Edisi 14 Agustus 2017 | Suara NTB

Online :http://www.suarantb.co.id E-mail: hariansuarantb@gmail.com

senin, 14 Agustus 2017

SUARA NTB Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 129 TAHUN KE 13

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

TGH. Hasanain Djuani, Lc. M.H Calon Bupati Lombok Barat 2019-2024

“Saya Meniti Sebuah Takdir” yang harus dikelola dengan maksimal untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat lahir dan batin.

Jika Allah mengizinkan saya menjadi bupati Lombok Barat, saya akan pastikan kerja gerak cepat. Tentu bukan saya sendiri, tetapi semua elemen masyarakat saya ajak dalam semangat yang sama, terutama birokrasi pemerintahan sebagai mata rantai terdepan pembangunan.

Apa maksud “kerja gerak cepat” ini?

Kerja adalah ibadah.

Gerak adalah barokah dan cepat adalah kebutuhan zaman. Prinsip kerja gerak cepat ini saya maksudkan untuk menjadi energi positif yang mengerakkan segenap komponen masyarakat Lombok Barat untuk membangun dan mengelola mulai dari setiap jengkal potensi daerah yang kita miliki.

Prinsip kerja gerak cepat ini harus dimulai dari diri saya sendiri, birokrasi pemerintahan untuk kemudian “menular” kepada semua warga Lombok Barat. Persoalan dan tantangan kita besar, tanpa kerja gerak cepat,kita akan semakin jauh tertinggal atau ditinggal zaman.

T

uan Guru itu Hasanain Djuani namanya. Usianya memasuki 53 tahun, tapi semangatnya seperti anak muda 35 tahun.

Awal Juli silam, Hasanain resmi ditawarkan Nahdatul Wathan sebagai calon bupati Lombok Barat. Sontak publik menyambutnya hangat. Terutama kalangan terdidik dan para pegiat gerakan sosial di lapangan.

“Lombok Barat berlimpah potensi, memerlukan ketulusan dan kerja keras pemimpin dan warganya untuk mengapai berkah,” itu pernyataan pertama Hasanain setelah ia mengucap beberapa kali istigfar.

Siapkah ia memasuki dunia baru sebagai calon bupati?Apa visi besarnya?

Sejauh mana ia yakin akan memenangkan pilkada? Berikut petikan wawancara Harian Suara NTB bersama Hasanain yang menyelesaikan pendidikan santrinya dari Pesantren Gontor di Jawa Timur.

Anda resmi ditawarkan NW menjadi Calon Bupati Lombok Barat, bagaimana ceritanya?

Saya adalah Sekjen PB. NW. Sebagai kader, nama saya ditawarkan organisasi sebagai calon bupati kepada masyarakat Lombok Barat. Ditawarkan itu berarti terbuka untuk dinilai oleh masyarakat layak tidaknya saya menjadi pemimpin daerah. NW menawarkan kadernya sebab NW bukan partai politik yang bisa mencalonkan seseorang menjadi calon bupati. NW menawarkan kadernya sebagai bentuk tanggung jawab moral dan politik kepada jemaah atau ummat untuk terlibat aktif mencari calon-calon pemimpin daerah yang terbaik.

#KerjaGerakCepat Lalu langkah Anda selanjutnya bagaimana?

Tentu saja harus terus bergerak.

Menemui masyarakat Lombok Barat secara langsung. Mendengar aspirasi mereka dan menyampaikan pikiran-pikiran saya. Sesuatu yang sebenarnya juga sudah lama saya kerjakan. Sebab saya lahir dan berkiprah di Lombok Barat. Hanya saja kali ini konteksnya berbeda.

Apa bayangan Anda tentang jabatan bupati? Dan visi besar apa yang anda usung kelak jika rakyat memilih Anda?

Menjadi bupati bagi saya tidak ada yang istimewa. Sebab menjadi bupati itu amanah berat, jadi bukan sesuatu yang perlu dibanggakan apalagi diagung-agungkan. Tetapi satu hal yang saya setuju,bahwa di tangan bupati ada kekuasaan yang besar. Kekuasaan itulah

uan Guru Hasanain adalah T alumni Gontor. Pesantren tersohor di tanah air. Pendidikan

tingginya ia selesaikan di Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab (LIPQA) dan Master Ilmu Hukum dari Unram. Hasanain sosok tuan guru yang “unik”. Pendekatannya kepada umat kongkret. Menawarkan kerja-kerja perubahan yang nyata di tingkat akar rumput.

Prestasinya menonjol, terutama pada bidang konservasi alam dan hutan. Ia meraih penghargaan kelas dunia Magsasay Award (2011) dari negara Filipina sebagai “Green Local Hero”. Ia dinobatkan menjadi Tokoh Perubahan Indonesia (2015) oleh Harian Republika. Setahun kemudian (2016) ia meraih penghargaan Kalpataru. Penghargaan tertinggi di bidang lingkungan di negeri ini.

Hasanain sosok tuan guru yang “unik”.

Pendekatannya kepada umat kongkret.

Menawarkan kerja-kerja perubahan yang nyata di tingkat akar rumput. Prestasinya menonjol, terutama pada bidang konservasi alam dan hutan.

Ia meraih penghargaan kelas dunia Magsasay Award (2011) dari negara Filipina sebagai “green Local Hero”. Ia dinobatkan menjadi Tokoh Perubahan Indonesia (2015) oleh Harian Republika. Setahun kemudian (2016) ia meraih penghargaan Kalpataru.

Penghargaan tertinggi di bidang lingkungan di negeri ini.

Banyak kalangan mengakui anda hebat sebagai tuan guru yang gigih memperjuangkan lestarinya hutan, tetapi banyak juga kalangan yang tidak yakin anda akan hebat jika jadi bupati, komentar anda?

Saya mengerti soal keraguan itu. Itu pertanda mereka mencinta saya dengan

“

mengingatkan sedini mungkin betapa menjadi bupati dan mengelola pemerintahan itu bukan perkara mudah. Saya menjalani proses politik ini dengan satu keyakinan penuh bahwa saya sedang menjalani sebuah takdir.

Takdir ini harus saya jalani sebaik mungkin sebab didalamnya menyangkut juga nasib masyarakat Lombok Barat. Saya ini bukan siapa-siapa tanpa dukungan banyak orang.

Saya akan jadikan setiap tetes pertolongan dan dukungan masyarakat sebagai hutang sosial sekaligus bekal energi untuk bekerja lebih cepat dan lebih cerdas.

Apa Kongkretnya yang akan Anda lakukan?

Saya ingin Lombok Barat menjadi daerah penghasil bibit dan benih terkemuka di tanah air, saya ingin memfasilitasi beasiswa agar anak-anak Lombok Barat yang berprestasi bisa sekolah setinggi-tingginya.

Saya ingin memastikan hutan di Lombok Barat lestari dan produktif. Mengembangkan pusat wisata alam hutan Sesaot, Kahuripan dan Sekotong. Saya ingin masyarakat Lombok Barat sehat dan berprestasi. Harus lahir atletatlet hebat dari Lombok Barat.

Saya ingin masyarakat Lombok Barat lebih berempati dan bergotong royong mengatasi masalahnya bersama. Pengelolaan zakat, infak dan sekedah harus lebih membumi.

Saya ingin membangun 50 destinasi wisata berbasis desa dan 500 home stay milik masyarakat. Saya ingin memastikan seniman, budayawan dan penulis berkembang idenya dan terjamin masa depannya.

Saya ingin melatih sebanyak mungkin anak-anak muda menjadi tenaga kerja yang handal. Jika pun menjadi TKI mereka bekerja di sektor-sektor yang lebih pasti masa depannya.

Anda yakin semua keinginan itu bisa anda kerjakan?

Insya Alloh. Prinsip saya hidup ini harus optimis dan terus mencari jalan untuk menjawab tantangan. Saya menawarkan diri sepenuhnya bekerja untuk Lombok Barat maju dan berkah. Maju saja tidak cukup jika tanpa keberkahan di dalamnya. Maju tanpa keberkahan adalah kemajuan semu. Maju dengan keberkahan adalah kemajuan yang dirasakan semua orang.

Kemajuan yang berdimensi fisik dan non fisik. Mencakup lahir dan batin. []

Tuan Guru Hasanain seperti anak saya. Saya berpesan padanya Bangunlah Lombok Barat dengan konsep sholat berjemaah. Berjemaah itu mengajarkan kebersamaan, kerjasama dan saling percaya.

Buahnya pahala yang berlipat ganda. Saya yakin Tuan Guru Hasanain punya bekal yang cukup untuk jadi imam yang baik. Imam yang memberi teladan bagi makmum di Lombok Barat. Luruskan niat, Insha Alloh hasilnya akan baik....”

Tuan Guru Bagu, TGH M. Turmuzi Badaruddin Mustasyar Pengurus Besar NU

SUARA NTB

Senin, 14 Agustus 2017

(Suara NTB/yon)

Halaman 2

Festival Budaya Sasak Kopi Ya Susu PDI Perjuangan Ajak Partai Koalisi Membangun Daerah Meriahkan Pringgarata Selong (Suara NTB) Titik ketujuh Festival Budaya Sasak Kopi Ya Susu kembali digelar. Bertempat di Lapangan Pringgarata, Lombok Tengah, Sabtu (12/8), 4.000-an warga memadati lapangan kebanggaan masyarakat Pringgarata tersebut.

Festival Budaya Sasak Kopi Ya Susu kembali menghadirkan deretan artis dangdut sasak ternama dan musik Sasak lainnya, seperti lawak sasak Penginang Robek pimpinan H Lalu Nasib, Jhon Kursi Roda, dan Erni Ayuningsih.

Disetiap penyelenggaraannya, Festival Budaya Sasak selalu mempunyai misi, yakni melibatkan peran serta masyarakat untuk turut meramaikan acara. Festival Budaya Sasak Ya Susu, di setiap tempat penyelenggaraannya, juga memberikan bantuan sosial (CSR), kali ini bantuan dari Kopi YA Susu berupa pembuatan sumur bor dan pemberian 1 paket sajadah untuk desa.

Acara Festival Budaya Sasak Kopi Ya Susu berlangsung dari sore hingga malam hari tersebut berlangsung tertib tanpa kendala. Acara dibuka oleh penampilan rebana dari MA Qamarul Huda, Montong Ara. Kemudian berlanjut lomba panjat pinang, lomba balap karung dan sampai berakhir dengan hiburan dari Erni Ayuningsih.

Area Supervisor Kopi Ya Susu, Dedy Sitorus mengucapkan rasa terima kasih kepada seluruh masyarakat Pringgarata atas partisipasi warga. “Warga di sini luar biasa, warganya kompak dan mau terlibat langsung, semoga kita tetap bisa membina hubungan baik ini,’’ tuturnya.

Di puncak acara, Festival Budaya Sasak Kopi Ya Susu mengundi Satu unit motor, yang kali ini pemenangnya atas nama Nuri Hasanah dari Montong Tanggak. ‘’Kaget luar biasa dan Alhamdulillah, selama ini anak saya selalu minta diantar ke sekolah pakai motor dan sekarang keturutan, terima kasih Kopi Ya Susu,‘’ katanya sembari menangis. Selain motor, Festival Budaya Sasak juga mengundi beberapa hadiah lain yakni satu unit kulkas, dua unit televisi LED 32 inch dan dua unit magic com. (r/ars/*)

(Suara NTB/ist)

FESTIVAL KOPI YA SUSU - Kemeriahan Festival Kopi Ya Susu di Pringgarata.

Mataram (Suara NTB) Jajaran pengurus DPC PDI Perjuangan Kota Mataram menanggapi komentar dari Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD NTB, H. MNS Kasdiono terkait kinerja pemerintahan TGB – Amin.

Menurut Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Mataram, Nyayu Ernawati, S.Sos., sebagai partai pengusung, adalah wajar kalau partainya mengkritisi jalannya pemerintahan yang dipimpin figur yang telah diusung oleh partainya.

Justru, kata Nyayu, PDI Perjuangan berbicara karena tanggung jawab sebagai partai pengusung. Baik tanggung jawab kepada Tuhan maupun kepada masyarakat. ‘’Jangan

lupa sejarah, kita (PDI Perjuangan, red) adalah partai pengusung,’’ ujarnya kepada Suara NTB di Mataram, Minggu (13/ 8). Ia mengingatkan, bahwa ada kesepakatan saat koalisi dibangun. ‘’Dan itu secara tertulis,’’ cetusnya.

Dimana, salah satu poin kesepakatan koalisi itu adalah secara bersama-sama membangun pemerintah daerah. Ia berharap, pemimpin tertinggi di daerah ini lebih bijak menghadapi kritik. ‘’Sebagai pemimpin, jangan anti kritik,’’ harapnya. Malah, lanjut mantan anggota DPRD Kota Mataram ini, kritik dari partai pengusung harus diterima sebagai masukkan yang membangun.

Sehingga, pemerintahan TGB – Amin dapat mengejar ketertinggalan pada bidang-bidang yang dianggap kurang.

Salah seorang kader PDI Perjuangan Hakam Ali Niazi menambahkan, bahwa terhadap sikap Ketua Fraksi Demokrat yang menagih janji

(Suara NTB/ist)

Rapat koordinasi DPC dan PAC se-Kota Mataram. anggota DPR RI H. Rachmat Hidayat yang juga anggota DPR RI, tentu yang bersangkutan telah berjuang. Namun demikian, semua kemba-

li pada kinerja. ‘’Pak Rachmat sudah berusaha maksimal tapi mungkin pemerintah pusat punya penilaian tersendiri,’’ pungkasnya. (fit)

STP (SEKOLAH TINGGI PARIWISATA) MATARAM SK-MENRISTEKDIKTI NO. 416/KPT/I/2017 Akademi Pariwisata (AKPAR) Mataram yang telah berkiprah selama 20 tahun tetap menunjukkan komitmennya dalam menyediakan SDM Pariwisata yang professional dengan kompetensi pada level vocational, dan supervisor, kini berupaya untuk mencetak SDM pada level managerial. Untuk itu, mulai saat ini AKPAR Mataram telah berubah bentuk menjadi STP (Sekolah Tinggi Pariwisata) Mataram untuk memenuhi tuntutan dunia industri dan dunia kerja serta perkembangan IPTEK yang begitu cepat dan massif. Pada kesempatan ini kami civitas akademika STP Mataram

Mengucapkan terima kasih kepada stakeholders yang telah memberikan support dalam bentuk jalinan kerjasama dan implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi. Secara khusus kami sampaikan terima kasih kepada stakeholders baik di dalam maupun di luar negeri.

(Suara NTB/lin)

SERAHKAN SK - Penyerahan SK Menristekdikti dari Koordinator Kopertis Prof. Dr. I Nengah Dasi Astawa, M.Si kepada Ketua Yayasan Kertha Wisata Mataram, Dra. Mastari TM, disaksikan Direktur STP Mataram, I Putu Gede, M.Par.

Akpar Resmi Jadi Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram Mataram (Suara NTB) Pariwisata saat ini menjadi salah satu sektor unggulan di NTB. Perlu adanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai dan memiliki kualifikasi untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Akademi Pariwisata (Akpar) Mataram berdasarkan Keputusan Menristekdikti RI Nomor 416/ KPT/I/2017 resmi menjadi Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) Mataram. Program studinya pun bertambah menjadi tiga, Prodi Perhotelan, Perjalanan Pariwisata dan Strata1 Pariwisata. Serah terima izin perubahan bentuk Akpar Mataram menjadi STP Mataram telah dilakukan pada Sabtu (12/ 8) di Kampus STP Mataram.

“Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kami sehingga Akpar Mataram resmi menjadi STP Mataram. Terima kasih kepada Pemprov NTB dan Koordinator Kopertis yang sudah memberikan rekomendasi,” kata Direktur STP Mataram, I Putu Gede, M.Par, di Mataram, Sabtu (12/8). Ia mengatakan bahwa ini merupakan sekolah tinggi pariwisata pertama di NTB. Dengan

adanya program S1 ini diharapkan dapat mencetak SDM bidang pariwisata yang unggul. Selain itu juga mampu melayani wisatawan dengan baik dan maksimal.

Ia berharap setiap mahasiswa belajar dengan sungguhsungguh. Sehingga SDM bidang pariwisata benar-benar berkualitas tinggi dan mampu bersaing secara global. Sehingga sektor pariwisata NTB dikelola oleh warga NTB sendiri.

“Saat ini NTB sedang membutuhkan banyak SDM bidang pariwisata. STP Mataram punya prodi baru yang bisa menjadi pilihan untuk mahasiswa mengembangkan diri. Apalagi ini prodi S1 Pariwisata pertama di NTB,” ujarnya.

Strata 1 Pariwisata memiliki empat bidang konsentrasi, yaitu Decision Maker industri pariwisata, peneliti Bidang Kepariwisataan, Community Leader Product Pariwisata dan Konsultan Pariwisata. Bukan itu saja, STP Mataram juga saat ini sudah memiliki Asesor Nasional, Lembaga Sertifikasi Profesi. Sebanyak tujuh orang pengajar STP Mataram lolos sebagai asesor. Diant-

aranya, Drs. I Putu Gede, M.Par dan I Made Darma Sugriwe, A.Md. Par bagian Food and Baverage Service. DR. Syah Idrus, M.Si dan M.Jumail,M.Par bagian Front Office. Lalu Yulendra, M.Par dan I Gusti Lanang Dwija, A.Md.Par bagian Food Product dan Made Murdana, M.Par bagian housekeeping.

Sementara itu, Koordinator Kopertis Wilayah VIII Prof.

Dr. I Nengah Dasi Astawa, M.Si mengatakan bahwa ini merupakan kesempatan untuk STP Mataram untuk mencetak generasi andal. Ia berharap kehadiran STP Mataram memberikan kontribusi pada bidang SDM Pariwisata di NTB. “Semoga STP Mataram ini mampu mencetak generasi dan SDM yang andal pada bidang pariwisata,” ujarnya.

Penyerahan izin perubahan bentuk Akpar Mataram menjadi STP Mataram dilakukan langsung oleh Prof Dasi kepada Ketua Yayasan Kertha Wisata Mataram Dra Mastari TM. Kemudian diserahkan secara langsung kepada Direktur STP Mataram I Putu Gede, M.Par. (lin/*)

Mitra Luar Negeri: 1. Saowabha Vocational College of Thailand 2. SurinVocational College of Thailand 3. Phitsanulok Vocational College of Thailand 4. Chancengsao Vocational College of Thailand 5. Eamla Or Vocational College of Thailand 6. Krabi Vocational College of Thailang 7. Nakorn Ratchasima College of Business Administration and Tourism 8. Ranong Technical College of Thailand 9. Sukhothai Vocational College of Thailand 10. Trat Technical College of Thailand 11. PT Meranty Magsaysay Philipine 12. JIPA (Japan Indonesia Program Akademik)

Asosiasi Profesi, Badan, dan Instansi : 1. AHM (Asosiasi Hotel Mataram) 2. DPD HPI (Himpunan Pramuwisata Indonesia) NTB 3. DPD PHRI NTB 4. BLKI 5. Konsursium Riset Pariwisata UNUD 6. Yayasan PUTRI Indonesia 7. Dinas Pariwisata NTB 8. Dinas BUDPAR Loteng 9. Dinas BUDPAR Lotim 10. Dinas BUDPAR Lobar 11. Dinas BUDPAR KLU 12. Dinas BUDPAR Kota Mataram 13. STIKES Yarsi Mataram 14. PT Telkom Indonesia 15. BANK BUKOPIN 16. BANK BTN 17. BANK BNI 18. BNN Prov. NTB 19. BPPD Prov. NTB

Mitra Dalam Negeri: 1. PT Allenz Adventure Tour and Travel 2. PT Dharma Lestari Tour and Travel 3. PT Lombok Dive Tour and Travel 4. PT Cinta Holiday Tour and Travel 5. PT Lombok Paradise Tour and Travel 6. Lombok Network Holiday Tour and Travel 7. Go Vacation Indonesia Tour and Travel 8. Lombok Go Holiday Tour and Travel 9. Santika Indonesia Hotel and Resort Mataram- Lombok Community Leader : 10. Jayakarta Lombok Hotel 11. Grand Legi Hotel Mataram 1. Desa Adat Sade 12. Hotel Lombok Raya 2. Desa Adat Ende 13. Novotel Lombok 3. Desa Adat Segenter 14. Hotel Puri Saron Senggigi 4. Desa Adat Akar-akar 15. Holiday Resort Lombok 5. Masjid Kuno Bayan 16. Hotel Villa Ombak 17. Hotel Gili Nanggu 6. POKDARWIS se-NTB 18. Hotel De Rio Resort 7. PONPES Nurul Hakim Kediri 19. Fave Hotel Mataram 8. PONPES Al-Ikhlas Sekotong 20. Hotel Lombok Sunset 9. PONPES Nurul Haramain Narmada 21. Hotel Lombok Plaza 10. PONPES Islhauddin Kediri 22. Hotel Golden Palace 11. PONPES Darul-Hikmah Darek 23. Jeeva Klui 24. Jeeva Bloam 12. PONPES Al-Ma’rif Darek 25. Green-Haya Lotim 26. Jeeva Prasanthy 27. Golden Tulip Mataram Semoga kerja sama dan silaturrahmi yang telah 28. Aston Hotel Mataram dijalin dapat terus dilanjutkan sebagai bentuk tang29. Hotel Pearl of Trawangan (POT) gung jawab kita bersama terhadap generasi muda 30. Svarga Hotel & Resort Lombok 31. Grand Sunset Gili Air NTB ke depan khususnya di bidang SDMpariwisata 32. D-Max Praya Hotel dan amal baik kita dapat diterima oleh Allah SWT, 33. D’Praya Hotel Tuhan Yang Mahaesa.

34. Restaurant Taman Senggigi 35. Restaurant El-Bazar Kuta Amin ya rabbal alamin.

36. Sendok Restaurant

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000 Online :http://www.suarantb.com

SUARA NTB

16 HALAMAN NOMOR 129 TAHUN KE 13

E-mail: hariansuarantb@gmail.com

SENIN, 14 AGUSTUS 2017

Pengemban Pengamal Pancasila

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

(Suara NTB/yon)

AIR BERSIH - Masyarakat Dusun Sawung, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Lombok Timur saat mengambil air bersih yang didistribusikan oleh pemerintah, Sabtu (12/8). Kawasan yang dilanda kekeringan semakin meluas. Warga berharap ada solusi permanen pada kekeringan yang setiap tahun melanda. Berita selengkapnya di halaman 4.

Desa dalam Ancaman Kekurangan Dana Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) NTB, Taukhid, S.E., M.Sc.IB., M.B.A. ditemui di ruang kerjanya belum lama ini

TO K O H Anugerah Ikon Prestasi Indonesia TGH. Hasanain Djuaini, Lc.,M.H, menerima anugerah sebagai ikon prestasi Indonesia dari Unit Kerja Presiden Pemantapan Ideologi Pancasila (UK-PIP). Tuan guru asal Narmada ini dianugerahi bersama 72 orang lainnya di seluruh Indonesia, karen dinilai berprestasi kepada negara dan berdampak pada semangat juang di berbagai bidang. Pimpinan Ponpes Nurul Haramain, menjadi satusatunya tokoh yang mendapatkan anugerah tersebut di NTB. Dikonfirmasi Minggu (13/8) kemarin, tokoh yang mendapatkan anugerah Ramon Magsaysay ini menyatakan bahwa anugerah ini sebenarnya digagas sejak dua tahun lalu dan telah diberitakan media nasional.

Bersambung ke hal 13 TGH. Hasanain Djuaini (Suara NTB/dok)

menjelaskan, salah satu sebab keterlambatan pelaporan realisasi DD tahap pertama karena petugas di daerah yang kaget terhadap sistem

pelaporan di tahun ini. ‘’Kalau dulu, mereka cuma mengumpulkan dari desa, disusun, dan dikirim ke pusat. Sekarang ini mereka

Hari Ini, Gubernur Mutasi Ratusan Pejabat Mataram (Suara NTB) Setelah batal terlaksana Jumat pekan kemarin, Gubernur NTB akan melakukan mutasi ratusan pejabat struktural eselon II, III dan IV lingkup Pemprov NTB pada Senin (14/8) hari

ini. Dipastikan, dua jabatan eselon II yang lowong, yakni jabatan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM serta Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan akan diisi.

Juru Bicara Pemprov NTB, H. Irnadi Kusuma, S.STP, ME mengata-

kan, ada ratusan pejabat yang bakal dimutasi. Namun, ia belum mengetahui jam berapa ratusan pejabat struktural tersebut akan dilantik dan diambil sumpah jabatannya. ‘’Tapi yang pasti bergeser dari Jumat kemarin ke Senin (pelaksanaan mutasi). Cuma jamnya ini belum pasti. Iya lengkap, eselon II, III dan IV. Iya ratusan orang,’’ ujarnya dikonfirmasi Suara NTB, Minggu (13/8) siang kemarin.

Banyaknya pejabat yang dimutasi, kata Irnadi karena termasuk di dalamnya pelantikan Kepala Sekolah, Kepala TU SMA/SMK yang berada di bawah kewenan-

ing desa kurang dari 75 persen, maka pencairan DD sebesar 40 persen dari total dana desa yang didapat, tidak akan dicairkan.

Sementara DD tahap pertama tidak akan ditarik.

Berdasarkan data dari OMSPAN pada tanggal 5 Agustus 2017 sampai pukul 16.55 Wita menunjukkan total DD di NTB tahun 2017 yaitu Rp 865.014.066.000 untuk 995 desa di delapan kabupaten.

Bersambung ke hal 13

gan provinsi. Mulai tahun ini, pengelolaan SMA/SMK Negeri berada di bawah Pemprov NTB. Terkait pejabat eselon II yang dimutasi, Irnadi enggan menyebutkan siapa saja pejabat yang akan dimutasi. Termasuk menanggapi adanya beberapa nama yang sudah beredar akan kena mutasi. Yang jelas, katanya, dua jabatan eselon II yang lowong akan terisi dalam mutasi kali ini.

Bersambung ke hal 13 H. Irnadi Kusuma

Pemprov Naikkan Anggaran Pengentasan Kemiskinan Jadi Rp 1,7 Triliun

TNI Pasang Badan Lawan Cukong Kayu Mataram (Suara NTB) Illegal logging diduga masih marak. Sasaran penegak hukum kini bergeser kepada cukong atau pemodal, terbukti dengan ditangkapnya dua oknum pengusaha baru-baru ini dan enam lainnya masih diburu.

Keterlibatan TNI dalam memberantas illegal logging dirasakan sangat mengganggu kelancaran aktivitas distribusi kayu para cukong. Hal ini disadari Danrem 162/WB Kol. Farid Makruf, MA. Faktanya, ada surat protes yang dilayangkan ke Kodam IX/Udayana, Mabes TNI, bahkan diperkirakan akan sampai ke presiden. ‘’Perlu dicatat bahwa kami tidak gentar dengan surat surat semacam

harus memasukkan data ke OMSPAN,’’ katanya.

Batas waktu pelaporan sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 50 tahun 2017 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan DD yaitu pada 24 Juli lalu.

Namun kenyataannya, sampai saat berita ini ditulis ada kabupaten yang masih belum memasukkan laporan realisasi DD itu.

Berdasarkan ketentuan, menurut Taukhid, jika pelaporan realisasi DD masing-mas-

(Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) Pelaporan realisasi penggunaan Dana Desa (DD) tahap pertama tahun 2017 di NTB belum memuaskan. Bahkan sampai saat ini ada kabupaten yang belum melaporkan realisasi penggunaan DD ke aplikasi Online Monitoring Sistem Pembendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN). Jika tidak ada perubahan pelaporan, maka hampir pasti pencairan tahap kedua dana desa tidak akan dicairkan ke sejumlah desa itu.

itu. Kami TNI akan pasang badan untuk memberantas illegal logging. Kasihan hutan NTB yang tersisa sekarang ini, bisa habis, ‘’ tegas Danrem, Sabtu (12/4).

Surat surat itu diduganya dikirim para cukong kayu yang pernah ditahan oleh para Dandim bersama Satgas P3H. Alasannya lantaran TNI tidak punya kewenangan mengurus masalah kayu. Namun dia menyadari, para cukong memanfaatkan celah aturan untuk melegalkan upaya membawa kayu dari hutan NTB, Bersambung Farid Makruf ke hal 13

Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB menaikkan alokasi anggaran untuk program pengentasan kemiskinan dalam APBD Perubahan (APBD-P) 2017 menjadi Rp 1,7 triliun. Sebelumnya, dalam APBD Murni 2017, Pemprov mengalokasikan anggaran untuk mempercepat penurunan kemiskinan sekitar Rp 1,3 triliun.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, M. Sc, M.TP yang dikonfirmasi Suara NTB, akhir pekan kemarin mengatakan, anggaran sebesar itu digunakan untuk mendukung program kegiatan pada 13 indikator RPJMD. ‘’Upaya mendorong penurunan angka kemiskinan dilaksanakan melalui 35 program dan 83 kegiatan dengan anggaran Rp 155 miliar lebih.

Bersambung ke hal 13 (Suara NTB/dok)

Tak Bayar Tunggakan Pajak IUP

Perusahaan Tambang di NTB Terancam Berurusan dengan KPK Mataram (Suara NTB Tergantung pak Dirjen saja nanHingga saat ini, jumlah tunggakan pajak atas iuran Izin ti. Seperti apa langkah terakhir,’’ Usaha Pertambangan (IUP) di NTB mencapai Rp 17 miliar. kata Husni dikonfirPajak IUP ini merupakan tunggakan dari perusahaan permasi Suara NTB, tambangan yang memperoleh izin di NTB. pekan kemarin di Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESMataram.

DM) NTB, Ir. Muhammad Husni, M. Si mengatakan, Ia mengatakan jika perusahaan pertambangan tak menyelesaikan tunglangkah yang digakan kewajibannya tidak menutup kemungkinan merelakukan Ditjen ka nanti akan berurusan dengan Komisi Pemberantasan Minerba terkait Korupsi (KPK). Persoalan mengenai finasial ini, kata tunggakan pajak Husni sepenuhnya kewenangan Ditjen Minerba Kementerian ESDM. Pemprov, katanya, hanya diminta bantuannya untuk menagih piutang belasan miliar itu kepada para pemegang IUP maupun perusahaan pertambangan yang sudah dicabut izinnya.

Meskipun IUP sudah dicabut, tunggakan pajak sebelumnya harus tetap dibayar. ‘’Kerjasama Ditjen Minerba dengan KPK belum mengarah ke penagihan pajak itu. Baru penataan perizinan saja, adminMuhammad Husni istrasi. Tapi bisa saja kalau membandel ujungnya berurusan dengan KPK, ke sana.

(Suara NTB/dok)

IUP ini masih bersifat persuasif. Ditjen Minerba telah meminta bantuan Dinas ESDM untuk menagih tunggakan IUP senilai Rp 17 miliar yang masih mengendap. ‘’Batas waktu belum ada dari pusat. Kalau beliau bilang selesai menagih kita kasih aparat. Kita menunggu saja.

Karena sudah jelas dalam Permen ESDM itu untuk finansial kewenangannya Ditjen Minerba,’’ ucapnya.

Data Ditjen Minerba, jumlah tunggakan iuran IUP di NTB mencapai Rp 19 miliar lebih. Dari jumlah tersebut yang mampu ditagih sampai 2016 lalu sekitar Rp 1 - 2 miliar. Artinya, tunggakannya masih sekitar Rp 17 miliar. Tunggakan tersebut tersebar di beberapa kabu-

paten di NTB. Seperti Kabupaten Bima, utang para pemegang IUP logam mencapai Rp 7,708 miliar lebih. Sebanyak 10 pemegang IUP yang berhutang, dimana 7 IUP sudah habis masa berlakunya.

Kabupaten Dompu, utang para pemegang IUP sebesar Rp 2,115 miliar lebih dari 14 IUP. Dimana 10 IUP sudah habis masa berlakunya. Kemudian Sumbawa, sebesar Rp 4,8 miliar dari 17 pemegang IUP. Dari jumlah itu, sebanyak 3 IUP yang sudah berakhir masa berlakunya. Kabupaten Sumbawa Barat, tunggakan pembayaran iuran pemegang IUP sebesar Rp 4,078 miliar lebih dari 9 pemegang IUP. Dari jumlah itu, sebanyak 8 IUP sudah habis masa berlakunya.

Bersambung ke hal 13

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Senin, 14 Agustus 2017

Halaman 4

Kekeringan Kian Parah

Warga Butuh Solusi Permanen

Terapkan Enam Program Wajib PUSKESMAS Labuhan Haji Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur (Lotim) menerapkan 6 program wajib dalam bidang kesehatan, yakni promosi kesehatan, kesehatan ibu dan anak, kesehatan lingkungan, gizi dan peralatan pengobatan. Lainnya program pengembangan, di antaranya kesehatan sekolah, kesehatan lingkungan kerja bagi masyarkaat dan kesehatan lansia serta memasyarakatkan olahraga.

Kepala Puskesmas Labuhan Haji, H. Supardi S.St S.KM., menjelas(Suara NTB/rus) kan, Puskesmas LabuH. Supardi han Haji juga terus mengembangkan program home Care (kunjungan rumah) dan prolanis, yakni program pelayanan untuk penyakit kronis.

Prolanis ini yang diutamakan adalah masyarakat yang sudah menjadi peserta BPJS. Dalam prolanis ini, disasar para terpapar penyakit tidak menular, seperti hipertensi, kencing manis dan lainnya untuk dapat dilayani di Puskesmas Labuhan Haji, Puskesmas Pembantu Suryawangi dan pelayanan kesehatan yang ada di Kelurahan Teros pada setiap hari Jumat.

Adapun kegiatan, diperuntukan untuk para penderita penyakit kronis dan lansia digelar senam, pemeriksaan kesehatan secara berkala dan edukasi penyuluhan dan kontrol. Kaitannya dengan home care, yang ada hanya di Puskesmas Labuhan Haji, program yang dicanangkan sejak tahun 2015 ini diperuntukan bagi pasien yang yang memiliki penyakit kronis ketergantungan, dapat dikunjungi langsung oleh (satim) Satuan Tim yang di dalamnya ada perawat, dokter, petugas gizi dan petugas kesehatan higinies sanitasi. “Home Care ini diperuntukan untuk pasien yang tidak mampu datang berobat ke puskesmas,” imbuhnya.

Makin didekatkannya pelayanan ke tengah masyarakat dimaksudkan pihak Puskesmas Labuhan Haji ini semata untuk memperluas jangkauan dan akses layanan puskesmas.

Dalam 1 bulan petugas kesehatan mampu mengunjung 1015 pasien. “Tergantung laporan juga dari masing kekadusan,” tuturnya. Diterangkan saat ini, juga Puskesmas Labuhan Haji sudah memiliki pos-pos pelayanan di sejumlah titik.

Soal tenaga medis yang bertugas di Puskesmas Labuhan Haji, disebut rasionya sudah cukup. Perawat, bidan dan dokter cukup lengkap. Di mana, sudah ada dua dokter, yakni dokter gigi dan dokter umum. “Semua tenaga medis bisa menjalankan tugas dengan baik,” ungkapnya.

Fasilitas kesehatan yang tersedia terus ditambah. Terakhir sudah ada tambahan mobil puskesmas keliling yang siap digunakan untuk pelayanan kunjungan ke masyarakat. Adanya mobil yang belum lama diterima ini akan mempercepat layanan saat terjadi rujukan.

Ditambahkan, jumlah ruang rawat inap saat ini terdiri dari 4 ruangan dengan 18 tempat tidur. Satu unitr Ruang KIA. “Peralatan relatif lengkap sesuai dengan peruntukan gigi dan UGD” imbuhnya. Adapun jumlah kunjungan pasien Puskesmas Labuhan Haji tembus 100 orang per hari. “Rata - rata kunjungan rawat jalan 60 sampai 100 orang per hari,” ujarnya. (rus)

Selong (Suara NTB) – Kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) belakangan ini kian parah. Tercatat ratusan titik kekeringan di Lotim khususnya di wilayah Kecamatan Jerowaru dari 12 desa yang mengalami kekeringan. Untuk itu, masyarakat setempat berharap kepada pemerintah untuk memberikan solusi permanen terkait kondisi kekeringan yang menghantui warga setiap tahunnya.

Camat Jerowaru, Ahmad Zulkifli mengatakan, kekeri-

ngan yang melanda wilayahnya sudah terjadi beberapa waktu

lalu, terutama di dua desa, yakni di Dusun Sawung Desa Wa-

(Suara NTB/yon)

BELUM DIKERUK - Pengerukan kolam labuh Pelabuhan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur (Lotim) terancam kembali gagal. Pasalnya, antara Pemda Lotim dan pihak kontraktor terjadi persoalan hukum. Kondisi ini menyebabkan rencana pengerukan tidak bisa direalisasikan.

Golkar Usulkan Tiga Nama, Syamsul Luthfi Klaim Kantongi Calon Pendamping Selong (Suara NTB) – Partai Golongan Karya (Golkar) Lombok Timur (Lotim) beberapa waktu lalu sudah menerima sebanyak enam figur sebagai bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati Lotim menjelang Pilkada 2016 mendatang. Dari enam figur yang mendaftar, partai berlambang pohon beringin hanya mengusulkan tiga nama ke Dewan Pengurus Pusat (DPP) untuk diusung.

Ketua DPD Golkar Lotim, Daeng Paelori menyebutkan, tiga nama bakal calon bupati yang diusulkan ke DPP Golkar, yakni H. Sukiman Azmy, H. Mau’ud Adam serta dirinya Daeng Paelori. Diusulkannya tiga nama ke DPP itu, tentunya sudah melalui mekanisme, yakni pelaksanaan rapat pleno di internal Partai Golkar sendiri. “Tiga nama yang diusulkan ke DPP dari enam figur yang mendaftar,” ujarnya,

Sabtu (12/8) Disinggung terkait sikap DPW Golkar NTB di bawah komando H. M. Suhaili FT, yang memberikan sinyal dukungan ke H. Sukiman Azmy. Daeng Paelori yang juga merupakan WaKil Ketua DPRD Lotim ini mengaku tidak menjadi masalah. Menurutnya, sinyal dukungan yang diberikan oleh DPW ke H. Sukiman Azmi mengacu kepada hasil survei yang dilakukan oleh internal Partai Golkar.

Sementara politisi Partai Demokrat Lotim H. M. Syamsul Luthfi, mengaku tidak khawatir dengan adanya figur yang sudah mendeklarasikan pasangannya.

Dalam hal ini, dirinya sudah mengantongi salah satu pasangan pendampingnya. Namun tidak disebutkan siapa yang menjadi pendampingnya tersebut.

Dikatakan tidak disampaikannya ke publik soal pasanga-

nnya ini menjadi bagian dari salah satu strategi politik yang dirancangnya. Mengenai partai pengusung, disebut Luthfi yang juga Ketua Partai Demokrat Lotim sudah mendapat dukungan partai politik yang cukup.

Dikarenakan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Lotim ini serentak dengan Pemilihan Gubernur mendatang, langkah politik Partai Demokrat akan linier dengan pasangan yang maju menjadi calon gubernur dan wakil gubernur.

Sebelumnya disampaikan mantan Wakil Bupati Lotim ini akan mendeklarasikan dirinya pada momentum hari pahlawan tanggal 10 November 2018 mendatang. Momentum bersejarah itu akan dijadikan tonggak awal untuk memulai perjuangan menjemput takdir sebagai Bupati Lotim periode 2018-2023. (yon/rus)

kan dan Desa Sekaroh Kecamatan. Dua desa ini, katanya, selalu mengalami kekeringan sepanjang masa. “Titik yang mengalami kekeringan itu sebanyak 360 lebih, itu di 12 desa,” sebutnya, Sabtu (12/8).

Ditambahkan Zulkifli, alasan krisisnya air bersih di dua desa itu disebabkan lokasinya yang tidak jauh dari pesisir pantai sehingga sangat menyulitkan masyarakat untuk membangun sebuah sumur. Jika tidak ada pendistribusian bantuan air dari pemerintah daerah, masyarakat setempat mengandalkan keberadaan Dam Songkok yang lokasinya cukup jauh dari pemukiman warga.

Terkait dengan krisis air bersih yang terjadi di beberapa desa lainnya di wilayah Kecamatan Jerowaru, Zulkifli mengaku sudah meminta data dari desa yang bersangkutan untuk dilaporkan ke Badan

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lotim agar secepatnya menyalurkan air bersih kepada masyarakat. “Datadata dari desa yang sudah mengalami kekeringan sudah kita ambil dan laporkan ke BPBD karena kondisi kekeringan saat ini sudah cukup memprihatinkan,” terangnya.

Sementara, Inaq Udin, salah satu masyarakat di Dusun Sawung Desa Wakan mengaku untuk menutupi kebutuhan air bersih, ia harus membeli air dari Lingkok Tutuq yang terdapat di Desa Pemongkong. Sikap itu tentunya sangat berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya yang lain. Dalam setiap pembelian air dari Lingkoq Tutuq, per satu tangki masyarakat harus membayar antara Rp 150 ribu hingga Rp 210 ribu. (yon)

DPRD KLU Dorong Kapal Melahirkan untuk Warga Tiga Gili Tanjung (Suara NTB) Anggota Komisi III DPRD Lombok Utara, Narsudin, S.Sos., mengingatkan agar Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) lebih serius mendesain penanganan persoalan bidang kesehatan. Salah satunya, adalah keberadaan sarana dan prasarana transportasi penghubung lintas pulau dari 3 Gili menuju daratan Lombok Utara.

“Dalam Rakerkesda kemarin sudah dibuka beberapa persoalan KLU. Salah satunya yang perlu diatensi adalah rencana pengadaan kapal bagi ibu-ibu di 3 Gili yang akan melahirkan. Kapalnya sudah rusak, supaya itu menjadi perhatian kita bersama,” ungkap Narsudin, Jumat (11/8).

Ia melihat masalah transportasi untuk warga 3 Gili cukup pelik berkaitan dengan optimalisasi tupoksi pelayanan oleh lintas SKPD. Sebab tidak hanya persoalan ibu melahirkan saja yang harus ditangani, tetapi juga persoalan lain seperti transportasi bagi guru sekolah, pengiriman bantuan pemerintah seperti rastra, maupun kunjungan kerja pe-

merintah ke 3 Gili. Banyaknya kepentingan itu, ia mendorong agar diadakan kapal khusus yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.

Menurut Ketua DPD PPP Lombok Utara ini, pelayanan bidang kesehatan kepada masyarakat membutuhkan komitmen dan dukungan bersama. Masyarakat tidak bisa mencapai cita-cita pembangunan bidang kesehatan di tengah minimnya dana APBD KLU (2017 sebesar Rp 878,5 miliar).

Spesifik pada bidang kesehatan, tambah Narsudin, belum melihat ada perubahan signifikan dari capaian program kesehatan. Pada warga lansia (lanjut usia) dicontohkannya, tingkat kesejahteraan pada usia lanjut masih menjadi tantangan besar bagi pemangku kebijakan.

“Bagaimana memahami masyarakat bisa hidup sehat di usia lanjut, ini penting. Sejauh ini bentuk riilnya belum kita lihat, karena dari postur anggaran saja belum maksimal. Harapan ke depan, agar kabupaten meningkatkan sinerginya dengan pusat,” demikian Narsudin. (ari)

Penyuluhan ”Pajak Bertutur”

Siswa Antusias, Guru Tunggu Kurikulum Pajak Tanjung (Suara NTB) Pajak berperan penting dalam sektor penerimaan negara. Namun peran penting pajak ini masih belum banyak diketahui oleh masyarakat. Untuk itu, menyongsong Indonesia Emas 2045, Direktorat Jenderal Pajak - Kementerian Keuangan, menginisiasi untuk mengintegrasikan materi kesadaran pajak dengan kurikulum pendidikan. Kurikulum ini sendiri sangat ditunggu oleh pengelola pendidikan (guru dan Kepala Sekolah).

Penyuluhan pajak melalui proram Pajak Bertutur diselenggarakan secara serentak di 2.000 lebih sekolah (SD, SMP/ MTs, SMA/SMK/MA) dan Perguruan Tinggi se-Indonesia, pada Jumat (11/8).

Dengan partisipasi siswa yang ditargetkan 120.000 lebih, penyuluhan Pajak Bertutur masuk ke dalam Rekor MURI. Di Lombok Utara sendiri, Pajak Bertutur dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Gerung, Lombok Barat. Dua sekolah yang disasar adalah SMPN 1 Tanjung dan SMAN 1 Tanjung dengan jumlah peserta masing-masing 50 orang (siswa dan guru). Penyuluhan ini filakukan secara paralel pada jam yang sama, dimulai pukul 10.00 wita.

Kepala Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Gerung (KP2KP), I Gede Putu Subagia, menyampaikan Pajak Bertutur bertujuan untuk

memberikan kesadaran atau kepedulian bagi para murid untuk lebih memahami peran penting pajak dalam pembangunan.

“Pajak menyumbang sekitar 75 penerimaan negara. Penerimaan ini digunakan untuk membiayai pembangunan dan 20 persen digunakan untuk anggaran pendidikan, seperti rehabilitasi ruang kelas, tunjangan profesi guru, tunjangan khusus guru, sertifikasi dosen, Kartu lndonesia Pintar, Bantuan Bidik Misi serta Bantuan Operasional Sekolah (BOS),” ungkap Subagia.

Selain untuk anggaran pendidikan, dana pajak digunakan untuk pembangunan infrastruktur (jalan, jembatan, bandara, pelabuhan, terminal, dan lain-lain), anggaran kesehatan, dana desa dan sebagainya.

DJP berharap sambung Subagia, jika anak-anak sudah diperkenalkan dengan pajak dan manfaatnya sejak dini, maka pada saatnya, diharapkan mereka menjadi Wajib Pajak yang tertib.

“Wajib Pajak merupakan pahlawan, karena dari merekalah negeri ini dapat terus maju melakukan perbaikan dan pembangunan,” ujarnya.

Untuk dapat terintegrasi ke dalam dunia pendidikan, telah ditandatangani MOU antara DJP dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2014 tentang Edukasi Sadar Pajak. Kegiatan Pajak Bertutur ini merupakan ac-

ara kick off Program Edukasi Sadar Pajak yang akan dilaksanakan secara simultan di seluruh elemen pendidikan baik kurikulum maupun pembelajaran.

“Kebijakan dan media pembelajaran pajak sedang dirancang oleh tim Kantor Pusat DJP bekerjasama dengan Tim dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Dukungan dari elemen pendidikan, para pendidik dan tenaga kependidikan sangat diperlukan untuk menyukseskan program Edukasi Sadar Pajak,” pungkasnya.

Sekilas dalam Penyuluhan Pajak Bertutur, siswa SMPN 1 Tanjung cukup antusias. Ini tidak lepas dari metode penyuluhan oleh KP2KP Gerung melalui diskusi aktif dan pemaparan visual. Para siswa dari jenjang kelas 1 sampai kelas 3 SMP itu juga cukup tanggap dalam menjawab pertanyaan. Salah satunya, siswa yang menjawab nama lengkap Menteri Keuangan, Sri Muliani Indrawati. KP2KP Gerung pun memberikan hadiah atas penjawab pertanyaan tersebut.

Sementara bagi Kepala SMPN 1 Tanjung, Johdi, S.Pd., memandang Penyuluhan Pajak sebagai hal yang positif. Tidak hanya menumbuhkan kesadaran tetapi juga memberi pengetahuan bagi anak didik. Masalah pajak penting ditanamkan sejak dini dan langsung menyentuh siswa. Ketika siswa sudah paham, diharapkan kesadaran membayar pajak tumbuh sendiri saat mereka tercatat sebagai wajib pajak. (ari/*)

(Suara NTB/ist)

(Suara NTB/ist)

(Suara NTB/ist)

Kepala Kantor KP2KP I Gede Putu Subagia Gerung beri sambutan Pajak Bertutur siswa SMP.

Staf KP2KP Gerung (kanan) serahkan cendramata kepada Kepala SMAN 1 Tanjung.

Kepala Kantor KP2KP Gerung I Gede Putu Subagia (kiri) menyerahkan cendramata kepada Kepala SMPN 1 Tanjung, Johdi.

(Suara NTB/ist)

(Suara NTB/ist)

(Suara NTB/ist)

(Suara NTB/ist)

Staf KP2KP Gerung sampaikan materi pajak kepada siswa SMPN 1 Tanjung.

Siswa SMPN 1 Tanjung antusias ikuti penyuluhan pajak.

Siswa dan guru SMPN 1 Tanjung pose bersama usai penyuluhan.

Siswa SMAN 1 Tanjung pose bersama usai penyuluhan pajak

SUARA NTB Senin, 14 Agustus 2017

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Makmur, Belasan Tahun Bergulat Melawan Tumor Hidup di bawah garis kemiskinan bagi Makmur, warga Dusun Selandung Desa Sukaraja Kecamatan Praya Timur Lombok Tengah (Loteng) ini sudah cukup berat.

Namun demikian, ia tetap bertahap. Meskipun cobaan berupa penyakit tumor di bagian mulutnya, membuat beban hidupnya kian berat.

BAGINYA semua cobaan tersebut tidak akan membuatnya lantas cepat berputus asa.

Bekerja serabutan sebagai buruh pembuat batu bata dan terkadang buruh tani, Makmur mengaku itu dilakukan demi bertahan hidup dan menghidupi keluarganya. Kendati kondisi tubuhnya sudah tidak kuat lagi, karena sudah tidak muda lagi. Ditambah penyakit tumor yang dialaminya sejak belasan tahun silam.

Saat ditemui di rumahnya, Sabtu (12/8), pria kelahiran 1965 ini menuturkan, dari hasil menjadi buruh serabutan tersebut ia bisa mendapat penghasilan sampai Rp 50 ribu sehari. Itupun kalau lagi

mujur. Tapi kalau lagi kurang beruntung, bisa dua sampai tiga hari tidak dapat penghasilan sedikit pun.

Hasil dari menjadi buruh serabutan itu sebagian disisihkan untuk keluarganya. Sebagian lagi disisihkan untuk biaya pengobatan, penyakit tumor yang dideritanya. “Kalau masalah biaya pengobatan, sudah tidak terhitung banyaknya. Sampai-sampai saya harus berutang sana sini untuk membiayai pengobatan,” akunya.

Tapi penyakit yang dideritanya tak kunjung sembuh.

Bahkan kini kondisinya semakin parah. “Dulu pernah ditawari oleh dokter untuk operasi. Tapi tidak jadi, meng-

(Suara NTB/kir)

BUTUH BANTUAN - Makmur, penderita tumor didampingi anggota keluarganya, Sabtu (12/8).

Makmur membutuhkan bantuan donatur untuk melakukan operasi penyakit yang dideritanya. ingat besarnya biaya operasi yang harus disiapkan,” ujarnya seraya mengaku dirinya

juga belum begitu siap secara mental untuk menjalani operasi pengangkatan tumor.

Belum lagi, setelah operasi dan selama menjalani masa penyembuhan, praktis dirinya

harus istirahat total. Tidak akan bisa lagi untuk bekerja mencari nafkah untuk keluarganya. Di satu sisi, keluarga yang lain juga kondisi ekonomi hampir sama, shingga pastinya akan sangat membebani. “Setelah operasi kita tidak tahu berapa lama masa penyembuhannya. Dan, selama itu siapa yang akan mencari nafkah bagi keluarga saya,” ujar Makmur.

Ia pun mengaku juga sempat ditawari oleh salah satu lembaga donor yang siap membiayai biaya operasinya.

Tapi sampai saat ini dirinya masih menunggu kesiapan dan kesepakatan dengan pihak keluarga. “Keluarga masih mempertimbangkan kebutuhan biaya yang harus disiapkan di luar biaya operasi. Karena kondisi ekonomi keluarga kami, tidak jauh beda,” imbuhnya.

Kini dirinya hanya bisa pasrah terhadap kondisi yang dialami. Sembari terus berusaha bertahap hidup di tengah se-

makin beratnya beban ekonomi. Namun demikian, Makmur mengaku pantang untuk meminta-minta. Baginya hasil usaha dari peluh keringatnya jauh lebih barokah, ketimbang harus meminta-minta.

Sebelumnya menderita penyakit tumor tersebut, Makmur mengaku sempat mengadu nasib sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) selama tiga tahun. Mulai tahun 1999 sampai 2001 silam. Sebelum kemudian penyakit tumornya muncul. Hingga sekarang, penyakit tumor tersebut tidak kunjung sembuh.

Segala macam penyobatan sudah dilakoni. Mulai dari pengobatan oleh dukun sampai pengobatan alternatif hingga pengobatan modern. Tinggal operasi saja yang belum dilakukan. Sampai-sampai dirinya sempat kena tipu oleh dukun gadungan yang menjanjikan penyembuhan dengan biaya tertentu, karena keinginan yang kuat untuk sembuh. (kir)

Khawatir APBD Timpang Lawan Narkoba dan Radikalisme

(Suara NTB/kir)

PEREDARAN narkoba serta paham radikalisme sejauh ini sudah begitu mengkhawatirkan. Bagaimana tidak, peredaran narkona dan radikalisme sudah menyentuh hampir semua lini kehidupan masyarakat di negara dan daerah ini. Untuk itu, diperlukan langkah bersama menangkal peredaran narkoba dan radikalisme.

“Terutama narkoba, harus dilawan bersama-sama oleh semua elemen masyarakat. Karena narkoba sendiri sudah merambah hingga ke level masyarakat paling bawah,” ungkap Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Prof.

Dr. H. Farouk Muhammad, di hadapan para guru madrasah dan sekolah swasta di Praya, Sabtu (12/8).

Saat ini, peredaran narkoba sudah merambah hingga ke tingkat dusun. Tidak lagi hanya berkutat di perkotaan saja. Pengguna narkoba pun tidak hanya terbatas pada orang dewasa. Anak-anak dan remaja pun juga sudah ada yang menggunakan barang haram tersebut.

Ia mengatakan, peredaran narkoba dan penyebaran paham radikalisme sudah begitu masif. Menyerang hingga semua lini kehidupan. Dan, tampak masih sulit untuk dilawan, karena pola perlawanannya yang masih belum optimal. Hanya mengandalkan kalangan tertentu saja. Sementara peran serta masyarakat masih jauh dari apa yang diharapkan. (kir) H. Farouk Muhammad

Peringatan HUT RI Ala Desa di Lobar Giri Menang (Suara NTB) – HUT Republik Indonesia ke 72 tinggal beberapa hari lagi.

Jakaran Pemda Lombok Barat (Lobar) hingga lapisan masyarakat pun telah mulai menggelar persiapan peringatan hari kemerdekaan. Di Lobar, semarak peringatan 17 Agustus digelar di pemda, namun di kalangan masyarakat pun tak kalah semarak. Semarak HUT kemerdekaan ala desa-desa di Lobar pun lebih meriah, karena masyarakat lapisan bawah terlibat langsung.

Seperti di Desa Badrain Kecamatan Narmada dan Sekotong Tengah serta desa lain di Batulayar. Pemdes setempat sudah mempersiapkan berbagai macam lomba dan kegiatan sosial. Aneka Lomba telah dimulai pekan lalu, lombalomba yang digelar mulai dari lomba olahraga dan pembacaan naskah proklamasi. Kegiatan sosial yang diadakan berupa gotong-royong massal .

Kades Badrain, Romi Purwandi menyatakan peringatan HUT RI ini masuk dalam penganggaran dana desa di desa setempat. “Peringatan HUT RI ini kami adakan bebragai kegiatan, mulai dari lomba baca naskah proklamasi hingga gotong-royong massal,” jelas Romi.

Menurut romi, kegiatan peringatan HUT RI di Desa cenderung pada edukasi sebab lomba gerak jalan hal biasa. Lomba edukasi yang dilakukan seperti para ibu melakukan lomba masak nusantara selain itu ada lomba pembacaan naskah proklamasi bagi pemuda.

Sementara itu Kades Sekotong Tengah, L Sarapudin menyatakan pihaknya menggelar berbagai kegiatan untuk perayaan HUT RI. Beberapa kegiatan yang digelar, lomba di bidang olahraga, seperti lomba bola voli. Antusiasme masyarakat mengikuti lomba ini pun sangat besar. (her)

TAPD Tak Buru-buru Rasionalisasi Anggaran Giri Menang (Suara NTB) – Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemda Lombok Barat (Lobar) tidak bisa buru-buru menetapkan item dan besaran belanja SKPD yang dirasionalisasi, menyusul wacana pemangkasan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp 13 miliar lebih. Termasuk dalam hal menetapkan target PAD, seperti usulan DPRD mencapai Rp 15 miliar. Sebab jika dilakukan penetapan lebih awal sebelum ada kepastian jumlah DAU dipotong dari pusat, dikhawatirkan terjadi ketimpangan APBD, sebab kemampuan anggaran dari penerimaan daerah tidak mampu membiayai belanja yang telah ditetapkan.

Hal ini diakui Asisten I Setda Lobar yang juga anggota TAPD Lobar H. Poniman akhir pekan kemarin. Dijelaskan Poniman, pemotongan

res Lobar AKP Joko Tamtomo, akhir pekan kemarin.

Ia menegaskan kasus BSS ini tidak berhenti pada dua tersangka, namun terus berlanjut hingga ditelusuri semua pihak. Termasuk keterlibatan pihak dinas terkait, menurutnya dinas terkait diyakininya terlibat, namun pihaknya perlu menunggu penyelidikan lebih lanjut. Namun, jelasnya, pihaknya mengacu pada petunjuk presiden, jika pihak terkait, baik di aparatur tidak menikmati hasil korupsi (merugikan negara) maka dipertimbangkan untuk tidak ditindak.

Pihaknya membuktikan unsur ada niat pelaku apakah ber-

gu, karena untuk menetapkan besaran belanja yang dipanggkas. Pemda, jelasnya, tidak berani berspekulasi dan berandai-andai jumlah pemo-

Pengadaan Lahan Proyek Kantor Camat Kuripan Dinilai Pemborosan Giri Menang (Suara NTB – Pengadaan lahan untuk pembangunan Kantor Camat Kuripan di jalur bandara I dipersoalkan kalangan DPRD Lombok Barat (Lobar). Pasalnya pengadaan lahan sebagai lokasi baru pembangunan kantor camat ini dinilai pemborosan.

Anggaran yang dihabiskan untuk pembebasan lahan ini sangat besar mencapai Rp 2 miliar.

Demikian kritikan Wakil Ketua DPRD Lobar Sulhan Mukhlis, diwawancarai akhir pekan kemarin. Menurut Sulhan, belanja pengadaan lahan kantor camat inilah salah satu yang dikritisi agar dirasionalisasi di samping belanja-belanja lain.

Sulhan menilai lokasi kantor camat lama lebih dekat dengan masyarakat sehingga pelayanan pun dirasanya lebih cepat karena masyarakat cepat mengakses ke kantor camat. Namun pertanyaannya kenapa lokasinya dipindah ke dekat jalur BIL, sehingga pemda harus membeli tanah baru dengan anggaran tidak sedikit. Belanja semacam inilah tidak disetujui dewan, sehingga mengusulkan agar

dirasionalisasi pemda.

Akan tetapi pemda tetap ngotot tidak setuju dengan usulan dewan, sehingga penetapan APBDP pun belum bisa dilaksanakan. Selain belanja pengadaan lahan Kantor Camat Kuripan ini, dewan juga ngotot agar dilakukan rasionalisasi Rp 14 miliar lebih terdiri dari pemangkasan DAU dan belanja SPKD yang dinilai tidak penting. Di samping itu, target PAD dinaikkan hingga Rp 15 miliar, mengingat potensi sumber PAD yang masih banyak belum dioptimalkan.

Kepala BPKAD Lobar Joko Wiratno menyatakan terkait pengadaan lahan Kantor Camat Kuripan pertimbangannya sederhana. Di mana, sejak awal pembangunan kantor camat tersebut dalam rangka mengoptimalkan pelayanan ke masyarakat, sehingga dilakukan rehabilitasi kantor camat secara bertahap. Beberapa kantor camat sudah dibangun, seperti Gerung, Sekotong, Batulayar dan lain-lain. Khusus Kantor Camat Kuripan dan Lembar dibangun tahun ini.

Pertimbangan kenapa dilakukan pengadaan lahan Kantor Camat Kuripan, menurutnya kantor sebelumnya masih representatif, sehingga jika dilakukan pembebasan lahan di lokasi sebelumnya, hanya menambah lahan sedikit. Namun imbasnya lebih besar lagi, karena bangunan kantor dibongkar habis. “Di situ akan makan biaya bongkar dan bangun lagi, sementara di Kuripan itu masih dibutuhkan instansi dan kantor yang perlu tempat memadai,’’ jelas Joko.

Termasuk kantor Polsek Kuripan yang belum ada, sehingga kantor camat lama ini pun dihibahkan ke kepolisian menjadi kantor polsek. Ketimbang kantor itu dirusak, lebih baik dihibahkan ke polisi, karena kondisi bangunan juga masih bagus. Atas pertimbangan inilah dilakukan pengadaan lahan Kantor Camat Kuripan. Menurutnya pemda tidak boros, sebab justru lebih bagus karena bangunan yang ada tidak mubazir. Ditambahkan pengadaan lahan seluas 40 are ini sudah tuntas dengan anggaran Rp 2 miliar. (her)

Puluhan JCH Loteng Masuk Risiko Tinggi Praya (Suara NTB) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) memberangkatkan sebanyak 1.017 jemaah calon haji (JCH) pada musim haji tahun ini. Dari jumlah JCH yang akan berangkat tersebut puluhan di antarannya masuk kategori jamaah dengan risiko tinggi (risti).

Demikian diungkapkan Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Loteng, Drs. H.M. Nasri Anggara, kepada wartawan, Sabtu (12/8).

“Kalau dipersentasekan ada sekitar 5 persen dari total JCH asal Loteng merupakan jamaah dengan risiko tinggi,” sebutnya

Berkas Tersangka Kasus BSS Dilimpahkan ke Kejaksaan Giri Menang (Suara NTB) – Berkas tersangka kasus Bumi Sejuta Sapi (BSS) yang baru saja ditetapkan oleh Polres Lombok Barat (Lobar) telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Mataram untuk dinilai oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Saat ini pihak polres menunggu petunjuk JPU, apakah berkas kasus ini dinyatakan P21 atau P19 (berkas dikembalikan untuk dilengkapi polres).

“Tersangka baru sudah ditetapkan, inisialnya nanti kami kasih tahu. Yang jelas dari unsur pengurus poktan, berkas sudah saya tandatangani berkas untuk dikirim ke JPU,” aku Kasat Reskrim Pol-

DAU sudah pasti, namun berapa besarannya belum ada informasi resmi dari pusat. Kepastian jumlah pemotongan DAU ini perlu ditung-

niat menandatangani bantuan ini untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, namun jika hanya memeriksa berkas administrasi lalu tanda tangan, maka tidak ada unsur korupsi. Terkait adanya fee yang diberikan ke oknum pejabat di dinas, pihaknya belum menemukannya, karena dari pengakuan tersangka yang sudah P21, tidak memberikan fee ke oknum dinas. Diketahui, kasus bansos BSS Kelompok Ternak Dasan Tawar Desa Banyumulek Kecamatan Kediri senilai Rp 740 juta telah ditetapkan dua tersangka inisial JU dari pihak pengurus. (her)

tongan DAU berkisar 0,8-1,8 persen. Sebab bisa saja lebih dari itu. “Kita ingin tahu berapa besaran DAU yang dipangkas, paling tidak kita mendapatkan kepastian jumlahnya.

Kalau sudah pasti barulah kita lakukan penyesuaian belanja,”jelasnya.

Menurutnya total DAU telah masuk dalam belanja dan terbagi habis untuk membiayai program SKPD yang dilaksanakan tahun ini. Karena DAU dipangkas, maka dilakukan rasionalisasi belanja.

Akan tetapi item belanja yang mana dan berapa besaran belanja yang mau dipangkas tentu harus menunggu kepastian jumah nominal DAU yang dipangkas. Yang jelas, kata mantan Kadis Koperasi ini, sesuai penekanan bupati agar jangan sampai merasionalisasi belanja langsung ke masyarakat, namun memangkas belanja operasional dan belanja pegawai serta honorarium. ‘’Terkait belanja yang dirasionalisasi masih digodok di internal pemda,’’ ujarnya. (her)

Tanam Mangrove Cegah Dampak Pemanasan Global Giri Menang (Suara NTB) – Pemuda di sejumlah desa di wilayah Sekotong menyadari begitu pentingnya menjaga lingkungan dari ancaman abrasi, erosi dan lainlain akibat dari iklim ekstrem pemanasan global yang melanda dunia. Mereka pun membentuk tim dinamakan Siaga Bencana Berbasis Masyarakat (Sibat), tim di bawah PMI ini yang melakukan berbagai kegiatan termasuk penanaman mangrove di pesisir pantai.

Selain itu, tim ini juga aktif dalam berbagai kegiatan sosal kemasyarakatan.

Ditemui ketika menanam mengrove beberapa waktu lalu, para pemuda Sekotong Tengah yang tergabung dalam Sibat begitu semangat menanam tanaman penangkal abrasi tersebut. Ketua Sibat Desa Sekotong Tengah Mardi, menyatakan tim Sibat dibentuk sejak tahun 2016 lalu oleh pemuda di desa setempat didukung oleh PMI dan pemdes. “Untuk program penanganan ada empat wilayah pesisir yakni Tanung Batu,Menyongar, Lendang redan Aik Tangi. Total man-

grove yang sudah kita tanam 50 ribu bibit,”jelasnya.

Tim Sibat dilibatkan dalam membantu korban bencana di daerah Jelateng Sekotong Timur dan Labuan Tereng Lembar.

“Kedepan kami berharap bisa disuport lebih besar oleh pemda,”tukasnya.

Sadri warga Cendimanik menyatakan, beberapa hari lalu dilakukan penanaman mangrove di daerah pesisir pantai Madak Bagek Kembar. Dalam kesempatan ini, jajaran pemda dalam hal ini Sekda NTB Rosyadi Sayuti ikut menanam bersama sejumlah kepala SKPD terkait. “Kita tanam ribuan bibit,”jelas Sadri Hasan.

Menurutnya, Bagek Kembar termasuk lokasi penanaman mangrove. Lokasi ini sebelumnya memiliki lahan kritis, namun setelah ditanami mangrove beberapa kali, lokasi ini pun bisa kembali hijau dengan tanaman mangrove. Kedepan, lokasi ini akan dijadikan lokasi wisata mangrove, hanya saja perlu diperhatikan akses jalan yang masuk ke wilayah setempat. (her)

Pusat Komit Tuntaskan Pembangunan PPN Awang

(Suara NTB/kir)

BERDOA - JCH asal Loteng berdoa sebelum diberangkatkan ke Asrama Haji Mataram, Sabtu (12/8). Dari 1.017 JCH asal Loteng, 5 persen di antaranya masuk kategori risiko tinggi. di sela-sela pelepasan JCH di Halaman Masjid Agung Loteng oleh Sekda Loteng, H.M. Nursiah, S.Sos.M.Si. Diakuinya, banyaknya JCH asal Loteng yang masuk kategori risti didominasi oleh faktor usia, baru karena faktor penyakit. Bahkan beberapa di antaranya ada yang sudah berusia di atas 80 tahun dengan jamaah yang paling tua berusia 89 tahun.

Terhadap jamaah dengan risti ini, pihaknya sudah menginstruksikan kepada petugas pendamping maupun tim kesehatan haji Loteng untuk memberikan perhatian khusus. Supaya hal-hal yang tidak diinginkan terjadi terhadap para jamaah dengan risiko tinggi tersebut bisa diantisipasi sejak awal.

Untuk rencana pemberangkatan JCH asal Loteng akan dibagi dalam empat kelompok terbang (kloter). Masing-masing dua kloter utuh sebanyak 450 JCH ditambah dua kloter campuran. Di mana, kloter pertama asal Loteng akan diberangkatkan setelah JCH asal Kota Mataram. “Jadi tahun ini kita mendapat jadwal pemberangkatan kedua setelah Kota Mataram,” ujarnya.

Sementara itu, Sekda Loteng, H.M. Nursiah, S.Sos.M.Si., berharap para jamaah asal Loteng bisa menjaga kesehatan selama menjalankan ibadah haji, sehingga bisa melaksanakan semua tahapan ibadah haji dan kembali ke daerah dengan selamat. (kir)

Praya (Suara NTB) Pembangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Awang Desa Mertak Kecamatan Pujut Lombok Tengah (Loteng) sampai sejauh ini belum sepenuhnya tuntas. Masih ada beberapa fasilitas pendukung pelabuhan yang masih harus diselesaikan. Untuk bisa menyatakan PPN Awang benar-benar siap beroperasi secara penuh. Terkait hal tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk menyelesaikan pembangunan PPN Awang.

“Pastilah itu. Pemerintah pusat tetap akan mendukung penyelesaian pembangunan PPN Awang,” ujar Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, usai bertemu Bupati Loteng, H.M. Suhaili FT., akhir pekan kemarin.

Hanya saja, ia tidak menjelaskan sampai kapan target penyelesaian PPN Awang tersebut oleh pemerintah pusat. “Nanti detail rencananya penyelesaiannya seperti apa, ada Dirjen yang jelaskan. Tapi yang jelas, sudah direncanakan,” tegasnya.

Penegasan yang sama juga disampaikan Bupati Loteng, H. M. Suhaili FT, saat dikonfirmasi di tempat yang sama.

Untuk tahun ini, dukungan anggaran pembangunan fisik PPN Awang dari pemerintah

pusat memang belum ada.

Tapi dukungan berupa bantuan kapal tahun ini sudah disiapkan sebanyak 9 kapal dan diperuntukan bagi para nelayan di kawasan tersebut.

Bantuan tersebut nantinya akan disalurkan melalui kelompok-kelompok nelayan di kawasan tersebut, sehingga tugas pemerintah daerah tinggal memperkuat keberadaan kelompok nelayan yang ada.

Lebih lanjut Suhaili, menjelaskan, meski belum lengkap dari sisi fasilitas pendukung, PPN Awang sudah bisa beroperasi, karena untuk dermaga sudah mencukupi. Mulai dermaga untuk kapal berukuran kecil, sedang hingga berukuran besar sudah tersedia.

Bahkan sekarang, hampir setiap minggu ada saja kapalkapal besar yang bersandar di PPN Awang untuk melakukan bongkar muat hasil tangkapan ikan. “Tapi kita tetap berharap dan yakin pemerintah pusat tetap akan menyelesaikan pembangunan PPN Awang,” ujar Suhaili.

Terlebih, pemerintah pusat sudah ada komitmen untuk meningkatkan status PPN Awang menjadi Pelabuhan Samudera, sehingga mau tidak mau harus ada penambahan fasilitas pendukung sesuai dengan standar fasilitas yang dimiliki pelabuhan samudera. (kir)

SUARA NTB Senin, 14 Agustus 2017

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

Festival Pesona Moyo, Puncak Kegiatan Promosi Pariwisata di Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Festival Pesona Moyo, menjadi puncak kegiatan pelaksanaan promosi pariwisata di Sumbawa. Dari seluruh event festival kecamatan yang masuk dalam kalender pariwisata tahunan. Dengan mengambil tema besar untuk 2017, “Pengembangan Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Investasi”. Untuk menjadikan sektor pariwisata sebagai motor penggerak pemban-

gunan sektor lainnya.

Sebagaimana disampaikan Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Sumbawa, Ir. H. Junaidi. Sejauh ini terus dilakukan pemantapan persiapan Festival Moyo.

Sebab pada prinsipnya, Festival Moyo sebagai kegiatan puncak pelaksanaan promosi di Kabupaten Sumbawa. Dengan memperkuat basis festival di setiap kecamatan.

“Kecamatan diberikan ruang mempromosikan budaya dan

DPMD Diminta Fasilitasi Desa Percepat Laporan Realisasi DD Taliwang (Suara NTB)Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) angkat bicara mengenai polemik laporan realisasi Dana Desa (DD) tahap pertama di mana masih ada desa di KSB yang hingga kini belum menyelesaikannya.

Wakil Ketua Komisi II DPRD KSB, Abidin Nasar, SP., MPM mengatakan, pemerintah dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DMPD) tidak boleh tinggal diam. Terhadap desa (Suara NTB/bug) yang belum menyelesaikan Abidin Nasar laporan realisasinya, agar difasilitasi secepatnya mengingat tenggat waktu pengajuannya untuk pencairan DD tahap dua akan segera jatuh tempo.

“Kami minta DPMD lebih aktif membantu desa yang belum selesai,” cetusnya.

Selain memfasilitasi, Abidin menyatakan, DPMD harus melakukan analisa penyebab molornya sejumlah desa menyampaikan laporan realisasi DD-nya. Hal ini penting agar ke depan persoalan yang sama tidak kembali terulang.

“Cari sumber persoalannya di mana ada apa itu. Temukan dan cari solusinya dan saya kira itu tugas DPMD selaku teknis di pemerintah,” ujarnya.

Menurutnya, desa harus terus dibimbing dalam pengelolaan DD. Sebagai kebijakan baru, kepala desa dan seluruh perangkat desa harus diberikan pemahaman mengenai pengelolaannya. Termasuk aturan-aturan yang harus dipatuhi sebagai kewajiban di tingkat desa. “Jangan lepaskan desa berjalan sendiri. Mereka masih butuh dibimbing khusus untuk pengelolaan DD ini,” timpalnya.

Meski meminta difasilitasi, politisi Partai Keadian Sejahtera (PKS) ini menyatakan, DPMD juga jangan asal memaksakan.

Tetap mengikuti aturan, dan jika ada desa yang tidak dapat menuntaskan pelaporan realisasi DD tahap pertamanya tahun ini agar tidak diproses pencairan tahap berikutnya.

“Kalau memang tidak bisa selesai jangan dipaksakan dengan misalnya membuat laporan asal-asalan agar bisa cair yang tahap kedua. Ingat itu uang negara dan ada sanksi hukum yang akan menjerat kita kalau disalahgunakan,” paparnya.

Mengenai persoalan tersebut, Abidin menyatakan, akan segera memanggil DPMD KSB. Pihaknya akan meminat klarifikasi mengenai kronologi masih adanya desa yang belum menyelesaikan laporan realisasi DD tahap pertamanya tahun ini. “Minggu ini kami akan undang mereka. Kalau memang ada persoalan yang mendasar dan harus kita selesaikan bersama, kami dari Komisi II siap membantu,” pungkasnya.

Untuk diketahui, hingga memasuki minggu kedua Agustus ini masih terdapat belasan desa yang belum menyerahkan laporan realisasi DD tahap pertamanya. Padahal batas waktu pelaporan akan jatuh tempo pada 22 Agustus mendatang. (bug)

Stok Ikan dan Tangkapan Naik Sumbawa Besar (Suara NTB) Prof. Dr. H. Dien Syamsuddin menilai kebijakan Menteri Susi Pudjiastuti yang dilakukan selama ini sudah sangat tepat. Terutama yang berorientasi kepada pemberdayaan dan peningkatan kualitas nelayan Indonesia. Sejumlah kebijakan dinilai telah mengatrol stok ikan dan jumlah tangkapan nelayan Indonesia.

Karena itulah, nelayan di Sumbawa diminta mendukung kebijakan Menteri yang dikenal tegas tersebut. “Kita semua mengikuti kiprah beliau. Kebijakan dari kementerian sudah sangat tepat sekali yang berorientasi pada pemberdayaan dan peningkatan kualitas nelayan. Oleh karena itu kepada segenap nelayan jangan ragu-ragu melaksanakan kebijakan Menteri Susi,” ujar Ketua Dewan Penyantun UNSA ini.

Selanjutnya, Dien Syamsuddin menyampaikan ungkapan terimakasih kepada Forum Rektor Indonesia Karena telah memilih Unsa sebagai lokasi kegiatan. Sumbawa terkenal dengan kekayaan biota laut yang sangat melimpah. Kepada para nelayan Indonesia, diminta agar tidak ragu – ragu untuk mengikuti instruksi dan kebijakan Kementerian dan Perikanan RI. Menurutnya, kebijakan yang dilaksanakan sangat positif.

Apalagi dikaitkan dengan geopolitik dan geoekonomi global dengan perpindahan pusat gravitasi ekonomi dunia dari atlantik ke pasifik. Makanya posisi Indonesia sebagai negara maritim ini sangat strategis. Oleh karena itu, forum rektor layak untuk memberikan dukungan kepada kementerian ini. Tentunya apabila ada hal yang masih kurang dapat diberikan masukan untuk dilakukan perbaikan.

Sementara, Menteri Susi Pudjiastuti menyatakan, pihaknya pun membuat kebijakan terkait illegal fishing atau pencurian ikan oleh kapal-kapal asing. Sehingga, tidak sedikit kapal asing yang menangkap ikan ilegal ditenggelamkan.

Upaya pemberantasan illegal fishing tersebut, membawa dampak fantastis. Di tahun pertama menjabat, stok ikan naik 7,31 juta ton dari stok 6,5 juta ton di tahun 2014. Kemudian di tahun kedua Taliwang (Suara NTB) kembali naik menjadi 9,9 juta ton.

Inspektorat Daerah SumTerakhir berdasarkan rilis komisi bawa Barat sudah mengusulpengkajian ikan nasional, stok ikan kan delapan kasus untuk diyang boleh ditangkap 12,5 juta ton. hapuskan oleh Badan Pemer“Dari upaya yang kami lakuiksa Keuangan (BPK). Kasuskan, stok ikan naik dan tangkakasus tersebut diharapkan pan kita juga naik. Nilai tukar bisa dihapus lantaran masih nelayan merangkak naik, kemumenjadi temuan BPK ketika dian nilai tukar usaha perikandilakukan pemeriksaan, an juga naik. Hanya saja sedikit padahal orang-orang yang terstagnan nilai tukar pembudilibat dalam kasus tersebut daya. Karena petani budidaya ada yang sudah meninggal punya ketergantungan yang luar ada juga yang sudah dinyatabiasa kepada pabrik pasar. Tukan failed. gas kita semua untuk memandiInspektur Inspektorat rikan para petani budidaya denSumbawa Barat Ir. H. Ady gan ada program KKP pakan Mauluddin M. Si kepada mandiri. Kita sekarang program Suara NTB belum lama ini budidaya banyak memberikan mengatakan, sebenarnya debatuan alat kepada nelayan unlapan kasus yang sudah dituk membikin pakan mandiri,” pungkasnya. (ind)

potensi alamnya masing masing melalui festival. Festival Moyo sebagai puncaknya dari semua event di kecamatan yang masuk dalam kalender pariwisata Sumbawa,” terangnya.

Setiap event festival di kecamatan yang masuk dalam kalender pariwisata Sumbawa sepanjang tahun tahun tidak boleh tumpang tindih. Seperti di bulan februari ada Pesta Biso Tian Pade di Mapin Alas Barat, Labangka Fiesta di Labangka. Bulan Maret, Pesta Adat Ponan di

Poto Moyo Hilir, Moyo Saleh Bay. Masuk ke April ada Semalam di Dalam Loka, Mei ada Camp Festival Tanjung Menangis. Juli ada musik pengiring tarian di bendungan Batu Bulan, hiburan rakyat Tojeng di Labuan Mapin.

Agustus giliran Karaci di desa Kakiang, Festival Kebo Nange di Tarano, Festival Samba di Pelampang, Festival Teba Murin di Lenangguar, Festival MU di Moyo Utara dan Sail Indonesia.

Masuk September hingga Oktober puncaknya di Festival

Pesona Moyo dengan beragam event/kegiatan. Mulai dari pawai budaya, Ekspo UMKM, Barapan Kebo, Main Jaran, Balap Sampan, Rantok 1001 Deneng di kecamatan Maronge, Pentas Budaya Empang aau Festival Raja Kepe di Empang, dialog pariwisata dan lainnya.

Bahkan tahun ini ada dua kegiatan baru, yakni Kemah Wisata Pesona Pulau Moyo dan Jelajah Wisata Pulau Moyo. Kerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup melalui

BKSDA Wilayah Sumbawa.

Festival Pesona Moyo tahun ini mengambil tema besar, “Pengembangan Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Investasi”.

Untuk menjadikan sektor pariwisata sebagai motor penggerak pembangunan sektor lainnya.

Menjadikan Usaha Ekonomi Kreatip dan UMKM sebagai basis pengembangan ekonomi Masyarakat Sumbawa. Serta mendorong peningkatan Investasi dalam upaya meningkatkan pembangunan

perekonomian daerah.

Masih dalam rangkaian Festival Pesona Moyo, juga ada event kecamatan lainnya yang masuk dalam kalender pariwisata. Seperti Festival Lantung Kampung Syahdu di bulan September juga. Kemudian Festival Sura Teja Raboran di Sebasang Moyo Hulu di bulan Oktober, Festival Budaya Lantung, Festival Tanjung Bila di Lape, Festival Lunyuk Agung di November dan lainnya. (arn/*)

Menteri Susi Siap Bawa PT Garam ke Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Susi Pudjiastuti berharap Kabupaten Sumbawa dapat menjadi salah satu pilar menuju swasembada garam. Sebab, potensi garam di Sumbawa cukup besar dengan lahan yang luas.

Untuk mendukung hal tersebut, pihaknya akan membantu peningkatan produksi garam di daerah ini dengan membranisasi ladang garam. Kemudian, menambah modal, membangun tempat penyimpanan dan pengangkutan. Bahkan pihaknya siap membawa PT Garam untuk menjadi mitra utama para peladang garam di Sumbawa.

“Berbicara tentang garam tadi bupati menyampaikan potensi garam besar. Kalau saja PT Garam diberikan lahan, saya akan dorong untuk masuk segera. Karena PT Garam menginginkan dari dulu, tetapi lahannya sudah dikuasai pengusaha besar yang me-

nelantarkan lahannya,” ujarnya saat mengunjungi Kabupaten Sumbawa, Sabtu (12/8).

Menteri Susi menyarankan Pemkab untuk berani datang ke pusat demi kemaslahatan rakyat. Ia pun siap membantu memfasilitasi. Karena kalau masalah garam terus seperti ini, bagaimana nantinya manfaat terhadap rakyat. “Akademisi dan seluruh jajaran pemerintah harus sama-sama mencari formula. Apa bentuk yang terbaik supaya kesenjangan bisa segera diselesaikan,” tukasnya.

Sebelumnya, Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, B.Sc menyampaikan bahwa saat ini, potensi lahan tambak yang dapat dikembangkan untuk

pengembangan garam di Kabupaten Sumbawa sebesar 2.120 hektar. Tersebar di sepanjang pesisir utara Kabupaten Sumbawa dengan potensi produksi sebesar 212 ribu ton pertahun. Pemanfaatan lahan seluas 101,91 hektar dengan produksi sebesar 3.306, 35 ton atau 0,04 persen.

Dijelaskan Bupati, sejak awal pemerintahan Husni-Mo di 2016, pihaknya telah berupaya melakukan terobosan mencari jalan keluar terkait masalah garam ini. Diantaranya membuka atau mencari akses pasar serta meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi garam rakyat di Kabupaten Sumbawa.

Salah satunya, menjalin kerjasama dengan PT Kimia Farma, yang merupakan salah satu BUMN terbesar yang bergerak dalam bidang farmasi dan kesehatan di Indoensia. Dimana perusahaan ini juga menggunakan garam dalam skala yang relatif cukup besar untuk memenuhi kebutuhan industri farmasi dan kesehatan.

Pada kesempatan tersebut, Bupati juga menitipkan proposal Teluk Santong ke Menteri Susi. Pembangunan Dermaga Teluk Santong Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa sudah lama direncanakan. Namun hingga saat ini belum juga terealisasi.

Bupati pun menitipkan proposal Dermaga Teluk Santong kepada Menteri Susi untuk membantu mempercepat realisasinya. Hal ini karena Kementerian Kelautan dan Perikanan juga merupakan bagian

dari kementerian yang mengatur tentang pelabuhan. “Memang proposal itu ke Menteri Perhubungan ada tembusan ke Menteri Kelautan dan Perikanan. Tadi saya titipkan ke beliau (Menteri Susi), karena beliau juga merupakan bagian dari satu sistem kementerian yang mengatur tentang pelabuhan,” terangnya.

Dijelaskannya, rencananya minggu depan dirinya akan bertolak ke Jakarta untuk menemui beberapa menteri terkait Telok Santong. Dimana syarat untuk merealisasikan dermaga tersebut singkat asalkan Pemda menyiapkan tanah pengganti. Hal inilah yang akan dikejar, sehingga apa yang menjadi harapan masyarakat selama ini dapat terealisasi.

“Setidaknya itu akan kita kejar untuk kita wujudkan.

Untuk masyarakat Sumbawa,” pungkas Bupati. (ind)

Pindah Tangan, Bantuan Ditarik Taliwang (Suara NTB) Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM mengingatkan kepada seluruh masyarakat agar tidak memindahtangankan bantuan yang diterimanya dari pemerintah.

Penegasan bupati ini disampaikan, menyusul merebaknya isu adanya masyarakat penerima bantuan yang mulai menjual bantuan yang diterimanya dari Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR). Terutama dari kegiatan Program Bariri. “Jangan sekali-kali dipindahtangankan dengan alasan apapun,” tandas bupati.

Diakui bupati, pada program bantuan Bariri baik itu ternak, pertanian maupun Bariri nelayan tidak ada ketentuan pemberian sanksi bagi masyarakat yang memindahtangankan bantuan yang diterimanya. Namun demikian, jika ada yang ketahuan melakukannya, dipastikan bantuan tersebut akan langsung ditarik dari tangan masyarakat bersangkutan.

“Kalau misalnya sudah dijual, ambil dari yang membelinya. Karena memang bantuan tersebut bukan hak mereka,” tegasnya.

Menurut bupati, sanksi bagi yang menyalahgunakan bantuan lebih berupa sanksi sosial.

Mereka yang ketahuan, selain bantuan ditarik untuk sepanjutnya dipastikan tidak akan mendapatkan lagi seluruh jenis program bantuan yang disiapkan pemerintah ke depannya.

“Program kita kan dikelola secara gotong royong. Di sana yang menentukan penerima ya masyarakat juga. Jadi kalau ada

yang sudah buat kesalahan, akan dipastikan mereka tidak akan dapat bantuan lagi,” paparnya.

Selain itu keterlibatan pihak perbankan, membuat seleksi calon penerima bantuan dari pemerintah berlangsung ketat.

Mereka yang sudah memperoleh bantuan sebelumnya, secara otomatis akan terverifikasi sebagai nasabah. “Kalau misalnya dulu punya masalah, menjual bantuan atau tidak patuh menambung. Mereka pasti akan di cancel bank,” ujar bupati.

Untuk mengantisipasi terjadinya penyelewengan, bupati menyerukan, seluruh elemen yang terlibat dalam program PDPGR telah diminta meningkatkan komunikasinya dengan masyarakat penerima. Terutama memberikan penyadaran kepada masyarakat mengenai pentingnya memanfaatkan bantuan tersebut dengan baik untuk meningkatkan taraf ekonominya.

“Saya sudah minta agen di seluruh tingkatan, Babinsa dan Bhabinkamtibmas untuk sosialisasi terus. Dan harapan saya masyarakat sadar dan tidak kemudian berniat menjual bantuan yang mereka peroleh,” tukas bupati seraya menambah pemerintah akan terus melakukan pengawasan dalam proses penyaluran bantuan tersebut.

“Seluruh SKPD teknis yang bertugas menyalurkan bantuan sudah saya perintahkan mengawasi. Bukan saja waktu penyalurannya tapi sampai kepada bagaimana masyarakat memanfaatkan bantuan tersebut.

Kalau ada penyelewengan saya minta langsung ditarik,” sergahnya. (bug)

Inspektorat Usulkan Delapan Kasus untuk Dihapuskan oleh BPK usulkan untuk penghapusan tersebut sudah tiga tahun lalu.

Tetapi sampai dengan saat ini belum juga ada realisasinya, padahal hasil kordinasi dengan BPK usulan penghapusan tersebut sudah dilayangkan untuk segera ditindak lanjuti. Seperti kasus perampokan yang terjadi di Dikpora tahun 2015 lalu, ada bendahara yang membawa kabur uang daerah dan belum ditemukan sampai dengan saat ini.

“Dari delapan kasus yang kita usulkan tersebut ditaksir mencapai angka Rp 627 juta.

Karena apabila kasus ini tidak dihapuskan maka akan mengganggu persentase penyelesaian rekomendasi dari BPK itu sendiri,” ungkapnya.

Dikatakannya, apabila usulan tersebut sudah diterima, maka persentase penyelesaian rekomendasi BPK bisa mencapai angka 90 persen lebih. Mengingat untuk saat ini persentase penyelesaian baru mencapai angka 80,44 persen atau tersisa 11 kasus yang masih menjadi tunggakan.

Hanya saja untu 11 kasus tersebut angkanya tidak terlalu signifikan hanya sekitar Rp 600 juta dari masing-masing SKPD. Terhadap 11 kasus tunggakan tersebut, pihaknya akan melakukan penagihan mulai minggu depan, apalagi data-data SKPD yang memiliki tunggakan sudah dikantongi pihaknya. (ils)

(Suara NTB/ind)

SAMBUT SUSI - Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, saat menyambut Menteri Susi Pudjiastuti di Bandara.

Pembangunan Kemaritiman di Sumbawa Harus Dipercepat Sumbawa Besar (Suara NTB) Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Susi Pudjiastuti kagum dan salut dengan potensi laut Sumbawa. Untuk itu, pembangunan ekonomi kemaritiman Sumbawa harus dipercepat. Hal itu dikatakan Susi setelah mendengar pemaparan Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril dalam kegiatan Seminar Nasional dan Focus Group Discussion (FGD) bidang Kemaritiman Forum Rektor Indonesia (FRI), Sabtu (12/7), di kantor Bupati Sumbawa.

Di hadapan Menteri, Bupati menjelaskan potensi kelautan dan perikanan Sumbawa. Dengan luas luas wilayah 10.475,5 km2, Sumbawa memiliki panjang pantai lebih kurang 982km. Sumbawa memiliki 18 kecamatan pesisir dengan 63 buah pulau kecil yang eksotis dan menarik.

Luasnya perairan laut menjadikan kabupaten Sumbawa memiliki potensi dan keunggulan di sektor kelautan dan perikanan. Sehingga tahun 2016 mampu menyumbang 54, 7 persen dari total produksi perikanan di Provinsi NTB, serta menjadi salah satu kabupaten sentra produksi rumput laut dan udang nasional.

Pengembangan perikanan di Kabupaten Sumbawa dengan segala keterbatasannya yang ada, tahun 2016 perikanan tangkap baru mampu memproduksi ikan 53.820,2 ton atau 20,57 persen dari potensi lestari 261.604,47 ton pertahun. Potensi tersebut dihasilkan oleh 10.100 nelayan, 5771 rumah

tangga perikanan, serta armada perikanan jukung 605 unit, perahu motor tempel 2.503 unit, kapal motor 1.597 unit dengan alat tangkap 5.615 unit.

Pemanfaatan luas areal perikanan budidaya jelasnya, sebesar 16.533,49 hektar atau 47,93 persen dari potensi areal sebesar 34.493,40 hektar yang menghasilkan 686.434,46 ton atau 64,80 persen dari potensi produksi sebesar 1.059.159,6 ton terdiri dari udang, bandeng, rumput laut, kerapu, mutiara, nila, karper, tawes, dan lele.

“Dalam rangka mendorong peningkatan kapasitas ekonomi perikanan tangkap serta industri pengolahan hasil perikanan, kami terus berusaha terkait pengembangan armada dengan kapasitas diatas 5 gross ton,” terangnya.

Disamping perikanan tangkap, pihaknya juga terus mendorong pengembangan perikanan budidaya terutama untuk komoditi ekspor seperti rumput laut, udang, ikan kerapu dan tiram mutiara melalui pendekatan kawasan. Dengan dukungan kementerian kelautan dan perikanan pihaknya telah mengembangkan dua kawasan minapolitan, yaitu kawasan minapolitan udang dengan lima sentra produksi, dan kawasan minapolitan rumput laut dengan enam sentra produksi.

Masyarakat Sumbawa, lanjut Bupati juga memiliki mimpi besar untuk mengejar ketertinggalan pembangunan ekonomi kemaritiman dan kepariwisataan. Dalam hal ini melalui pengembangan Pulau

Moyo, Teluk Saleh, dan Gunung Tambora, atau dikenal kawasan Samota sebagai kawasan destinasi wisata dan ekonomi maritim kelas dunia.

Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Susi Pudjiastuti memuji penyampaian dari Bupati Sumbawa yang dianggapnya sangat mengetahui kondisi kemaritiman yang ada di daerahnya. Ia yakin dengan kepemimpinan Bupati seperti ini, mampu mempercepat pembangunan ekonomi kemaritiman di Kabupaten Sumbawa.

Susi menegaskan ia sangat mendukung daerah yang mengembangkan potensi sumber daya lautnya termasuk Sumbawa. Terkait perusahaan pengolahan hasil perikanan tangkap yaitu PT Bali Seafood Interasional yang akan memproses ikan masyarakat di Sumbawa sangat diapresiasinya. Dimana Pemda nantinya membuka pelelangan ikan supaya para nelayan mendapat harga yang terbaik.

Mengenai apa yang menjadi permintaan menteri Susi janji akan memberikan ekskavator.

Bantuan lainnya juga akan diupayakan. Yang terpenting untuk pembangunan proyek berkaitan dengan kelautan dan perikanan upayakan lokasinya dekat dengan laut.

“Tadi saya ngomong dengan Bupati kalau bisa dibuka lagi runway lebih banyak. Supaya pesawat kecil masuk kemanamana. Model yang dulu saya terapkan, ada dermaga, ada runway street, ada kostorit, ada mesin es, ada kapal angkut, itu terintegrasi,” pungkasnya. (arn/ind)

SUARA NTB Senin, 14 Agustus 2017

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Kerjasama Humas Protokol Setda Pemerintah Kabupaten Bima dengan Harian Umum Suara NTB

Bupati Ajak Masyarakat Terus Gelorakan Salat Subuh Berjemaah Bima (Suara NTB) – Selain melalui program Jumat Khusyu dan Membumikan Al-Quran, Pemerintah Kabupaten Bima juga terus menggelorakan ikhtiar membangun masyarakat yang religius dengan beragam kegiatan di bidang keagamaan.

Salah satunya, melalui salat Subuh Berjemaah.

Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri, yang didampingi sejumlah pejabat teras lingkup Pemerintah Kabupaten Bima, melakukan Salat subuh berjemaah dengan masyarakat, di Masjid Al-

Huda Desa Teke Kecamatan Palibelo, Sabtu (12/8).

Usai sholat subuh berjemaah, Bupati memanfaatkan kesempatan tersebut, menyampaikan sejumlah pesan kepada para jemaah. Yakni untuk terus melaksanakan Salat shubuh berjama’ah.

“Mari kita terus meningkatkan kualitas kehidupan beragama dengan senantiasa memakmurkan masjid,” katanya.

Selain itu, Bupati kembali memberikan pemahaman terhadap masyarakat, akan pentingnya peran semua pihak. Baik orang tua, tenaga

pendidik dan seluruh warga untuk bersama-sama memerangi peredaran Tramadol.

Serta mewaspadai agar obat berbahaya ini tidak dikonsumsi oleh anak-anak.

“Tramadol sudah terbukti merusak kehidupan dan masa depan anak-anak sebagai generasi pelanjut kehidupan,” katanya.

Sejalan dengan himbauan agar masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran tramadol. Bupati yang akrab disapa Umi Dinda ini menegaskan pentingnya andil seluruh elemen menja-

ga ketenteraman dan ketertiban lingkungan.

“Terciptanya Kantibmas yang kondusif tidak hanya jadi tumpuan Aparat keamanan dan pemerintah. Seluruh elemen juga tidak terlepas dari peran ini,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Bupati juga menghimbau dan tidak henti-hentinya mengingatkan masyarakat Kabupaten Bima, khususnya di Kecamatan Palibelo agar tetap menjaga kelestarian hutan dan lingkungan.

“Kecamatan Palibelo merupakan salah satu wilayah yang

secara geografis sebagian besar merupakan wilayah pegunungan. Maka dari itu penting bagi masyarakat untuk terus menjaga kelestarian hutan, agar mata air tetap terjaga dan terhindar dari ancaman kekeringan,” pungkasnya Pada kesempatan tersebut, Bupati menyerahkan bantuan pribadi senilai Rp 40 juta untuk rehab masjid setempat, yang diterima oleh Kepala Desa Teke, Hidayat S.Sos, M.Si dan didampingi Lebe NaE Kecamatan Palibelo M. Rizal S. AG dan Camat Palibelo Drs. Zainuddin. (uki)

(Suara NTB/uki)

USAI SUBUH - Bupati Bima, memberikan sambutan usai Salat subuh berjemaah di mesjid, Al-Huda Desa Teke Kecamatan Palibelo, Sabtu (12/8).

Lima Kecamatan di Dompu Terdampak Kekeringan (Suara NTB/uki)

DISEGEL - Kantor Kelurahan Kolo yang disegel warga setempat menggunakan kayu balok, Sabtu (12/8).

Lurah Diganti, Warga Kolo Segel Kantor Kelurahan Kota Bima (Suara NTB) – Puluhan warga Kelurahan Kolo Kecamatan Asakota, menyegel kantor kelurahan setempat, Sabtu (12/8). Reaksi tersebut dilakukan, buntut dari pergantian, Rustam oleh Muhtar, S.Sos sebagai Lurah.

Aksi penyegelan itu, dilakukan dengan cara memalang pintu kantor Kelurahan, menggunakan balok kayu serta pagar kantor digembok. Di depannya kemudian dipasang spanduk penolakan yang di atasnya dibubuhi tandatangan warga.

Perwakilan warga, Syahrir mengaku, warga Kolo menginginkan agar Rustam tetap menjabat sebagai Lurah Kolo atau tidak dimutasi ke jabatan baru sebagai Kasi Pelayanan Kantor Camat Asokota.

“Seluruh warga menginginkan agar Rustam tidak diganti, ataupun digantikan oleh pejabat baru,” katanya.

Diakuinya, hal itu bukanlah tanpa dasar. Karena warga menilai, kinerja pemerintah Kelurahan di bawah kendali Rustam cukup baik dan memuaskan. Jika dibandingkan dengan Lurah yang sebelumnya.

“Makanya dengan ini kami menginginkan agar Rustam tetap menjabat sebagai Lurah Kolo,” katanya.

Syahrir menegaskan, aksi penyegelan tersebut akan tetap dilakukan, sembari menunggu keputusan dari Pemerintah Kota Bima, untuk tidak melakukan pergantian ataupun memutasi Rustam.

Seperti diketahui, Walikota Bima, M. Qurais H. Abidin, melantik dan mengambil sumpah terhadap 123 pejabat yang akan menempati jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator dan pengawas pada ruang lingkup Pemkot Kota Bima, di aula kantor Walikota, Jum’at (11/8) sore.

Acara tersebut dihadiri Walikota, H. M. Qurais H. Abidin, Wakil Walikota, H. A. Rahman H. Abidin SE, Plt. Sekda Kota Bima, Drs. Muhktar Landa MM serta ratusan pejabat yang akan dilantik dan diambil sumpahnya.

Dari 123 pejabat yang dilantik. 4 pejabat eselon II didefinitifkan, masing-masing menempati Jabatan Kepala Diskoperindag, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPU Pera), Kepala Purpustakaan dan Arsip Daerah serta Camat Rasanae Timur. (uki)

Kepsek Harus Cepat Tanggap Dompu (Suara NTB) – Rendahnya kompetensi guru di NTB khusunya di Kabupaten Dompu masih menjadi persoalan serius. Berbagai upaya sudah dilakukan pemerintah untuk menyikapi persoalan ini. Namun hasilnya belum cukup memuaskan. Disinyalir, permasalahan ini sulit dientaskan karena rendahnya kesadaran guru. Terlebih mereka masih menempatkan dirinya sebagai pengajar bukan pembelajar.

Kepala UPT Dikmen Dikbud PK-PLK Kabupaten Dompu, Drs. Muhtadi Hairi, M. Si., mengatakan sejatinya guru dituntut bisa menempatkan dirinya pada dua posisi, yakni pengajar juga pembelajar. Sehingga kualitas generasi yang dihasilkan tiap tahunya dapat terus meningkat seiring meningkatnya kompetensi guru itu sendiri. Dan tahun ini pemerintah pusat maupun provinsi telah membuka peluang besar untuk Diklat para guru, karenanya dibutuhkan partisipasi aktif para guru terutama Kepala Sekolah (Kepsek).

“Makanya kita butuh kepala sekolah yang cepat tanggap bukan yang lola atau tulalit,” tegasnya kepada Suara NTB, Sabtu (12/8). Harapan itu menyusul kurangnya respon para guru sebelumnya terhadap informasi yang berkaitan dengan program peningkatan kompetensi dari pemerintah pusat maupun provinsi. Mereka cenderung pasif menerima informasi yang disebar melalui jejaring sosial. Untuk itu selaku penanggung jawab di tingkat kabupaten pihaknya tengah menggodok penguatan peran komunitas guru Mapel, MGMP, MKKS, MKPS dan sebagainya. (jun)

Dompu (Suara NTB) – Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Dompu, Drs. Imran M. Hasan menyebutkan, tahun ini terdapat lima kecamatan yang terdampak kekeringan, yakni Kecamatan Woja, Dompu, Pajo, Huu dan Kilo.

Masyarakat di lima wilayah itu kini memenuhi kebutuhan air dengan cara mengambil sumber air pegunungan yang jarak tempuhnya cukup jauh.

Sebagian diantaranya menunggu pendistribusian air BPBD dan sebagian lainya terpaksa harus membeli.

“Masyarakat yang ndak dapat distribusi air bersih dari kami, ya terpaksa beli air.

Bisa Rp 5 ribu per satu jerigen itu,” ungkapnya kepada Suara NTB saat dihubungi,

Minggu (13/8).

Imran menambahkan, jumlah penduduk terdampak ini mencapai ribuan jiwa. Lokasi terparah Desa Maulana, Kelurahan Kandai Satu dan Desa Dore Bara Kecamatan Dompu. Masalah kekeringan lanjut dia, bukan hal baru bagi masyarakat di 5 kecamatan

tersebut, melainkan masalah klise yang tak kunjung bisa dituntaskan pemerintah.

Apalagi mereka yang terdampak itu rata-rata dari kalangan penduduk miskin.

“Saya kemarin sudah bicara di provinsi. Saya katakan, bicara soal kemiskinan ini juga bicara soal orang tidak

punya air, pemerintah provinsi sekarang sedang bicara menurunkan kemiskinan. Nah orang miskin semua itu yang ndak punya air. Ndak mungkin orang kaya ndak punya air karena mereka upayakan dengan sanyo (mesin air sumur dalam) dan bor atau apakan.

Kalau orang miskin kan tidak mampu,” jelasnya.

Mengingat permasalahan ini rutin dijumpai tiap tahun, pihaknya dalam Rapat Koordinasi (Rakor) bersama BPBD provinsi dan seluruh Kabupaten di NTB menyarankan agar BPBD provinsi segera mengu-

payakan pengadaan sumur dalam. Idealnya, untuk Dompu dibutuhkan tujuh buah sumur dalam berikut tandon penampungan airnya.

Dan harapannya bantuan tersebut digelontorkan pemerintah provinsi minimal September 2017 mendatang, kerena berdasarkan prakiraan BMKG November nanti, curah hujannya akan kembali normal.

“Iya harus dipercepat karena kebutuhan masyarakat sekarang masalahnya. Provinsi sendiri informasinya tengah mengupayakan bantun tersebut,” pungkasnya. (jun)

Muh. Badrun, Guru Mulia Alumni Ponpes

(Suara NTB/ula)

DIBANGUN - Pendopo lama Bupati Dompu yang akan dibongkar dan dibangun kembali tahun 2017 ini.

Jadi Prioritas

Pembangunan Pendopo Tidak Ditunda Akibat Pemotongan DAU Dompu (Suara NTB) Rencana pembangunan Pendopo Bupati Dompu menjadi prioritas pembangunan untuk diselesaikan tahun 2017, kendati Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dompu mengalami pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) hingga Rp 10 M. Proyek pembangunan yang didanai melalui APBD Kabupaten Dompu sekitar Rp 4,76 M ini masih dalam tahap pembukaan dokumen penawaran.

Kepala Bagian Administrasi Pembangunan dan ULP Setda Dompu, Nasrun Hanif, SE, MM kepada Suara NTB di kantornya, mengatakan, pembangunan Pendopo Bupati Dompu menjadi prioritas pembangunan daerah tahun 2017.

Selain karena saat ini dalam tahap proses tender ulang pembangunannya, keberadaan Pendopo Bupati ini untuk mengimbangi keberadaan bangunan kantor Bupati yang cukup megah berlantai 3.

“Pembangunan pendopo ini

jadi prioritas. Ini untuk mengimbangi gedung kantor Bupati yang sedang dibangun,” katanya.

Pembangunan kantor Bupati yang ditargetkan rampung akhir 2017 dengan total anggaran Rp 38,45 M ini sudah hampir rampung untuk pondasinya. Sehingga diperkirakan dalam 1 bulan masa kontrak akan selesai pembangunan lantai dasar. Harapannya, rampungnya pembangunan kantor Bupati juga akan diikuti dengan rampungnya bangunan pendopo Bupati. “Karena ini hanya bangunan lantai 1, dengan waktu yang tersedia akan bisa diselesaikan,” jelasnya.

Proses tender kedua pembangunan pendopo Bupati, kata Nasrun Hanif, memasuki pembukaan dokumen penawaran dan evaluasi penawaran dan dokumen. Sehingga ditargetkan 2 pekan kedepan akan rampung. “Paling 2 pekan lagi sudah kita tentukan pemenangnya kalau tidak ada kendala,” terangnya.

Pemotongan DAU hingga Rp

10 M untuk Kabupaten Dompu oleh pemerintah pusat, diyakini Nasrun Hanif, tidak sampai menunda pembangunan kantor Bupati. Karena keputusan penundaan program kegiatan akibat ketersediaan anggaran akan dilihat dari prioritas kegiatan dan kemajuan tahapan pekerjaan. “Sampai sejauh ini kita belum diinformasikan, anggaran mana saja yang akan ditunda akibat pemotongan DAU,” jelasnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Kabupaten Dompu terkena pemotongan DAU oleh pemerintah pusat sebesar Rp 10 M. Pemotongan ini sebagai kebijakan pemerintah pusat dalam UU APBN Perubahan 2017. Akibat pemotongan ini, TAPD akan melaporkan ke Bupati dan akan dibawa ke Badan Anggaran dalam dokumen APBD Perubahan 2017.

Jika tidak ada sumber pendapatan lain untuk menutupi pemotongan ini, penundaan sejumlah program kegiatan akan menjadi pilihannya. (ula)

Kota Bima (Suara NTB) – Guru SMKN 3 Kota Bima, Muh. Badrun S. Kom, mendadak viral di sosmed. Setelah seorang perwira Polisi di Kota Malang, memposting status tentang kepribadian Badrun, yang mengembalikan slip gaji setelah 11 tahun lalu lamanya.

Hal itu membuat guru-guru SMKN 3 Kota Bima, salah satunya Jainuddin, mengaku terkejut sekaligus bercampur bangga, ramainya orang membahas aksi terpuji teman akrabnya tersebut. “Selama ini Ia (Badrun.red) tidak pernah cerita tentang hal ini. Namun tiba-tiba dua hari belakangan ini saya kaget dan sekaligus haru melihat tulisan yang dimuat di facebook,” kata Jainuddin kepada Suara NTB, akhir kemarin.

Menurutnya, saat ini Badrun sedang berada di Kota Malang Jawa Timur, mewakili sekolah setempat mengikuti pelatihan keahlian ganda guru jurusan multimedia tingkat nasional.

“Sejak dari tanggal 9 Agustus berangkatnya dan sampai sekarang masih di Malang. Kemungkinan tahap seleksi akhir,” katanya.

Menurut Jainuddin, selain guru pengajar multimedia, Badrun juga diberikan tugas tambahan di sekolah setempat, sebagai Wakasek Kurikulum. Tugas tambahan itu mulai diembannya sejak empat tahun terakhir.

“Ia merupakan senior di SMKN 3 Kota Bima. Saat ini masih juga sebagai Wakasek Kurikulum dari tahun 2013,” kata Jainuddin yang juga Wakasek Sarana SMKN 3 Kota ini.

Sosok Badrun dilingkungan sekolah, menurut Jainudin adalah pridadi yang pendiam, tegas, cerdas dan disiplin. Karena saking disiplinnya, Ia tidak bisa diganggu ketika saat mengajar walaupun ada tugas lain. “Beliau ini kita kenalnya sosok tidak banyak bicara, tegas serta disiplin terhadap apapun yang dikerjakannya. Saat ini pula Ia mengikuti tes calon Kepala Sekolah (Cakep) yang diadakan oleh pemerintah Provinsi,” katanya.

Selain itu, di sekolah setempat, menurut Jainudin, Ia juga kerap dipanggil ustad Badrun. Karena selain kiprahnya sebagai pengajar, Badrun juga memberikan dakwah atau ceramah agama rutin saat kegiatan Iman dan Taqwa (Imaq) dan salat Jum’at.

“Hal ini lantaran sesuai dengan keahliannya dalam ilmu agama. Karena yang kami ketahui, Badrun adalah alumni terbaik salah satu Pondok Pesantren Lombok Barat,” terangnya.

Jainuddin, menambahkan, Badrun tinggal bersama istrinya, Susnita Budiarti, seorang guru SD. Serta tiga orang anak laki-lakinya, di Rt 07 rw 03 Kelurahan Rabangodu Selatan Kecamatan Raba Kota Bima.

“Kebetulan Ia (Badrun) dengan saya satu RT. Di kalangan sosial meski disibukkan dengan urusan pekerjaan, Ia juga sering mengisi ceramah dan lima waktu sering di berjama”ah di mesjid di RT setempat,” ujarnya.

Sementara M. Badrun, S.Kom dikonfirmasi Suara NTB via sambungan telepon, tidak banyak komentar mengenai aksi terpujinya itu. Lantaran masih dalam ruangan mengikuti kegiatan pembekalan LSP 2.

“Insya Allah, tapi saya masih ada di ruangan mengikuti kegiatan pembekalan,” pungkasnya.

Muh. Badrun (uki) (Suara NTB/ist)

Meriahkan HUT RI Ke-72

Lomba Sepak Bola Mini Antar Pejabat Digelar untuk Keakraban

(Suara NTB/ula)

PENGARAHAN - Asisten 1 Setda Dompu, H. Sudirman Hamid, MSI menyampaikan pengarahan pada pembukaan event sepak bola mini di lingkup Pemerintah Kabupaten Dompu, Sabtu (12/8).

Dompu (Suara NTB) Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) RI ke 72 tahun 2017 di Dompu dimeriahkan dengan berbagai lomba. Lomba yang digelarpun didesain untuk menjaga kekompakan dan kebersamaan antar pejabat Pemkab Dompu seperti sepak bola mini. Karena diprioritaskan bagi pejabat, setiap pemain yang mendapat kartu kuning dikenakan denda Rp 50 ribu dan uang protes Rp 500 ribu.

“Lomba ini kita prioritaskan bagi pejabat eselon II, III dan IV. Kalau tidak ada pejabat baru bisa diambil staf yang PNS. Ini sengaja diadakan, karena tujuannya untuk menjaga kebersamaan dan silaturahmi kita,” kata Drs. H. Sudirman Hamid,

M.Si, Asisten 1 Setda Dompu pada pembukaan event sepak bola mini di lapangan Setda Dompu, Sabtu (12/8) pagi.

Pertandingan sepak bola mini ini didesain agar pergantian pemain bisa dilakukan setiap saat.

Sehingga para pejabat bisa keluar masuk. Tetapi bagi pemain tidak diperkenankan untuk protes dan langsung dikenakan denda Rp 500 ribu setiap kali protes. Begitu juga dengan mereka yang dikenakan kartu kuning didenda Rp 50 ribu per kartu kuning.

Pembayaran denda ini harus diselesaikan saat waktu istrahat dengan waktu pertandingan 2 x 25 menit. Instansi yang tidak ikut bertanding juga dikenakan sanksi denda Rp 500 ribu. Namun diharapkan kebersamaan dan par-

tisipasi setiap instansi selalu diharapkan untuk menjaga kebersamaan dan kekompakan.

“Kegiatan ini memang spontan diadakan saat rapat kemarin. Tapi semua instansi sudah kita surati sejak kemarin,” kata H. Sudirman.

Namun pada hari pertama pertandingan, Sabtu pagi 3 instansi tidak terlihat di arena pertandingan. Sehingga lawannya langsung dinyatakan menang dan masuk pada babak selanjutnya. Diantaranya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) yang melawan Asisten 1 Setda dan jajarannya, Dinas Dikpora yang melawan Inspektorat, dan Dinas Kesehatan yang melawan Dinas Sosial. (ula)

SUARA NTB Senin, 14 Agustus 2017

SUARA MATARAM

Halaman 8

Bangun Kemitraan SATGAS yang dibentuk beberapa bulan lalu secara konsisten melakukan pengamanan terhadap keamanan dan ketertiban di masyarakat. Satgas yang terbentuk dari lintas agama tersebut setidaknya menekan pencurian sepeda motor (Curanmor) di tempat ibadah. Dan, menekan potensi disharmonisasi antara warga.

Pendekatan dengan terus membangun kemitraan dengan toga, toma, dan tokoh remaja dinilai hal yang penting. Demikian disampaikan Lurah Mataram Timur, H.Mustaal, SH., dikon(Suara NTB/dok) firmasi pekan kemarin.

H. Mustaal Pengukuhan satgas dilakukan oleh Kapolres Mataram, AKBP Muhammad. Pembentukan ini kata dia, berdasarkan tingginya curanmor terutama di tempat ibadah. Selain itu, kelurahan bersama pemuda menginginkan lintas agama terangkul dalam satu wadah.

Mereka nantinya memiliki tanggungjawab menjaga kondusivitas serta bergerak cepat menyelesaikan perselisihan lintas agama. “Jadi tidak perlu diselesaikan di kelurahan. Kalau bisa satgas ini yang memediasi,” tambahnya.

Keberadaan Satgas yang bekerja sukarela ini membantu peran Babinsa dan Bhabinkantibmas. Artinya, ada pembagian peran serta kewenangan terutama terkait dengan kamtibmas.

Mustaal menambahkan, saat ini satgas yang bermitra dengan kelurahan tengah menyemarakan kegiatan HUT RI ke 72 dengan mengadakan gerak jalan santai.

Eksistensi satgas yang merupakan bagian dari empat pilar yaitu kelurahan, Babinsa dan Bhabinkantibmas, dan tokoh agama guna memperkenalkan mereka yang lebih luas.

“Mereka berjuang tanpa ada kepentingan apapun. Mereka bekerja untuk kemanusian dan kententram masyarakat di Kelurahan Mataram Timur,” bebernya.

Menurut dia, peran Babinsa dan Bhabinkantibmas mendampingi mereka cukup efektif. Pekan kemarin, satgas ini menyalurkan sembako bagi masyarakat tidak mampu. Hal hal positif seperti ini sambung Mustaal, setidaknya bisa diadopsi oleh pemuda di Kota Mataram. Selain menciptakan keamanan juga meningkatkan ukhuwah dengan lintas agama lainnya. (cem)

Perencanaan Kurang Matang PEMKOT Mataram diminta melakukan persiapan yang matang dalam berbagai kegiatan pembangunan. Supaya, tidak ada lagi perubahan yang terkesan membuang - buang anggaran. Seperti halnya rencana Pemkot Mataram melakukan penataan ulang bekas Pelabuhan Ampenan. “Saya kira keinginan pemerintah ini harus ditindaklanjuti dengan perencanaan yang lebih matang lagi,” kata Sekretaris Komisi III DPRD Kota Mataram, Ismul Hidayat kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Jumat (11/8).

Dia mengaku, beberapa waktu lalu, pernah bertemu (Suara NTB/fit) dengan beberapa PKL. Ismul Hidayat Pengakuan dari PKL di sana (bekas Pelabuhan Ampenan, red) ternyata tidak menggunakan lapak tersebut. Alih - alih digunakan, justru dijual kembali kepada pihak lain. Artinya, lanjut Ismul, Pemkot Mataram juga perlu mendengar aspirasi dari PKL. Seperti apa sebaiknya penataan PKL. Sebab, secara lokasi, semua PKL ingin mendapat tempat berjualan dekat dengan bibir pantai.

Hal ini wajar, karena masyarakat yang dilayani oleh PKL di sana rata-rata ingin bersantai menikmati suasana pantai.

Sehingga, kata Ismul, hal ini harus menjadi salah satu dari kajian Pemkot Mataram agar pembangunan yang dilakukan terencana. “Tidak kemudian kita selalu membangun lalu tidak digunakan, dibangun lagi. Inikan pemborosan. Kita sering mengatakan keuangan kita terbatas, tapi kok kita tidak melakukan efisiensi,” sesalnya.

Politisi PKS ini melihat, dalam banyak hal pembangunan di Mataram tidak sedikit yang justru menjadi mubazir akibat perencanaan yang tidak matang. Tidak saja penataan ulang bekas Pelabuhan Ampenan tapi juga pembangunan - pembangunan yang lain. Seperti pembangunan tempat sampah, penanganan PKL dan lain - lain. Pembangunan - pembangunan yang mubazir itu mengindikasikan minimnya keterlibatan masyarakat. “Saya kira masyarakat itu sederhana keinginannya, dan pemerintah bisa mengakomodirnya,” ungkapnya.

Komisi yang membidangi masalah pembangunan ini yakin pemerintah bisa mendesain tempat berjualan sesuai keinginan masyarakat. Bagaimana agar semua PKL bisa berjualan di pinggir pantai. Karena fenomena yang terlihat di bekas Pelabuhan Ampenan, cukup ironis. Dimana, lapak yang disediakan pemerintah tidak dimanfaatkan, sementara para pedagang membuat lagi lapak sendiri menghadap ke pantai. “Fakta itu yang seharusnya menjadi pertimbangan pemerintah. Ketimbang artinya dibangunkan ndak dipakai, ujung - ujungnya lapak yang tidak pada tempatnya dibangun sendiri. Kenapa tidak dibangunkan saja sekalian di sana,” pungkasnya. (fit)

(Suara NTB/fit)

PJU - Penambahan titik lampu dari 8.000 menjadi 11.000 membuat tagihan pajak penerangan jalan umum Kota Mataram membengkak menjadi Rp 2,2 miliar per bulan, dari sebelumnya Rp 1,8 miliar. Nampak petugas dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mataram sedang mengganti bola lampu yang mati di Jalan Gajahmada, Jempong Kota Mataram kemarin.

Dapat Tunjangan Transportasi

Masih Ada Oknum Dewan Gunakan Randis Mataram (Suara NTB) Wakil rakyat Lingkar Selatan, kembali menjadi sorotan. Setelah ketiban “durian runtuh” mendapat tunjangan transportasi, ternyata tidak serta merta membuat mereka melepaskan fasilitas randis (kendaraan dinas). Buktinya, masih ada oknum anggota Dewan yang menggunakan randis. Padahal, pascamemilih tunjangan transportasi, otomatis randis harus dikembalikan ke Sekretariat Daerah melalui Sekretariat DPRD Kota Mataram, kecuali randis untuk pimpinan Dewan (ketua dan dua wakil ketua DPRD Kota Mataram). Namun untuk anggota dewan tertentu, pengembalian randis itu terkesan formalitas belaka.

Pantauan Suara NTB di DPRD Kota Mataram, beberapa oknum anggota Dewan masih ada yang minta diantar jemput menggunakan randis.

Salah satu randis yang terlihat lalu lalang mengantar jemput oknum anggota Dewan adalah DR 1128 AK. Padahal, oknum anggota Dewan tersebut tidak dalam rangka melaksanakan tugas Komisi atau fraksi. Melainkan, menghadiri rapat badan anggaran. Meski sudah menggunakan randis, kedatangan oknum anggota Dewan itu, di penghujung rapat.

Beberapa masyarakat yang diminta tanggapannya, men-

cibir ulah oknum anggota Dewan tersebut. “Kalau seperti itu namanya serakah,” kata Angga, salah seorang masyarakat Kota Mataram. Seharusnya, kalau anggota Dewan sudah memilih tunjangan transportasi, konsekuensinya harus menggunakan fasilitas pribadi. Toh, Kalaupun tunjangan transportasi tidak dibayarkan bulan ini, nantinya akan dibayar secara rapel. Senada dengan Angga, Irfan juga menyayangkan tindakan oknum anggota Dewan tersebut. “Kalau belum punya mobil sendiri, kan bisa pakai transportasi umum, seperti taksi. Toh mere-

Keberangkatan Empat JCH Ditunda Mataram (Suara NTB) Empat jemaah calon haji (JCH) kloter satu asal Kota Mataram ditunda keberangkatannya ke Tanah Suci. Seperti diberitakan sebelumnya, 450 JCH Kota Mataram dilepas secara resmi oleh Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh pada Jumat (11/ 8) pagi dan kemudian diberangkatkan ke Asrama Haji NTB pada pukul 11.00 WITA. Namun saat pemeriksaan kesehatan di asrama haji dilaksanakan, keempat JCH ini diputuskan tidak diberangkatkan ke Tanah Suci pada Sabtu (12/8) karena sakit.

Demikian disampaikan Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Mataram, H. Burhanul Islam pada Sabtu (12/8). Dua dari keempat JCH ini berusia lanjut. Burhanul menyebutkan keempat orang ini atas nama Nurhasanah binti H. Tohri Hisbullah (57) asal Karang Taliwang, Angkasah Ipe bin Ipe Abdul Manaf (70) asal Pejarakan, Habibah Deri Nursam binti H. Deri Nursam (45) asal Sukaraja Timur Ampenan, dan Abdurrahim Maun bin Amaq Maun (81) asal Lingkungan Perigi Dasan Agung.

Penyakit yang dialami keempat JCH ini beragam.

Nurhasanah dan Habibah gagal berangkat karena anemia, sedangkan Angkasah Ipe didiag-

nosa sakit jantung. Ketiganya kemudian menjalani perawatan di RSUP NTB. Sementara Abdurrahim Maun disebut menderita demensia dan dirawat di RSJ Mutiara Sukma.

Burhanul belum dapat memastikan apakah keempat JCH ini akan digabung dengan kloter selanjutnya.

Penundaan keberangkatan empat JCH ini sampai mereka telah dinyatakan sehat oleh dokter. “Ditunda sampai dinyatakan sehat dan siap oleh dokter. Kita sudah menghubungi pihak keluarga tadi malam (Jumat malam),” jelasnya. JCH kloter satu terdiri atas 10 rombongan dan disertai dengan lima orang petugas haji.

JCH Kota Mataram selanjutnya akan berangkat pada 20 Agustus mendatang yang mana merupakan kloter tujuh dan gabungan dengan JCH asal kabupaten lain. JCH asal Mataram dalam kloter tujuh ini hanya 17 orang. Selanjutnya kloter 10 sebanyak 174 akan berangkat pada 24 Agustus. “Untuk kloter campuran nasional yang 11 orang itu kita masih menunggu apakah bergabung dengan embarkasi Jakarta, Solo, atau Banjarmasin. Masih kita menunggu.

Tapi biasanya yang kloter 11 ini lebih dulu berangkat dari yang kloter 10,” jelasnya. (ynt)

Investasi di Mataram Rp 2,2 Triliun Lebih Mataram (Suara NTB) Sebagai daerah jasa dan perdagangan, Kota Mataram menjadi magnet bagi investor.

Apalagi Ibukota Provinsi NTB ini ditunjuk oleh Pemerintah Pusat sebagai pusat kegiatan nasional untuk kawasan Indonesia Timur. . Investasi ditargetkan oleh Pemprov NTB tahun 2017 senilai Rp 1,1 triliun telah melampui Rp 2,28 triliun pada semester pertama.

Data yang dihimpun Suara NTB, total perusahaan di Kota Mataram hingga Juli 2017 mencapai 2.850. Jumlah ini terdiri dari Perusahaan Terbatas (PT) 674, Persekutuan Komanditer (CV) 821 dan Perusahaan Per-

orangan (UD) 1.304.

Banyaknya perusahaan yang menanamkan modal mereka di Kota Mataram berimplikasi terhadap penyerapan tenaga kerja.

Tercatat hingga Juli 2017 tenaga kerja terserap 31.177 orang.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DMPPTSP) Kota Mataram, Drs. Cokorda Sudira Muliarsa menjelaskan, target investasi dari Pemprov NTB senilai Rp 1,1 triliun untuk tahun 2017. Tetapi Kota Mataram pada semester pertama sudah melampui 100 persen atau senilai Rp 2,28 triliun.

“Belum termasuk rencana investasi empat hotel yang

menunggu perubahan tata ruang,” kata Cok sapaan akrabnya pekan kemarin.

Investasi ini kata Cok, akan terus bergerak mengingatkan Kota Mataram sebagai kawasan jasa dan perdagangan. Secara otomatis pengusaha akan terus menanamkan modal mereka.

Namun demikian, pihaknya masih harus menunggu perubahan tata ruang, sehingga akan melihat seperti apa skenario investasi ke depannya. “Ini terus bergerak sambil kita tunggu perubahan tata ruang dulu,” jawabnya.

Ia menyebutkan, total perusahaan di Kota Mataram hingga Juli 2017 mencapai 2.850.

Jumlah ini terdiri dari Perusa-

haan Terbatas (PT) sebanyak 674, Persekutuan Komanditer (CV) 821, dan PerusahaanPerorangan (UD) 1.304.

Dari segi penyerapan ketenagakerjaan tercatat hingga Juli 2017 tenaga kerja terserap 31.177 orang.

Sementara, sejak empat tahun terakhir nilai investasi di Kota Mataram senilai Rp 147,6 triliun. “Ini belum diupdate. Kemungkinan lebih dari itu total semuanya,” akunya.

Dia mengakui, sektor paling besar bersumber dari perizinan, sehingga ke depan tata kelola perizinan akan terus diperbaiki untuk mempermudah masyarakat. (cem)

ka dapat tunjangan transportasi,” sesalnya.

Sekretariat DPRD Kota Mataram, Lalu Aria Dharma BS, SH., yang dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (11/8) tidak menyangkal terkait adanya oknum anggota Dewan yang masih diantar jemput menggunakan randis. “Bukan berarti kita lembek ya. Bukan kita mentolerir,” ujarnya. Meskipun memang randis yang dipegang oleh fraksi maupun alat kelengkapan Dewan sudah diserahkan ke Sekretariat DPRD Kota Mataram. “Jadi sekarang pengelolaannya ada pada kami.

Saya tidak menyangkal, ada be-

(Suara NTB/dok)

Lalu Aria Dharma BS berapa kali di Dewan, terutama waktu pembahasan antara Banggar dengan eksekutif, ada yang minta tolong tapi itu langsung ke saya. Jadi sekarang pintu masuknya satu. Mereka minta tolong ke saya,” terangnya.

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas di DPRD Kota

Mataram, Aria mengizinkan penggunaan randis. Dengan catatan, selesai tugas, randis harus kembali. Karena penggunaan randis dilengkapi sopir.

“Tidak ada yang menginap.

Jadi sekarang randis itu kami posisikan sebagai operasional.

Hari ini (Jumat, red) ada salah satu anggota Dewan yang pinjam. Kalaupun itu saya kasi, karena bus itu penuh. Semua terpakai,” pungkasnya.

Aria mengaku pihaknya masih mentolerir anggota Dewan yang menggunakan randis dengan alasan masih dalam masa transisi. Informasi yang dihimpun Suara NTB, beberapa anggota Dewan sedang inden mobil pascapenarikan randis dari fraksi dan alat kelengkapan dewan. Hanya saja, mobil yang diorder anggota dewan itu belum tiba. Sehingga untuk transportasi dari rumah ke kantor DPRD Kota Mataram dan sebaliknya, masih ada oknum anggota Dewan yang minta diantar jemput. (fit)

15 BRT akan Dialihkan ke Bandung Mataram (Suara NTB) Ketidakjelasan pengelolaan bus rapit transit (BRT) oleh Pemprov NTB dan Pemkot Mataram berdampak terhadap pelayanan transportasi di Kota Mataram. Kementerian Perhubungan akan menarik 15 bus tersebut dan mengalihkannya ke Kota Bandung.

Kementerian Perhubungan di tahun 2016 lalu memberikan jatah 25 moda transportasi massal kepada Pemkot Mataram. BRT ini sempat diujicoba pada Bulan April 2016 lalu. Koridor dilayani mulai dari Narmada, kawasan di Kota Mataram hingga Senggigi.

Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi bersama Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh sempat melauching September 2016 lalu.

Tiga bulan beroperasi, awal Januari 2017 sopir angkot dan angdes menggendor kantor Dinas Perhubungan

Kota Mataram.

Pascadidemo hingga kini BRT tidak lagi beroperasi. Dinas Perhubungan belum mengeluarkan hasil kajian dari akademisi Universitas Mataram. Informasi ditariknya 15 BRT dan akan dialihkan ke Pemkot Bandung dari internal PT. Damri Kota Mataram.

Menurutnya, Pemerintah Pusat khususnya Kementerian Perhubungan tidak ingin kendaraan tersebut mangkrak begitu saja.

“Iya, tadi dari kantor kita dengar mau ditarik lagi. Rencananya mau dialihkan 15 ke Bandung,” kata pegawai Damri.

Wacana penarikan itu karena Pemkot Mataram tidak serius mengelola kendaraan tersebut. Sehingga, Kemenhub beranggapan daripada sia - sia lebih baik dialihkan ke kabupaten/kota lain yang mendesak membutuhkan moda transportasi itu. Dari segi anggaran Damri tidak bisa membiayai operasional 25 kendaraan itu.

“Anggaran besar apalagi

masih ada penolakan sopir angkot,” tuturnya.

Menanggapi rencana penarikan 15 kendaraan itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Mataram, Drs. H. Khalid menolak rencana Kementerian Perhubungan. Menurutnya, Pemkot Mataram cukup serius mengawal sehingga kendaraan itu didatangkan. “Sejak 2013 kita kawal sampai sekarang kemudian ditarik.

Pokoknya saya tidak setuju,” tegas Khalid.

Dikatakan, pihaknya bukan tidak serius mengelola BRT. Hanya saja menunggu hasil kajian akademisi baru kemudian BRT dioperasikan.

Khalid mengklaim, Pemkot Mataram telah mengeluarkan anggaran banyak untuk mengawal 25 kendaraan itu.

Untuk kajian saja sebut dia, menghabiskan anggaran Rp 200 juta. Kemudian, di APBD telah dialokasikan secara konsisten. (cem)

11 Kawasan Kumuh Diintervensi Mataram (Suara NTB) Sebanyak 595 hektar lahan di Kota Mataram masuk dalam kategori kumuh. Jumlah ini tersebar di 25 kelurahan. Dinas PKP (Perumahan dan Kawasan Pemukiman) hanya mengintervensi 11 kelurahan.

Dari 25 kelurahan di Kota Mataram memiliki kawasan kumuh di antaranya Kelurahan Karang Baru, Pagutan Timur, Monjok, Rembiga, Bertais, Bintaro, Babakan, Abian Tubuh dan lain sebagainya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas PKP Kota Mataram, H.M. Kemal Islam menjelaskan, menangani kekumuhan itu salah satu program di SKPD yang ditangani melalui program KOTAku (Kota Tanpa Kumuh) yang diintervensi oleh pemerintah pusat.

Sekarang ini sebutnya, ada 11 kelurahan yang ditangani dari sekitar 25 kelurahan yang hasil pendataan itu dinilai memiliki titik - titik kumuh.

“Dari 25 kelurahan pemerin-

(Suara NTB/dok)

H.M. Kemal Islam tah pusat mengintervensi 11 kelurahan ditangani,” kata Kemal.

Penanganan kawasan kumuh pemerintah pusat mengintervensi melalui program 100 0 100. Ditargetkan 25 kelurahan memiliki titik kumuh bisa tuntas di tahun 2019.

Dengan asumsi proporsi anggaran satu kelurahan Rp 1 miliar.

Kemal menambahkan, Pemprov NTB dan Pemkot Mataram mengintervensi serupa. Bentuknya berupa dana pendampingan ataukah program. Untuk rumah kumuh sebutnya, Pemprov NTB memberikan 50 unit rumah. Kemudian, Pemkot Mataram mengintervensi 40 unit. “Anggaran Rp 1 miliar dari pemerintah pusat mengintervensi lebih pada lingkungan,” ucapnya.

Dia tidak memberikan penjelasan detail luas serta sejauhmana pelaksanaan program telah dilaksanakan. Tetapi, ia memiliki target dalam tiga tahun ke depan kawasan kumuh di Mataram bisa tuntas.

Dengan catatan masyarakat harus turut peduli dan memelihara fasilitas dibangunkan oleh pemerintah.

“Tidak bisa kalau hanya pemerintah sendiri. Masyarakat dan stakeholder lain harus terlibat,” ujarnya. (cem)

SUARA NTB

Senin, 14 Agustus 2017

Halaman 9 (Suara NTB/ron)

Foto bersama Prof. Dr. Muhammad Tajuddin, M.Si., dan unsur pimpinan STMIK Bumigora Mataram.

Penyerahan SK Guru Besar

STMIK Bumigora, PTS Pertama di Lombok yang Miliki Guru Besar Mataram (Suara NTB) Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Ilmu Komputer (STMIK) Bumigora Mataram menjadi Perguruan Tinggi Swasta (PTS) pertama di Lombok yang memiliki Guru Besar.

Ini dipastikan setelah diselenggarakan acara penyerahan Surat Keputusan (SK) pengangkatan jabatan fungsional Guru Besar atau Profesor dalam bidang Ilmu Sistem Informasi kepada Prof. Dr. Muhammad Tajuddin, M.Si., oleh Koordinator Kopertis Wilayah VIII, Prof.

Dr. I Nengah Dasi Astawa, di Aula STMIK Bumigora, Sabtu (12/8).

Dengan ini maka Dr. Muhammad Tajuddin, M.Si., berhak menjadi Guru Besar dan menyandang gelar Profesor.KoordinatorKopertisWilayahVIII, Prof. Dr. I Nengah Dasi Astawa, dalam sambutannya mengapresiasi keberhasilan itu. Ia juga memuji Prof. Tajuddin yang mampu meraih gelar profesor pada aturan yang baru. “Sejak saya menjadi koordinator melahirkan empat guru besar, tetapi beliau adalah profesor yang lahir dari aturan baru yang luar biasa sulit, dan beliau bisa dapatkan,” katanya.

Menurutnya, Prof. Tajuddin merupakan guru besar pertama PTS di Pulau Lombok, dan guru besar yang kedua di NTB. Di tingkat Kopertis Wilayah VIII, Prof Tajuddin menjadi guru besar ke 25.

Prof. I Nengah Dasi menyampaikan, prestasi ini menjadi prestasi tertinggi dari seorang dosen. Jabatan guru besar adalah jabatan tertinggi. Jika belum menjadi guru besar, belum mencapai puncak tertinggi.“Menjadidosenyangpalingpenting dicapai adalah guru besar. Prof Tajuddin adalah guru besar pertama Kopertisyanglolosmelaluiangkakreditmodel baru. Satu-satunya guru besar di Kopertis yang lolos jurnal internasional bereputasi tinggi,” katanya.

Dengan keberhasilan Prof. Tajuddin itu, menurutnya dapat menjadi motivasi bagi anak-anaknya dan civitas akademika di STMIK Bumigora.

Prof. Tajuddin dapat menjadi motivator bagi teman-temannya. Dengan meraih guru besar ini juga secara nyata dan langsung berkontribusi bagi STMIK Bumigora Mataram. “Jasanya paling besar bagi STMIK Bumigora. Setelah menjadi guru besar, pantas dibanggakan,” katanya.

Dengan kenyataan ini, katanya, STMIK Bumigora bisa sejajar dengan PTS yang lebih tua. Apalagi dengan kenyataan STMIK Bumigora satu-satunya PTS di Lombok yang menghasilkan tulisan di jurnal internasional bereputasi tinggi.

“Jangan mundur, saya berharap jika ada perguruan tinggi yang melahirkan guru besar, itu menjadi salah satu indikator Perguruan Tinggi itu melaksanakan tri dharma perguruan tinggi,” katanya.

Ia menyampaikan terima kasih kepada Prof. Tajuddin atas perjuangannya. Prestasi Prof. Tajuddin juga menjadi prestasi baginya selaku Koordinator Kopertis Wilayah VIII. “Saya berinisiatif datang ke sini, merasa bangga STMIK Bumigora mampu melahirkan guru besar,” katanya.

Ketua STMIK Bumigora Mat-

aram, Komariyuli Anwariyah, M.Kom., dalam sambutannya menyampaikan, menjelang Dies Natalis, STMIK Bumigora mendapatkan kado dengan adanya guru besar pertama di STMIK Bumigora.

“Terutama bagi seluruh keluarga besar STMIK Bumigora, kita syukuri dan jadi kebanggaan. Karena pada hari ini, STMIK Bumigora mendapatkan profesor yang benar-benar expert di bidangnya,” kata Yuli, sapaannya.

Dengan penyerahan SK guru besar ini, menurutnya dapat meningkatkan peran STMIK ke depannya. STMIK Bumigora turut berperan aktif bagi masyarakat. “Hanya kampus yang berkualitas yang bisa mencetak guru besar. Di usia 25 tahun ini, STMIK Bumigora pertama dan terdepan,” katanya.

Keberhasilan memiliki guru besar ini

menjadi spirit bagi STMIK Bumigora.

Menurut Yuli, ini dapat memberikan inspirasi baru. Apalagi menjadi guru besar bukan hal yang mudah dan merupakan penghargaan yang prestisius. Keberadaan guru besar di STMIK Bumigora juga menjadi promosi bagi STMIK ke depannya. “Saya berharap Prof. Tajuddin dapat berperan aktif dan motivator bagi dosen lainnya,” harapnya.

Prof. Tajuddin yang datang bersama istri dan anak-anaknya merasa bahagia dengan keberhasilan menjadi guru besar ini. Ia mengatakan, tantangan ke depan cukup berat, karena harus menulis di jurnal internasional bereputasi tinggi. menurutnya keberhasilannya, dirasa tidak begitu berat, karena jaringan yang sudah dibuatnya selama ini.

Terkait dengan gelar guru besarnya di bidang Ilmu Sistem Informasi, ia akan mendorong perguruan tinggi menjadi smart campus melalui penerapan sistem informasi. Sebelumnya, ia menyampaikan gelar profesor yang diraihnya bukan merupakan pekerjaan yang mudah. Berbagai usaha baik melalui penelitian, penulisan buku, pengabdian masyarakat dan

melaksanakan Tri Dharma Pendidikan dipenuhi dan dikerjakan.

STMIK Bumigora terus berkembang menjadi lebih baik.

STMIK memiliki empat program studi, yaitu S1 Teknik Informatika, S1 Desain Komunikasi Visual, DIII Teknik Informatika, dan DIII Manajemen Informatika.

Peringkat STMIK Bumigora juga cukup baik. Berdasarkan pemeringkatan RISTEKDIKTI tahun 2016, menduduki peringkat 323 dari 3244 perguruan tinggi di Indonesia. STMIK juga mendapatkan penghargaan sebagai perguruan tinggi bidang informasi dan teknologi terbaik di NTB. Serta perguruan tinggi swasta dengan peringkat tiga terbaik di NTB. STMIK Bumigora juga dinobatkan sebagai perguruan tinggi dengan sistem penjaminan mutu terbaik (Juara 1) tingkat PTS se-Kopertis Wilayah VIII dengan piagam nomor. 1541/K8/TU/2014. STMIK Bumigora juga satu-satunya perguruan tinggi di NTB yang memiliki Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) untuk sertifikat nasional. (ron/*)

Sambutan Koordinator Kopertis Wilayah VIII, Prof. Dr. I Nengah Dasi Astawa

Prof. Dr. Muhammad Tajuddin, M.Si.

Sambutan Ketua STMIK Bumigora Mataram, Komariyuli Anwariyah, M.Kom.

Kedatangan Koordinator Kopertis Wilayah VIII, Prof. Dr. I Nengah Dasi Astawa bersama Prof. Dr. Muhammad Tajuddin, M.Si., di Aula STMIK Bumigora Mataram.

Prof. Dr. Muhammad Tajuddin, M.Si. (kedua dari kanan) bersama Koordinator Kopertis Wilayah VIII, Prof. Dr. I Nengah Dasi Astawa (ketiga dari kanan), dan Ketua STMIK Bumigora Mataram, Komariyuli Anwariyah, M.Kom., (ketiga dari kiri), bersama unsur pimpinan STMIK Bumigora Mataram.

Penyerahan SK Guru Besar atau Profesor kepada Prof. Dr. Muhammad Tajuddin, M.Si., (kanan) oleh Koordinator Kopertis Wilayah VIII, Prof. Dr. I Nengah Dasi Astawa

Foto bersama Prof. Dr. Muhammad Tajuddin, M.Si., didampingi keluarga dan unsur pimpinan STMIK Bumigora Mataram.

Ucapan selamat dari tamu undangan dan civitas akademika STMIK Bumigora kepada Prof. Dr. MuhammadTajuddin, M.Si., didampingi keluarga

Tamu undangan di acara penyerahan SK Guru Besar.

SUARA NTB

Senin, 14 Agustus 2017

Halaman 10

Tim Tenis NTB akan Bertambah Kuat di event nasional dia sudah dua kali membela Kalimanatan Timur (Kaltim) di PON. Terakhir dia menyumbangkan medali perak untuk Kaltim di PON

Jabar 2016. Dia membela Kaltim karena orang tuanya berdomisili di Kaltim. “Ayah saya kerja di Perusahaan Pupuk Kaltim,” jelasnya. (fan)

LOWONGAN

HILANG

Perusahaan Farmacy membutuhkn: Salesman TO/ Kanvas dgn syrt:Pria max 30th,pendidikan min.SMA, pnglman min.1thn, mnguasai area lombok(TO), P.Sumbawa (Kanvas),mmliki sim C(TO), Krm lmran: PT.Lenko Surya Perkasa,Jl.Ry Sandik No.19, 081915726592

HILANG STNK R2 HONDA DR5030AN NOKA/NOSIN : MH1JB31173K034740/JB31E1032994 AN. PRIYO PURWOKO PUJO UTOMO, SKM HILANG DISEKITAR KOTA MATARAM

(Suara NTB/fan)

PETENIS - Ketua Umum Pelti NTB, Jamaluddin Maladi berpose bersama petenis NTB, Panji Untung Setiawan dan petenis asal Kalimantan Timur (Kaltim), Arif Rahman yang akan mewakili NTB di PON XX/2020.

Mataram (Suara NTB) Ketua Umum Pelti NTB, Jamaluddin Maladi memastikan tim tenis NTB akan bertambah kuat menghadapi Pekan Olahraga Nasional (PON) yang akan berlangsung di Papua 2017. Pasalnya pihak Pelti NTB akan mendatangkan beberapa pemain peringkat nasional yang akan perkuat tim tenis NTB. “Sudah ada satu atlet nasional yang siap bela NTB di PON. Namannya Arif Rahman,” ucap Ketua Umum Pelti NTB, Jamaluddin Maladi saat dikonfirmasi Suara NTB di sela-sela Kejurnas Tenis CBR Danrem 162/WB di Lapangan Tenis Yonif 742/WB Gebang Mataram, Minggu (13/8).

Jamaluddin Maladi yang biasa disapa Jamal mengatakan keinginan atlet peringkat empat nasional membela NTB di PON XX tahun 2020 sudah pasti. Pasalnya Arif Rahman sudah menyampaikan keinginan Arif membela NTB di pesta puncak olahraga nasional itu.

Arif Rahman yang dikonfir-

nasi NTB di tempat terpisah membenarkan bila dirinya ingin mewakili NTB di PON/ 2020. Alasan Arif Rahman – sapaan Ucil ingin mewakili NTB di PON 2020 karena dia ingin membela daerah kelahiran orang tuanya. “Ibu dan bapak saya berasal dari NTB. Saya ingin sekali mewakili NTB di PON 2020,” ujar Ucil.

Diakui Ucil, selama tampil

HILANG HILANG STNK R2 HONDA DR6577CI NOKA/NOSIN : MH1JFM214EK466410/ JFM2E-141672 AN. BAIQ SURYANI HILANG DISEKITAR KOTA MATARAM

SALON

SALON

SALON

SALON

Al Beauty Salon & Spa,promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hny 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing(fc strika wjah+akupuntur prut)hny 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain,Hp: 081907050543

SYAFIRA SALON MUSLIMAH Salon & Spa Menerima: Paket Pengantin,perawatanpengantin,make up wisuda, SPA, Prawatn Kutu, Totok Guasa, totok aura, V SPA, totok payudara, totok langsing Jl. Pendidikan No. 11 Mataram telp.

0370-636344, 08180373677

Vmel Griya Manten & Salon, mnrm prwtan rmbut,kulit &tubuh,Rias pngantin&wisuda, mnyediakn pnywaan bju pngntn &bju adat ank,tersedia pkt pernikahan,Promo ramadhan :smoothing disc.30%, Jl Bungkarno N0.99 Pagutan,Hp:087765029666

Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp.

081917913809

AYSHA SALON AND BODY TREATMENT, mlyani: prwatan rmbt&kulit, opening trial facial treatment by eternal beauty,mngatasi: wjah kriput,mnghlngkn bkas jrwat mncrahkan wjah,mnghlngkn flek, alamat : jl. dr. soetomo ,kr. baru, mtr, hp : 087800106674/ 082147428836 AMYRALD SALON & SPA,mlyani prwtan khusus wjah,rmbt &bdan.Promo smoothing 100-300rb,Facial whitening+ozone+totok aura (2jam)125rb, mngtasi kulit brjrwat,flek &mncrhkan kulit,make-up wisuda 150rb,lulur+massage+sauna 85rb, jl.swasembada 11c, kekalik jaya, hub.085239056182 (lidya)

TWIN’S SALON, Paket Perawatan Trjangkau : Pkt 1 = Facial + totok wajh + Crmbath + Catok vit (40rb),Pkt 2=Crmbath+Massage + Lulur + facial+Totok Wajah + Ctok + Mskr Bdan +ratus Vagina (100rb), dan Masih Bnyk Lagi Pkt Trjangkau Lainnya, Hub: 087 765860889/ 085937064233, jl.Salak Gg II No.5, Tohpati LKP YUNI SALON Promo Krsus Kilat Unt Smua Prgrm Bljr Hy 1 Bln Anda Siap Bekerja dan Buka Usha Salon. Berminat Hub. YUNI SALON. Jl. Dr. Sutomo No. 18 Krg Bru Mtrm. Hp: 087865155031/081236448081 Quen Shi Salon & Day Spa Menerima:Cream Bath, Hair mask, Colouring, Smoothing, Body Masage, Body Scrub, Body Mask, Milk Bath, Ear Candle, Mani & pedi cure, Ratus, Sauna & Facial, disc. 30% smooting & Rebonding . Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081917388443 Rcsm Youfo MTR salon Spa Muslimah, Prm Lbra:gratis cutting hair u/rbondng & smoothing.Prwtan Spa,facial,Creambath,Galvanic Spa.Facial Free Massage tgn&kaki mlai dr 65rb.Jl Kertanegara Btn Palm Indah I,Blkang Apotek Panjitilar. FB&IG:Youfo Mataram. WA: 087765893848

RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) KITA-KITA SALON & SPA, Prmo:Mnrik Smoothing Colour hnya Rp 100-400rb, Ombre/Highlight Rp 75-250rb, Make Up Wisuda+Hair Do Rp 150rb, Jl. Arya Bnjar Gtas, Bagek Kembar Tanjung Krng Sekarbela, Hub. 081917347453, Pin BB D34158D4 SALON DEWA-DEWI,menerima: Rias Pengantin Bali, Agung&Modifikasi,Pkt Prewed dgh harga trjngkau. Menerima Prwatan wajah & rambut. Hub: Rika (081917965628)jl.Teleq raya no.26 Kr.bedil, FB:Dewa-Dewi Payas Bali Mataram, IG :Rika_Pratistha

LOWONGAN DIBUTUHKAN SEGERA PEMBANTU RUMAH TANGGA (PRT) DIUTAMAKAN YANG BELUM MENIKAH , MAU TINGGAL DI DALAM, GAJI+THR. HUBUNGI BPK ADI (081917109080) DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007

PATRA SALON membutuhkan kryawan, yg blum berpngalman siap d training, diutamakan yang belum menikah, hub : 087864337006, jl. swakarya No.21 A kekaliksekarbela.

AMYRALD SALON membutuhkan karyawan yang professional/berpengalaman, disiplin, bertanggung jawab, pekerja keras & mau ditarget. gaji 1-2jt/bln.Hp 085239056182/jl. swasembada 11 c, kekalik jaya.

DIBTHKAN Kryawati untk Salon Kecantikan.Diutamakan yg Mnguasai Smua Prwtan Rambut dan Kulit.

Brpngalaman Mnimal 1 Thn dibidangnya. Brpnampilan Mnarik usia 18-30 Thn dan Mmiliki Kndraan Sndiri. Berminat hub. Yuni Salon Jl. dr.

Stomo No. 18 Krg. Baru, Mtrm. HP : 087865155031 DIBUTUHKAN SEGERA TERAPIS SALON, SUDAH BERPENGALAMAN DIBIDANG SALON KECANTIKAN DAN TREATMENT, BELUM MENIKAH, UNTUK DITEMPATKAN DI INA PARISKA SALON CAB. MATARAM, LAMARAN DIKIRIM KE INA PARISKA SALON, JL. MAJAPAHIT NO. 31 B-C MATARAM DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2 DICARI SEGERA SOPIR PRIA/WNT, BAWA SIM & KTP LOMBOK TAKSI JL. KOPERASI NO.102 MATARAM HUB. 087865493799.

RUPA-RUPA KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah,Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177 GameHouse: MELAYANI PENGISIAN GAME PC/LAPTOP (GAME SELALU UPDATE), SERVICE PC/LAPTOP, RAKIT PC GAMING, DAN MAINTENANCE PC/ LAPTOP. JL. PENDIDIKAN NO. 2 (UTARA KAMPUS AMM) HP. 085858403130 Airlangga Fotocopy Menerima: Foto Copy, Print, Jilid Skripsi, Jilid Spiral, Jilid Buku, Laminating dan Menyediakan alat tulis kantor, alatalat listrik, pulsa DLL. . Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081803740769 V Laundry Menerima: cuci setrika, cuci karpet, cuci boneka,cuci gorden, cuci tas + sepatu DLL. Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081803740769 Allea Galeri, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

SUARA NTB

Senin, 14 Agustus 2017

Halaman 11

RUKO - VILA - KOST

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/ Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu.

Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Senin, 14 Agustus 2017

Halaman 12

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

MENU : NASI KELOR, NASI LEBUI, BEBALUNG, SOTO, PELECING, RUJAK, ES KELAPA MUDA TEMAT & MENERIMA PESANAN NASI KOTAK, SNACK KANTOR. HUBUNGI IBU IDA AHMADI HP 081907415439

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat

Rp. 995 Jt

RAGAM

SUARA NTB Senin, 14 Agustus 2017

Kasus K2 Dompu

Penyidik Dalami Peran Tersangka Lain Mataram (Suara NTB) – Dugaan penyalahgunaan wewenang rekrutmen CPNS honorer K2 Dompu baru menyeret satu tersangka, yakni Bupati Dompu, H. Bambang M. Yasin. Perannya memberi perintah untuk melakukan dugaan pidana korupsi tersebut.

Peran tersebut tampak dari sangkaan pasal 56 KUHP yang disematkan bersamaan dengan pasal 2 dan atau pasal 3 UU 20/2001 tentang perubahan atas UU 31/1999 tentang tipikor.

“Dari rumusan itu sehingga ada tersangka lain dan sudah kita terima SPDP-nya sejak April lalu,” ungkap Juru Bicara Kejati NTB, Dedi Irawan ditemui akhir pekan lalu.

Tersangka lain yang dimaksud memilki peran sentral dalam proses rekrutmen 390 honorer K2, yang 134 orang diantaranya tidak memenuhi kriteria tapi tetap diluluskan juga.

Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dimaksud, memuat nama tersangka lain, yang memiliki peran berbeda-berbeda.

“Tersangka pertama diajukan penyidik dalam SPDP, berinisial EJ,pejabat BKN. Diserahkan April,” ungkapnya.

“Kemudian AH, Kepala BKD Dompu bulan April, selanjutnya bulan Mei Bupati Dompu, HBY,” imbuhnya.

Dedi mengatakan, pihak jaksa penuntut umum sampai Agustus 2017 baru menerima pemberkasan tersangka HBY saja.

“Yang lain memang sudah ada SPDP-nya, tetapi yang berkasnya sudah dilimpahkan baru yang Bupati Dompu,” terangnya.

Mengenai penambahan jumlah tersangka tersebut, Kapolda NTB, Brigjen Pol Firli yang dikonfirmasi Sabtu (13/8) lalu menerangkan pihaknya masih mendalami dalam proses penyidikan.

Ia menganggap, berkas Bupati Dompu yang dikembalikan untuk kedua kalinya merupakan hal yang wajar dalam proses penanganan kasus korupsi. (why)

Perusahaan Tambang di NTB Terancam Berurusan dengan KPK Dari Hal. 1 Lombok Timur sebanyak satu IUP dengan tunggakan pembayaran IUP sebesar Rp 199 juta. Serta Lombok Barat, sebanyak 14 IUP dengan jumlah tunggakan sebesar Rp 282 juta lebih. Dimana sebanyak 7 IUP sudah habis masa berlakunya.

Husni menjelaskan, pihaknya tetap menagih piutang negara tersebut. Namun, ada kendala yang dihadapi di lapangan. Misalnya, belum ada tanggapan dari para pemegang IUP yang sudah disurati. ‘’Jadi, kita surati dia. Karena walaupun kita sudah akhiri izinnya, sudah kita cabut, kewajiban-kewajiban itu ndak hilang, tetap harus dibayar,’’ katanya.

Husni menjelaskan pihaknya baru sekali melayangkan surat kepada pemegang IUP maupun eks pemegang IUP. Surat tersebut berlaku selama tiga bulan. Jika dalam tiga bulan tak ada respons, maka sesuai ketentuan yang berlaku pihaknya akan kembali menyurati sampai tiga kali. ‘’Memang kecil sekali progres pembayarannya. Ndaraq kepeng (tidak punya uang) semuanya. Belum bayarnya juga pakai dolar. Aturan yang baru sejak 2012 itu pakai dolar iuran IUP itu,’’ ungkapnya.

Ia menyebutkan, jika IUP dalam status eksplorasi maka dalam satu hektar perusahaan harus membayar pajak atau iuran 2 dolar Amerika. Kemudian jika status IUP operasi produksi maka dia harus membayar 4 dolar Amerika per hektar. ‘’Kalau izin sudah dicabut, dia berhenti hitungan itu.

Kalau izin masih hidup, tetap jalan terus. Argonya berhenti kalau sudah di-

cabut. Tapi, tunggakan sebelumnya tetap dia harus selesaikan,” terangnya.

Saat ini, jumlah IUP logam di NTB yang dinyatakan clear and clean (C&C) tinggal 21 buah. Sebelumnya, 114 IUP logam di NTB. Puluhan IUP logam tersebut sudah dicabut, sudah habis masa berlaku dan ada yang dikembalikan oleh pemegang IUP. Husni mengaku sedang melakukan evaluasi terhadap 21 IUP logam yang masih aktif tersebut. Pihaknya sedang melakukan pemantauan aktivitas yang dilakukan di lapangan.

Ia mengatakan, banyak di antara IUP tersebut meskipun sudah masuk dalam tahap operasi produksi namun tidak ada aktivitasnya. Dikatakan IUP operasi produksi ini merupakan izin lama yang dikeluarkan oleh bupati/walikota. Untuk IUP operasi produksi, perusahaan pemegang izin diberikan waktu sampai 20 tahun masa berlakunya.

Diketahui, sebelum dilakukan pencabutan IUP oleh pemerintah, jumlah IUP di NTB sebanyak 178 buah.

Dengan rincian, IUP logam 39 buah, IUP bukan logam 1 buah, IUP batuan 138 buah dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) 72 buah. Dari 39 IUP logam tersebut, saat ini tinggal 21 buah. Dari keseluruhan izin tersebut mencakup wilayah seluas 251.963,83 hektar. Masingmasing IUP eksplorasi seluas 145.532,65 hektar dan IUP operasi produksi seluas 106.431,18 hektar. Kemudian seluas 693,2 hektar untuk IPR yang seluruhnya berstatus operasi produksi. (nas)

Anugerah Ikon Prestasi Indonesia Dari Hal. 1 Namun karena proses seleksi yang panjang sehingga tidak cukup waktu seleksi.

Pelaksanaannya pun mundur tahun ini disaat HUT Kemerdekaan RI H ke 72. Pelaksanaan seleksi ini sendiri dilaksanakan oleh UKP-PIP. “Kebetulan Hut Kemerdekaan ke 72 tahun sehingga dipilih lah 72 orang ikon seluruh Indonesia, termasuk saya dari NTB,’’ jelas bakal Cabup Lobar ini.

Ke 72 orang yang terpilih menjadi ikon prestasi bagi bangsa ini dinilai bekerja keras dan prestasinya berdampak terhadap semangat juang bagi yang lain. Ajang penghargaan ini sendiri adalah festival dengan tema “Pancasila sebagai Insipirasi Maju Bangsa Indonesia”. Penyerahan anugerah ini sendiri dilaksanakan tanggal 21-22 Agustus.

Ia sendiri tidak tahu proses seleksinya. Namun tahapan seleksi dilaksanakan sejak dua tahun lalu.Terkait indikator penilaian anugerah ini jelasnya, 72 orang ini menginsipirasi masyarakat untuk melakukan yang terbaik di bidangnya masing-masing.

Baik di bidang olahraga, film dan lingkungan serta bidang lain dikumpulkan untuk memperoleh anugerah ini.

Yang terpenting mereka ini dinilai oleh negara memiliki dampak membangun semangat masyarakat.

Pihak UKP-PIP menilai rentetan panjang yang dilakukan mulai dari gerakan anti korupsi yang dilakukannya sejak beberapa tahun lalu. Setiap isu nasional maupun internasional diatensi, namun boomingnya ketika dirinya konsen di bidang pendidikandan lingkungan. Bahkan keti-

ka menerima penghargaan Ramon Magsaysay tahun 2011 lalu, bukan lingkungan yang menonjol namun pendidikan yang progresif.

Seperti pengarusutamaan gender, fluralisme melalui pendidikan.

Berbicara konteks kemerdekaan khusus di Lobar, beberapa hal yang perlu menjadi atensi sehingga harus diperhatikan pemerintah.

Menurutnya persoalan yang dihadapi masalah semangat. Kondisi saat ini baik geografis dan ekonomis, tidak terlalu terpuruk namun juga tidak bisa dikatakan maju. Sehingga semangat masyarakatpun adem-ayem. ‘’Semangat adem-ayem ini bahaya kalau menghadapi arus globalisasi. Globalisasi itu kan perubahan besar, drastis dan masif. Jika kesadaran ini terlambat, maka berbahaya,’’jelasnya.

Lobar dengan segala potensi yang dimilikinya katanya, bisa keluar dari kemiskinan dan berbalik menjadi maju dan berkah.

Cotohnya dari segi kelestarian lingkungan jika dikomparasi dengan daerah lain, Lobar justru terbaik.

Baik hutannya, air, sandang dan kondusivitas keamanan serta aneka hasil buminya. Dari potensi inilah bisa disembuhkan segala persoalan yang dihadapi.

Lantas kenapa masih terjadi kemiskinan tinggi di daerah ini? Menurutnya, ini kembali kepada kesadaran yang menganggap bahwa persoalan ini (tidak terjadi apa-apa) sehingga ademayem saja. ‘’Ini kan bahaya, harus disadarkan kalau anda terlambat maka akan habis kita,’’tegasnya. (her)

Halaman 13

Danrem : Bibit Atlet Tenis Ada di NTB Mataram (Suara NTB) Danrem 162/WB Kol. Farid Makruf, MA meyakini banyak potensi atlet yang bisa tumbuh dari NTB. para bibit bibit muda dapat dipetakan melalui turnamen atau event skala lokal. Itulah yang ingin diwujudkannya melalui event rutin Danrem Cup, termasuk coaching clinic di lapangan tenis Korem 162/ WB, Sabtu (12/8).

Tidak main main, untuk mewujudkan mimpinya menelurkan atlet nasional itu, Danrem mengundang langsung pelatih bersertifikat internasional, Erni Susanti. Dua atlet nasional Panji dan Christoper Rungkat juga didatangkan. Melalui wadah Christoper Rungkat Foundation, coaching clinic yang dihelat itu mengidentifikasi bibit bibit potensial yang ia dambakan.

“Hari ini melalui wadah Christoper Rungkat Foundation, anak anak diberi teknik dasar bagaimana pukulan, pegangan, bagaimana organisasi permainan, bagaimana fokus bertanding,” kata Danrem kepada Suara NTBdisela sela menyaksikan pertandingan exhebisi itu.

Dia mengaku berharap besar kepada Erni Susanti yang datang khusus untuk menyaksikan latihan itu dapat memberi catatan kepada para peserta coaching clinic agar

(Suara NTB/ars)

DI LAPANGAN - Suasana kegiatan coaching clinic tenis di lapangan tenis Korem 162/WB, Sabtu (12/8). memahami teknik bertanding yang standard. Khususnya ketika dipertemukan dengan atlet nasional, mental mereka dapat diasah dan bisa beradaptasi di lapangan.

“Harapan agar pelatih bisa memberi catatan dan perbaikan. Pelatih juga bisa membawa atlet atlet nasional ke sini untuk dipertemukan dengan para bibit bibit muda kita, ya untuk menggali potensi tadi, “ jelas Danrem.

Danrem memuji Panji, salah seroang atlet nasional yang juara tiga pada PON belum lama ini. Kehadiran Panji itu diharapkan menjadi motivasi sendiri bagi generasi pemain tenis lokal untuk bisa percaya diri agar berjuang tembus hingga ditingkat nasional.

“Saya ingin lahir lahir Panji Panji yang baru. Saya harap adik adiknya lahir sebagaj atlet dari lapangan tenis,” harap Danrem. (ars/*)

TNI Pasang Badan Lawan Cukong Kayu Dari Hal. 1 demikian juga tentang peran TNI yang berusaha dilemahkan. ‘’Tapi kami tidak akan surut,’’ tegasnya lagi.

Baru- baru ini SJ dan DM, dua cukong kayu kakap yang beroperasi di Sumbawa dan Dompu sudah ditangkap.

Masih ada dua lainnya sedang diintai aktivitasnya di Sumbawa dan ada empat cukong

lagi di Bima. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) sedang menguntit sampai menemukan celah untuk menangkap enam cukup yang terkenal licin ini.

Soal pemburuan para cukong ini Danrem mengaku siap pasang badan dengan mem-back up polisi maupun Dinas LHK untuk menangkap mereka. ‘’Jika dibutuhkan setiap saat, kami selalu siap,’’

tegasnya. Termasuk dengan memberi jaminan keamanan kepada petugas maupun penyidik PPNS yang diintimidasi oleh kaki tangan cukong.

Danrem juga menyampaikan pesan Pangdam IX/Udayana bahwa perang melawan illegal logging juga bagian dari kewajiban TNI untuk menyelamatkan hutan. Penegasan Panglima ini sudah dilaksanakan pihaknya dan semakin diperkuat. (ars)

Sejumlah Tenant LEM Berikan Diskon hingga 72 Persen Mataram (Suara NTB) – Sejumlah tenant di Lombok Epicentrum Mall (LEM) memanjakan pelanggannya. Beberapa tenant bahkan memberikan diskon hingga 72 persen. Ada pula yang memberikan diskon 30-50 persen. Ini merupakan salah satu cara beberapa tenant tersebut untuk memberikan kejutan mendekati hari kemerdekaan RI. Ini juga untuk meramaikan Hari Belanja Diskon Indonesia (HBDI). Diskon itu berlaku hingga 20 Agustus 2017.

“Kami memberikan diskon hingga 72 persen. Ada juga yang diskon 50 persen. Kami memberikan diskon dalam rangka HBDI,” kata Retail Manager Delami Brand Bali Lombok, Raga Priambudi, di Mataram, Sabtu (12/8).

Ia mengatakan bahwa semua produk pada label Delami sedang memberikan diskon hingga 72 persen. Salah satu yang memberikan diskon yaitu The Executive yang merupakan salah satu tenant yang masuk dalam label Delami.

“Kami benar-benar ingin memanjakan pelanggan kami dengan memberikan diskon.

Begitupula di Colorbox yang masih satu brand dengan The Executive,” ujarnya.

Selain label Delami, ada

pula House of Samsonite yang memberikan diskon hingga 72 persen. Terdapat 10 jenis produk yang diberikan diskon.

Ada pula yang diberikan diskon 72 persen setelah pembelian kedua dengan produk yang sama. Kisaran harganya pun beragam, mulai dari Rp 990 ribu hingga Rp 3 juta.

“Kami memberikan diskon kepada pelanggan. Banyak jenis produk yang diskon, kami harap pelanggan merasa senang,” ujar Store Associate House of Samsonite Jose Emmanuel.

Selain itu ada pula Hammer yang memberikan diskon beragam. Mulai dari 17 persen, 50 persen hingga 72 persen untuk produk yang bertanda khusus. Harganya pun beragam, mulai dari Rp 150 ribu hingga 900 ribu.

“Banyak item yang diskon.

Ada yang diskon 50 persen, ada juga yang 72 persen,” kata Salles Promotion Hammer, Ika Erfiani.

Ada pula the Body Shop yang memberikan diskon beragam. Mulai dari 25 persen hingga 50 persen. Ini merupakan salah satu kejutan yang diberikan kepada pelanggan body shop. Termasuk beberapa jenis parfum, krim wajah hingga sabun wajah. (lin)

Hari Ini, Gubernur Mutasi Ratusan Pejabat Dari Hal. 1 ‘’Kepala Dinas Koperasi dan UMKM serta Staf Ahli Gubernur yang ditinggalkan almarhum Pak Aminollah.

Kalau tak ada Pansel biasanya penggeseran setara eselon II. Senin saja kita dengar.

Yang pasti staf ahli sama Kepala Dinas Koperasi UMKM akan diisi,’’ katanya.

Mantan Kepala Biro Pemerintahan Setda NTB ini menambahkan, mutasi yang dilakukan Pemprov tidak ada

kaitannya dengan Pilkada 2018 mendatang. Ia mengatakan mutasi yang diakukan kali ini untuk memenuhi kebutuhan organisasi.

Mutasi yang dilakukan untuk memaksimalkan kinerja birokrasi untuk mengejar beberapa target RPJMD yang belum tercapai. ‘’Ini untuk memenuhi kebutuhan organisasi. Memaksimalkan kinerja untuk mengejar beberapa indikator RPJMD yang belum tercapai,’’ tandasnya. (nas)

Pemprov Naikkan Anggaran Pengentasan Kemiskinan Jadi Rp 1,7 Triliun Dari Hal. 1 Dan didukung oleh program kegiatan pada 13 indikator dengan total anggaran Rp 1,736 triliun lebih,’’ sebutnya.

Ia merincikan, anggaran sebesar Rp 1,736 triliun tersebut. Untuk indikator tingkat pengangguran terbuka dialokasikan Rp 18,87 miliar lebih, pola pangan harapan Rp 5,9 miliar lebih, laju investasi Rp 67,84 miliar lebih, cakupan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) Rp 13,8 miliar.

Selanjutnya, jaringan jalan provinsi dalam kondisi mantap Rp 559 miliar lebih, rasio elektrifikasi Rp 10,2 miliar, cakupan air bersih Rp 83,35 miliar, penanganan rumah tidak layak huni Rp 167 miliar.

Kemudian, cakupan jamban keluarga Rp 4,5 miliar, rata-rata lama sekolah Rp 428 miliar, buta huruf penduduk usia di atas 15 tahun Rp 4,1 miliar. Usia harapan hidup Rp 367 miliar lebih dan prevalensi kurang gizi Rp 6,5 miliar lebih.

Ridwan menyebutkan, APBD-P NTB 2017 meningkat sekitar Rp 400 miliar lebih dibandingkan APBD murni yang berjumlah Rp

5,008 triliun. Dengan adanya penambahan itu, APBD-P NTB 2017 berjumlah Rp 5,4 triliun lebih.

Dalam APBD-P 2017, ada beberapa catatan. Yakni adanya tambahan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dan penerimaan lainnya. ‘’Lalu program-program apa kita fokus? Yang membedakan APBD Perubahan dengan sebelumnya, kita lebih fokus terhadap 12 indikator yang belum tercapai. Di antara 12 indikator itu memang ada beberapa indikator yang sangat penting,’’ kata Ridwan.

Yakni, indikator kemiskinan, usia harapan hidup, prevalensi kurang gizi dan lainnya. ‘’Oleh karena itu, Bappeda dalam menyusun anggaran ini sejak 2017 baik APBD Murni maupun APBD Perubahan ini melakuka prinsip money follow function. Hanya programprogram prioritas saja yang kita biayai,” ucapnya.

Dalam APBD Perubahan, kata Ridwan, Bappeda melakukan beberapa inovasi. Yakni membuat beberapa pilot project desa. Ada 30 desa di seluruh NTB sebagai pilot project untuk

pengentasan kemiskinan. Dengan memperkuat desa melalui dana BUMDes masing-masing desa diberikan anggaran Rp 100 juta.

Program di desa juga terintegrasi dengan programprogram yang lain. Misalnya Kawasan Rumah Pangan Lestari terintegrasi dengan unggas, perikanan dan lain-lain.

Jika 30 desa yang menjadi pilot project ini sukses, maka kata Ridwan akan direplikasi ke desa-desa lainnya. ‘’Artinya, kita ingin memulai di tahun 2017 pada APBD Perubahan ini melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan berbasis desa. Tentu di dalamnya juga bukan ruang pemerintah provinsi saja tetapi juga sumber-sumber dana lain, APBN dan APBD terutama dana desa,” katanya.

Ia mengatakan, Pemprov ingin menyamakan pemahaman dengan seluruh Pemda kabupaten/kota terutama pemerintah desa mengenai potret dan persoalan kemiskinan di desa.

Dikatakan, Pemprov dan Pemda kabupaten/kota sudah mempunyai basis data terpadu kemiskinan. Dengan menyamakan pemahaman, diharapkan dana desa dan

alokasi dana desa yang mencapai Rp 1 miliar masing-masing desa dapat dianggarkan menukik kepada pengentasan kemiskinan.

“Dengan data by name by address itu semua kepala desa kita berikan datanya. Siapa yang miskin dan kenapa dia miskin. Program apa yang dia butuhkan. Apa yang dilakukan provinsi, kabupaten dan desa,” paparnya.

Selain memberikan penguatan kepada 30 BUMDes, kata Ridwan, dalam APBDP juga akan dilatih kepala desa dan fasilitator desa seNTB. Pasalnya, merekalah yang akan menyusun APBDes. Ia mengatakan, selama ini uang yang ada pengalokasiannya kurang fokus. Sehingga diharapkan ke depan lebih fokus menukik pada pengentasan kemiskinan. ‘’Kata kunci APBD Perubahan ini kita ingin lebih fokus program anggarannya untuk menurunkan angka kemiskinan dan persoalan-persoalan sosial lainnya,’’ terangnya.

Tujuan dialokasikannya dana desa adalah untuk pemberdayaan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.

Pemprov, katanya hanya mengarahkan supaya tepat sasa-

ran. ‘’Selain memperkuat di SKPD provinsi, mengintegrasikannya dengan kabupaten dan juga memperkuat desadesa,’’ ujarnya.

Menurut Ridwan, pengentasan kemiskinan tidak mungkin hanya bisa diselesaikan oleh provinsi. Tetapi juga harus diselesaikan bersama-sama dengan seluruh masyarakat, NGO, dana Corporate Sosial Responsibility (CSR) perusahan swasta dan BUMN/BUMD serta Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).

Tahun ini, katanya, Baznas NTB mengalokasikan Rp 2 miliar untuk jamban keluarga dan penanganan rumah tidak layak huni. “Dimana lokasinya, datanya ada di kita.

Supaya lebih fokus sasarannya,” katanya.

Ridwan menjelaskan, anggaran pengentasan kemiskinan paling besar untuk proyek kemantapan jalan provinsi. Menurutnya, pembangunan infrastruktur jalan untuk aksesibilitas itu sangat penting. “Itu sangat berpengaruh terhadap bagaimana meningkatkan perekonomian yang ujungnya menurunkan angka kemiskinan,” tandasnya. (nas)

Desa dalam Ancaman Kekurangan Dana Dari Hal. 1 Penyaluran tahap pertama sebanyak 60 persen dari total itu, sebesar Rp 518.650.761.634. Sisanya akan dicairkan pada tahap kedua yang direncanakan Agustus ini, jika pelaporan realisasi penggunaan DD di masing-masing desa mencapai 75 persen.

Namun dalam data itu, beberapa kabupaten belum sama sekali melaporkan realisasi DD. Di Kabupaten Lombok Barat (Lobar), ada sebanyak 119 desa, total DD sebanyak Rp 108.749.278.000, yang sudah disalurkan Rp.65.249.566.000. Namun sampai saat ini pelaporannya masih 0 persen atau tidak ada sama sekali. Begitu juga Kabupaten Lombok Tengah, dengan total dana desa Rp 118.597.175.000, dan penyaluran tahap pertama sebanyak 71.158.305.000. sampai saat ini juga masih belum memasukkan data ke OMSPAN. Kabupaten lain yang belum memasukkan data ke OMSPAN yaitu Kabupaten Bima dengan total desa 191, jumlah DD sebesar Rp 155.258.138.000. Dana yang sudah disalurkan sebanyak Rp 93.

154.882.706. kabupaten lainnya, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) juga masih belum memasukkan data laporan realisasi atau output yang dihasilkan melalui DD. Ada 57 desa di KSB dengan jumlah DD Rp 47.703.654.000.

Sementara kabupaten lain masih minim untuk pelaporan,

seperti Kabupaten Lombok Utara (KLU) dengan jumlah desa sebanyak 33 desa, total DD Rp 34.848.033.000, yang sudah disalurkan tahap pertama sebanyak Rp 20.908.815.300. Sampai saat ini, realisasai yang dilaporkan sebesar Rp 1.048.382.500, sebesar 5,01 persen dengan realisasi fisik (output) 6 persen.

Di Kabupaten Dompu, dengan jumlah desa 72 dan DD sebesar Rp 61.166.021.000, yang sudah dicairkan Rp 36.699.612.000, realisasi pelaporan yang sudah dimasukkan ke OMSPAN sebesar Rp 730.805.000, atau 1,99 persen dari total DD tahap pertama, dengan realisasi fisik (output) 4,79 persen. Pada Kabupaten Sumbawa besar jumlah desa 157 dengan DD sebanyak Rp 129.333.647.000, yang sudah disalurkan pada tahap pertama Rp 77.335.420.600. yang sudah dilaporkan sebanyak Rp 7.232.328.008 atau 9,35 persen, dengan realisasi fisik 7,38 persen.

Saat ini hanya Kabupaten Lombok Timur yang menunjukkan tren progresif pelaporan DD. Dengan jumlah desa 239 dan anggaran DD sebesar Rp 209.358.120.000, dana yang sudah dicairkan tahap pertama sebanyak Rp 125.521.968.028. Dana yang sudah dilaporkan realisasinya Rp 99.977.423.529. atau 79,65 persen, dengan realisasi fisik (output) 86,36 persen.

Taukhid menekankan, batas pelaporan tanggal 24 Juli itu

untuk memastikan DD yang diberikan sudah dipergunakan.

Kalau sudah digunakan minimal 75persen maka akan dicairkan DD tahap kedua. ‘’Tetapi apabila tahap pertama 60 persen ternyata belum digunakan, atau digunakan tapi baru 50 persen, tidak akan dicairkan DD per desa,’’ katanya .

Ia meragukan seluruh DD tahap ke dua di NTB akan cair.

Karena sampai saat ini banyak desa yang belum memasukkan data pelaporan realisasi DD ke OMSPAN. Menurutnya, proses memasukkan data seharusnya selesai ketika tanggal 24 Juli itu, namun pihaknya masih memberikan toleransi untuk memasukkan data.

Ketika sudah ada laporan dari pihaknya ke pusat, di situlah akan dilihat apakah akan diperpanjang atau tidak untuk batas waktu memasukkan data. Namun, tidak semudah itu untuk diperpanjang, karena jika diperpanjang batas waktunya. Harus PMK dan itu membutuhkan waktu.

Keterlambatan memasukkan data ini, disinyalir karena banyak faktor. Desa seharusnya mengirimkan data atau berkas dokumennya ke BPKAD. Seharusnya yang memasukkan data ada BPKAD, namun diserahkan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) di masing-masing kabupaten. Taukhid mensinyalir, dengan kondisi yang kaget dan belum menguasai aplikasi OMSPN, proses memasukkan data menjadi lambat.

“Yang masalah yang bisa saya pahami ini adalah pekerjaan yang baru bagi mereka, teman-teman di Pemda yang belum terbiasa memasukkan item tertentu ini sangat berpengaruh, ini yang bikin proses agak lambat,” katanya.

Selain itu, ada kondisi lain yang mempengaruhi, yaitu keterlambatan desa menerima DD dari kas umum daerah.

Sebenarnya dana masuk dari kas umum negara ke kas umum daerah pada 19 April lalu. Tetapi masuknya ke rekening desa bervariasi, paling cepat pada 9 Mei. Paling lambat pada 11 Juli. ‘’11 Juli ada yang baru menerima, itulah yang berpotensi laporanya 0 persen,’’ jelas Taukhid.

Bahkan pada 19 Juli lalu ada sekitar 12 desa yang belum terima DD. Disinyalir keterlambatan pencairan itu karena permasalahan di kepala desa. Seperti tidak adanya kepala desa terkena kasus, sampai ditransfer tapi diblokir, APBDes yang belum selesai.

Taukhid sendiri mengakui belum mengumpulkan masalah keterlambatan pencairan. Namun menurutnya masalah yang paling banyak adalah penyelesaian APBDes. Rata-rata desa menyelesaikan pada bulan April. Penyakitnya, desa baru mau menyelesaikan APBDes ketika memastikan alokasi Anggaran Dana Desa (ADD) dari kabupaten. Sebaliknya, ketika tidak tahu jumlahnya, desa cenderung tidak mau mene-

tapkan APBDes. “Saya bilang ke desa ndak usah terlalu mikirin angka pastinya, saya punya keyakinan, ADD itu kan cukup besar, dan tidak akan turun. Sekarang ini ADD alokasi rata-rata di atas Rp 400 juta, rata-rata dana desa Rp 800 juta. Tahun depan kita akan cairkan Rp 1,4 miliar per desa, tapi kalau begini ceritanya bisa lain kebijakannya,’’ ujarnya mengingatkan.

Metode penentuan DD sendiri ada ketentuan tersendiri yang sudah diatur, mempertimbangkan jumlah penduduk, luas wilayah, dan tingkat kesejahterananya. ‘’Itu nanti yang menghitung di pusat,’’ sebut Taukhid.

Ia berharap desa bisa semakin tereduksi. APBDes seharusnya fokus pada empat target pembangunan yaitu menyangkut perbaikan IPM. Unsur pendidikan dan kesehatan, pengurangan pengangguran, pengurangan kemiskinan, dan pengurangan ketimpangan. Tapi masih banyak desa yang memfokuskan pada pembangunan fisik. ‘’Bangun jalan ini jalan itu bisa sampai Rp 1 miliar, tapi pemberdayaan masyarakat sangat minim,’’ jelas Taukhid.

Seharusnya DD itu dialokasikan juga untuk pemberdayaan masyarakat, seperti alokasi untuk kegiatan karang taruna, supaya anak muda tidak terjerumus pada masalah sosial. “Saya edukasi mereka, harus diseimbangkan,’’ katanya. (ron)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Senin, 14 Agustus 2017

Halaman 14

Sunarpi : Tuduhan Unram Banjir KTP Tidak Terbukti Mataram (Suara NTB) Tuduhan saudara Lalu Onang Wahyu Pratama, yang diposting pada media sosial dan media cetak dengan judul “UNRAM BANJIR KTP DAN UNTUK APA?”, sampai saat ini belum bisa dibuktikan dengan fakta-fakta yang bisa dipertanggung jawabkan. Sejak pertama kali Sunarpi mendapatkan postingan Saudara Lalu Onang dari wartawan Radar Lombok (Saudara Lukman), hari Senin (31/7), Sunarpi terus mengumpulkan fakta-fakta untuk membuktikan kebenaran tuduhan tersebut. Karena bagaimanapun juga, tuduhan itu sangat bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi beretika yang sedang diperjuangkan oleh sekelompok akademisi Universitas Mataram (Unram). Saat itu, Sunarpi sedang berada di Massey University, Palmerston North New Zealand, sedang menjalani bagian akhir dari kunjungan kerja luar negeri Rektor Unram ke Australia dan Selandia Baru. Sejak berita itu diterima, Rektor Unram telah mengambil langkah-langkah untuk mengumpulkan fakta-fakta yang dapat mendukung kebenaran tuduhan dari Saudara Onang. Rektor Unram, sebagai seorang akademisi, guru besar dan ilmuan, yang dibesarkan dan dibentuk karakternya oleh suasana saintifik, di mana semua kesimpulan apapun itu harus lahir dari data yang

valid dan akurat. Karakter ini mestinya dimiliki oleh semua insan akademik di dalam kampus Universitas Mataram. Sebagai seorang yang beriman, Rektor Unram juga faham betul pesan Al Qur’an di dalam Surat Al Hujarat ayat 12, untuk menghindari buruk sangka dan membuat tuduhan tanpa bukti yang akurat, karena buruk sangka itu perbuatan dosa.

Dan lebih parah lagi kalau tuduhan si Onang ini merupakan berita bohong yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya, disebar luaskan kemana-mana, baik melalui media sosial maupun media cetak, lalu disertai dengan ajakan mobilisasi seluruh mahasiswa, nauzubillah segitu banyak orang yang menuai dosa dari perbuatan ini, karena ikut serta menyebarkan berita bohong itu, baca QS An Nur (24):11-20.

Dengan memperhatikan ancaman Allah SWT yang demikian besar pada ayat-ayat Al Qur’an tersebut, maka Prof. Sunarpi selaku Rektor Unram, mengajak semua pihak untuk tabayyun, mendalami dan membuktikan kebenarannya, sebelum ikut berkomentar dan ikut serta menyebarkan berita bohong itu, jika anda-anda orang yang beriman dan takut pada ancaman Allah tersebut.

Ingatlah kehidupan dunia ini hanya senda gurau dan mainmain, namun kehidupan yang

sebenarnya itu adalah kehidupan akhirat (QS Al Ankabut:64), dan alangkah celakanya jikalau kita berada dalam azab Allah di alam yang kekal abadi itu.

Rektor Unram menghimbau para mahasiswa Unram, para wali mahasiswa Unram dan warga masyarakat, untuk tidak mudah terhasut oleh tuduhantuduhan yang tidak bisa dibuktikan faktanya, marilah kita kembali ke jati diri masyarakat kampus yang karakter dasarnya berfikir ilmiah yang didasarkan atas fakta-fakta yang akurat, valid dan dapat dipertanggung jawabkan, bukan ala preman yang tatkala diminta buktinya tidak dapat ditunjukkan. Peraturan KPU mengatur syarat-syarat pencalonan perorangan dengan mengumpulkan KTP yang harus disertai:pasangan calon, surat pernyataan pemilik KTP, Bundel KTP mendapat pengesahan Kades/Lurah setempat. Lalu pertanyaannya, apakah bisa KTP Mahasiswa yang dikumpulkan WR III untuk “data base” tersebut dapat dijadikan syarat pencalonan Gubernur/ Bupati/Walikota???. Para mahasiswa atau siapapun anda yang ikut berkomentar di medsos dan media cetak, marilah kita berfikir cerdas dan menjawab pertanyaan itu dengan cerdas.

Selain itu, Prof. Sunarpi tidak pernah bergeser dari nilai dasar perjuangan, dia akan maju sebagai Cagub 2018 bila ada amanah Allah yang diberikan melalui tangan-tangan manusia

tanpa ada paksaan. Amanah yang diberikan itu, dengan pemberian KTP secara sadar, ikhlas dan sukarela tanpa paksaan. Insha Allah pemimpin yang lahir dengan proses demokrasi yang diridhoi Allah, akan mendapatkan pertolongan Allah SWT saat mengemban amanah itu, dan itulah yang sangat diyakini oleh Prof.

Sunarpi. Karena itu, Sunarpi sangat menentang keras siapapun yang melakukan pengumpulan KTP dengan praktik yang tidak sesuai dengan nilai itu, karena akan menjerumuskan dirinya.

Betapa tidak, bila keputusannya maju dalam kontestan Pilgub itu didasarkan pada data yang tidak akurat dan valid, karena ada unsur pemaksaan dalam pengumpulan KTP, tentu akan berakibat vatal bagi dirinya, dengan melepaskan jabatan guru besarnya yang masa aktifnya 15 tahun lagi untuk suatu hal yang sia-sia.

Tanggal 3 Agustus 2017 jam 10, Rektor Unram, menggelar rapat pimpinan terbatas, antara lain dengan WR I, WR III, WR IV, Dekan FEB, Dekan FP, Ketua SPI, tim hukum, dan beberapa wakil Dekan, dan diharapkan kehadiran saudara Fahmi (Ketua BEM) dan saudara Onang (Sekjen BEM). Namun sampai rapat dimulai saudara Onang dan Fahmi tidak muncul, dan informasinya tidak dapat dihubungi karena HP off. Karena itu, pihak Unram meminta bantuan Satpam Unram untuk mencari yang bersangkutan. Di tengah rapat se-

dang berlangsung, si Onang datang dalam kondisi biasa-biasa saja, dan santai tanpa tekanan.

Jadi kembali Rektor Unram tegaskan bahwa sangatlah tidak benar isu yang dipelintir dan beredar ke mana-kemana kalau sekjen BEM diculik pengaman kampus, semoga selamat dunia akhirat orang-orang yang menyebar luaskan isu yang tidak benar tersebut. Begitu Onang duduk di ruang rapat, Rektor Unram menanyakan mana Fahmi, dan si Onang mejawab tidak tahu posisinya, dan tatkala Rektor Unram memintanya untuk menghubungi Fahmi, Onang mejawab tidak bisa dihubungi karena HP-nya off, akhirnya rapat diteruskan. Dalam rapat tersebut, pernyataan Saudara Onang sebagai berikut: “Saya ingin mengklarifikasi tulisan saya Pak, tiyang ndak pernah mengatakan bahwa Pak Rektor menginstruksikan pengumpulan KTP, saya tidak pernah Pak. Cuman nggak tahu media yang memainkan itu Pak, sekali lagi secara langsung saya tidak pernah mengatakan itu Pak”, (transkrip lengkap pengakuan Onang ada di pihak Rektorat). Itulah pengakuan Onang secara polos dan jujur dalam pertemuan tersebut. Tatkala ditanya di mana copy KTP banjir yang dimaksudkan itu, lagi-lagi Onang tidak bisa menunjukkan, karena sampai saat ini Sunarpi tidak pernah melihat KTP itu, sehingga sangat penasaran pingin melihat KTP yang dituduhkan itu.

Kemenkominfo Ingatkan Aplikasi Medsos Bahasa Sasak Mataram (Suara NTB) – Pada awal Agustus lalu, warganet sempat dihebohkan dengan munculnya aplikasi Testony yang berbahasa Sasak. Hasil tes dari aplikasi ini kerap dibagikan warganet di linimasa media sosial (medsos) Facebook mereka. Meski terkadang hasilnya kocak, ada juga hasil tes yang berisi katakata kasar dan tak senonoh. Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Mataram kemudian melaporkan persoalan ini ke Kementerian Kominfo RI. Menindaklanjuti laporan tersebut, Kementerian Kominfo melacak siapa pembuat aplikasi tersebut kemudian mengeluarkan peringatan untuk tidak menyebarkan konten-konten atau hasil tes aplikasi yang bermuatan negatif.

Demikian disampaikan Kepala

Dinas Kominfo Kota Mataram, H. Lalu Junaidi kepada Suara NTB. “Dari sana sudah lakukan pelacakan dan sudah mulai mendapatkan semacam perhatian makanya sekarang sudah tidak begitu marak,” terangnya.

Aplikasi semacam itu disampaikan Junaidi menjadi sorotan Kementerian Kominfo.

Memang diakui tidak ada pengaduan resmi terkait dampak negatif aplikasi tersebut. Sehingga persoalan tersebut tidak sampai dibawa ke ranah hukum. “Cuma kita mengantisipasi. Namun sudah ada warning dari kementerian dan bisa diredam,” jelasnya.

Terkait siapa yang membuat aplikasi tersebut, ia mengatakan menjadi rahasia dari kementerian dan tidak dipaparkan.

“Karena kasus ini belum sampai mencuat ke ranah hukum,” ujarnya. Junaidi juga mengaku memang selama ini pihaknya belum pernah menerima pengaduan dari warganet terkait aplikasi tersebut. Namun ia juga menyayangkan munculnya katakata tidak pantas dari hasil tes tersebut yang kemudian banyak dibagikan warganet melalui akunnya. (ynt)

Berdasarkan kenyataan itu, dengan disaksikan oleh hadirin yang rapat, Onang bersedia mengklarifikasi tulisannya pada media yang sama, yang disertai dengan permohonan maaf pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2017. Saat itu, Rektor Unram menegaskan kepada Onang, jika punya bukti, silahkan dibawa pada hari Sabtu itu, supaya ada dasar untuk menindak oknum seperti yang dituduhkan Onang. Namun si Onang yang telah berjanji melakukan klarifikasi di hadapan dosen-dosennya, sampai saat ini tidak muncul dan menghilang tanpa berita, itulah kenyataannya para pembaca yang mulia, marilah kita tabayyun, dosa kita sudah banyak, jangan lagi tambah dosa dengan informasi yang belum bisa dibuktikan seperti ini.

Rektor Unram menghimbau anak-anakku para mahasiswa Universitas Mataram, generasi penerus bangsa yang terdidik dan berdedikasi, marilah kita menjaga etika pergaulan yang selalu mengedepankan cara ber-

fikir saintifik, dan janganlah menjadi insan yang mudah terprovokasi dan mengikuti hawa nafsu. Sebagai orang yang beriman, marilah kita senantiasa berkata benar, supaya Allah SWT memperbaiki amalan kita, dan mengampuni dosa-dosa kita (QS Al Ahzab:70-71). Saat ini, semua transkrip berita dan komentar, baik di media cetak dan elektronik sudah terekam dengan baik dan sempurna. Tim etik dan tim hukum Universitas terus melakukan pengkajian dan pendalaman terhadap dokumen tersebut, dalam upaya untuk mencari kebenaran ini.Jika ditemukan ada persoalan etika, kita selesaikan dengan kode etik yang telah ditetapkan Senat Universitas Mataram, dan jika ada persoalan hukum yang terjadi dalam masalah ini, seperti pelanggaran UU ITE, dan lain-lain, pihak Unram akan menyerahkannya ke penegak hukum, supaya ada pembelajaran bagi siapapun di negeri yang menjunjung tinggi supremasi hukum. (r/*)

SUARA NTB

Senin, 14 Agustus 2017

Halaman 15

3.500 Kader Kesehatan Lobar Semarakkan Pencanangan Germas SEBANYAK 3.500 peserta, mengikuti Jambore Kader Kesehatan tingkat Kabupaten Lombok Barat (Lobar), Sabtu (12/ 8) bertempat di Bumi Perkemahan Desa Suranadi. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat (Lobar), Drs, H. Rachman Sahnan Putra, M. Kes mengatakan, jumlah peserta kegiatan Jambore Kader Kesehatan tingkat Kabupaten Lobar ini bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Provinsi NTB yang dikaitkan dengan pencanangan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas).

Ribuan peserta yang mengikuti

Germas, terdiri dari seluruh desa di Kabupaten Lobar dengan mengeluarkan masing-masing 25 kader. Kader terbanyak berasal dari Kecamatan Narmada, sebanyak 660 kader. Kemudian ada 300 peserta Pramuka Saka Bhakti Husada dan tim dari

Dinas Kesehatan. “Sehingga total hadirin pada sore hari ini (12/8) kurang lebih ada 4.500 orang,” sebutnya.

Menurutnya, kegiatan yang diadakan di Bumi Perkemahan Desa Suranadi, Lobar merupakan ajang interaksi antar kader di seluruh desa di Kabupaten Lobar. Antar kader dan petugas kesehatan, kader dengan para pejabat khususnya di Dinas Kesehatan dan interaksi antar sesama kader dan pramuka.

Sehingga kegiatan ini nantinya bisa memberikan makna yang cukup signifikan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan kesehatan di Provinsi NTB. Adapun tujuan jambore ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan kapasitas kader tentang tugas pokok dan fungsinya dalam

Dibukanya Jambore Kader Kesehatan Kabupaten Lombok Barat dan Pencanangan Germas dengan Pelepasan Balon

mendukung Germas di Kabupaten Lobar. Meningkatkan pemahaman, kesadaran dan pemberdayaan kader serta Pramuka Saka Bhakti Husada dalam mendukung pelaksanaan program-program kesehatan. Meningkatkan kekompakan kader dalam mengelola Posyandu dan anggota Pramuka Saka Bhakti Husada, sehingga menjadi tim yang kuat dan solid. Serta menjadikan masyarakat Lobar lebih sehat dan sejahtera di masa yang akan datang.

Untuk memeriahkan acara ini ada berbagai mata lomba yang diadakan. Antara lain lomba penyuluhan kader tentang Germas, lomba senam cerdik, lomba kebersihan tenda, lomba kekompakan regu.

Kemudian beberapa bentuk permaianan yang sifatnya edukatif. Selain itu ada kegiatan jalan sehat mengelilingi hutan lindung Suranadi.

Hadiah-hadiah juga didukung oleh

Dinas Kesehatan Provinsi NTB melalui Dana Dekonsentrasi Satker 03 Kesmas. Bagi yang beruntung ada dorprize 5 buah sepeda gunung, TV, kulkas dll. ‘’Hari ini kita akan makan buah bersama sebagai tiga pilar dari Germas yaitu makan buah dan sayur, memeriksa kesehatan secara teratur dan melakukan aktivitas fisik,” jelasnya.

Ia berharap bahwa kegiatan ini benar-benar menjadi implementasi dari Nawa Cita Presiden RI terutama yang kelima, yaitu pembangunan sumber daya manusia, yang dikemas oleh Kementrian Kesehatan dalam bentuk Indonesia sehat dengan pendekatan keluarga. ‘’Lombok Barat berada pada posisi paling atas untuk survei keluarga sehat. Sudah ada 4500 keluarga yang sudah didatangi dari pintu ke pintu oleh tim yag sudah dibentuk. Ditargetkan awal tahun 2018 seluruh KK

yang ada di Lobar ini sudah kita datangi dari pintu ke pintu. Sehingga kita mempunyai data KK di Kabupaten Lobar. Dan saya ingin kita semua bertekad ini yang pertama secara nasional,” harapnya.

Hadir pada acara tersebut, Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Khalid, S.Ag, M.Si. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB, dr. Nurhandini Eka Dewi, Sp.A. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Dra. Hj. Ermalena, MHS. Ketua DPRD Lobar, Hj, Sumiatun dan anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Lobar. ‘’Gerakan masyarkat ini hanya akan berhasil kalau masyarakatlah yang melakuan gerakan ini. Kalau Indonesia mau belajar bagaimana Germas digerakkan, mereka harus belajar ke Nusa Tenggara Barat. Dan lebih khusus lagi kalau mereka ingin belajar Germas belajarlah ke Lombok Barat” kata Ermalena. (*)

Sambutan Bupati Lombok Barat, Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Khalid, S.Ag, M.Si.

Para Peserta Jalan Sehat

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB, dr. Nurhandini Eka Dewi, Sp.A. saat jalan sehat bersama Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat (Lobar), Drs, H. Rachman Sahnan Putra, M. Kes.

Sambutan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat, Drs, H. Rachman Sahnan Putra, M. Kes.

Suasana Senam Cerdik

Pembagian hadiah kepada peserta jalan sehat

Sambutan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB, dr. Nurhandini Eka Dewi, Sp.A.

Makan buah bersama simbolisasi salah satu pilar Germas

Antusiasme peserta jalan sehat

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Senin, 14 Agustus 2017

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257