Edisi 16 September 2017 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

16 HALAMAN NOMOR 156 TAHUN KE 13

Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantbnews@gmail.com

SABTU, 16 SEPTEMBER 2017

Pengemban Pengamal Pancasila

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Sukses Konferensi Nasional PRBBK XIII

BPBD NTB Agendakan Konferensi Tingkat Provinsi Tahun 2018 Mataram (Suara NTB) Penyelenggaraan Konferensi Nasional Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas (PRBBK) XIII tahun 2017, menjadi catatan penting untuk langkah strategis mengurangi bahkan meniadakan dampak bencana alam. Rekomendasi yang lahir dari konferensi itu,akan diadopsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB dengan rencana menyelenggarakan konferensi tahun 2018. ‘’Rencana tahun 2018 kami akan melakukan kegiatan konferensi tingkat provinsi, temanya masih terkait pengurangan risiko bencana,’’ kata Kepala BPBD NTB, Ir. H. Mohamad Rum, MT kepada Suara NTB, Jumat (15/9) kemarin. Konferensi tingkat provinsi pada dasarnya tindaklanjut dari konferensi nasional yang sudah berhasil

terselenggara Senin (12/9) sampai Kamis (14/9) sebelum-

nya di LPMP NTB. Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ist)

TUTUP - Penutupan konferensi nasional PRBBK XIII oleh Wagub NTB H. Muh. Amin di Mataram.

Pasok Air Bersih

Dua Bulan ke Depan Pemprov Kerahkan Seluruh Armada

Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB melalui Dinas Sosial (Disos), terus memaksimalkan seluruh armada mobil tangki yang ada untuk mendistribusikan air bersih ke daerah-daerah yang kekeringan selama dua bulan ke depan.

Disos tak memungkiri, banyak masyarakat yang membeli air bahkan hingga harga Rp 500 ribu per tangki dengan kapasitas 5.000 liter sebelum datang bantuan dari pemerintah daerah. ‘’Memang ada masyarakat yang jual air di sana (Lombok Timur). Itu harganya Rp 300 – 500 ribu per tangki. Satu

tangki yang berisi 5.000 liter itu. Tapi itu ndak bisa kita larang juga,” kata Kepala Disos NTB, H. Ahsanul Khalik,

S.Sos dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (15/9) siang kemarin.

Masyarakat yang berada di daerah kekeringan seperti Jerowaru, kata Khalik, bukan hanya membeli air dengan harga Rp 150 – 300 ribu per tangki. Tetapi harga air bersih per tangki yang dijual para pengusaha air di sana mencapai Rp 300 – 500 ribu per tangki.

Ia mengatakan, Disos NTB sejak bulan Mei hingga saat ini sudah me-

masok air bersih ke wilayah Kecamatan Jerowaru Lombok Timur. Disos menerjunkan seluruh armada yang dimiliki, sebanyak 6 mobil tangki kapasitas 5.000 liter.

Ditegaskan, pihaknya bukan saat ini saja melakukan dropping air bersih tetapi sudah berlangsung lima bulan terakhir. “Bahkan bulan puasa itu full kita di Kecamatan Jerowaru itu dropping air bersih,” ucapnya.

Bersambung ke hal 15

TO K O H Benahi BPR Sumbawa

KO M E N TTAA R

(Suara NTB/nas)

Harus Persetujuan Mendagri KEMENTERIAN Dalam Negeri (Kemendagri) akan memperkuat kelembagaan Inspektorat provinsi dan kabupaten/kota. Untuk memastikan independensi Inspektorat dalam mengawasi penyimpangan yang dilakukan kepala daerah, Kepala Inspektorat Provinsi nantinya akan diangkat setelah ada persetujuan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Begitu juga untuk pengangkatan Kepala Inspektorat kabupaten/ kota, harus ada persetujuan dari gubernur.

Bersambung ke hal 15 Sri Wahyuningsih

Mutasi Ditreskrimsus Sisakan Tunggakan Kasus

Mencari Motif Penembakan Polisi di Bima MESKI sudah menginterogasi enam saksi, bahkan Densus 88 Anti Teror sudah dikerahkan, tetapi pelaku penembakan di Bima belum dapat ditangkap lima hari setelah kejadian.

Anggota kepolisian diperintahkan untuk meningkatkan kewaspadaan, baik personel di lapangan maupun penjagaan markas komando. ‘’Perintah dari pimpinan, lebih waspada perorangan dan waspada mako, Bersambung ke hal 15

Imam Margono

Mataram (Suara NTB) Penyidikan kasus korupsi di Ditreskrimsus Polda NTB sebagian masih bergulir. Di luar masih ada yang naik ke tahap penyidikan, sebagian terindikasi stagnan karena belum ada perkembangan.

Sebagaimana diketahui, gelombang mutasi bergulir di lingkup Polda NTB. Beradasarkan Surat Telegram Rahasia (STR) Kapolri Nomor :ST/ 2159/IX/2017 tanggal 9 September 2017.

Beberapa jabatan Pejabat Utama (PJU) Polda

NTB bergeser. Salah satunya posisi AKBP M. Eka Fathurrahman yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Bima.

Sementara Kapolres Bima akan dijabat oleh AKBP Bagus Satriyo Wibowo yang sebelumnya menjabat sebagai Kasubdit III Ditreskrimsus Polda NTB. Posisi yang ditinggalkan AKBP Bagus Satrio Wibowo saat ini masih lowong.

Pergantian posisi jabatan Subdit III Tipikor ini cukup menjadi sorotan.

Pasalnya saat ini sedang hangat penanganan kasus K2 Dompu. Sehingga praktis, ketika dimutasi, Bagus Satrio Wibowo, meninggalkan pekerjaan rumah (PR) Bersambung ke hal 15

Temui Sekda NTB

Bupati Sumbawa Sebut Ada Miskomunikasi Soal Merger BPR NTB Mataram (Suara NTB) Bupati Sumbawa, H. Husni Djibril, B.Sc menyatakan, ada miskomunikasi antara Pemkab dengan Pemprov terkait dengan merger atau konsolidasi PD. BPR menjadi PT. Bank BPR NTB. Sehingga seolah-olah Pemkab Sumbawa tidak setuju dengan merger BPR tersebut.

Hal tersebut dikatakan Husni dikonfirmasi usai bertemu Sekda NTB, Ir. H. Rosiady H. Sayuti, M.Sc, Ph.D di ruang kerjanya, Jumat (15/

9) siang kemarin. Sebelum bertemu Sekda, Husni menyatakan telah bertemu gubernur.

“Selama ini ada komunikasikomunikasi yang tidak nyambung maka saya datang ke Pak Sekda, sebelumnya ketemu Pak Gubernur,” katanya.

Ia menegaskan, bukan persoalan setuju atau tidak setuju dengan merger BPR NTB tersebut. Ia mengatakan semua kabupaten/kota sepakat dengan merger Bank Perkreditan Rakyat milik Pemda tersebut. ‘’Tapi memang ada

miskomunikasi yang terbangun selama ini. Maka kemudian kita ketemu. Alhamdulillah selesai,’’ ucapnya.

Husni menambahkan, apa yang buntu selama ini sudah dibicarakan. Sehingga dite-

mukan jalan keluarnya. Ia mengaku belum menandatangani persetujuan merger BPR tersebut. Baginya, tandatangan persetujuan bahwa Sumbawa setuju merger BPR tidak penting sekarang ini.

Bersambung ke hal 15

’’

Selama ini ada komunikasikomunikasi yang tidak nyambung maka saya datang ke Pak Sekda, sebelumnya ketemu Pak Gubernur.

H. Husni Djibril

(Suara NTB/nas)

(Suara NTB/dok)

(Suara NTB/bul)

TEMBAKAU - Panen tembakau sudah mulai. Ada kekhawatiran harga jual ''emas hijau'' ini anjlok. Tampak sejumlah buruh sedang memillah tembakau virginia kering yang akan dijual ke perusahaan mitra.

(Suara NTB/dok)

SEKDA NTB, Ir. H. Rosiady H. Sayuti, M.Sc, Ph.D menyatakan Pemkab Sumbawa sudah setuju dengan rencana merger atau konsolidasi PT. Bank BPR NTB. Kepastian mengenai persetujuan itu setelah dilakukan pertemuan dengan Bupati Sumbawa, H. Husni Djibril, B.Sc di ruang kerjanya, Jumat (15/ 9) siang kemarin.

Namun, persetujuan Bupati Sumbawa itu, kata Sekda dengan adanya permintaan supaya Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi membenahi PD. BPR Sumbawa.

Bersambung H. Rosiady H. Sayuti ke hal 15

SUARA MATARAM

Halaman 2

(Suara NTB/cem)

SUARA NTB Sabtu, 16 September 2017

BERUBAH STATUS - Shopping Center di depan eks RSUD NTB Kelurahan Pejanggik, Mataram, yang diduga telah beralih status jadi hak milik.

Perjuangkan Jembatan untuk Gatep Indah ANGGOTA DPRD Kota Mataram dari dapil Ampenan, Fuad Sofian Bamasaq, SH., angkat bicara soal ‘’terisolirnya’’ masyarakat Gatep Indah Ampenan, karena akses jalan yang masih menggunakan jembatan bambu. ‘’Pada dasarnya kita bukan apatis tentang jembatan yang ada di Gatep. Cuma yang perlu kita ketahui, supaya tidak tumpang tindih nanti program kami sama eksekutif,’’ katanya kepada Suara NTB di DPRD Kota Mataram, Jumat (15/9).

Sebab, eksekutif sedang gencar-gencarnya menggarap jalan lingkungan. ‘’Kami berpikir mungkin saja sudah digarap oleh Pemkot Mataram. Jadi kami melakukan pembangunan fisik yang lain yang juga emergency,’’ ujarnya. Kalau memang jembatan sangat dibutuhkan oleh masyarakat Gatep, diharapkan Pemkot Mataram mengalokasikan anggaran untuk membangun jembatan di sana.

Proyek fisik di masyarakat, tidak bisa serta merta mengandalkan program aspirasi. ‘’Karena program aspirasi kami kan terbatas,’’ sebutnya. Politisi PDI Perjuangan ini mengaku baru mengetahui masih ada akses jalan menggunakan jembatan bambu. ‘’Jadi kita tidak tahu kalau masyarakat tidak memberikan kita informasi,’’ imbuhnya.

Apalagi masyarakat Gatep Indah sangat bergantung dari keberadaan jembatan itu.

Paling tidak, keberadaan jembatan itu dapat membantu memperlancar akses perekonomian masyarakat setempat. ‘’Sehingga semua bisa cepat, masalah ekonomi, kesehatan, silaturahmi,’’ ucapnya. Kalau memang pemerintah belum menggarap jembatan itu, bisa saja penanganannya menggunakan program aspirasi. Namun demikian, Fuad ingin melihat dulu, apakah dimungkinkan dari segi regulasi penanganan jembatan itu menggunakan program aspirasi. ‘’Kalau itu ada aturannya, kenapa tidak. Toh itu untuk kesejahteraan masyarakat,’’ cetusnya. Fuad membantah kalau dirinya dikatakan tidak terlalu memperhatikan Gatep Indah, walaupun berada dalam Kecamatan Ampenan. ‘’Justru di mana daerah yang bukan kantong suara saya, saya harus melakukan hal yang sama dengan yang saya lakukan untuk masyarakat di kantong suara saya. Ndak boleh dibedakan.

Karena ruang lingkup kerja saya Mataram,’’ terangnya.

Fuad tidak menyangkal bahwa selama ini sebagian besar program aspirasi miliknya diarahkan untuk masyarakat pesisir. ‘’Karena sepanjang pengamatan saya, bahwa selama saya membantu masyarakat, saya tahu betul titik-titik lemahnya di sana,’’ katanya. Namun begitu, ia siap memperjuangkan jembatan untuk masyarakat Gatep Indah. (fit)

(Suara NTB/dok)

Fuad Sofian Bamasaq

Dugaan Penjualan Aset ’’Shopping Center’’

Tim Mulai Kumpulkan Bukti Sertifikat Mataram (Suara NTB) Tim penelusuran aset Pemkot Mataram mulai mengumpulkan bukti sertifikat terhadap dugaan penjualan aset shopping center di depan eks RSUP NTB Kelurahan Pejanggik. Nantinya tim akan memverifikasi kembali sertifikat yang dipegang oleh pedagang dengan data - data dimiliki oleh Badan Keuangan Daerah (dulu, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah).

“Kita ini baru mengumpulkan dokumen saja. Baru kemudian diverifikasi,” kata Anggota Tim Penelusuran Aset Kota Mataram, H. Mahsar Malacca. Menurutnya, tidak menutup kemungkinan pemilik sertifikat itu akan dikonfrontir mengenai kepemilikan sertifikat itu. Aset sebelumnya milik Pemkab Lombok Barat kemudian diserahkan ke Pemkot Mataram sama sekali tidak pernah dijual.

Kepastian pemanggilan pemilik sertifikat sambungnya,

tergantung hasil keputusan tim bersama Badan Keuangan Daerah. “Tidak mustahil seperti itu. Iya atau tidak nanti setelah rapat,” jawabnya.

Penelusuran tim menemukan indikasi hak guna bangunan (HGB) aset shopping center beralih status jadi hak milik. Mahsar Malaka belum berani menyimpulkan lebih jauh karena akan dibahas bersama tim dan perlu verifikasi data. “Iya, memang ada hak milik juga,” ucapnya.

Shopping center (pusat per-

belanjaan) di Pejanggik itu awalnya pasar tradisional yang merupakan aset Pemkab Lobar. Kemudian diserahkan pasca terbentuknya Kota Mataram. Sayangnya, Pemkab Lobar belum menyertifikatkan lahan tersebut.

Kepala Baznas Kota Mataram ini membantah jika tim lamban bekerja. Tim baru memulai mencari dokumen shopping center itu karena harus menyelesaikan persoalan aset lainnya. “Satu persatu kita selesaikan seperti

”

Penelusuran tim menemukan indikasi hak guna bangunan (HGB) aset shopping center beralih status jadi hak milik.

H. Mahsar Malacca aset di Pasar Cakra sudah selesai. Ndak bisa semuanya kita kerjakan,” pungkasnya. (cem)

Pengisian Jabatan Lowong

Pemkot Segera Bentuk Pansel

Mataram (Suara NTB) Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh memerintahkan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) untuk segera membentuk tim panitia seleksi. Pembentukan tim pansel itu dinilai mendesak karena dua jabatan yaitu Dukcapil dan Dinas Sosial lowong. “Pak Wali memerintahkan saya untuk segera menyiapkan pansel,” kata Sekda Kota Mataram, Ir. H. Effendi Eko Saswito, Jumat.

Kemungkinan kata Sekda, perintah pejabat pembina kepegawaian dinilai mendesak maka tim pansel tidak akan berubah.

Dari penilaian kinerja pansel yang terdiri dari Dr. MA. Muazzar Habibi, Dr. Iwan Harsono, dan Drs. H. Djaswad bekerja secara profesional. “Sifatnya segera kemungkinan pansel itu kita gunakan lagi,” kata Eko. Dia menjelaskan, seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama SEGERA DIRELOKASI - Lapak PKL di eks Pelabuhan Ampenan. Sabtu hari ini merupakan (JPTP) akan dilakukan secara terbuka. Beberapa daerah di batas terakhir bagi para PKL ini untuk membongkar lapaknya, untuk kemudian direlokasi NTB akan diundang untuk memberikan kesempatan untuk mendaftar. Termasuk bilamana ada pejabat Pemprov NTB yang ke tempat yang telah disediakan. ingin ikut pansel. Sekda menegaskan, tidak ada by design alias settingan penunjukan pejabat eselon II nantinya. Bahkan, dalam pelaksanaan tidak ada rekayasa sedikitpun. “Silakan dibandingkan dengan daerah lain. Teman - teman media kan bisa saksikan progres,” tuturnya.

Pasca pelaksanaannya tim akan menyodorkan tiga nama ke kepala daerah. Kepala daerah memiliki hak prerogatif untuk meMataram (Suara NTB) tahui detail jumlah anggaran siap kapan pun dipindah jika milih satu dari tiga pejabat. Artinya, tidak ada unsur like and pemerintah mulai mengerja- dislike (suka dan tidak suka). Eko mencontohkan, penunjukan pePemkot Mataram memberi- penataan lapak tersebut. jabat oleh Walikota dinilai sangat tepat. Ini dilihat dari prestasi kan batas waktu terakhir Menurutnya, tidak ada peda- kan proyek tersebut.

Sedikitnya, 47 pedagang prestasi ditorehkan saat ini. “Coba lihat sudah bera(deadline) kepada pedagang kre- gang yang menolak direlokasi. atif lapangan (PKL) di eks Pel- Jauh hari telah disosialisasi- yang akan dipindah lokasinya pa prestasi kita peroleh,” pungkasnya.

Dikonfirmasi terpisah, Pelaksana abuhan Ampenan agar segera kan oleh lurah dan camat. Oleh tidak jauh dari tempat semudirelokasi hingga Sabtu (16/9) karenanya, pedagang di-dead- la. “Cuma mundur sedikit saja Harian (Plh) Kepala Badan Kepehari ini. Mengingat proyek pe- line pindah hingga Sabtu (16/9) di belakang taman,” tuturnya. gawaian dan Pengembangan Dikatakan, eks Pelabuhan Sumber Daya Manusia (BKPSnataan lapak akan dimulai hari ini. “Sekarang ini mungkin Senin (25/9) pekan depan. sudah mulai mereka dipindah,” Ampenan telah menjadi desti- DM) Kota Mataram, Taufik nasi favorit bagi masyarakat. Priyono mengaku tengah memperRelokasi pedagang kata cetusnya.

Sekda Kota Mataram, Ir. H. Eko menjelaskan, pena- Oleh karena itu, pemerintah siapkan surat usulan pemberhenEffendi Eko Saswito, sebenarn- taan eks Pelabuhan Ampenan harus memikirkan sarana dan tian Kadis Dukcapil Kota ya tidak ada masalah. Dan, karena bagian destinasi wisa- prasarana sehingga dimulai Mataram ke Kementerian Dalam sebenarnya keinginan itu sudah ta dan tempat rekreasi ber- dengan penataan PKL. Pena- Negeri (Kemendagri) melalui lama akan dilakukan tetapi main masyarakat. Keberaga- taan ini menurutnya, penting Gubernur. Karena yang terkendala adanya kegiatan. man etnis tinggal di Ampen- agar lebih rapi, memiliki kon- bersangkutan telah berhalangan tetap. Setelah “Prinsipnya sih tidak ada an jadi modal mengembang- sep, dan tertata secara apik.

Sebab, Ampenan sebagai usulan diterima masalah. Sempat tertunda kan wisata kuliner. Keterkarena ada beberapa kegiatan paduan itu nantinya menjadi kota tua, kawasan ekonomi, nantinya ada SK dan budaya perlu terintegrasi pemberhentian yang saja,” kata Eko, Jumat (15/9). ciri khas di Kota Mataram.

Penataan lapak di eks PelCamat Ampenan, Zarkasy yang nantinya keuntungan se- kemudian dilakuabuhan Ampenan kerjasama sebelumnya menjelaskan, pe- cara ekonomi bisa dirasakan kan pengisian dengan Dinas Pariwisata dan nataan lapak di eks Pelabu- oleh pedagang dari tingkat baik lewat Dinas Perdagangan NTB ser- han Ampenan sebelumnya kunjungan wisatawan. “Kita mutasi entah ta Dinas Perdagangan Kota tertunda direlokasi. Padahal, ingin Chinese dan Arabian melalui Mataram. Eko mengaku ke- pendataan termasuk lapak food. Tidak seperti sekarang pansel atau mungkinan ada sharing ang- telah disediakan. Akan tetapi ini monoton. Semua jual kopi rotasi.

Effendi Eko Saswito (cem) garan, tetapi ia tidak menge- pada prinsipnya, pedagang dan es,” kritiknya. (cem)

Hari Ini Batas Waktu Terakhir Relokasi PKL Eks Pelabuhan Ampenan

Investor Belum Serius Kelola Aset Pemkot Mataram Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram secara terbuka memberikan peluang bagi investor untuk mengelola sejumlah aset di Kota Mataram.

Seperti, Mataram Water Park (MWP), Taman Wisata Loang Baloq, dan lain sebagainya.

Sayangnya, belum ada investor yang serius melakukan hal itu.

“Kita kan buka semua. Dan, ini kan konkretnya belum ada.

Ada yang menawarkan, ada yang berwacana. Padahal,

kita berikan kesempatan,” kata Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana baru - baru ini.

Jika peluang itu telah dibuka dan pada akhirnya tidak ada yang berminat. Pemkot Mataram akan mengelola sendiri aset tersebut. Mohan yakin dari sisi anggaran mampu untuk melakukan itu. Tetapi memang perlu satu per satu diselesaikan. “Kita mampu kok mengelola itu,” tegasnya.

Belum disentuhnya MWP, Mohan beralasan karena masih memberikan peluang bagi investor. Yang diharapkan mau mengelola kolam renang berada di areal Taman Udayana.

Seperti diketahui, kawasan Loang Baloq dan MWP tengah dilirik oleh beberapa investor.

Telah dilakukan pembahasan internal untuk wacana pengembangan kedepan. Untuk TWLB enam investor kembali mengajukan diri. Kini, investor itu tengah melakukan kajian feasibility study. Sementara, MWP sekitar dua investor telah mengajukan proposal kerjasama.

Kepala Dinas Pariwisata Kota Mataram, Drs. H. Abdul Latief Najib dikonfirmasi sebelumnya mengaku, ada beberapa investor telah membuka komunikasi untuk mengelola Taman Wisata Loang Baloq.

Tetapi, ia tidak hanya menerima niatan dalam pembicaraan.

Tentu sejauh mana keseriusan dalam mengelola dengan pengajuan secara tertulis yang selanjutnya akan minta di eks-

pose. “Jangan sampai kita beri kelola kemudian semau - maunnya,” ujarnya, Kamis (7/9).

Latief berharap, investor paling tidak mensurvei dulu. Sebab,

prinsip kerjasama ini paling tidak saling menguntungkan. Artinya, tidak cukup hanya semangat saja untuk mengelola, tetapi harus disertai keinginan kuat. (cem)

(Suara NTB/dok)

PEDAGANG di eks Pelabuhan Ampenan mulai memindahkan barang - barang milik mereka. Sebab, Pemkot Mataram telah memberikan batas waktu (deadline) untuk segera pindah di lokasi yang tidak jauh dari tempat sebelumnya. Setidaknya, ada 47 pedagang akan mencabut undi untuk menempati lapak baru. Pola itu digunakan agar tidak ada kesan negatif dan mengedepankan prinsip keadilan.

“Hari ini mulai diundi. Siapa - siapa pedagang yang dapat lapak. Kan ada posisi di depan dan belakang biar warga tidak komplain,” kata Lurah Bintaro, H.L. Mukhsin ditemui, Jumat (15/9).

Lapak berupa tenda merupakan bantuan Dinas Perdagangan Kota Mataram. Mukhsin menjelaskan, setelah penataan rampung pedagang akan kembali menempati lapak semula. Tetapi bangunan lapak itu tidak seperti sebelum dibongkar. “Modelnya kan bertingkat, tidak seperti sekarang ini,” tuturnya.

Mukhsin memiliki pandangan bahwa eks Pelabuhan Ampenan yang telah menjadi destinasi wisata memiliki potensi besar untuk dikembangkan kedepannya. Keterpaduan dengan Ampenan Kota Tua ini akan jadi ciri khas dibandingkan daerah lainnya. Keberagamaan etnis seperti Cina, Melayu, Arab, dan Sasak sendiri menunjukkan keberagamaan dan semangat saling menjaga satu sama lain.

Keberagaman itu jadi potensi patut dikembangkan seperti negara maju lainnya. Terutama sajian kuliner yang dapat memanjakan lidah wisatawan. Dari sisi aspek ekonomi kata dia, jelas berdampak besar terhadap peningkatan pendapatan. Kedua, pemerintah diuntungkan dengan tingkat kunjungan wisatawan. “Selanjutnya, PAD juga bisa bertambah,” terangnya.

Di satu sisi kata dia, masyarakat sebagai objek pemberdayaan harus mendukung program pemerintah. Kebijakan kepala daerah itu demi kepentingan kemaslahatan. Tidak mungkin kata lurah yang akan pensiun 31 Desember mendatang ini, pemerintah merugikan masyarakatnya sendiri.

Oleh karena itu, butuh sinergitas tidak saja pemerintah dengan pelaku usaha, tetapi pemerintah dengan masyarakat juga sangat menunjang keberlangsungan program. “Kalau sudah sama - sama enak bisa jalan terus program,” cetusnya.

Mukhsin mengharapkan, pasca penataan nanti eks Pelabuhan Ampenan bisa jadi primadona wisatawan, sehingga menunjang kesejahtraan warga setempat serta membuka peluang lapangan pekerjaan. (cem) H.L. Mukhsin

(Suara NTB/dok)

(Suara NTB/cem)

Undian untuk Lapak Baru

SUARA NTB Sabtu, 16 September 2017

Perbankan Harus Turun ke Desa ANGGOTA Komisi XI DPR-RI asal NTB, H. Wilgo Zainar, SE, MBA meminta pebankan menyambangi peluang-peluang ekonomi rakyat di setiap desa. Menyusul temuan sentra produksi kopi dan cokelat di Kabupaten Lombok Utara yang belum tersentuh perbankan sama sekali.

Anggota Badan Anggaran di Senayan ini secara kebetulan menyampaikanya pada kegiatan program Aksi Pangan yang dilaksanakan di Kantor Camat Pringgarata, H. Wilgo Zainar Lombok Tengah. H. Wilgo mengatakan baru-baru ini melakukan kunjungan ke Lombok Utara. Bersama Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian RI, dicanangkan sentra kopi dan cokelat.

Masyarakat setempat sudah melakukan hilirisasi produk, dengan pengemasan produk yang cukup baik dan telah di pasarkan secara luas. Ada juga sentra produksi kopi 77 di Genggelang, Lombok Utara. Mantan Ketua DPD Partai Gerindra ini mengungkapkan justru tak ada perbankan yang menyentuhnya. Padahal, masyarakat setempat sudah memproduksi kopi robusta, tanpa bahan pengawet, tanpa gula, tanpa susu, bahkan sistem budidayanya menggunakan organik (tanpa pupuk kimia dan pestisida).

“Karena itu kita berharap perbakan melihat turun ke desadesa, lihat peluang-peluang ekonomi rakyat, perbankan tidak hanya duduk di kantor-kantor ber AC, tetapi harus turun ke masyarakat, lihat potensi-potensi itu, perbankan bukan rentenir, perbankan adalah penggerak ekonomi rakyat. Karena itu kami berharap KUR (Kredit Usaha Rakyat) bisa menggeakkan ekonomi rakyat,” serunya.

NTB adalah salah satu destinasi wisata favorit dan menjadi ikon pariwisata Indonesia. Ada ribuan kamar hotel yang tersedia. Harapannya ketersediaan kamar hotel tersebut disuplay oleh petani lokal.

Sebab ironis, buah salak saja, harus mendatangkan dari Karang Asem, Bali. Di Gili Trawangan, 2.000 kamar hotel tersedia. Jika dalam satu kamar membutuhkan 3 buah salak, maka setiap harinya harus tersedia 6.000 buah salak.

“Belum telurnya, belum ikannya, maka industri pariwisata harus didukung oleh sektor-sektor penunjang lainnya, pertanian, perkebunan, kelautan perikanan dan peternakan. Karena itulah fasilitas perbankan, dalam bentuk KUR ini sangat menunjang aktivitas perekonomian rakyat,” imbuhnya. (bul)

EKONOMI DAN BISNIS

Merosot, Pengiriman Beras NTB ke Luar Daerah Mataram (Suara NTB) Tahun ini beras yang diantarpulaukan menurun drastis dari keadaan tahun lalu. Bahkan kuantitas beras yang dikirim ke luar daerah jauh merosot, baru tercatat hanya 3,3 ribu ton sejak Januari 2017 ini.

Tahun lalu, beras dari NTB dikeluarkan secara massif, menembus angka 500 ribu ton, berdasarkan catatan tim pemantau di pelabuhan. Tahun ini keadaannya sangat berbeda, pengusaha beras sepertinya tiarap menyeberangkan beras ke luar NTB. “Kebijakan gubernur melalui Perum Bulog dalam melaksanakan kegiatan Sergap untuk mengamankan stok nampaknya cukup efektif. Tahun lalu beras yang dikirim sampai 500 ribu ton,” kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB, Ir. Hj. Budi Septiani melalui Kepala Bidang Distirbusi dan Cadangan Pangan, Nina Yulaida, M. Kes. Januari Hingga Juli 2017 ini secara rinci sebanyak 3.344,37 ton beras yang dikirim keluar daerah melalui Bandara M. Kaharuddin Sumbawa, Pelabuhan laut Sape Bima, Pelabuhan Laut Bima, dan Pelabuhan laut Badas, Kabupaten Sumbawa. Dengan daerah tujuan Banjarmasin, Banyuwangi, Cirebon, Probolinggo, Semarang, Surabaya, Waingapu, Ende, Marpokot, Labuan Bajo, Jakarta, Ma-

diun dan Kediri. Melihat kondisi ini, stok dan harga beras di dalam daerah relatif terkendali, di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.

Nina mengatakan, ketersediaan stok beras berdasarkan data ketersediaan pangan di Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB hingga Juli 2017 ini, stok beras tersedia 774.166 ton. Dengan rincian 57.345 ton stok yang dimiliki oleh Perum Bulog, Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) sebanyak 552 ton dan sisanya tersebar di lumbung-lumbung pangan masyarakat. Ketersediaan stok beras ini disebut mampu mencukupi kebutuhan hingga 15,98 bulan ke depan.

Demikian juga untuk gabah, selama tahun 2017 ini, tercatat hanya 60 ton yang diboyong ke luar NTB melalui pelabuhan laut Bima, tujuan pengirimannya Waingapu, Nusa Tenggara Timur. Karena itulah, Nina menegaskan, masyarakat tak perlu khawatir soal ketersediaan stok pangan di dalam daerah.

Kepala Divisi Regional Perum Bu-

(Suara NTB/bul)

Beras di Gudang Bulog log Wilayah NTB, Achmad Ma‘mun juga menegaskan, harga beras di NTB relatif stabil dibandingkan harga beras di daerah lain. Karena itu pemerintah mempertahankannya dengan mempersiapkan stok yang mencukupi sebagai antisipasi sewaktu-waktu.

Ketersediaan stok beras di Bulog saat ini sudah mencapai 60.000-an ton. Cukup untuk sembilan bulan ke

(Suara NTB/bul)

GAJAH - Gajah menjadi salah satu hewan langka yang menjadi koleksi Lombok Elephant Park

depan memenuhi kebutuhan dalam daerah. Dengan serapan perhari sebanyak 200 ton, NTB menjadi daerah dengan serapan beras paling tinggi di Indonesia.

Bahkan NTB berpeluang mengirim lagi beras ke provinsi tetangga, mengingat ketersediaan stok yang sangat mencukupi seperti yang disebutkan. (bul)

Triwulan IV

Ekonomi NTB Diselamatkan Konsumsi Rumah Tangga

Rp 30 Miliar Diinvestasikan untuk Kebun Binatang di KLU Mataram (Suara NTB) Satu persatu investor lokal tampil untuk menggarap potensi bisnis ikutan pariwisata di Lombok. Lombok Elephant Park adalah salah satu perusahaan lokal yang berani tampil dan menginvestasikan Rp 30 miliar untuk sekedar menyiapkan wahana wisata baru, kebun binatang.

Elephant Park mulai dibuka belum lama ini, dan direncanakan akan launching pada 2018 mendatang. Wahana ini disiapkan untuk menggairahkan pariwisata NTB menggerakkan sebaran wisatawan yang berkunjung ke provinsi ini. Presiden Direktur Lombok Elephan Park, Ketut Suadika, didampingi Direktur Lombok Elephant Park, Fellicia Suadika mengatakan, kebun binatang yang dibangun di atas lahan seluas 3,6 hektar di Sire, Sigar Penjalin, Lombok Utara berangkat dari keprihatinan atas banyaknya kunjungan wisatawan yang setiap hari melenggang ke Gili Trawangan dan gili-gili sekitarnya.

Sayangnya, wisatawan yang datang dari berbagai negara asal itu, hanya diam dan menikmati panorama pantai tiga gili. Wisatawan-wisatawan tersebut justru tak menyebar secara maksimal ke sentra-sentra pariwisata lainnya yang ada di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa.

“Mereka (wisawatan) datang ke Gili Trawangan, berdiam di situ, lalu nyeberang balik lagi. Mungkin karena belum ada yang spesial yang membuat mereka beranjak dari Gili Trawangan. Karena itulah, kami memberanikan diri menyiapkan wahana baru yang belum ada di sini,” demikian Ketut, saat menerima kunjungan kerjasama Lombok Taksi (Blue Bird) Jumat (15/9) kemarin.

Investasi sebesar Rp 30 miliar yang ditanamkan untuk membangun Lombok Elephant Park, diharapkan akan berefek daya ungkit sebaran wisawatan, sehingga sektor-sektor ekonomi pendukung pariwisata di NTB ini akan lebih bergairah.

Lombok Elephant Park rencananya akan luncurkan pada Agustus 2018 mendatang. Saat ini baru 40 persen rampung dari total desain dan rencana pembangunannya. Lombok Elephant Park menyajikan 40 jenis hewan langka, dengan total 140 ekor hewan. Di dalamnya terdapat gajah, berbagai jenis burung paruh bengkok dan berjambul, reptil, kera, beruang dan kambing gunung.

Hewan-hewan eksotis tersebut didatangkan dari berbagai asal di Indonesia. Bahkan tak tanggung – tanggung, beberapa di antaranya sengaja diimpor dari Afrika, meski risikonya memakan waktu tak singkat dan biaya yang tak sedikit.

Salah satunya kuda nil mini dan kijang.

“Sebetulnya keberadaan Lombok Elephant Park ini berawal dari hobi, tapi lama kelamaan kami berpikir bagaimana agar wisatawan lebih banyak lagi datang ke Lombok,” ujarnya.

Untuk mewujudkan harapannya itu, perusahaan juga tak tanggung-tanggung merogoh kantong hingga Rp 400 juta sebulan untuk biaya makan hewan-hewan yang dipeliharanya.

Pada 2018 mendatang, investasinya akan diperbesar dengan mendatangkan koleksi hewan-hewan langka tambahan.

Misalnya, anakonda. Targetnya akan ada 80 jenis hewan dengan 400 ekor hewan koleksi. Tidak sampai di situ, ia berencana akan membuat wahana wisata hewan laut tak jauh dari Gili Trawangan. Menyiapkan berbagai jenis hewan laut, dari lumba-lumba, hiu, pari dan jenis lainnya.

“Rencananya akan dibuat sejenis kolam dengan ukuran 5 hektar. Dan itu investasi yang tidak kecil. Tetapi itu harus dilakukan untuk mendukung pariwisata NTB,” imbuhnya.

Ketut menyebut saat ini kunjungan wisatawan lokal dan mancanegara baru seribuan orang sebulan, dan mencapai 7 ribuan wisatawan pada hari-hari libur besar keagamaan. Harapannya, dengan wahana yang disiapkan akan lebih besar lagi sebaran uang wisatawan untuk sektor-sektor pendukung lainnya. (bul)

Halaman 3

(Suara NTB/bul)

KAMBING BOER - Kambing Boer Lombok diTraining Farm Puyung milik PT. Sadhana Arifnusa, pejantan yang dapat dimanfaatkan oleh petani binaannya untuk dikawinkan dengan betina milik petani.

Sadhana Arifnusa Ingin Jadikan NTB sebagai Provinsi Kambing Mataram (Suara NTB) PT. Sadhana Arifnusa (Sampoerna Group) mendorong Provinsi NTB menjadi provinsi dengan populasi kambing tertinggi di Indonesia.

Target itu paling lambat terwujud pada 2024 mendatang.

Menggalakkan gerakan peningkatan populasi kambing sudah dimulai sejak 2016 lalu, dan akan dilaksanakan selama delapan tahun ke depan untuk mencapai target yang dipatok perusahaan. Beternak kambing dilaksanakan dengan mengoptimalkan peran para petani tembakau binaan.

Menurut keterangan Kuswanto Setyabudi, Station Manajer PT. Sadhana Arifnusa, perusahaan telah membagikan satu petani tembakau mitra binaan, empat ekor kambing. Kambing-kambing tersebut dapat dibayar setelah musim panen tembakau.

Rata-rata yang dibagikan adalah betina, sementara pejantannya, perusahaan telah menyiapkan ratusan pejantan unggulan di Training Farm, Puyung Lombok Tengah, untuk dimanfaatkan oleh petani. Tahun 2018 mendatang,

JUMAT,15

perusahaan menargetkan populasi kambing di Pulau Lombok khususnya, sudah mencapai 3 juta ekor.

“Tapi untuk program ini, kita tidak membahas hanya perusahaan. Ini program yang dapat dikembangkan untuk masyarakat siapa saja yang tertarik,” ujarnya.

Kuswanto menyebut, jenis kambing yang dikembangkan adalah boer, spesies yang berkembang di Australia. Kambing boer adalah jenis kambing pedaging, karena itulah, melalui program ini akan menjadikan NTB sebagai provinsi pendukung utama swasembada daging nasional.

Megapa pilihannya kambing? Kuswanto mengatakan, pemerintah daerah punya program sejuta sapi. Investasi kambing akan lebih terjangkau di masyarakat. Perbandingannya, harganya, satu ekor sapi sama nilainya dengan empat ekor kambing.

“Modalnya sama, satu ekor kambing bisa jadi sekandang kambing dan nilai investasinya lebih cepat berkembang,” ujarnya.

Jika sepasang sapi akan menghasilkan anak satu

tahun sekali, sementara kambing dalam dua tahun dapat berkembang biak hingga tiga kali. Bahkan, satu kali kelahiran bisa menghasilkan anak lebih dari dua ekor.

Kuswanto mengatakan, bahwa budidaya tembakau Virginia kedepannya harus ditopang dengan budidaya ikutan lainnya. Dengan beternak kambing, pakan lebih mudah didapat, perusahaan sudah menggalakkan kepada petani mitra binaan penanaman pohon turi di sepanjang pematang sawahnya. Pohon turi tak terlalu mengganggu pertumbuhan tembakau, dan perlu perawatan khusus.

“Setiap tiga tahun, pohon turi sudah bisa dipanen dan dapat dijadikan bahan bakar pengeringan tembakau. Daun turi ini, selanjutnya bisa dimanfaatkan untuk pakan kambing. Konsep budidaya tembakau dan beternak yang sama-sama menguntungkan bagi petani,” imbuhnya.

Sehingga secara ekonomis, petani binaan akan mendapatkan penghasilan dari budidaya tembakau, dan beternak kambing secara bersamaan. (bul)

Mataram (Suara NTB) Perekonomian Provinsi NTB (termasuk tambang) secara keseluruhan tahun 2017 diperkirakan tumbuh lebih rendah dibandingkan tahun 2016. Melambatnya pertumbuhan tersebut disebabkan kinerja ekspor luar negeri yang masih belum pulih.

Ekspor diperkirakan mengalami kontraksi karena berkurangnya kuota ekspor tembaga terkait dengan izin ekspor yang diberikan pada tahun 2017.

Prijono Kepala Kantor Perwak(Suara NTB/bul) ilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Prijono secara resmi menyampaikan, perekonomian NTB pada triwulan IV 2017 diperkirakan akan lebih rendah dibandingkan dengan perkiraan triwulan III 2017 karena terbatasnya kuota ekspor tembaga.

Secara keseluruhan pada tahun 2017 kuota ekspor tembaga yang diberikan Kementerian ESDM juga lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2016. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi NTB tahun 2017 diperkirakan akan lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2016 pada kisaran -0,6 s.d -0,2 persen (yoy).

Perekonomian Provinsi NTB tanpa memperhitungkan sektor tambang pada triwulan IV 2017 diperkirakan meningkat dibandingkan dengan triwulan III 2017, yaitu sebesar 5,4 sampai dengan 5,8 persen (yoy).

Pertumbuhan tersebut disumbang oleh konsumsi rumah tangga, yang diperkirakan akan tumbuh meningkat seiring meningkatnya konsumsi masyarakat menjelang akhir tahun dan perayaan Maulid Nabi.

Selain itu, perkiraan meningkatnya kunjungan wisatawan pada akhir tahun berdampak pada meningkatnya beberapa sektor ekonomi utama NTB nontambang, seperti perdagangan dan transportasi sehingga mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi non tambang.

Namun demikian, pertumbuhan ekonomi Provinsi NTB tanpa memperhitungkan sektor tambang untuk keseluruhan tahun 2017 diperkirakan sedikit melambat pada kisaran 5,5 sampai dengan 5,9 persen (yoy).

Melambatnya pertumbuhan tersebut disebabkan oleh pertumbuhan investasi pada tahun 2017 yang diperkirakan tidak setinggi tahun sebelumnya dan pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang diperkirakan masih terbatas. Menurunnya pertumbuhan investasi dan terbatasnya pertumbuhan konsumsi rumah tangga tercermin dari indikator Composite Leading Indikator (CLI) untuk masing-masing komponen tersebut.

Masih menurut Prijono, investasi mulai tumbuh pada triwulan II 2017 setelah sebelumnya mengalami kontraksi.

Pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) pada triwulan II 2017 tercatat sebesar 1,33 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan I 2017 yang terkontraksi sebesar 0,52 persen (yoy).

Meski begitu, angka pertumbuhan tersebut dinilai masih lebih rendah dibandingkan dengan angka pertumbuhan pada periode yang sama tahun lalu yang tumbuh sebesar 9,32% (yoy). Tumbuhnya investasi pada triwulan II 2017 terutama didorong oleh investasi nonbangunan yang tumbuh sebesar 3,12 persen, sedangkan investasi bangunan hanya tumbuh sebesar 0,54 persen.

Perkembangan investasi bangunan yang tumbuh terbatas tersebut tercermin dari indikator penjualan semen pada triwulan II 2017, dimana angka penjualan semen pada triwulan II 2017 lebih kecil dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

Menurut data DPM-PTSP Provinsi NTB, pada triwulan II 2017 tercatat jumlah investasi yang ditanamkan melalui Penanaman Modal Asing (PMA) di Provinsi NTB mencapai Rp 155 miliar, sedangkan melalui Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mencapai Rp 2,1 triliun.

Secara agregat, nilai investasi tersebut lebih kecil dibandingkan dengan triwulan sebelumnya maupun periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Secara spesial, sebagaimana triwulan sebelumnya, mayoritas realisasi penanaman modal dilaksanakan di Kabupaten Sumbawa Barat. Hal ini kata Prijono, menunjukan bahwa aktivitas ekspansi bisnis perusahaan tambang yang berlokasi di Kabupaten Sumbawa Barat sejak triwulan lalu masih berlanjut. Penanaman modal di Sumbawa Barat tersebut mayoritas melalui PMDN dan memiliki pangsa yang sangat dominan, yaitu sekitar 90 persen dari total investasi yang direalisasikan di Provinsi NTB pada triwulan II 2017. (bul)

SUARA NTB Sabtu, 16 September 2017

Tidak Boleh Ada Utang PELAKSANAAN proyek pembangunan di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) tahun 2017 diyakini jauh lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya. Saat ini seluruh proyek yang dirancang pada APBD murni 2017 sudah tender dan sedang dalam pelaksanaan.

Demikian disampaikan Kepala Bagian Administrasi Pembangunan (Adpem) Sekretariat Daerah Kabupaten Lotim, Lalu Mulyadi. Ditemui di Selong, Jumat (15/ 9) dia menegaskan, tahun ini sudah tidak boleh lagi muncul utang jatuh tempo akibat keterlambatan pengerjaan proyek.

(Suara NTB/rus) Sub Bagian Pengendalian Lalu Mulyadi Pelaksanaan Program pada Bagian Adpem Sekretariat Daerah Kabupaten Lotim saat ini sedang dalam proses melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan proyek. Sedang disusun jadwal masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk diawasi semua item proyek yang dilaksanakan.

Pelaksanaan semua proyek, lanjutnya, di bawah kewenangan Bagian Adpem juga untuk mengawasi. Termasuk untuk mengawal, apakah sudah sesuai dengan kontrak kerja atau tidak. Termasuk apakah sudah sesuai dengan spesifikasi, gambar serta tenggat waktu yang telah dijadwalkan.

Penegasan mengenai waktu ini agar proyek itu tidak sampai lewat sampai batas waktu akhir tahun anggaran bersangkutan. Tidak saja pada proyek yang didanai dari APBD induk. Termasuk juga yang belakangan muncul dari APBD Perubahan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tambahan.

Di antara proyek yang dikerjakan tahun ini adalah pembangunan Pasar Montong Beter Sakra Barat, pembangunan Pasar Kelayu, pengaspalan di Kota Selong dan sejumlah proyek fisik lainnya.

Khusus mengenai DAK tambahan yang dibahas pada ABPD Perubahan ini pihak Bagian Adpem menungggu persetujuan untuk selanjutnya ditender. DAK tambahan senilai Rp 14 miliar ini semua diarahkan untuk pengerjaan pengaspalan jalan yang dikerjakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

Diketahui pada tahun-tahun sebelumnya, banyak proyek fisik utamanya yang terpaksa molor pengerjaannya. Akibatnya menimbulkan utang jatuh tempo bagi daerah, seperti proyek pembangunan jalan Sordang-Korleko yang molor hingga menimbulkan utang jatuh tempo miliaran rupiah dan harus ditanggung pemerintah daerah. (rus)

SUARA PULAU LOMBOK

Bupati Klaim Keberadaan Perbelanjaan Modern Tak Matikan Pedagang Lokal Tanjung (Suara NTB) Wacana Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) untuk membangun Plaza Tanjung diyakinkan tidak mematikan usaha pedagang lokal. Sebaliknya sarana perdagangan itu akan berkorelasi dengan usaha masyarakat di mana plaza akan menampung para pedagang lokal.

Hal itu disampaikan Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar, SH. MH., Jumat (15/9). Menanggapi penolakan Dewan terkait Plaza Tanjung, Najmul mengutarakan pengelolaan plaza berada di bawah BUMD dan bersinergi dengan BUMDes Mart yang ada di desa-desa.

“Plaza diprioritaskan se-

bagai wadah yang mendatangkan pembeli dari dalam maupun luar daerah. Pelaku UMKM bisa masuk di plaza itu,” katanya.

Bupati mengajak semua pihak untuk menyikapi rencana tersebut secara positif.

Pasalnya, plaza yang dibayangkan sebagian kalangan bukanlah pasar sebagaimana

Berdampak Bagi Kesehatan, Peredaran Migor Bekas Perlu Diantisipasi Tanjung (Suara NTB) Minyak jelantah atau minyak goreng (migor) bekas dikhawatirkan merebak di pasar tradisional Kabupaten Lombok Utara (KLU). Meski belum ditemukan adanya kasus transaksi minyak jelantah di lapangan, namun Pemda KLU melalui Disperindag Koperasi dan UMKM KLU terus melakukan pemantauan.

“Kami langsung ambil sikap untuk mencegah beredarnya minyak goreng bekas pakai hotel ini. Apalagi jumlah hotel di KLU sangat banyak,” ungkap (Suara NTB/ari) Kepala Dinas Disperindag KLU, Khairil Anwar Fahri, S.Pd., Jumat (15/9).

Ia mengklaim sejumlah upaya pengawasan telah dilakukan seperti memantau peradaran migor di pasar tradisional secara rutin. Sejumlah pegawai dan staf pada Disperindag diarahkan untuk turun tanpa pakaian dinas, melainkan menyamar sebagai pembeli. Tujuannya untuk mengelabui para pedagang agar terbuka terhadap setiap jenis minyak goreng yang diperjualbelikannya.

“Sejauh ini tidak kami temukan adanya minyak jelantah yang dijual pedagang lokal. Pedagang sendiri mengaku, tidak mau menjual apalagi menggunakan minyak bekas hotel karena pertimbangan kualitas rasa,” tandasnya.

Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Lombok Utara, Khairil Anwar, M.Kes., kepada wartawan di ruang kerjanya mengimbau masyarakat untuk berhati-hati agar tidak menggunakan migor bekas. Pasalnya migor yang digunakan lebih dari 3 kali akan berdampak negatif bagi kesehatan. “Bahayanya antara lain kolesterol yang tinggi terutama (migor) yang dipakai 2 sampai 3 kali, dan memiliki potensi zat karsinogenik,” katanya.

Makanan yang digoreng dengan migor, terangnya, akan mengakibatkan potensi munculnya radikal bebas yang memudahkan sel kangker. Misalnya gatal-gatal di tenggorokan dan batuk.

Pihaknya berharap agar instansi terkait terus melakukan pengawasan di lapangan, sehingga masyarakat terbebas dari membeli atau mengkonsumsi minyak jelantah. Pihaknya juga mengapresiasi langkah yang diambil Disperindag KLU karena antisipasi itu merupakan salah satu upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. (ari)

ritel modern. Justru keberadaan plaza nantinya akan mengakomodir para pedagang lokal terutama yang berada di pinggir jalan nasional yang akan terkena dampak pelebaran jalan.

Lantas bagaimana dengan sumber anggarannya? Menanggapi itu Najmul menyebut, sumber anggarannya bisa dari

dua alternatif. Pertama dari APBD Lombok Utara jika dirasakan masih mampu untuk membiayai. Sebaliknya jika tidak mampu, maka Pemda bisa menempuh sumber pembiayaan pihak ketiga - dalam hal ini, PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) di bawah Kementerian Keuangan.

“Bisa melalui APBD. Umpama tidak bisa, kita cari cara lain salah satunya datangkan investor atau memanfaatkan peluang di MSI di bawah Kementerian Keuangan,” pungkasnya.

Terpisah, Ketua Komisi II DPRD KLU, Tusen Lasima,

SH., menyarankan agar Pemkab melakukan kajian lebih mendalam. Utamanya menyangkut kapasitas lahan yang digunakan serta daya beli masyarakat. Ia khawatir, Plaza Tanjung tidak optimal pascapembangunan, karena daya kemampuan ekonomi masyarakat rendah. “Secara substansi Plaza Tanjung belum kita butuhkan, karena ini justru akan membunuh pedagang kecil. Harus dihitung ulang berapa daya beli masyarakat Lombok Utara, rata-rata tingkat penghasilan berapa,” ungkapnya. (ari)

Empat Jamaah Haji Asal Lotim Meninggal di Arab Saudi

Sejumlah Gili di Lotim Diduga Ingin Dikuasai Perorangan Selong (Suara NTB) Kabupaten Lombok Timur merupakan salah satu daerah yang memiliki banyak gili. Dicatat ada 35 gili. Dari jumlah itu diakui sudah banyak yang diincar investor, bahkan ada indikasi mau dikuasai secara pribadi atau perorangan.

Hal ini diungkap Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lotim, M. Tasywiruddin, Jumat (15/9).

Menurutnya, gili-gili yang diincar itu adalah Gili Kondo Kecamatan Sambelia, Kerake Paremas Kecamatan Jerowaru, Gili Sunut, Gili Telu dan banyak gili lain. Dalam hal ini, pemanfaatan kawasan gili ini tetap harus melalui mekanisme perizinan. Bahkan, izin investasi pemanfaatan kawasan gili berkoordinasi dengan kementerian. ‘’Aturan pemanfaatan gili ini lebih diperketat. Pasalnya, banyak pulau strategis yang dari sisi keamanan harus hatihati pemanfaatannya. Seperti gili yang berbatasan dengan daerah terluar,’’ ujarnya.

Bagi investor yang ingin berinvestasi, dipersilakan membuat usulan usulan proposal investasi. Termasuk harus sepengetahuan bupati. “Prinsip pulau kecil tidak boleh dimiliki perorangan,” tegasnya.

Menurut Tasywir, jika investornya betul-betul berduit pastinya sudah melakukan aktivitas investasi. Apalagi, Bupati Lotim H. Moch Ali Bin Dachlan sangat terbuka terhadap siapapun yang ingin berinvestasi di Lotim.

Setelah sekian tahun, memang sangat diharapkan ada investasi. Namun, melihat cara-cara investor ini kemungkinan juga sebagai penjual dan meyakinkan pada investor lain untuk memanfaatkannya. Khusus investasi di Gili Sunut yang diketahui sudah lama dirancang investor, kata Tasywiruddin sedikit mengalami kendala, karena berbeturan dengan salah satu perusahaan yang mengembangkan mutiara di perairan Sunut. (rus)

Halaman 4

(Suara NTB/ari)

TINJAU - Dandim 1606 Lobar, Ardiansyah saat berbincang dengan Bupati KLU H. Najmul Akhyar meninjau lokasi jalan yang menghubungkan Bentek – Malimbu, Jumat (15/9).

Jalan Baru Bentek - Malimbu Belum 50 Persen Tanjung (Suara NTB) Pembukaan jalan baru jalur Bentek (Desa Persiapan Menggala) menuju Malimbu (Desa Malaka) terus diupayakan Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) melibatkan unsur TNI. Meski belum 50 persen, namun akses ini diyakini akan rampung 100 persen pada akhir tahun ini.

Dandim 1606 Lombok Barat, Letkol Inf Ardiansyah, Jumat (15/9), menjelaskan, saat ini, progres akses jalan yang sudah dikerjakan telah mencapai 30 persen. Pada akhir Oktober mendatang, ditargetkan bisa rampung 100 persen.

“Capaian saat ini sudah 30 persen, diharapkan sebelum 27 Oktober sudah selesai. Kita tetap optimis akan rampung sesuai target,” katanya.

Untuk meningkatkan progres capaian pembukaan akses jalan baru tersebut, Ardiansyah menegaskan pihaknya telah mengerahkan tambahan tenaga sebanyak 150 personel TNI. Jumlah ini masih ditambah dengan partisipasi masyarakat sekitar.

Kebersamaan TNI dan masyarakat inilah yang membuatnya optimis pekerjaan rampung pada waktunya.

Ardiansyah memaparkan, pembukaan akses jalan tersebut merupakan program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD). Bersama Pemkab Lombok Utara dan masyarakat sekitar, bersinergi untuk ekspansi infrastruktur sebagai penghubung masyarakat di kawasan terpencil.

Ia menilai, tidak hanya terbukanya akses jalan saja yang menjadi dampak program ini.

Namun terbukanya jalan membuka akses ekonomi masyarakat di kawasan pedalaman. “Selama puluhan tahun, jalan ini tidak bisa tembus karena itu masuk kawasan Kehutanan. Setelah kita koordinasi, akhirnya diberi juga izinnya,” pungkasnya.

Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmu Akhyar, SH. MH., pada kesempatan yang sama mengutarakan akses jalan yang sudah dibuka sepanjang 1,7 km. Ia pun mengaku puas dengan kinerja TNI

pada program ini.

“Total jalan yang akan dibuka sekitar 4 kilometer. Setelah dibuka, maka Pemda akan menganggarkan untuk pengaspalannya dari APBD,” katanya.

Najmul bahkan menjamin jalan yang sudah dibuka dan dikeraskan akan langsung didukung oleh anggaran untuk pengaspalannya. APBD 2018 mendatang, akses ini akan langsung dihotmix untuk menunjang transportasi bagi masyarakat. “Buka dulu, kalau pengerasan tinggal dianggarkan. Yang sudah diaspal baru sebagian. Nanti pada APBD 2018 kita aspal lagi sisanya,” tegas Najmul menguatkan.

Akses jalan baru Bentek Malaka akan menjadi pilihan utama masyarakat utamanya saat adanya kekhawatiran tanah longsor di jalur Pusuk.

Pengendara yang terjebak macet bisa memutar ke arah Bentek menuju Malaka, dan tanpa perlu memutar ke Pemenang untuk mencapai Mataram dan Lobar. (ari)

Bupati Kukuhkan Pengeraksa Adat Kepaeran Sembalun Selong (Suara NTB) Bupati Lombok Timur (Lotim) H. Moch. Ali Bin Dachlan mengukuhkan Pengeraksa Adat Kepaeran Khusus Sembalun di Bale Beleq Sembalun Lawang Kecamatan Sembalun, Kamis (14/9). Para Pengeraksa yang dikukuhkan itu selanjutnya akan mengurus soal tata krama adat masyarakat Sembalun.

Bupati menyambut baik hajatan para pemangku adat masyarakat dan masyarakat Sembalun yang ingin menyatukan diri dalam pengaturan adat istiadat. Pihaknya mengapresiasi adanya semangat kebersamaan para pemangku adat untuk memulai membangun Paer Sembalun dengan adat istiadat yang diwariskan nenek moyang. Diharapkan kemajuan Sembalun tidak terkontaminasi perilaku-perilaku di luar nilainilai adat yang dipengaruhi agama Islam.

Bupati kembali menegaskan, Suku Sasak merupakan suku yang hebat dan sangat spesial. Dikatakan demikian karena adat istiadat dan Bahasa Sasak sangat beragam.

(Suara NTB/rus)

BERSAMA - Bupati Lotim H. Moch. Ali Bin Dachlan bersama dengan para Pengeraksa Kepaeran Khusus Sembalun saat berpose bersama, Kamis (14/9).

Tidak ada suku di daerah manapun yang memiliki keberagaman adat seperti halnya Suku Sasak. Namun, keberagaman itu tidak lantas menjadikan orang Sasak saling berbantah-bantahan. Hal ini membuktikan bahwa ada perekat di dalam keberagaman tersebut yakni ajaran Islam yang mengakar kuat dalam adat istiadat Sasak.

Lebih lanjut disampaikan

bupati, dengan telah dikukuhkannya Pengeraksa Kepaeran Khusus Sembalun ini, para pemangku adat yang sudah sepakat menyatukan diri agar segera duduk bersama membahas tata krama yang akan dijalankan secara bersama-sama, termasuk juga persoalan tanah ulayat. Bupati akan segera mengeluarkan surat keputusan terkait masyarakat adat Sembalun ini. (rus)

Selong (Suara NTB) Memasuki detik-detik pemulangan jamaah haji ke tanah air, sebanyak empat jamaah haji dari 1.053 jamaah haji asal Lombok Timur (Lotim) meninggal di Arab Saudi. Rata-rata jamaah haji yang meninggal disebabkan sakit. Sementara untuk proses pemulangan diagendakan mulai pada pekan depan.

Kepala Seksi Urusan Haji dan dan Umrah pada Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Lotim, H. Sahudin, menyebutkan, pemulanggan jamaah haji untuk kelompok terbang (kloter) 3 dilakukan pada tanggal 25 September 2017. Sedangkan untuk kloter 5 pada tanggal 28 September dan untuk kloter 9 pada tanggal 6 Oktober.

Untuk proses pemulangannya, dijelaskan H. Sahudin diawali oleh kloter 3 atau gelombang kedua dari Madinah langsung menuju Lombok International Airport (LIA). Termasuk dari total jemaah haji asal Lotim tahun ini sebanyak 1.053 orang, tidak ada yang dirawat di rumah sakit kecuali empat orang tersebut yang dimakamkan di tanah suci.

Pemulangan tiga kloter asal Lotim, termasuk NTB masuk dalam gelombang kedua, sehingga proses pemulangan dari Madinah dikarenakan datang lewat Jeddah. Apabila masuk gelombang pertama maka ia pulang melalui Jeddah, karena datang lewat Madinah.

Lebih jauh, H. Sahudin men-

(Suara NTB/yon)

H. Sahudin jelaskan saat ini proses pelaksanaan rukun ibadah haji sudah selesai dilakukan, tinggal melakukan tawaf wadaq (perpisahan) sebelum meninggalkan kota Mekkah menuju Madinah, dari Madinah kemudian melakukan arbain lalu kemudian ke tanah Air. Ketika para jemaah haji tiba di LIA, maka selanjutnya para jemaah akan dibawa menuju asrama haji di Mataram, terutama yang non KBIH. Adapun jumlah KBIH di Kabupaten Lotim sebanyak 8 KBIH. Dari jumlah itu, tidak semua KBIH yang melakukan pemberangkatan jamaah ke tanah suci dikarenakan beberapa persoalan seperti KBIH yang masih tergolong baru dan lainnya. Sedangkan jamaah haji yang berangkat menunaikan rukun Islam ke lima itu merupakan yang terakhir jamaah dengan batas pendaftaran per tanggal 18 Januari 2010. “Yang berangkat tahun ini, jamaah yang mendaftar antara tahun 2009-2010,”paparnya. (yon)

(Suara NTB/yon)

TUNJUKKAN - Muhyiddin menunjukkan denah pengaturan stan pelaku UKM dari masing-masing SKPD pada pameran dan pasar rakyat pada Festival 1 Muharram.

Festival Muharram, Momentum Memperkuat Keislaman Selong (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Lotim) pada bulan September 2017 ini kembali menggelar agenda rutin tahunan yakni Festival 1 Muharram 1439 Hijriyah. Melalui momentum ini, dijadikan ajang memperkuat keislaman dan peningkatan ekonomi kerakyatan.

Ketua Panitia Pelaksana Penyelenggara Peringatan Tahun Baru Islam Tingkat Kabupaten Lotim, Drs. H. Sahabudin, MM., mengatakan, nilai-nilai yang ingin diambil dalam festival ini adalah memperkuat posisi keislaman serta dasar-dasar keislaman harus dilaksanakan secara kaffah.

Selain itu, Islam memperkuat kenegaraan karena merupakan kebangkitan umat Islam.

Dalam festival 1 Muharram itu, juga diharapkan dapat menjadi wadah peningkatan perekonomian masyarakat. Pasalnya, selain disediakan sejumlah stan bagi para SKPD untuk memamerkan produknya masingmasing. Di pusat kegiatan yang bertempat di Lapangan Nasional (Lapnas) Selong, juga terdapat beraneka ragam acara Islami dan lainnya yang dapat menyita perhatian seluruh masyarakat Gumi Selaparang.

Kondisi itupun dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk meraup keuntungan selain adanya pameran dan pasar rakyat.

Sementara, Drs. Muhyiddin, salah satu koordinator menyebutkan jumlah stan yang disediakan bagi SKPD sebanyak 40 unit.

Jumlah ini nantinya akan terba-

gi menjadi sekitar 80 stan. Misalnya, 40 stan seperti untuk Dharma Wanita sebanyak 2 stan, PKK 2 stan, GOW 2 stan dengan kapasitas atau ukuran dari satu stan, yakni 4 x 6 meter. Dikatakannya, 40 stan ini belum terhitung bagian dari UKM dari luar daerah, misalnya seperti dari Madura, Jawa Timur dan lainnya. “Ini terus akan disesuaikan agar dapat tertampung semuanya,” ujarnya.

Disebutkan pula, dalam satu stan yang berukurannya 4 x 6, juga dapat dibagi menjadi dua.

Sehingga satu stan 2 instansi untuk memamerkan UKM dan keunggulannya masing-masing.

Apa yang dipamerkan itupun, lanjut Muhyiddin, diharapkan yang dapat mengayomi, bernilai edukasi terhadap masyarakat seperti informasi dan lainnya.

“Nanti ada penilaian,”sebutnya.

Adapun, untuk pemasangan terop ditargetkan H-5 sudah terpasang sehingga pada hari Minggu mendatang sudah tuntas. Adapun untuk pembukaan dilakukan pada tangga 21 September dengan waktu pelaksanaan hingga 4 Oktober 2017.

Selain sejumlah kegiatan dilaksanakan di Lapas Selong. Festival Muharram juga mengagendakan sejumlah aneka kegiatan, mulai dari seperti, pawai ta’aruf tingkat SD/MI sampai SMA/MA/SMK, termasuk tingkat OPD dan umum serta pawai lampion. Serta dilanjutkan dengan pembacaan doa akhir tahun 1438 H dan awal tahun 1439 H di Masjid Agung Al. Mujahidin Selong dan Tasyakuran yang bertempat di Pendopo Bupati. (yon)

SUARA NTB Sabtu, 16 September 2017

Kurang Tenaga IT PEMKAB Lombok Barat (Lobar) sejauh ini mengalami kekurangan tenaga teknis di bidang IT (Teknologi Informasi), akibatnya hampir di semua SKPD mengalami kendala dalam hal pengelolaan data berbasis IT. Termasuk dalam hal pengelolaan birokrasi kepegawaian. Dibandingkan daerah lain, Lobar kalah jauh dari sisi pengelolaan birokrasi berbasis IT. Untuk mengatasi persoalan ini BKD dan PSDM setempat mengusulkan agar dilakukan perekrutan tenaga IT yang kredibel.

Menurut Kepala (Suara NTB/dok) Badan Kepegawaian Ahdiat Subiantoro Daerah (BKD) dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM) Lobar, Ahdiat Subiantoro, sehebat apapun pegawai yang dimiliki, tapi jika tak punya peralatan tidak ada artinya. Begitu juga sehebat apapun alat IT yang dimiliki, namun kalau tenaga tidak ada, maka juga tidak ada artinya.

Di SKPD Lobar, jelasnya hampir semua mengalami kendala tenaga IT yang minim. Apalagi kondisi saat ini tidak lagi ada pengangkatan pegawai pascamoratorium, sehingga pengangkatan melalui tenaga kontrak dan honorium. Pengangkatan tenaga kontrak inilah, jelasnya, perlu diarahkan untuk mengangkat tenaga IT. Bahkan bila perlu jika honornya kecil Rp 750 ribu, bisa diangkat menggunakan sistem P3K. “Sebab ngomong IT, online dan aplikasi dimasing-masing SKPD harus ada tenaga IT pengolah data, namun saat ini justru minim (kurang),” kata Ahdiat.

Ia mencontohkan di Yogyakarta, sistem IT berjalan bagus. Bahkan sistem di kepegawaian menggunakan sistem IT, sehingga mampu mendeteksi pada ASN dan guru yang tidak masuk, meski berada di daerah pelosok. ASN ini pun langsung mendapatkan sanksi pemotongan TKD. Daerah terkait berebut tenaga IT yang direkrut karena mereka menyadari betul tenaga IT begitu vital, sehingga lulusan di bidang IT diambil untuk dikontrak bekerja di Pemda setempat. Termasuk pihaknya, sudah membawa jajaran bidang pembinaan kepegawaian untuk belajar di sana. (her)

SUARA PULAU LOMBOK

Tiga Kecamatan di Lobar Diprediksi Tak Hujan Selama Dua Bulan

Giri Menang (Suara NTB) Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Klimatologi Kelas I memperkirakan, musim kemarau di Lombok Barat (Lobar) diprediksi masih panjang, sehingga berdampak terhadap kondisi kekeringan di daerah Lobar. Terutama di tiga kecamatan di Lobar, seperti Sekotong, Lingsar dan Lembar diprediksi tak mengalami hujan selama 50-62 hari.

“Sekarang ini tengah puncak musim kemarau, perlu diwaspadai dampaknya,” imbau Prakirawan Data dan Informasi BMKG Restu, Jumat (15/9).

Dijelaskan, bulan ini adalah puncak musim kemarau di Lobar dan NTB pada umumnya.

BMKG mengimbau, Pemkab Lobar harus tingkatkan kewaspadaan terhadap dampak-dampak kekeringan hingga akhir bulan Oktober mendatang.

BMKG menilai kondisi iklim ini masih normal terjadi di NTB. Sebab, jika dibandingkan dengan tahun 2016, musim kemarau tahun ini lebih kering dari tahun lalu. Namun, jika diband-

ingkan tahun 2015, iklimnya jauh lebih kering dari tahun 2017.

Hal ini dikarenakan tahun 2015 lalu terjadi el nino, sehingga musim kering lebih panjang dari biasanya. Dari pantauan BMKG secara umum musim kemarau terjadi di bulan April atau pertengahan.

Tetapi secara keseluruhan, ada sejumlah wilayah yang lambat memasuki musim kemarau, seperti Kota Mataram dan sebagian wilayah Lobar.

Selain itu, BMKG juga turut memantau wilayah-wilayah hari tanpa hujan berturut-turut selama lebih dari 60 hari. Pemantauan dilakukan oleh pos-

pos pemantauan yang tersebar pada 140 titik di NTB. Hasilnya, lebih dari 20 titik mengalami kondisi tidak terjadi hujan berturut-turut selama lebih dari 60 hari atau dua bulan.

Terhadap titik-titik ini, diakui BMKG telah memberikan peringatan dini kekeringan.

Adapun titik-titik yang paling tinggi, sambungnya, ada di wilayah Sape, Pulau Sumbawa.

Di mana sudah 132 hari tidak terjadi hujan berturut-turut. Sementara di Pulau Lombok, lanjut Restu, ada di Sambelia. Dengan rentan waktu 126 hari atau empat bulan tidak terjadi hujan berturut-turut. Sedangkan

(Suara NTB/kir)

BERSIHKAN - Siswa di lingkar kawasan Pantai Kuta dikerahkan untuk membersihkan Pantai Kuta bersama PNS dan instansi terkaitnya jelang rencana kedatangan Presiden Joko Widodo pekan depan.

di wilayah Lobar, kondisi terparah tidak terjadi hujan berturut-turut ada di Sekotong, Lingsar, dan Lembar. “Masingmasing 62 hari di Sekotong dan Lingsar, dan Lembar selama 58 hari,”sebutnya.

BMKG memperkirakan, masuknya musim penghujan di NTB paling cepat pada akhir bulan Oktober. Di mulai dari Kota Mataram, menyusul sebagian wilayah Lobar. Sementara yang paling lambat masuk musim penghujan adalah Bima, Dompu, Sumbawa bagian selatan pada pertengahan bulan Desember. Mengingat musim kekeringan masih cukup lama di sejumlah daerah, maka perlu diwaspadai.

Apalagi kondisi kekeringan seperti ini tiap tahun alami potensi kekeringan selama empat hingga enam bulan.

Maka kepada pemerintah masing-masing daerah, kata

dia, perlu memikirkan solusi jangka panjang untuk mengantisipasi kekeringan ini. Sedangkan, untuk jangka pendek pemda dengan pihak-pihak terkait kian gencar menyalurkan droping air bersih.

Terpisah, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lobar H Moh Najib membenarkan, jika NTB khususnya Lobar dalam status siaga darurat kekeringan. Untuk Lobar sendiri, sudah dilakukan berbagai upaya dengan instansi terkait untuk memberikan solusi jangka pendek. Berdasarkan data yang dihimpun BPBD Lobar, titik-titik kekeringan tersebar di enam kecamatan dengan 32 desa di 121 titik. Meski sebagian dari mereka ada yang sudah bersurat atau belum berikan laporan, BPBD tetap bertindak mendroping air bersih. (her)

Bawa Sabu, Oknum Pemandu Wisata Ditangkap Polisi

Kawasan Pantai Kuta Dibersihkan Praya (Suara NTB) Ribuan orang di Lombok Tengah (Loteng) dilibatkan untuk membersihkan kawasan Pantai Kuta Kecamatan Pujut Loteng, Jumat (15/9). Pembersihan pantai ini sebagai rangkaian pencanangan gerakan pantai bersih yang diinisiasi Persatuan Wartawan Lombok Tengah (PWLT) bersama Pemkab Loteng, Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) serta Satlantas Polres Loteng. Termasuk untuk menyambut kedatangan Presiden Joko Widodo yang direncanakan berkunjung ke Loteng, Senin (18/9).

Sebelumnya, para peserta bersih pantai yang berasal dari unsur Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemkab Loteng, siswa SD dan SMP di lingkar Pantai Kuta serta unsur kepolisian dan pegawai ITDC, mengelar olahraga bersama. Baru kemudian peserta bergerak menuju pantai untuk mengangkat sampah yang masih berserakan.

Pada saat bersamaan, perwakilan pemerintah dan masyarakat lingkar kawasan Pantai Kuta juga menyampaikan ikrar bersama untuk menjaga keamanan dan kebersihan pantai. Setelah itu dilanjutkan dengan tanda tangan bersama dikain putih, sebagai bentuk komitmen untuk menjaga kebersihan pantai. Pesulap nasional Master Limbad juga turut hadir menghibur peserta bersih pantai.

“Kita sudah dikarunia pantai yang begitu indah.

Jadi semua kita harus bertanggung jawab menjaga kebersihan pantai sebagai bentuk rasa syukur kita atas karunia tersebut,” ujar Bupati Loteng, H. M. Suhaili FT. Terlebih Pantai Kuta saat ini sudah banyak berubah setelah ditata oleh pihak ITDC, sehingga tanggung jawab selanjutnya ada di tangan masyarakat di daerah ini untuk menjaga agar kawasan Pantai Kuta tetap terjaga kebersihannya. “Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang kufur nikmat. Sudah diberikan nikmat berupa alam yang begitu indah oleh yang kuasa, tetapi tidak bisa kita jaga bersama,” ujarnya.

Mantan Ketua DPRD NTB ini pun mengingatkan, menjaga kebersihan pantai bukan hanya menjadi tanggung jawab warga sekitar pantai. Tetap jadi tanggung jawab semua elemen masyarakat di daerah ini tanpa terkecuali, kalau pantai tetap terjaga keindahan dan kebersihannya, maka tentunya akan semakin banyak orang yang mau datang dan berkunjung ke daerah ini.

Hal senada juga disampaikan General Affair KEK Mandalika, I Gusti Lanang Bratasuta. Menurutnya, sangat jarang ada daerah yang dianugerahi alam yang begitu indah seperti Pantai Kuta, sehingga akan sangat rugi masyarakat di daerah ini kalau keindahan tersebut harus rusak, karena persoalan kebersihan.

“Untuk menjaga kawasan ini tetap indah, maka kebersihanya harus benar-benar dijaga,” ujarnya.

Pihaknya pun menyambut baik kegiatan bersih pantai yang digelar Pemkab Loteng dengan mitra terkait. Terlebih lagi, Presiden Joko Widodo, direncanakan akan datang pada tanggal 18 September besok untuk melakukan peresmian peluncuran KEK Mandalika. “KEK Mandalika sekarang jadi perhatian khusus oleh pemerintah pusat,” pungkasnya. (kir)

Halaman 5

(Suara NTB/kir)

AMANKAN - Calon tenaga kerja diamankan di LIA, Kamis (15/9). Mereka disinyalir akan dikirim sebagai TKI ilegal, dengan berdalih sebagai peserta program AKAD.

Disnakertrans Loteng Selidiki Modus Baru Pengiriman TKI Ilegal Praya (Suara NTB) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Lombok Tengah (Loteng) saat ini tengah menyelidiki modus baru pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) secara ilegal di daerah ini. Menyusul digagalkan upaya pengiriman puluhan Angkatan Kerja Antar Daerah (AKAD) di Lombok International Airport (LIA), Kamis (14/9).

Kepala Disnakertrans Loteng, H. Masrun, kepada Suara NTB, Jumat (15/9), mengatakan pihaknya mengsinyalir program AKAD saat ini mulai disalahgunakan dan dijadikan modus oleh untuk mengirim TKI keluar negeri secara ilegal. “Ada indikasi, program AKAD dijadikan sebagai batu loncatan.

Untuk mengirim TKI keluar negeri,” sebutnya.

Ia menjelaskan, program AKAD merupakan program pengiriman tenaga kerja antar daerah dengan tujuan ke berbagai daerah di dalam negeri, seperti Sumatera, Kalimatan serta Sulawesi. Program inilah yang coba dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk bisa mengirim TKI ilegal,

terutama ke Malaysia.

“Modusnya TKI dikirim ke daerah tujuan. Setelah bekerja beberapa hari, kemudian TKI tersebut kabur dari perusahaan tempatnya bekerja menuju Malaysia,” terangnya.

Modus inilah yang saat ini tengah diselidiki kebenarannya oleh Disnakertrans Loteng.

Menurut Masrun, modus ini selain merugikan tenaga kerja bersangkutan juga daerah asal pengirimnya. Di mana tenaga kerja tidak akan mendapat perlindungan lantaran masuk ke negara orang secara ilegal. Bagi daerah pengirim, jelas nama baiknya bakal rusak, karena tidak akan lagi dipercaya oleh perusahaan penerima program AKAD, lantaran tenaga kerja yang dikirim kerap kabur. “Kalau nama baik daerah sudah rusak, maka akan sulit untuk bisa mengirim tenaga kerja kembali. Karena perusahaan penerima AKAD sudah tidak percaya lagi,” ujar Masrun.

Sebelumnya, pada Kamis kemarin, petugas menggagalkan upaya pengiriman sekitar 67 tenaga kerja AKAD saat akan diberangkatkan menuju Kalimantan melalui LIA. Para

tenaga kerja tersebut ada yang berasal dari Sumbawa, Lombok Barat (Lobar) serta Lombok Timur (Lotim). Tapi yang paling banyak dari Loteng.

Para tenaga kerja ini diamankan petugas bandara, karena tidak mengantongi dokumen ketenagakerjaan yang sah. Untuk selanjutnya dibawa menuju kantor Disnakertrans Loteng. Di sana mereka diberikan penjelasan, terkait syarat-syarat ketenagakerjaannya.

“Para tenaga kerja ini diamankan karena setelah diperiksa tidak mengantongi surat permintaan tenaga kerja dari daerah asal,” jelasnya.

Tidak hanya itu, surat jalan dari daerah asal juga tidak ada. Termasuk banyak di antaranya yang terindikasi menggunakan KTP palsu.

Saat ini para tenaga kerja tersebut sudah dipulangkan ke daerahnya masing-masing dan diminta untuk melengkapi dokumen dan persyaratan yang sah untuk menjadi peserta program AKAD. “Kita tidak melarang para tenaga kerja tersebut menjadi AKAD. Tapi harus bisa memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan,” imbuhnya. (kir)

ITDC Gunakan Teknologi Pembangkit Listrik Tenaga Surya Praya (Suara NTB) Kebutuhan akan listrik di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika diakui cukup besar. Untuk itu, pihak Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) bakal membangun pembangkit listrik tenaga surya (sinar matahari) dan angin, berkapasitas besar menggunakan teknologi baru terbarukan.

Demikian disampaikan General Affair KEK Mandalika, I Gusti Lanang Bratasuta, di sela-sela pembersihan Pantai Kuta, Jumat (15/9).

“Teknologi pembakit listrik yang akan kita bangun menggunakan teknologi baru terbarukan bertenaga surya

dan angin,” jelasnya. Dan, di Indonesia teknologi baru diterapkan di lima daerah. Salah satunya di KEK Mandalika.

Ia menjelaskan, teknologi pembangkit listrik tersebut saat ini baru diuji coba di beberapa penerangan jalan di sejumlah titik di dalam kawasan. Dan, nantinya akan terus dikembangkan di semua kawasan, sehingga semua kawasan Mandalika bakal dialiri listrik dari sumber pembangkit listrik tenaga surya dan angin. Dengan begitu, ketergantungan akan suplai listrik dari PLN bisa ditekan.

Penggunaan matahari dan angin sebagai sumber pembangkit tenaga listrik sendiri, sesuai

dengan green concept yang diusung ITDC dalam mengembangkan KEK Mandalika, sehingga penggunaan listrik bertenaga bahan bakar bisa diminimalisir. “Teknologi yang kita terapkan di KEK Mandalika diupayakan yang terbaik,” harapnya.

Lanang mengatakan, dari 11 KEK yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat, baru KEK Mandalika yang sudah sangat siap, baik dari sisi kesiapan infrastruktur maupun investasi. Tinggal sekarang bagaimana masyarakat di daerah ini mendukung proses pembangunan dan pengembangan KEK Mandalika. (kir)

Praya (Suara NTB) Seorang oknum pemandu wisata asal Desa Kuta Kecamatan Pujut, HA (20) dibekuk anggota Satuan Resnarkoba Polres Lombok Tengah (Loteng), karena kedapatan membawa dan menyimpan narkoba jenis sabu-sabu. Pelaku kini sudah mendekam di sel tahanan Mapolres Loteng, untuk keperluan penyelidikan.

Kapolres Loteng, AKBP Kholilur Rochman, SIK., melalui Pjs. Kasubag. Humas, Aipda Taufik, Jumat (15/9), mengatakan pelaku diamankan di jalan umum Desa Ganti Kecamatan Praya Timur, Kamis (14/9). Pelaku sudah menjadi target buruan Satresnarkoba Polres Loteng.

Saat itu, katanya, pelaku tengah melintas di jalan umum Desa Ganti sekitar pukul 14.00 wita. Sebelumnya, polisi menghadang pelaku dan langsung melakukan penggeledahan. Awalnya, pelaku mengelak membawa sabu. Namun setelah diperiksa, di salah satu kan-

tong pakaian pelaku polisi menemukan dua poket sabu dengan berat total 1,6 gram.

Untuk mengelabui polisi, pelaku membungkus poket sabu menggunakan kertas rokok, sehingga tidak nampak sebagai paket sabu. “Paket sabu tersebut disembunyikan di salah satu kantong pakaian dengan menggunakan kertas rokok sebagai pembungkus,” terangnya.

Atas temuan ini, pelaku tidak bisa mengelak. Pelaku pun langsung digelandang ke Mapolres Loteng untuk proses penyelidikan lebih lanjut. “Pelaku bersama barang bukti sudah kita amankan di Mapolres Loteng,” tegas Taufik.

Polisi saat ini masih mengembangkan kasus tersebut untuk mencari tahu sumber dan asal muasal paket sabu Termasuk peran pelaku, apakah sebagai pengedar sekaligus pengguna atau hanya sebagai pengguna saja. “Sumber narkoba yang dimiliki pelaku sedang kita telusuri,” ujarnya. (kir)

Dana Tak Cukup

Molor, Pembebasan Lahan Akses Jalan Baital Atiq Giri Menang (Suara NTB) – Pengadaan lahan untuk proyek pelebaran jalan sepanjang perempatan Masjid Baital Atiq Gerung hingga Sulin Kecamatan Kuripan rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2017 ini.

Segala persiapan termasuk pembebasan lahan untuk pembanguna jalan tersebut sudah dilakukan pihak Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lombok Barat (Lobar) berkoordinasi dengan BPN dan instansi terkait.

Namun pembebasan lahan ini molor dari target, karena tahun lalu (2016, red) sudah dianggarkan Rp 18 miliar lebih, namun terpaksa dikembalikan ke kas daerah, karena tak cukup, sehingga tak bisa dipakai.

Sekretaris BPKAD Lobar I Ketut Sandiasa mengaku pihaknya sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat sejak tahun 2016 lalu. Selain itu pihaknya pun telah mengumpulkan data dan berkas lahan yang akan dibebaskan. “Tahun ini dikerjakan untuk pembebasan baik pembayaran,“ jelasnya, Jumat (15/9).

Sandiasa, menjelaskan sebelumnya pembangunan jalan telah diajukan pihaknya kepada pihak provinsi dengan anggaran sekitar 30 miliar. Namun pihak provinsi menerangkan bagi luas lahan yang di bawah lima hektar dapat melalui pegadaan dari instansi yang bersangkutan.

Hal ini mengacu pada aturan Perpres.

Disinggung terkiat ang-

garan pada tahun 2016 lalu yang sekitar mencapai Rp 18 miliar tak terpakai, Sandiasa yang didampingi Kepala Bidang Perancangan, Pengadaan dan Pemanfaatan Tanah BPKAD Lobar, Kartonoh, menjelaskan pihaknya sebelumnya pernah mengkonsultasikan pembangunan jalan tersebut kepada pihak provinsi. Namun pihak provinsi mengarahkan untuk menganggarkan pembebasan tanah dari Simpang Empat Kota Gerung hingga Sulin Kecamatan Kuripan. Di mana dengan panjang jalan 6,67 kilometer dengan luas lahan hingga 10 hektar dan memerlukan anggaran sekitar 100-130 miliar. Hal ini dirasa sulit lantaran anggaran yang dimiliki hanya sebesar Rp 18 miliar.

“Sehingga dana Rp 18 miliar tersebut tidak bisa digunakan. Karena pada waktu itu BPN meminta kepastian anggaran untuk sampai Rp 130 milir, itu tidak bisa. Sehingga dana tersebut silpa,” tambahnya.

Kendati demikian saat pembahasan bersama BPN mengarahkan jika anggaran Pemda terbatas, dapat dipecah untuk tahapan pengerjaannya menjadi tujuh bagian.“Tahun ini kita menganggarkan Rp 30 miliar untuk tahap III diperuntukan untuk Kelurahan Dasan Geres dan Desa Babusalam. Itu hasil koordinasi dengan PU-PR dan perencanaannya. Itu melibatkan 18 bidang tanah di Kelurahan Dasan Geres. 151 bidang tanah di Desa Babussalam,” paparnya. (her)

SUARA NTB Sabtu, 16 September 2017

Jambore Kader Konservasi, Rawat Alam untuk Pariwisata Sumbawa Besar (Suara NTB) Jambore Kader Konservasi di Tanjung Pasir Pulau Moyo, sebagai salah satu agenda Festival Pesona Moyo 2017, upaya merawat dan menjaga kelestarian alam dan lingkungan untuk pariwisata. Pendekatan lingkungan yang berorientasi pada upaya mengatasi indikasi alam. Dengan kecenderungan pemanasan global, kenaikan suhu bumi yang berbahaya bagi sistem penopang kehidupan manusia.

Untuk itulah event jambore kader konservasi merupakan momentum untuk membangun keteladanan dan aksi nyata memasyarakatkan konservasi alam sebagai sikap hidup dan budaya kepada masyarakat.

Kegiatan yang telah dibuka Bupati melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Sumbawa, Drs. H. Didi Darsani, A. Pt, tersebut diikuti perwakilan dari OPD lingkup Pemkab. Sumbawa, kader konservasi, anggota pramuka kwartir Cabang Sumbawa, dan anggota Mapala. Didi menjelaskan, Jambore Kader Konservasi dan Jelajah Alam Pulau Moyo 2017 harus dimaknai sebagai momentum kilas-balik apakah cara pandang dan cara hidup kita sudah selaras dengan konservasi alam.

Pemaknaan ini diharapkan dapat menjadi bekal untuk melahirkan kader-kader konservasi yang memperlakukan alam sebagaimana memperlakukan diri sendiri, karena sesungguhnya konservasi itu adalah untuk merawat kehidupan.

Selanjutnya kepada para peserta jambore kader konservasi, Didi berharap jambore ini dapat menjadi ajang berbagi ilmu dan pengalaman serta pendalaman makna konservasi. Sehingga nantinya dapat menjadi tambahan bekal bagi para peserta dalam melakukan aksi nyata konservasi alam di tempat tinggal dan lingkungan masing-masing serta dapat menjadi pendorong semangat dan aspirasi. (arn)

Dua Proyek Dinas PUPR Sempat Gagal Tender Sumbawa Besar (Suara NTB) Dua proyek di Dinas Perumahan Rakyat dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Sumbawa sempat gagal tender.

Proyek tersebut yakni Peningkatan Jalan Ruas Dalam KotaUtan dan Rehab Bendung Kope di Sungai Rhee.

Kepala Dinas PUPR Sumbawa, Lalu Suharmaji Kertawijaya yang ditemui wartawan di Kantor Bupati Sumbawa, Jumat (15/9) kemarin membenarkan adanya proyek yang sempat gagal tender tersebut. Meskipun demikian, dalam tahap kedua, proyek tersebut berhasil ditender dan kini sudah dimulai.

“Memang pernah kejadian tahap pertama gagal. Setelah kita oper ke tahap kedua itu lancar saja,” ujarnya.

Dijelaskannya, untuk proyek peningkatan jalan Ruas Dalam Kota-Utan anggarannya bersumber dari DAK dengan nilai Rp 3,9 miliar. Proyek tersebut terjadi gagal tender karena untuk hotmix harus dilengkapi persediaan alat-alat pengerjaan. Proyek ini pun berhasil ditender sebelum batas berakhir. Bahkan sudah mulai pelaksanaan di lapangan.

“Sudah mulai action sekarang dengan menutup dulu lubang di jalan sebelum dilakukan penghamparan,” terangnya.

Kemudian rehab Bendung Kope di Sungai Rhee anggarannya Rp 1,2 miliar. Sebelumnya terjadi gagal tender karena spesifikasi yang ditawarkan rekanan tidak sesuai dengan spesifikasi. Setelah dilakukan tender ulang, hal tersebut bisa teratasi sebelum masa tender berakhir. Saat ini rehab bendung tersebut sudah dilakukan pemasangan patok dan lainnya.

“Alhamdulilah sekarang sudah mulai berjalan,” tukasnya.

Untuk diketahui, kata Suharmaji, proyek-proyek besar di Dinas PUPR Sumbawa nilainya mulai dari Rp 3 miliar hingga Rp 7 miliar. Mengenai total secara keseluruhan ia tidak menghafalnya. Khusus hotmix jalan yang dikerjakan yakni ruas jalan Lantung Ropang, Tepal-Baturotok, Batu DulangTepal, Brang Rea-Sempe, Dalam Kota-Utan, Semongkat ASemongkat B, Brang Pelat-Sampa dan lingkar Kerato.

Terhadap semua proyek besar tersebut harus sudah tuntas dalam bulan November mendatang. “Semua proyek besar di PU itu November batasnya,”pungkasnya. (ind)

SUARA PULAU SUMBAWA Kerjasama Disnakeswan Sumbawa dengan Harian Suara NTB Stan Disnakeswan di Pameran Pembangunan

Promosikan Sejumlah Program Unggulan Sumbawa Besar (Suara NTB) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Kabupaten Sumbawa memiliki sejumlah program unggulan dalam mengembangkan peternakan. Diantaranya Sumbawa Beef dan Upaya khusus (Upsus) Sapi induk wajib bunting (Siwab).

Termasuk program Gerakan masyarakat (Gema) Jagung terintegrasi sapi (Gema Jipi), yang merupakan program bersama dengan Dinas Pertanian.

Program ini sudah sering disosialisasikan, bahkan sudah mulai dicoba di beberapa wilayah. Kini Disnak mempromosikannya melalui pameran pembangunan dan ekspo UMKM Festival Pesona Moyo (FPM) 2017.

Kepala Disnakeswan Sumbawa, Ir. Talifuddin, M.Si yang ditemui Suara NTB di pameran, menjelaskan, saat ini pola beternak yang dilakukan masyarakat sebagian besar dengan cara ekstensifikasi atau dilepas.

Namun, pada saatnya nanti lahan akan semakin menyempit dengan banyaknya populasi ternak. Sehingga membutuhkan ruang dengan mengubah pola ke intensifikasi atau dipelihara.

Tentunya pakannya harus tersedia dan memenuhi syarat, supaya ternak menjadi sehat dan

Talifuddin saat menunjukkan limbah jagung yang diolah sebagai pakan ternak. berkembang dengan baik. Untuk itulah harus adanya integrasi yang dilakukan. “Artinya harus ada integrasi,” ujarnya.

Makanya di stand, pihaknya menonjolkan program Gema Jipi ini untuk disampaikan kepada para pengunjung. Kemudian menjelaskan bagaimana penerapan yang dilakukan.

Dalam hal ini menanam tanaman lamtoro, 10 meter berselang ditanami jagung.

Nantinya, limbah jagung yang selama ini dibuang akan diproses sebagai pakan ternak

sapi. Kemudian lantoro sebagai makanan hijau. Termasuk rumput sebagai makanan penunjang. “Program inilah yang ingin kita tonjolkan,” tukasnya.

Selain program Gema Jipi, lanjut Talif, juga ada program Sumbawa Beef. Program ini harapannya supaya pada saatnya nanti sumbawa tidak lagi hanya menjual ternak sapi ke luar daerah, tetapi menjual daging. Kemudian program Upsus Siwab dengan cara kawin suntik.

Pantauan Suara NTB, di

Kegiatan stand PDHI memberikan pelayanan kesehatan hewan khususnya kucing. stand Dinas Peternakan diberiukan contoh mengenai pelaksanaan program Gema Jipi ini. Selain itu terdapat limbah jagung yang sudah diolah menjadi pakan. Termasuk limbah jerami yang sudah diolah. Kepada setiap pengunjung yang datang, pihak Dinas memberikan penjelasan serta informasi mengenai program unggulan yang dipromosikan.

Selain itu, disamping stand Disnakeswan, juga ada stand Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia

(PDHI) Cabang NTB II. Ketua PDHI, drh. Rini handayani M. Si, mengatakan pihaknya Ikut berpartisipasi dalam kegiatan ekspo FPM 2017 memberikan edukasi dan pelayanan kesehatan hewan. Khususnya peliharaan/kucing. Pada 17 September mendatang juga akan dilaksanakan kontes kucing sehat dan kucing terberat.

Yang dapat diikuti umum dengan syarat mendaftar pada panitia di stan PDHI dan SCL. (ind/arn/*)

15 Kasus Kebakaran Terjadi Selama Tahun 2017 di Sumbawa Barat Taliwang (Suara NTB) Dinas Pemadam Kebakaran (DPK) Kabupaten Sumbawa Barat mencatat sampai dengan bulan September, sedikitnya sudah ada 15 kasus kebakaran yang terjadi. Jumlah tersebut diprediksikan akan terus bertambah hingga akhir tahun 2017, karena musim kering seperti ini akan sangat berpotensi kebakaran.

Kepala DPK Sumbawa Barat Kepaa Suara NTB melalui Kabid Pengendalian dan Operasional Akhiruddin Juliadi S. KM, M. Si, Jumat (15/9) mengatakan, jumlah kasus kebakaran tahun 2017 ini diperkirakan akan terus bertambah seiring dengan musim kemarau panjang yang terjadi di Sumbawa Barat. Karena untuk tahun 2016 saja, kasus kebakaran sampai dengan

akhir tahun hanya sekitar 15 kasus saja dengan kerugian materil yang tidak begitu besar. Sedangkan untuk tahun 2017, sudah ada 15 kasus dan ini belum sampai akhir tahun dan tingkat kerugiannya juga meningkat.

“Kita perkirakan kasus kebakaran ini akan terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya, karena kondisi musim kering masih sangat panjang,” ujarnya.

Terhadap kondisi tersebut, pihaknya menghimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada terhadap kondisi ini (musim kering). Selain itu, pihaknya juga sudah bersurat kepada seluruh kepala desa (Kades) dan kelurahan untuk kembali mengingatkan warganya terhadap situasi yang kiranya terjadi apabila musim kemarau datang. Baik itu bencana kebakaran, maupun ben-

cana-bencana yang lain.

Pada hakikatnya, bencana ini bisa di eliminir apabila masyarakat waspada dan menjaga diri. Sementara itu, ketika ada kejadian seperti kebakaran supaya bisa langsung dilaporkan kepada dinas terkait untuk bisa diambil sikap. “Mari kita sama-sama waspada dan menjaga diri, karena bencana ini pasti akan terjadi apabila kita tidak menjaga diri,” tandasnya.

Ia menyebutkan, Kamis (14/9) kemarin juga telah terjadi kebakaran, bahkan rumah yang terbakar tersebut tidaklah sedikit sekitar enam unit rumah yang terbuat dari

kayu. Rumah-rumah tersebut terbakar diakibatkan oleh kompor yang ditinggalkan pergi para pemiliknya.

Terhadap kondisi tersebut, enam kepala keluarga harus mengungsi kerumah saudaranya sembari menunggu rumah yang terbakar tersebut dibangun kembali. Sedangkan terkait kerugian materil akibat bencana tersebut, ditaksir berada pada angka Rp 180 Juta dengan estimasi masing-masing rumah sekitar Rp 20 juta.

“Kita tidak ingin adanya bencana kebakaran terjadi lagi di KSB, untuk itu kita himbau kepada pemilik rumah untuk tetap waspada,” tukasnya. (ils)

Debit Sumber Air PDAM KSB Masih Aman

Miliki 5 Gram Sabu, Warga Sapugara Bree Diciduk Polisi Taliwang (Suara NTB) AB alias Enal (24) salah seorang warga Dusun Bree, Desa Sapugara Bree, Kecamatan Brang Rea, terpaksa harus berhadapan dengan hukum setelah dia diduga telah memiliki, menyimpan dan mengedarkan narkoba jenis Sabu.

Ia ditangkap setelah Satuan Reserse Narkoba (Satres Narkoba) Polres Sumbawa Barat mendapatkan informasi dari masyarakat terkait aktivitas yang dilakukan oleh terduga pelaku ini, Kamis (14/9) sekitar pukul 15. 30 WITA. Kapolres Sumbawa Barat AKBP Andy Hermawan SIK, kepada Suara NTB, Jumat (15/9) membenarkan adanya kasus pengungkapan narkoba jenis sabu tersebut. Bahkan saat ini terduga pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan di Mapolres setempat.

Pengungkapan terhadap kasus ini, tidak lepas dari adanya laporan masyarakat yang sudah sangat resah dengan aktivitas pelaku. Sementara barang bukti (BB) yang berhasil didapatkan dari tersangka yakni, BB narkoba jenis sabut dengan berat sekitar 5 gram, satu botol teh pucuk, satu buah hp, dan satu unit sepeda motor yang diduga digunakan oleh tersangka ini.

“Tersangka ini kita duga sebagai pengedar, karena ketika kita amankan, tersangka ini hendak mengedarkan barangbarang tersebut,” ungkapnya.

Dikatakannya, pengungkapan terhadap kasus ini terjadi setelah AB sedang dalam perjalanan dari Taliwang menuju Brang Rea. Namun didalam perjalanan dia terkejut melihat banyaknya anggota Polisi yang saat itu tengah menunggu dirinya melintas guna dilakukan penangkapn berdasarkan hasil laporan dari masyarakat.

Setelah berada di jalan Dusun Batu Tamin, Desa Temekan, dia langsung dihadang oleh anggota guna dilakukan penangkapan. Hanya saja, ketika hendak dilakukan penangkapan tersangka memutar balik dengan maksud kembali ke arah Taliwang. Tetapi karena kesigapan anggota tersangka langsung bisa diamankan setelah sebelumnya terjatuh dari motor yang dikendarainya.

“Kita sempat kesulitan melakukan penangkapan terhadap tersangka, karena dia putar balik menuju Taliwang.

Beruntung anggota sigap dan berhasil meringkus tersangka ini,” imbuhnya.

Seraya menambahkan, setelah berhasil diamankan, anggota langsung melakukan penggeledahan terhadap tersangka. Setelah digeledah anggota berhasil menemukan BB sabu dengan berat sekitar 5 gram tidak jauh dari lokasi penangkapan. Hal tersebut terjadi setelah tersangka sebelumnya membuang BB tersebut ke salah-satu pekarangan rumah warga setempat.

“Tersangka tidak bisa mengelak setelah BB yang sempat dibuang ditemukan anggota dan langsung kita bawa ke Polres untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,” tandasnya. Sementara hasil pemeriksaan, tersangka mengakui barang tersebut adalah miliknya yang akan diedarkan ke daerah Brang Rea. (ils)

Halaman 6

(Suara NTB/ist)

DI ISTANA - Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, saat menghadiri undangan dari Presiden Joko Widodo di Istana Negara, baru-baru ini.

Raih WTP Kelima Kali Berturut Turut

Bupati Sumbawa Hadir di Istana Negara Sumbawa Besar (Suara NTB) Keberhasilan Kabupaten Sumbawa meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah daerah 2012 sampai 2016, diapresiasi pemerintah pusat. Presiden Jokowi mengundang Kabupaten/Kota yang telah meraih WTP lima tahun bertutut-turut di Istana Negara dalam agenda Rakernas Akuntasi dan Laporan Keuangan Pemerintah 2017.

Demikian disampaikan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sumbawa, Drs. H. Baharuddin M.M, Jumat kemarin, usai mendampingi Bupati Sumbawa H.M. Husni Djibril, BSc di Istana Negara Kamis lalu.

“Rakernas ini diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan RI juga dalam rangka meningkatkan kualitas manajemen keuangan Negara untuk mendukung pembangunan menuju Indonesia yang se-

jahtera serta untuk meningkatkan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah” tambahnya.

Bupati Sumbawa H.M.Husni Djibril, BSc melalui Kepala BPKAD Kabupaten Sumbawa juga menyamapikan Rakernas ini memiliki makna yang besar bukan hanya dalam rangka menghadiri pemberian penghargaan WTP lima kali berturutturut, namun yang lebih utama adalah meningkatkan komitmen bersama pengelolaan keuangan Negara dan daerah khususnya di Kabupaten Sumbawa yang tepat sasaran, efisien, disiplin dan mampu secara nyata meraih kemajuan daerah dan meningkatkan kemakmuran rakyat secara merata dan berkeadilan.

Haji Husni menyampaikan apresiasi kepada jajaran ASN Pemkab Sumbawa dan dukungan masyarakat Sumbawa sehingga mampu terus bersama bergerak mewujudkan Sumba-

wa Hebat dan Bermartabat.

“Kita jangan terlena dengan predikat WTP lima kali berturut-turut ini, yang paling utama adalah masyarakat Sumbawa harus tetap terus terlayani dan dapat menikmati raihan prestasi yang diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa” tambahnya “Sebagaimana disampaikan oleh Presiden Jokowi, bahwa WTP bukan tujuan, tujuan akhirnya adalah bagaimana sebuah program memberikan hasil dan program itu bisa tepat sasaran” pungkas Bupati Husni Djibril Pada Acara Pembukaan Rakernas dimaksud, Presiden Jokowi menyerahkan secara simbolis Penghargaan kepada perwakilan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota dan Pemerintah Kabupaten yaitu Mahkamah Agung, Kementerian Perdagangan, Pemprov Jawa Barat, Kota Depok, dan Kabupaten Ogan Komering Ilir. (arn)

Taliwang (Suara NTB) Musim kemarau yang mulai melanda saat ini terus mengancam sumber-sumber air masyarakat. Kekeringan di sejumlah daerah mulai terjadi, tak terkecuali di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Namun demikian untuk sumber air yang dimanfaatkan pihak Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) KSB dinyatakan masih aman.

Direktur PDAM KSB, Bambang, ST mengatakan, sementara ini seluruh debit sumber air yang dimanfaatkan pihaknya masih normal. Baik sumber air alami maupun buatannya masih dapat menyuplai air bersih untuk seluruh pelanggannya.

“Sejauh ini belum ada pengaruh. Seluruh sumber mata air kita debitnya tetap stabil,” sebutnya kepada wartawan, Jum’at (15/9).

Ia tak memungkiri, jika kemarau tahun ini dampaknya mulai terasa. Sejumlah wilayah di KSB masyarakatnya mulai kesulitan memperoleh air bersih. Tetapi wilayah-wilayah tersebut belum masuk dalam area pelayanan PDAM. “Yang terdampak sekarang ini belum masuk dalam layanan kita. Tapi untuk pelanggan sementara ini normal-normal saja,” timpalnya.

Meski masih stabil, Bambang menyatakan, pihaknya tetap mengantisipasi kemungkinan dampak kemarau tahun ini. Karenanya pihaknya secara rutin melakukan pengecekan terhadap sumber-sumber air yang dimanfaatkan untuk mengetahui kondisinya setiap waktu.

“Kami juga sudah siapkan langkah antisipasi kalau misalnya ada sumber air yang debitnya mulai minim.

Kami sudah siapkan pola agar pelanggan bisa tetap menikmati air bersih,” paparnya.

Untuk mengatasi dampak kekeringan di sejumlah wilayah KSB pihaknya juga sudah mulai turung tangan.

PDAM KSB bekerja sama dengan sejumlah pihak seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan kepolisian menyalurkan bantuan air bersih ke masyarakat terdampak.

Bambang menyebutkan, pihaknya menyediakan sebanyak 3 armada truk tangki setiap harinya untuk menyalurkan air bersih. Beberapa wilayah desa yang saat ini rutin dilayani pihaknya di antarnya desa Klanir Seteluk dan beberapa desa di kecamatan Poto Tano.

“Tiga truk tangki kami siapkan. Jadi begitu ada permintaan kami langsung kirim ke lokasi,” klaimnya.

PDAM KSB pun akan terus berupaya membantu pemerintah untuk mengatasi dampak kekeringan guna memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Karena itu pihaknya terus berkoordinasi dengan SKPD teknis dan pihak-pihak lainnya yang ingin ambil bagian dalam membantu masyarakat.

“Silakan saja datang ke kami. Kami punya armada yang selalu siap digunakan selama itu untuk kepentingan masyarakat kita,” tegasnya. (bug)

SUARA NTB Sabtu, 16 September 2017

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Disesalkan, Insiden Penembakan Polisi di Bima Dikaitkan Jaringan Teroris Kota Bima (Suara NTB) – Akademisi Bima, Dr. Syarif Ahmad, menyesalkan insiden penembakan terhadap dua aparat Mapolres Bima Kota oleh OTK, belum lama ini, serta pengamanan sejumlah warga Kelurahan Penatoi, dikaitkan dengan aksi radikalisme oleh kelompok agama tertentu.

Hal itu menanggapi adanya kesimpangsiuran antara informasi yang disampaikan oleh aparat Kepolisian melalui media. Mulai dari tingkat lokal (Polres), regional (Polda) hingga pusat (Mabes Polri) yang sangat jauh berbeda dan bertolak belakang.

“Polisi lokal sedang menyelidiki sehingga belum mengambil kesimpulan pelakunya. Disisi lain Polisi regional dan di pu-

sat, menyimpulkan bahwa pelakunya mantan kelompok teroris. Saya kira ada yang lemah lintas koordinasinya,” katanya.

Selain itu, Megister dan Doktor lulusan UI, ini juga menyorot adanya pengamanan sejumlah warga Penato’i oleh aparat Kepolisian, yang dikaitkan dengan jaringan radikalisme atau teroris, sebagai pelaku penembakan tersebut.

Ia menyepakati aksi teror

harus dimusnahkan. Hanya saja saat terjadinya insiden atau kejadian yang korbannya adalah aparat, tidak bisa juga langsung dikaitkan atau didalangi oleh kelompok radikalisme tertentu.

“Ini sedikit-sedikit ada insiden korbannya aparat. Stigma yang dibangun dilakukan oleh kelompok radikalisme,” kata Syarif dalam tesisnya Radikalisme Islam, studi ten-

tang gerakan politik Mujahidin Indonesia ini.

Parahnya, belum dilakukan proses penyelidikan, langsung dimunculkan di permukaan bahwa para pelakunya adalah kelompok radikalisme. Karena kemungkinan insiden penembakan tersebut, bisa saja dilakukan oleh oknum-oknum lain.

“Bisa saja insiden ini ada permasalahan ataupun rivalitas korban dengan yang oknum lain.

Apalagi kedua korban ini saya dengarnya pernah bertugas Buser Narkoba. Jadi tugasnya polisi untuk mengungkap,” katanya.

Selain itu, Syarif juga menyesalkan kinerja awak media dalam melakukan pember-

itaan. Karena berdasarkan riset dan temuannya, kebanyakan informasi terorisme atau radikalisme yang diekspos, didapat dari aparat kepolisian.

“Seharusnya media juga bijak menyampaikan informasi ke publik, dengan mencari tahu fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Tapi kebanyakan informasi yang didapat langsung dari aparat. Media juga harus fair,” katanya.

Karena menurutnya, aksi teror yang dilakukan kelompok-kelompok radikalisme, salah satu syaratnya harus di tempat-tempat keramaian.

Seperti pusat pertokoan, atau pusat perbelanjaan.

“Syaratnya harus di tempat ramai. Tapi di Bima insiden kejadian, salahsatu TKPnya tidak ada warga pun. Warga disekitar TKP pun juga tidak tahu adanya kejadian itu,” pungkas Syarif yang memperoleh Doktor dalam Distertasinya Fundamentalisme Islam studi p e n e gakan syariat islam di Sulsel i n i . (uki) Syarif Ahmad (Suara NTB/uki)

Dipimpin Ketua PN

Praperadilan Kasus K2 Disidangkan 20 September Dompu (Suara NTB) Kepala Kepolisian RI hingga kepala Unit Tipikor Polres Dompu dan Kepala Kejaksaan Agung RI hingga Kasi Tipikor Kejari Dompu dipraperadilankan oleh Yayasan Tambora Bangkit (Yarki) atas penetapan tersangka terhadap Drs. H. Bambang M. Yasin dalam kasus pengangkatan CPNS K2 tahun 2015. Pra peradilan yang didaftarkan di Pengadilan Negeri (PN) Dompu, Selasa (12/ 9) lalu ini akan dimulai proses persidanganya, Rabu (20/9) mendatang. Ketua PN Dompu, Toni Widjaya H Hilly, SH yang (Suara NTB/ula) akan langsung memimpin Toni Widjaya H Hilly sidang pra peradilan ini.

Ketua PN Dompu, Toni Widjaya H Hilly, SH kepada Suara NTB saat dikonfirmasi, Jumat (15/9) kemarin, membenarkan adanya gugatan pra peradilan yang diajukan Yayasan Tambora Bangkit (YARKI) yang diketuai, Abdullah, SH, MH. Gugatan ini didaftarkan Selasa (12/9) lalu dan telah diputuskan relas-nya.

“Sidang perdananya akan dimulai 20 September mendatang dan saya yang akan memimpin sidangnya,” kata Toni Widjaya.

Berdasarkan daftar gugatan yang diterima, kata Toni, ada beberapa pihaknya yang digugat terkait penetapan Drs. H. Bambang M. Yasin sebagai tersangka dalam kasus pengangkatan CPNS K2 Dompu tahun 2015. Tergugat pertama yaitu Kapolri, Kapolda NTB, Tipikor Polda NTB, Kapolres Dompu, dan Kanit Tipikor Polres Dompu. Tergugat kedua yaitu Kepala Kejagung RI, Kajati NTB, Aspidsus Kejati NTB, Kajari Dompu, dan Kasi Pidsus Kejari Dompu.

“Sesuai ketentuan KUHAP, gugatan pra peradilan ini akan dikebut selama 7 hari sidang. Tapi bisa diperpanjang sesuai kondisi di persidangan,” terangnya. Abdullah, SH, MH ketua YARKI selaku penggugat saat dikonfirmasi terpisah, menegaskan, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) RI tentang pasal 80 KUHAP bahwa ada 3 pihak yang bisa mengajukan gugatan pra peradilan yaitu terlapor, pelapor dan pihak ketiga yang berkepentingan.

Dirinya menjadi bagian dari pihak ketiga yang berkepentingan karena bisa saja besok lusa warga ditetapkan tersangka dan tidak diproses kasusnya. Sementara status tersangka tidak ada masa kadaluarsanya dan hanya akan berakhir bisa dilanjutkan ke persidangan atau di-SP3.

Kekosongan hukum ini, kata Abdullah, dirinya ingin menguji benar tidaknya penerapan dan prosesnya oleh penyidik. Alat bukti yang dikumpulkan penyidik, apa tidak bisa digunakan oleh yang bersangkutan di sidang terbuka. Padahal alat bukti yang dikupulkan sudah banyak. “Apa masalahnya? Makanya kita uji. Kita buka alat buktinya di sidang pra peradilan,” ungkapnya.

Digugat atas penetapan tersangka Drs H. Bambang M. Yasin, dikatakan Abdullah, karena baru ini tersangka yang diajukan berkasnya ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan sudah 3 kali dikembalikan untuk diperbaiki. Dalam pengembalian, petunjuk jaksa mestinya dibuka. Karena proses hukum, merupakan proses yang terbuka untuk umum.

“Masa iya kita hanya tahu kulitnya saja. Masalah apa? Sehingga tidak bisa disidangkan. Kalau tidak bisa disidangkan, ini perkara di-SP3 dong. Kasihan ini orang. Kalau bisa disidangkan, disidangkan dong biar orang ini ada kepastian hukumnya. Jangan dikatung – katung. Ini orang punya hak juga, meskipun beliau belum tentu bersalah,” katanya.

Abdullah sendiri mengaku, tidak pernah berkomunikasi dengan H. Bambang atau pihak terkait termasuk kelompok 134 CPNS K2 Dompu yang dibatalkan pengangkatannya.

Dirinya hanya berdiskusi dengan beberapa ahli hukum di Jawa dan ada masalah menurut hasil diskusi yang coba untuk diangkat. Sehingga dirinya murni melakukan gugatan pra peradilan untuk mendapat kepastian hukum.

“Saya bayangkan kalau besok lusa saya ditetapkan sebagai tersangka, lalu dikatung – katung begini. Bagaimana ruginya saya, malunya keluarga saya, rusaknya image saya. Kepentingan saya hanya begitu, barang kali ada pihak yang memanfaatkannya, silahkan. Itu urusan lain,” ungkapnya. (ula)

Dipulangkan, Warga Penatoi yang Diamankan Kota Bima (Suara NTB) – Lima orang warga kelurahan Penatoi Kecamatan Rasanae Barat yang diamankan aparat gabungan Resmob Subden A Bima dan Mapolres Bima Kota, pasca penembakan dua orang anggota polisi, dipulangkan kembali, pada Kamis (14/9).

Informasi kepulangan lima warga tersebut, juga diakui oleh Lurah Penatoi, Abdul Malik SE, saat dikonfirmasi Suara NTB, Jum’at (15/9). Kata dia, mereka diantaranya masing-masing berinisial Fr, Iz, If, Im dan Wd. “lima warga ini pulang sekitar pukul 00.20 malam tadi,” katanya.

Malik tidak menjelaskan secara jelas, proses hingga alasanya pemulangan kelima warganya itu, yang sebelumnya diamankan pasca penembakan terhadap dua anggota Polres Bima Kota oleh OTK, Senin (11/9) pagi.

“Saya mewakili pemerintah Kelurahan menerima penyerahan lima warga ini untuk diserahkan ke keluarga,” katanya.

Hanya saja, sebelum penyerahan yang berlokasi di Mapolsek Rasanae Timur, kelima warganya tersebut terlebih dahulu menyelesaikan persyaratan administrasi serta berita acara yang ditandatangani oleh pihak

(Suara NTB/ist)

PEMULANGAN - Proses pemulangan lima warga penato’i di Mapolsek Rasanae Timur, Kamis (14/9) malam.

Kelurahan dengan perwakilan Mapolres Bima Kota.

“Intinya warga ini tidak mengetahui adanya penembakan dua anggota polisi itu,” ujarnya. Lagipula, mereka sering berbaur dengan masyarakat lainnya,” katanya.

Ia menambahkan, saat ini, kelima warganya tersebut telah dikembalikan ke keluarganya masing-masing. Sembari memastikan kondisinya dalam keadaan baik-baik saja. “Tidak ada hal-hal sedikitpun yang terluka atau mengalami gangguan mental. Yang

Dompu Belum Bebas Pasung

Tujuh ODGJ Belum Dapat Izin Berobat dari Keluarga Dompu (Suara NTB) – Program bebas pasung yang dicanangkan pemerintah Provinsi NTB tanpaknya belum berjalan efektif, khususnya di Kabupaten Dompu. Tahun 2017 masih terdapat Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang mendapat pemasungan.

Alasan pihak keluarga hampir seragam, yakni malu anggota keluarganya menjadi bahan pembicaraan orang lain. Termasuk tak adanya pihak yang bertanggung jawab ketika pasung itu dilepas.

“Masalah pasung ini kan masih ada yang disembunyikan oleh pihak keluarga. Kita sudah berupaya agar pasien ini lepas dari pasung, cuma dari keluarga tidak mau melepas karena kalau dilepas siapa yang mengurus dia,” kata Kabid Penyehatan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan (Dikes) Kabupaten Dompu, Maman, SKM, MMkes, di ruang kerjanya, Jumat (15/9).

Meski yang lebih ber-

wenang dalam hal ini Dinas Sosial, namun karena stastus mereka sebagai pasien ODGJ maka pihaknya juga harus turun tangan. Tahun 2017 ini, Dikes baru mengirim 7 ODGJ untuk mendapat perawatan di provinsi, dan masih terdapat 7 orang lainnya belum ditangani karena tak ada persetujuan pihak keluarga.

Sebanyak 14 orang itu lanjut Maman, ialah mereka yang berhasil ditemukan. Belum termasuk ODGJ yang dipasung diam-diam pihak keluarga. Dan rata-rata mereka yang sudah menjalani perawatan bisa disembuhkan, hanya saja tak adanya aktifitas dan tangggung jawab yang diberikan setelah menjalani perawatan tersebut memicu kambuhnya penyakit ODGJ pada yang bersangkutan.

“Sangat ada harapan mereka untuk sembuh, misalnya pulang dari rumah sakit jiwa mereka sudah dinyatakan sembuh, sekarang penerimaan keluarga ini jadi masalah, untuk itu diharapkan keluarga maupun masyarakat sekitar itu menerima dia sebagaimana biasa,” ujarnya.

Menurutnya, untuk memastikan NTB bebas pasung pihak keluarga harus berani terbuka, termasuk masyarakat ditekankan agar tidak mengucilkan keberadaan ODGJ. Karena bagaimana pun mereka memiliki hak yang sama seperti halnya orang-orang normal.

Saat ini jelas Maman, pihak masih fokus mengumpulkan kartu keluarga ODGJ untuk dibuatkan kartu BPJS, sehingga ketika pasien tersebut ingin dirujuk Dikes tidak lagi kewalahan terkait persoalan anggaran dan sebagainya.

“Kemandirian paska dia dirujuk balik dari rumah sakit itu saja yang jadi masalah, dukungan dari keluarga tidak ada, dukungan dari masyarakat dan pemerintah untuk kemandirian pasien jiwa ini, mereka diberi pekerjaan atau apa itu yang belum ada. Yang membuat mereka kambuh itukan karena tidak kemandirian, tidak ada pekerjaan,” pungkasnya. (jun)

jelas kondisinya baik,” ujarnya.

Meski demikian, menurutnya Lurah, masih ada salahseorang warganya, yakni berinisial Sf, yang saat ini masih diamankan di Mako Brimob Subden A Bima yang berlokasi di Kelurahan Sambinae Kecamatan

Mpunda. “Sf masih dilakukan pemeriksaan,” katanya.

Sementara Kapolres Bima Kota, AKBP Ahmad Nurman S.Ik, dimintai keterangan masih bungkam dan enggan memberikan komentar terhadap awak media terkait hal tersebut. “Mengenai ini kami belum bisa bicara. Ada saatnya ya,” katanya Sementara Akademisi Bima, Dr. Syarif Ahmad dikonfirmasi pandangannya, dilepasnya sejumlah warga tersebut, lantaran tidak terkait insiden penembakan. Meminta aparat untuk melakukan pencucian dan sosialisasi nama baik mereka.

“Karena secara sosial, saat diamankan mereka sudah dianggap kelompok teroris. Aparat harus membersihkan nama baik warga ini,” katanya.

Akademisi lulusan UI ini, khawatir jika hal itu tidak dilakukan akan memunculkan permasalahan baru. Seperti kurangnya kepercayaan publik terhadap kinerja aparat kepolisian serta membuka aksi teror lain. “Karena persoalan aksi teror, yakni adanya sikap ketidakadilan serta diskriminasi. Baik secara ekomoni maupun politik. Ini tidak boleh dibiarkan dan jangan dianggap remeh-temeh,” pungkasnya. (uki)

Polres Dompu Distribusi Air Bersih Dompu (Suara NTB) – Kemarau panjang yang dialami masyarakat NTB, khususnya di Kabupaten Dompu saat ini telah membuat sumber mata air menyusut. Bahkan sumur di beberapa Desa/Kelurahan debit airnya sudah sangat minim.

Warga kini mengambil air bersih dari jarak yang cukup jauh dan beberapa diantaranya membeli serta menunggu distribusi air bersih dari pemerintah.

Atas persoalan itu Polres Dompu berinisiatif melakukan pendistribusian air bersih kepada warga yang membutuhkan.

“Dari beberapa Polsek sudah kita mintai data Desa – Desa mana saja yang memang sangat membutuhkan, sehingga Polres Dompu bisa mendistribusikan air bersih,” kata Kasubag Humas Polres Dompu, Iptu Suhatta, SH., kepada Suara NTB, Jumat (15/9).

Krisis air bersih yang dirasakan masyarakat ini kondisinya sudah sangat meperihatinkan, terutama bagi mereka yang tinggal didaerah dataran tinggi. Minimal ungkap Suhatta, bantuan air bersih itu bisa dimanfaatkan untuk keperluan memasak dan melepas dahaga. Sementara untuk mencuci pakaian dan keperluan lain diharap masyarakat bisa mencari alternatif lain.

“Debit air pada musim kemarau ini memang sangat berkurang dan minim, nah mungkin itulah bentuk kepedulian Polres Dompu terhadap masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya.

Beberapa Desa/Kelurahan yang sudah didistribusikan air bersih sebut Suhatta, diantaranya Kelurahan Simpasai, Desa Lepadi dan Desa Kandai satu.

Dan kedepan masih banyak Desa/ Kelurahan lain yang juga akan menjadi sasaran pihaknya. “Dari satu desa kita berikan ke beberapa lingkungan, untuk data desa lain saat ini masih menunggu laporan tiap polsek,” jelasnya.

Dalam penyaluran air bersih pihaknya tidak menentukan berapa liter air yang harus diperoleh masing-masing lingkungan, tetapi selama kekurangan air ini tetap dirasakan maka selama itu pula Polres Dompu akan mendistribusikan air bersih ke wilayah tersebut. Disinggung keterlibatan pihak terkait seperti halnya BPBD, Suhatta mengatakan, belum pernah melakukan upaya tersebut mengingat kegiatan ini merupakan instruksi langsung dari jajaran Polda NTB. “JajaranPoldaNTBsaatinijuga sedang menyalurkan bantuan air bersih kepada warga yang membutuhkan,” pungkasnya. (jun)

Terduga Pelaku Pemerkosaan dan Pengancaman Diamankan Warga Kembali Undur Pembukaan

(Suara NTB/ist)

PELAKU PEMERKOSAAN - Is terduga pelaku pemerkosaan yang diamankan warga Lingkungan Doro Toi Kelurahan Doro Tangga, Jumat (15/9).

Dompu (Suara NTB) – Is, warga Desa Palama Kecamatan Donggo Kabupaten Bima diamankan warga saat

berupaya mengulangi aksi pemerkosaan tehadap Na perempuan asal Kecamatan Dompu, Kamis (14/9) Pukul 20.00 Wita.

Is kedapatan setelah korban teriak akibat perlakuannya.

Kasubag Humas Polres Dompu, Iptu. Suhatta, SH., mengungkapkan aksi bejat ini bermula dari perkenalan mereka di kantor Pos pada Selasa 12 September lalu, saat itu korban hendak membayar listrik.

“Datang pelaku meminta nomor HP korban dan tidak lama kemudian menelpon menanyakan keberadaanya, lalu menghampiri korban di Bank BRI dan menawarkan ‘kalau kekurangan uang beri tahu saya biar saya bantu’,” kata Suhatta kepada Suara NTB dihubungi, Jumat (15/9).

Tidak hanya menawarkan bantuan uang pada korban, Is juga meminta Na datang ke kosnya yang berada di Lingkungan Doro Toi Kelurahan Doro tangga dengan maksud membantu merapikan kamarnya, hingga kemudian Is melancarkan aksinya terlebih mendokumentasikan menggunakan handphone.

“Korban tidak bisa teriak minta tolong karena mulut kor-

ban ditutup menggunakan tangan. Kemudian korban pasrah dan pulang ke rumahnya, tapi tidak melaporkan kejadian ini pada keluarga,” jelasnya.

Dengan modal video dokumentasi yang dikantongi itu tersangka mulai melakukan upaya pengacaman, yang mana ketika Na tak menuruti setiap permintaanya maka video tersebut akan disebarkan di media sosial. Ancaman ini kemudian dialami Na sehari setelah aksi pertamanya, beruntung pada aksi kedua ini saat dipaksa dan didorong korban berteriak sehingga warga sekitar pun berdatangan lalu mengaman tersangka. “Masyarakat yang mendengar suara teriakan itu datang dan mengamankan pelaku,” ungkap Suhatta.

Saat ini korban dibawa ke Mapolsek Kota untuk dimintai keterangan terkait persoalan ini, termasuk Is juga digiring untuk mempertanggung jawabkan perbuatanya di mata hukum. Dan akan dikenakan Pasal 285 KUHP tentang pemerkosaan dengan ancaman 12 tahun penjara. (jun)

Blokade Bendungan Tanju

Dompu (Suara NTB) Warga Tanju kembali mengulur waktu membuka akses jalan yang diblokade ke lokasi proyek bendungan Tanju Kecamatan Manggelewa. Berulang kali janji disampaikan warga untuk membuka akses jalan bila tuntutannya direspon. Namun setiap kali pertemuan digelar, tidak pernah membuahkan hasil agar pekerjaan proyek bisa segera diselesaikan.

Plt Kepala Desa Tanju, Ruslan kepada Suara NTB saat dikonfirmasi, Jumat (15/9) kemarin, mengugkapkan, hasil pertemuan dengan warga di kantor Camat Manggelewa bersama Muspika dan Pemda Dompu belum ada kepastian untuk membuka blokade jalan ke lokasi proyek.

Walaupun ada 3 kesimpulan diperoleh, yaitu Senin (18/9) ini warga membuka akses proyek bendungan Tanju, selama 15 hari mulai 18 September akan dibuatkan SK hibah tanah pekarangan

bagi warga terkena dampak, dan bila tidak dibuka akan dilakukan upaya sesuai aturan yang berlaku.

“Tapi untuk poin kesatu, warga menambahkan catatan akan mendiskusikan lagi dibuka atau tidak blokade jalan setelah pertemuan Senin ini,” jelas Ruslan.

Namun Ruslan mengaku, mendapat informasi baru dari BWS Provinsi NTB bahwa pada Sabtu dan Minggu (16-17/9) ini harus tetap ada aktivitas di lokasi proyek pembangunan bendungan Tanju. Karena akan ada pengambilan gambar untuk kepentingan Presiden yang akan berkunjung ke NTB dalam waktu dekat.

“Itu artinya akses yang diblokade harus dibuka. Kalau tidak, ini yang kita khawatirkan,” ungkapnya. Aksi warga Tanju yang memblokade akses jalan sehingga aktivitas proyek di pembangunan bendungan Tanju ini terhenti sejak 2 bulan lebih yang lalu. Warga pun terkensan mengulur – ulur waktu untuk

membuka blokadean jalan. Kendati surat pernyataan jaminan sudah ditandatangani Pemda, warga pun terkesan belum bersedia membuka jalan.

Lima tuntutan warga disanggupi pemerintah seperti pembayaran sisa ganti rugi lahan senilai Rp 1,7 M akan dilakukan September, SK hibah tanah pekarangan awalnya 2018 menjadi 15 hari kedepan, pembebasan lahan pekarangan tempat sumur dalam air warga sudah dilakukan 12 Agustus lalu, pengaspalan jalan lingkungan 2018, dan percetakan sawah baru di so Riamau masih dikoordinasikan karena masih dalam kawasan hutan.

Namun warga kembali meminta waktu untuk berdiskusi, Senin (12/9) lalu. Warga belum bersedia buka blokade karena menunggu kehadiran Pemda di Desa. Saat pertemuan di kantor Camat Manggelewa, Jumat (15/ 9) kemarin, warga kembali minta waktu untuk berdiskusi. (ula)

SUARA NTB Sabtu, 16 September 2017

POLHUKAM

Halaman 8 (Suara NTB/why)

PERSONEL POLISI Ratusan personel polisi disiapkan berdasarkan permintaan Balai TNGR untuk menertibkan warga di Dusun Pesugulan, Bebidas, Wanasaba, Lotim yang mengklaim lahan.

Mutasi Harus Profesional KETUA Komisi V DPRD NTB yang membidang urusan pendidikan, Hj. Wartiah, M.Pd memberikan penekanan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi NTB, agar tidak ditunggangi oleh kepentingan politik menjelang Pilkada NTB 2018.

Hal itu disampaikan Wartiah, menyusul rencana Dikbud Provinsi NTB akan menggelar mutasi Kepala Sekolah tingkat SMA/SMK se Provinsi NTB. Ia menekankan supaya proses mutasi tersebut didasari asas pro(Suara NTB/ndi) fesionalitas, bukan oleh Hj. Wartiah perasaan suka dan tidak suka, atau karena kedekatan dan kepentingan.

“Sepanjang dilakukan secara profesional maka proses mutasi tersebut akan bagus. Tetapi kalau ada indikasi like and dislike maka hal itu akan tidak bagus bagi proses pendidikan di NTB. Saya berharap dalam dunia pendidikan itu tidak ada yang namanya like and dislike atau ada indikasi kepentingan-kepentingan tertentu jelang Pilkada ini,” ujarnya.

Menurutnya, proses penyegaran jabatan dalam dunia pendidikan, merupakan sesuatu hal yang lumrah sepanjang dilakukan dengan suatu landasan evaluasi yang profesional berdasarkan adanya prestasi yang diraih oleh para pendidik.

“Meskipun seorang pendidik itu telah mengabdi dalam jangka waktu yang lama dan memiliki prestasi yang membanggakan sekolah itu maka kenapa harus dimutasi?. Begitu pun sebaliknya, bila seorang pendidik itu masih baru dalam dunia pendidikan akan tetapi dia belum mampu memberikan sebuah catatan prestasi maka tidak serta merta harus dipromosi menjadi seorang Kasek?. Poin pentingnya, mutasi ini harus dilihat berdasarkan basis kinerja dan prestasi yang telah diraih,” cetusnya.

Poin lain yang paling penting dalam melakukan promosi dan mutasi ini, lanjut politisi PPP itu, bahwa harus dilakukan secara profesional, objektif dan tidak ada indikasi titip menitip atau indikasi suka atau tidak suka terhadap seseorang.

“Saya berharap hindari yang namanya titip menitip apalagi menjelang momentum pilkada seperti saat sekarang ini. Ini pesan moral saya kepada dunia pendidikan agar ke depannya dunia pendidikan ini bisa menghasilkan output yang baik,” pesan Wartiah. (ndi)

TNGR Minta Polisi Gusur Warga Pesugulan Mataram (Suara NTB) – Warga yang menguasai lahan Taman Nasional Gunung Rinjani di Wanasaba, Lombok Timur akan digusur. Penertiban tersebut dialamatkan kepada warga yang mengklaim lahan. Sebanyak 350 pondok atau gubuk di dalam kawasan hutan di Dusun Pesugulan dan Dusun Burne, Desa Bebidas, Wanasaba akan dirobohkan petugas gabungan Balai TNGR, polisi, dan TNI. “TNGR meminta bantuan kepada kita untuk menertibkan wilayah taman nasional yang sudah dikerjakan dan dikuasai.

Upaya ini sudah sejak 2015 lalu,” kata Karo Ops Polda NTB, Kombes Pol Dewa Putu Maningka Jaya, Jumat (15/9).

Penertiban yang dilakukan melalui operasi gabungan itu melibatkan 550 personel. Penertiban tersebut terhadap sekitar 200 hektare lahan yang diklaim warga. Penertiban diagendakan selama empat hari.

“Awalnya ini sampai 700 hektare, tapi yang 400 hektare

terang Dewa.

“Caranya, mereka ke luar dulu, kemudian dimasukkan lagi dalam keadaan legal. Tapi ini tidak berhasil bagi sebagian warga. Bukti tanah adat mereka tidak bisa tunjukkan, bahkan sampai naikkan alat berat,” imbuh dia.

Upaya penertiban itu setelah empat kali mediasi hasilnya gagal. Namun warga mengerahkan ibu-ibu dan anak-anak sebagai tameng untuk menghalau petugas.

Dewa menegaskan, antisipasi penghadangan warga yang

Giri Menang (Suara NTB) Komnas HAM turun ke Lombok Barat guna mendalami persoalan warga Pemalikan yang rentan tak mendapatkan hak konstitusi ikut memilih pada Pilkada dan Pilgub tahun depan. Komnas HAM mengklarifikasi KPU Lobar untuk meminta penjelasan terkait pemilih rentan di Pemalikan Sekotong, kelompok difabel dan warga binaan serta pasien di rumah sakit. Pihak Komnas HAM berjanji menjadikan persoalan Pemalikan Sekotong menjadi isu nasional yang harus dituntaskan oleh pemerintah.

Komnas HAM juga mendorong Pemda Lobar lebih serius berkoordinasi dengan instansi terkait di daerah dan pusat yang berwenang dalam

Mataram (Suara NTB) Dua pelaku terkait 25.200 butir pil tramadol hanya dikenai wajib lapor. DN dan MR yang diamankan Selasa (12/9) lalu belum ditahan dan belum ditetapkan status keterkaitannya.

“Pelaku belum ditahan, belum ditetapkan tersangka. Tetapi wajib lapor,” ungkap Kapolres Mataram, AKBP Muhammad, Jumat (15/9).

Dua orang terkait peredaran Tramadol DN (24) dan MR (25) diamankan Selasa (12/9) lalu di kantor agen pengiriman paket kilat di Karang Sukun, Mataram Timur, Mataram.

Barang bukti yang diamankan 2.520 strip pil tramadol yang dikirimkan dalam dua dus, telepon genggam dan resi pengiriman. Pil tersebut diakui DN dipesan dari Sulsel dan dikirim dari Jakarta.

Ribuan tramadol itu rencananya untuk memenuhi permintaan pelanggan tetap yang berada di Gomong, Mataram.

Pelaku DN, mengakui menjual tramadol menjual dalam jumlah besar kepada pengecer di bawahnya. Harganya per 25 strip antara Rp 50 ribu sampai Rp 55 ribu.

Kapolres mengatakan, proses penyidikan kasus tersebut masih berlangsung. Pihaknya masih perlu keterangan dari BBPOM serta jaksa.

“Kita lanjutkan penyidikan. Nanti akan koordinasi BBPOM, komunikasi dengan jaksa soal mencari pembuktian,” jelasnya.

Sebab, lanjut Muhammad, pengakuan tersangka tersebut perlu pembuktian lebih lanjut.

Diperlukan klarifikasi terhadap orang lain yang diduga memesan Tramadol tersebut.

“Harus dibuktikan lagi apakah sudah menjual pada pihak lain atau belum.

Niatannya sudah ada akan menjual, nanti yang akan menerima ini akan diklarifikasi,” pungkasnya. (why)

penyelesaian persoalan ini.

Tim Komnas HAM dipimpin ketua Tim sekaligus Kepala biro penegakan HAM Komnas HAM RI, Johan Efendy bersama lima anggota tiba di Kantor KPU sekitar pukul 14.25 Wita. Kedatangan tim ini disambut langsung oleh Ketua KPU, Suhaimi Syamsuri bersama komisioner lainnya. Ketua tim menyatakan, bahwa persoalan Pemalikan ini termasuk komplikasi yang harus diselesaikan oleh banyak pihak. Namun momen persoalan ini ketika Pilkada hendak berlangsung. Sehingga paling tidak menjadi tugas baru bagi Komnas HAM karena memiliki spesifikasi yang berbeda dengan kasus lain di Indonesia. Tidak sama dengan kasus di Jakarta misalnya, di lahan

bersengketa bermasalah di Waduk Pluit. Di pemalikan, warga justru belum punya identitas. “Isu pemalikan ini saya pikir paling tidak menjadi bahan di nasional bagaimana diselesaikan oleh pemerintah. Ini akan kami bawa ke pusat,” jelasnya.

Masalah ini, jelasnya, harus diselesaikan sama halnya seperti kasus di daerah lain yang tinggal di hutan lindung, suaka alam misalnya yang kebetulan ditempati masyarakat.

Persoalan ini bukan di KPU selaku penyelenggara namun tidak boleh persoalan ini berlarut-larut. Apalagi ada muatan politis di sana.

Dengan menjadikan persoalan ini isu nasional dapat mendorong pemerintah cepat bertindak. Menurutnya, per-

soalan ini terjadi bukan ada unsur kesengajaan, namun kemungkinan pemerintah menunda-nunda saja.

Komisioner KPU Lobar Divisi Sosialisasi, Suhardi menjelaskan terkait persoalan warga Pemalikan pihak KPU tetap mendata bahkan pernah diupayakan bisa menggunakan hak pilihnya. Waktu itu difasilitasi pada pelaksanaan pilkada dengan berkoodinasi dengan petugas PPK dan KPPS. Ada dua rekomendasi yang ditawarkan, yakni KPU meminta PPS untuk memasukkan pemilih warga setempat ke TPS terdekat, namun waktu itu PPS tidak siap karena ketika mereka akan mendata tidak diterima dan masyarakat di sana tidak mau menjelaskan identitas aslin-

ya. Sebagian lagi terjadi penolakan oleh warga di TPS itu.

Sehingga diputuskan oleh PPS daripada risiko lebih baik tidak diberikan memilih Karena masyarakat menolak.

Karena itu, ia meminta Komnas HAM untuk menerbitkan rekomendasi konkret, dimana warga bisa didata dan memilih namun direkap di KPU. Sebab persoalannya, jika diberikan hak pilih pemilih akan masuk dapil mana. Ia juga meluruskan pemberitaan, bahwa sampai sejauh ini KPU belum menggaransi bahwa warga Pemalikan bisa memilih. Sebab jika mau memasukkan sebagai pemilih, namun tidak terdaftar di Kemendagri dan tidak punya dokumen kependudukan maka KPU bisa dipidanakan. (her)

(Suara NTB/why)

PPP Pilih Mori, Nurdin ”Lempar Handuk” Mataram (Suara NTB) Bakal calon wakil Gubernur NTB dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Nurdin Ranggabarani, SH, MH memberikan pernyataan menyerahkan nasibnya pada keputusan partai, untuk mendorong dirinya tampil bertarung atau tidak di Pilkada serentak NTB 2018.

Pernyataan tersebut disampaikan Nurdin, ketika dikonfirmasi Suara NTB, pascaberedarnya surat keputusan (SK) dukungan DPP PPP untuk Pilkada NTB, yang resmi mengusung pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur, H. Ahyar AbduhMori Hanafi, SE., M.Comm Sehingga, dengan masuknya nama Mori dalam SK rekomendasi itu sebagai bakal calon Wakil Gubernur, maka otomatis dipastikan, Nurdin yang selama ini juga cukup aktif bergerilya mencari duku-

ngan, harus berbesar hati untuk mengurungkan niatnya kembali tampil bertarung di Pilkada NTB 2018.

“Saya ini kader partai yang loyal dan taat azas. Kemarin saya menyatakan siap maju sebagai bakal calon, karena arahan partai. Sekarang ada keputusan partai (tidak mendukung saya) maka saya pun mengikuti keputusan tersebut,” ujar Nurdin, menjawab Suara NTB via pesan WhatsApp. Lebih lanjut dikatakan Nurdin, niatnya untuk tampil bertarung sebagai bakal calon wakil Gubernur NTB, bukan karena dorongan ambisi kekuasaan politik pribadi semata. Melainkan karena aspirasi masyarakat dan dorongan partai. Sehingga, ia sebagai kader partai yang baik, sangat menghormati apapun keputusan partai untuk dirinya, ia anggap itulah keputusan terbaik yang harus ia laksanakan, tanpa banyak bertanya lagi.

“Sebagai kader yang baik, jangankan saya belum jadi

Wagub. Sudah jadipun, apabila partai memerintahkan saya berhenti, maka saya pun akan meletakkan jabatan. Apalagi ini belum jadi, baru sekedar diwacanakan,” tegas anggota DPRD NTB Fraksi PPP itu.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua DPW PPP NTB, Hj. Wartiah yang dikonfirmasi terkait SK dukungan DPP PPP tersebut, memilih tidak berkomentar, begitu juga dengan nasib Nurdin. Hanya saja, secara resmi, pihaknya akan mengummkan arah dukungan PPP di Pilkada NTB, Senin pekan depan.

“Kita undang teman-teman media hari Senin depan ya, untuk konfrensi pers dukungan PPP di Pilkada NTB, nanti saya jawab di sana sudah secara resmi. Adapun SK yang beredar itu, terserah teman-teman media memberikan penafsiranya sendiri.

Yang jelas dari kita belum ada pengumuman resmi, nanti Senin baru,” jelasnya. (ndi)

Pilkada NTB

Rudi Siap Berpasangan dengan Amin Mataram (Suara NTB) Bakal calon Gubernur NTB, Lalu Rudi Irham Srigede, terus bergerilya mencari dukungan partai politik, untuk menjadi kendaraanya bisa mendaftar ke KPU sebagai calon Gubernur. Dari empat partai anggota koalisi poros tengah tempat mantan Danrem NTB itu mendaftarkan diri, tiga partai dikabarkan lebih mendukungnya, dibandingkan kandidat lain yang juga sudah mendaftar.

Tiga partai tersebut, yakni PAN, PKB dan Hanura. Ketiga partai itu belakangan ini sangat kuat diisukan akan keluar dari poros tengah dan memben-

tuan penertiban ini sudah dilayangkan. Ini dalam rangka penegakan Undang-undang,” jelasnya.

Agus tidak dapat merinci mengenai luasan lahan di dalam kawasan TNGR yang diklaim dan dikuasai masyarakat yang akan ditertibkan tersebut.

“Ada yang di dalam, beberapa ada yang di luar, pastinya akan kita harus mengukur lebih dulu,” kata dia.

Mengenai operasi gabungan tersebut, pihaknya menyerahkan pelaksanaannya kepada kepolisian.

“Memang sudah kita minta, tapi jadwal pelaksanaan yang menentukan kepolisian, pada saatnya akan diberi tahu. Tapi soal jadwalnya kita serahkan ke polisi,” tutupnya. (why)

Komnas HAM Klarifikasi Kasus Pemalikan

Pelaku Tramadol Dikenakan Wajib Lapor

Muhammad

bisa dikembalikan ke TNGR dengan bentuk kemitraan. Sisanya ini yang masih tidak mau akan ditertibkan,” jelasnya.

Ia menjelaskan, dalam penertiban tersebut pihaknya tidak ingin langsung melakukan penegakan hukum. Melainkan upaya persuasif mengajak warga ke luar dari kawasan hutan tutupan TNGR. “Tanpa operasi pun, hal ini sebenarnya sudah bisa diselesaikan, yaitu dengan program kemitraan, yang berhasil bagi sebagian warga. Sebagiannya masih ada yang tidak mau,”

berpeluang terjadi agar disikapi secara humanis. Kepolisian tidak bisa main asal-asalan.

“Ini dilematis. Tetapi juga tidak bisa pembiaran seperti itu terus. Dari kementerian (lingkungan hidup dan kehutanan) sudah pernah datang,” jelasnya.

“Yang penting nanti di lapangan sesuai prosedur dan aturan yang berlaku. Kalau ada perlawanan wajar saja mereka bertahan karena mereka sudah menikmati hasil dari lahan itu,” kata dia.

Terpisah, Kepala TNGR Agus Budi Santoso mengatakan, penertiban dimaksud dalam rangka penegakan undang-undang, menampik tudingan perampasan hak masyarakat di hutan adat.

“Dari sebelum saya jadi kepala balai permohonan ban-

tuk poros baru dengan mendukung Lalu Rudi sebagai calon Gubernur dan Ketua DPW Nasdem NTB, H. Muh. Amin sebagai calon Wakil Gubernur.

Indikasi kuat, ketiga partai itu lebih memilih mendukung Lalu Rudi, diperlihatkan pada acara silaturahmi Lalu Rudi dengan tokoh masyarakat, di mana para petinggi ketiga partai itu, nampak kompak hadir dalam kegiatan tersebut. Mereka adalah, Ketua Deks Pilkada Partai Hanura NTB, Yeyen S Rahmat, Ketua Panitia Pilkada PAN NTB, H. Saiful Islam, dan Sekretaris DPW PKB, Yadiyansyah.

Meskipun tidak jelas apa yang dibicarakan Lalu Rudi dengan ketiga petinggi partai yang hadir itu, namun hal tersebut makin mempertegas jika PAN, PKB dan Hanura, tengah mempersiapkan format koalisi untuk mengusung paket Rudi-Amin.

Ketua Deks Pilkada Hanura NTB, Yeyen S Rahmat kepada Suara NTB belum lama ini, mengakui kehadirannya bersama para petinggi PKB dan PAN itu, di acara Lalu Rudi tersebut. Selain itu Yeyen juga menyampaikan, sebagai bentuk keserisuan partainya untuk mengusung pa-

ket tersebut, partainya kini tengah melakukan simulasi, untuk mengukur kekuatan pasangan tersebut dan menilai respons masyarakat.

“Ya kita sudah mengirim dua nama ke DPP, yakni Ahyar - Mori dan Rudi - Amin, nanti DPP yang akan umumkan siapa kita dukung,” ujar Saiful Islam. Sedangkan Ketua DPW PKB NTB sendiri, Lalu Hadrian Irfani, yang dikonfirmasi Suara NTB, belum memberikan jawaban pasti terkait sinyal arah dukungannya. “Kita masih berproses, tunggu saja,” cetusnya.

Ditempat terpisah, Lalu Rudi

Irham Srigede mengatakan bahwa dirinya sangat senang mendengar pernyataan para petinggi ketiga partai tersebut yang telah memberikan sinyal dukungan kepadanya bersama Amin.

“Tapi saat ini kan sedang memasuki tahapan penjajakan koalisi antar partai dan pengusulan dari masing-masing partai untuk diusung. Untuk masalah komunikasi, saya tetap lakukan dengan partai-partai tersebut. Intinya nanti kita liat hasilnya dulu, karena sampai saat ini masih dalam proses, sabarlah pasti akan kita infokan,” ucapnya, Jumat (15/9) kemarin. (ndi)

(Suara NTB/ist)

CERAMAH - Danramil 1608-05/Donggo Kapten Inf Muhammad, saat memberikan ceramah kepada siswa dan siswi SMPN 1 Soromandi, Jumat (15/8).

Danramil 1608-05/Donggo Ingatkan Bahaya Narkoba Mataram (Suara NTB) Kegiatan ceramah wawasan kebangsaan semakin gencar disampaikan jajaran TNI. Tujuannya untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan mengenai wawasan kebangsaan (Wasbang) serta bahaya penyalahgunaan narkoba. Seperti yang disampaikan Danramil 1608-05/ Donggo Kapten Inf Muhammad saat memberikan ceramah kepada siswa dan siswi SMPN 1 Soromandi, Jumat (15/8).

Dalam kegiatan ceramah wawasan kebangsaan tersebut, selain diikuti oleh seluruh siswa/siswi SMPN 1 Soromandi, juga oleh para guru. Materi ceramah wasbang yang disampaikan menitikberatkan pada bahaya penyalahgunaan narkoba. Mengingat peredaran narkotika saat ini sudah sampai pada tingkat yang mengkhawatirkan. “Untuk itu, melalui wejangan yang diberikan dalam kegiatan ceramah wawasan kebangsaan ini diharapkan para peserta terutama para siswa/siswi mengerti dan memahami bagaimana bahaya dari narkotika tersebut bagi kehidupan manusia,” jelas Kapten Inf Muhammad.

Apalagi dilihatnya para pelajar yang merupakan generasi penerus bangsa, rentan jadi sasaran penyalahgunaan barang haram itu. Oleh sebab

itu, pada kesempatan tersebut Danramil juga mengimbau kepada semua pihak, terutama kepada para orang tua agar benar-benar menjaga dan mengawasi anak-anaknya.

Apalagi anak yang baru beranjak dewasa, karena orang tualah orang yang paling dekat dengan anak, juga paling memahami anaknya.

Selain peredaran narkotika, adapun berbagai hal negatif yang perlu menjadi perhatian bersama saat ini. “Perkembangan dan kemajuan teknologi membuat masyarakat dengan mudah mengakses informasi dari berbagai belahan dunia melalui media sosial. Tanpa adanya filter berbagai informasi tersebut masuk dan diterima oleh masyarakat baik yang bersifat positif maupun negatif,” imbuhnya.

Seiring dengan perkembangan teknologi tersebut berbagai hal negatif, sangat cepat mempengaruhi masyarakat terutama kaum muda seperti penyebaran paham radikal, pornografi, kekerasan dan berbagai berita/informasi yang bersifat provokatif masuk dan diterima oleh masyarakat. “Hal-hal negatif inilah yang dapat merusak kehidupan bermasyarakat dan dapat memecah belah persatuan sehingga dapat mengancam keutuhan NKRI,” ujarnya mengingatkan. (ars/*)

Jendela Sastra

SUARA NTB Sabtu, 16 September 2017

Halaman 9

Tentang Puisi, Eliana, dan Ratmi

(Suffering - Paula Smith Heffel / fineartamerica.com)

Rifat Khan

“AKU ingin mencintai Eliana dengan sederhana, Ibu.” “Mencintai yang seperti apa maksudmu?”

“Seperti katanya Sapardi.

Aku ingin mencintainya dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya tiada.”

“Nah, nah, nah. Itu maksudnya apa?”

“Ya secara sederhana.

Meski ia menyakiti, meski ia melukai, aku akan tetap mencintainya. Aku takkan mengeluh dan akan terus mencintainya.”

“Justru itu yang berat, Randuse.”

“Berat bagaimana?”

“Ya, berat. Tak ada manusia yang mampu bertahan dalam kesakitan.”

“Aku, Ibu. Aku.” Ibu sesaat ingin tertawa. Ia menggeleng hampir lima kali.

“Kalau dia tiba-tiba bersama lelaki lain?”

“Ya, aku akan tetap mencintainya.”

“Emang kamu bisa?”

“Ya, pasti bisa. Bukankah dengan mendoakan orang yang kita sayangi juga bagian dari cinta.”

“Nah, nah. Ini apa lagi maksudnya?”

“Sapardi bilang, aku mencintaimu itu sebabnya aku takkan pernah selesai mendoakan keselamatanmu.”

“Itu lebih berat lagi, Randuse. Ujung-ujungnya kamu akan memaki dan men-

doakan kejelekan untuknya.”

“Ah, pasti bisa Ibu. Aku yakin!”

Ibu meninggalkanku setelah seorang tamunya datang.

Aku masih duduk di depan TV. Aku memang sedang menggilai puisi dan selalu ingin melakukan semua hal yang pernah kubaca. Meski sering aku bertanya sendiri, kenapa Sapardi bisa memikirkan dan menulis kata-kata semacam itu. Aku selalu berkhayal bisa membuat kata-kata ajaib semacam itu untuk Eliana. Perempuan yang mengisi penuh hatiku. *** Setiap membaca puisi dari para penulis ternama, entah mengapa aku ingin juga menulis. Aku ingin menulis puisi indah, aku ingin menulis puisi yang menyejukkan. Tapi selalu tak bisa. Saat ini, aku sedang kuliah di fakultas ekonomi. Ibu memintaku menjadi pegawai bank.

“Kau mahir dalam hitung menghitung,” ucap ibu saat aku baru saja lulus SMA. Lantas aku kuliah mengambil ekonomi, dan saat kuliah itulah aku mengenal Eliana.

Perempuan idealis dan selalu berpikir logis itu. Kami saling jatuh cinta dan memutuskan untuk pacaran. Hubungan itu sudah berjalan selama dua bulan. Ketika bertemu di kampus, aku mengutarakan apa yang sedang kusukai ke Eliana.

“Eliana, om Sapardi bilang,

hanya hujan di bulan Juni yang paling tabah,” ucapku coba menghiburnya.

Saat itu memang bulan Juni dan hujan sedang turun dengan derasnya. Rumputrumput di halaman kampus begitu basah. Kami duduk pada sebuah bangku di depan kelas. Sesekali hujan yang diterbangkan angin itu menerpa tubuh kami. Dingin.

“Om Sapardi? Hujan yang paling tabah?” Eliana keheranan mendengar ucapanku.

“Sapardi Djoko Damono, Eliana,” terangku.

“Siapa itu? Saudara Ibumu?” tanya Eliana serius.

Aku terdiam. Aku lupa kalau Eliana bukan penyuka sastra, apalagi puisi. Sapardi saja begitu asing di pendengarannya. Apalagi jika kusebutkan Aan Mansyur, penyair yang mencintai mata jendela, bulan dan bintang itu. Eliana pasti tak pernah tahu.

“Pernah menonton Ada Apa dengan Cinta?” Aku bertanya lagi.

Alis Eliana bergerak ke atas. “Iya, kenapa?”

“Kau tahu puisi-puisi di film itu?” Aku mencoba bertanya kembali.

“Ya, aku tahu. Puisinya Nicholas Saputra, kan?”

Jawab Eliana meyakinkan.

“Bukan, itu puisinya Aan Mansyur,” balasku.

“Randuse, itu puisinya Nicholas. Aan Mansyur siapa lagi? Ngawur kamu!!”

Percakapan kami terhenti

sampai di situ. Sejak menyukai puisi. Aku merasa banyak hal yang tak nyambung tiap kali aku bercakap dengan Eliana. Tapi cinta mesti diperjuangkan, begitu kata ibu.

Maka aku mulai rajin menulis, rajin diskusi dan rajin membeli buku. Dan tetap rajin juga memberi perhatian ke Eliana.

“Kelak, kau akan lebih mencintaiku Eliana, saat tulisan-tulisanku mangkal di koran-koran ternama.” Aku selalu berucap itu di dalam hati. Tanpa pernah sadar, Tuhan tak pernah menyukai hambanya yang sombong. Tuhan memang tak pernah menyukai itu.

Hampir satu tahun aku rajin menulis, dan terus membaca dan membangun diskusi-diskusi kecil. Berkah itu akhirnya datang juga, puisiku dimuat oleh surat kabar lokal.

Bahagia tak terkira hatiku saat itu. Pagi sekali aku mondar-mandir mencari lapak koran. Hingga aku dapat membeli koran yang memuat puisiku itu. Aku membacanya berulang dan berkali-kali mengagumi diri sendiri. Siang hari, aku memutuskan menemui Eliana.

“Ini hadiah untukmu,” ucapku.

“Ini apa? Hadiah untuk apa?” Wajah Eliana sedikit heran. Sebab koran itu kubungkus begitu rapi dengan kertas berwarna-warni.

“Kau buka saja.” Aku

tersenyum.

Lantas Eliana membukanya. Saat Eliana melihat kalau isinya hanyalah koran, wajahnya datar saja.

“Oh, tulisanmu ada di koran ini?”

“Iya, puisiku.”

“Terus?”

Aku tak menyangka Eliana akan bersikap seperti itu. Aku kira ia akan bahagia. Aku terdiam tak tahu hendak mengucap apa. Semua berbeda tak seperti yang sering kubayangkan.

“Bagaimana dengan kuliahmu? Bagaimana dengan keinginanmu menjadi pegawai bank?” Eliana tiba-tiba bertanya demikian.

“Aku sudah bilang ke Ibu. Ia bilang; selesaikan kuliahmu. Entah nanti kamu jadi apa, yang pasti selesaikan dan lakukan apa yang kamu cintai,” jawabku mencoba mengulang apa yang ibu sering bilang.

“Kalau kamu nanti jadi penulis, lalu kapan kamu bisa mengajakku makan di restoran ternama? Kapan kamu bisa membeli rumah yang nyaman sebagai tempat tinggal kita nanti saat sudah menikah?”

Aku terdiam. Aku tak berani memandang wajah Eliana. Aku lebih memilih mengambil koran tadi –koran yang tak dihiraukan lagi oleh Eliana.

Saat kuceritakan semua itu ke ibu. Ibu mengelus rambutku dan ia hanya bilang, “Pe-

rempuan itu tak mencintaimu.

Cari perempuan lain yang mengerti dan mampu memahamimu.” *** Kini, empat tahun setelah itu. Aku menikah dengan Ratmi, perempuan yang sungguh bisa mengerti dan memahamiku, seperti yang ibu bilang.

Ratmi sadar akan penghasilanku dari dunia menulis.

Penghasilan yang tak tentu.

Jika tulisanku dimuat koran nasional, aku selalu mengajaknya makan di tempat yang enak. Meski Ratmi lebih sering menolak.

“Ini tehnya,” ucap Ratmi melepas segelas teh hangat di atas meja. Aku hanya tersenyum. Ratmi pun tersenyum –senyumnya begitu menenangkan.

Hampir tiga bulan memang, satu pun tulisanku tak pernah dimuat. Namun Ratmi selalu mencoba untuk mengerti. Jika tulisanku tak lagi dimuat, ia selalu membuat jajanan untuk dititipkan di warung-warung tetangga untuk memenuhi kebutuhan.

“Kamu sedang baca apa?” tegur Ratmi, sebab aku masih saja seperti sibuk membolakbalik koran yang kupegang sedari tadi.

“Hanya melihat berita saja,” ucapku sembari tersenyum memandangnya.

“Tulisanmu tak ada?” Ratmi bertanya.

Aku menggeleng. “Lalu ka-

pan kau menulis tentangku?”

Ratmi melepas pertanyaan.

Aku menggeleng lagi. Ratmi hanya tersenyum. Beberapa saat, tiba-tiba Ratmi mengedipkan matanya ke arahku. Aku bingung gerangan apa maksudnya. Aku menatap Ratmi penuh heran. Kemudian matanya memintaku untuk menengok ke belakang.

Tepatnya ke arah jendela di samping pintu ruang tamu.

Aku kemudian menengok ke belakang sesuai isyarat Ratmi.

Dari balik jendela itu, seorang lelaki dengan rambut klimis tampak sudah menunggu. Lelaki yang tak asing –lelaki yang kemarin juga datang dan ia adalah seorang pegawai bank. Ada tunggakan kami yang mesti kami bayar dan waktunya memang sudah jatuh tempo.

Aku tersenyum ke arah Ratmi. Ratmi membalas senyumanku dengan manis.

“Kapan tunggakan-tunggakan itu bisa dibayar dengan puisi?” Aku tiba-tiba setengah menggerutu seperti bertanya kepada Ratmi.

Ratmi menggeleng tiga kali dan bergegas membukakan lelaki itu pintu. (*) 2017 *Cerita buat Fatih Kudus Jaelani.

Rifat Khan, aktif di Komunitas Rabu Langit, Lombok Timur.

Lailatul Kiptiyah Lebaran di Tanah Jauh Di Dalam Taman Tentang Ingatan Prenjak Lewat Tengah Hari Ada yang retak pada bibir sebuah kuali ada yang tiba-tiba tersentak saat menatap bayangannya di permukaan kali Pagesangan, Maret 2017

dari tumpukan jerami ke tumpukan jerami prenjak yang pincang itu bernyanyi ia lipur mata buram sang petani ia lipur luka dalam kemiskinan ini Pagesangan, 2017

gerimis tipis kering menyisih dari halaman jatuh sebutir jambu batu tanganmu memungutnya ada galur yang hampir hilang di bawah rimbunan bunga bambu matamu mengingatnya ia adalah jejak sapu yang kau gambar sepuluh tahun lalu dengan warna putih dari rambut; mendiang ayahmu Pagesangan, 2016

di dalam taman itu ia adalah sebuah bangku kayu hening sepi menunggu dengan cinta setabah tanah tak mudah menyerah meski pengembaraan musim juga deru angin semakin menjauhkannya dari pokok usia dan getar warna entah kapan- di dalam taman itu burung-burung kembali menjatuhkan istirah di pundaknya dan sepasang tangan diam-diam meredam derit kesedihannya 2013-2016

Lailatul Kiptiyah, mukim di Mataram, Nusa Tenggara Barat.

Kami berkumpul di luar pintu kemudian tengadah di atas kami saksikan takbir pecah Derainya berjatuhan seperti derai suara ibu agung dan putih Lirih menangkup perasaan-perasaan sedih Maka sebelum subuh mendekat kami layarkan segala maaf terimalah sebagai pembuka bagi pintu-pintu yang jauh Seperti taman yang pernah tumbuh di sebuah pagi menghisap lunas segala duka dari kedalaman dadamu ibu, ketika pecah tangis kami yang pertama Pagesangan, Ramadhan 2017/1438 H

SUARA NTB Sabtu, 16 September 2017

PENDIDIKAN

Halaman 10

Tidak Asal ’’Comot’’ di LKS

Fokus Benahi Disiplin Siswa SALAH satu upaya pemerintah ialah membentuk karakter disiplin pada diri siswa. Aspek disiplin siswa ini pula yang jadi fokus perhatian dan terus dibenahi Kepala SMKN 6 Mataram Mohammad Tauhid, S.Pd. Mantan guru SMKN 3 Mataram itu menuturkan, sebagai kepala sekolah baru, Tauhid merasakan di awal kedatangannya sektor disiplin siswa sangat rendah. Masih ada siswa masuk tidak tepat waktu dan berbagai tindakan tidak disiplin lainnya.

Tidak saja kondisi itu dilihat sendiri oleh Tauhid, namun juga berdasarkan (Suara NTB/dys) penuturan para guru lainMohammad Tauhid nya sebelum dirinya datang. Untuk itu, sejak dirinya ditunjuk jadi kepala sekolah, aspek kedisiplinan jadi target utama dibenahi Tauhid yang merupakan salah satu guru produktif di SMK. “Kita masih berbenah yang diutamakan itu peningkatan kedisiplinan siswa,” ujar Tauhid, Jumat (15/9).

Lebih jauh Tauhid menjelaskan, jika aspek kedisiplinan pada diri siswa sudah baik, maka aspek yang lainnya pun akan mengikuti. Seperti aspek belajar dan juga prestasi siswa. Mengingat kata dia, tidak mungkin seorang siswa berprestasi tanpa adanya sikap disiplin terlebih dulu. Oleh karenanya, disiplin harus tuntas terlebih dahulu.

Ditambahkan, berdasarkan analisis pihaknya, disiplin rendah pada siswa lantaran pengaruh buruk lingkungan sekitar sekolah. Tidak dijelaskan sejauhmana pengaruh buruk tersebut. Namun seiring waktu berjalan, persoalan disiplin siswa sudah mulai menunjukkan ada perubahan.

“Disiplin rendah karena pengaruh lingkungan,” imbuhnya.

Tentu ke depan, persoalan rendahnya kedisiplinan siswa dapat teratasi. Kata Tauhid, tidak saja disiplin pada diri siswa, disiplin pada guru dan tenaga kependidikan juga jadi atensi yang harus terus menerus ditingkatkan semua warga sekolah. Pihaknya berharap agar warga sekolah sadar bahwa aspek disiplin akan membawa perbaikan pada aspek yang lain. (dys)

Ditingkatkan, Kapasitas Guru Pembuat Soal

Mataram (Suara NTB) Penguatan kapasitas guru dalam membuat soal akan lebih ditingkatkan lagi.

Diharapkan tidak ada lagi guru yang asal ambil soal pada buku LKS, sehingga guru paham dari soal yang dibuat itu apa yang hendak diukur dari siswa.

“UPT akan melakukan kebijakan penguatan kapasaitas guru di sekolah dalam membuat perangkat soal, tidak boleh lagi ada teman guru itu asal comot soal dari LKS, tapi dia betul-betul paham dari soal itu apa sih yang ingin diukur dari siswanya,” ujar Kepala UPTD Layanan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus-Pendidikan Layanan Khusus (Dikmen dan PK-PLK) Lombok Barat (Lobar)-Mataram, H. Abdurrosyidin R, S.Pd., M.Pd.

Menurutnya, dalam membuat soal ada struktur berpikir jika guru ingin mengukur pengetahuan. Maka pola jawaban yang diinginkan dari soal itu harus mengarah ke pengetahuan, jika menyasar keterampilan, harus mengarah ke keterampilan.

Kebetulan, dari Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan Dinas Dikbud NTB melalui pendekatan Kelompok Kerja Guru Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), MGMP itu

akan dikumpulkan dan diberikan pemahaman tentang proses penguatan karakter, penilain dan sebagainya. Sesuai koridor penilaian dan pembelajaran yang benar. “Jadi ndak asalasalan membuat soal, itu lewat pemberdayaan MGMP,” kata Rosyidin.

Setelah itu, hasil dari implementasi penguatan kapasitas guru melalui MGMP itu dilanjutkan dengan desiminasi. Ada lima mata pelajaran yang difokuskan, yaitu agama Islam,

PPKN, Bahasa Indonesia, dan guru produktif untuk SMK. “Lima mata pelajaran ini akan dilihat, selesai dilatih, dilaksanakan , diimplementasikan, dan disebar dideminasikan ke sekolah lain, sehhingga tahu arah membuat soal yang betul,” ujar Rosyidin.

Sementara itu, ia menekankan, pihak UPTD Layanan Dikmen dan PK-PLK tidak bisa menyiapkan soal, karena pemerintah sifatnya hanya pemetaan saja. Jika MGMP yang membuat soal bersama, itu bisa dilakukan. “Karena hakikatnya membuat penilaian dari satuan pendidkan, pemerintah sifatnya hanya pengukuran saja, untuk pemetaan,

(Suara NTB/ron)

Abdurrosyidin yang paling penting ujian dari sekolah,” katanya. (ron)

SMA/SMK Negeri di NTB Belum Ada Terapkan Lima Hari Sekolah Mataram (Suara NTB) Pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) menjadikan lima hari sekolah dalam sepekan sebagai pilihan bagi sekolah. Tidak lagi menjadi keharusan. Di NTB tidak ada SMA/SMK Negeri yang memilih menerapkan lima hari sekolah.

“NTB memang tidak pernah bermimpi untuk full day school atau lima hari sekolah itu, kita konsentrasi di enam hari sekolah itu, tidak ada satupun sekolah (Suara NTB/ron) negeri (SMA/SMK) yang H. Surya Bahari berlakukan lima hari sekolah,” ujar Kepala Bidang Pembinaan SMA Dinas Dikbud NTB, Drs. H. Surya Bahari, ditemui Jumat (15/9).

Sebelumnya sekolah lima hari sepekan diatur melalui Permendikbud Nomor 23 tahun 2017 tentang Hari Sekolah. Permendikbud itu juga mendapat penolakan yang cukup keras dari sejumlah unsur masyarakat di NTB termasuk di sekolah.

Dalam Perpres 87/2017 tentang PPK, sekolah diberikan kewenangan memilih enam atau lima hari sekolah dalam sepekan berdasarkan kesepakatan sekolah dengan komite sekolah. Penerapan lima hari sekolah juga mempertimbangkan ketersediaan pendidik, sarana prasarana, kearifan lokal dan pendapat tokoh masyarakat dan agama setempat. Sementara Permendikbud 23/2017 tentang Hari Sekolah mengharuskan sekolah berlangsung lima hari sepekan dengan durasi delapan jam, penerapannya mempertimbangkan kesiapan sumber daya pada sekolah dan akses transportasi.

Surya menekankan, pendidkkan karakter masuk ke semua mata pelajaran. Itulah yang akan dikembangkan oleh Dinas Dikbud NTB, tujuannya agar anak bisa lebih santun dengan melaksanakan berbagai kegiatan yang mengarah pada penguatan pendidikan karakter itu.

“Pendidikan karakternya masuk ke semua mata pelajaraan. Intinya bagaimana anak kita bisa lebih sopan lebih santun dengan melaksanakan kegiatan itu,” harapnya. (ron)

(Suara NTB/dys)

PRAKTIK - Guru peserta pelatihan pada Pusat Belajar Program Keahlian Ganda di SMKN 6 Mataram sedang melakukan praktikum untuk Jurusan Teknik Kendaraan Ringan.

Kuasai Program Keahlian Ganda

Belasan Guru SMK Segera Diuji Mataram (Suara NTB) Sebanyak 16 guru SMK tersebar di seluruh kabupaten/kota di NTB yang kini tengah mengikuti Program Keahlian Ganda di Pusat Belajar Program Keahlian Ganda di SMKN 6 Mataram segera mengikuti uji kompetensi.

Uji kompetensi untuk menentukan kelulusan para guru guna mendapat sertifikat sebagai pengajar di SMK akan digelar dua hari yaitu tanggal 17-18 September 2017.

Kepada Suara NTB, Jumat (15/9), Kepala SMKN 6 Mataram Mohammad Tauhid, S.Pd., mengemukakan Program Keahlian Ganda merupa-

kan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Republik Indonesia No.9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan dalam rangka peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia. Inpres tersebut menginstruksikan kepada Kemendikbud untuk meningkatkan jumlah dan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) di SMK. Dalam upaya menindaklanjuti Inpres tersebut, ujarnya, Kemendikbud melalu Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) melaksanakan program Sertifikasi Pendidik dan Sertifikasi

Keahlian bagi guru SMA/SMK atau dikenal dengan nama Program Keahlian Ganda.

Program ini diharapkan akan memenuhi kekurangan guru Produktif di SMK. Selanjutnya dengan mengikuti program ini nantinya guru-guru tersebut mempunyai dua kompetensi yaitu kompetensi mata pelajaran awal dan kompetensi mata pelajaran produktif yang dipilihnya. ‘’Khusus di Pusat Belajar Program Keahlian Ganda di SMKN 6 Mataram, dikhususkan bagi calon guru jurusan Teknik Kendaraan Ringan (TKR),’’ terangnya.

Selain itu guru-guru terse-

gram Keahlian Ganda, ke 16 guru SMK yang ikut pelatihan merupakan angkatan pertama tahun ini.

Berbagai materi dan modul pembelajaran diselesaikan para guru, baik dengan belajar mandiri maupun belajar tatap muka dan juga praktik serta magang. Proses belajar para peserta nantinya diakhiri dengan belajar tatap muka dan dilakukan uji kompetensi oleh Pusat Pelatihan dan Pengembangan Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P4TK) dengan assessor dari Malang. “Kalau ada yang tidak lulus, maka diulang tahun depan,” ujarnya. (dys)

Hindari Masalah, Pendataan PPDB SMA/SMK Direncanakan Lebih Awal

Barometer Pendidikan, Pendidikan Karakter Harus Dikuatkan Mataram (Suara NTB) Sekolah-sekolah di Kota Mataram diharapkan dapat menerapkan penguatan pendidikan karakter. Penguatan pendidikan karakter ini diharapkan dapat lebih meningkat, apalagi Kota Mataram menjadi barometer pendidikan di NTB. Hal itu disampaikan Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Mataram, Drs. H. Lalu Mohammad Sidik, M.MPd,. pada Suara NTB belum lama ini. Menurutnya mutu guru dan para siswa harus diperhatikan oleh sekolah, termasuk penguatan pendidikan karakter.

“Mutu di sekolah harus kita tingkatkan, karena Kota Mataram merupakan barometer pendidikan di NTB. Proses mutu guru dan anak-anak kita untuk diperhatikan. Termasuk pendidikan karakter,” kata Sidik.

Ia memaparkan, pendidikan karakter itu yang pertama harus diperhatikan adalah nuansa religius di sekolah. Mantan Kepala SMPN 5 Mataram ini menyarankan agar kepala sekolah mengajak setiap waktu salat kepada warga sekolah. “Mengajak anakanak salat, nuansa religius itu ditingkatkan,” katanya.

Selain itu, kemandirian juga perlu ditingkatkan dengan mengajar anak-anak agar bisa lebih mandiri melalui berbagai program sekolah. Gotong royong di sekolah juga disarankannya untuk lebih digiatkan lagi supaya bisa bersama-sama membangun sekolah. “Gotong royong, dengan komite dan orang tua, tidak hanya dengan materi, tapi pikiran dan tenaga,” katanya.

Sekolah juga diminta untuk membangun integritas, agar kepercayaan masyarakat dan seluruh warga sekolah dapat terbangun dengan baik. Poin terakhir adalah nasionalisme, Sidik menekankan semangat nasionalisme dapat diterapkan di sekolah.

“Bangun integritas, dan perkuat rasa nasionalisme,” katanya.

Berbagai peraturan pemerintah diharapkan dapat diterapkan oleh sekolah sesuai dengan petunjuk yang ada. Pembangunan fisik dan pendidikan di sekolah harus terus terbangun dengan baik dan bertahap. “Bisa kita step by step untuk kemajuan pendidikan,” pungkasnya. (ron)

but juga akan mendapat sertifikat pendidik atau sertifikat pendidik ke dua bagi yang sudah bersertifikasi di mata pelajaran awalnya. Sebagaimana diketahui Sertifikat Pendidik berguna sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan TunjanganProfesi Guru (TPG).

Sementara itu, Wakil Kepala Bidang Humas SMKN 6 Mataram Hendra, S.Pd., menyebut lamanya waktu Pendidikan dan Latihan Program Keahlian Ganda ini hampir berlangsung tiga bulan. Sejak SMKN 6 Mataram ditunjuk pemerintah pusat sebagai Pusat Belajar Pro-

(Suara NTB/dys)

SASARAN - Murid-murid SDN 2 Pelulan, merupakan salah satu sekolah yang jadi sasaran program Safari Imtak MTs Al Madani Kuripan Lombok Barat. Cara seperti ini diharapkan mampu membuat calon siswa tertarik melanjutkan sekolah di MTs Al Madani.

Program Safari Imtak, Tarik Lebih Banyak Siswa Baru Mataram (Suara NTB) Program Safari Imtak yang dilaksanakan oleh MTs. AlMadani, Ponpes Al-Madani Pelulan, Kuripan, Lombok Barat ke berbagai Sekolah Dasar (SD) telah menyedot perhatian masyarakat. Terbukti, pada tahun ajaran baru ini, MTs. Al-Madani, menerima lebih banyak siswa baru.

Pengasuh Ponpes AlMadani, Muhammad Tahrir, S.Pd., menyebut, program Safari Imtak ke berbagai SD di Kuripan merupakan terobosan baru dalam rekrutmen atau menarik minat siswa baru masuk Pon-

pes. Terbukti, program ini berhasil menarik murid baru.

Dikatakan Tahrir, dalam program Safari Imtak itu dimanfaatkan oleh pihak Ponpes untuk melakukan sosialisasi ke murid-murid SD agar mereka dapat masuk ponpes, dan sambutan sekolah tujuan sangat baik.

Diakuinya, pola sosialisasi seperti ini tergolong baru. Selama ini ponpes pasif menunggu ada calon murid baru yang mendaftar. Namun dengan cara ini ponpes aktif ke masyarakat mencari murid. Strategi ini berhasil karena telah melampaui

kuota yang ditargetkan. Bahkan MTs Al-Madani menempati urutan ketiga terbanyak menerima siswa baru di Kecamatan Kuripan dan Gerung. "Kita bahkan di urutan tiga se Kecamatan Kuripan dan Gerung," sambung Tahrir kepada Suara NTB di Mataram.

Dirinya pun mengapresiasi masyarakat yang telah memberikan kepercayaan kepada ponpes sebagai tempat mendidik anak-anak mereka.

"Jumlah murid tahun ini di luar dugaan, terimakasih sudah memberikan kepercayaan," tukasnya. (dys)

Mataram (Suara NTB) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB menyiapkan berbagai cara untuk meminimalisir masalah pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi pada tahun ajaran mendatang. Salah satunya akan menyiapkan mekanisme agar pendataan dilakukan sejak semester genap SMP Kelas IX. Hal itu disampaikan Kepala Bidang Pembinaan SMA Dinas Dikbud NTB, Drs. H. Surya Bahari, ditemui di kantornya, Jumat (15/9). Menurutnya, dari hasil evaluasi PPDB yang lalu memang ada sejumlah kekurangan. Oleh karena itu, pihaknya akan mengemas agar persiapan PPDB dilakukan jauh-jauh hari.

Salah satunya dengan mendata lebih awal siswa SMP kelas IX. “Nanti anak-anak SMP yang kelas IX dari awal ini kita sudah data, dan nanti begitu masuk semeter genap, sudah kita minta data mereka mau bersekolah ke mana,” ujar Surya.

Dengan begitu, ketika menjelang PPDB dan nilai Ujian Nasional (UN) sudah keluar, siswa itu tahu mereka akan masuk ke sekolah mana. Itulah yang saat ini sedang dirancang pihaknya, berkaitan dengan sistem dan prosesnya. “Itu yang sedang kita rancang,” kata Surya.

Sementara itu, Kepala Dinas

Dikbud NTB, Drs. H. Muh. Suruji, ditemui Jumat (15/9), mengatakan PPDB akan diterapkan 100 persen dengan zonasi, tidak ada lagi kuota bebas zona seperti PPDB tahun ini. Langkah ini dilakukan untuk memacu siswa mempersiapkan diri.

“Itu akan memacu anakanak untuk mempersiapkan diri, bisa setahun sebelumnya sudah menyiapkan diri supaya nilai rapornya bagus, sehingga dia masuk jalur prestasi,” kata Suruji didampingi Sekretaris Dinas Dikbud NTB, Drs. Sukran.

Jalur prestasi akademik dan non akademik yang mendapatkan keistimewaan karena bebas memilih sekolah di luar zona tempat tinggalnya, tidak berlaku lagi di tahun mendatang. Karena ketika dia melalui PPDB Sistem Zonasi, anak yang berprestasi secara akademik akan menempati peringkat atas di sekolah yang berada di zona tempat tinggalnya.

Pada PPDB yang lalu, PPDB SMA Negeri dilaksanakan dengan pendekatan zonasi atau pembatasan daerah atau wilayah dan prestasi. Selain itu, khusus PPDB SMK dan SLB tidak berdasarkan zonasi. Zonasi sendiri sudah diatur pembagiannya. Jumlah peserta didik yang diterima dalam PPDB SMA,SMK,danSLBNegeriditetapkan dalam kuota. (ron)

Halaman 11

SUARA NTB Sabtu, 16 September 2017

AFF U-18

Adu Penalti, Indonesia Takluk dari Thailand

Jakarta (Suara NTB) Babak semifinal Piala AFF U-18 akhirnya berakhir dengan kegagalan bagi Timnas Indonesia. Setelah bermain sama kuat di waktu normal, tim asuhan Indra Sjafrie akhirnya harus bertekuk lutut di babak penalti oleh Thailand.

Laga yang digelar di Stadion Thuwunna Yangon, Myanmar, Jumat (15/9) itu sempat menghasilkan kondisi imbang.

Di babak pertama, Tim Garuda Muda, seperti dipantau Antara pada situs resmi Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) di Jakarta, tampil agresif dengan setidaknya empat kali peluang mencetak gol meskipun tidak satupun peluang itu membuahkan hasil.

Anak-anak asuhan pelatih Indra Sjafri itu langsung menggebrak pertahanan tim Gajah Putih pada menit keenam oleh Witan Sulaiman setelah meraih umpan dari Egy Maulana Vikri. Tapi, tembakan Witan melenceng.

Pada menit ke-25, giliran Egy yang mengancam gawang Thailand. Namun serangan Egy mampu terbaca oleh kiper Kantaphat Manpati.

Pemain Merah-Putih memegang penguasaan bola lebih banyak pada akhir babak pertama dengan Witan yang kembali membuka peluang pada menit ke-30. Tapi, Kantaphat keluar dari posisinya dan menghentikan serangan pemain asal PLPP Ragunan itu.

Umpang Firza Andika yang diterima dengan baik oleh Witan pada menit ke-34 pun gagal mengubah kedudukan untuk tim muda Merah-Putih.

Selain permainan lini tengah dan depan, penampilan kompak timnas U-19 juga ditunjukkan kiper Muhammad Aqil Savik yang menyelamatkan gawang dari tendangan jarak jauh pemain Thailand pada menit ke-35.

Tujuh menit sebelum babak pertama usai, Thailand kembali menekan gawang

HILANG HILANG STNK R2 HONDA DR5052AK NOKA/NOSIN : MH1JBP113EK120136/ JBP1E-1119915 AN. BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN PERIKANAN DAN KEHUTANAN KOTA MATARAM HILANG DISEKITAR JL. CATUR WARGA MATARAM HILANG STNK R2 YAMAHA DR3935BS NOKA/NOSIN : MH328D30CAJ139966/28D2139B71 AN. SITI HAMIDAH APRILIANA HILANG DISEKITAR JL. AIRLANGGA KOTA MATARAM

Aqil hingga peluit wasit berbunyi dan skor masih 0-0.

Menjelang pertandingan babak pertama berakhir, tim Indonesia harus kehilangan satu pemain Saddil Ramdani yang mendapatkan kartu merah karena melanggar Wudtichai Kumkeam.

Setelah kehilangan Saddil pada akhir babak pertama, Indonesia pun memulai permainan babak kedua dengan 10 pemain.

Meski tampil dengan 10 pemain di babak kedua, pasukan Garuda Muda mampu memberikan perlawanan sengit. Bahkan, Egy Maulana Vikri dkk cukup banyak menciptakan peluang yang mengancam gawang Thailand.

Sementara itu, Thailand yang mendominasi penguasaan bola justru kesulitan menembus pertahanan disiplin Indonesia.

Skor 0-0 bertahan hingga babak kedua usai. Pertandingan pun ditentukan lewat adu penalti.

Pertandingan dilanjutkan ke babak adu penalti.

Egy Maulana Vikri yang ditunjuk sebagai penendang pertama berhasil menuntaskan tugasnya dengan baik.

Sementara Thailand yang menunjuk Kritsada Kaman gagal melaksanakan tugasnya. Tendangannya melenceng ke sisi kanan gawang Aqil Savik. Skor 1-0 untuk Indonesia.

M. Iqbal gagal mencetak gol keunggulan bagi Indonesia. Tembakannya ke arah tengah berhasil digagalkan Kantaphat Manpati. Nattawut Chootiwat menyamakan kedudukan setelah mengecoh gerakan Aqil Savik. Skor imbang 11. M Luthfi Kamal Baharsyah kembali mengantarkan Indonesia unggul 2-1.

Eksekusi Chokanan Saima-In ke kiri atas gawang tidak dapat diamankan Savik. Skor 2-2. Tembakan Nurhidayat Haji Haris ke arah kiri gawang masih bisa diblok. Sementara Thailand berbalik unggul 32 lewat Teerapat Laohabut.

Penendang terakhir Indonesia Rifad Marasebessy gagal mencetak gol. Dengan demikian Thailand yang lolos ke semifinal. (ant/bali post)

Klasemen Sementara Popnas 2017

Sempat Tembus 10 Besar, NTB Turun ke Peringkat 13 Jateng (Suara NTB) Tiga hari sudah keikutsertaan kontingen NTB di Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) XIV di Semarang, Jawa Tengah (Jateng)12-20 September 2017. Kontingen NTB yang diperkuat 101 atlet baru mengantongi satu medali emas dan dua medali perak. Hasil itu menempatkan NTB diperingkat 10 besar sementara dalam perolehan medali emas dari 34 provinsi yang ikut.

Sementara, peringkat pertama ditempati kontingen DKI Jakarta dengan mengoleksi 11 medali emas, lima perak dan lima perunggu. Disusul Jawa Timur (Jatim) diperingkat dua dengan delapan medali emas, tiga perak dan 6 perunggu.

Hasil pantauan Suara

di nomor 200 meter.

Selanjutnya dua medali perak diperoleh lewat pelari gawang putra, Lalu Aji. Atlet binaan SMA Ragunan itu meraih dua perak di nomor 110 meter gawang dan 400 meter gawang.

Namun, pada Jumat (15/9)

NTB, Anang Zulkarnain yang dimintai tanggapannya mengatakan bahwa perjuangan atlet NTB belum berakhir.

Dalam hal ini para patriot olahraga NTB masih bertanding untuk menambah pundipundi medali.

“Masih banyak atlet kita yang belum bertanding. Kami berharap besok akan ada tambahan medali emas dari cabor atletik, karena L. M. Zohri masih akan bertanding di nomor 100 meter dan 4x100 meter, Jumat (15/9) malam,” ucapnya. (fan)

Sanksi Koreo ”Save Rohingya” Persib, PSSI Dinilai Berpolitik Jakarta (Suara NTB) Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) justru sedang berpolitik lantaran menganggap gerak tari/koreo pendukung Persib Bandung soal “Save Rohingya” sebagai pelanggaran.

“Justru PSSI yang sedang berpolitik dengan tafsirnya tersebut sehingga memaknai aksi kemanusiaan yang dilakukan Bobotoh tersebut sebagai aksi politik... Kami prihatin,” kata Dahnil lewat keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, pemberian sanksi denda oleh PSSI kepada Persib karena tindakan Bobotoh yang memainkan koreo Save Rohingya bertentangan dengan nilai kemanusiaan. Ketika pendukung bergeser merawat nalar kemanusiaan justru PSSI hadir dengan nalar politik.

Untuk itu, dia mengatakan Pemuda Muhammadiyah akan menggalang pengumpulan koin untuk ikut membayar denda yang dijatuhkan PSSI kepada Persib Bandung. Pengumpulan dana untuk membayar denda itu bertajuk Gerakan #KoinUntukPSSI. “Maka kami dukung Bobotoh, pendukung Persib, bayar denda Ke PSSI dalam bentuk Koin melalui Gerakan #KoinUntukPSSI sebagai simbol matinya nilai kesejatian sepak bola yakni menggembirakan kemanusiaan,” kata dia.

Sepak bola, kata dia, sejatinya sama seperti olah raga lain-

LOWONGAN

RUPA-RUPA

HILANG STNK R2 HONDA DR5052AK NOKA/NOSIN : MH1JBP113EK120136/JBP1E1119915 AN. BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN PERIKANAN DAN KEHUTANAN KOTA MATARAM HILANG DISEKITAR JL. CATUR WARGA MATARAM.

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

HILANG STNK R2 YAMAHA DR3935BS NOKA/NOSIN : MH328D30CAJ139966/28D2139B71 AN. SITI HAMIDAH APRILIANA HILANG DISEKITAR JL. AIRLANGGA KOTA MATARAM.

NTB, posisi klasemen perolehan medali NTB bisa naik ke peringkat 10 besar setelah merebut satu medali emas lewat para patriot dari cabang olahraga atletik, Kamis (14/9) malam. Dimana atlet atletik NTB, Lalu Muhammad Zohri berhasil meraih medali emas

siang, posisi NTB kembali tergeser ke posisi 13 siang. Hingga berita ini ditulis, kontingen NTB baru mengantongi satu medali emas dan dua perak dari atletik. Sementara cabor lain seperti pencak silat, tarung derajat, taekwondo, voli pasir, taekwondo dan beberapa cabor lainnya masih bertanding. Begitu juga atlet atletik NTB masih banyak yang belum bertanding, meskipun beberapa atlet sudah menyumbangkan medali emas.

Manajer Kontingen Popnas

GameHouse: MELAYANI PENGISIAN GAME PC/LAPTOP (GAME SELALU UPDATE), SERVICE PC/LAPTOP, RAKIT PC GAMING, DAN MAINTENANCE PC/LAPTOP. JL. PENDIDIKAN NO. 2 (UTARA KAMPUS AMM) HP. 085858403130 Airlangga Fotocopy Menerima: Foto Copy, Print, Jilid Skripsi, Jilid Spiral, Jilid Buku, Laminating dan Menyediakan alat tulis kantor, alat-alat listrik, pulsa DLL. . Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081803740769 V Laundry Menerima: cuci setrika, cuci karpet, cuci boneka,cuci gorden, cuci tas + sepatu DLL. Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081803740769 Allea Galeri, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

(ant/bali post)

KOREOGRAFI - Suporter Persib Bandung membuat koreografi saat pertandingan antara Persib Bandung menghadapi Semen Padang FC pada laga lanjutan GO-JEK Traveloka Liga 1 di Stadion Si Jalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Sabtu (9/9) lalu. nya yang hadir untuk menggembirakan kemanusiaan. Ketika sepak bola dimaknai sekadar tentang permainan dan skor, maka olah raga kulit bundar itu kehilangan makna sejatinya, yakni menggembirakan kemanusiaan.

Dia mengatakan salah satu komitmen yang dirawat oleh Pemuda Muhammadiyah selama ini adalah terus menggembirakan kemanusiaan melalui berbagai program, aksi advoka-

SALON Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) KITA-KITA SALON & SPA, Prmo:Mnrik Smoothing Colour hnya Rp 100-400rb, Ombre/Highlight Rp 75-250rb, Make Up Wisuda+Hair Do Rp 150rb, Jl. Arya Bnjar Gtas, Bagek Kembar Tanjung Krng Sekarbela, Hub. 081917347453, Pin BB D34158D4 SALON DEWA-DEWI,menerima: Rias Pengantin Bali, Agung&Modifikasi,Pkt Prewed dgh harga trjngkau. Menerima Prwatan wajah & rambut. Hub: Rika (081917965628)jl.Teleq raya no.26 Kr.bedil, FB:Dewa-Dewi Payas Bali Mataram, IG :Rika_Pratistha Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

RUPA-RUPA KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah,Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

si dan pemberdayaan untuk menghadirkan keadilan bagi seluruh umat manusia.

Termasuk salah satunya, kata dia, melalui Program Warung Gratis untuk Dhuafa yang digelar setiap Jumat siang.

Siap Galang Dana Pendukung Persib Bandung yang tergabung dalam Viking Persib Club siap menggalang dana untuk membayar sanksi PSSI berupa denda Rp.50 juta yang dijatuhkan terhadap tim Maung Bandung akibat koreo bertuliskan “Save Rohingya”.

“Kita akan galang dana untuk

SALON Vmel Griya Manten & Salon, mnrm prwtan rmbut,kulit &tubuh,Rias pngantin&wisuda, mnyediakn pnywaan bju pngntn &bju adat ank,tersedia pkt pernikahan,Promo ramadhan :smoothing disc.30%, Jl Bungkarno N0.99 Pagutan,Hp:087765029666 TWIN’S SALON, Paket Perawatan Trjangkau : Pkt 1 = Facial + totok wajh + Crmbath + Catok vit (40rb),Pkt 2=Crmbath+Massage + Lulur + facial+Totok Wajah + Ctok + Mskr Bdan +ratus Vagina (100rb), dan Masih Bnyk Lagi Pkt Trjangkau Lainnya, Hub: 087 765860889/085937064233, jl.Salak Gg II No.5, Tohpati LKP YUNI SALON Promo Krsus Kilat Unt Smua Prgrm Bljr Hy 1 Bln Anda Siap Bekerja dan Buka Usha Salon. Berminat Hub. YUNI SALON. Jl. Dr. Sutomo No. 18 Krg Bru Mtrm. Hp: 087865155031/081236448081 Quen Shi Salon & Day Spa Menerima:Cream Bath, Hair mask, Colouring, Smoothing, Body Masage, Body Scrub, Body Mask, Milk Bath, Ear Candle, Mani & pedi cure, Ratus, Sauna & Facial, disc. 30% smooting & Rebonding .

Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081917388443 Rcsm Youfo MTR salon Spa Muslimah, Prm Lbra:gratis cutting hair u/rbondng & smoothing.Prwtan Spa,facial,Creambath,Galvanic Spa.Facial Free Massage tgn&kaki mlai dr 65rb.Jl Kertanegara Btn Palm Indah I,Blkang Apotek Panjitilar. FB&IG:Youfo Mataram. WA: 087765893848 AYSHA SALON AND BODY TREATMENT, mlyani: prwatan rmbt&kulit, opening trial facial treatment by eternal beauty,mngatasi: wjah kriput,mnghlngkn bkas jrwat mncrahkan wjah,mnghlngkn flek, alamat : jl. dr. soetomo ,kr. baru, mtr, hp : 087800106674/ 082147428836

membayar sanksi PSSI,” ujar salah satu pentolan Viking, Yana Umar, saat dihubungi melalui telepon seluler, Jumat kemarin.

Yana mengatakan, penggalangan dana yang bertajuk “Koin Untuk PSSI” ini dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab dari bobotoh. Meski Persib yang dihukum, tapi bobotoh akan membantu membayar denda tersebut.

“Seluruh distrik pun diinstruksikan untuk galang dana juga pusatnya nanti di Sidolig. Kalau yang jauh bisa juga transfer melalui Rumah Zakat atau website Sharehappiness.org,” kata dia.

Sebelumnya, saat laga melawan Semen Padang pada Sabtu (9/9), bobotoh yang berada di tribun timur melakukan aksi koreo bertuliskan “Save Rohingnya” sesaat sebelum pertandingan dimulai.

Aksi itu ditujukan sebagai bentuk kepedulian terhadap etnis Rohingya, yang saat ini tengah mengalami konflik kemanusiaan. Akibat koreo terse-

but, PSSI menjatuhkan sanksi berupa denda sebesar Rp.50 juta kepada Persib, karena dianggap telah melanggar pasal 67 ayat (3) Kode Disiplin PSSI. Yana mengaku heran dan mempertanyakan keputusan Komdis PSSI tersebut. Pasalnya, aksi yang dilakukan Viking tak lain, sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas terhadap Rohingya bukan ikut campur urusan politik yang terjadi di negara tersebut.

“Ini pesan kemanusiaan saja, tak lebih dari sekedar bentuk solidaritas. Pemerintah saja mendukung agar kita saling berempati kepada etnis Rohingya,” kata Yana.

Penggalangan dana akan dilakukan selama kurang lebih 13 hari terhitung mulai dari hari Kamis (14/9). Hal itu dilakukan karena dalam surat yang dilayangkan Komdis PSSI, paling telat denda harus dibayarkan dua pekan ke depan. (ant/bali post)

LOWONGAN DIBUTUHKAN SEGERA PEMBANTU RUMAH TANGGA (PRT) DIUTAMAKAN YANG BELUM MENIKAH , MAU TINGGAL DI DALAM, GAJI+THR. HUBUNGI BPK ADI (081917109080) DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 Perusahaan Farmacy membutuhkn: Salesman TO/Kanvas dgn syrt:Pria max 30th,pendidikan min.SMA, pnglman min.1thn, mnguasai area lombok(TO), P.Sumbawa (Kanvas),mmliki sim C(TO), Krm lmran: PT.Lenko Surya Perkasa,Jl.Ry Sandik No.19, 081915726592 PATRA SALON membutuhkan kryawan, yg blum berpngalman siap d training, diutamakan yang belum menikah, hub : 087864337006, jl. swakarya No.21 A kekalik-sekarbela.

DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2 DICARI SEGERA SOPIR PRIA/WNT, BAWA SIM & KTP LOMBOK TAKSI JL. KOPERASI NO.102 MATARAM HUB. 087865493799.

LOWONGAN AMYRALD SALON membutuhkan karyawan yang professional/berpengalaman, disiplin, bertanggung jawab, pekerja keras & mau ditarget. gaji 1-2jt/bln.Hp 085239056182/jl. swasembada 11 c, kekalik jaya.

DIBUTUHKAN SEGERA TERAPIS SALON, SUDAH BERPENGALAMAN DIBIDANG SALON KECANTIKAN DAN TREATMENT, BELUM MENIKAH, UNTUK DITEMPATKAN DI INA PARISKA SALON CAB. MATARAM, LAMARAN DIKIRIM KE INA PARISKA SALON, JL. MAJAPAHIT NO. 31 B-C MATARAM AMYRALD SALON & SPA,mlyani prwtan khusus wjah,rmbt &bdan.Promo smoothing 100300rb,Facial whitening+ozone+totok aura (2jam)125rb, mngtasi kulit brjrwat,flek &mncrhkan kulit,make-up wisuda 150rb,lulur+massage+sauna 85rb, jl.swasembada 11c, kekalik jaya, hub.085239056182 (lidya)

Sabtu, 16 September 2017

SUARA NTB

Halaman 12

RUKO - VILA - KOST

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk.

Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Sabtu, 16 September 2017

Halaman 13

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

MENU : NASI KELOR, NASI LEBUI, BEBALUNG, SOTO, PELECING, RUJAK, ES KELAPA MUDA TEMAT & MENERIMA PESANAN NASI KOTAK, SNACK KANTOR. HUBUNGI IBU IDA AHMADI HP 081907415439

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat

Rp. 995 Jt

SUARA NTB Sabtu, 16 September 2017

Jangan Lalai Siapkan Anggaran Kekeringan KECUALI pemerintah sudah benar-benar mampu mengatasi penyebab utama kekeringan, maka kebijakan anggaran kita boleh saja mengabaikan pentingnya alokasi anggaran distribusi air bersih. Namun, minimnya anggaran distribusi air bersih di sejumlah daerah menandakan bahwa pemerintah daerah memang punya masalah yang luar biasa besar dalam memahami skala prioritas kebutuhan warganya.

Air, seperti kita ketahui bersama, adalah struktur utama penyusun tubuh manusia. Manusia boleh kekurangan pakaian, peralatan-peralatan, boleh kekurangan hiburan, boleh kekurangan fasilitas-fasilitas lainnya.

Tapi, manusia tidak boleh kekurangan air. Mereka akan mati. Atau, paling tidak menderita berbagai macam penyakit.

Karena itulah, logika penyusunan skala prioritas anggaran untuk daerah ini juga seharusnya mengacu pada prinsip ini. Anggaran yang lain boleh saja dipangkas. Tapi, anggaran untuk distribusi air di daerah kekeringan, benar-benar harus dipastikan mencukupi. Sebab, tanpa air masyarakat di daerah kekeringan akan terancam kehidupannya.

Melihat krusialnya peranan air dalam menunjang kehidupan manusia ini, agak sulit rasanya untuk menalar mengapa sejumlah daerah mengalokasikan hanya beberapa ratus juta untuk pendistribusian air bersih di daerah kekeringan.

Seperti yang terjadi di daerah Dompu misalnya. Seperti diketahui, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Dompu terpaksa menghentikan penyaluran air bersih untuk masyarakat akibat minimnya anggaran yang mereka miliki. Bahkan untuk meninjau Desa/Kelurahan yang krisis air bersih, BPBD harus menggunakan biaya pribadi.

Dihentikannya penyaluran air bersih tersebut membuat masyarakat harus memenuhi kebutuhan pokoknya secara mandiri, seperti halnya mengambil air bersih dari sumber mata air pegunungan yang jarak tempuhnya cukup jauh.

Selain manusianya, lahan pertanian juga ikut terdampak kekeringan tahun ini. Di Dompu, dari delapan kecamatan yang ada baru dua kecamatan yang bisa dipastikan aman, bahkan dapat melakukan menanaman hinga dua kali setahun. Sedang beberapa kecamatan lain belum bisa dipastikan sejauh mana dampak yang diakibatkan kekeringan tersebut.

Dengan anggaran yang sudah habis, pemerintah praktis tak bisa berbuat banyak untuk menghadapi penderitaan warganya. Celakanya, problem seperti ini tampaknya tidak hanya terjadi di Dompu, melainkan juga di daerah-daerah lain yang wilayahnya juga dilanda kekeringan.

Problem kekeringan tentu segera berimbas pada aspek ekonomi warga. Banyak warga kurang mampu di daerah terpencil yang sudah sulit ekonominya, kini harus membayar mahal demi mendapatkan air untuk mandi dan minum. Sementara, seorang kepala daerah dengan entengnya menyuruh warga untuk berhemat air.

Saat ini, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di NTB juga sedang bersiap menyusun APBD untuk Tahun 2018 mendatang. Mengingat kisah kekeringan serupa akan terulang, jangan lagi ada problem kekurangan anggaran untuk distribusi air bersih ke daerah-daerah yang dilanda kekeringan.

Memang, anggaran distribusi air bersih ini tidak akan menyelesaikan problem kekeringan. Sebab, problem ini sesungguhnya dipicu oleh rusaknya fungsi hutan dan alam kita yang memastikan keseimbangan siklus air.

Namun, setidaknya adanya anggaran yang cukup untuk distribusi air bersih bisa menjamin bahwa di daerah ini, warga NTB masih bisa menikmati hidup yang layak.

Kita patut mengawal komitmen kepala daerah, tim anggaran pemerintah daerah serta anggota dewan di kabupaten/kota yang dilanda kekeringan. Benarkah mereka akan mengalokasikan anggaran yang cukup untuk menyelamatkan kehidupan warganya di tahun mendatang?

Jika tidak, ada baiknya kita selaku warga pemilik mandat, memaksa mereka, para pengambil kebijakan kembali membuka buku pelajaran biologi yang dulu pernah diajarkan di bangku sekolah dasar. (*)

OPINI

Halaman 14

Kian Maraknya Pernikahan Dini ERNIKAHAN dini sering menjadi pergunjingan di tengah masyarakat Indonesia, termasuk dalam masyarakat NTB. Terlebih lagi di era serba terbuka belakangan ini. Berbagai kasus pernikahan dini sering menyembul ke permukaan publik.

Secara ideal, pernikahan menjadi dambaan setiap orang yang mengaku diri sudah memiliki rasa cinta atau tertarik pada lawan jenisnya, antara lakilaki dan wanita. Perasaan itu terkadang sulit dibendung oleh pasangan muda-mudi yang sedang bercinta.

Hanya saja, pernikahan sering tidak selalu dipertimbangkan secara baik oleh anak-anak kita pada masa kini, terutama oleh para remaja usia dini atau pelajar yang notabene-nya masih bau kencur alias masih duduk di bangku SMP ataupun SMA. Akhirnya pernikahan dini sering terjadi dengan pemahaman yang kurang tentang cara membina pernikahan yang sehat dan rukun.

Persoalan itu kian penting diperhatikan. Apalagi, menurut hasil survei Unicef yang terbaru, masyarakat Indonesia yang menikah di bawah umur 18 tahun sudah mencapai 1,3 juta orang, yang didominasi oleh kaum perempuan. Ini tentu tampak paradoks jika dihadapkan dengan masyarakat Indonesia yang kian maju.

Pernikahan dini yang kian masih marak terjadi pada masyarakat kita pada saat ini terutama disebabkan oleh pengaruh teknologi dunia maya seperti gejet, internet, WA, facebook, dan lainnya. Teknologi yang modern memang merupakan cita-cita seluruh penghuni dunia, baik internasional, regional bahkan nasional. Namun, pemahaman masyarakat tentang teknologi dalam kehidupan sehari-hari yang beragam nilai bisa menimbulkan pemahaman positif dan juga negatif.

Pemahaman positif yang dibawa oleh teknologi merupakan sarana yang digunakan untuk mempermudah dalam mendapatkan informasi. Tapi ada pula pemahaman yang salah kaprah, yang sering membawa remaja kita kepada ancaman bagi dirinya yang tidak disadarinya. Akibatnya, remaja berkenalan, berteman, bermain-main, sehingga menciptakan konsep bahagia bersama dalam komunitas yang salah, yang didapat dari

Oleh : Suhartiwi, SPd, MPd, Kons.

(Ketua Program Studi/Dosen Bimbingan & Konseling, Konselor Umum FKIP Universitas Hamzanwadi, Selong) gambar berwarna karikatur cerita fiksi seperti pangeran dan putri yang hidup bahagia dengan cinta yang penuh. Itulah yang sering memicu terjadinya pernikahan dini, pernikahan yang dicoba-coba.

Penyebab pernikahan dini dalam masyarakat yang sedang berkembang juga ada yang datang dari faktor keluarga. Masalah keluarga sering menjadi pemicu kurangnya kasih sayang dan perhatian dari orangtua kepada remaja. Permasalahan keluarga yang broken home seperti perceraian, perkelahian antara orangtua dan orangtua, anak dan orangtua, serta anak dengan anak, bisa menjadi pemicu terjadinya pernikahan dini. Remaja yang sedang membutuhkan kasih sayang akan membangun konsep bahagia dengan orang lain yang dianggapnya bisa melindungi dan memberikan perhatian lebih seperti layaknya kasih sayang yang mestinya didapat dari keluarganya sendiri.

Faktor pendidikan tidak kalah besar pengaruhnya bagi tumbuhnya kebiasaan menikah dalam usia belia.

Penyebabnya adalah dikuranginya jam pelajaran tentang akidah dan moral seperti pelajaran agama Islam, ataupun tentang budi pekerti seperti PPKn. Nilai budi pekerti tersebut bahkan nyaris tidak dipelajari karena disatukan dalam mata pelajaran IPS terpadu yang makin tidak jelas keberadaannya. Penanaman nilai-nilai budi pekerti itu sekarang bahkan sudah dikalahkan oleh maraknya olimpiade matematika, olimpiade fisika, sehingga lupa mengukur berapa nilai moral dalam hubungan komunikasi timbal balik antara guru dan siswa, siswa dan siswa. Dalam kekeringan nilai budi pekerti seperti itu, maka rentanlah siswa kita terjerat dalam kisah kasih di sekolah yang berujung pada pernikahan dini.

Celakanya, pendidikan seks di sekolah dianggap tabu, bahkan dianggap tidak patut diberikan kepada siswa. Bangsa kita sangat tertutup dan rijit dengan pendidikan seks. Sementara di negara maju seperti Eropa, masyarakatnya masih

RADIO

lebih percaya dan menganggap sekolah adalah tempat pemberian pendidikan seks yang paling tepat.

Pada sebuah jajak pendapat internasional yang dilaksanakan oleh majalah Time, 78% orangtua mengharapkan sekolah memberikan pendidikan seks, termasuk informasi mengenai pengendalian kelahiran.

Faktor budaya juga turut berpengaruh bagi tumbuhnya kebiasaan menikah dalam usia dini. Budaya Indonesia pada umumnya tidak memberikan garis tegas untuk kepatutan dalam mengatur usia pernikahan.

Budaya lahir dari kebiasaan yang memang sudah ada sejak kita belum dilahirkan ke dunia ini. Sebagian masyarakat kita memandang bahwa bila anak remaja tidak menikah pada saat muda, akan ditinggalkan oleh jodohnya. Bahkan ada yang memandangnya akan menjadi gadis dan bujang yang tak laku-laku; dalam bahasa Lomboknya, dedare atau terune “mosot�. Budaya ini sangatlah susah dihilangkan dari pemahaman masyarakat, meskipun sudah terjadi enkulturasi budaya.

Semua faktor di atas ditambah oleh faktor ketidaksiapan masyarakat Indonesia, termasuk di NTB, menerima masuknya pengaruh teknologi yang mengerus tata nilai dalam masyarakat. Hal ini akan berdampak pada kualitas pendidikan dalam hubungan keluarga yang diharapkan dapat menanamkan komunikasi yang intens di antara anggota keluarga. Hubungan keluarga yang menjadi renggang bisa mengakibatkan mudahnya terjadi gesekan-gesekan.

Pada tataran pendidikan juga akan terjadi pengurangan nilai-nilai kedisiplinan dalam diri siswa. Akhirnya budaya pernikahan dini terbentuk dalam masyarakat yang masih menganut budaya lama yang terjadi turun-temurun.

Budaya pernikahan dini di dalam masyarakat Indonesia, termasuk di NTB, sebetulnya bisa kita atasi menjadi mimpi indah yang dapat kita cita-citakan. Caranya, dengan selalu mensosialisasikan dampak

penggunaan gejet atau teknologi media sosial kepada siswa-siswi di sekolah. Atau bisa juga melibatkan orangtua secara aktif agar terjadi komunikasi yang sehat sehingga pendidikan seks dalam keluarga bisa dilaksanakan. Di sekolah, pendidikan seks itu bisa juga dilaksanakan dengan bekerjasama di antara instansi pemerintah daerah seperti BKKBN, tenaga kesehatan.

Yang terpenting, dalam sosialisasi bahaya pernikahan dini itu perlu melibatkan segenap unsur baik dari keluarga, masyarakat, sekolah dan tokoh adat sebagai pelaku budaya yang pada akhirnya akan melahirkan budaya baru, yaitu terentaskannya masalah pernikahan dini. Akhirnya, akan terbentuk pula budaya pernikahan yang sehat untuk masyarakat Indonesia umumnya dan masyarakat NTB khususnya.

Merosot, pengiriman beras NTB ke luar daerah Yang penting kebutuhan di dalam daerah aman

*** Investor belum serius kelola aset Pemkot Mataram Harus tegas, bila perlu disanksi

***

RAGAM

SUARA NTB Sabtu, 16 September 2017

Mutasi Ditreskrimsus Sisakan Tunggakan Kasus Dari Hal. 1 penanganan kasus dengan tersangka Bupati Dompu, H. Bambang M. Yasin ini.

Kasus K2 Dompu dengan kerugian negara Rp 3,5 miliar ini, sebelumnya ditarik penyelidikannya dari Polres Dompu. Dua kasus lainnya yang belum tuntas adalah, kasus Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Kabupaten Bima.

Sudah satu tersangka diseret ke pengadilan, namun tersangka lain untuk pasal 55 belum menyentuh ke pihak lain. Demikian juga dalam kasus pengadaan fiberglass yang juga ditarik dari Polres Bima Kota, hingga kini belum tuntas meski perhitungan kerugian negara sudah rampung mencapai Rp 160 juta. Kasus lain yang masih jadi tunggakan namun sudah naik penyidikan adalah pengadaan parsel Lotim.

Kasus ini sudah hampir tiga tahun tak kunjung tuntas.

Dalam catatan Suara NTB, ini belum termasuk kasus yang masih dalam proses penyelidikan.

Berdasarkan keterangan saksisaksi yang pernah diperiksa, salah satunya terkait pengadaan bibit bawang Bima tahun 2016. Kasus ini termasuk baru dan sudah banyak pejabat Distan Kabupaten Bima diperiksa, terkait anggaran Rp 14 miliar lebih.

Kasus lama yang “hilang” penyelidikannya, terkait pengadaan blangko E-KTP pada Dinas Sosial Provinsi NTB. PPK dan KPA pengadaan sudah pernah diperiksa sebelumnya. Dua lagi kasus dari daerah, terkait bansos, kali ini tidak diambil alih, melainkan ditangani langsung. Kasus itu terkait dana Bansos Kabupaten Dompu tahun berlanjut, sejak 2011 – 2013. Kasus K2 Kota Bima tidak luput dari penyelidikan Polda NTB. Dari dua kasus ini, sudah banyak dokumen pernah disita.

Menanggapi banyaknya tunggakan kasus ini, Wakapolda NTB

Kombes Pol. Drs. Imam Margono menjawab santai. Setelah menjelaskan soal mutasi bagian dari keharusan konsekuensi penyegaran organisasi, menurutnya tidak ada istilah tunggakan kasus. “Yang ada, kasus itu penanganannya akan terus berlanjut,” tegasnya menjawab Suara NTB usai salat Jumat di Mesjid Polda NTB, kemarin.

Menurutnya, pergantian pejabat tidak akan mengganggu proses penanganan perkara. Artinya akan tetap dilanjutkan oleh pejabat pengganti. “Kan sudah sistem. Sistem sudah berjalan, kasus tidak akan berhenti tapi akan lanjut terus. Jadi tidak akan pengaruhi jabatan ya,” tegasnya.

Dia menjelaskan, penyelesaian penanganan perkara tidak diukur dengan waktu.

Karena penanganan kasus korupsi tidak seperti penyelidikan dan penyidikan kasus konvensional lainnya. Selain penyelesaian kasus tidak sesuai ukuran. Faktor kesulitan, tidak saja polisi, namun ada keterlibatan instansi lain yang tidak bisa diabaikan. Seperti hitung kerugian negara harus melibatkan BPKP. Faktor proses panjang kasus sulit langgeng sampai ke Pengadilan, ketika berkas bolak balik Kejaksaan.

“Jadi ada kewenangan yang di luar polisi juga. Ini yang bikin penanganan perkara lama. Jadi ndak mudah sesuai harapan,” katanya memaklumi tunggakan perkara itu.

Namun demikian, evaluasi akan tetap dilakukan dengan pertimbangan masukan dan saran dari masyarakat, selain evaluasi internal. Karena bisa jadi menurutnya faktor internal memengaruhi cepat dan lambatnya penanganan kasus korupsi. (ars)

Harus Persetujuan Mendagri Dari Hal. 1 Hal tersebut dikatakan Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendagri, Sri Wahyuningsih dikonfirmasi usai bertemu Sekda NTB, Ir. H. Rosiady H. Sayuti, M.Sc, Ph.D di ruang kerjanya, Jumat (15/9) siang kemarin. ‘’Penguatan kelembagaan Inspektorat itu, pengangkatan Inspektur Provinsi memang dilakukan gubernur. Tapi atas persetujuan Mendagri. Demikian juga pengangkatan Inspektur kabupaten/kota itu oleh bupati/ walikota. Tapi atas persetujuan gubernur,’’ ujarnya.

Ia menyatakan, Itjen Kemendagri turun ke NTB dalam rangka memberikan informasi terkait hal itu kepada Pemprov NTB. Ia mengatakan, penguatan kelembagaan Inspektorat ini akan dilakukan secepatnya. Dikatakan, draf regulasi mengenai penguatan kelembagaan Inspektorat ini sudah di meja Presiden. ‘’Tapi sementara belum turun disposisi. Apapun itu, kita harus mempersiapkan,’’ katanya.

Sri menjelaskan, dengan adanya penguatan ini bukan berarti Inspektorat akan menjadi lembaga vertikal. Inspektorat tetap menjadi bagian dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Cuma, mekanisme pengangkatan Kepala Inspektorat atau inspektur yang mengalami perubahan, yakni harus mendapatkan persetujuan dari Mendagri.

Pengangkatan Kepala Inspektorat selama ini bisa saja orang dekat kepala daerah. Sehingga pengawasan terhadap penyimpangan yang dilakukan kepala daerah tak maksimal.

Padahal, katanya, keberadaan Inspektorat adalah mengayomi semua kepentingan. Inspektorat, katanya, bukan membela kepala daerah semata. Untuk itu, dengan mekanisme pengangkatan kepada Inspektorat yang harus mendapatkan persetujuan pemerintah pusat dalam hal ini Mendagri maka pengawasan kepala daerah akan semakin baik. ‘’Banyak kepala daerah yang ditangkap KPK. Bagaimanapun Inspektorat itu adalah mata telinga kepala daerah. Inspektur harus netral, bukan teman dekatnya kepala daerah. Sehingga membela hal yang tidak pas,” katanya.

Mengenai pengawasan Inspektorat di NTB, Sri mengatakan cukup baik dibandingkan daerah lainnya di Indonesia. Namun, hal yang baik ini harus tetap dijaga supaya tidak ada kepala daerah yang kena Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK seperti di daerah lain. Sri menambahkan, Inspektorat juga harus diperkuat dari sisi anggaran. Selama ini anggaran yang diterima Inspektorat masih minim. Padahal banyak tugas dan kewajiban yang dilaksanakan.

“Sehingga harus didukung dengan anggaran yang dari APBD. Sementara ini tugasnya banyak tapi anggarannya minim. Sehingga terblow up , Inspektorat itu lemah. Bukan lemah karena orangnya tidak mampu. Tapi karena anggarannya minim,” tandasnya. (nas)

Benahi BPR Sumbawa Dari Hal. 1 Pasalnya, dua orang dewan pengawas pada BPR tersebut saat ini belum ada. Kemudian, Direktur Utama PD. BPR Sumbawa yang terjerat kasus hukum dan sudah ditetapkan sebagai tersangka juga belum dilakukan pergantian.

“Setuju (merger), tapi beliau minta dibenahi dulu BPR Sumbawa. Kan sekarang belum punya dewan pengawas dan pengurusnya belum ada.

Kemudian Direktur Utama yang bermasalah hukum juga diselesaikan,” kata Sekda dikonfirmasi Jumat (15/9) siang kemarin.

Selain itu, bupati juga meminta agar pengisian Dewan Komisaris dan Direksi PT. Bank BPR NTB disesuaikan dengan Perda yang ada. Mengenai pengisian dua dewan pengawas PD. BPR Sumbawa, kata Sekda, saat ini namanya sudah ada di tangan gubernur.

Gubernur tinggal menandatangani penetapan dua dewan pengawas tersebut. Dua Dewan Pengawas PD. BPR Sumbawa yang diganti tersebut lantaran sudah memasuki usia pensiun.

“Tinggal Pak Gubernur tandatangan. Nanti Dewan Pengawas yang akan bersurat ke gubernur sebagai pemegang

saham pengendali apa yang harus dilakukan terhadap saudara Iwan (Direktur PD. BPR Sumbawa) yang bermasalah hukum,” katanya.

Sesuai aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), lanjut Sekda, pemegang saham tidak serta merta langsung menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama PD. BPR Sumbawa. Tetapi harus ada usulan dari Dewan Pengawas.

Dengan adanya persetujuan Sumbawa ini, lanjut Sekda, maka OJK akan segera memproses merger atau konsolidasi delapan PD. BPR NTB menjadi PT. Bank BPR NTB. Sesuai dengan surat yang diterima, ditargetkan merger itu tuntas Oktober mendatang. Namun tentunya, kata Sekda, setelah ada tandatangan persetujuan dari Bupati Sumbawa. ‘’Maka nanti proses pengisian komisaris dan direksi juga kita ulangi supaya sesuai dengan Perda yang ada. Kemarin hasil RUPS yang saya pimpin itu masing-masing kabupaten/ kota mengajukan calon.

Jumlahnya bisa saja 150 persen dari yang dibutuhkan,” tandasnya. (nas)

Halaman 15

Dana Desa Berkurang, Farouk Muhammad Protes Keras Mataram (Suara NTB) 5,6 Triliun.

Senator DPD RI asal NTB, Prof. Farouk Padahal, anggaran tersebut belum untuk Muhammad, memprotes keras berkurang- penyelenggaraan Pemilu/Pilpres akan tetanya dana transfer daerah dan dana desa pi baru untuk penyelenggaraan Pilkada, dalam postur Rancangan APBN 2018. yang sebagiannya dibiayai APBD. Selain itu, “Sebagai wakil daerah salah satu konsen peningkatan lainnya ada pada anggaran saya adalah postur anggaran negara yang BKKBN dari Rp 2,2 Triliun menjadi Rp 5,5 berpihak pada dan menjamin kesejahteraan Triliun. Sementara anggaran kementerian daerah. Sayangnya, dalam RAPBN 2018 yang naik cukup besar adalah Kemenhub terjadi stagnasi bahkan pengurangan sig- dari Rp 36,7 Triliun menjadi Rp 48,2 Triliun nifikan alokasi dana transfer daerah dan dan Kemensos dari Rp 17,2 Triliun menjadi dana desa,” ujar Farouk Muhammad, Ju- Rp 34 Triliun. mat (15/9).

Kenaikan anggaran sejumlah K/L dan Non Ia menyebutkan, untuk dana transfer K/L tersebut terang saja menyedot agregat daerah termasuk dana desa, RAPBN 2018 RAPBN 2018 dan disayangkan mengurangi menetapkan sebesar Rp 761,1 Triliun. Ang- proporsi dana transfer daerah termasuk ka ini di bawah belanja Kementerian/Lem- dana desa. Ini menunjukkan RAPBN 2018 baga pada Belanja Pemerintah Pusat yang tidak (lagi) berpihak pada daerah. Hal ini tercatat sebesar Rp 814,1 Triliun. Padahal, tentu ironis dan sangat disayangkan. tahun sebelumnya (TA 2016 dan TA 2017) Dalam hitungan DPD, Pemerintah sebePemerintah sempat membanggakan bahwa narnya masih berpeluang meningkatkan alokasi dana transfer ke daerah lebih besar pendapatan negara dari Rp 1.878,4 Triliun dari belanja K/L sebagai bentuk keberpiha- menjadi sekitar Rp 1.900 Triliun (dengan kan negara pada daerah. “Lalu, mengapa di catatan bukan lalu berarti dilakukan dentahun anggaran 2018 anjlok?” ujarnya mem- gan cara sewenang-wenang dengan menekan pertanyakan. wajib pajak).

Untuk dana desa, realisasinya baik di Kelebihan tersebut bisa digunakan unAPBN 2017 dan APBN-P 2017 maupun tuk dana desa. Jangan karena ada kasus kopada RAPBN 2018 tetap di angka 60 Trili- rupsi pada beberapa desa lalu semua desa un (6%). Padahal Pemerintah Jokowi telah harus menerima “sanksi”. “Berkenaan denberjanji dan bersepakat untuk mengalokasi- gan kasus-kasus korupsi dana desa sendiri, kan dana desa secara bertahap masing- saya pribadi juga memberi catatan agar dana masing pada TA 2015 sebesar 3%, TA 2016 tersebut benar-benar diarahkan untuk pemsebesar 6%, dan TA 2017 sebesar 10%. berdayaan masyarakat terutama pengen“Kita bisa memahami jika realisatasan kemiskinan. Catatan ini didasarsi TA 2017 baru mencapai 8,5%, kan pada realitas pemanfaatan dana tapi kenapa untuk TA 2018 stagdesa yang dominan untuk infrasnan alias tidak ada peningkatruktur dalam dua tahun ini (90% tan?” ujarnya lagi. pada TA 2016 dan 70% pada TA Farouk menilai, Pemerintah 2017),” papar Farouk. ‘terlalu royal’ mengalokasikan Senator yang pernah menjabat dana Non K/L yang mencapai 629,2 Kapolda NTB ini juga berharap PeTriliun. Selain itu, sejumlah lemmerintah tetap pada komitmennya baga/kementerian mengalami untuk memprioritaskan pembankenaikan anggaran yang siggunan daerah yang tercermin inifikan—untuk tidak dari politik anggaran negadibilang fantastis— ra. Komitmen ini perlu yaitu DPR yang naik untuk selalu diingatdari 3,8 Triliun kan—dan ditagih— menjadi 5,7 Trilikarena sejatinya un, KPU dari 3,3 pembangunan Triliun menjadi kesejahteraan 8,3 Triliun dan rakyat itu fokus Bawaslu dari 1,9 dan lokusnya di Triliun menjadi daerah. (r/*) Prof. Farouk Muhammad (Suara NTB/dok)

Mencari Motif Penembakan Polisi di Bima Dari Hal. 1 sekarang perlu diantisipasi jangan sampai ada korban berikutnya,” ungkap Dirreskrimum Polda NTB, Kombes. Pol. Kristiaji, Jumat (15/9).

Para pelaku yang teridentifikasi sebanyak empat orang masih berkeliaran atau bersembunyi. Penembakan dua polisi di Bima Senin (11/9) lalu motifnya aksi terorisme yang sasarannya polisi.

“Motifnya terorisme. Kelompok itu kan memang sasa-

rannya polisi. Teror dulu sasarannya lain dengan sekarang, yang di mana-mana sasarannya polisi. Entah alasannya (polisi) dibilang thogut atau apa,” jelasnya.

Ia menambahkan, pihaknya sedang berupaya menangkap pelaku agar tak kembali beraksi dengan menyasar anggota polisi lainnya. “Antara Densus dengan kita masih bekerja sama memetakan kekuatan mereka,” kata Kristiaji.

Kelompok yang dimaksud diduga Jamaah Ansharut Daulah (JAD), yang sejumlah

anggotanya bermukim di Penatoi, Mpunda, Kota Bima.

Dua polisi, Bripka Zainal dan Bripka Gafur ditembak di Jalan Soekarno Hatta, Penatoi usai mengantar anaknya ke sekolah, Senin (11/9) lalu.

Total enam orang saksi sudah diamankan dari Penatoi untuk diambil keterangan, diantaranya IF, ZU, WD, IM, IJ, dan SF. Mereka mengetahui keterlibatan MN dan BL, adik kakak yang diduga sebagai pelaku penembakan yang sampai kini belum tertangkap. (why)

Jumlah Pendaftar Meningkat

Kemenag Lotim Harapkan Adanya Penambahan Kuota Selong (Suara NTB) Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Lombok Timur (Lotim), mengharapkan supaya kuota pemberangkatan haji untuk Kabupaten Lotim ditambah. Pasalnya, setiap tahun jumlah pendaftaran haji di kantor Kemenag Lotim terus mengalami peningkatan.

Demikian diungkapkan Kasi Urusan Haji dan Umrah pada Kemenag Lotim, H. Sahudin dikonfirmasi di ruang kerjanya, Jumat (15/9).

Dijelaskannya, apabila jamaah melakukan pendaftaran di tahun 2017 misalnya, maka pemberangkatan dapat dilakukan sekitar pada tahun 2037-2038 atau harus menunggu berkisar antara 20 tahun lebih untuk bisa berangkat menunaikan ibadah haji ke tanah suci. Terkait dengan lama antre pemberangkatan haji menunjukkan tingkat keinginan masyarakat dalam menunaikan rukun Islam ke lima itu cukup tinggi. “Tahun ini kuota yang diberikan hanya 1.053, sementara jemaah yang sudah mendaftar bisa untuk pendaftaran puluhan

tahun,”sebutnya.

Bahkan dalam satu hari, jumlah pendaftar haji ke kantor Kemenag Lotim berkisar antara 10 hingga 20 lebih pendaftar. Untuk itu kuota pemberangkatan yang didapatkan dibandingkan dengan jumlah pendaftaran sangat tidak berimbang. “Bisa saja pendaftaran yang hanya satu atau bulan, bisa jadi pemberangkatan selama satu hingga lima tahun pemberangkatan,”tambahnya.

Terkait dengan pendaftaran haji yang menyandang status usia lanjut, jelasnya, usia lanjut minimal 75 tahun baru bisa diusulkan untuk dipercepat pemberangkatannya. Itupun harus didukung dengan lama dilakukan pendaftaran minimal 3 tahun. Misalnya pada pemberangkatan haji tahun ini, jumlah lansia yang dipercepat pemberangkatannya dengan memenuhi sejumlah kriteria persyaratan sebanyak 40 jamaah. “Jadi apabila untuk Lansia tahun ini mendaftar kemudian tahun depan bisa berangkat. Tidak ada seperti itu, sistem yang menolak langsung,” ujarnya. (yon)

Dua Bulan ke Depan Pemprov Kerahkan Seluruh Armada Dari Hal. 1 Khalik menambahkan, pihaknya memaksimalkan jumlah armada yang ada mendistribusikan air bersih ke daerah-daerah yang terdampak kekeringan. Bahkan, dua bulan ke depan pihaknya bekerjasama dengan organisasi-organisasi sosial yang ada di daerah ini untuk dropping air bersih. “Kita Dinas Sosial terus berupaya dua bulan ke depan itu memaksimalkan armada yang kita punya,” terangnya.

Disos merasa kewalahan melakukan dropping air bersih jika melihat 318 desa pada 71 kecamatan yang dilanda kekeringan. Dengan jumlah warga yang terdampak sebanyak 127.940 KK atau 640.048 jiwa.

Tetapi semua permintaan masyarakat tersebut harus dipenuhi. Disos mengatur jadwal dropping air bersih sesuai dengan armada yang ada. ‘’Kita maksimalkan armada yang ada. Setiap hari 6 armada mobil tangki air bersih tetap jalan,” ungkapnya.

Disinggung daerah-daerah yang menjadi prioritas dapat bantuan dropping air bersih, Khalik menyatakan semua daerah diprioritaskan. Bukan saja Lombok Timur bagian selatan yang sudah dilakukan dropping air bersih sejak Mei lalu. Tetapi juga sekarang dilakukan dropping air bersih ke daerah-daerah kekeringan yang ada di Lombok Tengah, Lombok barat bahkan Lombok Utara.

Untuk dropping air bersih, Pemprov melalui Disos mengalokasikan anggaran sekitar Rp 200 juta tahun ini. Diharapkan, pemerintah kabupaten/kota juga mengalokasikan anggaran untuk dropping air bersih. Kemudian memanfaatkan sarana prasarana mobil tangki air bersih yang ada. Serta membangun komunikasi dengan SKPD terkait. ‘’Minimal masing-masing kabupaten dia butuh dua armada, paling tidak dia punya dua armada mobil tangki. Supaya kebutuhan masyarakat bisa di atasi,” tandas Khalik. (nas)

Bupati Sumbawa Sebut Ada Miskomunikasi Soal Merger BPR NTB Dari Hal. 1 Namun, bukan berarti Sumbawa tidak akan menandatangani persetujuan merger BPR tersebut.

“Kita tetap patuh pada aturan. Aturan hukum yang mengatur tentang merger BPR ini.

Jadi tidak ada pemaksaan kehendak. Kita ikut alur aturan. Itu yang kita luruskan.

Kalau ada yang kira-kira. Ada beberapa pasal yang belum sepenuhnya tercerna, kita sempurnakan. Itu sebenarnya tujuan kami itu, memperbaiki,’’ tambahnya.

Terkait dengan jatah direksi yang akan duduk di PT. Bank BPR NTB, Husni menyatakan semua kabupaten/ kota menginginkan hal itu.

Tetapi tentunya calon direksi itu harus memiliki kapasitas dan kredibilitas.

Ia menyatakan, setiap calon komisaris dan direksi yang akan duduk di PT. Bank BPR

NTB ditentukan berdasarkan hasil fit and proper test yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Artinya, komisaris dan direksi PT. Bank BPR ditentukan berdasarkan hasil uji kepatutan dan kelayakan terhadap beberapa calon yang diusulkan pemegang saham atau Pemda.

Husni kembali menegaskan bahwa pihaknya menginginkan proses merger BPR ini sesuai dengan aturan yang ada. Aturan yang menjadi acuan yakni Perda No. 10 Tahun 2016 tentang Penggabungan dan Perubahan Bentuk Badan Hukum PD. BPR NTB menjadi PT. Bank BPR NTB. ‘’Maka hari ini saya menyamakan persepsi antara kabupaten dan provinsi. Dan alhamdulillah memahami, selesai,’’ tandas mantan Anggota DPRD NTB ini.

Diberitakan sebelumnya, bahwa Pemda Sumbawa tidak setuju dengan merger BPR

tersebut maka Pemprov sudah menyiapkan skenario melakukan revisi Perda No. 10 Tahun 2016 Tentang Penggabungan dan Perubahan Bentuk Badan Hukum PD. BPR NTB menjadi PT. Bank BPR NTB. Hal tersebut diungkapkan Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB, H. Chairul Mahsul, SH, MM ketika dikonfirmasi belum lama ini. Ia menjelaskan, sebelum tanggal 8 Oktober mendatang harus ada sikap final dari Pemda Sumbawa maupun Sumbawa Barat.

“Kita berharap seluruh kabupaten/kota dan provinsi bergabung sesuai dengan Perda. Kalau sikap final 10 kabupaten/kota maka Perda berlaku. Kalau ada kabupaten tak bersedia maka tak bisa dipaksakan. Maka langkah yang dilakukan mengubah (revisi) Perda,” katanya.

Pemegang saham PD. BPR NTB terdiri dari 11 entitas pemerintahan, yakni provinsi

dan 10 pemda kabupaten/ kota. Dalam Perda No. 10 Tahun 2016, diamanatkan supaya merger BPR NTB itu harus mendapatkan persetujuan dari seluruh pemegang saham, dalam hal ini 11 entitas pemerintahan.

Jika ada Pemda yang tidak setuju, maka Pemprov, kata Chairul tak bisa memaksa.

Sehingga mau tidak mau akan dilakukan revisi Perda No. 10 Tahun 2016. Perda ini diundangkan pada 8 Oktober 2016 lalu. Pemprov NTB juga sudah menyerahkan nama-nama calon direksi dan komisaris PT. Bank BPR NTB ke OJK. Sebelumnya, OJK mengembalikan berkas usulan merger PT. Bank BPR ke Pemprov NTB. Pasalnya, ada dua kabupaten yang belum menyetujui merger tersebut.

Yakni Sumbawa dan Sumbawa Barat. Nama-nama calon direksi dan komisaris PT. Bank BPR NTB juga sudah

dilakukan perbaikan sebelum diajukan ke OJK untuk dilakukan fit and proper test (uji kepatutan dan kelayakan).

Namun, Chairul tak mau menyebutkan nama-nama calon dirkesi dan komisaris yang telah diajukan Pemprov NTB ke OJK tersebut.

Namun yang jelas, sesuai dengan Perda No. 10 Tahun 2016, jajaran direksi berasal dari internal BPR. Kemudian usia direksi dan komisaris tiodak lebih dari 58 tahun.

Mantan Inspektur Inspektorat NTB ini mengatakan, jika dilakukan revisi Perda, maka Pemprov akan menghilangkan salah satu pasal dalam Perda tersebut yang mengharuskan calon direksi berasal dari internal BPR. Menurutnya, gubernur menginginkan supaya lembaga keuangan milik pemerintah daerah ini dapat ditangani secara profesional. Artinya, jajaran direksi dapat diambil dari luar internal BPR. (nas)

BPBD NTB Agendakan Konferensi Tingkat Provinsi tahun 2018 Dari Hal. 1 Dengan adanya konferensi tingkat daerah, pendekatan kepada masyarakat untuk penanganan risiko bencana akan lebih menyeluruh dan menyasar lebih detail ke semua tingkat lapisan paling bawah dengan model pemahaman sama. Ide dari masyarakat tentang kewaspadaan dini, pengurangan risiko dan penanggulangan bencana yang lebih partisipatif akan terlaksana. ‘’Sehingga masyarakat punya wadah ide untuk implementasi pengurangan risiko bencana ini,’’ terangnya.

Konferensi tingkat provinsi tahun 2018 ini akan jadi pilot project secara nasional.

Ini menjadi rekor karena tidak pernah terselenggara di daerah lain sebelumnya. “Kalau selama ini kan konferensi tingkat nasional. Nah untuk tingkat provinsi ini yang pertama kali. Tidak menutup kemungkinan, konferensi tingkat

kabupaten dan kota terlaksana juga.

Sementara dalam Konferensi Nasional PRBBK XIII Kamis lalu ditutup Wakil Gubernur (Wagub) NTB, H. Muh. M. Amin, SH.M.Si. Dalam amanatnya, Wagub meminta BPBD NTB menindaklanjuti semua yang tertuang dalam rekomendasi konferensi tersebut.

Utamanya tentang membangun peran komunitas di tingkat daerah untuk pengurangan risiko bencana tersebut.

Selain mendorong peran BPBD menggandeng komunitas, hal- hal yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam pengurangan risiko bencana, akan diberi dukungan penuh.

Sementara terkait hasil konferensi, sudah tertuang dalam naskah rekomendasi.

Ada 13 poin di dalamnya.

Salah satu penekanan, peran BPBD yang harus dimaksimalkan dengan menggandeng komunitas untuk penguran-

gan risiko bencana.

Berikut isi deklarasi yang dirumuskan dari ide, gagasan dan temuan peserta konferensi nasional. Konferensi Nasional Pengelolaan Risiko Bencana Berbasis Komunitas XIII Deklarasi Mataram tahun 2017 : 1. Kami bertekad untuk mewujudkan adanya akuntabilitas dalam upaya PRBBK 2. Kami bertekad mengintegrasikan PRB dalam program pembangunan desa/ masyarakat yang kami laksanakan 3. Kami bertekad melakukan perlindungan kepada kelompok rentan/kelompok beresiko tinggi dalam setiap upaya PRB 4. Kami bertekad menguatkan peran dan kapasitas komite sekolah serta Forum Anak di Komunitas 5. Kami bertekad mengupayakan pengintegrasian lintas sektor dari kebijakan terkait Satuan Pendidikan

Aman Bencana 6. Kami sepakat untuk merekomendasikan hal-hal berikut kepada semua pihak terkait PRBBK untuk: a) Memperkuat kearifan lokal dan aturan adat untuk memperkuat PRBBK b) Memastikan pendekatan PRB yang inklusi c) Mengintegrasikan Kurikulum PRB ke dalam kurikulum Satuan Pendidikan d) Pemerintah Kabupaten/ Kota mengalokasikan anggaran untuk kelompok masyarakat e) Mengarusutamakan PRBBK dalam upaya PRB f) Memanfaatkan data dasar yang sudah ada untuk memantau dan mengevaluasi upaya PRB yang sedang dilaksanakan g) Memberi masukan kepada BPS untuk mengintegrasikan kebutuhan data untuk verifier indikator “ketangguhan komunitas” (desa/ kelurahan) dalam PODES

h) Mempercepat ketersediaan dan keterjangkauan data informasi untuk pengelolaan sumber daya alam dan risiko bencana di tingkat komunitas/desa melalui kebijakan ONE Data i) Memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT) yang ramah komunitas dan Satuan Unit Pendidikan serta terkoneksi dengan berbagai pemangku kepentingan j) Mendorong paralegal dan pekerja kemasyarakatan untuk mendukung masyarakat melakukan upaya PRBBK k) Memberdayakan semua pihak terkait, yaitu masyarakat, (calon) pemerintah local, (calon) legislatif dan (calon) yudikatif. l) Mendorong komitmen politik (calon) Kepala Daerah dan Satuan Unit Pendidikan. Selanjutanya poin deklarasi sudah disepakati untuk dilaksanakan. (ars/*)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Sabtu, 16 September 2017

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Pelaksanaan IHTF 2017 yang berlangsung di aula Islamic Center, Jumat (15/9)

Dispar NTB Selenggarakan ’’Fashion On The Street’’ dan IHTF 2017

Fashion Show on The Street yang yang juga diikuti Hj.Erica Zainul Majdi, berlangsung di depan Pendopo Gubernur NTB pada Kamis (14/9) malam

Mataram (Suara NTB) Berbagai kegiatan dilakukan untuk memperkenalkan potensi wisata dan industri di NTB. Salah satunya dengan menyelenggarakan fashion on the street dan International Halal Travel Fair (IHTF) tahun 2017. Fashion on the street dilaksanakan pada Kamis (14/9) malam di depan Pendopo Gubernur. Sementara IHTF 2017 dilaksanakan di aula komplek Islamic Center pada Jumat (15/9).

Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) NTB, Hj. Erica Zainul Majdi mengatakan, ajang ini melibatkan lima desainer nasional, dan 100 desainer lokal. Yang menarik, kata Erica, para peraga busana datang dari ibu-ibu dari seluruh organisasi perempuan yang ada di NTB. “Semoga bisa jadi inspirasi bagi kita untuk kemajuan tenun NTB, kemajuan industri NTB, kemajuan pariwisata NTB dan kemajuan NTB pada umumnya,” ujar Erica di lokasi acara di Jalan Pejanggik, Mataram, NTB, Kamis (14/9).

Erica mengungkapkan alasan pemilihan lokasi peragaan busana di jalan raya. Menurutnya, hal ini guna memasyarakatkan tenun Lombok dengan warga Lombok sendiri agar menjadi satu identitas yang menjadi kebanggaan untuk digunakan dalam keseharian.

“Biasanya fashion show tidak membumi, dalam arti diadakan di hotel bintang atau tempat mewah. Nah tenun Lombok sendiri masih banyak adanya dipakai pada acara adat, belum menjadi pakaian sehari-hari,” kata Erica.

Sementara itu, pada hari berikutnya diadakan pula International Halal Travel Fair (IHTF) yang belibatkan buyers dan seller dari berbagai negara. Sedikitnya ada 260 buyers dan 60 sellers terlibat dalam IHTF tahun 2017. Ini merupakan IHTF yang ke dua kali setelah dilakukan pertama kali pada 2016 lalu.

“Ini tahun kedua. Ada peningkatan signifikan dari sisi buyers, karena tahun ini ada 260 buyers yang hadir dan itu mewakili 18 negara. Sementara tahun lalu hanya 90 buyers yang dating. Jadi ada peningkatan sekitar 400 persen dari sisi buyers,” kata Kepala Dinas Pariwisata NTB, H. L. Moh Faozal, Jumat (15/9).

Faozal mengatakan, trend peningkatan jumlah buyers yang mengikuti IHTF disebabkan persiapan daerah yang semakin matang. Selain itu juga promosi branding wisata halal NTB yang lebih optimal dilakukan sepanjang tahun ini. IHTF ditetapkan menjadi event tahunan pariwisata NTB, untuk mempromosikan dan memasarkan destinasi-destinasi wisata di NTB yang moslem friendly, sejak 2016 lalu.

“IHTF tahun lalu, transaksi kita mencapai Rp 3 miliar, dan tahun ini target kita bisa mencapai Rp 7,5 miliar hingga Rp 10 miliar,” kata Faozal.

Pembeli (buyers) dari luar negeri yang datang tahun ini antara lain beberapa travel agent dari Malaysia, Brunei, Singapura, India, Arab Saudi, dan beberapa negara timur tengah lainnya.

Direktur Mubarok Muslim Tour and Travel, Inne Hilfiana mengatakan, NTB dan Lombok khususnya sudah berhasil menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan timur tengah, sejak menetapkan konsep wisata Halal Tourism.

“Tahun-tahun sebelumnya itu, wisatawan Arab Saudi dan Timur Tengah lebih banyak memilih ke Bandung atau Bogor. Tapi dua tahun ini permintaan justru lebih banyak ke Lombok,” katanya.

Inne mengaku, sudah beberapa kali melayani perjalanan wisata dari timur tengah ke Lombok dua tahun terakhir. Umumnya yang dilayani adalah paket liburan keluarga, ke Gili Trawangan di Lombok Utara, dan kawasan Sembalun, Lombok Timur.

“Tapi itu kami searching destinasinya di internet. Nah dengan ada IHTF ini, kita jadi

lebih mudah berinteraksi lang- Center juga diadakan Festival sung dengan travel agent lokal di Kuliner Lombok Sumbawa. Kegsini. Jadi peluang lebih bagus, dan iatan itu menghadirkan aneka lebih banyak destinasi yang bisa makanan khas Lomkita jual,”katanya. bok dan SumSementara itu, CEO Arista Indobawa. Di nesia Aviation Center (AIAC), Arista antaranya Atmadjati mengatakan, Lombok ayam talidan Sumbawa di NTB harus konsiswang, pelecten mengembangkan wisata halal seing, janda bagai ikon pariwisata daerah, jika berenang, ingin terus berkembang. gule gending “Lombok memiliki pantai dan banyak dan alam yang indah, budaya lainnya. juga beragam, apalagi (lin/*) sekarang ikon wisata halal.

Tentu ini jadi daya tarik dan punya pangsa pasar sendiri. Tapi memang harus terus dibenahi, termasuk aksesbilitas,” katanya.

Atmadjati mengatakan, penerbangan langsung luar negeri di Lombok International Airport harus didorong untuk diperbanyak lagi. Saat ini LIA baru memiliki penerbangan Air Asia dari Malaysia dan Silk Air dari Singapura Menurutnya, pola penerbangan charter seperti yang dilakukan di Manado Sulawesi Utara, harus dicoba didorong juga di NTB. Di Manado saat ini wisatawan dari 8 Kota di China sudah dengan mudah mengakses dengan penerbangan charter.

“Penerbangan nasional harusnya juga melirik ini, Garuda Indonesia misalnya, bisa buka jalur internasional untuk Lombok juga karena potensinya cukup Wakil Gubernur NTB, H. Muh Amin bagus,” kata Atmadjati. memberikan sambutan sekaligus Bersamaan dengan membuka acara IHTF 2017 yang IHTF yang dibuka Wakil dilaksanakan di aula komplek Gubernur NTB, H. Muh Islamic Center.

Amin di komplek Islamic