Adanya kekisruhan pada PPDB Zonasi ini menurutnya tidak bisa hanya menyalahkan sistem baru ini. karena memang sekolah tidak bisa menerima seluruh siswa.

“Menurut saya kebijakan baru ini pasti ada pro - kontranya,” katanya. (ron)

(Suara NTB/dys)

SERAHKAN KTP - Warga desa Ketapang Raya menerahkan e-KTP sebagai bentuk dukungan kepada Sunarpi untuk maju sebagai bakal calon gubernur NTB.

Dana Pilkada Lobar Dipangkas Giri Menang (Suara NTB) Tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) Pemkab Lombok Barat sejauh ini telah menganggarkan Rp 4,5 miliar pada APBD murni untuk penyelenggaraan pilkada 2018. Tahun depan pemda kembali menganggarkan Rp 20 miliar untuk menambah anggaran tersebut. Sementara dana sharing dari provinsi sendiri sebesar Rp 5,9 miliar. Sehingga total anggaran yang dianggarkan ke KPU sebesar Rp 30 miliar lebih.

Alokasi anggaran ini masih jauh dari kebutuhan yang diusulkan KPU sebesar Rp 33,7 miliar.

Kepala BPKAD Lobar, Joko Wiratno yang dikonfirmasi, Senin (17/7) menyatakan, dana sharing dari provinsi untuk pilkada Lobar sebesar Rp 5,9 miliar.

“Kita anggarkan di tahun 2017 untuk KPU sebesar Rp 4,5 miliar dan tahun 2018 nanti Rp 20 miliar. Anggaran ini sebesar Rp 30 miliar lebih, sementara usulan dari KPU Rp 33 miliar lebih, memang dilakukan efisiensi,” jelas Joko.

Menurut Joko, anggaran ke KPU memang tidak sesuai dengan usulan sebab dilakukan efisiensi sebab dilihat dari kebutuhan, jumlah tenaga yang dilibatkan disesuaikan dengan kebutuhan. Usulan KPU tersebut lanjut mantan Kadis Koperasi ini tidak bisa direalisasikan semua, sebab jika diusulkan semua namun keliru, khawatirnya dikembalikan oleh provinsi.

Besaran anggaran untuk pembelian

barang dan peralatan ini jelasnya, disesuaikan peraturan daerah karena barang ini dibeli di daerah dengan harga daerah. Akan tetapi terkadang alat yang dibeli itu disusun mengacu harga di Jakarta (luar daerah). Khawatirnya jika diminta mengembalikan tambah merepotkan. Sehingga pihaknya pun melakukan perhitungan sesuai kebutuhan yang real.

Anggaran yang diefisiensi jelasnya item kebutuhan untuk tenaga pokja disesuaikan dengan ketentuan, kemudian jumlah waktu, harga barang yang dibeli di daerah juga disesuaikan dengan ketentuan di daerah.

Menurutnya, penganggaran untuk KPU sendiri sudah dialokasikan di APBD murni sehingga pihak KPU tinggal mengeksekusinya. Namun KPU perlu menandatangani surat

perjanjian hibah terlebih dahulu.

Sebelumnya ketua KPU Lobar Suhaimi Syamsuri menyatakan usulan Anggaran sebesar Rp 33,7 miliar untuk Pilkada 2018 yang sebelumnya diajukan oleh pihak KPU pun mendapat berapa koreksi oleh pihak Pemda Lobar. Hasilnya terdapat beberapa item yang di minta untuk dikurangi.”Karena ada beberapa Item yang memang dikurangi, terutama kegiatan yang berhubungan dengan pihak lain. Misalnya sosialisasi dengan media, itu yang termasuk dikurangi,”terang Ketua KPU Lobar ini.

Menurut Suhaimi, pihaknya masih berusaha untuk mengembalikan sejumlah item yang dikurangi seperti media tersebut. Sebab sosialisai pilkada tersebut bersifat masif, sehingga memerlukan adanya kerjasama dengan lambaga lainnya.

Kendati dalam ketentuan PKPU nomor 1 tahun 2017 tetang tahapan pelaksanaan Pilkada, NPHD tersebut di rencanakan pada bulan September.

Namun ia mengatakan tahapan itu boleh dilakukan sebelum bulan tersebut.”Mudah-mudahan kalau anggaran ini selesai dibahas dengan TAPD hari ini atau minggu ini, maka minggu depan sudah dapat MoU menandatangani kesepakatan(NPHD) tersebut,”harapnya. (her)

PPDB Sistem Zonasi

Pendaftar di Sekolah Swasta Belum Signifikan Mataram (Suara NTB) Sekolah swasta mengeluhkan penambahan kuota siswa dari kuota awal yang sudah ditetapkan di sekolah negeri.

Dengan adanya penambahan kuota siswa di sekolah negeri itu, sekolah swasta tidak mendapatkan tambahan siswa secara signifikan dibanding tahun sebelumnya. Padahal salah satu tujuan dari Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Zonasi agar sekolah swasta mendapatkan siswa.

Hal itu disampaikan Kepala SMA Hang Tuah 3 Mataram, Muhiddin, ditemui di ruang kerjanya, Senin (17/ 7). Menurutnya, dari awal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB diminta untuk konsisten. Jangan sampai ada penambahan kuota.

“Ketika ada peluangnya masuk, semua orang ingin masuk di sekolah negeri. Tidak konsisten artinya dengan aturan yang dibuat. Secara umum PPDB 2017/2018 tidak ada dampaknya di sekolah swasta,” sesalnya.

Ia menegaskan, saat ini siswa yang mendaftar sebanyak 50-an orang. Namun yang mendaftar ulang hanya 42 siswa. Kondisi ini masih sama seperti tahun lalu. Tidak ada dampak signifikan bagi sekolah swasta setelah pengelolaan SMA/SMK beralih dari Kabupaten/Kota ke

(Suara NTB/ron)

BERLATIH UPACARA - Peserta Didik Baru di SMA Hang Tuah 3 Mataram sedang berlatih upacara untuk pelaksanaan masa orientasi. SMA Hang Tuah 3 tidak mendapatkan siswa lebih banyak di tahun sebelumnya, karena adanya penambahan kuota di sekolah negeri.

Provinsi. “Karena sampai saat ini, yang kita dapat ini yang memang mau masuk ke sini, bukan karena tidak diterima di sekolah negeri,” katanya.

Pihaknya sangat berharap PPDB dapat lebih baik dari tahun sebelumnya. Namun kenyataannya sampai saat ini belum dirasakan. Apalagi dengan adanya celah penambahan siswa di sekolah negeri. Menurut Muhiddin, ketika pengelolaan PPDB tidak tegas dan berkesan lemah di tahun ini, maka di tahun berikutnya ketegasan pada pelaksanaan PPDB juga akan lemah.

“Tahun ini lemah, tahun berikut lebih

lemah, tahun berikutnya semakin lemah lagi.Kitatidakkonsistenpadaaturanyang sudah ditetapkan,” keluhnya.

Sementara itu, menurut Wakil Sekretaris Dewan Pendidikan NTB, Kutjip Anwar, dikonfirmasi Senin kemarin mengatakan, penambahan siswa di sekolah negeri tidak terlalu banyak. Sekolah swasta diyakininya pasti mendapatkan siswa.

Namun demikian, diakuinya masyarakat belum terbiasa menyekolahkan anaknya di sekolah swasta. “Saat ini masyarakat belum terbiasa ke sekolah swasta, sekolah swasta sangat mungkin dapat murid yang banyak,” katanya. (ron)