Edisi 15 Juni 2017 | Balipost.com

Page 1

20 HALAMAN

NOMOR 285 TAHUN KE 69

Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id

terbit sejak 16 agustus 1948 perintis: k. nadha HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000

balipost (158rb Like) http://facebook.com/balipost

kamis umanis, 15 juni 2017

Pengemban Pengamal Pancasila

Dana Desa Belum Mampu Turunkan Kemiskinan Jakarta (Bali Post) Komite IV DPD-RI meminta agar dana transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) dapat mereformulasi distribusi dana desa dengan prinsip pemerataan dan berkeadilan. Persoalan tersebut mengemuka dalam rapat Tim Anggaran Komite I, II, dan III dengan agenda Penyampaian dan Pembahasan Kajian Budget Office (B.O) terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal serta Dana Transfer ke Daerah dalam RAPBN 2018. ‘’Harus ada MoU dari tiap kementerian dengan DPD-RI setiap kali kita RDP, supaya pemerintah tidak mengabaikan daerah. Jika RDP sudah baik poinnya untuk membangun daerah, maka bisa didorong untuk direalisasikan berdasarkan MoU yang sudah dibuat,’’ tegas senator asal Nusa Tenggara Timur (NTT) Adrianus Garu, kemarin. Adrianus menyoroti dana transfer daerah dan DAU. Menurutnya, pemerintah terkesan tidak serius dalam menerapkan kebijakannya. Maka itu, ia meminta ada nota kesepahaman antara DPD-RI dengan pemerintah sebagai bentuk pengawasan DPD-RI. Hal. 19 Kalangan Pengusaha

Tiga Kesalahan Pembentukan Pansus Hak Angket KPK

undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah. ‘’Disebutkan di penjelasannya bahwa pemerintah mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri, Jaksa Agung, Kapolri, dan lembaga pemerintah nonkementerian. Basarnas, LIPI, Wantimpres itu lembaga pemerintah nonkementerian. Tetapi, di luar itu, seperti KPK, bukan lembaga pemerintah,’’ kata Mahfud. Terakhir menyangkut masalah prosedur, Mahfud menyatakan prosedur pembuatan Pansus Hak Angket itu diduga kuat melanggar undang-undang. Hal. 19 Tidak Setuju

Bali Post/ant

KETUA KPK - Mahfud MD (kiri) menyampaikan keterangan pers didampingi Ketua KPK Agus Rahardjo (tengah) di Jakarta, Rabu (14/6) kemarin.

Bali Post/ap

GEDUNG APARTEMEN - Asap mengepul dari api besar yang mengamuk di gedung apartemen bertingkat tinggi di London, Rabu (14/6) pagi kemarin.

Apartemen Terbakar, 6 Tewas, 50 Luka-luka

Di Tabanan dan Klungkung

Ada 97 LPD Tidak Aktif Perda LPD mengharuskan LPD menyetor 5 persen dari keuntungan. Dana itu akan digunakan untuk pembinaan. Namun di Badung, ketentuan itu mendapat penolakan. Alasannya, pertanggungjawabannya tidak diatur secara jelas. Demikian pula penggunaannya. Apalagi banyak LPD yang sakit, sehingga peran pembinaan untuk LPD sering dipertanyakan. Contohnya, di Klungkung jumlah LPD sekitar 190. Namun 43 di antaranya tak ada kegiatan alias macet. Demikian pula di Tabanan. Dari 307 LPD, sebanyak 54 macet. Dengan kondisi itu, banyak yang bertanya-tanya peran pembina selama ini?

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 233801, 225764 Faksimile: 227418

Soal subjeknya yang keliru, Mahfud mengatakan secara historis hak angket itu hanya dimaksudkan untuk pemerintah. ‘’Dulu kan pertama kali di Inggris itu untuk pemerintah. Lalu di Indonesia diadopsi pada 1950 ketika sistem parlementer untuk keperluan mosi tidak percaya kepada pemerintah lalu diadopsi UUD. Hak angket itu tetap konteksnya pemerintah, karena tidak mungkin DPR mengawasi yang bukan pemerintah,’’ tuturnya. Selanjutnya terkait objeknya yang keliru, ia menilai bahwa Pasal 79 ayat 3 UU MD3 menyebutkan hak angket itu untuk menyelidiki pelaksanaan

London – Enam orang dinyatakan tewas dalam kebakaran besar di satu apartemen Kota London, Inggris, dan dikhawatirkan korban tewas akan bertambah karena sedikitnya 50 korban terluka, demikian laporan polisi setempat, Rabu (14/6) kemarin. ‘’Kami bisa memastikan enam korban jiwa saat ini dalam kebakaran di Kensington Utara,’’ kata Polisi Metropolitan London, ibu kota Inggris, layaknya dikutip Reuters. Api melalap apartemen setinggi lebih dari 20 lantai di pusat Kota London pada Rabu dini hari, dan menelan korban dari 50 orang terluka dan beberapa warga terjebak di dalam bangunan itu karena sedang tidur. Pihak kepolisian juga menyatakan, ‘’Ini adalah laporan

Raden Brotoseno

@balipostcom http://instagram.com/balipostcom

Jakarta (Bali Post) – Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) menilai pembentukan Panitia Khusus Hak Angket DPR yang ditujukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) cacat hukum. ‘’Cacat hukum karena tiga hal. Pertama, subjeknya keliru. Kedua, objeknya keliru. Dan yang ketiga, prosedurnya salah,’’ kata Ketua Umum DPP APHTN-HAN Mahfud MD saat konferensi pers di gedung KPK, Rabu (14/6) kemarin.

Penyidik Polri Divonis 5 Tahun Jakarta (Bali Post) – Penyidik Bareskrim Polri AKBP Raden Brotoseno divonis lima tahun penjara ditambah denda Rp 300 juta subsider 3 bulan kurungan. Ia dinilai terbukti menerima Rp 1,9 miliar ditambah 5 tiket pesawat kelas bisnis Yogya-Jakarta senilai Rp 10 juta terkait penundaan pemanggilan Dahlan Iskan dalam kasus korupsi cetak sawah. ‘’Mengadili, menyatakan terdakwa Raden Brotoseno terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan pertama. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama lima tahun penjara ditambah denda Rp 300 juta,’’ kata ketua majelis hakim Baslin Sinaga di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (14/6) kemarin. Vonis itu lebih rendah dibanding tuntutan jaksa penuntut umum Jampidsus Kejaksaan Agung yang menuntut Brotoseno divonis tujuh tahun penjara ditambah denda Rp 300 juta subsider enam bulan kurungan. Brotoseno terbukti bersalah berdasarkan dakwaan pertama berdasarkan Pasal 12 huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP. Hal. 19 Tanggungan Keluarga

@balipostcom (4.812rb Follower) http://twitter.com/balipostcom

KETUA Badan Kerja Sama (BKS) LPD Klungkung Nyoman Sudarma menyampaikan peran serta LPD di desa pakraman amat sangat penting. Namun, masih ada sejumlah permasalahan yang menyebabkan LPD tidak beroperasi. Untuk itu BKS LPD masih mempelajari permasalahan yang dihadapi sejumlah LPD bermasalah. Meski begitu, berbagai cara dapat dilakukan untuk dapat membantu LPD mati suri. Salah satunya dengan penyertaan modal atau pun pinjaman lunak. Menurut Nyoman Sudarma, masih melihat regulasinya untuk melegalkan penyertaan modal ini. Kata dia, saat ini BKS LPD Klungkung telah menerima dana pemberdayaan sebesar Rp 200 juta yang merupakan 5 persen dari keuntungan LPD. ‘’Per tahun dana yang diterima sampai Rp 200 juta,’’ tegasnya. Kata dia, untuk membangkitkan LPD sakit diperlukan komitmen dari prajuru desa pakraman. Tanpa adanya peran serta desa pakraman, upaya memulihkan kembali LPD di desa setempat amat sulit. ‘’Kita sudah instruksikan kepada masingmasing kecamatan agar melaksanakan pelatihan atau kerja sama yang dapat mengembangkan LPD,’’ pungkasnya. Sementara hal serupa juga terjadi di Tabanan. Saat ini jumlah LPD mencapai 307 LPD, namun 54 di antaranya dalam kondisi tidak aktif. Ketua Lembaga Pemberdayaan (LP) LPD Tabanan Dewa Astina mengatakan, dalam melakukan pembinaan, LPLPD melakukan dua tipe yaitu yang sifatnya pasif dan aktif. Hal. 19 Sekali Setahun

tahap awal, dan kami memperkirakan jumlahnya akan meningkat.’’ Api membakar sisi bangunan, sementara itu 200 petugas pemadam kebakaran berjuang mengatasi kebakaran tersebut selama berjam-jam dengan menggunakan 40 mesin pemadam api. Asap hitam membubung tinggi di udara London, beberapa jam setelah api pertama kali muncul. Regu pemadam kebakaran London mengatakan bahwa api melahap seluruh lantai bangunan Grenfell Tower, tempat sekitar ratusan orang tinggal di Lancaster West Estate, London Barat. ‘’Kami melarikan 30 penderita ke lima rumah sakit,’’ kata petugas layanan ambulans London. Hal. 19 Berhasil Lolos

Kasus Novel Baswedan

Kapolda Tanggapi Dugaan Keterlibatan Oknum Jenderal

Jakarta (Bali Post) – Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Polisi M Iriawan mengaku telah mengambil keterangan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan yang menjadi korban penyiraman cairan kimia. ‘’Sudah diambil keterangan, saya ke sana dapat data terakhir yang bersangkutan (Novel),’’ kata Irjen Polisi M Iriawan, di Jakarta, Rabu (14/6) kemarin. Iriawan mengatakan penyidik Polda Metro Jaya secara berkala menyampaikan informasi perkembangan penyelidikan kasus Novel Baswedan kepada KPK. Iriawan menyatakan penyidik kepolisian terus berupaya mencari pelaku teror terhadap penyidik mantan anggota Polri tersebut. ‘’Semua yang ada indikasi sudah kita periksa jika teman-teman ada informasi kasih tahu

kepada kita,’’ ujar mantan Kapolda Jawa Barat itu. Terkait Novel yang menyampaikan dugaan keterlibatan seorang jenderal kepada majalah Time, Iriawan mengingatkan hal itu harus dibuktikan. Iriawan mengingatkan media massa tidak asal menyadur informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya. Sebelumnya, Novel Baswedan masuk dalam laman Time.com. Time bahkan menyanjung Novel sebagai penyidik korupsi terbaik Indonesia pada judul artikel. ‘’Ada begitu banyak korupsi yang harus dihadapi,’’ kata Novel (39) kepada Time membuka artikel berjudul ‘’I Don’t Want to Be Sad: Indonesia’s Top Graft Buster Talks to TIME From His Hospital Bed’’, Selasa (13/6). Hal. 19 Duduk Bersandar

Perda Tak Mungkin Rugikan Masyarakat TUDINGAN terhadap Perda LPD berpotensi menghambat eksistensi adat dan budaya Bali, direspons mantan Ketua Pansus Ranperda Lembaga Perkreditan Desa (LPD) DPRD Bali I Nyoman Parta. Ia secara tegas mengatakan Perda LPD yang dihasilkan lembaga Dewan dalam hal ini DPRD Bali tak mungkin merugikan masyarakat. Perda LPD justru menjadi payung kebijakan dalam pengelolaan LPD di Bali. ‘’Semua pihak harus mensyukuri sekarang LPD sudah punya perda yang lebih baik dari sebelumnya. Perda No. 3 Tahun 2017 tentang LPD justru secara mendasar menempatkan LPD sebagai lembaga milik desa adat yang lebih kuat dan profesional,’’ tegasnya. Ia memastikan dalam pembuatan perda ini pihaknya sudah melakukan sosialisasi ranperda tersebut dan menyerap aspirasi pengurus LPD dan bendesa adat di kabupaten dan kota se-Bali. Politikus PDI-P asal

I Nyoman Parta Kabupaten Gianyar ini mengatakan pembahasan ranperda itu juga melibatkan pemerintah kabupaten/kota se-Bali, dan melakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri. Selebihnya, Nyoman Parta mengatakan, perda ini dibuat oleh lembaga terhormat tidak mungkin merugikan masyarakat Bali. Hal. 19 Pembina Umum


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.
Edisi 15 Juni 2017 | Balipost.com by e-Paper KMB - Issuu