20 HALAMAN
NOMOR 89 TAHUN KE 69
Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id
terbit sejak 16 agustus 1948 perintis: k. nadha HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000
balipost (152 rb Like) http://facebook.com/balipost
Pengemban Pengamal Pancasila
rabu kliwon, 16 november 2016
@balipostcom (4.485 Follower) http://twitter.com/balipostcom
@balipostcom http://instagram.com/balipostcom
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 233801, 225764 Faksimile: 227418
Bali Post/ade
PENGAWAS - Kabareskrim Polri Komjen Pol. Ari Dono (tengah) didampingi pengawas gelar perkara Polri Irjen Pol. Sigit (kanan) dan Irjen Pol. Arif (kiri) memimpin gelar perkara dugaan kasus penistaan agama di Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (15/11) kemarin.
Kasus Ahok Diumumkan Rabu Ini Jakarta (Bali Post) – Gelar perkara kasus dugaan penistaan agama Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) akan diumumkan pada Rabu (16/11) siang ini. Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Polisi Ari Dono Sukmanto mengatakan, gelar perkara kasus tersebut dilakukan dengan berimbang. Baik dari pihak pelapor maupun terlapor. ‘’Kita buat berimbang masing-masing ahli menghadirkan enam (saksi) pelapor dan enam terlapor,’’ kata Ari Dono Sukmanto, Selasa (15/11) kemarin. Menurut Ari, hasil gelar perkara kasus dugaan penistaan agama surat Al-Maidah ayat 51 masih belum ada keputusan. Pihaknya akan mengkaji fakta-fakta yang terungkap dalam gelar perkara itu, apakah ada unsur pidana atau tidak. ‘’Kami menampung keterangan tambahan dari saksi dan juga akan dicari lagi, sekarang tim masih melakukan perumusan. Besok (hari ini) jam 10.00 WIB akan kami sampaikan di Mabes Polri,’’ ujarnya. Sementara itu, kuasa hukum Ahok, Sirra Prayuna, mengaku tak menggunakan haknya dalam gelar perkara,
untuk melakukan penambahan materi dan koreksi. ‘’Kami bahkan enggak pakai kesempatan satu jam itu, karena apa yang disampaikan penyidik dan tambahan dari pelapor itu kami rasa sudah cukup,’’ tuturnya. Dia menjelaskan bahwa gelar perkara tersebut berlangsung santai. Tim kuasa hukum pun bisa dengan tenang mencatat semua tambahan keterangan dari para pelapor. ‘’Semua keterangan tambahan dari pelapor saya catat dengan baik. Gak ada kemarahan, semua dalam suasana kekeluargaan, akrab dan tenang sekali,’’ tambahnya. (ant)
Jika Ahok Tak Dianggap Bersalah
MUI akan Ajukan Praperadilan
Bali Post/ade
PELAPOR - Sejumlah perwakilan dari pihak pelapor mengikuti gelar perkara dugaan kasus penistaan agama di Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (15/11) kemarin.
Jakarta (Bali Post) – Tim advokasi pandangan dan sikap keagamaan Majelis Ulama Indonesia (MUI) akan mengajukan gugatan praperadilan jika pada gelar perkara kasus dugaan penistaan agama dinyatakan bahwa Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak bersalah. ‘’Kalau polisi dalam kesimpulan gelar perkaranya berpandangan bahwa tidak ditemukan dugaan penistaan dan penodaan agama, kita akan lawan dengan mekanisme hukum, yaitu mengajukan praperadilan,’’ kata Koordinator Tim Advokasi MUI Ahmad Yani. Ahmad Yani mengatakan tim advokasi MUI akan mengawal
seluruh proses hukum yang sedang berjalan terkait dugaan penistaan agama yang melibatkan Ahok. Menurutnya, MUI menghormati sikap Polri untuk melakukan gelar perkara yang berlangsung pada Selasa (15/11) kemarin. Melalui gelar perkara ini, penyidik akan memutuskan tentang kemungkinan adanya unsur pidana dalam kasus tersebut dan jika ada maka kasus ini akan dilanjutkan ke proses penyidikan. Dari pandangan tim advokasi yang saat ini memiliki 481 anggota tersebut, kepentingan gelar perkara tidak diperlukan karena kasus ini sudah memenuhi unsurunsur pidana. (ant)
Kasus E-KTP
Mantan Wamenkeu Diperiksa KPK Bali Post/ant
SALING DORONG - Pendemo tolak Ahok saling dorong dengan aparat. Seperti diketahui di sejumlah wilayah kumpulan warga menolak kehadiran kampanye Ahok.
Warga Bubarkan Pendemo Ahok
Jakarta (Bali Post) – Warga dan kader PDI-P membubarkan sekelompok orang yang berusaha menghalangi kampanye calon gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di Jalan Centex, Ciracas, Jakarta Timur, Selasa (15/11) kemarin. ‘’Kegiatan kampanye diatur dan dilindungi oleh undangundang, jika ada oknum-oknum yang bermaksud untuk menghalangi harus dituntut secara pidana,’’ kata Ketua DPC PDI-P Jakarta Timur Dwi Rio Sambodo. Hal. 19 Tidak Dikenal
Jakarta (Bali Post) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan alasan soal pemanggilan mantan Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati sebagai saksi dari mantan Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri Irman dalam kasus pengadaan paket penerapan e-KTP. ‘’Delapan orang dipanggil hari ini (Selasa, 15/11) untuk kasus e-KTP, termasuk Bu Anny,’’ kata Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Pandjaitan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa kemarin. Ia menjelaskan bahwa pengadaan paket e-KTP sudah mulai dibicarakan pada 2008 di mana saat itu Anny Ratnawati menjabat sebagai Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. ‘’Nah, memang e-KTP ini pada 2008 sudah mulai dibicarakan, kebetulan saat itu beliau menjabat sebagai Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan. Jadi, menurut penyidik beliau mestinya banyak tahu,’’ ucap Basaria. Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo pada Selasa (1/11) memenuhi panggilan KPK untuk memberikan keterangan sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi dalam pengadaan paket penerapan KTP berbasis nomor induk kependudukan secara nasional (e-KTP) 2011-2012 di Kementerian Dalam Negeri. Pelaksana Tugas Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati pada Senin (31/10) menjelaskan KPK memeriksa Agus sebagai Menteri Keuangan periode 2010-2013, pascamasa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Hal. 19 Pembahasan Anggaran
Bali Post/ant
BERSAMA KORPASKHAS - Presiden Joko Widodo meneriakkan yel-yel bersama prajurit Korps Pasukan Khas (Korpaskhas) TNI-AU saat upacara pengarahan di Mako Paskhas Margahayu, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Selasa (15/11) kemarin. Sebagai panglima tertinggi TNI, Presiden memerintahkan agar Korpaskhas menjaga NKRI, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika, serta jangan pernah mundur dari ancaman mereka yang ingin memecah belah dan mengadu domba bangsa Indonesia.
Sorotan pada LP LPD
Harusnya Perbesar Anggaran Penjamin Simpanan Pansus LPD DPRD Bali, Senin (14/11), mengundang Lembaga Pemberdayaan (LP) LPD. Dalam rapat itu Dewan menyoroti penggunaan 5 persen keuntungan LPD yang disetor ke LP LPD. Dari data tahun 2015, bahwa alokasi untuk LP LPD sebesar 55% (Rp 10,785 miliar) dan untuk Badan Keja Sama (BKS) LPD 35% (Rp 6,863 miliar). Sedangkan dana perlindungan hanya 7,5% (Rp 1,470 miliar) dan bahkan dana penjamin simpanan hanya 2,5% (Rp 490 juta).
GURU Besar FEB Universitas Udayana Prof. I Wayan Ramantha, Selasa (15/11) kemarin, menyatakan saatnya revisi Perda tentang LPD dapat menegaskan kembali fungsi LP LPD dan BKS LPD. Khususnya dalam pengelolaan dana pemberdayaan 5 persen dari keuntungan LPD. LP LPD seharusnya menerapkan pola sebagaimana Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sementara BKS LPD bertindak sebagaimana Perbarindo (Perhimpunan BPR Indonesia) di dunia perbankan. ‘’Jadi ada pemisahan fungsi yang tegas antara LP LPD dan BKS LPD sebagaimana ada pemisahan yang tegas antara Perbarindo dan OJK,’’ ujarnya. LP LPD misalnya, lanjut Ramantha, mengelola dana pemberdayaan untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembinaan, dan pelatihan terkait dengan profesionalisme manajemen LPD yang saat ini berjumlah 1.433 di seluruh Bali. Profesionalisme
karyawan LPD mesti di-update sejalan dengan peningkatan dana masyarakat yang dipercayakan ke LPD. Saat ini saja total aset LPD sudah mencapai Rp 15,5 triliun. ‘’Dalam persentase tertentu dari dana yang dipercayakan, baik itu dalam bentuk tabungan dan deposito, harus digunakan untuk dana penjaminan karena masyarakat menaruh dana di LPD, LPD kan tidak memberikan jaminan. Sebaliknya, kalau masyarakat pinjam di LPD, LPD minta jaminan. LP LPD entah bekerja sama dengan Jamkrida atau yang lain itu membuat seperti lembaga penjamin simpanan masyarakat yang berasal dari 5 persen itu,’’ jelasnya. Ramantha menegaskan, yang paling penting dari pengeloaan dana pemberdayaan 5 persen adalah efektivitas dari 3 fungsi utama LP LPD. Hal. 19 Susun APBD
’’LP LPD dari sisi kelembagaan harus lebih kuat. Dari sisi SDM harus lebih profesional. Oleh karena itu, LP LPD harus diisi orang-orang profesional.’’ I Nyoman Parta Ketua Pansus
”Jadi ada pemisahan fungsi yang tegas antara LP LPD dan BKS LPD sebagaimana ada pemisahan yang tegas antara Perbarindo dan OJK.” Prof. Ramantha Guru Besar Unud
Tidak ’’Fair’’ bagi LPD ANGGOTA Pansus Revisi Perda LPD DPRD Bali A.A. Ngurah Adhi Ardhana juga mengkritisi kinerja LP LPD, utamanya dalam anggaran. Bahkan, ia menduga LP LPD justru tidak memiliki rencana anggaran. Pasalnya, tidak ada penjelasan detail mengenai pemanfaatan alokasi 55 persen dari dana pemberdayaan 5 persen sebesar Rp 10,785 miliar pada tahun 2015 yang dikelola LP LPD. Begitu juga alokasi 35 persen sebesar Rp 6,863 miliar yang masuk ke BKS LPD. ‘’Ini tentu sangat memungkinkan terjadinya penggunaan yang tidak sesuai dengan tujuan pembinaan maupun koordinasi LPD tersebut. Semestinya rencana anggaran LP LPD dan BKS ini juga dikonsultasikan, baik ke DPRD atau Biro yang membawahi LPD,’’ ujarnya. Menurut Adhi, revisi perda nantinya bisa diatur misalnya LP LPD terlebih dahulu agar berkonsultasi dengan Biro Ekonomi dan Pembangunan. Atau, bisa dengan mengadakan rapat besar mendatangkan 1.433 LPD. Hal. 19 Belanja Pegawai