Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id
terbit sejak 16 agustus 1948 perintis: k. nadha HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000
balipost (166 rb Like) http://facebook.com/balipost
Pengemban Pengamal Pancasila
kamis wage, 15 maret 2018
@balipostcom (5.495 Follower) http://twitter.com/balipostcom
@balipostcom http://instagram.com/balipostcom
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 233801, 225764 Faksimile: 227418
Antusias, Ribuan Warga Karangasem Hadiri Kampanye Dialogis Koster-Ace
PROSESI MELASTI
RIBUAN warga Kabupaten Karangasem antusias mengikuti kampanye dialogis Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bali nomor urut 1, Wayan Koster-Tjok Oka Artha Ardhana Sukawati (Koster-Ace). Berlokasi di Gedung UKM Center Karangasem, ribuan warga nampak khidmat mendengarkan paparan visi, misi dan program kerja Koster-Ace. Mereka rela berdesak-desakan hingga ke luar gedung untuk dapat mendengarkan konsep Koster-Ace yang diberi tema ‘’Nangun Sat Kerthi Loka Bali’’. Pada kesempatan itu, Ketua Tim Kampanye Koster-Ace Kabupaten Karangasem I Gede Dana menjelaskan jika Koster merupakan sosok visioner. Ia memiliki pandangan yang jauh ke depan. ‘’Beliau ini luar biasa.
NGAYAH - Puluhan ribu krama Bali, Rabu (14/3) kemarin ‘’ngaturang ayah’’ dalam upacara pamelastian serangkaian hari raya Nyepi Çaka 1940. Di Denpasar melasti dipusatkan di Pantai Padanggalak, Sanur. Sementara Badung upacara pamelastian berlangsung di Pantai Kuta dan Petitenget. Untuk menghidari kekroditan di pantai dan terjebak kemacetan di jalan, beberapa desa sudah menggelar ritual mulai pukul 03.00 Wita dini hari.
Tepat, Langkah KPK Tolak Permintaan Wiranto Denpasar (Bali Post) – Langkah KPK menolak permintaan pemerintah untuk menunda proses hukum terhadap peserta pilkada yang tersangkut kasus, dinilai tepat oleh kalangan akademisi. ‘’Apa yang disampaikan pimpinan KPK, saya kira sudah tepat,’’ ujar akademisi yang Ketua III Bidang Pawongan Paiketan Krama Bali I Made Dwija Suastana, S.H., M.H., Rabu (14/3) kemarin. Sebelumnya, pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto meminta KPK menunda pengumuman tersangka untuk peserta pilkada. Menurut Wiranto, penetapan calon kepala daerah sebagai tersangka justru akan berpengaruh pada pelaksanaan pilkada. Hal itu juga bisa dinilai masuk ke ranah politik. Terhadap hal itu, lanjut Dwija, kita harus berkaca pada bunyi Pasal 27 ayat 1 UUD 1945: ‘’Semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada terkecualinya.’’ Dalam konteks itu, sudah jelas bahwa siapa pun, termasuk KPK, harus patuh pada perintah UUD dan UU yang menjadi payungnya. Hal. 19 Edukasi Publik
20 HALAMAN
NOMOR 198 TAHUN KE 70
Beliau sudah memikirkan Bali jauh ke depan tentang segala halnya mulai dari pendidikan, kesehatan, kemiskinan, perumahan, infrastruktur dan lainnya,’’ kata I Gede Dana, Rabu (14/3) kemarin. Sementara Tjok Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace), lanjut I Gede Dana, merupakan sosok yang rendah hati. ‘’Cok Ace ini low profile, duduk sama rendah berdiri sama tinggi,’’ ujarnya. Keduanya, menurutnya, amat cocok memimpin Bali ke depan. ‘’Keduanya tulus ngayah, las carya membangun Bali. Mari getok-tularkan ide, gagasan, pemikiran, visi, misi dan program visioner Koster-Ace,’’ ajaknya. Pada kesempatan itu, Koster yang didampingi Tjok Oka Artha Ardhana Sukawati itu memapar-
kan apa yang akan dikerjakannya ke depan. Ia menjelaskan, pada masa kepemimpinannya kelak pendidikan akan gratis 12 tahun. Ia juga akan membangun sekolah SMA seperti SMA Bali Mandara yang digagas Gubernur Made Mangku Pastika di Kubutambahan, Buleleng. Ia juga akan membangun Akademi Komunitas untuk Program Studi Diploma 1 dan 2 di Karangasem di atas lahan seluas 10 hektar milik Pemprov Bali. Untuk program kesehatan, Koster akan melanjutkan JKBM ala Made Mangku Pastika yang akan diperbaiki dan ditingkatkan kualitas mutu layanannya. Namanya pun akan berubah menjadi Krama Bali Sehat (KBS). Hal. 19 Bedah Rumah
Bali Post/kmb
DISAMBUT - Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bali nomor urut 1, Wayan Koster-Tjok Oka Artha Ardhana Sukawati, disambut warga di Gedung UKM Center Karangasem, Rabu (14/3) kemarin.
Jokowi Pilih Tak Teken UU MD3
Silakan Gugat ke MK
Serang (Bali Post) – Presiden Joko Widodo menyatakan tidak menandatangani Undang-undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) hingga batas akhir 30 hari setelah persetujuan DPR dan pemerintah atas RUU itu. ‘’Soal UU MD3 hari ini kan terakhir, dan saya sampaikan saya tidak menandatangani UU tersebut,’’ kata Presiden di Serang, Banten, Rabu (14/3) kemarin.
Bali Post/ade
TOLAK UU MD3 - Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam BEM se-Indonesia berunjuk rasa di depan gedung MK, Rabu (14/3) kemarin. Aksi tersebut sebagai bentuk penolakan UU MD3 karena dianggap bertentangan dan mengkhianati semangat demokrasi di Indonesia.
Ia menyatakan sadar dan mengerti jika UU tersebut walaupun tidak ditandatanganinya tetap akan berlaku. ‘’Tapi untuk menyelesaikan masalah itu, silakan masyarakat mengajukan uji materi ke MK,’’ ucapnya. Jokowi mengungkapkan alasannya tidak mendandatangani karena dinilai menimbulkan keresahan di masyarakat. ‘’Kenapa tidak saya tanda tangani, karena saya menangkap keresahan yang ada di masyarakat,’’ jelasnya. Presiden juga menyatakan tidak akan mengeluarkan perppu karena pada akhirnya harus disetujui DPR. ‘’Diuji materi dululah, ini kan yang mau mengajukan uji materi banyak. Saya kira mekanismenya itu. Kenapa tidak dikeluarkan perppu ya… sama saja, kalau sudah dibuat kan harus disetujui
oleh DPR juga,’’ ujar Jokowi. Presiden juga mengakui situasi di DPR saat penerbitan beberapa pasal yang menjadi perdebatan di masyarakat saat ini banyak sekali. ‘’Memang menteri tidak melaporkan lagi ke saya, sehingga Menkum HAM menyampaikan bahwa kalau sudah didorong lebih dari 75 persen. Jadi dinamika di DPR sangat panjang dan cepat,’’ ungkap Kepala Negara.
’’Kenapa tidak saya tanda tangani, karena saya menangkap keresahan yang ada di masyarakat.’’ Joko Widodo Presiden
Presiden menyadari bahwa di DPR sangat dinamis dan cepat yang tidak memungkinkan menteri meneleponnya. ‘’Tapi saya berada posisi tidak mungkin menerima itu,’’ kata Presiden. Seperti diketahui, pascadisahkannya UU MD3 oleh DPR, sejumlah komponen masyarakat melakukan protes. Mereka memasalahkan beberapa pasal dalam UU tersebut. Salah satu pasal yang menjadi sorotan adalah Pasal 122 huruf (k) yang menyebutkan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) diberikan tugas mengambil langkah hukum dan atau langkah lain terhadap perseorangan, kelompok orang atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR. Hal. 19 Tindak Pidana
Berjasa bagi Kemajuan Wanita, Bupati Eka Raih Penghargaan ’’International Women Day’’ BUPATI Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti menerima penghargaan International Women’s Day oleh DPR-RI. Penghargaan tersebut diserahkan Ketua DPR Bambang Soesatyo di Gedung Nusantara DPR-RI, Rabu (14/3) kemarin. Tema yang diangkat yakni ‘’Time is Now: Leadership by Example’’.
International Women’s Day merupakan acara tahunan untuk memperingati Hari Wanita Dunia. Pada acara tersebut DPR-RI memberikan penghargaan sebagai bentuk apresiasi tertinggi kepada para tokoh masyarakat yang dianggap berjasa dalam kemajuan wanita di Indonesia. Salah satu penerima penghargaan tersebut adalah Bupati Eka yang telah berhasil mencapai kesetaraan gender serta pemberdayaan wanita. Bupati Eka pun dianggap berhasil dalam meningkatkan kesadaran publik mengenai isu peran wanita dalam ekonomi, sosial, budaya dan politik. Dalam acara tersebut, Bupati Eka mengungkapkan rasa syukurnya. Ia berharap penghargaan tersebut menginspirasi dan ber-
manfaat bagi orang lain. ‘’Saya mewakili masyarakat Tabanan berterima kasih kepada DPR-RI, karena telah memilih saya sebagai penerima International Women Day Award. Saya bersyukur karena apa yang saya lakukan bisa menginspirasi dan bermanfaat untuk orang lain. Saya sangat terbuka bagi siapa saja yang ingin berkontribusi memajukan kaum wanita di Tabanan. Semoga sistem dan program yang selama ini saya lakukan bisa diduplikasi dan diaplikasi oleh orang lain dengan lebih baik lagi,’’ ungkap Bupati Eka. Bupati Eka optimis bahwa program-programnya dapat meningkatkan derajat wanita, khususnya di Tabanan. Program yang telah dijalankan dan menjadi pilot project Tabanan yaitu melalui program kesehatan pada
perempuan yakni pencegahan dan penanganan kanker serviks. ‘’Lima tahun lalu perempuan di Tabanan sangat rentan dengan kanker serviks, maka dari itu kami mengusulkan untuk mengadakan cek kesehatan perempuan untuk mencegah kanker serviks yang saat ini sudah menurun di Tabanan. Selain itu, kami juga mendukung pemberdayaan perempuan untuk menjadi entrepreneur dengan BUMDes yang kita miliki,’’ ujar Bupati Eka. Bupati Eka mengakui bahwa dalam menjalankan misinya, ia sempat mengalami berbagai kendala. Namun, komitmennya terhadap kemajuan wanita Tabanan dapat menghapus seluruh hambatan tersebut. Hal. 19 Kodrat Lahiriah
TERIMA PENGHARGAAN - Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti saat menerima penghargaan International Women’s Day yang diserahkan Ketua DPR-RI Bambang Soesatyo.