KLUNGKUNG
10
Rabu Paing, 14 September 2016
Pemkab Mesti Utamakan Program Pro-Rakyat Semarapura (Bali Post) – APBD Klungkung tahun 2016 mencapai Rp 1 triliun yang terdiri atas pendapatan asli daerah Rp 103,9 miliar dan dana perimbangan Rp 772,3 miliar. Meski nilainya terbilang kecil, Pemkab Klungkung mampu menyertakan modal Rp 3 miliar setiap tahun di BPD Bali. Di satu sisi, tidak sedikit usulan masyarakat yang tidak bisa direalisasikan karena keterbatasan anggaran. Kondisi itu membuat sejumlah anggota DPRD Klungkung meminta eksekutif lebih mengutamakan pembiayaan untuk program dan kegiatan yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat. “Setiap membahas APBD selalu dananya minim. Lebih baik dana sedikit ini dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk menutupi kegiatan yang belum didanai,” ujar anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah Putu Sri Handayani di Gedung DPRD Klungkung, Selasa (13/9) kemarin. Menurutnya, penyertaan modal Rp 3 miliar cukup besar untuk membiayai program dan kegiatan yang sebelumnya tidak bisa dilaksanakan akibat keterbatasan anggaran. Sebab, masih banyak usulan masyarakat yang ditampung pada Musyawarah Perencanaan Kecamatan (Musrencam) tidak bisa dikerjakan gara-gara terkendala dana. Pemkab Klungkung menyertakan modal Rp 1,5 miliar di BPD Bali pada anggaran induk 2016 dan pada anggaran perubahan menganggarkan Rp 1,5 miliar. Dengan demikian dalam setahun Pemkab Klungkung mengalokasikan dana Rp 3 miliar untuk BPD Bali. Pemkab Klungkung berkomitmen menyertakan modal sebanyak itu per tahun dengan mengajukan perda perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang penyertaan modal. Sri Handayani mengakui penyertaan modal tersebut mampu mendongkrak deviden dari Pemkab Klungkung sehingga meningkatkan PAD. Hanya, pemerintahan yang memiliki tanggung jawab menyejahterakan masyarakat seharusnya menggunakan dana tersebut untuk menunjang kegiatan yang dirasakan masyarakat. Dikonfirmasi terkait peningkatan penyertaan modal ke BPD Bali, Sekda Klungkung I Gede Putu Winastra menyampaikan pada prinsipnya pengalihan dana penyertaan modal ke kegiatan dan progam dapat dilakukan sesuai kesepakatan. Bahkan, tanpa penyertaan modal dari Pemkab Klungkung, namun dengan porsi kecil yang akan mempengaruhi deviden. Deviden yang diterima Pemkab Klungkung sebelumnya berada di angka Rp 7 miliar. PAD dari deviden sebagian digunakan untuk penyertaan modal kembali serta sisanya dialokasikan ke kegiatan dan program yang telah direncanakan. “Dulu deviden sempat Rp 8 miliar lalu turun Rp 6 miliar. Pendapatan dari deviden sebagian disisihkan untuk penyertaan modal,” jelas Winastra. (dwa)
Bali Post/dwa
MANGKRAK - Proyek PPI di Pantai Karangdadi, Kusamba, Dawan, mangkrak dan tertimbun pasir sehingga tidak dapat digunakan.
Dewan Minta PPI Karangdadi Tak Dilanjutkan Semarapura (Bali Post) –
Pusat Pendaratan Ikan (PPI) di Dusun Karangdadi, Kusamba, Dawan, yang terhenti pengerjaannya pada 2012, kini mangkrak dan tertimbun pasir. Tersendatnya anggaran dari pusat membuat proyek yang dimulai sekitar 2004 itu lebih dulu rusak sebelum dapat dimanfaatkan. Legislatif mendesak eksekutif mempertimbangkan tidak melanjutkan proyek PPI tersebut. Ketua Fraksi Hanura Klungkung Wayan Buda Parwata sangat mengapresiasi langkah Bupati I Nyoman Suwirta yang memantau langsung kondisi PPI Karangdadi. Ia mengharapkan orang nomor satu di Klungkung tersebut mengambil langkah tegas agar permasalahan PPI bisa diselesaikan. ‘’Kami di legislatif minta Bupati Suwirta tidak melanjutkan proyek PPI itu,’’
katanya dihubungi, Selasa (13/9) kemarin. Selain karena kondisi bangunan yang sudah tidak layak dimanfaatkan, proyek tambahan hanya akan menambah permasalahan. Apalagi PPI sudah menjadi temuan BPK karena tidak jelas kelanjutannya. “Kondisinya sudah hancur, tidak layak lagi digunakan. Jangan sampai PPI dipaksakan dilanjutkan yang
Semarapura (Bali Post) – Kapal Roro Nusa Jaya Abadi kembali masuk docking. Kapal yang melayani penyeberangan dari Nusa Penida ke Pelabuhan Padangbai, Karangasem, dan sebaliknya ini diperbaiki di galangan kapal milik PT Dewa Ruci Agung, Surabaya, selama 40 hari sejak 7 September lalu. Pemkab dalam hal ini Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Klungkung menyiapkan anggaran sekitar Rp 1,5 miliar. Kadishub Kominfo Klungkung Nengah Sukasta mengatakan sudah mengeluarkan surat terkait pelaksanaan docking Kapal Roro tertanggal 5 September. Untuk mengantisipasi terjadinya penumpukan penumpang, Dishub telah mengambil upaya antisipasi. ‘’Kami memaksimalkan penyeberangan menggunakan jasa kapal boat seperti Gangga Express dan Caspla yang beroperasi di beberapa pelabuhan tradisional di Desa Kusamba dan Pesinggahan,’’ katanya, Selasa (13/9) kemarin. Sementara untuk penyeberangan barang dari dan ke Nusa Penida dioperasikan dua unit Landing Craft Tank (LCT), yaitu Surya
Agung 2 dan LCT Bima Giri Nusa. Kedua kapal LCT ini beroperasi sejak tiga bulan lalu melayani angkutan barang dari Padangbai menuju Nusa Penida dan sebaliknya. “Dengan adanya dua kapal LCT, kami harapkan penyeberangan barang bisa diatasi selama Kapal Roro masuk docking. Penumpang yang mau menyeberang ke Nusa Penida bisa melalui pelabuhan tradisional yang ada di Kusamba atau lainnya,” jelas Sukasta. Sejak Kapal Roro dibawa ke Surabaya, aktivitas penyeberangan di pelabuhan tradisional Kusamba, Dawan, meningkat. Kapal Boat Gangga Ekspress yang beroperasi di Pelabuhan Tri Bhuana tiga kali lebih banyak melakukan penyeberangan dibandingkan hari normal. Jika pada hari normal tiga kali berangkat pagi dan sore hari, kini 12 kali. ‘’Trip bisa ditambah sesuai jumlah penumpang dan kondisi gelombang,” kata pengelola Gangga Express, I Nyoman Landep. Sebelumnya Kapal Roro menjadi pilihan masyarakat untuk menyeberang dari Nusa Penida menuju Pelabuhan Padangbai karena harga tiketnya relatif lebih murah
berujung persoalan baru lagi,” sebutnya. Sebelumnya Komisi II DPRD Klungkung mengecek kondisi PPI yang hampir setengah bangunannya tertimbun pasir. Dewan sekaligus menyerap aspirasi sejumlah petani garam yang tempatnya tergerus ombak besar yang diduga akibat pemasangan break water pelabuhan PPI. Meski proyek PPI telah dilakukan
uji kelayakan, kenyataannya Pantai Karangdadi tidak dapat digunakan untuk pendaratan ikan. Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan (PPK) Kabupaten Klungkung akan melakukan review design PPI Karangdadi. Kegiatan yang dianggarkan pada APBD Perubahan 2016 ini bertujuan menyesuaikan kelanjutan pembangunan PPI dengan kondisi alam saat ini. Pasalnya, bangunan pemecah ombak yang ada tidak sesuai dengan kondisi ombak pesisir Kusamba yang semakin mengganas. Pemkab Klungkung rencananya membuat tempat pendaratan ikan berskala besar.
Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan (PPK) telah mengkonsepkan review design PPI seperti pelabuhan penyeberangan Gunaksa. Dinas KKP juga sudah mengajukan proposal anggaran Rp 120 miliar ke Kementerian Kelautan. PPI Karangdadi luasnya 1,5 hektar. Sesuai keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 45/KEPMEN/KP/2014 tentang Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional, PPI Kusamba ditetapkan sebagai salah satu pelabuhan. Untuk menjadikan PPI sebagai pelabuhan dilakukan pengkajian pada 20142015 dan mendapatkan dana Rp 19,7 miliar. (dwa)
Kapal Roro Kembali Masuk ’’Dock’’
Bali Post/kmb
TUNJUK - Klian Pura Dadia Pasek Sangkanbuana, Nyoman Yudiana, menunjukkan kondisi pura yang dibobol maling, Selasa (13/9) kemarin.
Maling Gagal Curi Pratima
Semarapura (Bali Post) – Kasus pencurian kembali terjadi di Kabupaten Klungkung. Pura Dadia Pasek Sangkanbuana di Desa Pakraman Sangkanbuana dibobol maling. Beruntung pelaku gagal mengambil pratima dan barang lain di pura yang diempon 69 KK tersebut, namun sempat mencongkel pintu pewaregan (dapur) dan menjebol plafon bagian depan dapur yang dibuat dari gedek (anyaman bambu). Dari informasi yang didapat di lapangan, Selasa (13/9) kemarin, kasus pencurian pertama kali diketahui oleh Jero Mangku Istri pada Senin (12/9) sekitar pukul 19.00 Wita. Saat hendak mabanten di pura setempat yang bersangkutan melihat pintu penutup gedong tumpang tiga yang dibuat dari seng ada di bawah. Curiga terjadi sesuatu, Jero Mangku Istri melaporkan kejadian tersebut kepada Klian Pura Ketut Suarjana. Suarjana bersama klian pura lainnya, Nyoman Yudiana, anggota Sat. Reskrim Polsek Kota, anggota Babinkhantibmas dan Babinsa kemudian melakukan pengecekan Selasa kemarin sekitar pukul 09.00. Hasilnya, ada indikasi pencurian di Pura Dadia Pasek Sangkanbuana. Apalagi setelah dilakukan olah TKP, pintu pawaregan yang dipakai tempat penyimpan barang dalam kondisi rusak akibat dicongkel. Plafon di depan pawaregan juga dijebol. Pelaku tidak berhasil masuk ke dalam pawaregan karena ada bedek lagi yang dipasang di dalamnya. Padahal di dalamnya terdapat sebuah peti perlengkapan upacara yang berisi uang kepeng satakan. Tidak ada barang barang yang hilang. Kondisi gedong setinggi lima meter tempat panyimpenan pratima juga tidak ada yang dirusak. Menurut Yudiana, kasus pencurian tersebut tidak dilaporkan ke polisi karena tidak ada barang yang hilang. Pihaknya juga tidak minta petunjuk orang pintar karena tidak ada pratima atau barang-barang yang hilang di pura. Meski begitu, warganya akan melakukan upacara pamarascita saat hari raya Kuningan, Sabtu (17/9) nanti. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, seluruh barang yang ada di pura dipindah ke rumah Jero Mangku Wayan Merta. Kasat Reskrim Polres Klungkung AKP Wiastu Andri Prajitno mengaku belum menerima laporan terkait kasus pencurian tersebut. Pihaknya akan mengecek lagi apakah kasusnya ditangani Polsek atau Polres. (kmb)
RORO - Kapal Roro Nusa Jaya Abadi dan dapat menampung kendaraan bermotor milik penumpang. Berciri khas warna kuning, ini merupakan satu-
kLUNGKUNG (0366) 21115
Polsek Klungkung
(0366) 21090
Polsek Dawan
(0366) 23181
Polsek Banjarangkan
(0366) 23180
Polsek Nusa Penida
(0366) 5382838
RSUD Klungkung
(0366) 21172
RSU Bintang
(0366) 25241
PMI Klungkung
(0366) 21442
Damkar Klungkung
(0366) 22655
PDAM Klungkung
(0366) 21336
PLN Klungkung
(0366) 25599
rutin melakukan pemeliharaan terhadap kapal bantuan Provinsi Bali tersebut. (kmb)
Pengalihan Aset Kertha Gosa Jangan Dipaksakan
Telepon Penting Polres Klungkung
satunya kapal milik Pemkab Klungkung yang melayani rute pulang pergi (PP) Nusa Penida–Padangbai. Pemkab
Bali Post/kmb
Balai Kambang Kertha Gosa
Bali Post/dwa
Semarapura (Bali Post) – Pengalihan aset objek wisata Kertha Gosa dari Pemkab Klungkung ke Puri Agung Klungkung dikritisi Komite Nasional Penyelamat Aset Negara (Komnas PAN) Klungkung. Kebijakan tersebut dinilai berdampak pada aset lainnya yang juga merupakan peninggalan Kerajaan Klungkung. Apalagi tidak sedikit peninggalan kerajaan yang kini telah dimiliki dan digunakan Pemkab Klungkung dan instansi lainnya. Menurut Ketua Komnas PAN Klungkung Made Raka Adnyana, penyerahan aset Kertha Gosa dan Taman Gili kepada pihak puri dapat berimbas kepada aset-aset lainnya yang dulu merupakan peninggalan Kerajaan Klungkung. Kedua belah pihak, yakni Puri Klungkung dan Pemkab Klungkung, tidak memiliki bukti yuridis formal terhadap kepemilikan aset tersebut. “Kertha Gosa menjadi aset negara yang sudah tercatat di Sekretariat Negara RI. Apabila ini dipaksakan bakal berimbas pada puri-puri lainnya,” bebernya, Selasa (13/8) kemarin. Tindakan pengalihan aset tersebut dapat berimplikasi tindakan melawan hukum karena terjadi penghilangan aset negara. “BPN harus berhatihati menyikapi hal ini. Kalau ada keinginan untuk mengalihkan aset, permohonan harus dilakukan melalui sesneg. Pemerintah daerah tidak bisa menyerahkan aset tersebut begitu saja,’’ ujarnya. Aset milik kerajaan di Klungkung cukup banyak digunakan masyarakat seperti peninggalan puri di Desa Nyalian yang kini menjadi sekolah dan lapangan umum. (dwa)