20 HALAMAN
NOMOR 313 TAHUN KE 69
Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id
terbit sejak 16 agustus 1948 perintis: k. nadha HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000
balipost (158rb Like) http://facebook.com/balipost
Pengemban Pengamal Pancasila
sabtu umanis, 15 juli 2017
Bakal Calon Gubernur I Wayan Koster Ni Putu Eka Wiryastuti I.B. Rai Dharmawijaya Mantra
Adhi Mahendra Putra
Ancaman Sangat Serius PEMIMPIN Bali ke depan harus visioner dalam mewujudkan Bali maju, aman, damai, dan sejahtera. Mengingat, Bali saat ini tengah menghadapi tantangan dan ancaman yang sangat serius. Utamanya menyangkut sosial budaya, yang pertama kali akan dikikis oleh perkembangan zaman di era global ini. ‘’Kalau masyarakat Bali tidak serius menyikapi tantangan Bali ini, apalagi ditambah dengan pemimpin yang tidak visioner untuk menjaga Bali, Bali ini bahaya,’’ ujar anggota DPR-RI A.A. Bagus Adhi Mahendra Putra, Jumat (14/7) kemarin. Adhi Mahendra menambahkan, tantangan kedua menyangkut masalah pembangunan. Tatanan pembangunan harus berdasarkan adat dan budaya Bali, serta pro terhadap lingkungan. Pembangunan harus dijaga agar tidak melanggar sempadan dan aturan tata ruang lainnya. Hal. 19 Tidak Terjebak
PILKADA GIANYAR Bakal Calon Bupati I Made Mahayastra Nyoman Parta Bakal Calon Wakil Bupati A.A. Mayun
PILKADA KLUNGKUNG Bakal Calon Bupati Tjokorda Gde Agung Sang Nyoman Putrayasa Bakal Calon Wakil Bupati Wayan Sutena Wayan Misna A.A. Anom Wayan Sugati Nengah Arianta
Denpasar (Bali Post) Rapat terkait hasil verifikasi bakal calon gubernur dan wakil gubernur Bali yang diusung PDI-P berlangsung tertutup di Kantor DPD PDIP Bali, Jumat (14/7) sore kemarin. Rapat yang berlangsung selama kurang lebih satu jam itu membahas pula penjaringan bakal calon bupati dan wakil bupati untuk Pilkada Gianyar dan Klungkung. Hadir dalam rapat itu, pengurus DPD PDI-P Bali, Tim Penjaringan Nawa Sanga, DPC kabupaten/kota se-Bali, serta Dewan Pertimbangan Daerah PDI-P Bali. Pada rapat itu, Ketua Tim Nawa Sanga I Wayan Sutena menyerahkan laporan penjaringan bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah Provinsi Bali pada pilkada serentak tahun 2018 dari PDI-P kepada Ketua DPD PDI-P Bali Dr. Ir. I Wayan Koster. Penyerahan laporan disaksikan oleh Ketua Dewan Pertimbangan Daerah PDI-P Bali A.A. Ngurah Oka Ratmadi dan Sekretaris Dewan Pertimbangan Daerah PDI-P Bali Nyoman Adi Wiryatama. Hal. 19 Proses Usulan
Pilkada Gianyar dan Klungkung
DPD PDI-P Kirim 10 Nama, Suwirta Tetap Dilirik Sastra Wingarta
Cegah Radikalisme, Kominfo Berencana Tutup Medsos Bandung (Bali Post) – Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mempertimbangkan untuk menutup media sosial (medsos) dan situs berbagi seperti Facebook, Twitter, Instagram hingga Youtube jika tidak menutup akun-akun yang berisi muatan radikalisme. ‘’Permintaan kami pada platform untuk menutup akun-akun yang memiliki muatan radikalisme, sepanjang 2016 hingga 2017 baru 50 persen dipenuhi. Ini sangat mengecewakan,’’ ujar Rudiantara usai acara antiradikalisme di Universitas Padjadjaran, Bandung, Jumat (14/7) kemarin. Rudi meminta agar medsos tersebut diperbaiki. Jika tidak, pihaknya akan mempertimbangkan untuk menutup platform tersebut. Dia menjelaskan, platform tersebut enggan menutup akun karena di negara asalnya harus melalui proses pengadilan. ‘’Tapi mereka ke sini kan karena bisnis. Iklan-iklan juga dari sini. Oleh karenanya perlu mematuhi peraturan yang ada di sini.’’ Kemkominfo, lanjutnya, telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah penyebaran radikalisme. Cara yang dilakukan dengan penutupan situs dan pemblokiran akun di medsos. Dalam pemblokiran akun di medsos ini perlu melibatkan platform tersebut. ‘’Kami harus bergerak cepat, kami tidak ingin masyarakat terpapar dengan kontenkonten radikalisme,’’ ujarnya. Ia pun meminta maaf jika nanti pihaknya terpaksa menutup medsos. Hal. 19 Tidak Terlibat
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 233801, 225764 Faksimile: 227418
DPD PDI-P Bali Bawa Sembilan Nama ke Jakarta
PILGUB BALI
Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati I Gusti Agung Rai Wirajaya Putu Agus Suradnyana.
@balipostcom http://instagram.com/balipostcom
Pilgub Bali
USULAN DPD PDI-P BALI
Bakal Calon Wakil Gubernur
@balipostcom (4.812rb Follower) http://twitter.com/balipostcom
Bali Post/ist
BAKAL CALON - Penyerahan laporan penjaringan bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah Provinsi Bali pada pilkada serentak tahun 2018 kepada Ketua DPD PDI-P Bali Wayan Koster. Hadir pula dalam acara itu Ketua Dewan Pertimbangan Cok Ratmadi dan Sekretarsis Dewan Pertimbangan Nyoman Adi Wiryatama.
Denpasar (Bali Post) Selain verifikasi hasil penjaringan Pilgub Bali, Rapat DPD PDI-P Bali, Jumat (14/7) kemarin, juga melakukan verifikasi nama calon untuk Pilkda Gianyar dan Klungkung. Ada 10 nama yang diajukan DPD atas rekomendasi DPC masing-masing untuk Pilkada Gianyar dan Klungkung. Untuk Pilkada Gianyar, nama yang disetor ke DPP adalah I Made Mahayastra-A.A. Mayun sebagai pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati, serta bakal calon bupati Nyoman Parta. Sementara untuk Pilkada
Klungkung, bakal calon bupati terdiri dari Tjokorda Gde Agung dan Sang Nyoman Putrayasa. Sedangkan bakal calon wakil bupati, ada nama Wayan Sutena, Wayan Misna, A.A. Anom, Wayan Sugati, Nengah Arianta. Semua nama bakal calon sesuai hasil penjaringan itu akan dikirim pada 17 Juli mendatang. ‘’Tentu DPP nanti akan melakukan kajian, pemetaan dan survei untuk memutuskan siapa yang akan diusung oleh partai. Kami menunggu keputusan dari DPP,’’ jelas Ketua DPD PDI-P Bali Dr. Ir. Wayan Koster, M.M.
Walaupun penjaringan sudah selesai dan nama-nama calon sudah disepakati untuk disetor ke DPP, akan tetapi PDI-P Bali rupanya masih melirik bupati petahana I Nyoman Suwirta sebagai figur yang mungkin diusung partai moncong putih. ‘’Walaupun penjaringan di partai sudah selesai, tapi kan ada pintu masuk kewenangan DPP dan hak prerogatifnya ketua umum. Jadi bisa saja,’’ ujar Ketua DPD PDI-P Bali Dr. Ir. I Wayan Koster, kemarin. Hal. 19 Berikan Masukan
Usai Diperiksa KPK
Setya Novanto Dihadang Mahasiswa
Jakarta (Bali Post) – Ketua DPR-RI Setya Novanto (Setnov), Jumat (14/7) kemarin diperiksa KPK terkait kasus e-KTP. Ia menjalani pemeriksaan selama enam jam. Bersamaan dengan pemeriksaan Setya Novanto, di halaman kantor KPK juga digelar demo. Unjuk rasa dilakukan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI). Keluarnya Setnov dari pintu KPK, rupanya tak disia-siakan oleh mahasiswa. Mereka langsung merangsek mobil yang ditumpangi Ketua DPR tersebut. Aparat keamanan yang telah siaga akhirnya menggiring para pendemo untuk menggelar aksi di depan kantor KPK. Seiring itu, Novanto langsung dibawa masuk aparat polisi ke dalam mobil yang menjemputnya. Ketika mobil Novanto keluar kantor KPK, mahasiswa terus mengerumuninya seraya meneriakkan tolak hak angket. ‘’Tolak, tolak, tolak hak angket, tolak hak angket sekarang juga,’’ begitu teriak para mahasiswa berulang kali, sampai akhirnya mobil yang ditumpangi mantan Pimpinan Fraksi Golkar itu meninggalkan kantor KPK. Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengungkapkan, Novanto diperiksa sebagai
Ali Post/ade
DIPERIKSA KPK- Ketua DPR Setya Novanto memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (14/7) kemarin. Setya Novanto diperiksa KPK sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP (KTP Elektronik) dengan tersangka Andi Agustinus alias Andi Narogong.
saksi terkait kasus e-KTP, yang menjerat Andi Agustinus alias Andi Narogong. ‘’Ini adalah penjadwalan pemeriksaan ulang karena sebelumnya saksi tidak hadir,’’ kata Febri. Setya Novanto, yang tiba di gedung KPK sekitar pukul 09.50 WIB, baru keluar pukul 15.15 WIB dan langsung masuk ke mobil Toyota Fortuner warna hitam yang menunggunya di depan lobi gedung KPK. Ia didampingi Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham, yang juga tidak mau berkomentar mengenai pemeriksaan Setya Novanto. Setya Novanto sudah menjalani pemeriksaan pada 13 Desember 2016 dan 10 Januari 2017 untuk dua orang yang saat ini sudah menjadi terdakwa yaitu mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Irman dan mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri Sugiharto. Nama Setya Novanto disebut dalam surat tuntutan jaksa terhadap Irman dan Sugiharto. Menurut dakwaan jaksa, Andi Agustinus alias Andi Narogong menawarkan kepada Irman dan Sugiharto untuk bertemu dengan Setya Novanto demi kelancaran proyek e-KTP. Andi menyebut Setya Novanto sebagai ‘’kunci anggaran’’ e-KTP menurut dakwaan jaksa. (ade/ant)
Tolak Perppu Ormas
Mendagri Sebut Koalisi ’’Mbalelo’’ Bali Post/ant
JADI SAKSI - Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih Sandiaga Uno saat berada di gedung KPK, Jumat (14/7) kemarin. Mantan Komisaris PT Duta Graha Indah itu diperiksa KPK sebagai saksi dalam kasus korupsi pembangunan rumah sakit pendidikan khusus penyakit infeksi dan pariwisata Universitas Udayana tahun anggaran 2009-2010 yang disangkakan kepada PT Duta Graha Indah yang kini bernama PT Nusa Konstruksi Enjiniring.
Jakarta (Bali Post) Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengungkapkan kekesalannya terhadap partai politik pendukung pemerintah, namun kenyataannya tidak mendukung kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintahan Presiden Joko Widodo. Tjahjo mempertanyakan etika koalisi yang dibangun terhadap parpol koalisi mbalelo tersebut. ‘’Enteng dan ringan saja meninggalkan etika koalisi, dan lari sendiri di tengah jalan. Inikah etika berkoalisi?’’ kata Tjahjo Kumolo dalam keterangan tertulis, di Jakarta, Jumat (14/7) kemarin. Penegasan Tjahjo menyusul pernyataan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan yang justru mempertanyakan langkah
pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No. 2 Tahun 2017 tentang Ormas. Menurut Zulkifli, perppu baru bisa keluar, apabila negara dalam keadaan yang genting dan memaksa, sehingga hal tersebut dinilai tidak tepat. Bagi Tjahjo, secara etika kebijakan pemerintah termasuk penerbitan perppu seharusnya didukung oleh partai koalisi pendukung pemerintah. Apalagi, apa yang sedang diupayakan oleh pemerintah, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok, tetapi untuk kepentingan bangsa dan negara. Oleh karena itu, Tjahjo menilai etika politik koalisi yang ada saat ini makin tidak jelas karena akibat
kepentingan jangka pendek. Bukan hanya itu, partai koalisi juga diminta agar tetap konsisten pada sikapnya yang mendukung keinginan pemerintah saat ini. ‘’Tidak elok, berkoalisi tetapi menikam dari belakang,’’ sindirnya. Sekretaris Fraksi PAN di DPR Yandri Susanto mengatakan partainya menyerahkan kepada Presiden Joko Widodo terkait ancaman kader PDI-P yang meminta agar mencopot menteri dari PAN. Hal. 19 Tak Mendukung
Tjahjo Kumolo