Edisi 15 September 2017 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000 Online :http://www.suarantb.com

SUARA NTB

16 HALAMAN NOMOR 155 TAHUN KE 13

E-mail: hariansuarantb@gmail.com

JUMAT, 15 SEPTEMBER 2017

Pengemban Pengamal Pancasila

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Gubernur TGB Raih Penghargaan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan GUBERNUR NTB, Dr. TGH. M.Zainul Majdi yang lebih dikenal sebagai Tuan Guru Bajang (TGB) Kamis (14/9) pagi, menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2017 di Istana Negara, Jakarta. Pada Rakernas dengan tema “Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Negara untuk Indonesia Sejahtera” itu, Presiden Joko Widodo menyampaikan apresiasinya terhadap hasil pemeriksaan BPK baik di Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. ‘’Di mana Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) pada tingkat Kementerian/Lembaga mencapai 85%, tingkat Provinsi 90%, dan pada tingkat Kabupaten/Kota 66%, ‘’ujar Presiden.

Khusus untuk Provinsi NTB di bawah kepemimpinan Gubernur TGB telah berhasil meraih predikat Opini WTP selama 6 kali berturut turut ber-

(Suara NTB/humassetdantb)

TERIMA - Gubernur NTB Dr. TGH. M.Zainul Majdi menerima Plakat Penghargaan atas Opini WTP 6 tahun berturut-turut dari Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati. dasarkan hasil pemeriksaan BPK-RI atas laporan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Provinsi NTB sejak tahun 2011 hingga tahun 2016.

Atas prestasi itu, pada Rakernas yang dibuka langsung Presiden Joko Widodo terse-

but, Kementerian Keuangan RI memberikan Plakat Penghargaan atas Opini WTP 6 tahun berturut turut kepada Gubernur TGB yang diserahkan langsung oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.

Bersambung ke hal 15

Lotim dan Loteng Terparah Kena Kekeringan

Masyarakat Beli Air hingga Rp 300 Ribu Per Tangki Mataram (Suara NTB) Palang Merah Indonesia (PMI) NTB menemukan, dua kabupaten yang paling parah terkena dampak kekeringan tahun ini adalah Lombok Timur (Lotim) dan Lombok Tengah (Loteng) bagian selatan. Bahkan di wilayah Kecamatan Jerowaru, Lotim, masyarakat sanggup membeli air bersih dengan harga mencapai Rp 300 ribu per tangki.

TO K O H

(Suara NTB/why)

Peran Pengendara dan Eksekutor DENSUS 88 Anti Teror Polri mengidentifikasi empat pelaku penembakan dua polisi di Bima. Dua pasang pelaku masih dalam perburuan. Sementara lima orang yang diamankan sebelumnya dipulangkan.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda NTB, Kombes Pol Kristiaji mengungkapkan, penanganan kasus penembakan Senin (11/9) lalu itu sudah dilimpahkan ke Densus 88 Anti Teror.

Tim Densus dengan backup Reskrimum Polda NTB masih melakukan perburuan para pelaku. “Kemungkinan empat pelakunya,” ungkapnya ditemui Kamis (14/9).

Empat pelaku itu masing-masing beraksi menjadi dua pasang.

Bersambung Kristiaji ke hal 15

KO M E N TTAA R

‘’Kalau yang di Lombok Timur tepatnya di Jerowaru itu, rata-rata di situ ada perkumpulan mobil tangki khusus mengangkut air bersih, dijual ke warga. Kadang harganya tergantung jauhnya, antara Rp 150 – 300 ribu per tangki,” kata Koordinator Penanggulangan Bencana PMI NTB, Hilman ketika dikonfirmasi Suara

NTB, Kamis (14/9) siang kemarin.

Ia menjelaskan, sebelum datang bantuan air bersih dari pemerintah daerah maka warga terpaksa membeli air bersih dari pengusaha mobil tangki yang ada di daerah tersebut. Harga satu mobil tangki air bersih tergantung letak daerah. ‘’Semakin jauh, semakin ma-

hal lagi harganya,’’ tuturnya.

Hilman yang aktif turun ke lapangan mendistribusikan air bersih bagi warga terdampak kekeringan ini mengatakan, dari empat kabupaten yang ada di Pulau Lombok, Loteng dan Lotim paling parah kena kekeringan terutama pada daerah bagian selatan.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/pmintb)

DISTRIBUSI - PMI NTB saat mendistribusi kan air bersih pada daerah terdampak kekeringan.

Kejaksaan Sita Dokumen dan Perangkat IT BPR Pemprov Tak Intervensi Kasus Merger BPR NTB Mataram (Suara NTB) Penyidik Kejati NTB akhirnya melakukan penggeledahan dan penyitaan dokumen dalam kasus merger PT. BPR NTB menjadi PT Bank BPR NTB. Penyitaan diawali di PD BPR Praya, Lombok Tengah , Kamis (14/9) kemarin. Selain itu disegel juga perangkat Information Technology (IT) yang merupakan pengadaan dari tim merger BPR. Bersambung ke hal 15

EMPROV NTB memastikan tak akan melakukan intervensi persoalan hukum terkait penanganan kasus merger BPR NTB yang saat ini bergulir di Kejaksaan Tinggi NTB. Proses sepenuhnya dipercayakan kepada Aparat Penegak Hukum (APH).

Menurut Wakil Gubernur (Wagub) NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si, Pemprov NTB menurutnya akan sangat terbuka dan persoalannya kepada aparat. Apakah proses merger akan tetap dilaksanakan? Wagub mengatakan, terus akan dilakukan, walaupun dalam perjalanannya ada kendalakendala. ‘’Tetapi tentu juga, dengan adanya proses ini saya kira pasti juga akan menjadi hambatan percepatan (merger),’’ katanya.

Termasuk soal calon direksi yang sudah diusulkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Amin mengatakan, saat ini yang harus dilakukan adalah pembenahan internal. Terutama penolakan merger oleh dua kabupaten, Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat. ‘’ Perlu dilakukan pembicaraan,’’ pungkasnya. (bul)

(Suara NTB/ars)

Tim penyidik Pidsus Kejati NTB sedang melakukan penggeledahan dan penyitaan dokumen merger PT. BPR NTB menjadi PT Bank BPR NTB, kemarin.

Dipangkas Rp 2,3 Miliar TIM Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melalui Badan Pegelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB sudah selesai melakukan penyisiran belanja Alat Tulis Kantor (ATK) dan perjalanan dinas seluruh SKPD lingkup Pemprov NTB. Hasilnya, sekitar Rp 2,3 miliar belanja ATK dan perjalanan dinas SKPD yang dipangkas. ‘’Hasil penyisiran BPKAD terhadap belanja ATK dan perjalanan dinas sekitar Rp 2,3 miliar. Penyisiran selesai dilakukan beberapa hari lalu,” Bersambung ke hal 15

Penanganan Daerah Kekeringan

NTB Butuh Perda Percepatan Cakupan Air Bersih (Suara NTB/nas)

Mataram (Suara NTB) – Bencana kekeringan yang berakibat krisis air bersih terus terulang setiap musim kemarau di NTB. Untuk penanganan daerah-daerah yang krisis air bersih dibutuhkan Perda Percepatan Cakupan Air Bersih sebagai solusi penanganan jangka panjang mengatasi kekeringan di daerah ini. ‘’Menurut saya Perda percepatan untuk cakupan air bersih yang diperlukan, tidak hanyasekadar mengatasi kekeringan.

Meningkatkan cakupan air bersih, tetapi mungkin bisa lebih

strategis mengatasi kekeringan. Kalau meningkatkan cakupan air bersih, berarti bisa kita meng-cover daerah-daerah yang memang krisis air dan sebagainya,” kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) NTB, Ir. Wedha Magma Ardhi, M.TP ketika dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (14/9).

Ia menilai cukup bagus jika ada Perda mengenai percepatan cakupan air bersih ini. Sehingga semua masyarakat NTB, baik di pedesaan dan perkotaan dijamin dapat ter-

layani air bersih. Dengan adanya Perda percepatan cakupan air bersih, maka persoalan kekeringan yang berakibat krisis air bersih penanganannya dapat secara simultan dan dirumuskan dengan langkah-langkah yang jelas. ‘’Masalah air bersih ini kita harus memastikan sumber airnya, air baku kita bisa dimanfaatkan untuk itu. Kemudian kita pilah, mana yang ditangani dengan air permukaan dan air tanah. Semuanya punya konsekuensinya,’’ terangnya.

Untuk air permukaan, dapat

dimaksimalkan pemanfaatan bendungan dan embung yang ada. Namun jika air permukaan tak memungkinkan dimanfaatkan maka dicari sumber air tanah dengan membangun sumur bor. Khusus untuk wilayah selatan Lotim yang menjadi langganan kekeringan tiap tahun, menurut Ardhi sudah tidak memungkinkan dibangun sumur bor.

Bersambung ke hal 15 (Suara NTB/dok)

SUARA NTB Jumat, 15 September 2017

Pelayanan Tak Boleh Terganggu JABATAN Lurah Pejanggik lowong. Baiq Baktiyanti sebelumnya berada di posisi itu ditarik menjadi Sekretaris Panitia Pengawasan Pemilu (Panwaslu) Kota Mataram sejak awal September lalu.

Camat Mataram, Hariadi, SIP., ditemui Rabu (13/9) membenarkan hal tersebut. Ia telah menunjuk Sekretaris Camat, Muhammad Erwan sebagai pelaksana harian (Plh) Lurah Pejanggik. “Saya sudah tun(Suara NTB/cem) juk Pak Sekcam yang jadi Plh Hariadi -nya,” kata Hariadi.

Menurutnya, posisi tersebut tidak boleh terlalu lama kosong. Dikarenakan, lurah di struktur pemerintahan merupakan garda terdepan pelayanan di masyarakat. Ia tidak ingin pelayanan maupun kedisiplinan pegawai terganggu lantaran kosongnya jabatan lurah. “Urusan administrasi langsung di handle Plh,” katanya.

Meski Sekcam tidak berkantor di kelurahan setidaknya Sekretaris Kelurahan juga turun mengawasi kinerja aparatur mereka. Bukan menjadi alasan bagi staf maupun kasi di kelurahan meninggalkan pekerjaan mereka. Pihaknya selain memantau langsung juga melihat hasil rekapan pinjar print di kelurahan. Artinya, jangan sampai ada pelayanan terbengkalai.

“Kita akan tetap pantau,” jawabnya.

Dikatakan, pihaknya sejauh ini tidak mengetahui kapan posisi tersebut diisi. Sebab, kewenangan tersebut jadi hak prerogatif kepala daerah. Hariadi menginginkan orang yang ditempatkan nantinya memang memiliki kompetensi dan bisa diajak bekerjasama. Selain itu, memiliki semangat untuk berinovasi terutama dalam hal peningkatan pelayanan di masyarakat.

Peningkatan pelayanan dimaksud lanjut Hariadi, bagaimana mewujudkan pemerintahan yang bersih serta bebas dari praktik pungli. “Yang paling penting bisa bekerjasama saja,” pintanya. Hariadi menekankan, walaupun tidak ada lurah definitive, pegawai kelurahan diharapkan tetap mengutamakan pelayanan kepada masyarakat. Sebab, pelayanan kelurahan merupakan cerminan pemerintah daerah, (cem)

SUARA MATARAM

Halaman 2

Penduduk Mataram Kesulitan Lahan Pekuburan Mataram (Suara NTB) Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana mengakui jika masyarakat yang tinggal di pemukiman heterogen kesulitan untuk tempat pemakaman.

Ia pun tidak bisa menutupi fakta sosial tersebut karena hingga kini belum ada benang merahnya. “Saya tidak bisa menutupi fakta sosial itu. Terutama warga pemukiman heterogen kesulitan tempat pemakaman,” kata Mohan ditemui Kamis (14/9).

Akan tetapi, ia mengapresiasi bilamana pengembang perumahan merespon positif dengan menyiapkan lahan pemakaman. Bagaimana polanya nanti akan dikaji bersama sama. Wawali menjelaskan, penyiapan fasilitas umum itu berangkat dari kekhawatiran pemerintah. Pertama, jumlah

penduduk Kota Mataram secara alamiah maupun perpindahan penduduk cukup tinggi.

Sementara lahan pemakaman umum tidak bertambah atau justru semakin menyempit.

Beberapa waktu lalu sambung Mohan, pernah intens dibicarakan ke pengembang menyampaikan gagasan agar

menyediakan areal pemakaman. Prinsipnya pengusaha property merespon cukup bagus karena mereka juga memiliki tanggungjawab sosial di samping ada kepentingan bisnis.

Tetapi belum sampai dikonkretkan karena masih melakukan kajian mendalam terutama aturan teknis. “ Pembebasan lahan

tidak boleh tersebar maka harus dipikirkan menentukan lokasi dimana,” paparnya.

Selain itu, sharing pembiayaan perlu dibicarakan secara mendalam dengan pengembang karena menyangkut porsi secara proporsional pembebasan.

Untuk mendapatkan lahan yang luas di Kota Mataram tidak mudah. Kalaupun ada, harganya tinggi. Di satu sisi, pemerintah tidak boleh mensyaratkan bahwa izin pengembangan perumahan dipersyaratan untuk menyiapkan areal pemakaman. “Kalau kita suruh begitu, dong tidak mungkin bisa laku rumah orang,” ujarnya.

Yang memungkinkan dilakukan tambahnya, pengembang secara kolektif membeli lahan yang nantinya diatur per kawasan. Paling memungkinkan bisa dikembangkan kata dia, di sekitar kawasan lingkar selatan. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, H.M.Kemal Islam mengaku, memang penyediaan lahan pemakaman oleh pengembang belum ada titik temu.

Pihaknya telah mengkomunikasi ke pengembang tapi masih dicari formula yang tepat. Sementara ini, lahan pemakaman digunakan biasanya di Karang Medain. (cem)

Masih Gunakan Elpiji Subsidi ANGGOTA Komisi II DPRD Kota Mataram, Misban Ratmaji, SE., meminta Pertamina memperketat pengawasan penggunaan elpiji 3 kilogram.

Ini menyusul keluhan dari masyarakat, mulai sulitnya mendapatkan isi ulang elpiji 3 kilogram di pengecer. Kalaupun ada, harganya sudah pasti di atas HET (harga eceran tertinggi). Yakni antara Rp 18 ribu - Rp 20 ribu per tabung.

Hal ini tentu cukup memberatkan bagi masyarakat.

(Suara NTB/fit) Ia menduga, mulai sulitnya Misban Ratmaji masyarakat mendapatkan isi ulang elpiji 3 kilogram, karena kurangnya pasokan dari Pertamina. Untuk itu, Pertamina diminta melakukan analisis dan penghitungan ulang kebutuhan elpiji untuk masyarakat Kota Mataram. Selain dugaan kurangnya pasokan elpiji untuk Kota Mataram, bisa jadi, lanjut Misban, penyebab langkanya elpiji 3 kilogram di pasaran karena terjadinya penyimpangan. Penyimpangan dimaksud, karena elpiji 3 kilogram ini digunakan oleh kalangan yang bukan semestinya.

Politisi PKPI ini mencontohkan pemanfaatan elpiji 3 kilogram oleh kalangan usaha. Di Mataram, kata Misban, masih terjadi penyimpangan tersebut. Dirinya masih melihat kalangan pengusaha menggunakan elpiji 3 kilogram yang notabene merupakan elpiji untuk masyarakat miskin. ‘’Biasanya pengusaha itu modusnya pinjam tabung,’’ cetusnya.

Meski itu melanggar, namun Misban enggan menyebut tindakan oknum pengusaha itu sebagai tindakan kriminal. Ia melihat hal itu sebagai bentuk minimnya kesadaran para oknum pengusaha yang sampai saat ini masih menggunakan elpiji subsidi. ‘’Jangan sampai para pengusaha itu mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan biaya serendah-rendahnya,’’ cetus Misban.

Adapun usaha-usaha yang terindikasi menggunakan elpiji bersubsidi antara lain, usaha catering, rumah makan dan lainlain. Terhadap persoalan itu, Komisi II DPRD Kota Mataram belum ada rencana untuk turun ke lapangan maupun memanggil pihak-pihak terkait. (fit)

Jembatan Bambu di Gatep Indah akan Diganti Tahun Depan Mataram (Suara NTB) Masyarakat di Lingkungan Gatep Indah Kelurahan Taman Sari setidaknya bisa bernafas lega. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang akan memprogramkan pembangunan jembatan permanen tahun 2018 mendatang, mengganti jembatan bambu yang selama ini dilintasi penduduk setempat.

Dikonfirmasi, Kamis (14/9) Ir. H. Mahmuddin Tura menjelaskan, untuk membangun jembatan di Gatep Indah diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp 500 juta.

Sebab, konstruksi jembatan dibuat secara permanen tetapi khusus untuk pejalan kaki dan sepeda motor. “Kita harus membuat pondasi dulu, apalagi itu kan terusan kali Ancar, debit airnya sangat kuat. Kira - kira panjangnya 20 meter lebih, “ kata Kadis PUPR Kota Mataram.

Untuk pembangunan jembatan tidak bisa melalui dana alokasi khusus, sehingga yang diandalkan dari dana alokasi umum. Mahmuddin membantah disebut menolak permintaan warga. Semua usulan masyarakat dilihat berdasarkan skala prioritas, kondisi di lapangan, dan anggaran. “Bukan ditolak tapi kita yang prioritas dulu,” ucapnya.

Warga di Lingkungan Gatep Indah pernah mengusulkan melalui MPBM (Musyarawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat) Kelurahan. Akan tetapi, kelurahan mencoret karena menganggap akses jalannya dekat dengan jembatan lumba - lumba. Bukan saja di Gatep Indah kata Mahmuddin, di Lingkungan Petemon Kelurahan Pagutan Timur masyarakat menggunakan akses jembatan bambu untuk beraktifitas ke sawah.

Persoalannya posisi jembatan berbatasan dengan Lobar dan tidak bisa diintervensi karena urusan dengan daerah luar.

“Ada di beberapa titik termasuk di Petemon,” sebutnya. Jembatan bambu itu lokasinya pun tidak jauh dari pusat kota.

Tepatnya di RT 06 Lingkungan Gatep Indah Kelurahan Taman Sari Kecamatan Ampenan. Sedikitnya, ada 35 kepala kelurga yang memanfaatkan akses jembatan tersebut. (cem)

(Suara NTB/ist).

PELAYANAN KB - Petugas KB dari DPPKB Kota Mataram saat memberikan pelayanan di Lingkungan Pandansalas Kelurahan Mayura, Kamis.

Program Keluarga Berencana

Pemkot Mataram Berikan Pelayanan Keliling Mataram (Suara NTB) Minat masyarakat Kota Mataram menggunakan alat kontrasepsi semakin meningkat. Ini terlihat dari tingginya permintaan penggunaan kontrasepsi dengan Metode Kotrasepsi Jangka Panjang (MKJP).

Pelayanan KB di Lingkungan Pandansalas Kelurahan Mayura Kecamatan Cakranegara, Rabu (13/9), terdapat 15 akseptor mendaftarkan diri untuk pemasangan dan penggantian alat kontrasepsi.

Pelayanan di salah satu hotel melati di wilayah Cakrane-

gara mendapat perhatian langsung dari aparatur pemerintah setempat. Lurah, Babinsa, Bhabinkamtimbas turun hadir melihat lebih dekat proses pelayanan KB yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Mataram. Bahkan, tak tanggung - tanggung aparatur setempat turut mengadvokasi serta mengedukasi masyarakat untuk mengikuti program yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Bhabinkamtibmas Kelurahan Mayura, Cakra men-

gatakan,program KB merupakan program inti dalam mengatasi permasalahan sosial kemasyarakatan. Munculnya konflik sosial tidak terlepas dari permasalahan ekonomi yang dihadapi masyarakat.

Langkah pengendalian penduduk merupakan langkah nyata yang dilakukan pemerintah untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, sehingga pemerintah lebih mudah menata sistem kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Kepala Dinas PPKB Kota Mataram, Su-

trisno mengapresiasi peran serta dan keterlibatan para mitra kerja mendukung program tersebut. Menurutnya, harmonisasi inilah yang harus terus dibangun hingga di level bawah.

Karena sering terjadi, program pemerintah seringkali bias di tingkat bawah karena minimnya koordinasi yang mengakibatkan tidak utuhnya program diterima oleh masyarakat.

Dia menjelaskan, program pelayanan KB keliling ini hadir untuk menjangkau dan mendekatkan program KB dengan masyarakat. Selain

memberikan pelayanan, kegiatan ini juga terjadi interaksi antara akseptor dan jajaran aparatur pemerintah sehingga dapat dilakukan pemetaan kepesertaan KB dan sekaligus pemetaan kondisi ekonomi para akseptor.

“Karena pada DPA DPPKB juga ada bantuan stimulan bagi usaha yang sedang dijalankan oleh para akseptor,” kata Sutrisno. Pelayanan KB tercatat 15 akseptor yang dilayani masing - masing 13 implam, 1 IUD, dan 1 suntikan. (cem/*)

Pemandangan Umum Fraksi Gerindra Dinilai Bernuansa Politik

(Suara NTB/cem)

PEMAPARAN – Kepala DP3A Kota Mataram, Hj. Dewi Mardiana Ariany saat memberikan pemaparan saat sosialisasi Manajemen Usaha bagi Perempuan Pengelola Home Industry di Kota Mataram, Kamis.

DP3A Gelar Sosialisasi Manajemen Usaha bagi Perempuan Pengelola Industri Rumahan Mataram (Suara NTB) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Mataram terus menunjukkan perannya di sektor pemberdayaan kemasyarakatan. Program dilakukan dengan melakukan Sosialisasi Manajemen Usaha bagi Perempuan Pengelola Home Industri (industry rumahan) di enam kecamatan, berlangsung Rabu Kamis (13-14/9).

Sosialisasi manajemen usaha ini kata Kepala DP3A Kota Mataram, Dra. Hj. Dewi Mardiana Ariany, dilakukan dalam rangka peningkatan peran perempuan terutama yang disentuh adalah sektor home industry. Pihaknya memberikan pengetahuan tentang bagaimana pengolahan aman, laik konsumsi serta nyaman dinikmati untuk warga.

Sosialisasi yang melibatkan wargadi enam kecamatan

ini juga diajarkan bagaimana mengolah pangan aman dan higienis. Serta campuran bahan yang boleh dan tidak serta cara memulai pembersihan alat,mengolah dan penggunaan alat yang benar dari penutup kepala, sarung tangan dan celemek.

“Mulai dari hal yang kecil kita ajarkan. Tapi yang penting adalah bagaimana memperhatikan kesehatan karyawan,” kata Dewi, Kamis (14/9).

Menurutnya, keterlibatan perempuan dalam sektor industri penting untuk peningkatan kualitas perempuan serta menambah pendapatan ekonomi keluarga. Ia menegaskan perempuan memiliki peran penting dalam berbagai lini. Baik itu, sektor pembangunan, ekonomi, politik, dan lain sebagainya.

Persepsi bahwa perempuan sebagai makhluk yang lemah tidak lagi muncul di

tengah masyarakat. Sebab, perempuan dan laki - laki memiliki kesempatan atau peluang yang sama.

Untuk melahirkan generasi emas dan generasi idola sambung mantan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Mataram ini, harus ada kolaborasi antara lelaki dan perempuan. Sinergi ini diyakini berdampak besar terhadap ketahanan ekonomi di keluarga maupun di tingkat kota.

“Tentu kalau sudah ada kolaborasi akan melahirkan generasi emas dan generasi idola,” paparnya.

Sosialisasi yang melibatkan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Mataram ini, diharapkan bisa memberikan edukasi ke masyarakat. Di samping itu, BPPOM diminta mau menerima konsultasi pelaku UMKM demi pengembangan usaha masyarakat. (cem/*)

Mataram (Suara NTB) Ada yang lain dari pemandangan umum fraksi Partai Gerindra DPRD Kota.

Jika enam fraksi lainnya di DPRD Kota Mataram hanya mengomentari usulan 13 raperda yang disampaikan eksekutif pada hari sebelumnya, tidak demikian halnya dengan Fraksi Partai Gerindra. Fraksi Partai Gerindra justru menyelipkan pesan politik dalam pemandangan umum yang disampaikan di hadapan rapat paripurna yang juga dihadiri kalangan ASN lingkup Pemkot Mataram. ‘’Demikianlah pemandangan umum Fraksi Partai Gerindra yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang menjadi harapan dan keinginan dari Bapak Walikota Mataram TGH. Ahyar Abduh untuk senantiasa terciptanya sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, lebih efektif dan efisien. Serta terwujudnya pembangunan daerah dan pemerataan peningkatan taraf hidup/kesejahteraan masyarakat Kota Mataram menjadi cermin sekaligus contoh bagi daerah lainnya.

Sehingga masyarakat NTB akan dapat juga merasakan manfaat atas kemajuan Kota Mataram saat ini untuk mewujudkan NTB yang lebih baik,’’ ujar Ketua Fraksi partai Gerindra DPRD Kota Mataram, Drs. Ketut Sugiarta saat membacakan pemandangan umum

fraksinya.

Dikonfirmasi lebih lanjut mengenai pesan politik yang terselip dalam pemandangan umum fraksi Partai Gerindra, Ketut Sugiarta sepenuhnya membantah hal itu. Menurut dia, maksud dari kalimat penutup dalam pemandangan umum fraksi Partai Gerindra agar daerah lain dapat menjadikan Mataram sebagai contoh. ‘’Kan memang betul tujuannya untuk NTB, dan Mataram itu merupakan bagian dari NTB,’’ kilahnya.

Ia melihat H. Ahyar Abduh cukup berhasil membangun Kota Mataram dengan berbagai kemajuan pembangunan yang terlihat di ibukota Provinsi NTB ini. ‘’Kalau terkait itu (politik, red) sih, itu pandangan secara umum. Kita banyak berharap pada Pak Walikota. Ini kebetulan momennya pas Pak Walikota mencalonkan diri. Memang program-programnya kan kita mendukung perubahan-perubahan Perda yang tujuannya untuk kemajuan,’’ terang Ketut Sugiarta menjawab Suara NTB di Mataram, Kamis (14/9).

Pada bagian lain Ketut Sugiarta menekankan, bahwa perubahan perda harus didukung dengan SDM. Seperti diketahui, Ahyar Abduh yang mencalonkan diri sebagai kandidat Gubernur NTB, akan menggandeng politisi Udayana, Mori Hanafi yang merupakan kader Gerindra. (fit)

SUARA NTB Jumat, 15 September 2017

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

Pimpinan Baru OJK NTB Diminta Tekan Rentenir dan Investasi Bodong Mataram (Suara NTB) Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTB, resmi berganti. Serah terima jabatan, dari mantan Kepala OJK NTB, H. Yusri, kepada Kepala OJK NTB yang baru, Farid Faletehan dilakukan di Mataram, Kamis (14/9) kemarin.

PR baru menanti Farid, menekan perkembangan rentenir dan investasi bodong. Seperti yang diamanahkan pimpinan OJK pusat dan harapan Pemprov NTB. H. Yusri, ditugaskan di tempat baru, memimpin OJK Pekanbaru. Pelantikan dua pimpinan OJK daerah ini telah dilakukan awal bulan September ini di OJK pusat.

Seluruh pelaku industri keuangan hadir pada kegiatan Sertijab kemarin. Diantaranya hadir juga Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, MH, Kepala BI NTB, Prijono, pejabat dinas, serta instansi vertikal lainnya.

Menyampaikan ucapan perpisahan kepada H. Yusri yang telah tiga tahun lebih memimpin otoritas ini di NTB. Sekaligus menyampaikan ucapan selamat datang kepada Farid, mantan Kepala Kantor OJK Purwokerto.

Dalam kesempatan ini, Wakil Gubernur juga meminta agar koordinasi baik yang sudah dilakukan pimpinan OJK NTB, dilanjutkan oleh pimpinan OJK NTB yang baru.

Pemprov juga mengharapkan di tangan pimpinan baru, rentenir terus diminimalisir.

Komisioner OJK Heru Kristiyana mengamanatkan pimpinan baru diminta melanjutkan hubungan lama yang telah bagus dengan stakeholders, selain membina perbankan dan industri keuangan lainnya menjadi indsurti keuangan

Paling kiri, Kepala OJK NTB yang baru, Farid Faletehan beserta istri, Komisioner OJK Heru Kristiyana,Wagub NTB, H. Muh. Amin, Anggota Komisi XI DPR-RI, H. Wilgo Zainar, dan mantan Kepala OJK NTB, H.Yusri beserta istri yang stabil dan sehat. Agar industri keuangan di NTB mampu memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan ekonomi daerah.

“Saya kira ini harus dilanjutkan oleh yang baru, membina hubungan yang baik dengan seluruh stakeholders, sehingga peran OJK di daerah semakin nyata,” pesannya.

Selanjutnya yang diamanatkan agar kebijakan pimpinan baru bisa mencegah, menghalangi investasi bodong. Kepala OJK juga diharapkan bisa memberikan inklusi dan edukasi kepada masyarakat agar melek industry jasa keuangan. Sehingga pada akhirnya tidak tertipu oleh investasi yang tidak jelas dimaksud.

Kemudian rentenir juga perlu di-

atasi, dengan pimpinan OJK melakukan edukasi yang lebih baik. Serta melaksanakan tugas tugas lainnya dengan baik. Pada intinya, peran OJK di daerah sudah harus semakin nyata. Indikatornya, industry jasa keuangannya sehat, industry jasa keuangan ini tumbuh dan mendukung program-program pembangunan ekonomi daerah. Selanjutnya, memberikan edukasi dan perlindungan konsumen sehingga masayarakat melek industry jasa keuangan.

“Kalau dulu orang diharapkan melek huruf, sekarang diharapkan melek financial, artinya semua masyarakat bisa teredukasi dengan baik. Dan mencegah investasi-investasi yang tidak benar,” demikian Heru.(bul)

(Suara NTB/uul)

PAMERAN PAREKRAF - Dari kiri perwakilan Pemda Mimika, perwakilan Pemda Bengkalis, Manajer LEM, Salim Abdad, Direktur Utama PT Aira Mitra Utama, Kepala Dinas Pariwisata NTB dan Asisten I Setda NTB Agus Patria pada pembukaan Pameran Pariwisata Ekonomi Kreatif di LEM Mataram, Kamis (14/9).

Semarakkan BPLS

Parekraf Expo 2017 Digelar di Mataram Mataram (Suara NTB) Menyemarakkan Bulan Pesona Lombok Sumbawa, digelar pameran berskala nasional Parekraf Expo (Pameran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif) tahun 2017 yang didukung oleh Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pariwisata, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Pertanian.

Pameran yang memasuki tahun ke6 ini juga dirangkaikan dengan gelar Produk UMKM/IKM dan Investasi Daerah 2017 ke-4, Pameran Agribisnis dan Pangan Inovatif yang ke-3,dan Indonesia Marine dan Fisheries Expo ke-4.

Acara pameran bertempat di Ground Floor Lombok Epicentrum Mall dari tanggal 14-17 September 2017. Peserta pameran berasal dari 17 daerah di Indonesia yang memamerkan beragam kerajinan serta potensi daerahnya. Salah satunya dari Pemkab Mimika Papua, Bengkalis

Provinsi Riau dan lainnya.

Menurut Direktur Utama PT Aira Mitra Media sebagai organizer acara, Drs. Nurhadi, kegiatan pameran ini merupakan bentuk komitmen PT Aira Mitra Media untuk membantu pemerintah daerah untuk mempromosikan pariwisata dan peluang investasi di seluruh Indonesia “Kami konsisten mengadakan event-event besar yang digelar secara roadshow di seluruh Indonesia,” ujarnya.

Hal ini terlihat dari diadakannya 30 event berskala nasional yang ditangani oleh PT Aira Mitra Media. “Parekraf Expo yag diadakan di Mataram ini merupakan event yang ke 17 dari 30 event yang ada,”kata Nurhadi.

Ia berharap kegiatan ini bisa diadakan setiap tahunnya dengan dukungan pemerintah daerah, baik provinsi atau kabupaten/kota. “Terutama momennya yang tepat bersamaan dengan Bulan Pesona Lombok Sumbawa sehingga peserta pa-

meran bisa menikmati acara-acara lainnya di sini,” tukasnya.

Selain pameran produk, Parekraf Expo juga mengadakan berbagai acara pendukung untuk memeriahkan acara seperti talkshow tentang ASI bersama istri Gubernur NTB, Hj. Erica Zainul Majdi. “Khusus Jumat besok akan diadakan acara di Hotel Aston dengan menggandeng pelaku usaha dari Semarang untuk membagi ilmunya,” kata Nurhadi.

Asisten 1 Setda NTB yang mewakili Gubernur NTB, Agus Patria, S.H, M.H, menyambut baik acara ini. “Ini sebagai ajang temu pelaku usaha sehingga bisa membangun jaringan serta memperluas pemasaran produknya,” katanya.

Selain itu, dengan adanya pameran, ia mengharapkan bisa menumbuhkan industri baru di NTB karena melihat potensi dari daerah lain.

“Apalagi pameran ini potensi pasarnya jelas dan banyak terjadi transaksi,” terangnya. (uul)

BNI Dukung Program Aksi Pangan di Lombok Tengah Praya (Suara NTB) PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI menunjukkan komitmennya untuk mendukung berbagai program guna mewujudkan ketahanan pangan nasional. Bertempat di Pringgarata Lombok Tengah (14/9), BNI kembali ambil bagian untuk mensukseskan Program AKSI Pangan (Akselerasi, Sinergi dan Inklusi Keuangan di Bidang Pangan) yang digagas oleh Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Program ini merupakan bentuk sinergi kebijakan keuangan yang dilakukan untuk mendukung Program Nawacita Pemerintah guna menciptakan kedaulatan pangan.

Hadir dalam kesempatan Kamis kemarin, Komisioner OJK Heru Kristiyana, Anggota DPR RI Komisi XI, H. Wilgo Zainar, Direktur Bisnis Kecil & Jaringan BNI, Catur Budi Harto, Direktur Askrindo Firman Berahima, perwakilan Pemkab Lombok Tengah, beserta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah setempat.

Catur mengungkapkan, bahwa BNI telah memberikan perhatian khusus kepada pelaku usaha mikro dan kecil yang bergerak di bidang pangan yang termasuk dalam sektor pertanian, perkebunan maupun peternakan.

Potensi pembiayaan di sektor pangan menurutnya masih sangat besar, karena merupakan sektor riil yang langsung dikonsumsi oleh masyarakat. Penyaluran kredit kecil BNI khususnya di sektor pertanian telah mencapai lebih dari Rp 3,3 triliun atau tumbuh sebesar 21,6 persen year on year secara nasional.

Untuk tahun Kamis, 14

(Suara NTB/bul)

AKSI PANGAN - Pimpinan OJK, Direksi BNI, Anggota Komisi XI DPRRI serta stakeholders sepakat memperkuat dukungan untuk Program Aksi Pangan di Lombok Tengah 2017, BNI dengan pertumbuhan yang agresif akan secara aktif menyalurkan kredit ke sektor pertanian baik secara perorangan maupun melalui pola klaster, baik itu klaster petani yang berada dalam satu kawasan, maupun kluster karena kesamaan jenis komoditinya.

Sebagai contoh, bahwa pola klaster tersebut telah diterapkan di Desa Sembalun Kabupaten Lombok Timur. Dimana program KUR Tani telah dinikmati oleh lebih dari 500 petani bawang putih dengan penyaluran lebih dari Rp 500 juta.

Lebihlanjutdijelaskan,bahwadidaerah tersebut BNI juga mensinergikan Program KUR Tani dengan Program Laku Pandai melalui keberadaan Agent46, sehingga masyarakat di pedesaan dapat lebih mudah dalam mengakses kebutuhan transaksi perbankannya.

Dijelaskan juga, bahwa BNI menyalurkan KUR Mikro dan Retail di sektor pertanian dan perikanan kepada masyarakat di Desa Peringgarata Kabupaten Lombok Tengah. Heru

Afnimayanto sebagai salah satu Agent46 di desa tersebut memastikan bahwa kehadiran layanan perbankan yang diberikannya juga akan sangat membantu masyarakat sekitar.

Selain itu, untuk membantu peningkatan produktivitas dan juga operasional pengangkutan hasil panen, BNI jugamenyerahkanbantuanmotorangkut roda tiga, mesin penggiling jagung beserta renovasi balai pertemuan kelompok kepada 3 (tiga) kelompok usaha/kelompokternakdiDesaPeringgaratadanDesa Teruwai Kabupaten Lombok Tengah.

Selain di sektor pembiayaan, BNI juga memberikan bantuan sarana dan prasarana penunjang untuk para kelompok tani, seperti bantuan motor angkut, sumur bor ataupun kegiatan capacity building berupa pendampingan teknis bekerjasama dengan lembaga pendidikan ataupun pihak ketiga lainnya. Berbagai dukungan yang diberikan oleh BNI diharapkan dapat mewujudkan terbentuknya sentra-sentra pangan baru sehingga dapat menciptakan kestabilan harga pangan. (bul/*)

SUARA NTB Jumat, 15 September 2017

Banyak Dipicu Medsos KASUS kekerasan terhadap anak, baik berupa kekerasan fisik maupun seksual setiap tahun terjadi di Kabupaten Lombok Timur (Lotim). Pasalnya, terjadi kasus tersebut salah satu penyebabnya yakni pengaruh media sosial (medsos).

Dikonfirmasi, Kamis (14/9), Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Lotim, Aipda I Nengah Wardika, menjelaskan medsos memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap para remaja teru(Suara NTB/yon) tama bagia anak yang masih I Nengah Wardika duduk di bangku SD, SMP maupun SMA. Menurutnya, medsos yang sudah menjamur di kalangan para pelajar memiliki dampak yang beragam. Apabila salah dalam memanfaatkannya, maka dapat menjadi petaka dari penggunanya. “Pengaruh media sosial ini cukup besar. Berkenalan di media sosial lalu bertemu. Kemudian terjadi kekerasan seksual,”jelasnya.

Hal tersebut banyak terjadi dan menimpa sejumlah pelajar perempuan yang ada di Kabupaten Lotim. Maka dari itu, ia mengimbau supaya bagi siapapun yang nimbrung dalam medsos supaya dapat digunakan secara bijak. Menurut penelusuran dari unit PPA Satreskrim sendiri, ujarnya, pihaknya beberapa kali menemukan kasus kekerasan terhadap anak yang didasari dari perkenalan di medsos. Di mana, korban awalnya dirayu untuk kemudian diajak bertemu di suatu tempat. Tak ayal, para pelaku bahkan mengimi-imingi korban yang masih belia dengan beraneka ragam barang maupun uang asalkan pada saat itu korban mau diajak keluar.

Setelah berhasil mengelabui korban, lanjutnya, di sanalah pelaku kemudian mengajak korban jalan-jalan hingga dilakukan aksi kekerasan seksual. Seperti belakangan ini yang masih ditangani, seorang anak yang berkenalan dengan pelaku yang berasal dari Lombok Tengah (Loteng). Ironisnya, para pelaku kerap menggunakan akun di medsos yang merupakan akun palsu. “Setelah kita telusuri ternyata akun pelaku itu palsu. Jadi kesulitan juga untuk menelusurinya lebih mendalam,”ujarnya.

Maka dari itu, ia mengimbau kepada anak-anak untuk tidak secara intens berkomunikasi di medsos, terutama dengan orang-orang yang sama sekali belum dikenalnya secara langsung. Di samping itu, pengawasan orang tua juga sangat diharapkan dan tidak secara leluasa penggunaan handphone kepada anak-anak. (yon)

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Lagi, Kawasan TNGR Terbakar Selong (Suara NTB) Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) Resort Sembalun mencatat selama tahun 2017. Kebakaran hutan di kawasan TNGR sudah terjadi kali. Di antaranya terjadi di pos III di Sembalun, Lendang Parpar Sembalun dan untuk terakhir pada Rabu (13/9) lalu di Pusuk Sembalun.

Kepala TNGR Resort Sembalun, Zainudin pada Suara NTB, Kamis (14/9), mengaku, kebakaran yang terjadi disebabkan oleh berbagai faktor. Misalnya, adanya puntung rokok yang dibuang secara sembarangan oleh para pendaki, maupun diterbangkannya sisa-sisa api yang sebelumnya dibakar oleh masyarakat di kebunnya.

Seperti kebakaran di Pusuk Sembalun, ujarnya. Kebakaran itu disebabkan oleh sisa api unggun yang dibakar oleh salah satu masyarakat di kebunnya, namun lupa dimatikan, sehingga sisanya itu diterbangkan oleh angin dan menyebabkan kebakaran di kawasan Pusuk Sembalun.

Kebakaran itu terjadi sekitar pukul 09.30 Wita dan bisa dipadamkan sekitar pukul 12.00 Wita dengan luas kebakaran dua hektar yang menghanguskan semak-semak rumput dan ilalang. “Kebakaran terjadi di Pusuk Sembalun. Api diduga berasal dari salah satu kebun masyarakat yang diterbangkan oleh angin,” terangnya.

Ditegaskan Zainudin, saat-saat ini memang sedang rawan kebaka-

ran kondisi cuaca yang cukup panas disertai angin, sehingga ia meminta kepada masyarakat yang berada di kawasan maupun para pendaki tidak sembarangan membuang puntung rokok sembarangan maupun membakar sampah sembarangan.

“Di tahun 2017 ini, kebakaran yang sudah terjadi dikawasan TNGR sebanyak tiga kali, seperti di pos III di Sembalun, Lendang Parpar Sembalun dan untuk terakhir di Pusuk Sembalun,”sebutnya.

Zainudin menambahkan, insiden kebakaran menjadi tantangan bagi pihak TNGR untuk terus diawasi.

Pasalnya, apabila terjadi kebakaran hutan, maka hal itu merupakan salah satu penyebab terjadinya degradasi lahan yang dapat mempengaruhi kualitas tanah dan menurunkan kesuburan tanah. Untuk itu, katanya, petugas dari TNGR terus melakukan pengawasan, termasuk memberikan peringatan terhadap semua pendaki saat membeli karcis di kantor TNGRS Resort Sembalun, untuk bagaimana bersama-sama menjaga keamanan dan kelestarian hutan Rinjani. (yon)

(Suara NTB/ist)

KEBAKARAN - Petugas TNGR melakukan pemadaman di kawasan Pusuk Sembalun yang terbakar akibat sisa api unggun, Rabu (13/9) lalu.

Forikan KLU Terbaik di NTB

Legitimasi Kampanye Makan Ikan di Masyarakat Tanjung (Suara NTB) Forum Gemar Makan Ikan (Forikan) Kabupaten Lombok Utara (KLU) diganjar sebagai Forikan Terbaik se NTB atas kinerjanya mengkampanyekan Forikan hingga ke tingkat Kecamatan, Desa, dan sekolah-sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Apresiasi ini diberikan langsung oleh Wakil Ketua Tim Penggerak PKK NTB Hj. Syamsiah Muh. Amin pada Ketua Tim Penggerak PKK KLU, Hj. Rohani Najmul Akhyar, pada Lomba Masak Serba Ikan tingkat Provinsi NTB, Kamis (14/9).

Usai acara, Rohani Najmul

Akhyar mengungkapkan penghargaan yang diterima Forikan KLU merupakan legitimasi atas kampanye gemar makan ikan yang sudah meluas hingga ke masyarakat, bahkan menyasar lembaga PAUD. “Baru KLU yang membentuk Forikan tingkat desa dan kita sosialisasikan sampai tingkat sekolah dan PAUD. Terbentuknya Forikan Kecamatan dan Desa sudah 1 tahun lebih dan terus kita berikan pembinaan,” ungkapnya.

Sebagai stimulus langsung menggerakkan partisipasi masyarakat, Forikan Kabupaten memberikan dana pembinaan kepada kelompok PKK

Kecamatan, PKK Desa, agar lebih kreatif menciptakan menu ikan bagi konsumsi masyarakat, khususnya keluarga. Selain itu, Rohani juga mendorong alokasi dana dari ADD untuk TP PKK desa hingga dusun. Tujuannya, gerakan Forikan semakin dirasakan dan menyentuh langsung pada pola konsumsi masyarakat.

Rohani mengatakan KLU memiliki potensi sumber penghasil ikan di sepanjang 125 km pantai KLU. Hanya saja, rendahnya konsumsi ikan di masyarakat seolah masih melekat di masyarakat KLU. Untuk itu, ia tidak ragu mendukung penuh rencana Dishub Kan-

lut KLU untuk membentuk Pasar Khusus Sentra Ikan di Lombok Utara, tepatnya di Dusun Kerakas, Desa Segara Katon, Kecamatan Gangga.

“Perlu kita lihat kembali mengapa data tingkat makan ikan KLU masih rendah dibanding kabupaten lain. Ada faktor yang perlu dicari tahu.

Apakah kreasi masyarakat membuat menu ikan atau mungkin ada pola perdagangan ikan yang masih salah.

Misalnya dari nelayan ke pengepul lalu ke Mataram dan dijual lagi

Ali BD Kritik Sarjana yang Masih Menganggur Selong (Suara NTB) Sekarang ini, banyak sarjana yang masih belum bekerja dan menjadi pengangguran. Adanya sarjana-sarjana yang masih menganggur ini mendapat sorotan Bupati Lombok Timur (Lotim), H. Moch Ali Bin Dachlan. Menurut bupati, jika benar-benar sarjana, maka tidak akan menjadi pengangguran.

Demikian dinyatakan Bupati dalam pertemuan dengan 160 pemuda yang diberikan bantuan peralatan usaha di Gedung Loka Latihan Kerja (LLK) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Lotim, Kamis (14/9).

Sarjana-sarjana pengangguran ini dinilai Bupati hanya bergelar di atas kertas. Padahal, namanya sarjana harus bisa menciptakan lapangan kerja. Menyadari fenomena itu, Bupati Lotim mengingatkan agar para pemuda tidak terjebak pada formalitas. Pemuda harus mengedepankan kualifikasi keilmuan. Para pemuda ini hendaknya melepaskan diri dari pikiran-pikiran yang bersifat formalitas. “Tamat SMA jadi tukang bengkel itu tidak masalah yang penting bekerja,” paparnya.

Bupati meminta untuk berhenti mengagung-agungkan tamatan pendidikan. Jika sudah memiliki keahlian menjahit, keahlian pertukangan dipersilakan bekerja jadi penjahit dan jadi tukang.

Bupati mencontohkan banyak orang-orang kaya itu mulai dari pekerjaan-pekerjaan kecil. Sejumlah orang yang sukses di Mataram dan saat ini sudah memiliki toko-toko besar, ujarnya, dulunya mengawali bisnisnya dari tukang tambal ban dan dagang kue lapis di jalan. Semua orang kaya, lanjutnya memu-

(Suara NTB/rus)

TERIMA PERALATAN – Bantuan peralatan yang diberikan Bupati Lotim H. Moch. Ali Bin Dachlan pada tenaga kerja mandiri di Lotim, Kamis (14/9). lai usahanya dari bawah. ‘’Menyombongkan gelar sarjana itu merupakan kesalahan besar,’’ kritiknya.

Dalam hal ini, orang hidup bukan dengan pujian. Dalam hidup, yang dibutuhkan adalah uang bukanlah pujian. Untuk itu, pada hidup yang serba terbatas ini harus dipikirkan dengan berani untuk memulai bekerja. ‘’Zaman boleh berubah. Akan tetapi, mindset tentang kemandirian tidak boleh berubah,’’ ujarnya.

Di negara-negara maju, ujarnya, tidak ada istilah tidur siang. Bangsa di negara-negara maju jalannya cepat.

Beda dengan Negara Indonesia yang membiasakan tidur siang dan jalannya lambat, sehingga tidak mengherankan masih banyak yang miskin.

Kepada anak-anak muda diperingatkan Bupati Lotim agar menggantungkan cita-citanya setinggi bintang di langit. “Raihlah bintang-bintang itu dengan tangan dan kakimu sendiri,” ujarnya memberi motivasi.

Sementara Kepala Disnaker-

trans Lotim, Andika Istijaya mengemukakan, jumlah pengangguran secara nasional setiap tahun terus bertambah. Disebut secara nasional berdasarkan informasi dari Kementerian Tenaga Kerja tiap tahun muncul sebanyak 2 juta angka pengangguran. Sementara di Lotim dihitung sekitar 200 hingga 2.000 orang pengangguran baru.

Angka pengangguran di Lotim itu diakui cukup tinggi. Fakta ini menjadi PR bagi Disnakertrans. Untuk itu, upaya yang dilakukan dalam mengurangi pengangguran ini adalah dengan menciptakan tenaga-tenaga kerja baru sesuai dengan kebutuhan pasar. ‘’Sekarang sudah mulai dilakukan. Disebut sesuai dengan kebutuhan pasar karena disesuaikan dengan perkembangan zaman. Seperti perbengkelan modern. Tidak saja jahit dan perbengkelan. Ada pelatihan lain seperti baja ringan, AC yang saat ini terus meningkat kebutuhan pasar,’’ terangnya. (rus)

80 Persen TKI Lotim Tamatan SD Selong (Suara NTB) Dari 15 ribu lebih jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Lotim yang bekerja di luar negeri, sebanyak 80 persen lebih merupakan tamatan Sekolah Dasar (SD). Bahkan ada yang belum tamat sekolah sama sekali.

Demikian disampaikan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Lotim, Andika Istujaya pada Suara NTB, Kamis (14/9).

Mantan Asisten III Bidang Administrasi Setda Lotim ini , menegaskan, pihaknya terus berupaya untuk menciptakan tenaga-tenaga kerja dengan skill yang memadai.

Seperti pelatihan yang diberikan

kepada 160 orang pemuda Lotim yang berpotensi menjadi TKI. Dia mengharapkan, dengan pemberian pelatihan bisa menciptakan lapangan kerja baru. Atau pun kalau menjadi TKI, sudah memiliki keterampilan. “Kalaupun menjadi TKI kan menjadi tenaga kerja yang andal,” harapnya.

Ditambahkan dari 15 ribu TKI berdasarkan data terakhir asal Kabupaten Lotim yang memiliki keterampilan hanya 2-3 persen saja. Loka Latihan Kerja, sambungnya diharapkan bisa menciptakan tenaga-tenaga kerja yang terampil.

Setelah dilatih di LLK, diyakini Andika tidak ada yang mau menjadi TKI karena sudah bisa mandiri.

Lulusan-lulusan LLK yang dilatih selama 32 hari dan setiap tahun bisa menamatkan sekitar 700-1000 siswa terampil ini diyakinkan sudah bisa bekerja secara mandiri. Tidak ada yang menjadi pengangguran. Kalaupun ada yang menjadi pengangguran itu karena ia melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi.

Hal senada disampaikan Kepala LLK Selong, Ahmad Wardi megatakan untuk para siswa yang dilatihnya itu setelah selesai semua sudah bekerja. Sebelum masuk dipersyaratkan juga membawa surat perjanjian dengan pihak ketiga yang siap menerimanya usai pelatihan. (rus)

ke masyarakat. Sehingga ikan yang datang ke KLU tidak segar lagi,” paparnya.

Sementara Kepala Dishub Kanlut KLU, Agus Tisno, S.Sos., mengungkapkan gerakan Forikan akan disinergikan dengan program dinas.

Caranya dengan memperluas akses sumber produksi ikan baik ikan laut maupun ikan air tawar. “Konsumsi ikan bukan hanya ikan laut tapi ikan air

tawar juga. Saat ini kita mengalakkan budidaya ikan air tawar di 5 kecamatan,” ungkapnya.

Ditambahkan Sekdis Hub Kanlut, H. Samsul Rizal, SP., ekspansi budidaya telah diarahkan hingga ke maayarakat pelosok dan pegunungan. Dari program dinas, telah tersalur bibit ikan air tawar antara lain, bibit lele sebanyak 240 ribu ekor, bib-

it ikan mas sebanyak 42 ribu, ikan nila sebanhak 42 ribu, 5 ribu bibit ikan gurami, serta 100.000 ekor ikan dan udang dilepas di seluruh periaran umum se KLU. “Sekarang kita tebar, nanti 3 sampai 5 bulan sudah bisa dipanen. Hanya gurami yang butuh waktu agak lama, bisa 1,5 tahun sampai 2 tahun baru panen,” demikian Rizal. (ari)

SUARA NTB Jumat, 15 September 2017

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Loteng Masih Aman dari Gerakan Radikal

Fokus Benahi Kualitas Pelayanan PEMBENAHAN kualitas pelayanan saat ini menjadi fokus utama manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya. Terutama dalam hal peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) tenaga medis yang ada. Mengingat, peningkatan kualitas layananya masih menjadi tugas berat yang harus terus dibenahi.

“Kalau fasilitas pelayanan kesehatan seperti peralatan medis, ruang serta fasilitas fisik lainnya, secara perlahan sudah semakin membaik kondisinya. Hanya saja, peningkatan kualitas SDM yang masih jadi tugas berat kita sejauh ini,” aku Direktur RSUD Praya, dr. Muzakir Langkir, kepada Suara NTB, Kamis (14/9).

Dalam hal peningkatan kualitas layanannya dari sisi fisik, tahun ini pihaknya sedang membangun gedung baru dengan anggaran sekitar Rp 9 miliar yang terdiri dari ruang layanan poli, ruang inap untuk kelas VIP, kelas I sampai kelas III. “Untuk ruang inap VIP, Kelas I ada penambahan 16 ruang. Dan, untuk ruang inap kelas II ada penambahan 8 ruangan. Ditambah ruang inap kelas III juga sebanyak 8 ruang. Hanya saja, karena anggaran yang masih terbatas tidak semua ruang bisa diselesaikan tahun ini,’’ terangnya.

Langkir mengatakan, saat ini RSUD Praya sudah memiliki 228 tempat tidur. Jumlah ini belum termasuk tambahan tempat tidur baru di gedung yang sedang dibangun. Untuk itu, pihaknya memastikan, kalau dari sisi daya tampung RSUD Praya sudah cukup memadai.

“Dengan kondisi ruang pelayanan yang ada sekarang ini, tidak akan ada lagi istilah over kapasitas. Kecuali kalau ada kejadian luar biasa,” imbuhnya.

Begitu juga untuk listrik dan air, sejauh ini juga bisa diatasi. Dengan begitu, keluhan masyarakat terkait sering tersendatnya air dan pemadaman listrik diharapkan tidak muncul kembali. Dalam hal ini, pihaknya tinggal fokus membenahi kualitas SDM pelayanan rumah sakit yang m menjadi persoalan utama yang butuh dibenahi. (kir) (Suara NTB/kir)

JAGA - Anggota Polres Loteng berjaga di depan pintu gerbang Mapolres Loteng lengkap dengan senjata. Pascakasus penembakan anggota polisi di Bima, jajaran Polres Loteng intensif melakukan kegiatan operasi dan razia.

Target Penuntasan Kasus Korupsi

Polres Loteng Optimis Bisa Terlampaui Praya (Suara NTB) Tahun 2017 ini Polres Lombok Tengah (Loteng) ditargetkan menuntaskan dua kasus dugaan korupsi. Namun dengan sisa waktu yang ada, Polres Loteng optimistis bisa melampaui target tersebut.

Muzakir Langkir (Suara NTB/dok)

Panswaslu Ingatkan Pilkada Lobar Rawan Sengketa Giri Menang (Suara NTB) Ketua Panwaslu Lombok Barat (Lobar) L. Arjuna menegaskan ada beberapa titik krusial yang perlu diawasi oleh Panwaslu, di samping isu-isu ASN dan baliho. Ada juga terkait kewenangan panswalu yang perlu diketahui masyarakat luas. Pasalnya, imbas kewenangan Pilkada Lobar rentan akan sengketa, karena seperti diketahui kewenangan penyelesaian sengketa bisa di panwaslu mengacu aturan UU terbaru.

“Jadi pilkada Lobar rawan sengketa karena mengacu undang-undang. Panwaslu bisa menangani sengketa pilkada baik peserta, antar peserta dengan penyelenggara,” jelasnya, Kamis (14/9).

Salah satu potensi yang harus diantisipasi adalah jika pasangan calon tidak diakomodir oleh partai, mereka bisa maju lewat KTP (independen). Titik krusialnya, ketika verifikasi faktual. Untuk mengawasi verifikasi faktual ini, Panwaslu mengerahkan petugas PPL di lapangan.

Di sinilah, ujarnya, letak sengketanya. Jika dalam pelaksanaan verifikasi faktual KTP ada terjadi pengurangan terhadap verifikasi tentu kandidat bisa mengajukan sengketa ke panwaslu.

Pihaknya tidak alergi terhadap sengketa, namun pihaknya berupaya mengedepankan prinsip pencegahan.

Tentu pihaknya bersama KPU terus melakukan koordinasi untuk melakukan pencegahan terhadap sengketa.

Demikian pula Terkait kewenangan pasal 152,UU nomor 10 tahun 2016 bahwa panswalu ada kewenangan baru sebagai sekretariat tim penegakan hukum pemilu (Gakumlu). Artinya penanganan kasus sengketa pilkada diselesaikan di sana. “Apabila ada laporan dugaan pidana maka kami bisa dilakukan penyelidikan hingga penuntutan terhadap kasus ini,” tegas Arjuna.

Sementara itu,Kapolres Lobar, AKBP I Wayan Jiartana, menerangkan giat Ngerem Rasa merupakan salah satu pengamanan dari kepolisian secara aktif jelang tahapan pilkada dimulai. Salah satunya mensosialisaikan aturan-aturan dalam Pilkada kepada masyarakat.

“Agar masyarakat tahu apa yang menjadi hak dan kewajiban dalam pelaksanaan Pilkada,”terang Jiartana di selasela rapat koordinasi persiapan pemilihan bupati (Pilbup) dan wakil bupati Lobar 2018 di Ujung Landasan Gerung.

Kendati belum dimulainya tahapan kampanye, namun di beberapa media sosial (medsos) perang pendukung para kandidat sudah mulai bermunculan. Terkait hal itu menurut Jiartana, mengungkapkan hal itu menjadi ranah dari pihak Panwaslu untuk melakukan penertipan.Namun jika nantinya perang di medsos tersebut dapat menimbulkan tindakan pidana, seperti pencemaran nama baik seseorang.

Pihaknya memastikan akan menindaknya.

“Menyangkut nama baik seseorang dan sebagainya, ada ranah pidana kita proses dengan pidana. Kecuali sudah masuk dalam tahapan pilkada, ada Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) Pemilihan Umum) yang dibentuk di Panwaslu itu yang akan berperan aktif,” jelasnya.

Kendati demikian sejauh ini diakuinya, belum ada laporan yang diterima pihaknya terkait persolan tersebut.

Dikonfirmasi terkait rentannya terjadi sengketa pilkada yang kemungkinan akan ditangani gakkumdu. Mengingat gakkumdu yang kini berada pada Panwaslu dapat menyelesaikan sengketa tersebut, bahkan hingga tahap penyelidikan.

Jiartana mengakui, dahulu gakkumdu berada di ranah pihak kepolisian, namun untuk sekarang berada di panwaslu.

Kendati telah pindah kamar, Jiartana mengatakan komponen yang mengawaki dalam gakkumdu tersebut tetap terdiri dari unsur Kepolisian, Kejaksaan dan Panwaslu.(her)

Demikian ditegaskan Kapolres Loteng, AKBP Kholilur Rochman, SIK., saat dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (14/9) kemarin.

Menurutnya, meski target pihaknya menuntaskan dua kasus korupsi setahun, pihaknya optimis bisa menuntaskan 3 sampai 4 kasus dugaan korupsi tahun ini. Apalagi, sudah ada dua kasus dugaan korupsi yang bisa dituntaskan dan sudah memenuhi target yang ada. Kasus yang akan selesai itu adalah kasus dugaan korupsi Prona Desa Lajut Praya

Tengah serta satu kasus pungutan liar (pungli). Selain itu ada kasus dugaan korupsi ADD Desa Langko yang ditargetkan bisa selesai dalam tahun ini juga. “Prinsipnya kita berupaya maksimal mencapai target yang ada. Bahkan bila lebih dari itu,” tandasnya.

Ia menjelaskan, saat ini setidaknya ada sekitar 8 kasus dugaan korupsi yang tengah ditangani pihaknya. Hanya saja, beberapa di antaranya masih dalam tahap penyelidikan. Sementara untuk kasus-kasus dugaan korupsi

yang sudah masuk tahap penyidikan, diharapkan bisa tuntas tahun ini.

Terhadap kasus-kasus yang masih pada tahap penyelidikan, ujarnya, pihaknya masih terus berupaya memenuhi keterangan dan alat bukti pendukung lainnya agar bisa sesegera mungkin statusnya ditingkatkan ke tahap penyidikan. Di mana nantinya, kasus mana yang alat buktinya sudah lengkap itulah yang nantinya akan diprioritasnya untuk dituntaskan terlebih dahulu. (kir)

Hasil Uji Laboratorium

Mercuri di Sekotong Masih di Bawah Ambang Pencemaran Giri Menang (Suara NTB) Pihak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Lombok Barat (Lobar) belum melakukan penelitian sejauh mana pencemaran mercuri di Sekotong akibat keberadaan tambang di wilayah itu. Dinas terkait sebatas melakukan uji laboratorium terhadap sampel air dan tanah di wilayah setempat. Dari uji lab ditemukan, jika tingkat pencemaran merkuri di Sekotong masih di bawah ambang batas.

Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Berbahaya Beracun (PSL B3) pada

DLH Lobar, I Nyoman Sucana, S.Sos., mengaku untuk melakukan penelitian ini perlu biaya lumayan besar, sehingga harus dianggarkan. Pihaknya hanya sebatas melakukan uji lab terhadap air, dan tanah dan masih di bawah batas ambang. Di DLH memiliki laboratorium untuk menguji sampel air dan tanah di wilayah Sekotong. “Sejauh ini hasil pengujian masih dibawah ambang batas,’’ klaimnya, Rabu (13/9).

Uji laboratorium ini, jelasnya, dilakukan pihaknya setiap enam bulan sekali. Pen-

gambilan sampel dilakukan di sejumlah titik tambang, terutama di sumur-sumur warga setempat. Baru-baru ini, pihaknya bekerjasama dengan Universitas Mataram.

Menurutnya, tingkat pencemaran mercuri dengan turunnya aktivitas tambang ilegal di daerah itu tidak terlalu mengkhawatirkan, namun perlu diwaspadai.

Untuk menekan dan mengantisipasi pencemaran yang lebih besar lagi ia meminta pihak Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral NTB untuk aktif turun ke bawah.(her)

Komnas HAM Telusuri Pemilih Marginal Pemalikan Sekotong Giri Menang (Suara NTB) Ketua KPU Lombok Barat (Lobar), Suhaimi Syamsuri, mengaku, kasus warga Pemalikan Desa Batu Putih Kecamatan Sekotong sampai saat ini belum jelas statusnya, sehingga berimbas terhadap hak pilihnya pada Pilkada nanti. Untuk itu, Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM) akan turun audensi ke KPU terkait pemilih di Pemalikan yang dikategorikan marginal.

“Komnas HAM besok siang (hari ini, red) akan ke KPU Lobar, mengklarifikasi terkait persoalan warga Pemalikan Sekotong. Karena dinilai warga Pemalikan kategori pemilih marjinal,” akunya, saat rapat koordinasi pemantapan pelaksanaan pilkada Lobar di Ujung Landasan, Kamis (14/9).

Komisioner Komnas HAM ini, ujarnya, bakal turun berlima ke KPU. Nantinya, para komisioner akan memberikan rekomendasi ke pemerintah untuk menyelesai-

kan persoalan ini, apakah warga bisa masuk wajib KTP atau tidak.

Terkait warga Pemalikan, menurutnya KPU tetap mendata semua warga yang tinggal di Lobar, baik yang tidak punya KTP maupun yang memiliki KTP. Termasuk warga yang ada di Pemalikan akan didata. Warga yang tak ber KTP ini, jelasnya, bakal dimasukkan ke dalam model formulir AC untuk menampung warga Lobar yang tidak punya KTP dan suket. Setelah data warga ini terkumpul maka pihaknya aka mengkoordinasikan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), apakah warga Lobar atau tidak, kalau mereka termasuk warga Lobar maka mereka dapat memilih.

Kepala Desa Batu Putih Sekotong, Fajrin, menjelaskan, masalah warga Pemalikan bukan ansih masyarakat luar, namun ada warga Lobar baik dari Sekotong, Sayong, Kambeng, Kebon Talo, Sekotong Barat. Titik persoalan yang belum tuntas,

jelas Fajrin, terkait wilayah konservasi BKSDA. “Mereka ini butuh pelayanan, sehingga perlu duduk bersama supaya kita tahu masyarakat luar atau dari Lobar itu siapa saja, sebab mereka juga warga Lobar,” ujarnya.

Sementara petugas KPPS Desa Batu Putih, Saenum menyatakan pada momen Pileg, pilkada dan pilpres pihaknya kesulitan mendapatkan informasi dari mana mereka berasal, kalau mereka mau terbuka maka bisa dikembalikan ke asalnya.

Kapolres Lombok Barat, AKBP Wayan Jiartana menambahkan, persoalan Pemalikan ini ditentukan oleh Pemda untuk menanganinya, baik desa, kecamatan dan pemda. Dalam hal ini, harus dicari solusi terbaik, apakah diterbitkan KTP atau dikembalikan. ‘’Jika sampai dieksekusi keluar dari lahan, jika sesuai ketentuan maka harus dikawal oleh aparat. Kita dari aparat mengawal sepanjang sesuai ketentuan,”imbuhnya. (her)

Praya (Suara NTB) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) sampai sejauh ini diakui masih aman dari keberadaan gerakan-gerakan radikal. Meski demikian, masyarakat tetap diingatkan untuk waspada. Jangan sampai gerakangerakan garis keras tersebut masuk dan berkembang di daerah ini.

Demikian disampaikan Kapolres Loteng, AKBP Kholirur Rochman, SIK., kepada Suara NTB, Kamis (14/9).

Namun bukan berarti, pihak kepolisian lengah. Kewaspadaan tinggi tetap diterapkan guna mengantisipasi masuknya gerakan tersebut. Ia pun mengaku, sikap masyarakat di daerah ini yang antipati dengan gerakan tersebut membuat gerakan radikal tidak bisa masuk dan berkembang di daerah sejauh ini. Hanya saja, pengaruhnya tetap harus diwaspada. Jangan sampai menyusup di tengah masyarakat.

“Yang namanya ancaman dan potensi tetap ada. Di sinilah diperlukan kewaspadaan dari seluruh elemen masyarakat di daerah ini,” ujar Kholilur Rochman.

Disinggung upaya dan langkah antisipasi yang dilakukan jajarannya menyusul adanya kasus penembakan anggota Polri di Bima, Kapolres Loteng menegaskan sudah dilakukan. Salah satunya dengan mengintensifkan kegiatan operasi dan razia skala besar dengan melibatkan semua satuan yang ada.

Pihaknya pun mengingatkan kepada seluruh jajaran Polres Loteng untuk tetap waspada, terutama terhadap ancaman-ancaman aksi kejahatan dengan sasaran anggota kepolisian, baik itu ketika bertugas di lapangan maupun saat di kantor. Mengingat, yang namanya ancaman bisa terjadi di mana saja dan kapan saja dan bisa menimpa siapa saja. (kir)

Data Pemilih Dikhawatirkan Tak Akurat Giri Menang (Suara NTB) Sejumlah parpol di Lombok Barat (Lobar) mengkritisi kalangan DPRD yang dinilai kurang berpihak kepada pelayanan publik. Seperti pelayanan pembuatan KTP elektronik yang sejauh ini terkendala minimnya peralatan, lantaran banyak yang rusak.

“Kami minta bantuan ke pimpinan dewan agar dianggarkan untuk penambahan alat perekaman, ini harus ditunjang anggaran pengadaan alat. Karena kami berkepentingan, sebab menyangkut pilkada yang demokratris,” jelas pengurus DPD II Golkar Lobar, Ahmad Subardi, Kamis (14/9).

Dirinya mengkritik minimnya perhatian wakil rakyat terhadap pelayanan publik. Seharusnya wakil rakyat memberikan anggaran ke Dinas Dukcapil, sehingga terpenuhi pelayanan perekaman E- KTP. Terkait alat perekaman, menurutnya harus diberikan perhatian besar, sebab itu menjadi kewajiban negara.

Jangan sampai banyak masyarakat tidak bisa memilih, karena persolan tak punya dokumen kependudukan.

Hal senada disampaikan, Arbail pengurus PPP. Dalam

hal ini, pendaftaran wajib pilih perlu ditingkatkan melalui perekaman E-KTP. Karena itu mendorong memperbanyak sosialisasi ke masyarakat. Begitu juga, Fathurrahman dari PKB, yang menyatakan anggaran untuk pelayanan publik harus diprioritaskan, sebab bagaimana pun itu hak warga yang harus dipenuhi pemerintah. “Ini pelayanan publik harus jadi prioritas,” harapnya.

Menjawab hal ini, wakil ketua Dewan HM Nursaid malah menyindir jika Bupati Lobar H. Fauzan Khalid, dalam hal ini kurang memiliki komitmen terhadap pelayanan publik. Hal ini bisa dilihat dengan tidak adanya usulan ke dewan terkait masalah peralatan perekaman E KTP. Terkait anggaran ini pihak Dinas Dukcapil yang mengajukan ke TAPD, barulah DPRD membahasnya.

Sementara Kepala Dinas Dukcapil H. Muridun mengaku telah mengusulkan pengadaan alat perekaman sejak tahun 2016 lalu. Namun, yang disetujui hanya Rp 850 juta, “Sejak 2016 kami usulkan, seharusnya disisihkan lah untuk pengadaan peralatan perekaman,”katanya. (her)

Berinvestasi di KEK Mandalika, Investor Dapat Banyak Keistimewaan Praya (Suara NTB) Berbagai kemudahan dan keistimewan fasilitas telah disiapkan bagi para calon investor yang mau berinvestasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Selain kemudahan dalam hal proses perizinan, juga masih banyak keistimewaan lainnya yang akan diperoleh para calon investor yang memang serius untuk membangun dikawasan tersebut.

“Banyak kelebihan dan keistimewaan yang akan diperoleh calon investor jika mau berinvestasi di kawasan Mandalika,” terang Administrator KEK Mandalika, H. Winarto, Kamis (14/9).

Hanya saja, investor yang mau berinvestasi di KEK tidak dibolehkan memiliki lahan, tapi sebatas menyewa lahan dalam jangka waktu bisa sampai 80 tahun. Sementara kalau di luar KEK maksimal sampai 50 tahun.

“Lama investasi di KEK itu selama 30 tahun untuk tahap awal. Kemudian bisa ditambah 20 tahun lagi. Dan, bisa diperpanjang selama 30 tahun. Sehingga total lama investasi di KEK selama 80 tahun,” jelasnya.

Selain itu, ujarnya, pada tahap

(Suara NTB/dok)

awal investasi, investor bisa langsung melakukan pembangunan kontruksi begitu izin investasinya diterbitkan tanpa kemudian harus menunggu izin mendirikan bangunan (IMB). Karena untuk penerbitan IMB dan sebagainya, bisa diurus pararel dengan proses pembangunan konstruksinya.

Selain itu, bagi investor asing bisa berinvestasi secara penuh tanpa ada kewajiban melakukan kerjasama dengan investor dalam negeri dengan besaran investasi tidak dibatasi. Itu artinya, investor asing bisa secara penuh menjalankan kegiatan usahanya di KEK Mandalika.

Khusus untuk perizinan, pihaknya sudah menyiapkan sistem pelayanan terpadu untuk 9 jenis izin pokok yang harus dipenuhi calon investor.

Dengan begitu, calon investor bisa mengurus izin di satu tempat tanpa harus mengurus ke sana ke mari. “Proses penerbitan izin juga tidak butuh waktu lama.

Dalam jangka waktu 3 jam saja, calon investor sudah menerima surat izin investasi,” klaimnya. (kir)

H. Winarto

SUARA NTB Jumat, 15 September 2017

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

Puluhan Hektar Lahan Terdampak Kekeringan di KSB Taliwang (Suara NTB) Sedikitnya ada sekitar 69 hektar lahan pertanian di Sumbawa Barat yang terkena dampak musim kering tahun 2017 ini. Hanya saja, dari delapan kecamatan yang ada di KSB, tercatat hanya dua kecamatan saja yang telah melaporkan diri terkena dampak bencana kekeringan.

(Suara NTB/arn)

STAN PAMERAN - H. Hasanuddin dan Istri di stan Pameran Dikbud Kabupaten Sumbawa, untuk mendukung kegiatan Festival Pesona Moyo (FPM) 2017.

Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan (Distanbunnak) Sumbawa Barat kepada Suara NTB melalui Kabid Pertanian, Tanaman pangan Syaiful Ulum, SP, Kamis (14/9) mengatakan, hasil pendataan yang dilakukan pihaknya, hanya ada dua kecamatan saja yang terkena dampak kekeringan yakni kecamatan Poto Tano dan Kecamatan Brang Rea. Hanya saja, dari total luasan lahan yang terkena damp-

ak di dua kecamatan tersebut, sampai dengan saat ini belum termasuk dalam kondisi puso (gagal panen), tetapi apabila tidak diantisipasi secara maksimal maka para petani ini akan gagal panen nantinya.

Mengingat untuk musim kering di tahun 2017 ini diprediksikan akan berlangsung lama dari tahun-tahun sebelumnya.

“Baru dua lokasi saja yang dilaporkan oleh KCD. Sementara untuk lokasi lainnya belum

ada laporan dari KCD,” ujarnya.

Dikatakannya, khusus kecamatan Brang Rea yang terkena dampak dari musim kering ini ada sekitar 50 hektar lahan pertanian padi dengan usia tanam 20-50 hari. Sementara dari 50 hektar tersebut, sampai dengan saat ini kondisinya masih dalam kondisi rusak ringan belum sampai terjadi puso.

Meskipun demikian, pihaknya tetap akan melakukan pemantauan terhadap kondisi ter-

Kebudayaan Dikbud Tampilkan Informasi Seputar Warisan Budaya

APBD KSB 2018 Ditargetkan Rampung November Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Daerah (Pemda) Sumbawa Barat menargetkan akhir bulan ini (September) persiapan penyusunan APBD tahun 2018 sudah harus final ditingkat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Karena sesuai jadwal yang ada, paling telat bulan Oktober sudah harus diusulkan ke DPRD untuk dilakukan pembahasan. Sehingga APBD tahun 2018 harus selesai di awal bulan November untuk dilakukan evaluasi di tingkat provinsi.

“APBD tahun 2018, masih kita finalkan persiapannya sampai dengan akhir bulan ini (Septem(Suara NTB/ils) ber). Sehingga kita masih H. Amry Rakhman ada banyak waktu untuk melakukan evaluasi dengan harapan di tanggal 20 November tersebut sudah ada persetujuan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) terkait APBD murni KSB tahun 2018 mendatang untuk kita laksanakan,” ungkap Plh Sekretaris Daerah (Sekda) Sumbawa Barat Dr. Ir. H. Amry Rakhman M. Si, kepada wartawan, Kamis (14/9) kemarin.

Dikatakannya, tentu dengan penetapan jadwal penyusunan APBD tahun 2018 tersebut tidak dianggap terlalu cepat, karena pada hakikatnya dasar-dasar hukum yang bisa dipegang sampai dengan saat ini sudah cukup kuat. Sedangkan terkait masalah adanya perubahan nantinya tetap akan dilakukan perubahan sesuai dengan mekanisme yang ada.

Apalagi batas waktu dalam aturan yang ada tidak boleh lebih dari 30 November. Kalau misalnya lebih dari tanggal tersebut, maka akibatnya akan sangat banyak, seperti gaji bupati/wakil bupati, gaji anggota DPRD juga akan tidak bisa dibayarkan.

“Kita targetkan bulan November sudah harus rampung untuk APBD murni kita. Kalaupun ada perubahan nantinya, kita juga akan tetap mengikuti sesuai mekanisme yang ada,” sebutnya.

Ia menambahkan, hasil perhitungan sementara, untuk APBD KSB tahun 2018 mendatang diprediksikan berada pada angka Rp 1,1 triliun, tidak beda jauh dengan APBD murni tahun 2017 yang lalu. Sementara dengan anggaran tersebut, beberapa program yang ada seperti Program kartu Pariri dan Bariri dan pemenuhan SPM Dikdas tetap akan menjadi prioritas utama untuk diselesaikan.

“Acuan kita masih tetap pada pemantapan gotong royong dengan penekanan kepada pemenuhan kebutuhan dasar, seperti pendidikan, kesehatan dan program bedah rumah tidak layak huni,” tandasnya. (ils)

prasarana yang dibutuhkan para petani. Seperti penyediaan mesin pompa air maupun alatalat lainnya yang dibutuhkan oleh para petani. Sehingga kondisi ini (kering) tidak semakin memberikan dampak kepada para petani. Tetapi khusus lahan pertanian yang ada di Poto Tano, petani disana (Poto Tano) tidak akan terlalu dipusingkan dengan kondisi kering ini, karena apabila gagal panen, maka jagung tersebut akan menjadi pakan ternak yang ada.

“Kalau di Tano, petani tidak akan pusing dengan kondisi kering ini. Karena apabila terjadi gagal panen, maka jagung ini akan dijadikan pakan ternak,” tandasnya. (ils)

Jemaah Haji Asal Sumbawa Tiba 2 Oktober

Dukung Festival Pesona Moyo

Sumbawa Besar (Suara NTB) Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Sumbawa, turut berpartisipasi mendukung kegiatan Festival Pesona Moyo (FPM) 2017. Khususnya pada stan Dikbud Pemeran Pembangunnan dan Ekspo UMKM di lapangan Kerato. Dengan menampilkan beragam informasi seputar warisan budaya Sumbawa.

Sejumlah foto obyek wisata cagar budaya maupun materi seni dan adat istiadat coba diperkenalkan lewat stan pameran. Kepada setiap pengunjung yang datang, baik iru masyarakat umum maupun kalangan peserta didik.

“Foto-foto berupa Backdrop ini kita pasang di sisi kiri kanan ruang pameran di stan Dinas Dikbud. Selain sebagai upaya menyukseskan Festival Pesona Moyo, apa yang kita tampilkan ini sebagai upaya menambahkan wawasan kepada masyarakat dan pelajar kita tentang warisan budaya lelulur,” sebut Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud), melalui Kabid Kebudayaan, H. Hasanuddin S.Pd. Dalam kegiatan Pameran Pembangunan ini, sambung Kak Ace, sapaan akrabnya, Bidang Kebudayaan juga berencana memamerkan duplikat pusaka Kesultanan berupa tiga buah mahkota dan tiga buah keris kebesaran Sultan Sumbawa. Keris dan mahkota yang diduplikasi ini oleh Dinas Dikbud tersebut, merupakan program yang sudah direncanakan untuk pengisian bangunan cagar budaya di Istana Dalam Loka.

Untuk diketahui, tambah Kak Ace, pada kegiatan Sail Indonesia akhis Agustus lalu, kedua duplikat ini beserta model singgasana Sultan menjadi salah satu daya tarik peserta yang berkunjung ke Istana Dalam Loka. “Koleksi UPT Museum juga coba kita pamerkan agar lebih diketahui oleh masyarakat luas,” terangnya.

Semua yang ditampilkan tersebut, sebagai upaya pelestarian budaya daerah. Sasarannya terutama kepada para pelajar. Sehingga diharapkan pada pelaksanaan FPM tahun mendatang, panitia penyelenggara maupun Dinas Dikbud, dapat mengalokasikan sendiri anggaran untuk pembangunan stan yang lebih memadai dari sekarang ini.

Dengan ukuran stan yang lebih besar, maka itu akan dapat mengakomodir sekolah-sekolah yang ingin berpartisipasi. Di Pameran Pembangunan tahun ini sebut Kak Ace, hanya ada 10 SD dan 11 SMP dalam Kota Sumbawa, yang berpartisipasi. Padahal sekolah yang masuk dalam Kota Sumbawa cukup banyak. Padahal, kalau semakin banyak sekolah yang ikut, maka akan lebih baik. Dalam memacu kreativitas pelajar untuk menghasilkan karya inovatif, seperti barang-barang kerajinan dan lainnya. (arn/*)

kini di lokasi. Selain itu, pihaknya juga sudah menyiapkan sarana prasarana sebagai antisipasi ketika benar-benar terjadi puso. Sementara untuk kecamatan Poto Tano, dari 910 hektar lahan jagung, tercatat ada sekitar 19 hektar lahan yang terkena dampak, tujuh hektar mengalami kekeringan ringan dan 12 hektar lainnya mengalami kekeringan sedang.

“Belum ada yang parah untuk tingkat kekeringannya, meskipun demikian kita tetap akan memantau kondisi terkini di lapangan,” sebutnya.

Ia menambahkan, sebagai upaya untuk meminimalisir petani ini gagal panen, pihaknya sudah menyiapkan sarana

Sumbawa Besar (Suara NTB) Jemaah Haji asal Sumbawa diperkirakan tiba pada 2 Oktober mendatang. Keluarga para jemaah haji diperkenankan datang menjemput langsung keluarga mereka saat tiba di Asrama Haji Mataram, sesudah melaksanakan ibadah Haji di Tanah Suci Makkah.

Demikian disampaikan Kepala Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Sumbawa, Drs H. Sukri M.Si, hasil kesepakatannya dengan pengantar/ penjemput haji asal Sumbawa, keluarga diperbolehkan menjemput di Mataram. Hanya satu orang yang diizinkan masuk pada masing masing keluarga bersama satu orang petugas dari Kemenag.

Bahkan, saat menjemput nanti, ada tempat khusus yang sudah dipersiapkan. Namun (Suara NTB/bug)

TAK TERAWAT - Kondisi Terminal Taliwang yang terlihat tak terawat sejak dialihkan kewenangan pengelolaannya ke provinsi.

Kondisi Terminal Tanah Mira Taliwang Mengkhawatirkan Taliwang (Suara NTB) Bangunan terminal Tanah Mira Taliwang kini tak semegah dulu. Kondisinya kini kumuh dan mengkhawatirkan karena tidak pernah lagi mendapatkan sentuhan perawatan.

Kondisi terminal induk di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) ini sebelumnya tidak seperti sekarang. Saat masih dikelola oleh Pemda KSB, terminal yang mulai dioperasikan sekitar empat tahun silam itu sangat terawat dengan seluruh fasilitas pendukung yang memadai.

Namun, saat ini, pemandangan itu sudah hilang. Berganti menjadi bangunan kumuh, tidak terawat dan seluruh fasilitas pendukungnya seperti ruang tunggu penumpang, toilet dan area parkirnya yang rusak dan tidak dapat digunakan sama sekali.

Pengalihan kewenangan pengelolaan yang membuat Pemda KSB lepas tangan terhadap terminal tersebut. Terminal Tana Mira masuk kriteria Tipe B dan sesuai Un-

dang Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, terminal dengan tipe itu pengelolaannya menjadi domain provinsi dalam hal ini Pemerintah Provinsi (Pemrpov) NTB. Sayangnya, meski telah berlalih pengelolaan sejak awal tahun 2017 ini, Pemprov NTB belum sama sekali memberikan sentuhan apapun terhadap terminal Taliwang. Jangankan perawatan gedung, personel pengelola pun belum ditempatkan.

Pemprov NTB sendiri telah menjalin kerja sama dengan pihak Organda KSB untuk mengelola sementara terminal. Namun sejauh ini tampaknya belum ada gerakan signifikan dari Organda untuk segera membenahi terminal, minimal misalnya menempatkan petugas kebersihan dan menyalakan lampu terminal yang listriknya telah diputus pihak PLN karena menunggak pembayaran hingga kini.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) KSB, Ir. H. Muslimin.

HMY mengatakan, kabupaten

saat ini tidak dapat berbuat banyak untuk menormalisasi terminal Taliwang. Sebab sesuai ketentuan kewenangannya telah berada ditangan Pemprov NTB. “Karena aturan kita (KSB) kemudian tidak bisa berbuat banyak untuk terminal itu sekarang,” sebutnya.

Meski tak memiliki kewenangan lagi, Muslimin mengaku, Pemda KSB sementara masih menyiapkan anggaran untuk pembiayaan operasional terminal. Berdasarkan kesepakatan dengan Pemprov NTB, Pemda KSB di tahun 2017 ini mengalokasikan sejulah anggaran untuk insentif petugas dan tunggakan pembayaran bea listrik terminal. “Untuk listriknya kita menalangi enam bulan pertama dan selanjutnya provinsi,” terangnya.

Dengan kondisi terminal Tanah Mira yang seakan terbengkalai itu, Muslimin menyatakan, Pemda KSB sangat prihatin. Sebab bagaima pun fisil terminal sejak awal dibangun oleh kabupaten sebagai salah satu ikon infrastruktur daerah. (bug)

demikian, pihaknya tetap menganjurkan seluruh jemaah bisa pulang bersamaan berikut dengan panitia haji dari Sumbawa. Sama seperti watu pemberangkatan.

Berdasarkan informasi yang diterima dari Ketua Kloter, H. Suryanto S.Ag, saat ini kondisi 349 jemaah haji Sumbawa, dalam kondisi sehat-sehat saja. Seluruh rukun ibadah haji telah dilaksanakan. Kini jemaah haji tinggal menunggu jadwal pemulangan.

Berdasarkan jadwal pemulangan dari Kemenag Sumbawa, jemaah haji Sumbawa, yang masuk dalam Kloter 7, pada 1 Oktober sudah tiba di Bandara Internasional Lombok (BIL) pukul 23.10 Wita.

Kemudian, sekitar pukul 09.00 Wita, 2 Oktober tiba di Sumbawa. Untuk selanjutnya diterima Bupati Sumbawa. (arn)

Libatkan Masyarakat dalam Penyusunan Amdal Smelter Taliwang (Suara NTB) Komisi III DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) meminta agar dalam proses penyusunan dokumen Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) pembangunan fasilitas smelter PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) di Benete kecamatan Maluk ke depan melibatkan seluruh pihak.

Tidak saja pemerintah dan pemangku kepentingannya namun juga masyarakat secara umum.

“Harapan ini tadi sudah kita sampaikan ke dinas LH (lingkungan hidup) provinsi saat Kunker. Kami sengaja ke LH provinsi karena kewenangan penilaian penyusunan Amdal ada ditangan mereka sekarang ini,” sebut Ketua Komisi III DPRD KSB, Dinata Putrawan, ST kepada media ini, Kamis (14/9).

Ia mengatakan, pelibatan masyarakat terutama sangat penting. Sebab dalam prosesnya aspek kajian sosial budaya termasuk aspek fisik, ekonomi dan kesehatan masyarakat turut dibahas.

Karenanya diperlukan pelibatan masyarakat atau dalam hal ini stake holder yang mewakili masyarakat. “Kami minta ke LH provinsi Komisi

III dilibatkan sebagai representasi masyarakat KSB dalam hal ini. Dan ternyata mereka merespon baik harapan itu,” paparnya.

Dinata menyatakan, pihaknya akan berkomitmen untuk mengawal proses penyusunan Amdal pembangunan smelter PT AMNT itu. Terutama dalam semangat memastikan percepatan pembangunannya yang berkelanjutan.

Memperhatikan daya dukungnya termasuk keseriusan perusahaan menyelesaikan pembangunannya tepat waktu.

“Tahapan keterlibatan kami yang disepakati dalam pertemuan tadi adalah pada tahapan konsultasi publik, rapat tim Komisi Penilai Amdal provinsi. Itu teknis pelibatan kami nantinya,” ungkapnya.

Ia menilai, ada sejumlah hal yang perlu jadi acuan penyusunan Amdal tidak terkecuali dengan Amdal smelter PT AMNT kelak. Di antaranya, memastikan kesesuaian dengan Rencna Tata Ruang Wilayah ( RTRW ) KSB, besaran dan sifat penting dampak dari aspek fisik, sosial, budaya dan kesehatan masyarakat baik pada tahap prakonstruksi, konstruksi, operasi maupun pasca operasi. (bug)

Suara Bidang Penta Kerja Disnakertrans Sumbawa

Berdayakan Eks TKI, Disnakertrans Sumbawa Serahkan Bantuan Sarana Usaha Sumbawa Besar (Suara NTB) Pemkab melalui Disnakertrans Sumbawa terus berupaya dalam menyelesaikan persoalan ketenagakerjaan di Kabupaten Sumbawa. Salah satunya melakukan pemberdayaan terhadap eks TKI di desa. Kamis (14/9) kemarin, pihak Disnaker menyerahkan bantuan sarana usaha kepada kelompok ibu-ibu dari beberapa desa.

Adapun kelompok usaha yang diberikan bantuan yakni kelompok Koat Barema dari Desa Jurumapin dan Kelompok Melati Desa Kalabeso, Kecamatan Buer. Kemudian Kelompok Usaha Mandiri dari Dusun Kanar Desa Labuhan Badas, Kecamatan Labuhan Badas.

Tiap kelompok diberikan puluhan peralatan sesuai dengan potensi untuk melaksanakan usaha. Diantaranya, mesin jahit, peralatan dapur seperti kompor, wajan, mesin bolender daln lainnya. Peralatan tersebut diangkut menggunakan kendaraan L-300 ke desa masing-masing.

Selain ketiga desa ini, ada tiga desa lainnya yang akan diberikan bantuan serupa dalam tahun 2017 ini yakni Desa Dete Kecamatan Lape, Desa Pamasar Kecamatan Maronge, dan Desa Ngeru Kecamatan Moyo Hilir. Untuk ketiga dersa ini kemungkinan akan diberikan bantuan dalam be-

berapa bulan kedepoan. Setelah pihak Disnakertrans memberikan pelatihan terlebih dahulu.

Kepala Disnakertrans Sumbawa, Ir. Syafruddin Nur yang ditemui Suara NTB di ruangannya menyampaikan, program yang dilaksanakan merupakan program pemberdayaan. Sebagai upaya pihaknya guna mengatasi persoalan ketenagakerjaan, dalam hal ini pengangguran. Untuk itu, selain memberikan pelatihan, pihaknya juga memberikan dukungan peralatan sesuai dengan potensi di desa masingmasing. Harapannya supaya kelompok ibu-ibu yang merupakan eks TKI ini bisa mengembangkan usaha dalam menambah penghasilan keluarganya.

“Ini merupakan program pemberdayaan. Kami tidak ingin ibu-ibu ini nganggur. Tetapi harus tumbuh dan bekembang kelompoknya. Makanya kita memberikan pelatihan dan kemudian didukung dengan peralatan sarana usaha berupa mesin jahit, kompor, dan lainnya.

Sehingga bisa memberikan nilai tambah untuk menambah penghasilan keluarganya,” ujarnya.

Menurutnya pemberian bantuan ini sebagai upaya pihaknya mengatasi persoalan ketenagakerjaan yakni pengangguran.

Karena ketika orang mengang-

gur maka tidak memiliki pendapatan. Hal ini bida berdamp[ak pada persoalan sosial lainnya.

Sementara disisi lain juga membutuhkan makan, membeli pakaian, kesehatan dan lainnya.

“Intinya harapan kita (Disnakertrans) ingin menyelesaikan persoalan ketenagakerjaan yaitu pengangguran. Makanya kita selalu melakukan berbagai upaya bagaimana agar memberikan pemberdayaan kepada masyarakat. Dan tadi kami memberikan bantuan peralatan usaha kepada kelompok ibuibu,” pungkasnya.

Sementara itu, ketua kelompok Melatih dari Desa Kalabeso, Habibah, sangat bersyukur atas bantuan yang diberikan pemerintah melalui Disnakertrans Sumbawa. Bantuan ini dinilainya sangat bermanfaat. Karena perempuan yang berada di desa setempat, terutama eks TKI bisa memiliki pekerjaan. Bantuan ini diakuinya akan dimanfaatkan untuk membantu ketika ada pesanan katering.

“Kami sangat bersyukur dengan adanya bantuan peralatan ini. Supaya perempuan di desa bisa ada pekerjaan yang dilakukan. Ini akan kita manfaatkan, umpamanya ada pemesanan katering,” terangnya.

Hal senada juga disampaikan

Kadis, Sekdis, Kabid Penta Kerja Disnakertrans Sumbawa dan pejabat lainnya saat memberikan peralatan sarana usaha.

Kabid Penta Kerja berbincang dengan salah satu kelompok penerima bantuan yang hendak membawa peralatan yang diterima menggunakan kendaraan bak terbuka.

Ketua Kelompok Usaha Mandiri Dusun Kanar Desa Labuhan Badas, Kecamatan Labuhan Badas.

Bantuan ini dinilainya sangat bermanfaat terutama untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Apalagi saat ini ia bersama ibu-ibu yang lainnya sudah tidak bisa berangkat ke luar negeri.

“Kami sangat bersyukur.

Sekarang kami juga sudah tidak bisa lagi berangkat ke luar negeri. Dengan adanya bantuan ini, ada kegiatan sehari-hari yang kami lakukan. Mungkin nanti ada yang memesan cathering, itu yang kami usahakan,” akunya. (ind/arn/*)

SUARA NTB Jumat, 15 September 2017

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Kerjasama Humas dan Protokol Setda Kabupaten Bima dengan Harian Umum Suara NTB

Pelaksanaan BBGRM Diharapkan Mewarisi Budaya Gotong Royong Bima (Suara NTB) Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Kabupaten Bima diharapkan tidak hanya terlihat pada kualitas fisik kegiatan.

Tetapi yang terpenting menumbuhkembangkan dan menanamkan terus rasa gotong royong.

Demikian salah satu poin penting penyampaian Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri pada pencanangan, BBGRM XIV dan Hari Kesatuan Gerak Gerak PKK ke- 45 tingkat Kabupaten Bima, yang dipusatkan di lapangan Semangka Desa Naru Kecamatan Sape, Rabu (13/9).

Di hadapan para pimpinan dan anggoBupati Bima, ta DPRD kepala Hj. Indah Dhamayanti Putri (Suara NTB/ist)

HBY Kembali Diundang sebagai Pembicara di Rembug Jagung Nasional 2017 Dompu (Suara NTB) Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin kembali diundang sebagai pembicara nasional di Rembug Jagung Nasional 2017 yang diselenggarakan Pusat Kajian Pangan Strategis (PKPS) di Jakarta. Kegiatan ini untuk mengidentifikasi berbagai persoalan jagung dari hulu hingga hilir sehingga bisa merekomendasikan kebijakan dalam meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus memperkuat industri jagung dan peternakan Indonesia.

Rembuk jagung yang akan dilaksanakan di gedung Jakarta Design Center (JDC) Jakarta, Rabu, 20 September 2017 mendatang, H. Bambang M. Yasin yang akrab disapa HBY ini menjadi satu – satunya kepala daerah yang ditunjuk sebagai narasumber bersama Dr Ir Gatot Irianto, MS (Dirjen Tanaman Pangan Kementrian pertanian), Dr. Ir. E. Herman Khaeroni, MSI (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI), Ir. Musdhalifah Machmud, MT (Deputi bidang koordinasi bidang Pangan dan Pertanian Kemenko bidang Perekonomian), Arie Yuriwin, SH, MSI (Dirjen Pengadaan Tanah Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Bappenas).

H. Bambang akan menjadi pembicara kelima di sesi pertama. Sementara Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc (Rektor Institut Pertanian Bogor), Desianto B. Utomo (Ketua Gabungan pengusaha makanan ternak), Ir. Tri Hardianto (Ketua Dewan pembina gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional), Hengky Santoso Laksono (Direktur utama PT SEGER, Sollahudin (Ketua Asosiasi Petani Jagung), dan Dr. Ir. Noer Sutrisno, MSc (Yayasan Mubyarto) akan menjadi pembicara di sesi kedua.

Rembuk jagung nasional yang diprakarsai PKPS dan diketuai Siswono Yudo Usodo memilih tema ‘Sinergi Kekuatan Nasional dalam Pencapaian Swasembada Jagung dengan Iklim Usaha yang Kondusif dan Mensejahterakan’. Karena kondisi pasar komoditi jagung yang kurang stabil.

H. Bambang sendiri ditunjuk sebagai narasumber karena dinilai sukses dengan program PIJAR (Sapi, Jagung, Rumput Laut). Gerakan ini khususnya jagung berhasil menyadarkan masyarakat dan mengangkat harkat petani. Hasil jagung membuat petani memiliki uang hingga ratusan juta dan lahan tadah hujan yang selama ini tidak termanfaatkan, kini semua dipenuhi jagung.

Ia juga berhasil melibatkan semua komponen dalam gerakan penanam jagung, termasuk aparat TNI/Polri untuk ikut mendampingi rakyat di lapangan. Lapangan kerja yang selama ini menjadi masalah berhasil diatasi dan peningkatan pendapatan masyarakat cukup terasa. Hal ini berhasil menekan angka kemiskinan di Dompu dari awal menjabat tahun 2010 sekitar 23 persen, kini tinggal 14,23 persen di tahun 2016. Perputaran uang jagung juga mendongkrak pertumbuhan ekonomi Dompu higga 8 persen, daya beli tertinggi di NTB setelah Kota Mataram, dan pendapatan perkapita tertinggi di NTB. Kesuksesan H. Bambang M. Yasin dengan program jagungnya ini mengantarkannya meraih berbagai penghargaan seperti Seven Media selama 2 tahun berturut – turut, dan Masyarakat Perbenihan dan Perbibitan Indonesia (MPPI) tahun 2017 dan berbagai penghargaan dari beberapa lembaga lainnya terkait kesuksesan program jagung.

Di pekan ini juga, HBY kembali akan menerima penghargaan dari Palang Merah Indonesia (PMI) karena dinilai mampu menggerakkan dan membina masyarakat tangguh bencana. Rencana penerimaan penghargaan ini sesuai surat PMI Pusat dengan Nomor : 1304/PB/VIII/2017 tanggal 24 Agustus 2017 dan ditandatangani Ginandjar Kartasasmita sebagai pelaksana harian (Plh) Ketua Umum PMI Pusat.

Karena PMI bersama berbagai pihak telah mengembangkan program Masyarakat Tangguh Bencana melalui berbagai kegiatan upaya pengurangan resiko berbasis masyarakat.

Selama ini, program pengurangan resiko bencana berbasis masyarakat di Kabupaten Dompu telah berjalan baik.

Pengharagaan ini akan diserahkan pada acara Pembukaan kegiatan Temu Sukarelawan Siaga Bencana Berbasis Masyarakat (Temu Sibat), 17 September 2017 ini di bumi perkemahan gunung Pancar Sentul Kabupaten Bogor. (ula)

(Suara NTB/ula)

PENGHARGAAN - Bupati Dompu saat menerima penghargaan dari Seven Media di Bali beberapa waktu lalu.

OPD, Camat, Kepala desa dan elemen masyarakat. Bupati mengaku, sebelum menghadiri pencanangan BBGRM itu.

Masyarakat desa Kole Kecamatan Ambalawi, mengundangnya untuk melakukan kegiatan gotong royong bersama-sama pembangunan masjid desa setempat.

“Inilah tujuan utama kita yang harus menjadi warisan yang sangat berharga bagi anak cucu kita, budaya gotong royong,” katanya.

Menurutnya, dalam beberapa kunjungan di desa dan Kecamatan, semangat bergotong-royong belum sepenuhnya hilang namun perlu ditingkatkan. Semua pihak diharapkan bersama-sama menggelorakan semangat itu agar terus berlangsung.

“Apalagi sekarang masingmasing desa mengelola ADD yang sangat besar. Sebab tanpa adanya kebersamaan maka apapun yang kita lakukan akan jauh dari kesuksesan,” katanya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMDes) Kabupaten Bima, Drs. Andi Sirajudin, MM, mengatakan, pencanangan BBGRM ditujukan untuk mendorong dan menggerakan swadaya serta kreativitas masyarakat dalam pembangunan desa.

Disamping itu melestarikan nilai-nilai gotong-royong dalam masyarakat guna memperkuat integritas sosial masyarakat di desa,” katanya.

Menurutnya, sasaran kegiatan

adalah desa se Kabupaten Bima untuk meningkatkan persatuan dan peran aktif masyarakat dan pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan.

“Sasaran lainnya adalah meningkatkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab terhadap hasil-hasil pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Bima,” pungkasnya Prosesi pencanangan kegiatan tahunan ini ditandai pelepasan balon ke udara oleh Bupati, didampingi Wakil Bupati, Dahlan M. Noer, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bima, Hj. Rostiati Dahlan yang didampingi Wakil Ketua dan para anggota DPRD Kabupaten Bima. (uki/*)

(Suara NTB/ist)

Pelepasan balon ke udara sebagai penanda pencanangan kegiatan BBGRM XIV, di lapangan Semangka Desa Naru Kecamatan Sape, Rabu (13/9).

Minim Anggaran, BPBD Hentikan Penyaluran Air Bersih Dompu (Suara NTB) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Dompu terpaksa menghentikan penyaluran air bersih untuk masyarakat akibat minimnya anggaran yang dimiliki. Bahkan untuk meninjau Desa/Kelurahan yang krisis air bersih, BPBD harus menggunakan biaya pribadi.

Demikian ungkap Kepala Pelaksana BPBD Dompu, Drs. Imran M Hasan, melalui Kasi Kedaruratan dan Logistik, Mahfud, S. Sos., di ruang kerjanya, Kamis (14/9). “Kemarin sudah dilakukan penyaluran karena kebijakan pimpinan, karena habis dana ya selesai,” cetusnya.

Di Dompu, sebut dia, Desa/ Kelurahan yang krisis air ber-

sih ini tersebar di semua kecamatan. Yang terparah yakni Kecamatan Pajo, Huu, Kilo dan Woja. Sementara empat kecamatan lain kondisinya masih cukup aman karena masih terdapat sumber mata air yang bisa diharapkan.

Dihentikannya penyaluran air bersih tersebut membuat masyarakat harus memenuhi kebutuhan pokoknya secara

mandiri, seperti halnya mengambil air bersih dari sumber mata air pegunungan yang jarak tempuhnya cukup jauh.

“Terus terang saja mobil tidak berani saya keluarkan, masyarakat minta bayar sendiri bensinnya nanti dibilang kita yang ambil uang orang. Ini kita takuti.

Mendingan (masyarakat, red) rela mengorbankan BBM sendiri dan sega-

la macam untuk kepentingan keluarga,” jelasnya.

Krisis air bersih tersebut sudah dialami masyarakat satu bulan terakhir, beruntung persoalan ini bisa diringankan karena aparat penegak hukum kini gencar melakukan penyaluran air bersih. Sementara pihaknya masih harus menunggu bantuan anggaran dari BPBD Provinsi NTB. Disinggung soal lahan pertanian yang terdampak kekeringan tahun ini, Mahfud menyebutkan, dari delapan kecamatan yang ada baru dua kecamatan yang bisa dipastikan aman, bahkan dapat melakukan

menanaman hinga dua kali setahun. Sedang beberapa kecamatan lain belum bisa dipastikan sejauh mana dampak yang diakibatkan kekeringan tersebut.

“Itulah sulitnya, saya tidak bisa membagi anak buah saya karena minimnya angaran,” ujarnya.

Selain masalah minimnya anggaran, Mahfud mengaku aparatur desa yang ada juga masih kurang aktif melaporkan wilayah-wilayah yang terdampak kekeringan. Ketika tak didesak melapor desa enggan melakukan pendataan. “Mereka (Desa, red) kalau ndak diminta buat laporan nda buat laporan dia,” pungkasnya. (jun)

AGRA Tuntut Pengusutan Penangkapan Nelayan dan Penjualan Kapal Fiber

(Suara NTB/ula)

PENGERJAAN - Proyek pembangunan Bendungan Rababaka yang masih dalam tahap pengerjaan. Bendungan ini akan mengairi persawahan sekitar 1.800an ha dan bendungan ini akan terkoneksi dengan bendungan Tanju.

Proyek Bendungan Tanju Masih Diblokade

Warga Tuntut Kepastian SK Hibah Tanah Pemukiman Dompu (Suara NTB) Kelanjutan proyek Bendungan Tanju yang menjadi bagian dari mega proyek Rababaka komplek di Kecamatan Manggelewa masih diblokade warga setempat. Pernyataan pemerintah daerah (Pemda) untuk segera menyelesaikan membayar sisa dana pembebasan lahan warga dan beberapa tuntutannya tidak lantas disikapi warga dengan membuka blokade akses ke proyek.

Plt Kepala Desa Tanju, Ruslan kepada Suara NTB saat dihubungi, Kamis (14/9) kemarin, mengungkapkan, hasil pertemuan dengan warga di kantor Desa Rabu kemarin belum menghasilkan keputusan seperti yang diharapkan pemerintah untuk membuka akses blokade ke proyek. Warga masih menuntut kepastian SK hibah tanah pemukiman bagi warga yang terkena dampak.

“Kemarin pertemuan di kantor Desa mentok. Belum ada keputusan,” katanya.

Menindaklanjuti kondisi ini, Ruslan mengaku, langsung merapatkan bersama Camat dan Muspika serta perwakilan dari Bagian Tata Pemerintahan Setda Dompu di kantor Polsek Manggelewa. “Besok kita adakan lagi pertemuan dengan warga di kantor Camat yang dihadiri langsung oleh Kepala Bagian Tata Pemerintahan bersama Muspika,” terangnya.

Diakui Ruslan, tuntutan warga Tanju sehingga belum ada kesimpulan saat pertemuan di kantor Desa berupa kepastian SK hibah tanah pemukiman warga Tanju yang terkena

dampak. “Mereka minta kepastian SK hibah tanah pemukiman,” katanya.

Tuntutan warga Tanju ini diikuti dengan aksi blokade akses ke proyek pembangunan bendungan Tanju. Pemblokadean yang dilangsungkan sejak 60an hari lalu ini menyebabkan aktivitas proyek terhenti sejak 2 bulan lalu. “Tapi syukurnya pekerjaan proyek tinggal sedikit,” ungkap Ruslan.

Sebelumnya, Kepala Bagian Administrasi Tata Pemerintahan Setda Dompu, H Yuhasmin, MSI mengaku telah menandatangani surat pernyataan terkait tuntutan warga Tanju yang terkena dampak. Diantara tuntutan seperti penyelesaian kekurangan ganti rugi lahan senilai Rp.1,7 M akan dibayarkan September 2017 ini. Ganti rugi pekarangan tempat bak air dan titik sumur bor dalam di Desa Tanju juga sudah diselesaikan sejak 12 Agustus 2017.

SK hibah tanah pemukiman bagi warga terkena dampak akan dilakukan tahun 2018 dan 2019 untuk prona sertifikasinya. Tetap lahan itu sendiri sudah langsung ditempati warga sebagai pemukiman sejak 2015 lalu.

Begitu juga dengan pengaspalan jalan lingkungan baru bisa dilakukan 2018 mendatang oleh Dinas PUPR Dompu. Sementara untuk percetakan sawah baru belum bisa dilakukan karena masih terkendala status lahan yang masih dalam ijin pemanfaatan hasil hutan kayu dan hutan tanaman industri (IPHHK-HTI) PT Usaha Tani Lestari dan telah dikoordinasikan dengan BKPHK Ampang Riwo Soromandi. (ula)

Dompu (Suara NTB) Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) Kabupaten Dompu mendesak DPRD mengusut kasus dugaan penangkapan nelayan di Mbuju Kecamatan Kilo dan penjualan kapal fiber oleh oknum pegawai UPTD Kelautan dan Perikanan Kilo. Kapal yang mestinya menjadi bantuan untuk nelayan tersebut justru diperjualbelikan oknum PUTD Kecamatan Kilo.

Hendra salah seorang orator di depan kantor DPRD Dompu, Rabu (13/9) mengungkapkan, 2 orang nelayan yang ditangkap 20 Juli 2017 lalu atas kasus dugaan pengeboman ikan oleh tim gabungan dari TNI, Polairud, DKP Provinsi dan Kabupaten hingga saat ini belum ada pemberitahuan lebih lanjut terhadap keluarga. Kasus ini seperti halnya penculikan.

Apalagi barang bukti (BB) bahwa nelayan ini melakukan pengeboman ikan diduga tidak ada.

“Ini bentuk penindasan karena melakukan penangkapan tanpa kejelasan dan bukti,” jelasnya.

Ia juga menyoroti, kapal fiber bantuan Dinas Kelautan dan Perikanankepadanelayanyangdiduga diperjual belikan oleh oknum UPTD Kelautan dan Perikanan Kilo. “Dinas kelautan dan perikanan kabupaten memberikan bantuan kepada nelayan akan tetapi bantuan tersebut bukan diberikan secara swadaya tetapi diperjualbelikan oleh UPTD Kecamatan Kilo,” ungkap Hendra.

Aksi yang mendapat pengawalan aparat kepolisian itu sempat bersitegang dan nyaris ricuh. Hal tersebut bermula saat pimpinan dan anggota Dewan yang hendak menemui massa aksi langsung dihujat perkataan kotor oleh salah seorang masa aksi. Sontak situasi memanas dan aksi saling dorong pun terjadi. Beruntung insiden ini berhasil dilerai aparat kepolisian.

Setelah menempuh jalur mediasi dengan polisi, massa aksi kemudian diterima pimpinan dan anggota Dewan untuk berdialog terkait persoalan yang terjadi.

Menanggapi tuntutan AGRA tersebut Ketua Komisi I DPRD Dompu, Andi Bahtiar menyampaikan, tidak bisa serta merta menyatakan tuntutan masyarakat ini benar, melainkan tetap akan mengkoordinasikanya terlebih dahulu pada aparat penegak hukum.

“Karena sepanjang orang itu be-

lum divonis belum boleh kita katakan orang itu bersalah, kedua terkait penjualan kapal fiber ini pun lagi-lagi adalah persoalan hukum yangsesungguhnyaDPRDinitidak bolehmengintervensiproseshukum, tetapidalamhalkoordinasiituakan kami lakukan,” pungkasnya.

Bantah Pengalihan Dikonfirmasi Terpisah, Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Dompu, Ir. Wahidin, M.Si membantah tudingan bahwa pihaknya telah menjual bantuan kapal fiber Inkamia pada nelayan.

Kapal bantuan Menteri PDT Tahun 2016 tersebut hanya dikerjasamakan, mengingat kelompok nelayan tidak mampu membiayai operasional kapal.

“Nelayan itu tidak mampu untuk membiayai operasional, karena itu cukup besar operasionalnya.

Jadi, dia cari teman atau pengusaha yang mampu mengoperasikannya. Jadi mereka bagi hasil,” kata dia ketika dikonfirmasi Suara NTB di kantornya, Kamis (14/9).

Pemberian bantuan itu juga melalui proses seleksi langsung pemerintah pusat, DKP khususnya UPTD DKP Kecamatan Kilo hanya ikut membantu memberikan penyuluhan dan berbagai informasi demi lancarnya pemberian bantuan.

Yang jelas tegas Wahidin, tidak ada proses jual beli terkait bantuan kapal. Hal tersebut juga dibantah ketua kelompok penerima bantuan tersebut, yang mengakui bahwa kapal tersebut dikerjasamakan dengan para pihak.

“Tidak diperjualbelikan. Kemarin sempat kami panggil ketua kelompoknya, bahkan setelah dikonfirmasi juga kesana memang itu kerjasama. Tidak ada dijual,” tegasnya.

Informasinya, kapal inkamina berkapasitas 35 ton tersebut akan segera dipulangkan ke perairan Dompu, namun karena mengalami kerusakan di perairan Bau-Bau rencana ini harus ditunda. Disinggung wilayah operasi kapal, Wahidin mejelaskan, semua wilayah diperairan Indonesia bisa jadi tempat beroperasi dengan harapan hasil tangkapan ikannya dijual di Dompu. “Maksud dengan adanya bantuan kapal itu bisa memberikan kontribusi, ikan hasil tangkapannya dijual di Dompu. Ikan itukan lebih murah sehingga masyarakat di Dompu ini bisa menikmati,” jelasnya. (jun)

Kasus APBDes Doropeti

Enam Saksi Dimintai Keterangan oleh Jaksa Dompu (Suara NTB) Kasus dugaan korupsi pengelolaan APBDes di Dompu banyak diadukan ke aparat penegak hukum (APH) dan APBDes Doropeti yang telah ditingkatkan ke tahap penyidikan. Kendati belum ada penetapan tersangka, namun enam orang saksi telah dimintai ket-

erangan oleh jaksa penyidik.

Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Dompu, Deddi Diliyanto, SH kepada Suara NTB di kantornya, Kamis (14/9) kemarin, mengungkapkan, dari dua kasus dugaan korupsi APBDes yang ditangani pihaknya di tingkat penyelidikan, baru 1 yang dinaikan ke

tahap penyidikan. Yaitu terkait pengelolaan APBDes Doropeti Kecamatan Pekat. “Kalau Tambora belum dinaikan ke tahap penyidikan, masih penyelidikan,” ungkapnya.

Beberapa orang saksi telah dipanggil untuk dimintai keterangan terkait kasus dugaan korupsi APBDes Doropeti.

Dari delapan orang yang dipanggil, baru enam orang yang telah dan tengah dimintai keterangan. “Dua orangnya belum bisa hadir. Kasus ini belum ada penetapan tersangkanya,” katanya.

Selain memeriksa para saksi, Deddi juga mengaku, pihaknya juga sedang mem-

pelajari hasil LHP Inspektorat atas audit investigasi yang dilakukannya. “Kita juga sedang mempelajari LHP Inspektorat, hasil audit investigasinya,” ungkapnya.

Selain dua Desa ini, diakui Deddi, ada beberapa Desa juga dilaporkan ke pihaknya. Namun laporan ini masih didal-

ami dalam pengumpulan bahan data dan keterangan di Intel. Sementara untuk kasus Desa Manggeasi, jaksa tidak bisa menangani karena sedang ditangani Polres Dompu.

“Kalau Manggeasi ditangani Polres,” katanya.

Ia pun berharap, akan segera merampungkan kasus

APBDes ini dan bisa menjadi efek jera bagi Desa lain sehingga bisa lebih hati – hati dan terbuka dalam perencanaan dan pengelolaan APBDes. Sehingga tujuan pengucuran dana Desa (DD) dan alokasi dana Desa (ADD) oleh pemerintah dalam menyejahterakan masyarakat bisa terwujud. (ula)

POLHUKAM

SUARA NTB Jumat, 15 September 2017

Halaman 8

Prabowo Dijadwalkan Hadiri Deklarasi Ahyar

Harum dan Sukma Bersaing Ketat Dapatkan Dukungan PPP

Mataram (Suara NTB) Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto dipastikan akan turut hadir pada deklarasi H. Ahyar Abduh pada 1 Oktober mendatang di Lapangan Masbagik , Kabupaten Lombok Timur. Kepastian hadirnya Prabowo disampaikan oleh Ketua DPD Partai Gerindra NTB, H. Ridwan Hidayat saat dikonfirmasi via telepone, Kamis (14/9). “Insya Allah deklarasi nanti Pak Prabowo akan hadir,” katanya.

Diinternal partai sendiri kata Ridwan, telah membentuk tim untuk menyambut kedatangan Prabowo dan mensukseskan deklarasi. Disamping itu, semua kader Gerindra di NTB nantinya secara aktif mengambil peran.

Selain Prabowo, beberapa petinggi di DPP juga akan hadir. Sayangnya, Ridwan belum berani memastikan siapa siapa saja pengurus DPP yang turut bergabung pada deklarasi nanti.

“Secara pasti saya belum tahu namanya karena belum dapat namanya. Yang jelas kalau beliau hadir itu pasti didampingi oleh unsur peting-

Mataram (Suara NTB) Sekretaris DPW PPP NTB, Muhammad Akrie, S.Hi mengungkapkan, bahwa pihaknya saat ini masih menggodok dua paket Bacabup/ Bacawabup Pilkada Lombok Timur untuk ditetapkan di tingkat wilayah dan selanjutnya diusulkan kepada DPP di Jakarta. DPW PPP NTB hanya mengirimkan satu bakal calon Bupati dan bakal calon untuk dimintakan rekomendasi dan persetujuan sebagai calon kepala daerah didukung dan diusung di partai berlambang ka’bah tersebut.

Dua paket Bacabup/Bacawabup yang dimaksud Akrie adalah paket Khairul Warisin dan Machsun Ridwaini (Harum), paket Sukiman Azmi dan Rumaksi (Sukma). “Nanti DPW bakal putuskan dan tetapkan salah satu dari dua paket tersebut,” katanya, Kamis (14/9).

Dikatakan Akrie, pihaknya sadar tidak memiliki raihan kursi cukup untuk mengusung pasangan calon Bupati dan wakil Bupati di Pilkada Lotim. Oleh karena itu, selain tingkat elektabilitas atau popularitas para calon kepala daerah menjadi parameter dan acuan dalam menentukan arah dukungan di Pilbup Lotim. Maka dukungan koalisi parpol pengusung menjadi persyaratan untuk menentukan dan memutuskan arah dukungan. Pasalnya, DPP hanya merekomendasikan dan mengesahkan dukungan bagi pasangan calon sudah memenuhi persyaratan raihan kursi untuk diusung di Pilkada Lotim.

“Terpenting juga bagaimana komitmen calon kepala daerah tersebut kepada PPP,” ucap mantan aktivis PMII cabang Mataram tersebut.

Ditanya terkait kapan waktu PPP akan mengumumkan dukunganya di Lombok timur, Akrie, memastikan dalam waktu dekat. “Satu atau dua pekan harus sudah kirim ke DPP,” imbuhnya.

Sementara itu, bakal calon wakil Bupati dari paket Harum, Machsun Ridwaini, yang ditemui Suara NTB di ruangannya, Rabu lalu, mengaku optimis jika partai berlambang kabah itu bakal memberikan dukungan kepada pasangan Harum.

Machsun berkeyakinan kuat, karena pihaknya sangat intens membangun dan menjajaki komunikasi politik dengan PPP. “Kita optimis PPP bakal bergabung dengan kita, bersama dua partai lainnya, PAN kan sudah kita terima SK-nya kemarin,” pungkasnya. (ndi)

gi Gerindra,” ucapnya.

Ia menjelaskan, kehadiran Prabowo bukan saja menghadiri deklarasi melainkan ingin bertatap muka dengan masyarakat di NTB. Selama ini, masyarakat di NTB memiliki komitmen mendukung Prabowo. Jadi, Prabowo memberikan perhatian khusus pada masyarakat di NTB. “Makanya Pak Prabowo selalu datang kalau diundang oleh masyarakat NTB. Kecuali, ada acara - acara sangat penting berkaitan dengan nasional tentu kita memahami,” terangnya.

Untuk pelaksanaan deklarasi nanti, DPD Gerindra te-

lah membagi tugas dengan pengurus di masing - masing DPC. Ia menyebutkan pada deklarasi nanti akan hadir 10 ribu kader Gerindra dari Pulau Lombok dan Sumbawa. Dan, nanti ditambah simpatisan serta relawan. Selain itu, tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda akan turut bergabung.

“Seluruh Anggota DPRD dari Gerindra juga akan ikut,” tambahnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, deklarasi Ahyar Abduh di Masbagik beberapa kali tertunda. Awalnya, dilakukan Agustus tiba - tiba batal.

Demikian pula, deklarasi pada bulan ini (September, red). Ter-

tundanya deklarasi itu diklaim, pertama tidak mendapatkan izin menggunakan lapangan sebagai tempat deklarasi selama bulan Agustus karena digunakan sebagai tempat kegiatan Agustus. Kedua, panitia deklarasi harus menyesuaikan dengan jadwal pengurus di DPP. Seperti diketahui, Bakal Calon Gubernur NTB, H. Ahyar Abduh tengah berjuang keras dan intens melakukan komunikasi politik dengan petinggi parpol di Jakarta. Bahkan belakangan melalui akun media sosialnya, Walikota Mataram dua periode ini mengum u m k a n bahwa telah mengantongi SK dukungan dari DPP PPP. (cem)

H. Ridwan Hidayat (Suara NTB/dok)

Pilkada NTB

Ombudsman : Publik Harus Kritis Pilih Pemimpin

(Suara NTB/why)

Barang bukti Tramadol

Terduga Pengedar Tramadol Dilepas

Mataram (Suara NTB) Momentum transisi kekuasaan di Provinsi NTB pada pilkada serentak 2018, dapat dijadikan ajang untuk melakukan perbaikan terhadap tata kelola pemerintah yang baik.

Terutama kaitannya dengan peningkatan kualitas layanan birokrasi pada masyarakat. Untuk itu, perwakilan Ombudsman wilayah NTB, menyerukan pada masyarakat, untuk lebih kritis dalam memilih pemimpin, yang pro terhadap perbaikan pelayanan publik.

Demikian disampaikan Kepala perwakilan Ombudsman NTB, Adhar Hakim, SH, MH, kepada wartawan, Kamis (14/9) kemarin. “Kedepan NTB harus terlepas dari hal ini. Sehingga kami imbau pada publik untuk kritis dalam memilih pemimpin yang memiliki agenda untuk melakukan perbaikan pelayanan publik. Hal itu bisa dengan melihat track record dan visi-misinya. Ada ndak agenda mereka ke sana,” ujar Adhar Hakim.

Menurut Adhar, sangat penting untuk disampaikannya, mengingat kepala daerah memiliki tanggungjawab utama dalam memberikan pelayanan terhadap publik. Katanya, dalam kurun waktu lima tahun terakhir ini, upaya pihaknya dalam mendorong perbaikan pelayanan publik, mendapat hambatan karena sebagian besar kepala daerah tidak responsif terhadap hal itu.

“Ini menjadi keprihatinan kami. Makanya kami juga akan pantau dari calon kepala daerah yang maju ini. Ada tidak mereka memiliki agenda ke arah sana, untuk melakukan perbaikan pelayanan publik,” katanya.

Ketika ditanya, apakah Ombdusman akan mengikuti lembaga-lembaga lain yang akan melakukan kontrak politik terhadap bakal calon kepala daerah, untuk meneken MoU, bahwa ketika mereka sudah terpilih nanti, akan serius untuk melakukan reformasi pelayanan public? Adhar menjawab bahwa pihaknya tidak akan menempuh cara tersebut, karena hal itu dinilainya sangat rawan untuk dijadikan jualan politik.

Mataram (Suara NTB) Pelaku terlibat peredaran Tramadol berinisial DN (24) sudah pulang ke rumahnya di Kamasan, Monjok Timur, Selaparang. Awal pekan ini dia bersama, MR (25) diamankan bersama 25.200 butir Tramadol. Menurut keterangan istri DN, Widya, suaminya sudah kembali pulang. Alasan menurut sepengetahuannya suaminya sudah bebas.

“Yang jelas sudah bebas. Kalau dia bersalah seharusnya tempatnya di penjara sekarang,” kata Widya dalam suatu percakapan di media sosial.

Kapolres Mataram, AKBP Muhammad, dikonfirmasi terpisah menanggapi, penyidikan sedang mendalami jeratan pidana yang disangkakan.

terangnya.

Kasus Tramadol sudah menjadi atensi Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). Selain itu penyalahgunaan tramadol didominasi pelajar dan mahasiswa.

Tramadol masuk klasifikasi obat keras daftar G yang tidak dapat dijual bebas, melainkan harus dengan disertai resep dari dokter. “Yang jelas akan kita jerat, karena persoalan ini sudah membahayakan anakanak muda,” kata Muhammad.

Dua orang terkait peredaran Tramadol DN (24) dan MR (25) diamankan Selasa (12/9) lalu di kantor agen pengiriman paket kilat di Karang Sukun, Mataram Timur, Mataram.

Barang bukti yang diamankan 2.520 strip pil tramadol yang dikir-

Indeks Demokrasi Eksekutif dan Legislatif Paling Rendah Mataram (Suara NTB) Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB, merilis hasil pengukuran pembangunan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) untuk wilayah Provinsi NTB sepanjang tahun 2016, menujukkan hasil yang masih belum menggembirakan.

Sebab, IDI NTB masih belum mengalami perbaikan signifikan.

Berdasarkan data yang disampaikan BPS, IDI di Provinsi NTB hingga kini tidak terlalu menggembirakan. Meskipun terjadi peningkatan, namun sangat kecil, kurang dari satu digit. Dimana pada awalnya IDI dihitung tahun 2009 lalu sebesar 58,12. Di tahun 2016, IDI INTB mencapai angka 65,41 poin. Angka ini memang mengalami k e n a i k a n dibandingkan tahun 2015 yang sebesar 65,08 poin.

Demikian disampaikan Kepala BPS Provinsi NTB, Endang Tri Wahyuningsih saat merilis I D I NTB

Potensi Politisasi Birokrasi Adhar mencium bahwa potensi melibatkan mesin birokrasi dalam ajang pilkada serentak 2018 di NTB dan tiga kabupaten/kota masih cukup tinggi. Pasalnya, sebagian besar calon peserta Pilkada serentak 2018, yang dinilai memiliki peluang besar untuk tampil, merupakan kepala daerah yang masih aktif menjabat. Untuk itu pada hal ini juga ia meberikan penekan agar kepala daerah yang akan maju tidak melibatkan birokrasi untuk ikut berpolitik praktis. (ndi)

(Suara NTB/dok)

Dugaan Pungli Prona Desa Pringgabaya Utara Naik Penyidikan Mataram (Suara NTB) Dugaan pungli Prona seperti tak ada habisnya. Kali ini terjadi di Desa Pringgabaya Utara, Pringgabaya, Lombok Timur. Kasus yang ditangani jaksa itu pun sudah naik ke tahap penyidikan.

“Atas dasar dua bukti permulaan yang cukup saat ekspos pekan lalu, diputuskan kasus ini kami tingkatkan ke penyidikan,” ujar Kasi Pidsus Kejari Selong, Iwan Gustiawan, kemarin.

Ekspose tersebut, lanjut dia, setelah jaksa mengumpulkan bahan keterangan dan data terkait dugaan pungli tersebut. Termasuk diantaranya keterangan saksi warga desa yang mendapat jatah Prona, berikut kuitansi.

Setelah naik ke tahap penyidikan, kata Iwan, pihaknya sedang mengagendakan pemeriksaan saksi-saksi serta penyitaan barang bukti. Kasus itu belum ada penetapan tersangkanya. Jaksa penyidik lanjut dia melengkapi dengan keterangan kerugian negara dari auditor.

Ia menjelaskan, pengurusan sertifikat gratis di Desa Pringgabaya Utara tahun 2015 memenuhi unsur pidana Pungli.

Kasus mulai diselidiki Agustus 2017. Hampir satu bulan setelahnya, kasus itu naik ke tahap penyidikan. (why)

“Masalah itu kita masih punya dua hari sejak penangkapannya untuk menentukan yang bersangkutan dikenakan ancaman undang-undang apa,” ujar Kapolres Mataram, AKBP Muhammad, Kamis (14/9).

Penetapan tersangka dalam kasus tersebut, sambung dia, penyidik memiliki waktu 48 jam setelah penangkapan untuk menetapkan status dari dua orang yang diamankan tersebut.

Penyelidikan lebih lanjut, pihaknya berkordinasi dengan Ditresnarkoba Polda NTB, Dinas Kesehatan Provinsi NTB, dan BBPOM di Mataram.

“Persoalan ini masuk dalam pelanggaran pasal berapa dan di dalam undang-undang apa, apakah kesehatan atau apa,”

Endang Tri Wahyuningsih

di kantornya, Kamis (14/9). Ia mengatakan, IDI adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu kebebasan sipil, hak-hak politik dan lembaga-lembaga demokrasi.

Disebutkan Endang, salah satu aspek IDI yang mengalami penurunan cukup tajam yakni, aspek lembaga demokrasi yang mengalami penurunan sebesar 17,23 poin. Pada aspek lembaga demokrasi ini, terdapat tiga variabel yang mengalami penurunan paling tajam. Yakni variabel peran birokrasi pemerintah daerah, variabel peran DPRD dan variabel peran peradilan yang independen “Variabel Peran Birokrasi Pemerintah Daerah mengalami penurunan paling tajam yaitu sebesar 52,47 poin, dari 78,64 pada 2015 menjadi 26,17 pada 2016. Di urutan kedua adalah variabel peran DPRD yang mengalami penurunan 12,57 poin, dari 65,51 pada 2015 menjadi 52,94 pada 2016.Terakhir variabel peran peradilan yang independen mengalami penurunan 12,50 poin, dari 100,00 pada 2015 menjadi 87,50 pada 2016,” jelas Endang.

Sementara aspek yang mengalami kenaikannya, yakni aspek kebebasan sipil dan aspek hak-hak politik masing - masing mengalami kenaikan sebesar 0,97 poin dan 13,47 poin.

Sehingga dengan demikian, capaian kinerja demokrasi Indonesia tersebut masih berada pada kategori sedang.

“Adapun metodologi penghitungan IDI menggunakan empat sumber data yaitu review surat kabar lokal, review dokumen seperti Perda, dan Pergub, Focus Group Discussion (FGD), serta wawancara mendalam,” pungkasnya. (ndi)

imkan dalam dua dus, telepon genggam, dan resi pengiriman. Pil tersebut diakui DN dipesan dari Sulsel dan dikirim dari Jakarta.

Ribuan tramadol itu rencananya untuk memenuhi permintaan pelanggan tetap yang berada di Gomong, Mataram. (why)

Peringati HUT Ke-72, TNI Gelar Pengobatan Massal Mataram (Suara NTB) Sebagai wujud kepedulian TNI terhadap masyarakat, Kamis (14/9) di Desa Rarang Kecamatan Terara Kabupaten Lotim, dilaksanakan kegiatan pengobatan massal. Kegiatan dalam rangka memperingati HUT ke-72 TNI tahun 2017.

Kegiatan pengobatan massal memang sering dilaksanakan oleh satuan satuan jajaran TNI. Namun tujuannya sama, untuk membantu masyarakat terutama dalam meningkatkan taraf kesehatan masyarakat. Ini sekaligus turut serta berpartisipasi dalam mendukung suksesnya program pemerintah daerah untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, sejahtera, cerdas dan berkualitas dalam rangka menunjang pembangunan di wilayah NTB. Danlanud Rembiga, Kolonel Pnb.DodiFernandodalamsambutannya mangatakan, kegiatan pengobatan massal ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat terutama warga Desa Rarang dan sekitarnya.

“Mengingat kesehatan sangat penting, untuk itu diharapkan melaluikegiataninimasyarakat dapat memanfaatkan kesempatan tersebut dengan sebaikbaiknya,” harap dia.

Kegiatan pengobatan masal ini disambut baik oleh

masyarakat. Seperti disampaikan salah seorang warga, mereka sangat menanti kegiatan seperti itu karena dengan adanya kegiatan pengobatan massal masyarakat Desa Rarang yang saat ini sedang sakit namun terkendala biaya untuk berobat. Masyarakat rupanya terkendala transportasi untuk pergi ke puskemas atau rumah sakit. “Tapi masyarakat tidak perlu lagi cemas, karena melalui kegiatan ini masyarakat dapat memeriksakan diri dan pengobati penyakit yang dideritanya,” kata warga.

Masyarakat berharap kegiatan seperti ini dapat dilaksanakan secara rutin, sehingga dapat meningkatkan mutu kesehatan masyarakat terutama yang ada di Desa Rarang Lotim.

Hadir dalam kegiatan tersebut FKPD Provinsi NTB, Bupati Lotim, Danlanal Mataram, DanlanudRembiga,KaPerwakilan Kemhan NTB Kol. Inf Eko Suprihantoro, Kasrem 162/WB, Dandim se pulau Lombok, pimpinan Satdisjan Korem 162/ WB, Para Kasi Korem 162/WB, Toga, Toma dan Tomas serta ribuan masyarakat yang ingin memeriksakan kesehatan mereka. Selain pelayanan kesehatan, dalam kegiatan pengobatan massal tersebut juga dilaksanakan kegiatan pelayanan KB Kes. (ars/*)

(Suara NTB/penrem)

PENGOBATAN MASSAL - Seorang anggota TNI membopong seorang nenek yang hadir dalam kegiatan pengobatan massal di Desa Rarang Kecamatan Terara.

BUDAYA DAN HIBURAN

SUARA NTB Jumat, 15 September 2017

Air Terjun Agal, Destinasi Baru di Sumbawa

Urus Pariwisata, Provinsi dan Kabupaten/Kota Belum Kompak Mataram (Suara NTB) Pengembangan industri pariwisata di Provinsi NTB masih belum kompak antara pemerintah Porvinsi dengan pemerintah di kabupaten/kota. Sehingga pariwisata NTB akan sangat sulit berkembang. Selama ini pemerintah provinsi cukup gencar untuk melakukan promosi, hanya saja di kabupaten/kota tidak dilanjutkan dengan perbaikan infrastruktur dan pembenahan destinasi.

(Suara NTB/ndi)

Mataram (Suara NTB) Provinsi NTB semakin menunjukkan taringnya pada bidang pariwisata. Sejumlah destinasi baru semakin banyak bermunculan. Kalau di Lombok ada Air Terjun Benang Kelambu, maka di Sumbawa terdapat Air Tejun Agal yang tidak kalah indahnya. Suasana yang sejuk dengan air terjun yang indah sangat pas dijadikan sebagai salah satu daftar destinasi yang harus dikunjungi saat berkunjung ke Kabupaten Sumbawa.

Air Terjun Agal sendiri merupakan salah satu dari sekian banyak air terjun indah tak terjamah yang ada di Kabupaten Sumbawa, Kepuasan batin dalam memenuhi selera berkelana anda tersimpan alami di sana. Agal adalah salah satu di antara sekian banyak pegunungan yang menyimpan potensi yang luar biasa di Kabupaten Sumbawa. Terletak di Kecamatan Alas, kurang lebih 70 kilometer dari Kota Sumbawa Besar.

Air Terjun Agal pada dasarnya memiliki daya tarik yang luar biasa. Pemandangan yang tersaji begitu menakjubkan.

Air jernih yang mengalir dari sungai di atasnya membelah puncaknya menjadi dua bagian. Karena tingginya, seakan air jatuh dari langit menyeruak dinding tebing. Deburan airnya adalah satu-satunya suara yang memecah kesunyian hutan Marente. Di sekitarnya menjadi sangat lembab karena serpihan airnya terbang ke mana-mana dibawa angin.

Sementara bebatuan pun menjadi licin dan berlumut.

“Pada awalnya saya tidak mau waktu diajak ke sana.

Karena saya pikir kan di Lombok juga banyak air terjun yang bisa dikunjungi. Tapi ketika sampai sana ternyata air terjunnya sangat indah. Cukup tinggi dan suasananya cukup tenang,” kata wisatawan asal Kota Mataram Muhammad Ishak kepada Suara NTB, di Mataram, Kamis (14/9).

Ia mengatakan suasana yang berbeda dari air terjun pada umumnya akan dirasakan oleh wisatawan saat sampai di tujuan. Pasalnya tempat ini tidak dekat dari pemukiman penduduk. Sehingga wisatawan dapat bersantai dan menikmati suasana dengan nyaman.

“Kalau mau datang itu agak pagi, karena lokasinya lumayan jauh. Jadi bisa nyampe agak siang. Waktu yang pas untuk mandi,” ujarnya.

Namun ia manyayangkan di Air Terjun Agal ini tidak ada fasilitas destinasi yang memadai. Sehingga sedikit menyulitkan bagi wisatawan. Sehingga ia berharap ke depannya Pemda dapat membantu dengan melengkapi sejumlah fasilitas yang sekiranya dibutuhkan oleh wisatawan. (lin)

Halaman 9

TGH. Nasihudin Badri

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPRD NTB yang membidangi urusan perekonomian dan pariwisata, TGH.M. Nasihuddin Badri, M.Ap., di ruang kerjanya. Ia mengatakan, dalam sektor pengembangan kepariwisataan ini, Pe-

merintah Provinsi NTB telah banyak membantu pengembangan sektor pariwisata kabupaten/kota di NTB. Walaupun bukan yang termasuk dalam aspek tupoksinya.

Menurutnya, tugas pokok utama Pemerintah Provinsi dalam aspek pariwisata itu katanya adalah membantu pemerintah kabupaten dan atau kota dalam mempromosikan aspek pariwisata di daerah dan hasil dari promosi itu baik berupa income daer-

ah dan pendapatan masyarakat lainnya itu akan dinikmati sendiri oleh pemerintah kabupaten/kota.

“Jadi tidak ada income pemerintah provinsi dari sektor pariwisata ini. Seluruh pencapaian income atau pajak di sektor pariwisata ini seperti pajak restoran, pajak hotel, pajak makanan dan pajak parkir masuknya di Pemerintah kabupaten/kota. Namun tugas mempromosikan sektor pariwisata ini menjadi tanggungjawab utama Pemerintah Provinsi,” cetusnya.

Lebih lanjut, Politisi Partai Demokrat ini mengimbau kepada pemerintah kabupaten dan atau kota di NTB agar lebih agresif mendorong pengembangan sektor kepariwisataan di daerahnya masing-masing dengan terus berupaya melakukan pembenahan

destinasi wisata baik dalam aspek pembenahan objek wisata maupun sektor-sektor pendukung kepariwisataan lainnya.

“Sehebat apapun promosi itu dilakukan ketika destinasi yang ingin dikunjungi itu tidak dilakukan pembenahan maka promosi itu tidak akan berguna dalam meningkatkan arus kunjungan wisatawan. Namun, apabila destinasi wisata itu terus dibenahi dan terus dikembangkan dengan baik, maka aspek promosinya akan memiliki arti karena ada kesesuaian antara yang dipromosikan dengan kenyataan sesungguhnya dari destinasi itu.

Maka kuncinya daerah harus terus melakukan pembenahan dalam aspek destinasi wisata ini. Itu yang menjadi tugas utama pemerintah kabupaten/ kota,” tandasnya. (ndi)

Pantai Pink di Bima, Pesona Baru Wisata NTB Mataram (Suara NTB) Selama ini tidak sedikit wisatawan yang berasal dari luar daerah bahkan luar negeri berkunjung ke Pantai Pink Lombok atau biasa disebut sebagai Pantai Tangsi. Namun tidak disangka, ternyata di Kabupaten Bima juga terdapat pantai yang juga memiliki pasir berwarna pink. Destinasi ini, kini mulai dipromosikan oleh Pemda Kabupaten Bima untuk dijadikan sebagai salah satu destinasi wisata unggulan selain Pantai Lariti.

“Ke Bima tanpa ke Pantai Pink itu rugi. Bahkan di Pantai Pink yang ada di Bima itu landscape –nya lebih bagus dibandingkan pantai pink yang di Lombok. Hanya saja di sana masih kurang promosi,” kata Ishak, Wisatawan asal Yogyakarta.

Ishak bersama dua rekannya melakukan perjalanan wisata dari Pulau Lombok hingga ujung Kabupaten Bima selama dua pekan. Ia juga berkunjung ke Gunung Tambora dan sebelumnya pernah mendaki Gunung Rinjani. Ia melihat Pantai Pink Bima sebagai salah satu destinasi yang wajib dikunjungi bagi wisatawan pecinta pantai.

“Orang-orang tahunya Pantai Pink di Lombok saja, padahal di Bima juga tidak kalah bagunya. Di bagian atas itu kita bisa mendirikan tenda, kalau siang dan sore warna

pantainya benar-benar pink.

Lebih pink daripada Pantai Pink Lombok,” ujarnya.

Sebelumnya, Pemda Kabupaten Bima telah melengkapi sejumlah fasilitas yang ada di Pantai Lariti dan mulai melengkapi fasilitas di Pantai Pink. Kedepannya, Pantai Pink ini akan dijadikan sebagai salah satu destinasi unggulan dengan lebih gencar melakukan promosi pariwisata. Saat ini, beberapa pelaku pariwisata di Bima sudah membuat paket Bajo-Bima dengan menampilkan Pantai Pink sebagai destinasi utama.

Pantai Pink di Bima ini terletak di wilayah Desa Lambu, Kecamatan Lambu , Kabupaten Bima. Untuk menuju ke Pantai Pink ini dari Kota Bima, pengunjung harus menempuh jarak sekitar 60 kilometer. Selain itu juga membutuhkan waktu sekitar 2 jam perjalanan kemudian dilanjutkan dengan naik perahu dari Pelabuhan Sape atau dari Desa Lambu.

Rute menuju pantai pink lambu Bima sangat mudah.

Perjalanan di mulai dari Sape dan dalam perjalanan pengunjung bisa menikmati pemandangan yang didominasi gunung dengan padang savana yang luas di wilayah kecamatan Lambu. Selain itu juga terdapat pantai yang berdekatan dengan Pantai Pasir Putih, Tanjung Mariam dan Pulau Kelapa Bima. (lin)

(Suara NTB/ist)

PANTAI PINK BIMA - Keindahan Pantai Pink yang ada di Kabupaten Bima.

Kembangkan Destinasi Wisata Adat Limbungan (Suara NTB/ist)

AIR TERJUN AGAL - Air Terjun Agal yang ada di Sumbawa.

Pelaku Pariwisata asal Penang Jelajahi Lombok Mataram (Suara NTB) Puluhan pelaku pariwisata beserta media dari Penang, Negara Malaysia melakukan kunjungan dan menjelajahi Pulau Lombok. Ini dilakukan agar dapat membuat paket wisata bagi calon wisatawan dari Penang yang ingin berkunjung ke Lombok. Beberapa destinasi yang dikunjungi ialah Gili Trawangan, Desa Sade, Sukarara, Kawasan Mandalika dan banyak lainnya. Para pelaku pariwisata ini tertarik untuk membuat paket wisata, karena warga Malaysia sudah semakin banyak yang berencana untuk berkunjung ke Lombok.

“Di Penang, kami juga mempromosikan wisata Indonesia. Setiap tahunnya kami mempromosikan destinasi yang berbeda, dan tahun ini kami aktif berpromosi tentang wisata NTB, khususnya Lombok,” kata KJRI Penang, Agus Priyono, di Mataram, Rabu (13/9) malam.

Ia mengatakan bahwa ini merupakan kunjungan yang bagus untuk lebih memperkenalkan wisata Lombok kepada para pelaku usaha pariwisata di Penang. Terlebih mereka ini merupakan orang-orang yang berkomunikasi secara langsung dengan calon wisatawan.

“Mereka sangat senang berkesempatan untuk datang dan meninjau langsung lokasi destinasi yang akan ditawarkan kepada warga Malaysia yang ada di Penang. Semoga dengan kunjungan ini, wisatawan dari Malaysia bisa terus bertambah,” ujarnya.

Sementara itu Ketua ASITA NTB, Dewantoro Umbu Djoka mengatakan ini merupakan permulaan yang baik. Sehingga para pelaku pariwisata dan media yang berkunjung dapat menceritakan pengalamannya saat datang ke Lombok. Apalagi Lombok memiliki banyak pilihan destinasi yang dapat dikunjungi.

“Kami berharap para pelaku pariwisata asal Penang yang datang ini dapat menikmati kunjungannya. Tidak saja destinasinya, tapi juga bisa menikmati budaya dan kulinernya.

Tentu saja kami sangat berterima kasih atas kunjungan ini,” ujarnya.

Sementara itu, Agus Priyono mengatakan bahwa para pelaku pariwisata sebenarnya ingin mengunjungi beberapa destinasi lagi yang ada di Lombok. Namun mereka hanya punya waktu tiga hari saja di Lombok. Beberapa dari mereka berencana untuk berkunjung kembali saat ada kesempatan.

“Saat sampai di sini, mereka baru tahu banyak destinasi lain yang tidak kalah bagus. Karena diceritakan ke mereka beberapa destinasi lain. Mereka sangat ingin berkunjung, tapi waktunya terbatas. Semoga lain waktu mereka dapat berkunjung kembali,” harapnya. (lin)

Selong (Suara NTB) Kampung adat Limbungan Desa Prigi Kecamatan Suela Kabupaten Lombok Timur (Lotim) merupakan salah satu destinasi wisata.

Pengembangan desa adat Limbungan tidak bisa sekadar didukung upaya perbaikan seperti telah dilakukan pemerintah.

Dibutuhkan juga kesadaran pihak terkait, termasuk kalangan masyarakat adat Limbungan untuk mengembangkan potensi besar tersebut.

Demikian harapan Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Kabupaten Lotim,

Akhmad Roji. Menjawab Suara NTB di Selong Kamis (14/9) kemarin, ia menjelaskan, peranan masyarakat sangat penting untuk mewujudkan desa wisata adat yang besar. Turut mengatur upaya pengembangan Bisa dengan mengaktifkan kelompok-kelompok sadar wisata atau lembaga serupa. Bisa menjadi pengendali manajemen pengelolaan wisata adat Limbungan. Pemerintah Kabupaten Lotim diketahui sudah melakukan penataan kawasan rumah adat Limbungan tersebut dengan anggaran Rp 2,5 miliar dan akan kembali menata tahun

2017.

Investasi yang sudah dilakukan pemerintah daerah tidak bisa dipaksakan menuai hasil dalam waktu singkat sebagai sumber pendapatan asli daerah. Investasi di Limbungan itu butuh jangka panjang. Terutama pembenahan sumber daya manusia.

Membangun kesadaran kolektif masyarakat yang pro terhadap pengembangan pariwisata. Termasuk jajaran pemerintah desa setempat. Daya tarik Limbungan memang masih belum memadai. Daya dukung lain selain menjual keunikan rumah adat, juga

perlu adanya tambahan daya dukung lain. Seperti adanya kerajinan dengan art shopnya, buat kain tenun, ada galeri produk lokal dan lainya. Pengembangan pariwisata butuh kolaborasi dengan semua aspek. Tidak bisa memang datang ke Limbungan itu hanya melihat rumah adat.

Para wakil rakyat, sambungnya, diminta tidak sekadar mengkritik. Akan tetapi, dewan diharapkan bisa bersama eksekutif mencari jalan ke luar untuk memajukan sektor pariwisata. Dorong dengan melahirkan regulasi bersama dinas terkait untuk siapkan anggaran pendukung. (rus)

(Suara NTB/rus)

Akhmad Roji

PAD dari Pulau Moyo Rp 3,5 Miliar Pertahun Mataram (Suara NTB) Pulau Moyo yang ada di Kecamatan Moyo Kabupaten Sumbawa merupakan salah satu pulau yang menjadi des-

tinasi favorit wisatawan kenamaan. Sebut saja Lady Diana, Mick Jagger dan belum lama ini pasangan hits dari Korea Selatan Kim Tae Hee

dan Rain. Meski dikabarkan sedikit pengunjung, namun ternyata Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Pulau Moyo sebesar Rp 3,5 miliar

(Suara NTB/ist)

MATA JITU - Air Terjun Mata Jitu yang ada di Pulau Moyo.

setahun.

“Kalau dibilang sepi tidak juga. Kalau dibilang ramai tidak juga. Buktinya, PAD dari Pulau Moyo saja sebesar Rp 3,5 miliar di Kabupaten Sumbawa itu. Artinya kualitas kunjungannya cukup bagus,” kata Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB H.L.Moh.Faozal, S.Sos, M.Si, di Mataram, Kamis (14/9).

Pulau Moyo memang terkenal dengan pulau privat. Dimana wisatawan yang datang berusaha untuk mencari ketenangan.

Karena memang tidak banyak yang berkunjung ke pulau ini.

Terlebih harga sewa kamar hotelnya yang relatif mahal bagi pengunjung lokal. Faozal mengatakan, harga sewa paling murah pada hotel yang ada di Pulau Moyo sebesar Rp 15 juta.

Jumlah ini tentu saja merupakan jumlah yang besar bagi wisatawan lokal.

Disebutkan bahwa kunjungan yang terbaik pada musim kemarau yakni bulan Juni sampai September. Akan tetapi waktu terbaik untuk berkunjung adalah pada Bulan Juni dan Juli meskipun gelombang air laut mulai tenang dari April.

Pulau Moyo yang terletak di Teluk Saleh memiliki cagar alam taman nasional Pulau Moyo yang berada beberapa kilometer dari pantai utara. Pulau ini dikelilingi oleh terumbu karang yang indah dan habitat untuk babi hutan, biawak berikut 21 jenis kelelawar dan rusa liar. Terdapat juga kelompok kera pemakan kepiting, sapi liar, rusa, babi hutan dan berbagai macam spesies burung, ikan hiu dan kura-kura.

“Pulau Moyo menawarkan ketenangan dan di sana memang suasananya tenang. Ada Air Terjun Mata Jitu yang indah yang dapat dikunjungi juga,” ujarnya.

Pemerintah saat ini tengah berupaya untuk membenahi kebutuhan dan fasilitas di Pulau Moyo. Termasuk akses dan fasilitas dasar di pusat destinasi. Selama ini Pemda kesulitan melakukan penataan, karena hampir setengah dari luas areal Pulau Moyo berada dalam kawasan konservasi. Namun upaya-upaya perbaikan terus dilakukan untuk memberikan kesan nyaman bagi wisatawan yang datang. (lin)

SUARA NTB Jumat, 15 September 2017

PENDIDIKAN

Halaman 10

Penerimaan Pegawai Mekanisme PPPK BELAJAR di madrasah dianggap lebih unggul dalam hal pembentukan moral peserta didik.

Pembentukan karakter berupa akhlak yang baik bagi peserta didik menjadi salah satu fokus utama lembaga pendidikan madrasah.

Kepada Suara NTB, Kepala MAN 1 Mataram H. Muhammad Syukri, menilai belajar di madrasah memiliki keunggulan lebih bila dibandingkan belajar di sekolah umum. Umumnya, pendidikan agama memiliki lebih (Suara NTB/dok) banyak waktu dari sekolah umum.

H. Muhammad Syukri Bahkan di madrasah, pembentukan moral jadi prioritas. Sehingga tiap hari, siswa MAN 1 Mataram harus pulang hingga pukul 16.00 untuk menerima materi tambahan terkait pengembangan diri siswa.

“Kalau kita di madrasah enam hari saja belajar di madrsah kurang kecuali ada Mapel yang dikurangi jamnya. Karena tiap hari anak kita pulang jam 16.00,” ujarnya belum lama ini.

Mapel pengembangan diri diberikan kata Syukri, dengan harapan agar siswa bisa terbentuk jati diri mereka terutama terkait dengan bagaimana mereka memahami kandungan Qur’an dan hadist. “Diberikan terhadap semua siswa agar bisa jaga diri, jangan sampai keluar madrasah tidak bisa jadi imam dan azan,” terangnya.

Lebih jauh Syukri menambahkan perbedaan lain pendidikan di sekolah dengan madrasah terletak pada sejumlah Mapel seperti Mapel Quran Hadis, Fiqih, SKI dan Bahasa Arab. Wajar jika dalam hal pemahaman agama, murid madrasah jauh lebih memahami.

“Itu yang membedakan dengan sekolah umum. Sehingga coba lihat ada gak anak madrasah yang tawuran,” terangnya.

Sebagai contoh lain, untuk pendidikan agama bagi siswa sekolah umum misalnya diserahkan ke masing masing orang tua, itu pun kalau ada waktu orang mencarikan guru agama khusus bagi anaknya. Berbeda dengan di madrasah, materi agama sudah ada di dalamnya, sehingga anak sudah mendapat materi agama lebih di sekolah. Dari sisi ini jelas berbeda. (dys)

Anggaran UKM Unram Hanya Rp 2,5 Juta Mataram (Suara NTB) Tahun ini, anggaran Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) di Universitas Mataram (Unram) dipangkas hanya menjadi 2,5 juta per UKM. Anggaran tersebut turun drastis dari sebelumnya mencapai tujuh juta.

Wakil Rektor III Unram Dr. H. Muhammad Natsir mengaku pemotongan anggaran UKM menjadi Rp 2,5 juta tidak terlepas dari adanya kebijakan pengembangan infrastruktur pemerintah pusat di bawah Presiden Joko Widodo.

Disebutkan Natsir, dana kemahasiswaan terdiri dari dua sumber yaitu bantuan bersumber dari internal Unram dan BUPTN. Namun adanya kebijakan infrastruktur pemerintah pusat, bantuan untuk UKM yang tadinya tujuh juta mendapat pengurangan. “ Adanya kebijakan infrastruktur Presiden Jokowi dipotong di semua kampus,” terang Natsir.

Pada awalnya, pihaknya menilai anggaran Rp 2,5 juta sangat kecil, sehingga saat itu mengusulkan anggaran sebesar Rp 2,7 juta. Namun atas rancangan Wakil Rektor IV selaku ketua tim perencanaan di sanalah digodok menjadi Rp 2,5 juta untuk tiap UKM. “Saya terus berjuang dan bersurat ke menteri bahkan tidak ada tambahan bantuan. Kita terus berusaha maksimal mungkin, pernah bersurat ke menteri agar dana bantuan pendidikan itu dikembalikan lagi,” jelasnya. (dys)

(Suara NTB/ron)

KULIAH - Kuliah Umum dari FT UI di UNU NTB, Kamis (14/9) lalu. Kuliah umum ini diikuti mahasiswa dan dosen yang ada di UNU NTB.

FT UI Beri Kuliah Umum di UNU NTB Mataram (Suara NTB) Fakultas Teknik Universitas Indonesia (FT UI) melaksanakan kuliah umum di Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) NTB, Kamis (14/9) di Aula UNU NTB. Dalam kesempatan itu, disampaikan mengenai perkembangan teknologi, berkaitan dengan tema kuliah umum yaitu peran perguruan tinggi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memperkokoh identitas nasional.

Hadir memberi kuliah umum dalam kesempatan itu Dekan FT UI, Prof. Ir. Dedi Priadi, Ph.D., Direktur CEP-CCIT FTUI, Dr. Aries Subiantoro, dan manajer kerjasama Dr. Badrul Munir.

Wakil Rektor II UNU NTB, Baiq Mulianah, S.Ag., M.Pd.I., dalam sambutannya menyampaikan kuliah umum ini sebagai bagian dari program hibah perguruan tinggi unggul.

Mulianah mengatakan, UNU NTB tidak hanya hadir, tapi memiliki visi yang jauh dan memberi kemanfaatan bagi NTB. UNU NTB berlandaskan Pancasila dan terus berupaya memberi manfaat bagi bangsa. Muliana juga menyampaikanUNU NTB terus mengembangkan sumber daya manusia (SDM), dengan memberangkatkan dosen untuk studi SIII. “Prestasi dari mahasiswa juga ditingkatkan,” katanya.

Dekan FT UI, Dedi Priadi, dalam pemaparannya menyampaikan, FT UI Berdiri sejak 1954 dan terus berkembang. Saat ini memiliki mahasiswa hampir 5000 orang. Juga termasuk salah satu fakultas di UI dengan guru besar terbanyak. Ia mengakui, dulu FT UI juga seperti UNU NTB yang tumbuh dari kecil, tapi terus tumbuh. Saat ini UI dipimpin oleh dosen dari Fakultas Teknik.

“Memang ada sebuah mimpi dan cita-cita untuk hebat dan bermanfaat, bermanfaat itulah yang membawa kita semua. Saya yakin betul dosen kami dulu berjuang menjadi bagian dari ibadah. Intinya karena perguruan tinggi ada tri dharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat,” katanya.

Ia mengemukakan, FT UI siap membantu pengembangan UNU NTB. mahasiswa UNU diberikan kesempatan untuk kuliah dalam satu semester di FT UI untuk merasakan suasana perkuliahan di sana, dan nantinya bisa berbagi lagi di UNU. Sementara itu, Direktur CEP-CCIT FTUI, Dr. Aries Subiantoro, memberikan pemaparan tentang perkembangan informasi yang berkembang begitu cepat. “Kita sudah masuk ke abad informasi, sekarang ini pertumbuhan sangat luar biasa sekali. Dahulu kita lakukan jual beli secara manual, sekarang bisa dengan jarak jauh, tanpa tatap muka, pembayaran pakai pay pal kartu kredit,” katanya.

Di Teknik , pertumbuhan sangat pesat terjadi di sistem informasi. Pertumbuhan itu terjadi dengan sangat luar biasa.

Ia juga memaparkan sejumlah contoh mengenai perkembangan teknologi, seperti smart city, dan lainnya. “Kita lewati lompatan perkembangan yang luar biasa,” katanya. (ron)

Guru dan Honorer Jadi Prioritas mencermati proses di TPAD dan Badang Anggaran (Banggar). Ketika di KUA-PPAS sudah muncul, maka BKD akan langsung memulai proses rekrutmen. Dipastikan proses akan dilakukan di tahun ini, pihaknya sudah berkoordinasi, di APBD perubahan juga sudah ada anggarannya.

Mereka akan digaji sesuai dengan Upah Minimum Provinsi (UMP). Dibutuhkan anggaran sebanyak Rp120 miliar untuk memberi honor 5.200 orang itu selama setahun. Mereka akan mengisi kekurangan guru yang mencapai 3.500-an orang di SMA/ SMK dan SLB Negeri serta sekolah swasta, terutama

Mataram (Suara NTB) Rencana pengangkatan guru dan pegawai honorer untuk menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN)melalui mekanisme Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) akan dilakukan tahun ini. Pada Januari 2018 SK Gubernur terkait hal itu harus sudah turun. Mereka diutamakan berasal dari guru dan pegawai honorer. Dibutuhkan anggaran sebanyak Rp 120 miliar untuk menggaji selama setahun.

Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Drs. H. Muh. Suruji, ditemui di Mataram, Kamis (14/9).

Menurutnya, proses pengangkatan guru dan pegawai melalui mekanisme PPPK dilakukan tahun ini.

Pihaknya mengusulkan 5.200 untuk memenuhi kekurangan guru sebanyk

3.200 serta pegawai administrasi dan guru untuk sekolah swasta., terutama guru mata pelajaran IPA sesuai permintaan sekolah.

Selain juga untuk mengantisipasi guru yang pensiun pada bulan Desember nanti.

Nantinya akan diutamakan guru dan pegawaiyang selama ini menjadi honorer. Bagi guru dan pegawai yang sela-

ma ini mengabdi akan mendapatkan poin. “Tentu diutamakan bagi yang memiliki pengabdian, makanya pengabdiannya mendapatkan poin, selain dia harus mengikuti tes secara bebas itu. Ketika tes, dia sudah dapat poin lebih dulu,” kata Suruji.

Perekrutan akan dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Saat ini masih

guru IPA. Sekitar 600 sampai dengan 700 orang akan ditempatkan sebagai pegawai administrasi. “Nanti dirumuskan setelah anggaran muncul,” jelas Suruji.

Sebelumnya, Suruji menekankan, rencana ini dibicarakan tidak hanya untuk memikirkan guru honorer semata. Tapi lebih dari itu, pihaknya ingin memperhatikan peningkatan mutu pengelolaan pendidikan. Apalagi adanya kekurangan guru di sekolah negeri yang mencapai 3.200 orang.Suruji menegaskan, rencana ini merupakan bagian penting yang harus dilakukan jika ingin meningkatkan mutu sekolah, tidak semata memperhatikan guru honorer saja. (ron)

Tuan Rumah Seminar ICLS Ke-VIII

Sitti Rohmi Sukses Pimpin Universitas Hamzanwadi Jadi PTS Terbaik di NTB Selong (Suara NTB) Bertempat di Auditorium Sitti Rauhun lantai III Sekretariat Universitas Hamzanwadi, pelaksanaan delapan tahun International Conference On Lesson Study (ICLS) atau seminar berskala internasional sukses digelar.

Dalam seminar di Perguruan Tinggi Swasta (PTS) terbaik di NTB itu, diikuti oleh sejumlah pemateri dari berbagai negara, seperti Belanda, Singapura, Thailand dan beberapa negara lainnya.

Termasuk sejumlah perwakilan dari perguruan tinggi terkemuka di Indonesia.

Kegiatan tersebut dilaksanakan mulai dari tanggal 1416 September 2017.

Rektor Universitas Hamzanwadi, Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd., mengatakan, kegiatan ICLS merupakan agenda rutin yang digelar setiap tahun. Tahun ini Universitas Hamzanwadi dipercaya sebagai tuan rumah pelaksanaan ICLS ke-8. Dikatakan Sitti Rohmi, Universitas Hamzanwadi telah menerapkan program Lesson Study selama lima tahun sejak tahun 2012.

Tiga tahun pertama, implementasi Lesson Study didanai oleh Direktori Pendidikan Tinggi, sementara tahun berikutnya dilakukan secara mandiri dengan dana sendiri.

Ditekankan Sitti Rohmi, secara kualitatif, Lesson Study berjalan dengan baik tanpa masalah dalam proses implementasi. Ada beberapa indikator yang menjelaskan bahwa semua guru dan dosen dapat mengembangkan kemampuan berpikir terbuka mereka selama pengajaran, dapat meningkatkan motivasi belajar siswa dalam berbagi pengetahuan dan gagasan serta dapat meningkatkan kreativitas siswa dan dampak positif lainnya.

Di balik keberhasilan pelaksanaan Lesson Study di Universitas Hamzanwadi, empat dari dosen di PTS terbaik di NTB itu dipilih untuk mengikuti program pelatihan

(Suara NTB/yon)

IKUTI - Kegiatan ICLS ke-8 di Universitas Hamzanwadi. Tampak Rektor Universitas Hamzanwadi Hj. Sitti Rohmi Djalilah pose bersama pemateri dari sejumlah negara.

Short Term on Lesson Study (STOLS) di Jepang sejak tahun 2015 sebanyak dua orang, pada tahun 2016 satu orang dan 2017 satu orang. Dalam seminar internasional itu, dilakukan berbagai acara termasuk melakukan workshop terhadap beberapa sekolah yang menjadi mitra, seperti MI Hamzanwadi Pancor, MTs Muallimat NW Pancor, MTs. Muallimin NW Pancor Perwakilan dari Kementerian Riset,Tekhnologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti), Mulyono, sekaligus membuka kegiatan ICLS berharap supaya kegiatan ICLS tidak berhenti pada tahun 2018. Melainkan ke depan para dosen terus dikirim melalui ICLS karena ia meyakini bahwa para dosen masih bersemangat untuk terus belajar.

Pada kesempatan itu, ia berterima kasih kepada Universi-

sendiri, katanya, sangat menyambut dengan gembiran dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya atas terlaksananya ICLS ke-8 serta menjadi tuan rumah yakni Universitas Hamzanwadi. Berdasarkan catatan Pemprov NTB, Universitas Hamzanwadi merupakan Perguruan Tinggi swasta terbaik di NTB. “Semoga bisa dipertahankan dan ditingkatkan,” harapnya.

Carly Klein, pemateri asal Belanda, mengungkapkan pelaksanaan ICLS tidak memiliki perbedaan yang cukup signifikan dengan di Indonesia.

Hanya saja untuk di Belanda, terangnya, Lesson Study dimasukkan dalam setiap pembelajaran “Semuanya sama, tidak ada perbedaan yang cukup signifikan,” ujarnya.

Sedangkan pemateri dari Thailand, Siripaarn Suwanminkha mengungkapkan Les-

tas Hamzanwadi sebagai PTS terbaik di NTB yang sukses menjadi tuan rumah ICLS. Sementara, Gubernur NTB diwakili Sekretaris Daerah NTB, Ir. H. Rosiady H Sayuti, MSc., PhD., mengungkapkan seminar merupakan kewajiban dan tradisi wajib untuk menggali pengalaman-pengalaman dari perguruan tinggi yang lebih tua. Untuk menjadi perguruan tinggi yang berkembang, maka harus memperbanyak belajar dan bersinergi dengan perguruan tinggi baik di dalam maupun di luar negeri. Ia mengapresiasi langkah dari Universitas Hamzanwadi yang merupakan PTS terbaik di NTB yang dipimpin Hj. Sitti Rohmi Djalilah untuk membawa Universitas Hamzanwadi menjadi perguruan tinggi berskala internasional.

Dari pemerintah daerah

Giri Menang (Suara NTB) Kepala SDN 2 Taman Ayu Gerung Lombok Barat (Lobar) Salikin menyebut jumlah murid di sekolahnya sebanyak 130 anak yang ditampun di lima ruang kelas. Pihaknya mengaku, kekurangan satu ruangan kelas karena belum dibangun. Untuk mensiasati kondisi ini, pihaknya pun terpaksa menggilir anak kelas 1 dan kelas 2, murid kelas 2 bisa belajar menunggu setelah anak kelas 2 pulang.

Kondisi ini pun menyebabkan anak-anak bosan karena ada yang menunggu dari pagi hari hingga pulang nanti siang hari. “Kami kekurangan satu ruangan kelas, karena ruangan yang ada saat ini lima kelas.

Terpaksa kam siasati, anak kelas 1 kami bergilir masuk kelas dengan anak kelas 2,” katanya, Kamis (14/9).

Sejauh ini dampak kekurangan ruangan kelas ini, belum menjadi kendala berarti. Hanya saja katanya, anak-anak masuk siang capek menunggu giliran masuk kelas, karena menunggu anak kelas 1 pulang sekolah. Pihak sekolah pun memberikan materi murid kelas 2 seperti membaca, remidial dan berhitung. Ia mengaku jumlah guru di sekolahnya 8 guru, PNS 5 orang dan 3 sisanya staf no PNS. Selain kekurangan ruang kelas, di sekolahnya juga kekurangan perpustakaan dan musala. Sejauh ini pihaknya

(Suara NTB/her)

Salikin sudah beberapa kali mengusul ke pemda, namun belum masuk menjadi prioritas. Karena pihak dinas melihat berdasarkan jumlah murid yang dilihat.

“Kami disuruh usul lagi proposal ke Dikbud, melalui UPTD,” imbuhnya.

Diakuinya, Sumber murid yang sekolahnya hanya satu kampung saja, sehingga jumlah murid baru fluktuasi.

Jumlah anak usia sekolah dalam satu tahun kadang variasi, maksimal tidak pernah lebih dari 30 anak murid baru.

Sebelumnya Bupati Lombok Barat, H Fauzan Khalid menegaskan Pemda Lobar telah menjadikan sektor pendidikan prioritas utama di Lobar. Karena itu untuk mewu-

judkan komitmen itu, semua hal yang mendukung kemajuan pendidikan mendapatkan prioritas dari pemda, baik dari sisi sarana prasarana (sarpras) untuk menunjang sektor pendidikan, perhatian terhadap para tenaga kependidikan dan aspek lain.

Saat ini akunya, Lobar mengalami kekurangan sekitar 300 RKB. Untuk mengatasi kekurangan RKB ini, tahun depan ia menjanjikan membangun 100 unit RKB. “Kemajuan pendidikan harus dijadikan nomor 1 oleh pemerintah karena itu semua unsur yang mendukung pendidikan harus diperhatikan dan di prioritas kan, baik infrastkrutur sekolah.

Tahun depan kami akan bangun 100 RKB,”jelasnya.

Ia menargetkan satu hingga dua tahun ke depan, semua kekurangan RKB ini bisa dituntaskan. Tahun depan pemda melalui Dikbud akan membangun 100 RKB yang akan dibangun. Hal ini menjadi janjinya, belum lagi fasilitas lain, seperti ruang laboratorium, infrastruktur jalan, meja, kursi.

Ia berkomitmen bantuan RKB ini tidak saja untuk sekolah negeri saja namun untuk swasta, karena bagaimana pun upaya keras pemda mengatasi persoalan di sektor pendidikan, tidak mungkin bisa mengatasi persoalan di bidang pendidikan tanpa bantuan para tuan guru dan tokoh yang memiliki ponpes. (her)

son Study di Thailand menjadi metode yang memperkuat kualitas pembelajaran khususnya d idalam kelas, sehingga Lesson Study digunakan diberbagai tempat mulai dari jenjang TK hingga perguruan tinggi.

“Lesson Study sangat bermakna dan bermanfaat dalam pembelajaran di sekolah,”sebutnya. “Kita harus belajar tentang Lesson Study untuk memberikan pengalaman.

Thailand juga ingin belar bersama tentang Lesson Study di Indonesia untuk mengingkatkan kualitas pendidikan di Thailand,”tambahnya.

Adapun di Singapura, seperti disampaikan Prof. Christine Lee, dari 2004 Lesson Study sudah diterapkan di Singapura. Bahkan Sekitar 53 persen sekolah di Singapura sudah menerapkan Lesson Study. (yon/*)

FDS Didominasi Sekolah Swasta

SDN 2 Taman Ayu Gerung Keluhkan Kekurangan RKB dan Perpustakaan

Kota Mataram, sampai Agustus 2017 ini sekolah yang menyatakan kesiapannya menerapkan sekolah lima hari itu baru 14 sekolah. Adapun ke 14 sekolah tersebut sebagian besar dari sekolah swasta.

Di antaranya yang tercatat sudah siap yakni, SMPK Aletheia Ampenan, SMP IT Putra, SMP IT Putri, SMP IT Tunas Cendikia Mataram, SMPK Tunas Daud Mataram, SMP Muhammadiyah Mataram, SD Kristen Tunas Daud Mataram, SD IT Anak Soleh Mataram, SD IT Abu Hurairah Mataram, SD IT Anak Soleh 2 dan Terakhir SDN Model Mataram. “Dari 14 sekolah itu, baru 1 sekolah negeri yang siap menerapkannya,” sambungnya.

Sekolah-sekolah yang sudah masuk data menerapkan sekolah lima hari itu, pihaknya akan kembali melakukan pengecekan.

Adapun pengecekan yang akan dilakukan adalah kaitannya dengan kesiapan sekolah dengan fasilitas pendukung.

Hal ini dilakukan untuk memaksimalkan penerapannya. Mengingat penerapan program sekolah lima hari ini tidak begitu dipaksakan.

Praktis, pihaknya harus benar-benar ingin memastikan kesiapan belasan sekolah yang sudah menyatakan kesungguhannya menerapkan program tersebut. (dys) H. L. Mohammad Sidik

Mataram (Suara NTB) Program Sekolah Lima Hari atau full day school (FDS) yang dicetuskan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (kemendikbud) sudah mulai direspons oleh kalangan sekolah. Di Kota Mataram misalnya, tercatat beberapa sekolah sudah mulai melaksanakannya.

Kabid Pembinaan Pendidikan Dasar (Dikdas) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kota Mataram, H. L. Mohammad Sidiq mengatakan, dari sekolah yang telah melaksanakan program ini masih didominasi sekolah swasta. Sementara untuk sekolah negeri baru 1 sekolah.

Data yang ada di Disdik

(Suara NTB/ron)

Dinilai Lebih Unggul

Halaman 11

SUARA NTB Jumat, 15 September 2017

Indonesia Tidak Masalahkan Lawan Semifinal AFF U-18 Jakarta (Suara NTB) Tim nasional Indonesia U-19 tidak mempermasalahkan lawan di putaran semifinal Piala AFF U18 yang akan berlangsung pada Jumat (15/9), baik itu melawan Thailand atau Malaysia di Grup A. “Terkait lawan di semifinal baik itu Malaysia atau Thailand, kami sudah siap melawan siapa saja untuk melaju ke partai final,” kata pelatih Timnas U-19 Indra Sjafri dalam keterangannya yang diterima di Jakarta.

Meski menyatakan kesiapannya, Indra mengakui skuatnya masih memiliki kekurangan. Akan tetapi dia menyatakan hal tersebut akan diperbaiki dalam waktu tersisa.

“Besok kami akan satu kali latihan jelang laga semifinal pada Jumat. Pemulihan kondisi akan jadi perhatian kami karena jeda istirahat hanya satu hari, karenanya kami harap pemain tetap fokus demi asa meraih juara Piala AFF U-18 ini,” ujar Indra.

Indonesia memastikan diri lolos ke semifinal AFF U-18 setelah di pertandingan terakhir fase Grup B, Indonesia menang telak 8-0 atas Brunei Darussalam di Stadion Thuwuna, Yangon, Myanmar, Rabu.

“Alhamdulillah kami bersyukur bisa menang 8-0 dan lolos ke semifinal. Tapi tetap harus ingat, jalan menuju juara masih ada dua kali yakni babak semifinal dan final, kita harus tetap fokus, semangat, pantang menyerah, fighting terus setiap pertandingan,” kata Manajer Timnas U-19 Roni Fauzan.

Menilik penampilan di fase grup tim nasional Indonesia U-19, berpeluang besar menjadi kampiun dalam AFF U-18 ini dan bisa saja diguyur bonus berlimpah.

Akan tetapi Roni menekankan para pemain tidak usah memikirkan soal bonus tersebut. “Kalau soal bonus untuk Timnas U-19 tidak usah disebut. Mereka ini masih remaja dan perjalanannya masih panjang, jadi mereka tidak perlu memikirkan soal uang,” ujarnya.

Di semifinal nanti Indonesia akan menghadapi Thailand yang menjadi runner-up Grup A setelah di pertandingan terakhirnya hanya bermain imbang 1-1 dengan Malaysia yang menjadi pemuncak klasemen meski mengumpulkan poin sama-sama berjumlah 13. Negeri Jiran menjadi pemuncak klasemen karena lebih dominan dalam urusan mencetak gol.

Sementara itu Myanmar akan menemani Indonesia sebagai wakil dari Grup B di semifinal. Myanmar yang juga merupakan tuan rumah AFF U18, berhasil melaju ke putaran empat besar setelah berhasil menjadi runner-up dengan menggeser Vietnam yang mereka kalahkan di pertandingan fase grup terakhirnya dengan skor 2-1. (ant/bali post)

Yuliana Singkirkan Pesilat Sumsel Jateng (Suara NTB) Pesilat putri NTB, Yuliana tampil meyakinkan di laga hari pertama pertandingan silat. Peraih medali emas pada Kejurnas Pencak Silat PPLP NTB bulan Juli lalu itu berhasil mengalahkan pesilat asal Sumatera Selatan (Sumsel), Monica Yolanda Sefti dengan skor kemenangan 4-1 saat tanding di kelas A putri Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) di Auditorium UNDIP Semarang, Kamis (14/9).

Penampilan pesilat binaan PPLP NTB di laga penyisihan babak enam belas besar tidak diragukan. Siswa SMA 2 Mataram itu langsung mengandalkan teknik menyerang dengan memperlihatkan skill dan kemampuan teknik tanding yang meyakinkan.

Tanpa kesulitan berarti, di ronde pertama Yuliana langsung menjatuhkan lawan dengan teknik guntingan. Hasil itu membuat Yuliana mendapatkan poin tiga dari lima juri yang mengawasi pertandingan.

Selanjutnya, di ronde kedua dan ketiga Yulian terus

(Suara NTB/fan)

PEMENANG - Atlet silat NTB,Yuliana ( kiri) mengangkat tangan saat dinyatakan sebagai pemenang di babak enam belas besar pertandingan silat kelas A putri yang berlangsung di Auditorium Imam Bardjo UNDIP Semarang, Kamis (14/9) kemarin.

(Suara NTB/fan)

Voli Putra Gagal Petik Kemenangan

LOWONGAN

RUPA-RUPA

HILANG STNK R2 HONDA DR5052AK NOKA/NOSIN : MH1JBP113EK120136/JBP1E1119915 AN. BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN PERIKANAN DAN KEHUTANAN KOTA MATARAM HILANG DISEKITAR JL. CATUR WARGA MATARAM.

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

HILANG STNK R2 YAMAHA DR3935BS NOKA/NOSIN : MH328D30CAJ139966/28D2139B71 AN. SITI HAMIDAH APRILIANA HILANG DISEKITAR JL. AIRLANGGA KOTA MATARAM.

Mardiansyah mengatakan hasil yang diraih Yuliana sesuai harapan. Dia berharap dipertandingan selanjutnya Yuliana terus fokus dan mempertahankan performa terbaiknya, pasalnya lawan yang dihadapi nantinya lebih berat lagi. Pasalnya Yuliana akan bertarung dengan atlet tuan rumah Jateng peraih medali perak di Kejurnas Silat Antar-PPLP. “Besok lawannya Yuliana lebih berat lagi, karena yang dilawan atlet NTB adalah tuan rumah Jateng. Semoga Yuliana berhasil,” harap Dega. (fan)

VOLI - Suasana pertandingan voli Indoor putra NTB (kiri) saat dikalahkan tim Riau 1-3 di GOR UIN Walisongo Semarang, Kamis (14/9).

Jateng (Suara NTB) Tim voli Indoor NTB gagal memetik kemenangan di hari pertama laga. Tim asuhan I Made Dita kalah 1-3 ketika bentrok melawan tim Riau di babak penyisihan Grup A voli Indoor yang berlangsung di GOR UIN Walisongo Semarang, Kamis (14/9) kemarin.

Indra Sjafri

menambah poin dengan sempurna. Lawannya sempat melancarkan pukulan dan tendangan namun tidak bisa mengimbangi poin yang sudah diraih atlet NTB. Selain punya teknik guntingan yang mumpuni Yuliana juga memiliki kecepatan pukulan dan tendangan. Atas kemampuannya itu Yuliana berhasil memenangkan pertandingan dengan skor 4-1. Kemenangan itu mengantarkan Yuliana ke babak delapan besar dan akan melawan atlet Jawa Tengah (Jateng), Jumat (15/9) hari ini.

Pelatih Pencak Silat NTB,

GameHouse: MELAYANI PENGISIAN GAME PC/LAPTOP (GAME SELALU UPDATE), SERVICE PC/LAPTOP, RAKIT PC GAMING, DAN MAINTENANCE PC/LAPTOP. JL. PENDIDIKAN NO. 2 (UTARA KAMPUS AMM) HP. 085858403130 Airlangga Fotocopy Menerima: Foto Copy, Print, Jilid Skripsi, Jilid Spiral, Jilid Buku, Laminating dan Menyediakan alat tulis kantor, alat-alat listrik, pulsa DLL. . Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081803740769 V Laundry Menerima: cuci setrika, cuci karpet, cuci boneka,cuci gorden, cuci tas + sepatu DLL. Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081803740769 Allea Galeri, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

Pelatih Voli Indoor NTB, I Made Dita yang diwawancara Suara NTB usai pertandingan mengatakan anak-anaknya sudah berusaha tampil maksimal. Namun lawan yang dihadapi cukup kuat, akibatnya tim NTB menderita kekalahan 1-3.

“Anak-anak sudah berusaha

SALON Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) KITA-KITA SALON & SPA, Prmo:Mnrik Smoothing Colour hnya Rp 100-400rb, Ombre/Highlight Rp 75-250rb, Make Up Wisuda+Hair Do Rp 150rb, Jl. Arya Bnjar Gtas, Bagek Kembar Tanjung Krng Sekarbela, Hub. 081917347453, Pin BB D34158D4 SALON DEWA-DEWI,menerima: Rias Pengantin Bali, Agung&Modifikasi,Pkt Prewed dgh harga trjngkau. Menerima Prwatan wajah & rambut. Hub: Rika (081917965628)jl.Teleq raya no.26 Kr.bedil, FB:Dewa-Dewi Payas Bali Mataram, IG :Rika_Pratistha Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

RUPA-RUPA KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah,Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

maksimal. Namun kembali lagi pada persiapan. Anak-anak kita hanya melakukan persiapan selama satu bulan untuk mengikuti Popnas,” ucapnya.

Menurutnya, ada beberapa kelemahan para pemain NTB, salah satunya faktor pengalaman tanding yang minim.

Minim pengalaman tanding atlet membuat atlet NTB tidak bisa mengembangkan permainan. Beberapa kali bola di depan mata hasil bloking

SALON Vmel Griya Manten & Salon, mnrm prwtan rmbut,kulit &tubuh,Rias pngantin&wisuda, mnyediakn pnywaan bju pngntn &bju adat ank,tersedia pkt pernikahan,Promo ramadhan :smoothing disc.30%, Jl Bungkarno N0.99 Pagutan,Hp:087765029666 TWIN’S SALON, Paket Perawatan Trjangkau : Pkt 1 = Facial + totok wajh + Crmbath + Catok vit (40rb),Pkt 2=Crmbath+Massage + Lulur + facial+Totok Wajah + Ctok + Mskr Bdan +ratus Vagina (100rb), dan Masih Bnyk Lagi Pkt Trjangkau Lainnya, Hub: 087 765860889/085937064233, jl.Salak Gg II No.5, Tohpati LKP YUNI SALON Promo Krsus Kilat Unt Smua Prgrm Bljr Hy 1 Bln Anda Siap Bekerja dan Buka Usha Salon. Berminat Hub. YUNI SALON. Jl. Dr. Sutomo No. 18 Krg Bru Mtrm. Hp: 087865155031/081236448081 Quen Shi Salon & Day Spa Menerima:Cream Bath, Hair mask, Colouring, Smoothing, Body Masage, Body Scrub, Body Mask, Milk Bath, Ear Candle, Mani & pedi cure, Ratus, Sauna & Facial, disc. 30% smooting & Rebonding .

Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081917388443 Rcsm Youfo MTR salon Spa Muslimah, Prm Lbra:gratis cutting hair u/rbondng & smoothing.Prwtan Spa,facial,Creambath,Galvanic Spa.Facial Free Massage tgn&kaki mlai dr 65rb.Jl Kertanegara Btn Palm Indah I,Blkang Apotek Panjitilar. FB&IG:Youfo Mataram. WA: 087765893848 AYSHA SALON AND BODY TREATMENT, mlyani: prwatan rmbt&kulit, opening trial facial treatment by eternal beauty,mngatasi: wjah kriput,mnghlngkn bkas jrwat mncrahkan wjah,mnghlngkn flek, alamat : jl. dr. soetomo ,kr. baru, mtr, hp : 087800106674/ 082147428836

dari lawan tak bisa diselamatkan oleh pemain NTB. Namun demikian secara teknik kata Made anak-anak NTB tidak kalah jauh dari lawannya. Terutama teknik smash, bloking sudah berjalan dengan baik, hanya saja pemain NTB selalu kebingungan saat menerima bola hasil muntahan bloking kawan. Hal itu diakibatkan kesalahan komunikasi masing-masing atlet sehingga bola di depan mata dibiarkan jatuh di dalam lapangan.

Akibatnya, di pertandingan berlangsung empat set itu, tim NTB kalah 1-3. Di set pertama tim NTB yang di kapten oleh M. Abie Pangestu kalah dua set langsung yakni 17-25,1825. Tim NTB mencoba bangkit dan sukses memenangi set ketiga 31-24. Sayangnya di set ke empat tim NTB kalah 15-25, akibatnya NTB kalah 1-3.

Meski kalah di pertandingan hari pertama, namun tim NTB masih punya kesempatan bertanding lagi. Rencananya tim voli Indoor putra NTB akan bertanding dengan tim Jatim di hari kedua Grup A, Jumat (14/9) hari ini. Untuk bisa lolos ke babak penyisihan Grup A, tim NTB harus menang lawan Jatim, bila gagal NTB akan angkat koper lebih awal.

Menurut Dita tim Jatim merupakan tim kuat di Grup A, pasalnya Jatim merupakan juara Popwil 2016, dan tim NTB pernah kalah 0-3 atas Jatim di Popwil 2016. Meski Jatim lawan kuat namun anak-anak NTB tidak akan patah semangat, mereka siap untuk mengalahkan Jatim di laga selanjutnya. (fan)

LOWONGAN DIBUTUHKAN SEGERA PEMBANTU RUMAH TANGGA (PRT) DIUTAMAKAN YANG BELUM MENIKAH , MAU TINGGAL DI DALAM, GAJI+THR. HUBUNGI BPK ADI (081917109080) DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 Perusahaan Farmacy membutuhkn: Salesman TO/Kanvas dgn syrt:Pria max 30th,pendidikan min.SMA, pnglman min.1thn, mnguasai area lombok(TO), P.Sumbawa (Kanvas),mmliki sim C(TO), Krm lmran: PT.Lenko Surya Perkasa,Jl.Ry Sandik No.19, 081915726592 PATRA SALON membutuhkan kryawan, yg blum berpngalman siap d training, diutamakan yang belum menikah, hub : 087864337006, jl. swakarya No.21 A kekalik-sekarbela.

DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2 DICARI SEGERA SOPIR PRIA/WNT, BAWA SIM & KTP LOMBOK TAKSI JL. KOPERASI NO.102 MATARAM HUB. 087865493799.

LOWONGAN AMYRALD SALON membutuhkan karyawan yang professional/berpengalaman, disiplin, bertanggung jawab, pekerja keras & mau ditarget. gaji 1-2jt/bln.Hp 085239056182/jl. swasembada 11 c, kekalik jaya.

DIBUTUHKAN SEGERA TERAPIS SALON, SUDAH BERPENGALAMAN DIBIDANG SALON KECANTIKAN DAN TREATMENT, BELUM MENIKAH, UNTUK DITEMPATKAN DI INA PARISKA SALON CAB. MATARAM, LAMARAN DIKIRIM KE INA PARISKA SALON, JL. MAJAPAHIT NO. 31 B-C MATARAM AMYRALD SALON & SPA,mlyani prwtan khusus wjah,rmbt &bdan.Promo smoothing 100300rb,Facial whitening+ozone+totok aura (2jam)125rb, mngtasi kulit brjrwat,flek &mncrhkan kulit,make-up wisuda 150rb,lulur+massage+sauna 85rb, jl.swasembada 11c, kekalik jaya, hub.085239056182 (lidya)

Jumat, 15 September 2017

SUARA NTB

Halaman 12

RUKO - VILA - KOST

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk.

Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Jumat, 15 September 2017

Halaman 13

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

MENU : NASI KELOR, NASI LEBUI, BEBALUNG, SOTO, PELECING, RUJAK, ES KELAPA MUDA TEMAT & MENERIMA PESANAN NASI KOTAK, SNACK KANTOR. HUBUNGI IBU IDA AHMADI HP 081907415439

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat

Rp. 995 Jt

OPINI

SUARA NTB Jumat, 15 September 2017

Halaman 14

Guru: Ketika Menulis Tidak Penting Batasi Penjualan Bahan Kimia Berbahaya KASUS tambang liar di Sekotong sudah lama tidak diatensi pemerintah maupun aparat keamanan. Meski hingga sekarang ini, kasus tambang liar sudah mulai berkurang, tidak menutup kemungkinan masih ada oknum warga yang masih melakukan penggalian di sejumlah lokasi di Sekotong atau tempat lain di NTB. Adanya peralihan kewenangan pengelolaan pertambangan dari pemerintah kabupaten ke pemerintah provinsi, nyaris tidak ada berita atau tindakan dari pemerintah daerah turun ke lapangan melihat kondisi bekas tambang liar di daerah. Termasuk melakukan tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat pada pertambangan liar ini.

Namun, belakangan ini, sejumlah sumur warga di Sekotong Lombok Barat diduga tercemar merkuri atau air raksa. Salah satu bahan kimia yang dipergunakan dalam operasional tambang liar ini dikhawatirkan bisa membahayakan kesehatan warga yang mengonsumsi air yang sudah tercemar air raksa. Bahkan, sejumlah warga yang memberikan minum pada ternaknya menggunakan air yang diduga tercemar air raksa ini ada yang mati. Inilah yang harus diantisipasi.

Jika masih ditemukan ada air sumur warga yang diduga menggandung zat kimia, tidak menutup kemungkinan kegiatan tambang ilegal masih berlangsung. Begitu juga penggunaan zat-zat kimia berbahaya dalam kegiatan ini ditengarai bebas dipergunakan atau didapatkan, sehingga kegiatan tambang ilegal masih tetap dilakukan.

Terhadap kasus ini, pemerintah tidak bisa tutup mata. Pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten harus bergerak cepat menangani kasus ini. Jika Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan lebih dahulu mendapat laporan mengenai adanya sumur warga yang tercemar zat kimia, mereka harus bergerak cepat. Jangan sampai, sudah ada korban jiwa jatuh, barulah pemerintah daerah bertindak cepat. Dalam hal ini, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan segera berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat terkait masalah sumur warga yang menerima dampak secara langsung. Provinsi tidak hanya menunggu kabupaten bergerak, baru melakukan antisipasi.

Dari sisi aturan, apa yang disampaikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan NTB Ir. Madani Mukarom, M.Si., tidak ada masalah. Namun, hal ini berkaitan langsung dengan masalah nasib warga yang lebih besar, maka SKPD harus berinisiatif sendiri berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten. Dari koordinasi ini setidaknya mampu meminimalisir peredaran dan dampak bahan kimia di lapangan. SKPD harus turun bersama aparat keamanan melihat seperti apa kondisi di lapangan dan melakukan tindakan tegas agar kejadian sama tidak selalu berulang.

Sementara di Lobar, Dinas Lingkungan Hidup masih belum optimal melakukan penelitian di lapangan. Dampak dari dugaan pencemaran sumur warga oleh zat kimia berbahaya hanya dilakukan pada beberapa sampel dan dilakukan secara mendalam. Itu artinya, kemungkinan adanya pencemaran sumur warga yang terkena air raksa masih sangat besar.

Untuk itu, semua pihak di daerah ini harus intens melakukan penelitian di lapangan. Jangan sudah mendapatkan informasi tidak ditindaklanjuti dengan serius. Selain itu, dalam menyikapi kasus ini, instansi yang berwenang tidak hanya turun saat ada dana saja. Ada atau tidak ada dana, mereka harus menyikapi persoalan yang terjadi di masyarakat. Jangan sampai ada korban baru bertindak. Dalam hal ini, kasus dugaan pencemaran sumur warga oleh zat kimia di Sekotong harus segera disikapi. Termasuk membatasi penjualan zat kimia berbahaya. (*)

URU adalah profesi mulia yang tidak pernah istirahat didatangi cobaan.

Dinamika zaman seolah curangi profesi ini sebagai “kambing hitam” atas sebukit permasalahan pendidikan. Kata “kewajiban” seolah digeser menjadi “alasan” untuk memikul beban yang berdatangan. Beban kurikulum yang tidak pernah sampai pada kemantapan, permasalahan siswa yang berserakan di tengah media, hingga permasalahan “toilet” di lingkungan pendidikan sepertinya “dipaksa” diarahkan kepada guru sebagai awal permasalahan. Padahal, jika kita bijak dan jujur, harus diakui bahwa politisasi pendidikan cukup besar mengambil peran.

Otonomi daerah yang “memudahkan” politisi pendidikan bergerak dalam senyap, telah mengambil tempat sebagai “jalan aman” bagi sebagian orang dalam meraih kebutuhan tertinggi, yaitu Aktualisasi Diri.

Dampaknya, sebagian besar orang menggeneralisasi “profesionalisme” di bidang pendidikan sebagai sinonim prasa “dekat kekuasaan”.

Dalam prosesnya, aktualisasi diri yang hakiki diraih dengan lobi-lobi dan upaya menipu diri. Puncaknya, sebagian besar guru yang “mengabdikan diri” terlanjur tidak percaya pada sistem yang ada. Ironisnya, yaitu ketika proses menuju aktualisasi diri dipandang “sudah” tidak penting dan pandangan tersebut hampir menjadi budaya.

Karya Tulis (Tidak) Penting Melihat aktualisasi diri sebagai penanda proses Long Life Education (pendidikan sepanjang masa), maka selain mendidik dan mengajar, guru pun dituntut menjadi pembelajar. Salah satunya belajar meningkatkan kemampuan menulis sebagai pengenal diri terhadap dunia. Melihat hal ini dalam pada ruang bernama NTB, kita akan dihadapkan pada kesedihan dan keprihatinan. Tidak main-main, sebanyak 3.878 “penyelamat generasi” (baca: guru) di salah satu daerah di NTB dikabarkan gagal naik pangkat karena diduga kurang mampu membuat karya tulis. Itu adalah adalah data yang diketahui, bahkan jika kita terus mengejar, jumlah yang sesungguhnya kemungkinan lebih besar.

Sebagian besar orang kemudian, menilai bahwa permasalahan tersebut adalah “murni” disebabkan oleh

Oleh : Samsun Hidayat, M.Pd (Dosen IKIP Mataram dan Direktur ProGRASS Institute) ketidakmampuan guru dalam menulis. Tapi penulis melihat hal lain yang “perlu” dijadikan alasan, yaitu motif guru dalam membuat karya tulis ilmiah pada konteks “kekinian” bukan untuk aktualisasi diri melainkan untuk “sekedar” kenaikan pangkat. Sederhananya, sistem kita telah mengajarkan guru untuk berorientasi kepada selain nilai. Sistem belum mampu memberikan alasan (yang bisa diyakini guru) bahwa membuat karya tulis ilmiah adalah penting di luar pemanfaatannya untuk kepangkatan.

Sehingga menulis hanya dilakukan seperlunya dan untuk tujuan sempit. Akibatnya, karya tulis ilmiah tidak mampu menjadi budaya dan dipandang tidak penting bagi mereka yang tidak akan naik pangkat.

Jika kita bijak, kita perlu evaluasi sistem pendidikan di tataran kebijakan terhadap guru atas segala kelemahan dan kegagalan yang dialamatkan kepada guru, sebagaimana kita menuntut evaluasi guru atas segala kegagalan dan permasalahan siswa.

Pelatihan Karya Tulis Bagi Guru?

Di salah satu media di NTB, penulis membaca sebuah tawaran klasik guna menghadapi ketidakmampuan guru membuat karya tulis ilmiah sebagai jembatan kenaikan pangkat. Pelatihan membuat karya tulis ilmiah bagi guru. Solusi ini bukanlah sesuatu yang baru.

Bahkan tidak sedikit hal serupa pernah dan sering dilakukan oleh pemerintah. Dimulai dari kementrian melalui lembaga penjamin mutu, pemerintah provinsi melalui pelatihan-pelatihan, kabupaten/kota melalui tutorial-tutorial, hingga keterlibatan beberapa perguruan tinggi di NTB pun telah serig dilakukan. Tetapi kenyataannya kemampuan membuat karya tulis ilmiah guru pun belum menjadi hal membanggakan. Menurut penulis, selama masyarakat kita khususnya guru masih memandang karya tulis sebagai prasyarat semata dibanding kebutuhan utama, maka pelatihan menulis pun ditakutkan akan menemui kesia-siaan. Selama karya tulis masih dipandang sebagai “barang” tersier dari pada

primer, maka jangan berharap karya tulis ilmiah menjadi budaya.

Membangun budaya menulis guru adalah jawaban yang perlu dipertimbangkan dan dipikirkan sebagai solusi jangka panjang. Kenapa budaya? Semua kita akan sepakat bahwa menulis bukanlah soal bisa atau tidak, melainkan tentang kebiasaan atau tidak. Menulis berbicara tentang seberapa sering seseorang khususnya guru menulis dan membaca. Terutama dalam membuat karya tulis ilmiah yang dimuat dalam jurnal-jurnal. Maka kebiasaan dan kemauan membaca jurnal-jurnal penelitian khususnya pendidikan akan menjadi keharusan dalam memperbarui ilmu dan referensi guru. Sehingga, guru pun akan sangat perlu mendapatkan informasi mudah tentang jurnal-jurnal. Tidak berhenti di sini, sangat tidak mungkin guru akan membangun kebiasaan menulis dan mengirimkan tulisannya di jurnal ilmiah, karena membutuhkan biaya publikasi. Hal inilah yang mungkin belum mampu dirangkul oleh pelatihan-pelatihan lalu dalam membuat karya tulis ilmiah guru. Sehingga butuh upaya comprehensive yang terstruktur hingga membentuk sebuah budaya. Sebagaimana ungkapan Patrick Whitesell bahwa ‘Sehebat apapun strategi yang dimiliki menghadapi permasalahan kehidupan, jika tidak memiliki budaya, tetap akan berbuah kegagalan.

Jurnal Pendidikan Gratis untuk Guru NTB Dari pemaparan permasalahan yang telah ada, penulis tidak menyimpulkan bahwa pelatihan membuat karya tulis ilmiah terhadap guru bukan sebuah solusi. Tetapi penulis memandang perlu ada upaya terstruktur yang dapat merangkul permasalahan mendasar ketidakmampuan membuat karya tulis ilmiah.

Belajar dari pengalaman sebagai salah satu pengelola jurnal ilmiah di Pusat Kajian Pendidikan dan Matematika (PKPSM) IKIP Mataram, salah satu faktor ketidakmampuan guru dalam membuat karya tulis adalah kurangnya kebiasaan.

Membangun kebiasaan menulis guru sebagaimana yang pernah dilakukan oleh beberapa jurnal IKIP Mataram

yaitu dengan jurnal gratis untuk guru.

Upaya ini terlihat cukup ampuh untuk meningkatkan kemauan guru dalam menulis. Terbukti lebih banyak guru yang mengirimkan tulisantulisan hasil penelitian ke jurnal gratis dibandingkan yang berbayar. Dengan adanya jurnal yang mudah diakses online tanpa merogoh kocek guru, persentase guru yang menulis terlihat lebih banyak. Selain itu, sosialisasi informasi perlu ditingkatkan terhadap guru-guru di pelosok NTB. Kemudahan akses jurnal, penulis pandang sebagai kemudahan akses pemasaran jika karya tulis sebagai produksi karya. Dimana masyarakat cendrung akan termotivasi berkarya untuk aktualisasi diri selain profit ketika menemukan informasi dan alasan pentingnya aktualisasi diri.

Maka, memandang hal tersebut, pemerintah perlu membuat jurnal-jurnal gratis dengan kemudahan akses bagi masyarakat pendidikan NTB. Bahkan pemerintah perlu memberikan apresiasi kepada guru-guru yang membangun budaya menulis, bukan dalam hal materi melainkan sesuatu yang bisa memotivasi orang lain sebagai bentuk kampanye menulis. (*)

Pemprov tak intervensi kasus merger BPR NTB Serahkan saja pada proses hukum

*** Penduduk Mataram kesulitan lahan pekuburan Persoalan urgen yang segera butuh solusi

***

Kerjasama Dinas DP2KBP3A Lobar dengan Harian Suara NTB

HAN Momentum Dorong Gamak, Pemkab Lobar Nyatakan Siap Jadi Kabupaten Layak Anak Giri Menang (Suara NTB) Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) Kabupaten Lombok Barat (Lobar) digelar meriah di Taman Kota Giri Menang, Kamis (14/9).

HAN kali ini mengangkat

tema “Saya Anak Lombok Barat, Saya Bahagia”. Momentum HAN ini sebagai pendorong untuk pemenuhan hak-hak anak, sekaligus mempercepat program Gamak (Gerakan Anti Merariq Kodek) untuk menekan angka pernikahan dini di Lobar.

“Tujuannya untuk mempererat silaturahmi anak-anak Lombok Barat,” ujar Bagus Ariyadi selaku Ketua Panitia.

Didukung Dinas Pengendalian

Penduduk Keluarga Berencana, PemberdayaanPerempuandanPerlindunganAnak(DP2KBP3A)LombokBarat,PKBINTB,YayasanSantai, Pancakarsa, Kelompok PerlindunganAnakDesadanAliansiYESI DO ini diikuti 150 siswa SD, SMP dan SMA serta 50 peserta dari SKPD dan lembaga swadaya masyarakatyangbergerakdibidang perlindungananak.

Kabid Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Pengger-

(Suara NTB/her)

Seorang anak membacakan puisi pada peringatan HAN di Lobar, Kamis (14/9).

(Suara NTB/her)

Suasana peringatan HAN di Lobar, Kamis (14/9).

akan (P4) pada Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KNP3A) Lobar, Erni Suryana, MM., menyatakan , peringatan HAN kali ini ditekankan anak-anak harus mendapatkan perhatian. Saat ini kasus kekerasan banyak menimpa anak, penelantaran anak, perdagangan hingga pelecehan seksual terhadap anak. Hak-hak anak juga banyak dirampas, tanpa disadari.

Mereka punya hak mendapatkan pendidikan yang layak, kasih saya orang tua. Anak-anak juga didorong untuk kembali ke permainan tradisional, mengimbangi gadget sebab gadget ini lebih banyak negatif bagi anak. “Intinya HAN ini pemenuhan hak-hak anak,” jelasnya. Seperti halnya, akses informasi yang masuh kurang sehingga mereka lebih banyak mencari informasi sendiri. Akses pelayanan anak dan remaja juga masih belum banyak yang diketahui.

Untuk menekan kasus-kasus kekerasan terhadap anak dan pernikahandinisertakasuslainnya, pihaknya menggencarkan Gamak

sudah masuk tahapan SE Bupati, ke depan, pihaknya berharap agar ada Perbup dengan pendewasaan usia perkawinan (PUP). Pihaknya sudah konsultasi ke Ketua Komisi IV DPRD Lobar mendukung perbup tersebut tahun depan, sebab di IndonesiabarusatuyangpunyaperbupyakniKulonprogo.

Hal ini sudah dijabarkan dalam SE Bupati tersebut. Upaya yang dilakukan dalam rangka PUP, pihaknya sudah menggalang kemitraan dengan jejaring atau mitra kerja baik dengan toga,toma dan LSM. Termasuk mendorong dan mengawal terbentuknya awi-awik Gamak di desa dan dusun yang belum terbentuk.

Selain itu, pihaknya melakukan pembinaangenerasimudadanremaja melalui PIK Remaja yang sudah dibentuk di sekolah-sekolah, ponpes dankarangtaruna.Pihaknyajugaterusmenggencarkansosialisasitentang PUPdanprogramGamakdibeberapa SMA sederajat di Lobar. Sosialisasi tentang PUP dan Gamak di seluruh kecamatan dan melalui media penayangan wayang kulit di beberapa desa bekerjasama dengan pem-

des.Disampingitubanyaklagiupaya lain, termasuk kerjasama dengan KUA dan PPKBD serta TP PKK kabupaten, kecamatan hingga desa.

Sekretaris DP2KBP3A, H. Ardipati menambahkan, kasus kekerasan terhadap anak, seperti kasus penelantaran, kekerasan fisik, kekerasan dalam rumah tangga hingga kasus pencabulan saat ini semakin meningkat. Hal itu tentu sangat mengkhawatirkan mengingat anak-anak adalah aset terbesar yang kelak akan meneruskan perjuangan. “Tak ada yang bisa melindungi mereka dari tindakan kekerasan yang sedemikian nista, kecuali kita sebagai orang tua,” tegasnya.

Melalui berbagai program seperti Gamak dan Gerakan Ayo Mengaji, Pemkab Lombok Barat berupaya memberikan perlindungan dan merealisasikan mimpi anak-anak Lombok Barat. “Mari bersama-sama kita sukseskan program Pemda untuk memberikan pendidikan dan perhatian yang lebih baik kepada anak-anak,”

ajaknya.

Kegiatan peringatan HAN ini sendiri diisi pula pembacaan puisi dan penandatanganan petisi tentang pernyataan sikap untuk mendukung Lombok Barat sebagai Kabupaten Layak Anak. (her/*)

Erni Suryana (Suara NTB/her)

RADIO

RAGAM

SUARA NTB Jumat, 15 September 2017

Halaman 15

Festival Budaya Sasak Kopi Ya Susu Meriahkan Puyung

Penyerahan hadiah kepada para pemenang lomba masak dengan bahan serba ikan, kemarin.

Gemar Makan Ikan Dikampanyekan dengan Lomba Mataram (Suara NTB) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB melaksanakan kegiatan lomba masak serba ikan, sebagai bentuk kampanye mengajak masyarakat gemar makan ikan. Sekaligus mendukung target konsumsi ikan mencapai 33,38 Kg/ orang/kapita /tahun, tahun 2017 ini.

Kegiatan lomba masak dilaksanakan di halaman Kantor Dinas Kelautan Perikanan Provinsi NTB. Menurut Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, Ir. L. Hamdi, M. Si, penyelenggaran lomba ditujukan untuk meningkatkan keterampilan memasak berbahan baku ikan para peserta. Memperkenalkan keanekaragaman masakan berbahan baku ikan kepada masyarakat luas, menyebarluaskan informasi tentang ikan, olahan masakan berbahan baku ikan, kandungan gizi serta manfaat gizi ikan bagi kesehatan dan kecerdasan, mendukung pemanfaatan sumber daya ikan yang berkedaulatan dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.

Sasarannya, terciptanya keanekaragaman menu masakan berbahan baku ikan, tersosialisasikannya menu masakan berbahan baku ikan kepada masyarakat. Tersosialisasikannya manfaat makan ikan bagi kesehatan dan kecerdasan, mendorong tumbuh dan berkembangnya usaha kuliner berbasis ikan, peningkatan konsumsi ikan yang bermutu dan bukan berasal dari penangkapan ilegal (IUU Fishing).

Peserta lomba lomba masak serba ikan tingkat provinsi ke-15 adalah Tim Penggerak PKK kabupaten yang merupakan juara pertama lomba masak serba ikan tahun 2017 yang diadakan di tingkat kabupaten/kota se-NTB. Kepala dinas menjelaskan, targetnya konsumi ikan masyarakat NTB bias naik 1 Kg. Tahun 2016, konsumsi ikan masyarakat NTB rata-rata 32,39 Kg/orang/kapita/ tahun. Atau secara nasional, konsumsi ikan di provinsi ini di level nasional berada di urutan tengah.

Ikan merupakan salah satu protein hewani yang sangat baik untuk kesehatan. Manfaat ikan ada banyak yang bisa didapatkan jika mengkonsumsi secara rutin. Kandungan nutrisi ikan antara lain, Asam lemak Omega-3, Vitamin : D dan B2 (riboflavin), Kalsium, Fosfor, Mineral (zat besi, seng, yodium, magnesium, dan kalium).

Ketua TP. PKK Provinsi NTB, Ny. Hj. Erica Zainul Majdi melalui yang diwakili Ketua BKOW NTB, Hj. Syamsiah Amin yang hadir dalam kesempatan tersebut menyampaikan konsumsi ikan masyarakat masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan negara lain.

Hal ini berakibat pada kurang baiknya status kesehatan masyarakat, yang ditandai antara lain dengan bayi lahir pendek (stunting), bayi kurus (wasting) dan kasus obesitas atau kelebihan berat badan. Indonesia termasuk didalam 17 negara dari 117 negara yang mempunyai ketiga masalah tersebut. Pravelensi bayi lahir pendek (stunting) 37,2%, bayi kurus (wasting) 12,1% dan kasus obesitas sebesar 11,9%.

(Global Nutrition Report (GNR) 2014).

Salah satu program Kementerian Kelautan dan Perikanan bekerjasama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dan Tim Penggerak PKK untuk meningkatkan konsumsi ikan adalah Gerakan Memasrayakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN). (bul)

Kejaksaan Sita Dokumen dan Perangkat IT BPR Dari Hal. 1 Penyitaan dipimpin Ketua Tim Penyidik Kasus Merger BPR, Usman, SH, bersama Kasi Penyidik pada Pidsus Kejati NTB, Zulkifli Said, SH.,MH, melibatkan jaksa koordinator dan sejumlah penyidik Pidsus.

Tim tiba sekitar pukul 09.00 Wita, sempat berkoordinasi dengan Kepala BPR Praya, Ahmad Afif, SE. Mereka masuk ke ruang Tata Usaha yang dijadikan tempat penyimpanan sejumlah dokumen dan barang bukti untuk penyidikan.

Tim kemudian masuk ke ruang server IT yang tersimpan di sudut ruangan ukuran sekitar 2 x 2 meter. Di dalam ruangan itu, terdapat susunan perangkat server milik tim konsolidasi merger BPR, bersebelahan dengan server milik PD. BPR Praya. Namun alat itu tak berfungsi alias mangkrak.

Kasi Penyidik Zulkifli meminta dua staf BPR menuntunnya melihat perangkat software dan hardware penyimpan data elekronik itu. Sementara tim lainnya sibuk membongkar lembar dan meja yang berisi dokumen berhubungan dengan merger BPR tahun 2016 itu. ‘’Semua yang berkaitan dengan tim konsolidasi merger BPR kita sita pak ya? Nanti kami buatkan berita acaranya,’’ kata Zulkifli dan disambut anggukan pegawai BPR. Direktur BPR Ahmad Afif dibantu stafnya juga tampak sibuk mencari dokumen yang diminta oleh tim penyidik.

Tim penyidik hanya berkutat di ruangan TU itu saja. Informasinya ruangan tersebut selain berfungsi sebagai tempat arsip, juga dimanfaatkan tim konsolidasi untuk menyimpan dokumen dan piranti pendukung merger PT. BPR. Pukul 12.30 Wita, satu per satu dokumen yang dicari disita dan dibuatkan berita acara. Sebelum kembali , mereka meminta Direktur BPR memeriksa dan mencocokkan dokumen yang disita dengan data dalam berita acara.

Akhirya berita acara penyitaan ditanda tangani direktur dengan tim penyidik.

Sementara barang bukti yang disita berdasarkan reg-

ister penyitaan, buku rencana kerja tahunan BPR NTB Lombok Tengah. Almari rak server yang berisi processor intel (R) Xeon (R) CPU, perangkat lunak dengan kapasitas 1.90GHz, 1.90 GHz dan empat buah server OS Linux, installed memory (RAM) 16,0 GB (15,5 GB usable), system type 64-bit. Operation System x64 bassed processor , perangkat computer name, domain and workgroup setting. Komputer name WIN -8J1 MPK10F6G terdiri dari komputer name WIN 8J1 MPK10F6G, computer description, workgroup.

Windows activation terdiri dari windows is activated read the microsoft software license terms, product ID 00376 – 40000 – 00000 – AA947, satu buah microtik ruterboard, satu buah switchhub Allied Telessis, satu buah PC Router (linux). Terakhir satu buah UPS APC 5000 VA dalam kondisi tak berfungsi.

Usai penyitaan, Ketua Tim Penyidik, Usman, SH menyebut, penggeledahan dilakukan untuk melengkapi materi penyidikan dalam kasus merger BPR. Penyitaan khusus dilakukan untuk server dan perangkat windows milik tim konsolidasi. ‘’Kita sita satu rak isinya server lengkap,’’ jelas Usman. Perangkat yang disita itu akan jadi bagian dari barang bukti untuk melengkapi penyidikan penggunaan anggaran merger tahub 2016. “Yang jelas ini nanti jadi barang bukti. Kasus ini kan sudah naik penyidikan,” ujarnya singkat.

Setelah penyitaan itu, Juru Bicara Kejati NTB Dedi Irawan, SH mengulas, kasus ini masih penyidikan umum sehingga butuh barang bukti untuk disita sehingga penyidikan lebih spesifik untuk menentukan tersangka. Siapa yang paling bertanggung jawab sebagai tersangka akan ditentukan setelah gelar perkara. “Sekarang tim masih mempelajari dulu hasil penyitaan dokumen itu,” jelasnya. (ars)

Praya (Suara NTB)Titik kesembilan Festival Budaya Sasak Kopi Ya Susu kembali digelar.

Bertempat di Lapangan Bhakti Puyung, Lombok Tengah, Sabtu (9/9), sekitar empat ribuan warga memadati lapangan kebanggaan masyarakat Puyung.

Festival Budaya Sasak Kopi Ya Susu kembali menghadirkan deretan artis dangdut Sasak ternama dan musik Sasak lainnya, seperti Lawak Sasak Penginang Robek Pimpinan H Lalu Nasib, Jhon Kursi Roda, dan Erni Ayuningsih.

Di setiap penyelenggaraannya, Festival Budaya Sasak selalu mempunyai misi, yakni melibatkan peran serta masyarakat untuk turut meramaikan acara. Festival Budaya Sasak Ya Susu, di setiap tempat penyelenggaraannya, juga memberikan bantuan sosial (CSR), kali ini bantuan dari Kopi YA Susu berupa rehabilitasi perpusta-

kaan desa dan pemberian 1 paket sajadah untuk desa.

Acara Festival Budaya Sasak Kopi Ya Susu yang berlangsung dari sore hingga malam hari tersebut berlangsung tertib tanpa kendala. Ada lomba panjat pinang, lomba balap karung dan sampai berakhir dengan hiburan.

Area Supervisor Kopi Ya Susu, Dedy Sitorus mengucapkan rasa terima kasih kepada seluruh masyarakat Puyung atas partisipasi warga. “Warga di sini luar biasa, warganya kompak, dan mau terlibat langsung. Semoga kita tetap bisa membina hubungan baik ini,’’ harapnya.

Di puncak acara, Festival Budaya Sasak Kopi Ya Susu mengundi satu unit motor, yang kali ini pemenangnya atas nama Lalu Firman. Selain motor, Festival Budaya Sasak juga mengundi beberapa hadiah lain yakni satu unit kulkas, dua unit televisi LED 32 inch dan dua unit magiccom. (ars/*)

(Suara NTB/ist)

MERIAH - Hadrah dari Yayasan Ponpes Barokatus shaulatiyah NW Puyung.

(Suara NTB/penrem)

Gubernur TGB Raih Penghargaan Transparansi & Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dari Hal. 1

LOMBA - Peserta lomba renang militer gabungan TNI AD, AL dan AU di Mayura dalam rangka rangkaian HUT TNI.

HUT Ke - 72 TNI

Ketika Juara Lomba Renang Militer Didominasi Prajurit AD Mataram (Suara NTB) Suasana di kolam renang Mayura Cakranegara Kamis (14/9) begitu meriah. Sebab sedang dilaksanakan kegiatan lomba renang militer dalam rangka memperingati HUT ke72 TNI. Meriah karena kegiatan diikuti oleh tiga angkatan, yaitu Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL) dan Angkatan Udara (AU). Yang luar biasa, juara lomba itu didominasi pasukan AD. Selain rangkaian kegiatan menyambut hari jadi TNI ke 72, juga bertujuan untuk mengasah kemampuan para prajurit. Juga bertujuan untuk mempererat persatuan antaranggota TNI yang ada di

wilayah NTB. Dalam lomba itu, ketika para perenang terjun ke kolam, para suporter mereka memberikan semangat dengan meneriakan yel yel masing masing satuan.

Sebanyak 56 peserta dari 10 satuan mengikuti kegiatan perlombaan renang militer tersebut, mulai pukul 08.00 Wita. Sebelum pertandingan, diawali dengan pemanasan.

Setelah pelaksanaan kegiatan pemanasan, Letkol Adm Buhanudin Kadispers Lanud Rembiga melepas peserta pertama lomba renang militer.

Adapun perolehan hasil dari perlombaan, juara I tercepat diraih oleh Pratu Johansyah anggota Yonif 742/SWY dengan

catatan waktu 00"57"02, Juara II diraih oleh Pratu Dinasri anggota Yonif 742/SWY dengan catatan waktu 00"57"33 dan Juara III tercepat diraih oleh Serda Mite Kodim 1606/Lobar dengan catatan waktu 00"57"80.

“Perlombaan renang militer yang dilaksanakan ini, diharapkan dapat menjadi sarana latihan dalam rangka meningkatkan keterampilan renang para prajurit. Sehingga melalui kegiatan ini para prajurit dapat mengetahui kemampuan renangnya, karena renang merupakan salah satu keahlian yang harus dimiliki oleh setiap prajurit,” kata Koordinator Lomba Lettu Chb. Wahyu Amri. (ars/*)

September Food Promo di Golden Palace Hotel Lombok yang Menggoyang Lidah SELALU mendapatkan apresiasi dari para tamu terhadap makanan yang enak dan sangat variatif membuat Executive Chef Golden Palace Hotel Lombok, Muchlis Affandi kembali menciptakan menu spesial untuk promo makanan terbaru di Bulan September.

Nasi Bebek Kampoeng dan Mi Seng Balacan menjadi menu andalan Bulan September yang merupakan hasil kreasi dan inovasi dari tim F&B Product di hotel berbintang empat ini.

Sesuai dengan namanya Nasi Bebek Kampoeng merupakan racikan spesial bebek empuk, gurih yang dimasak dengan bumbu rahasia menghasilkan rasa yang kental dengan rempah – rempah khas Pulau Lombok. Menu kedua yang diberi nama Mie Seng Balacan menjadi menu favorit karena mie yang disajikan terbilang unik yaitu mie goreng ditambahkan irisan daging ayam yang dimasak dengan bumbu balacan. ‘’Tingginya permintaan para tamu untuk menu tradisional menjadi salah satu alasan saya untuk kembali menciptakan kedua menu ini untuk promo kami di Bulan September, yang menjadikan hidangan ini lebih spesial lagi ialah karena para penikmatnya dapat request sendiri untuk tingkat kepedasan dari makanan yang disajikan” tutur Chef Muchlis yang selalu optimis menu promo bulan September ini akan membuat para penikmatnya untuk mencoba berkali – kali.

Hotel yang terletak di tengah Kota Mataram dengan bangunan full AC dimulai dari lobby tersebut, saat ini terkenal dan selalu menjadi tujuan beberapa pejabat penting di Indonesia saat sedang berkunjung ke pulau Lombok yang ingin beristirahat sembari menikmati makanan khas Lombok. Golden Palace Hotel Lombok

Peran Pengendara dan Eksekutor Dari Hal. 1

memiliki fasilitas yang sangat lengkap seperti Skylounge Lt.11 dan Roof Top Garden Lt. 12 dengan pemandangan Kota Mataram serta pantai, pegunungan hingga sunset yang sangat indah di sore hari juga memiliki areal parkir cukup luas. Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Golden Palace Hotel Lombok di 0370 - 6170000 (hunting), atau datang langsung ke Jl. Sriwijaya No. 38 Mataram dan dapat pula mengunjungi website di www.goldenpalacelombok.com (r)

Masyarakat Beli Air hingga Rp 300 Ribu Per Tangki Dari Hal. 1 Ia mengaku PMI sudah tiga bulan mendistribusikan air bersih ke daerah-daerah yang dilanda krisis air bersih.

Dijelaskan, tingkat keparahan kekeringan ini dapat dilihat dari mengeringnya sumber mata air milik warga. Di mana, banyak sumur-sumur warga di daerah tersebut yang sudah mengering. ‘’Sumur warga sudah mengering. Makanya tambah meluas keker-

ingan di NTB ini,’’ katanya.

Hilman mengaku banyak permintaan air bersih dari beberapa kabupaten di NTB. Bukan saja dari kabupaten yang berada di Pulau Lombok seperti Lotim, Loteng dan Lobar.

Tetapi juga permintaan dari Bima. Dengan keterbatasan armada mobil tangki yang dimiliki hanya 2 unit, maka pihaknya berkoordinasi dengan BPBD. Selain mendistribusikan air bersih, Hilman mengata-

kan PMI juga membangun bak-bak penampungan air pada daerah-daerah kekeringan di Jerowaru. Selain itu, diberikan juga bantuan pompa air seperti di Labuhan Tereng Lembar, Lombok Barat. ‘’Selama ini kita kekurangan armada mobil tangki.

Mudah-mudahan bisa direspons PMI Pusat, sekarang baru dua unit. Idealnya setiap kabupaten ada satu sampai dua unit,” tandasnya. (nas)

NTB Butuh Perda Percepatan Cakupan Air Bersih Dari Hal. 1 Untuk daerah itu hanya memungkinkan dilakukan pengiriman air dari wilayah utara Pulau Lombok dengan sistem perpipaan. Namun, tantangan paling krusial yang dihadapi saat ini

Dalam arahannya, Presiden Joko Widodo menegaskan, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan di daerah telah menunjukkan progres yang sangat baik.

Tapi WTP bukan tujuan. ‘’Tujuan akhirnya adalah bagaimana sebuah program memberikan hasil dan program itu bisa tepat sasaran,’’ katanya.

Presiden juga mengingatkan soal perbaikan sistem pengelolaan keuangan negara.

Baginya, semua yang dilakukan oleh para jajarannya harus mengarah pada perbaikan sistem yang ada.

“Semuanya berkembang dengan cepat dengan cara-cara yang tak terduga. Inovasinya cepat sekali. Oleh sebab itu, kita juga harus berani berubah. Akuntansi kita mestinya harus kita arahkan. Orientasi tidak kepada prosedur, harus diubah kepada orientasi hasil. Hasil pun juga harus berkualitas,” ujarnya di hadapan sejumlah gubernur, bupati, walikota, Sekjen, Aparat Pengawasan Pemerintah, dan pimpinan instansi.

Perubahan ini harus sesegera mungkin dilakukan. Sebab, perlu diakui, masih adanya inefisiensi dalam pengelolaan keuangan negara, baik itu APBN maupun APBD. ‘’Saya sudah cek satu per satu, banyak sekali inefisiensi itu. Setiap kegiatan yang ada coba dilihat satu-satu, tidak jelas hasil yang akan dicapai,’’ ucapnya.

Ia menjelaskan, dari program-program yang dibuat, masih banyak ditemukan yang sasaran kegiatannya tidak berorientasi pada hasil. Banyak

pula program-program di pusat maupun daerah yang tidak terkait dengan sasaran pembangunan nasional. ‘’Inilah saya kira banyak inefisiensi di APBN dan APBD kita yang perlu kita perbaiki besar-besaran. Sekali lagi, akuntansi kita harusnya berorientasi kepada hasil bukan prosedur.’’ Ia menegaskan kembali pentingnya penyederhanaan laporan keuangan. Dan soal penyederhanaan laporan tersebut sebelumnya pernah diminta oleh kepala negara beberapa waktu yang kalu. ‘’Laporan pertanggungjawaban yang bertumpuk-tumpuk pada akhirnya akan membuat aparatur menjadi lebih terfokus pada pengerjaan laporan dibanding dengan eksekusi program,’’ ungkapnya.

“Ini kita bekerja membuat laporan atau bekerja menghasilkan sesuatu? Saya sampaikan untuk buat yang sederhana. Urusan SPJ sederhana, jangan sampai bertumpuktumpuk. Buat saja 2 atau 3, itu sudah maksimal untuk saya,’’ kata Presiden.

Meski demikian, penyederhanaan laporan sebagaimana yang diminta Presiden bukan berarti tidak memperhatikan aspek akuntabilitasnya. Yang paling penting ialah bagaimana laporan tersebut mudah untuk diperiksa, dikontrol, diikuti, dan memiliki hasil yang jelas. ‘’Penyederhanaan SPJ menjadi kunci yang harus kita lakukan sehingga tenaga pikiran kita betul-betul bisa kita gunakan untuk mengikuti proses kegiatan dan program yang ada. Memeriksa kualitasnya, dan tidak tertumpu atau terjebak kepada banyaknya laporan yang harus kita buat,’’ katanya. (*)

kaitannya dengan rekayasa sosial. Artinya, perlu memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa air yang ada di Pulau Lombok ini untuk semua. Bukan milik desa-desa tertentu.

Terkait dengan debit air bendungan-bendungan besar

di NTB, Ardhi mengatakan memang sudah terjadi penyusutan atau debitnya menurun. Namun, seberapa besar penyusutan air bendungan ini ia tak menyebutkan angka pastinya. ‘’Tapi yang jelas pasti menurun debitnya,’’ katanya. (nas)

Dua pelaku menarget Bripka Zainal, dan satu pasang lainnya menyasar Bripka Gafur.

Perannya, masing-masing ada yang sebagai pengendara dan eksekutor yang menembak dengan senjata rakitan.

“Insya Allah sudah teridentifikasi,” kata dia soal identitas para pelaku tersebut.

“Tapi itu wewenang Densus, kita membackup saja,” jawabnya saat ditanya mengenai upaya pengejaran ara pelaku.

Satu orang lagi berinisial SF (28) diamankan dari Kelurahan Penatoi, Mpunda, Kota Bima. Sejumlah orang yang diamankan sebelumnya menyebut SF memiliki keterlibatan kasus penembakan itu.

SF, yang kini diamankan, disebut sebagai kawan dekat MN alias AL –yang diduga ekseku-

tor penembakan. “Mereka sering mengikuti latihan serta kajian paham radikal,” ujarnya.

Sementara lima orang yang diamankan pada Senin (11/9), IF, ZU, WD, IM, dan IJ sudah dipulangkan lantaran hanya diambil keterangannya sebagai saksi.

“Yang lima itu sudah dikeluarkan. Belum terbukti (terkait penembakan). Sudah dipulangkan. Satu orang masih ditangani Polres,” beber Kristiaji. Satu orang dimaksud adalah SF. Ditanya lebih lanjut untuk menegaskan status lima orang tersebut, ia mengatakan tidak ada satu pun dari saksi itu yang merupakan pelaku.

“Mereka yang lima ini hanya sebagai saksi, diamankan sebagai saksi, dan pemeriksaannya sudah selesai,” tandas Kristiaji. (why)

Dipangkas Rp 2,3 Miliar Dari Hal. 1 kata Karo Humas dan Protokol Setda NTB, H. Irnadi Kusuma, S.STP, ME ketika dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (14/9) siang kemarin.

Penyisiran belanja ATK dan perjalanan dinas SKPD ini dilakukan TAPD menindaklanjuti hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemedagri) terhadap APBD Perubahan 2017. Di mana, Kemendagri meminta supaya Pemprov melakukan efisiensi belanja ATK dan perjalanan dinas. Selanjutnya, hasil efisiensi tersebut digunakan untuk menambah belanja modal. APBD Perubahan 2017 senilai Rp 5,4 triliun lebih.

APBD Perubahan 2017 berjumlah Rp 5,4 triliun lebih.

Anggaran sebesar ini dipergunakan untuk menambah alokasi belanja untuk mempercepat pencapaian 31 indikator RPJMD. Kepala Biro Humas dan Protokol Setda NTB ini mengungkapkan, khusus untuk SKPD yang dipimpinnya, kena pemangkasan belanja ATK dan perjalanan dinas lebih dari Rp 150 juta. Dikatakan, hampir semua SKPD kena pemangkasan

anggaran sekitar Rp 150 juta.

Apakah pemangkasan belanja ATK dan perjalanan dinas ini akan berpengaruh terhadap program yang dijalankan SKPD ? Irnadi menegaskan tak akan mengganggu program/kegiatan SKPD. Ia mengatakan anggaran yang ada akan dimaksimalkan.

“Jadi, tidak mengganggu tapi kita maksimalkan anggaran yang sudah ada yang sudah ditetapkan,” ucapnya.

Dalam beberapa hari ke depan, lanjutnya, Daftar Pelaksanaan Anggaran DPA APBD Perubahan masingmasing SKPD akan segera keluar. Setelah DPA keluar, maka APBD Perubahan 2017 sudah bisa dieksekusi oleh masing-masing SKPD. Ditanya apakah belanja ATK dan perjalanan dinas SKPD terlalu boros sehingga Kemendagri memberikan rekomendasi supaya dilakukan efisiensi ? Irnadi menjelaskan, Kemendagri tentunya memiliki standar-standar terkait dengan hal tersebut. “Jadi, itu hasil konsultasi di sana, maka harus ditindaklanjuti. Kita hargai apa yang menjadi penilaian mereka (Kemendagri),” tandasnya. (nas)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Jumat, 15 September 2017

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

Penyerahan CSR berupa beasiswa dan sarpras pendidikan di SMK 2 Gerung

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Penyerahan bantuan CSR di SD 3 Taman Ayu, Gerung

Penyerahan bantuan beasiswa kepada anak-anak SD 2 Taman Ayu, Gerung

Peduli Pendidikan

PT PLN dan PT IP Bantu Lima Sekolah di Lingkar Pembangkit PLTU Jeranjang

Penyerahan bantuan CSR di SD 1 Taman Ayu yang terletak di Dusun Peseng

Pose bersama pihak PT IP Nur Effendi dan Angga Pradipta bersama pihak PLN Muhar Baladi dengan kepsek dan para murid penerima beasiswa.

Giri Menang (Suara NTB) PT. Indonesia Power Unit Jasa Pembangkit (UJP) PLTU Jeranjang, Desa Taman Ayu Kecamatan Gerung bersama PT PLN (persero) Sektor Pembangkit Lombok menunjukkan kepeduliannya secara nyata ke masyarakat. Bentuk nyata kepedulian perusahan plat merah ini kembali menyalurkan Coorporate Social Responsibility (CSR) untuk membantu memajukan dunia pendidikan di Lombok Barat (Lobar), khususnya di wilayah lingkar PLTU Jeranjang.

PT IP bersama PLN Sektor Pembangkitan Lombok memberikan bantuan sarana dan prasarana pendidikan ke lima sekolah yang ada di lingkar PLTU. Hadir pada penyeraha bantuan ke sekolah tersebut, Muhar Baladi selaku Asisten Manajer Keuangan SDM dan Administrasi PLN sektor pembangkitan lombok bersama jajaran, dari pihak PT IP hadir Supervisor Senior Administrasi PT IP UJP PLTU Jeanjang, Nur Effendi dan Ahli Muda CSR, Humas dan Keamanan, Angga Pradipta serta jajaran.

Muhar Baladi menyatakan penyerahan bantuan berupa sarana prasarana pendidikan dan beasiswa ini merupakan program bantuan bina lingkungan atau CSR kerjasama antara PLN sektor pembangkitan Lombok dengan PT IP UJP PLTU Jeranjang. “Program CSR untuk pendidikan ini menyasar lima sekolah yang ada di lingkungan (lingkar) PLTU Jeranjang, bantuan in ada berupa pemberian beasiswa dan bantuan sarana prasarana belajar mengajar,”terangnya. Program CSR ini merupakan kesekian kalinya disalurkan ke masyarakat lingkar PLTU. Hal ini

bentuk perhatian pihak PLN pembangkitan sektor Lombok dan PT IP selaku BUMN. CSR ini sendiri tidak hanya program pendidikan, namun program sosial, pemberdayaan masyarakat, bantuan sarpras ke nelayan, program penghijauan dan bentuk lainnya.

Lebih jauh dikatakan,terkait penyaluran CSR untuk program pendidikan kali ini terdapat lima sekolah terdiri dari SD, SMP dan SMK. Bentuknya ada pemberian beasiswa ke siswa berpestasi dan bantuan sarpras untuk menunjang belajar mengajar siswa berupa laptop, proyektor, LCD, printer dan Screen. Harapannya dengan adanya CSR ini bisa membantu meningkatkan belajar mengajar dan kualitas pendidikan di semua sekolah yang dibantu tersebut. Disebutkan, siswa dan siswi yang memperoleh beasiswa setiap sekolah enam orang, sehingga total 30 orang dengan anggaran Rp 25 juta.

Selain menyerahkan bantuan CSR, pihak PLN juga menyempatkan membagikan brosur untuk mensosialisasikan masalah bahaya listrik, cara menghitung tarif listrik dan lain-lain. Terkait komitmen PLN menyerap tenaga kerja dari lulusan SMK 2 Gerung, menurutnya rekrutmen dilaksanakan tiap tahun bagi para tenaga SMK jurusan mesin dan listrik, tenaga D3, serta S1.

Sementara itu, Supervisor Senior Administrasi PT IP UJP PLTU Jeanjang, Nur Effendi menyatakan sekolah yang menjadi sasaran pembagian CSR ini yakni lima sekolah yakni SD 2 Taman Ayu, SD 3 Taman Ayu, SD 4 Taman Ayu, SMP Terbuka Taman Ayu dan SMK 2 Gerung.

Penyerahan CSR pertama kali di SD 2 Taman Ayu, ia mengakui pihaknya senang dan berbahagia berbagi

ke sekolah. Hal ini jelasnya bentuk kepedulian selaku BUMN kerjasama dengan PLN pembangkit sektor Lombok. “Kami menyerahkan bantua berupa beasiswa dan sarana prasar penunjang belaja mengajar di sekolah,” imbuhnya. Program ini merupakan CSR beasiswa Pendidikan dan fasilitas penunjang sekolah di desa Taman Ayu tahun 2017.

Kepsek SD 2 Taman Ayu Saliki menyatakan bantuan yang diberikan PT IP dan PT PLN Pemangkitan Sektor Lombok membawa berkah karena peduli ke dunia pendidikan.” Terimakasih kami ucapkan ke PT IP dan PLN pembangkitan sektor Lombok, atas perhatiannya ke sekolah kami,” jelasnya. Ia bersyukur pada kesempatan tersebut pihak PLN bisa saksikan kondisi bangunan sekolah yang perlu mendapatkan bantuan dan sentuhan. Bantuan sarana belajar dan beasiswa ini pun diharap membantu meningkatkan kualitas pendidikan di SD setempat.

Ungkapan terimakasih juga disampaikan Kepsek SMK 2 Gerung, Kameran. Ia menyatakan bantuan dari PLN sektor pembangkitan dan PT IP ini merupakan bentuk peduli nyata ke dunia pendidikan. Bantuan ini jelasnya akan dijadikan pendukung memaju-

Asisten Manajer Keuangan SDM dan Administrasi PLN sektor pembangkitan Lombok, Muhar Baladi.

kan sekolah baik meningkatkan kompetensi dalam hal kaitan dengan kelistrikan. “Yang mana sarana yang dibantu akan kam manfaatkan semaksimal mungkin untuk meningkatkan kompetensi, alat ini kami pakai untuk mengajar,”imbuhnya. Sejauh ini di sekolahnya terdapat 373 orang murid dengan rombel 14. Terdapat tiga jurusan yang dibuka yakni TKJ, TITL (teknik instalasi tenaga listik) dan teknik sepeda motor. Pada tahun ajaran beberapa waktu lalu, siswa baru yang diterima sebanyak 4 kelas atau sebanyak 164 orang. (her/*)