Edisi 16 Maret 2017 | Balipost.com

Page 1

Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id

terbit sejak 16 agustus 1948 perintis: k. nadha HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000

balipost (158 rb Like) http://facebook.com/balipost

Pengemban Pengamal Pancasila

Kamis kliwon, 16 maret 2017

Kasus Korupsi Kok Dibelain ini bersama-sama, korupsi kita hilangkanlah dari negara kita. Jadi, langkah-langkah KPK jangan dihalangi seperti

itu,’’ kata Agus, Rabu (15/3) kemarin. Hal. 19 Buktikan Janji

Kasus E-KTP

KPK Cekal Sembilan Orang Jakarta (Bali Post) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengeluarkan perintah pencegahan ke luar negeri terhadap sembilan orang yang diguga terlibat kasus tindak pidana korupsi pengadaan paket KTP elektronik (e-KTP) tahun anggaran 20112012. ‘’Pertama pada 28 September 2016 sampai 28 Maret 2017 terhadap dua tersangka Irman dan Sugiharto serta tiga saksi, yaitu Isnu Edhi Wijaya, Anang Sugiana, dan Andi Agustinus,’’ kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Rabu (15/3) kemarin. Hal. 19 Penyedia Barang

@balipostcom (4.812 Follower) http://twitter.com/balipostcom

@balipostcom http://instagram.com/balipostcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 233801, 225764 Faksimile: 227418

’’Saya kira tidak perlu, ini menimbulkan kegaduhan baru lagi. Misalnya ada sesuatu hal yang tidak sesuai dengan mekanisme, ada komisi terkait yang bisa mengonfirmasi saat rapat kerja.’’

Jakarta (Bali Post) – Sejumlah anggota DPR kini menggagas hak angket kasus e-KTP. Gagasan tersebut ternyata mendapat sorotan Ketua KPK Agus Rahardjo. Agus berharap gagasan anggota DPR tersebut tak sampai mengganggu proses penegakan hukum di KPK. Menurut Agus, setiap ada kasus besar ditangani KPK, selalu ada pihak-pihak yang mencoba mengganggu. ‘’Sepertinya, setiap kali ada tersangka kasus korupsi kok dibelain, itu mungkin kurang tepat. Mari kita dan bangsa

20 HALAMAN

NOMOR 204 TAHUN KE 69

Sekjen Hanura Sarifudin Sudding

Timbulkan Kegaduhan Baru Jakarta (Bali Post) – Partai Hanura menilai tidak perlu ada hak angket untuk kasus dugaan korupai KTP elektronik (e-KTP) karena menimbulkan kegaduhan baru, sehingga sebaiknya dikritisi oleh komisi terkait saja yakni Komisi III, kata Sekretaris Jenderal Hanura Sarifudin Sudding. ‘’Saya kira tidak perlu, ini menimbulkan kegaduhan baru lagi. Misalnya ada sesuatu hal yang tidak sesuai dengan mekanisme, ada komisi terkait yang bisa mengonfirmasi saat rapat kerja,’’ kata Sudding di Gedung Nusantara I, Jakarta, Rabu (15/3) kemarin. Ia mengatakan kinerja KPK selama ini sudah baik, sehingga menjadi tumpuan masyarakat dalam mencari keadilan dan akan kontraproduktif jika ada tekanan dan intimidasi politik terhadap KPK. Hal. 19 Semakin Merosot

Jangan Tutupi Peran Ketua KPK Jakarta (Bali Post) Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengungkapkan banyak kejanggalan antara laporan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan dakwaan KPK terkait kasus dugaan korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP). Fahri mendesak agar KPK terbuka dan tidak menutup-nutupi kronologi sebenarnya dari kasus ini. ‘’Dia (Ketua KPK Agus Rahardjo) pernah minta ketemu Ibu Diah (mantan Sekjen Kemendagri Diah Anggraeni). Minta juga ketemu empat mata dengan Gamawan Fauzi (mantan Mendagri). Tapi yang be-

gini ditutupi di dakwaan. Ini yang saya bilang enggak fair,’’ kata Fahri Hamzah di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (15/3) kemarin. Penegasan Fahri disampaikan menyusul pernyataan Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah yang menganggap kritik Fahri Hamzah terhadap penanganan kasus proses pengadaan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) hanya mengganggu proses hukum yang sedang dijalankan lembaga antikorupsi tersebut. Hal. 19 Fungsi Pengawasan

Angket E-KTP ’’Uji Nyali’’ Partai Politik

’’Kalau saya perlu dipanggil di pengadilan saya siap memberikan kesaksian itu dan kemudian saya juga pesan begini, setiap kali ada tersangka kasus korupsi juga kok dibela? Itu juga tidak tepat, mari kita bangsa bersama-sama agar korupsi harus dihilangkan dari negara kita. Langkah-langkah KPK jangan kemudian dihalangi seperti itu.’’

Jakarta (Bali Post) – Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil menilai hak angket yang diwacanakan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah sebenarnya ingin menguji apakah partai-partai politik yang anggotanya diduga terlibat korupsi KTP elektronik (e-KTP) memiliki nyali kebenaran dan kejujuran. Hal. 19 Secara Rinci

’’Dia (Ketua KPK Agus Rahardjo) pernah minta ketemu Ibu Diah (mantan Sekjen Kemendagri Diah Anggraeni). Minta juga ketemu empat mata dengan Gamawan Fauzi (mantan Mendagri). Tapi yang begini ditutupi di dakwaan. Ini yang saya bilang enggak fair.’’

Agus Rahadjo

Fahri Hamzah

Ketua DPR-RI Akui Pesona Keris Bali

Michael Essien

Michael Essien Mulai Latihan 27 Maret

MICHAEL Essien, mantan bintang Chelsea, klub sepak bola elite Inggris yang sekarang tengah memuncaki klasemen Liga Utama Inggris, resmi bermain di liga sepak bola Indonesia setelah bergabung dengan Persib Bandung, 14 Maret lalu. Pemain kelahiran 3 Desember 1982 itu menandatangi kontrak selama setahun di Persib, dengan opsi bisa diperpanjang. Hal. 19 Piala Dunia

Jakarta (Bali Post) Ketua DPR-RI Setya Novanto membuka Pameran Keris Nasional ‘’Pesona Keris Bali dan Lombok’’ di Gedung MPR/DPR-RI, Jakarta, Rabu (15/3) kemarin. Pembukaan pameran keris bersamaan dengan dibukanya masa awal persidangan keempat DPR-RI periode 2016-2017. ‘’Karena tak bendawi, keris penuh dengan nilai tak tampak seperti makna dan filososfi. Kita harus bangga, ini menunjukkan bahwa kita adalah bangsa yang luhur,kk kata Setya Novanto. Pameran tersebut, menurutnya, merupakan wujud nyata komitmen DPR-RI dalam mengapresiasi dan memajukan seni dan budaya bangsa. Terutama dalam melestarikan Keris sebagai benda pusaka bangsa. ‘’Seperti kita ketahui, sejak tahun 2005, UNESCO telah mengakui keris sebagai karya agung warisan kemanusiaan tak bendawi,’’ ujarnya. Ia berharap melalui pameran ini, dapat mengajak semua pihak untuk mencintai seni dan budaya bangsa. ‘’Jangan sampai karya seni dan budaya bangsa, seperti keris yang mempunyai nilai adiluhung, kemudian ditinggalkan. Jangan sampai kita justru mengadopsi budaya luar yang belum tentu sejalan dengan jiwa bangsa Indonesia,’’ imbuhnya. Novanto juga menjelaskan pameran ini adalah pameran kedua yang diselenggarakan DPR-RI. Sebelumnya, DPR-RI juga pernah menggelar pameran batu akik dari berbagai daerah, lukisan karya para maestro lukis Indonesia, batik dari seluruh penjuru nusantara, dan berbagai pameran seni budaya lainnya. ‘’Kesenian dan kebudayaan adalah kekayaan sekaligus kebanggaan nasional. Kita harus cintai, jaga dan lestarikan,’’ tegasnya. (kmb4)

BALI - Sejumlah keris yang dipamerkan saat Pameran Keris Nasional di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/3) kemarin. Pameran keris tersebut menampilkan keriskeris sepuh dari Bali dan Lombok milik kolektor Indonesia. Bali Post/ant

Indonesia Harus Tuntut Ganti Rugi Kerusakan Terumbu Karang Raja Ampat

Bali Post/ant

GOJEK - Pengemudi taksi terlibat ricuh dengan pengemudi gojek yang melintas saat unjuk rasa menolak operasi Go-jek di Balaikota Solo, Jawa Tengah, Rabu (15/3) kemarin. Kericuhan tersebut dipicu protes pengemudi taksi menolak keberadaan Go-jek di kawasan Stasiun Purwosari.

Jakarta (Bali Post) Kerusakan terumbu karang akibat terjebaknya Kapal Pesiar MV Caledonian Sky asal Inggris di perairan Raja Ampat, Papua Barat, mengakibatkan kerusakan parah terumbu karang di perairan tersebut. Ketua Komisi IV DPR-RI Edhie Prabowo menilai rusaknya terumbu karang di Raja Ampat oleh kapal asing membutuhkan waktu lama untuk memperbaiki semuanya. Peristiwa ini menunjukkan kurangnya pemerintah dalam menjaga dan melindungi biota laut. ‘’Kami mendesak pemerintah mengusut tuntas dan menindak tegas, bahkan meminta ganti rugi terhadap perusahaan pemilik kapal tersebut,’’ kata Edhie Prabowo di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (15/3) kemarin.

Komisi IV DPR akan mempertanyakan pengawasan yang dilakukan KKP terhadap periran laut Indonesia, termasuk biota laut di dalamnya. ‘’Saya mendesak semua harus duduk bersama menindak tegas kasus ini, dan melakukan pengawasan agar kasus serupa tidak terjadi lagi,’’ kata politisi dari Partai Gerindra ini. Anggota Komisi IV DPR-RI Muhammad Nasyit Umar berpandangan, kejadian tersebut menyadarkan semua pihak termasuk DPR selaku lembaga pembuat regulasi untuk membuat aturan tegas agar kejadian seperti itu tidak terulang lagi. ‘’Seandainya memang belum ada aturan yang mengaturnya. Paling tidak bisa membuat semacam rambu peringatan agar lebih berhati-hati ketika berada

di daerah kawasan terumbu karang, supaya tidak merusak terumbu karang yang ada, terutama di wilayah Raja Ampat yang merupakan objek pariwisata dunia,’’ kata Nasyit Umar. Soal motifnya sendiri, Nasyit berpendapat bisa saja insiden ini bukan suatu kesengajaan. Namun, sejauh ini ada aturan mengenai daerah terumbu karang yang sebenarnya sudah menjadi kawasan dilindungi, sehingga pihak terkait seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLH), serta Kementerian Perikanan dan Kelautan (KKP) perlu dimintai keterangan mengapa insiden tersebut bisa sampai terjadi. Hal. 19 Lebih Penting

Luhut Binsar Pandjaitan


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.