Edisi 18 Januari 2017 | Balipost.com

Page 1

20 HALAMAN

NOMOR 149 TAHUN KE 69

Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id

terbit sejak 16 agustus 1948 perintis: k. nadha HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000

balipost (157 rb Like) http://facebook.com/balipost

Pengemban Pengamal Pancasila

rabu pon, 18 januari 2017

@balipostcom (4.710 Follower) http://twitter.com/balipostcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 233801, 225764 Faksimile: 227418

Menangkal Disintegrasi dan Ancaman Multidimensi Perjalanan bangsa ini harus dikawal oleh semua penumpangnya. Negara Kesatuan Republik Indonesai (NKRI) harus bisa mengarungi bahtera dengan selamat sampai pada tujuannya. Untuk itu, sangatlah tidak elegan jika ada penumpang kapal yang justru ingin menghacurkan kapal, tempat ia ikut menjadi bagian dari pelayaran kapal ini.

ILUSTRASI ini adalah satu pengandaian yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto saat wawancara eksklusif dengan Indonesia Network - Bali TV, Kamis lalu di Jakarta. Tak hanya soal penumpang kapal, ia juga banyak menyinggung soal tantangan multidimensi yang kini mengancam ideologi Negara dan kebinekaan. ‘’Harus kita akui, belakangan ini pemahaman kita terhadap Pancasila tergolong kritis. Ini ancaman terhadap ideologi kebangsaan yang segera harus diatasi. Untuk itulah, bangsa ini harus kembali menguat-

kan pemahaman dan aktulisasinya terhadap nilai-nilai Pancasila,’’ ujarnya. Ia mengatakan, saat ini negara sedang menyiapkan langkah-langkah untuk itu. Sasarannya adalah agar bangsa ini siap menghadapi tantangan multidimensi yang dampaknya juga sangat berbahaya. Wiranto yang pernah menjabat menteri pada empat presiden Republik Indonesia --Soeharto, Habibie, Gus Dur, dan Jokowi—--mengingatkan bahwa semua elemen bangsa ini wajib memiliki perasaan memiliki terhadap negerinya. Dengan rasa ini, mereka akan tertantang dan merasa wajib

@balipostcom http://instagram.com/balipostcom

ikut mengawal negerinya. Untuk itu, pemahaman terhadap empat pilar kebangsaan haruslah terus digaungkan agar dijabarkan. ’’Negara ini akan makin kuat jika toleransi terbangun. Untuk itulah budaya saling mengayomi dan merasa sebagai bagian dari bangsa ini harus menjadi kesadaran bersama,’’ sarannya. Terkait dengan ancaman multidimensi, ia mengatakan ini merupakan dampak dari era kesejagatan, teknologi dan makin maraknya berita-berita hoax yang berpotensi memecah belah bangsa. Hal. 19 Lebih Sulit

’’Negara ini akan makin kuat jika toleransi terbangun. Untuk itulah, budaya saling mengayomi dan merasa sebagai bagian dari bangsa ini harus menjadi kesadaran bersama.’’ Berita Siang, Pukul 12.30 Wita Seputar Bali, Pukul 18.00 Wita Rabu, 18 Januari 2017

Wiranto Menko Polhukam

TNI Siap Hadapi Ormas Bertentangan dengan Pancasila Jakarta (Bali Post) – Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menegaskan siap menghadapi organisasi kemasyarakatan (ormas) yang bertentangan dengan Pancasila. “Seluruh peserta Rapat Pimpinan (Rapim) TNI bertekad mendukung pemerintah yang sah yang dipilih secara konstitusi dalam demokrasi dan menjaga situasi yang kondusif. TNI berkomitmen untuk mendukung program pemerintah,” kata Panglima TNI di sela-sela Rapim TNI yang dibuka, Senin (16/1) dan berlangsung hingga Kamis (19/1) di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (17/1) kemarin.

Bali Post/ant

RAPAT TERBATAS - Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo (kiri) berdiskusi dengan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian (kanan) saat Rapat Terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo membahas reformasi bidang hukum di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa (17/1) kemarin. Presiden menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang berarti harus ada evaluasi atas peraturan perundang-undangan agar sejalan dengan jiwa Pancasila, amanat konstitusi, dan kepentingan nasional.

“Dalam reformasi pemerintahan Jokowi, kalau ada ormas yang bertentangan Pancasila, tujuan akhir pasti mengubah Pancasila.” Gatot Nurmantyo Panglima TNI

Paket Reformasi Hukum akan Beri Rasa Aman

Medan (Bali Post) – Gempa bumi dua kali mengguncang Kabupaten Deli Serdang dan Kota Medan, Sumatera Utara (Sumut), Senin (16/1), masing-masing pukul 19.13 WIB dengan kekuatan 3,9 skala Richter (SR) dan pukul 19.42 WIB berkekuatan 5,6 SR. Pascagempa dua kali tersebut, hingga Selasa (17/1) kemarin, pukul 14.00 WIB kemarin, sudah terjadi 33 kali gempa susulan di Sumut. “Gempa susulan itu memang tidak dirasakan sebagian besar warga Sumut, karena selain kekuatannya lebih rendah yakni 2 hingga 4,3 SR, kedalamannya juga lebih dalam yakni 30 kilometer dari 10 kilometer seperti Senin malam,” ujar Kepala Bidang Data dan Informasi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Wilayah I Medan, Syahnan di Medan, Selasa kemarin. Sejak gempa kedua pada Senin pukul 19.42 WIB, gempa susulan terjadi lima menit kemudian dan berlanjut hingga Selasa siang kemarin. Gempa susulan terkuat yakni 4,3 SR terjadi pada pukul 08.11 WIB. “Mengingat banyaknya gempa susulan hingga Selasa siang, masyarakat diminta tetap waspada,” katanya. Menurut Syahnan, gempa susulan terjadi akibat masih ada energi yang belum terlepas saat gempa utama, Senin malam. “Soal adanya pengaruh gempa tektonik ke Gunung Sinabung, harusnya tidak ada karena lain gempa tektonik dan vulkanik,” katanya. Hal. 19 Gunung Api Sinabung

Cina Siap-siap Lengserkan AS

Presiden Xi Jinping

Bali Post/ant

Mantan Kepala Staf TNI Angkata Darat (KSAD) ini menilai, dalam gejolak yang terjadi belakangan utamanya dalam perang opini di media sosial, sedikit banyak juga sudah mengubah mindset masyarakat Indonesia. “Masyarakat Indonesia pelan-pelan mindset-nya sudah berubah. Padahal, budaya Indonesia berbudaya santun dan tertib. TNI dan Polri harus solid dalam menjaga kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara,” ujarnya. Hal. 19 Perintahkan Seluruh Pangdam

Sumut Dilanda 35 Kali Gempa

Jakarta (Bali Post) Paket reformasi hukum yang akan dilakukan pemerintah dapat memberikan rasa aman dan nyaman masyarakat. “Inti ratas (rapat terbatas) hari ini (kemarin -red) adalah menjawab pertanyaan masyarakat, (bagaimana) memberikan rasa aman terutama kepada para pelaku dunia usaha. Kedua, membuat pelayanan publik yang lebih baik, hal terkait pelayanan publik pembuatan SIM (Surat Izin Mengemudi), KTP (Kartu Tanda Penduduk), Paspor dan sebagainya,” kata Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung sebelum rapat terbatas lanjutan Pembahasan Reformasi Hukum di Kantor Kepresidenan Jakarta, Selasa (17/1) kemarin. Hal. 19 Paket Reformasi Hukum

Davos, Swiss Presiden Cina, Xi Jinping, akan mempertahankan globalisasi di depan perlawanan publik yang kian besar di negara-negara Barat ketika akan berpidato pada Forum Ekonomi Dunia di Davos, yang akan menandai semakin meningkatnya peran global Cina. Kehadiran Xi, yang untuk pertama kalinya pada pertemuan tahunan para pemimpin politik, bisnis dan bankir dunia di Davos, terjadi setelah peran Amerika Serikat (AS) pada kerja sama multilateral dalam perdagangan dan perubahan iklim itu mulai dipertanyakan, menyusul terpilihnya Donald Trump. Hal. 19 Dililit Masalah

TNI juga berkomitmen dan sepakat untuk menghadapi ormas yang bertentangan dengan Pancasila. Menurut dia, beberapa kementerian telah memberikan petunjuk dan arahan mengenai hal itu dalam Rapim TNI. Ia mengatakan, ormas yang gerakannya menentang Pancasila tentunya sudah keluar dari semangat dan cita-cita reformasi dan revolusi mental yang digaungkan pemerintah. “Dalam reformasi pemerintahan Jokowi, kalau ada ormas yang bertentangan Pancasila, tujuan akhir pasti mengubah Pancasila,” ujar Panglima.

RUNTUH - Warga berada di rumah yang runtuh akibat gempa di Desa Kabayaken Kecamatan Namanteran, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Selasa (17/1). Gempa dengan kekuatan 5,6 SR yang berpusat di Deli Serdang dan sekitarnya mengakibatkan sekitar 103 rumah rusak ringan dan 11 rumah rusak parah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.

Asing Tak Dapat Hak Miliki Pulau Mana pun Jakarta (Bali Post) – Pemberian nama pulau-pulau yang belum memiliki nama hanya boleh dilakukan oleh pemerintah atau negara. Selain itu, tidak boleh ada lagi pulau yang termasuk wilayah NKRI dikuasai secara semena-mena oleh pihak mana pun. Sedangkan bagi pulau yang ada pengelolaan oleh pihak swastanya, hal itu akan ditinjau dan diinvestigasi, apakah sesuai aturan. Hal itu ditegaskan Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Susi Pudjiastuti di Jakarta, Selasa (17/1) kemarin. Menurut Menteri Susi, hal itu karena berkaitan dengan kedaulatan nasional suatu negara. “Yang bisa memberikan nama pulau adalah negara, dan yang bisa mendaftarkan pulau ke PBB adalah negara,” kata Susi. Susi mengatakan pada tahun ini pemerintah akan mulai melakukan verifikasi terhadap pulau-pulau di Indonesia yang belum memiliki nama. Kementerian Kelautan dan Perikanan akan mengidentifikasi sedikitnya 1.106 pulau yang siap didaftarkan ke PBB pada Agustus 2017 mendatang. “Pendaftaran pulau ini adalah untuk memastikan kita menjaga kedaulatan negara dengan melakukan penataan pulau-pulau kecil,” tambahnya. Selain itu, Kementerian KKP juga mengusulkan segera dibuat Hak Penggunaan Lahan (HPL) terhadap 111 pulau terluar yang ada di Indonesia untuk mencegah kemungkinan pulau-pulau tersebut dikuasai asing atau perorangan. “Intinya, pendataan, penataan,

penertiban. Dengan demikian, aset negara selain nilainya terdaftar, kekayaan negara juga bertambah,” ujarnya. Menteri Susi bahkan meminta Presiden Joko Widodo untuk memberikan nama ke pulau-pulau yang belum memiliki nama. “Saya harap Pak Presiden mendaftarkan sekaligus menamai pulau-pulau tersebut,” pintanya. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan Brahmantya Satyamurti Poerwadi mengungkapkan ada sekitar 14.572 pulau hasil verifikasi yang telah dibakukan namanya hingga tahun 2016. Setelah pembakuan, Indonesia akan mendepositkan nama-nama pulau yang sudah dibakukan hingga 2017 pada sidang UNGEGN di New York, Amerika Serikat, pada Agustus mendatang. Hal.19 Kelompok Pakar


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.
Edisi 18 Januari 2017 | Balipost.com by e-Paper KMB - Issuu