Edisi 18 April 2017 | Balipost.com

Page 1

20 HALAMAN

NOMOR 231 TAHUN KE 69

Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id

terbit sejak 16 agustus 1948 perintis: k. nadha HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000

balipost (158 rb Like) http://facebook.com/balipost

Pengemban Pengamal Pancasila

selasa pon, 18 april 2017

@balipostcom (4.812 Follower) http://twitter.com/balipostcom

@balipostcom http://instagram.com/balipostcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 233801, 225764 Faksimile: 227418

Soal Rencana Penutupan Pulau Penyu

Kadishut Minta Masyarakat Pahami Juga Rencana Pemerintah DPRD Badung Minta Pulau Penyu Tidak Ditutup

Denpasar (Bali Post) – Aktivitas penangkaran penyu di pulau penyu segera akan ditutup, menyusul surat peringatan (SP) I, II dan III dari UPT Tahura. Atas SP tersebut, masyarakat dan Bendesa Adat Tanjung Benoa minta agar usaha penangkaran penyu tersebut tetap diberikan beroperasi, karena ratusan orang menggantungkan hidupnya dari usaha tersebut. Namun, Kepala Dinas Kehutanan Bali IGN Wiranatha menyatakan kelompok usaha tersebut telah melanggar perjanjian. Dia juga meminta agar masyarakat memahami kebijakan pemerintah. ‘’Artinya pemerintah juga punya rencana tolong dipahami juga. Bukan (rencana) masyarakat saja pemerintah disuruh menyetujui tetapi rencana pemerintah tolong dipahami juga,’’ imbuhnya. Rencana pemerintah, lanjut Wiranatha, tidak lain perencanaan untuk Tanjung Benoa termasuk Teluk Benoa. Tidak terkecuali rencana reklamasi Teluk Benoa. ‘’Iyalah, termasuk reklamasi. Kan itu berkaitan, jangan hanya masyarakat saja yang menganggap dirinya baik,’’ tandasnya, Senin (17/4) kemarin. Ia menegaskan, perjanjian Kerja Sama Kemitraan antara Dinas Kehutanan Provinsi Bali dengan Balai KSDA Bali dan Desa Adat Tanjung Benoa ten-

Mangupura (Bali Post) Surat peringatan UPT Tahura Ngurah Rai yang meminta agar kegiatan penangkaran penyu dihentikan, disikapi kalangan wakil rakyat di DPRD Badung. Mereka tidak sepakat salah satu daya tarik pariwisata itu ditutup dan meminta pihak terkait, baik Pemprov Bali, Desa Adat dan Pemkab Badung duduk bersama mencari win-win solution atas permasalahan tersebut. Ketua DPRD Badung Putu Parwata meminta Pemprov Bali mengkaji kembali ke-

tang konservasi penyu secara ex-situ berakhir 30 November 2010. Kendati, Bendesa Adat Tanjung Benoa diakui telah beberapa kali mengajukan perpanjangan perjanjian. Namun perpanjangan tidak bisa dilakukan lantaran ada pelanggaran perjanjian yang dilakukan Kelompok Penangkaran Penyu di bawah naungan Desa Adat Tanjung Benoa. ‘’Logikanya kalau izin belum keluar ya… berhentilah, kan mestinya begitu. Pelanggaran sekarang sudah ada objek wisata yang bersifat komersial. Dulu tidak termuat dalam perjanjian itu,’’ ujar IGN Wiranatha. Hal. 19 Kawasan Hutan

Libatkan 150 Pekerja, Dikunjungi Ribuan Wisman

’’Iyalah, termasuk reklamasi. Kan itu berkaitan, jangan hanya masyarakat saja yang menganggap dirinya baik.’’ IGN Wiranatha Kadis Kehutanan Bali

bijakan tersebut. Sebab, pulau penyu merupakan salah satu daya tarik pariwisata yang melibatkan peran serta masyarakat lokal. ‘’Perlu kiranya dikaji lebih lanjut. Saya kira kita sama-sama bertujuan baik, desa adat bertujuan mengembangkan destinasinya dalam rangka pemberdayaan masyarakat sekitar dengan memanfaakan potensinya secara maksimal tidak bermaksud untuk merusak pulau penyu itu,’’ ujar Parwata, Senin (17/4) kemarin. Hal. 19 Daya Tarik

PULAU PENYU - Wisatawan saat mengunjungi tempat wisata pulau penyu di kawasan Tanjung Benoa, Senin (17/4) kemarin.

PENANGKARAN penyu di pulau penyu, Tanjung Benoa, berada di areal seluas 2,5 hektar. Semuanya milik Dinas Kehutanan. Di kawasan tersebut ada empat lokasi penangkaran yang dikelola oleh kelompok nelayan. Sebanyak 150 karyawan yang dipekerjakan dalam penangkaran tersebut. Objek wisata pulau penyu ini

setiap harinya dikunjungi 3.000 wisatawan. Di mana 70 persennya adalah wisatawan asing. Untuk bisa masuk ke kawasan tersebut, dulunya pengunjung hanya dikenakan donasi saja. Namun setelah tahun 2015, mulai dikenakan tiket masuk Rp 5.000 untuk anak-anak dan Rp 10.000 untuk dewasa. Hal. 19 Ratusan Penyu

Pilkada DKI, Jokowi Jamin Aman Jakarta (Bali Post) – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjamin pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah (pilkada) putaran kedua di Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta, Rabu (19/4) besok, berlangsung aman. ‘’Saya mengajak seluruh warga yang mempunyai hak untuk memilih gunakan hak pilih tanpa ragu, karena saya sudah memerintahkan kepada seluruh aparat negara dan TNI dan Polri untuk menjamin kelancaran

dan keamanan pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur di Jakarta,’’ kata Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/4) kemarin. Presiden menyampaikan hal itu seusai berbicara dengan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Pol. Tito Karnavian dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan. ‘’Semua warga harus dapat melaksanakan haknya

tanpa gangguan, tanpa intimidasi dari pihak manapun,’’ kata Presiden Jokowi. Presiden juga yakin bahwa Pilkada Jakarta dapat menghasilkan pemimpin terbaik bagi DKI Jakarta. ‘’Saya yakin, insya Allah, proses demokrasi di DKI akan berjalan lancar, bersih, tertib, dan menghasilkan pemimpin yang betul-betul pilihan rakyat dan pilihan warga DKI Jakarta dan terbaik untuk warga Jakarta,’’ ujar Presiden. Sementara itu, Kapolri Jenderal Pol.

Tito Karnavian menegaskan agar tidak perlu ada pengerahan massa saat pilkada putaran kedua DKI Jakarta. ‘’Saya pikir tidak perlu untuk ada pengerahan massa sampai ke Jakarta karena mekanisme pemilu sudah ada, apalagi di Jakarta ini, ada Bawaslu, saksi-saksi kemudian ada pengamat independen, ada media, semua ada,’’ kata Tito di Istana Merdeka, Jakarta, Senin kemarin. Hal. 19 Penegakan Hukum

Bali Post/rtr

Pelatih Barcelona Luis Enrique.

Liga Champions

Tipis, Peluang Barca Lolos

ASOSIASI Sepak Bola Eropa (UEFA) memprediksi peluang Barcelona lolos ke babak empat besar Liga Champions Eropa (UCL) 2016-2017 hanya sekitar lima persen setelah kalah 3-0 dari Juventus di leg pertama perempatfinal. ‘’Peluang Juventus, sebagai tim tandang di leg kedua, lolos ke babak selanjutnya adalah 94,4 persen,’’ tulis UEFA dalam laman resmi yang dikutip Antara di Jakarta, Senin (17/4) kemarin. Hal. 19 Liga Eropa

Bebas Visa Harus Untungkan Indonesia

Jakarta (Bali Post) DPR mendukung upaya pemerintah mengkaji pemberian bebas visa kepada sejumlah negara yang dianggap tidak menguntungkan bagi Indonesia. Pemerintah diminta lebih selektif dalam memberikan kebijakan bebas visa kepada beberapa negara penerima. Penegasan tersebut mengemuka dalam rapat dengar pendapat Komisi I DPR dengan Dirjen Protokol dan Konsuler Kemenlu, Dirjen Imigrasi Kemenkum HAM, serta Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Mancanegara Kemenpar di Ruang Komisi I DPR, Gedung DPR Jakarta, Senin (17/4) kemarin. Wakil Ketua Komisi I DPR Hanafi Rais mengusulkan agar bebas visa lebih efektif, pemerintah Indonesia harus mampu berhubungan baik dengan negara-negara maju dalam menjalin kerja sama. Hal. 19 Warga Asing

Bali Post/ant

BERBINCANG - Presiden Joko Widodo didampingi Wapres Jusuf Kalla berbincang bersama Menkopolhukam Wiranto, Kepala BIN Budi Gunawan, Panglima TNI Gatot Nurmantyo dan Kapolri Tito Karnavian, Senin (17/4) kemarin.

Kasus E-KTP

Ketua Tim Teknis Akui Terima Uang Jakarta (Bali Post) – Ketua Tim Teknis Pengadaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Husni Fahmi mengakui menerima uang 20 ribu dolar AS dari salah satu pemasok produk pengadaan KTP elektronik (e-KTP). ‘’Pembiayaan untuk keynote speaker dalam Biometric Concorcium Conference di Florida, Amerika Serikat, dari Johanes Marliem. Saat itu dia (Johanes) sudah jadi pemasok L-1 di proyek e-KTP karena konferensi berlangsung pada September 2012,’’ kata Husni dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (17/4) kemarin. Husni menjadi saksi untuk dua terdakwa yaitu mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Irman dan mantan Direktur Pengelolaan In-

formasi Administrasi Kependudukan (PIAK) pada Dukcapil Kemendagri Sugiharto. Dalam dakwaan disebutkan bahwa Husni Fahmi selaku Staf Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi mendapatkan sejumlah 150 ribu dolar AS dan Rp 30 juta dari proyek e-KTP. Husni adalah ketua tim teknis yang membawahi lima anak buah, sedangkan Johanes Marliem adalah penyedia produk Automated Finger Print Identification System (AFIS) merek L-1. ‘’Saya mendapat undangan lewat email dari Kemendagri, tapi ternyata Johanes Marliem adalah salah satu sponsor dalam acara itu,’’ tambah Husni. Husni menjelaskan dirinya mendapatkan uang 20 ribu dolar AS dari anggota timnya, Tri Sampurno saat di pesawat menuju ke AS. Ia lalu mem-

bagi uang itu 10 ribu untuk dirinya dan 10 ribu dolar AS untuk Tri. ‘’Kata beliau, honor sebagai keynote speaker, dan pembicara workshop, yang menyediakan pesawat dan hotel juga Johanes Marliem. Kami berangkat Minggu, pulang Senin, jadi 9 hari di sana,’’ ungkap Husni. Selanjutnya, Husni yang dilantik pada 10 Februari 2011 sebagai ketua tim teknis itu juga mengungkapkan sejumlah keganjilan dalam pengadaan eKTP. Misalnya sudah ada demo produk dari Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) sejak 2010 padahal Husni mendapat SK sebagai ketua tim teknis pada 11 Februari 2011. ‘’Bagaimana bisa ada demo produk di PNRI pada akhir 2010 padahal anggarannya saja belum diketok?’’ tanya jaksa penuntut umum KPK Abdul Basir. Hal. 19 Tidak Memenuhi

Bali Post/ant

SAKSI - Ketua Tim Teknis Proyek KTP Elektronik Husni Fahmi saat bersaksi di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (17/4) kemarin.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.