Edisi 13 September 2017 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000 Online :http://www.suarantb.com

SUARA NTB

16 HALAMAN NOMOR 153 TAHUN KE 13

E-mail: hariansuarantb@gmail.com

RABU, 13 SEPTEMBER 2017

Pengemban Pengamal Pancasila

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Konferensi PRBBK XIII (1)

Peran Komunitas sebagai Ujung Tombak Pengurangan Risiko Bencana INDONESIA menjadi laboratorium dunia dalam upaya pengarusutamaan Pengurangan Risiko Bencana (PRB). Hal terpenting dalam pengarus utamaan PRB adalah pengakuan komunitas sebagai pelaku utama penanggulangan bencana. Sebab komunitas menunjukkan peran dan kemampuannya dalam penanggulangan bencana yang lebih baik.

Kemampuan komunitas mengurangi risiko ditentukan oleh pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam mengelola ancaman (hazard) dan mengurangi kerentanan serta meningkatkan kapasitasnya.

Kepala BPBD NTB Ir. H.Mohammad Rum, MT mencontohkan Kota Bima. Saat terjadi bencana banjir bandang Desember 2016 lalu, disyukuri tidak ada satu pun

(Suara NTB/ars)

NARASUMBER - Narasumber dalam Konferensi PRRBK XIII, dari kiri Kepala BPBD NTB H.Mohammad Rum, Asisten I Setda NTB M. Agus Patria, Ketua Forum Perguruan Tinggi untuk PRB, Eko Teguh Paripurno, Direktur Pemberdayaan Masyarakat BNPB, Raditya Jati. jatuh korban jiwa. Ini tidak lepas dari kebijakan pemerintah setempat yang sejak awal menyiapkan 30 kelurahan se-

bagai wilayah tangguh bencana. ‘’Seluruh masyarakat di kelurahan, Bersambung ke hal 15

Pelaku Penembakan Diduga Mantan Napi Terorisme Mataram (Suara NTB) Perburuan pelaku penembakan dua anggota polisi di Kota Bima belum menemukan titik terang. Meskipun sudah mengamankan sedikitnya enam orang, pelaku utama belum berhasil ditangkap.

Namun identitas pelaku sudah dalam genggaman polisi.

TO K O H Jangan Ada Lagi Insiden Serupa INSIDEN penembakan terhadap dua orang anggota Polres Bima Kota, Bripka Jainal dan Bripka Gafur, Senin (11/9) pagi, dikecam dan disayangkan Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri. ‘’’Kami menyayangkan insiden ini, semoga pelakunya cepat ditangkap,’’ katanya, Selasa (12/9) dan berharap peristiwa serupa tidak terulang lagi.

Bupati Bima telah membesuk dua anggota polisi yang menjadi korban penembakan tersebut, Bersambung ke hal 15 Hj. Indah Dhamayanti Putri (Suara NTB/dok)

Wakapolda NTB, Kombes Pol.. Imam Margono, Selasa (12/9) menyebutkan, penembakan polisi di Kota Bima ada kaitannya mantan narapidana terorisme yang baru sepekan lalu keluar dari penjara.

“Yang melakukan itu terhadap Bripka Gafur itu berdua. Mun dan Bl yang baru keluar dari Nusakambangan,’’ ungkapnya saat ditemui di Mapolda NTB. Ia menegaskan, dua pelaku utama yang menembak Bripka Gafur belum tertangkap. Enam orang yang diamankan Senin (11/9) masih berstatus saksi.

Antara lain, IF, ZU, WD, IM, FR dan terakhir IZ. Mereka ditangkap di Kelurahan Penatoi, Mpunda, Kota Bima sejak pagi hingga petang. Sementara seorang wanita berinisial LS sudah dipulangkan.

Rekam jejak IJ yang ditangkap belakangan, menunjukkan keterkaitan antara peristiwa penembakan dengan keterlibatan Bl alias Bilal alias Rahmat alias Mamat, mantan narapidana terorisme.

Bl antara 2012 sampai 2015 pernah mengikuti pelatihan seperti militer di Pegunungan Biru, Desa Tamanjeka, Poso bersama Santoso, yang merupakan jaringan Mujahidin Indonesia Timur.

“Diduga pelaku yang dilihat korban sampai sekarang belum tertangkap. Korban Bripka Gafur mengenali pelaku karena dia ditembak dari arah depan,” terang Imam.

Penembakan tersebut diduga kuat didalangi kelompok radikal yang berada di Penatoi. Meskipun sampai sekarang motifnya belum terungkap karena pelaku belum tertangkap.

“Orang yang di daerah Penatoi. Di Penatoi kan banyak yang bersimpati dengan kelompok garis keras,” jelasnya.

Bersambung ke hal 15

Penembakan Polisi di Bima

Senjata Rakitan, Peluru Pabrikan PROYEKTIL yang bersarang di tubuh dua polisi korban penembakan di Kota Bima berhasil dikeluarkan. Polisi masih mengidentifikasi senjata dan peluru yang digunakan para pelaku. ‘’Gambaran awal berupa peluru tembaga yang melebihi senjata kaliber 5.56 milimeter. Peluru pabrikan. Itu yang di Bripka Zainal,’’ beber Wakapolda NTB, Kombes Pol. Imam Margono, Selasa (12/9).

Operasi di RS Bhayangkara terhadap Bripka Gafur berhasil dilaksanakan. Proyektil peluru sebelumnya bersarang di tulang pinggulnya. Pun demikian terhadap Bripka Zainal di RSUD Bima yang ditembak di bagian punggung. ‘’Jenis peluru di korban Bripka Gafur, bentuknya sudah gepeng.

Nanti itu kita teliti ini jenis apa akan uji Labfor. Baru kita bisa lihat dari jenis apa,’’ jelasnya.

Bripka Gafur ditembak dari

jarak dekat, dari arah depan saat melintas di Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Penatoi, Mpunda, Kota Bima, Senin (11/ 9) sekitar pukul 07.15 Wita.

Adapun senjata yang digunakan para pelaku meski sempat terlihat oleh korban tetapi tidak dapat diidentifikasi. Tetapi dari hasil pemeriksaan awal proyektil peluru, diduga memakai senjata buatan sendiri.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/why)

MEMBAIK - Wakapolda NTB, Imam Margono menjenguk Gafur anggota Polres Bima Kota, di RS Bhayangkara, Selasa (129).

Penyidikan Kasus BPR, Tiga Saksi Diperiksa Mataram (Suara NTB) Kasus merger BPR NTB menjadi PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) NTB sudah resmi naik tahap penyidikan beberapa waktu lalu. Sebagai tindak lanjut, Selasa (12/9) kemarin, tiga saksi diperiksa.

Tidak disebutkan dari kalangan mana saja tiga saksi yang diperiksa. Secara umum disebutkan Aspidsus Kejati NTB, Ery Ariansyah Harahap, SH,.MH, saksi

yang dipanggil erat kaitan dengan penggunaan anggaran operasional pada proses merger BPR yang jadi sasaran bidikan.’’Hari ini (kemarin) ada tiga saksi diperiksa. Besok akan lanjut empat saksi lagi,’’ kata Aspidsus sebagaimana informasi diterimanya dari Kasi Penyidikan Pidsus, Zulkifli, SH kepada Suara NTB, Selasa siang.

Dalam penjelasan sebelumnya, bidikan penyidik

terkait penggunaan Rp 1,6 miliar sebagai alokasi pembiayaan pada proses merger BPR. Meski sudah ada Peraturan Daerah (Perda) untuk proses merger, namun teralokasinya anggaran itu diselidiki dasar hukumnya.

Aspidsus menambahkan, meski kasus ini sudah naik ke tahap penyidikan, namun belum menetapkan tersangka. Menurutnya, status kasus penyidikan masih sifatnya umum. ‘’Ini penyidi-

Proyek Rehabilitasi Terminal Haji Ditargetkan Rampung November Mataram (Suara NTB) – Proyek rehabilitasi Terminal Haji/TKI di Lombok International Airport (LIA) ditargetkan rampung November mendatang. Saat ini, progres pengerjaan proyek senilai Rp 2,8 miliar itu diklaim sudah mencapai 30 persen.

Kepala Bidang Perhubungan Udara dan Laut Dinas Perhubungan NTB, Muh. Syakaruddin mengatakan, proyek ini mulai dikerjakan sejak 20 Agustus hingga 25 November mendatang. Beberapa item pekerjaan yang dikerjakan dalam proyek rehabilitasi Terminal Haji/TKI ini seperti perbaikan plafon, ru-

mah jaga, tembok keliling. Termasuk juga memasang jaringan listrik dan air bersih.

“Sekarang sudah 30 persen progresnya. Sisa waktu tinggal 2,5 bulan lagi,” kata Syakaruddin ketika dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (12/9) siang kemarin di ruang kerjanya.

Belum lama ini sudah dilakukan perbaikan plafon. Kemudian sudah ditentukan jenis aluminium yang dipakai untuk kusen jendela. Fondasi untuk tembok keliling juga, kata Syakaruddin sudah selesai. “Kemudian plafon sudah dikerjakan, sedang berjalan. Kemudian rumah jaga. Itu item-item yang dikerjakan. Progresnya sesuai dengan schedule,” tambahnya.

Bersambung ke hal 15

kan umum,’’ sebutnya.

Namun demikian, dalam waktu dekat, akan ada sikap dari pihaknya untuk mengarahkan bidikan ke penetapan tersangka. Yang pasti, tim masih bekerja untuk meminta keterangan saksi-saksi.

Mereka yang diperiksa ini, tidak lain saksi yang sudah pernah dipanggil sebelumnya pada tingkat penyelidikan.

Penjelasan Kepala BPR Lotim yang menjabat sekretaris tim konsolidasi

merger, Mutawalli sebelumnya menyebutkan, rincian penggunaan anggaran itu diantaranya biaya rapat pembahasan merger, biaya hearing dengan DPRD NTB. Anggaran selain dialokasikan untuk operasional, juga untuk pembelian perangkat.

Salah satunya terkait pembelian inventaris untuk IT (Information Technology). Karena dalam konsolidasi menggunakan online system. (ars)

DIKERJAKAN - Proyek rehabilitasi Terminal Haji/TKI di LIA mulai digarap lagi. Ditargetkan, proyek ini rampung November mendatang.

(Suara NTB/kir)

SUARA MATARAM

SUARA NTB Rabu, 13 September 2017

PARLEMENTARIA Mataram (Suara NTB) – DPRD Kota Mataram menerima 13 usulan Raperda yang diajukan Pemkot Mataram dalam rangkaian rapat paripurna yang digelar Selasa (12/9).

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., didampingi Wakil Ketua I Wayan Sugiartha.

Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh dalam kesempatan itu diwakili oleh Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana.

Dalam pidatonya, wakil Walikota mengulas 13 usulan Raperda yang diajukan tersebut, yakni : 1. Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame; 2. Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 12 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; 3. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah; 4. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir; 5. Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan; 6. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mataram

Halaman 2

DPRD Paripurnakan 13 Usulan Raperda Pemkot Mataram

Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel; 7. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran; 8. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet; 9. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan; 10.Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; 11.Raperda tentang Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Mataram; 12.Raperda tentang Analisis Dampak Lalu Lintas; dan 13.Raperda tentang Sistem PerencanaanPembangunan Daerah Kota Mataram.

Dari 13 Raperda yang diajukan itu, 10 Raperda tentang Perubahan atas Perda Kota Mataram tentang Pajak-Pajak Daerah. Terhadap 10 Raperda tentang Perubahan atas Perda Kota Mataram tentang pajakpajak daerah, pada umumnya dilakukan perubahan sehubungan berubahnya nomenklatur Perangkat Daerah berdasarkan Perda Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang semula Dinas Pendapatan yang kemudian digabung dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daer-

ah (BPKAD), sehingga menjadi nomenklatur baru yaitu Badan Keuangan Daerah (BKD). Selain itu, perubahanperubahan materi juga dilakukan terhadap beberapa Rancangan Perda pajak-pajak daerah tersebut, yang didasarkan pada penyesuaian terhadap kondisi dan kebutuhan saat ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terkait Raperda tentang Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Mataram. Rancangan Peraturan Daerah tentang Unit Layanan Pengadaan ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dimana dalam memberikan pelayanan dan pembinaan dibidang pengadaan barang/jasa, maka perlu dibentuk Unit Layanan Pengadaan pada Pemerintah Kota Mataram. Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) ini bertujuan untuk menjamin proses pengadaan barang/jasa terlaksana lebih terpadu, efektif, dan efisien; menjamin pengelolaan pengadaan barang/jasa dilakukan oleh aparatur yang profesional; dan menjamin persamaan kesempatan, akses, dan hak bagi penyedia barang/jasa agar tercipta persaingan usaha yang sehat. Selain itu, dengan ditetapkannya Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 5 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peratu-

ran Kepala LKPP Nomor 5 Tahun 2015 tentang Unit Layanan Pengadaan, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka dasar hukum Pembentukan ULP pada Pemerintah Kota Mataram semakin kuat dan paripurna dan dapat memberikan jaminan keamanan dalam proses pengadaan barang/jasa utamanya terhadap penyedia barang/jasa maupun ASN yang menangani prosesnya, yang selama ini keberadaan ULP dibentuk dengan Peraturan Walikota.

Raperda tentang Analisis Dampak Lalu Lintas. Demikian juga dengan Analisis Dampak Lalu Lintas, sebelumnya juga diatur dalam Peraturan Walikota. Namun untuk menguatkan kedudukan dan pentingnya Andalalin, maka perlu untuk dibentuk dengan Peraturan Daerah, dan ini sesuai amanat Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas, maka setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan harus dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin). Andalalin ini bertujuan untuk mengindari terjadinya gangguan keamanan, keselamatan ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan dari setiap kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha, baik kegiatan

pembangunan yang baru maupun kegiatan pembangunan pengembangan. Analisis Dampak Lalu Lintas ini juga menjadi salah satu persyaratan untuk mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bagi pelaku usaha. Sehingga keberadaan Raperda ini sangat dibutuhkan karena perkembangan perekonomian, usaha dan kawasan permukiman di Kota Mataram sedang berkembang sangat pesat, dan sangat diperlukan dalam mengatasi titik keramaian dan kemacetan di Kota Mataram.

Raperda tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Mataram. Raperda ini merupakan pelaksanaan dari amanat Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mengamanatkan bahwa perlunya untuk menyusun suatu Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah. Yang kemudian dikuatkan dalam Pasal 260 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang pada pokoknya disebutkan bahwa Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah ini merupakan satu kesatuan proses untuk menjamin konsistensi dan kesinambungan pembangunan daerah mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi secara efisien dan efektif dalam upaya mencapai hasil pembangunan daerah yang optimal. (fit/*)

(Suara NTB/ist)

PIMPIN PARIPURNA - Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH (tengah) memimpin rapat paripurna pengajuan usulan 13 Raperda Kota Mataram.

(Suara NTB/ist)

SERIUS - Anggota DPRD Kota Mataram tampak serius mengikuti jalannya paripurna pengajuan usulan 13 Raperda Kota Mataram.

(Suara NTB/ist)

PIDATO - Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana menyampaikan pidato mewakili Walikota Mataram dalam rangka penyampaian usulan 13 Raperda Kota Mataram.

(Suara NTB/cem)

SARANG WALET - Perda tentang pajak sarang burung walet diwacanakan akan dihapus. Nampak salah satu penangkaran burung walet di Kelurahan Banjar Kecamatan Ampenan, Selasa.

Edukasi Warga REALISASI pajak bumi dan bangunan (PBB) Kelurahan Monjok Timur pada 31 Agustus lalu 103,44 persen.

Capaian ini tertinggi dibandingkan kelurahan lainnya di Kecamatan Selaparang.

Ditemui Selasa (12/9), Lurah Monjok Timur, Muhammad Nur mengungkapkan, capaian PBB pada saat jatuh tempo tanggal 31 Agustus lalu lebih dari 100 persen atau sekitar 103,44 persen dari target senilai Rp 247 juta.

Menurutnya, perolehan PBB itu tidak terlepas dari (Suara NTB/cem) kerja keras juru pungut keMuhammad Nur lurahan dan kepala lingkungan yang rutin membuat jadwal pelayanan ke masing - masing wilayah. “Di samping itu, kita juga door to door dan membuat surat tagihan dari kelurahan,” ungkapnya.

Pola lain digunakan dengan menyarankan warga melampirkan bukti lunas pembayaran PBB saat meminta pelayanan administrasi di kelurahan. Dengan pola itu menurut Nur, cukup efektif sekaligus menanamkan nilai edukasi kepada masyarakat.

Dalam hal ini kata dia, peran kaling sebagai ujung tombak sangat penting mendongkrak peningkatan PBB. Mereka berkala membangun komunikasi sembari menyampaikan surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT). “Di sini ada enam lingkungan. Alhamdulillah, kalingnya aktif membantu,” tuturnya.

Selain peran Kaling, masyarakat memiliki kesadaran tinggi membayar pajak. Rata - rata kata mantan Lurah Karang Baru ini, warga memiliki pemahaman tentang pentingnya membayar pajak.

Artinya, pajak dibayarkan ke kas daerah selanjutnya disetorkan ke kas negara akan dikembalikan untuk pembangunan infrastruktur. Dikatakan, pembangunan dirasakan berasal dari pajak. Artinya, mustahil infrastruktur baik tanpa didukung partisipasi dari masyarakat sendiri. “Tanpa membayar pajak, maka pembangunan stagnan,” ujarnya.

Nur menyampaikan, dari 970 wajib pajak berpeluang bertambah setelah munculnya perumahan baru. Alangkah baiknya kata dia, Badan Keuangan Daerah kembali memverifikasi wajib pajak. Sebagian warga meminta pengurangan karena merasa pajak disetor terlalu tinggi. Oleh karena itu, perlu menyesuaikan dengan objek pajak agar warga tidak merasa terbebani. (cem)

Perda Sarang Burung Walet Sebaiknya Dihapus Mataram (Suara NTB) Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Mataram, Drs. H.M. Syakirin Hukmi setuju Perda sarang burung walet dihapus. Akan tetapi, perlu kajianbersama mana saja potensi - potensi besar terhadap pendapatan di Kota Mataram. “Akan dikoordinasikan dengan Dewan untuk menghapus Perda. Silakan saja,” jawab Syakirin, Selasa (12/9).

Sebelum penghapusan itu tentu akan ada pembahasan bersama, tapi sebelum itu eksekutif akan mengajukan terlebih dahulu konsep itu, sehingga nanti ada pembahasan yang menghasilkan kesepakatan bersama. Pendapatan dari pajak sarang burung walet ini tidak terlalu signifikan.

Dari target Rp 5 juta realisasi sekitar Rp 2 - 3 juta.

Syakirin mengakui, poten-

Dorong Pembentukan Perwal EKSEKUTIF mengajukan 13 Raperda pada masa sidang pertama tahun 2017/2018 ini. Pengajuan 13 Raperda ini menambah koleksi Perda yang dimiliki Pemkot Mataram nantinya. Karena selain 13 Raperda yang berasal dari eksekutif ini, pada masa sidang sebelumnya DPRD Kota Mataram juga telah memproduksi sejumlah Perda inisiatif. “Eksekutif mengajukan 13 Raperda.

Yang kebanyakan Raperdanya adalah perubahan karena sudah tidak sesuai dengan peraturan yang di atasnya,” ungkap Ketua Bapperda (Badan Pembentukan Peraturan Daerah) DPRD Kota Mataram, Drs. HM. Husni Thamrin, MPd., kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Selasa (12/9) Husni mengatakan, sesuai mekanisme, Raperda yang diajukan, baik oleh eksekutif maupun legislatif harus melalui penelaahan Bapperda Kota Mataram.

“Cuma memang 13 ini belum dikaji secara maksimal,” cetusnya.

Penyebabnya adalah kesibukan Dewan. Tapi secara umum sudah disampaikan. Nanti pada saat pembahasan di tingkat Pansus, akan lebih kita dalami lagi. Karena memang kemarin Bapperda belum sempat melakukan kajian,”

(Suara NTB/fit)

H.M. Husni Thamrin akunya. Politisi PPP ini mengklaim bahwa rata-rata produk hukum yang dihasilkan dalam satu tahun, sekitar sembilan Perda.

Belum lagi Perda yang bersumber dari eksekutif. “Dari eksekutif rata-rata sekitar enam Perda,” sebutnya. Dikatakan Husni eksekutif mengajukan cukup banyak Raperda pada masa sidang pertama ini, karena sebagian besar Raperda yang diajukan itu bersifat perubahan atau revisi. “Hampir semuanya revisi.

Hanya dua atau tiga yang baru,” imbuh Husni. Dia menyadari diajukannya 13 Raperda ini akan menambah PR eksekutif untuk membantukan perwal sebagai turunan dari Perda tersebut.

Husni yakin bahwa perwal atas 13 Raperda yang diajukan eksekutif ini, tidak akan lama. “Kalau dia sifatnya perubahan, biasanya cepat karena urgen. Kami yakin ini akan ditindaklanjuti,” katanya. Namun demikian, bukan berarti yang tidak urgen itu diabaikan. Anggota Dewan dari dapil Selaparang ini tidak menyangkal bahwa masih adanya fenomena Perda yang belum ada perwalnya. Terutama Perda - Perda yang bersumber dari hak inisiatif Dewan.

Tetapi, lanjut Husni, pihaknya sudah mengingatkan eksekutif dalam hal ini Bagian Hukum untuk segera menyusun Perwal.

“Tapi ada pergerakan sejak kita ingatkan,” katanya. Lambatnya eksekutif menyusun Perwal, selain karena keterbatasan SDM juga keterbatasan anggaran. Pihaknya juga tidak ingin ada kesan bahwa produktivitas dalam penyusunan Perda tidak dibarengi dengan penyusunan Perwal. Idealnya antara Perda dan perwal harus beriringan,” pungkasnya. (fit)

si sarang burung walet sejak beberapa tahun tidak ada, sehingga pihaknya akan melihat apakah Perda itu fungsinya pengendalian atau seperti apa.

Dikatakan, kendala penarikan pajak sarang burung walet itu petugas datang tidak menemukan pemilik. Pun dipaksakan masuk dikhawatirkan burung walet itu hilang.

“Orang - orang yang masuk di sana saja tertentu. Bagaimana mau menyiapkan tenaga di sana,” jawabnya. Anggota Komisi II DPRD Kota Matararam, I Nyoman Wardana, SH., sebelumnya menilai Perda Kota Mataram tentang pengambilan pajak sarang burung walet di Kota Mataram harus dicabut. Penilaian ini meny-

usun tidak tercapainya target pajak sarang burung walet selama bertahun - tahun, bahkan sejak Perda itu lahir.

Alasan kedua, lanjut Wardana, karena Mataram termasuk daerah wisata. Artinya dengan adanya budidaya atau penangkaran burung walet, justru dianggap bertentangan dengan arah pembangunan Kota Mataram sebagai kota jasa dan perdagangan dan daerah pariwisata.

Artinya, dengan Perda pengambilan pajak sarang burung walet seolah - olah Pemkot Mataram melegalkan aktivi-

tas penangkaran tersebut.

Untuk itu, Perda Kota Mataram tentang pengambilan pajka sarang burung ini perlu ditinjau kembali.

Di satu sisi lanjut Politisi PDI P ini, ekspektasi pemerintah terhadap pajak sarang burung walet meleset jauh.

Selain itu, kalau memang Kota Mataram konsen sebagai kota dengan arah pembangunan pariwisata, maka penangkaran burung walet tidak seharusnya ada. “Ini dua hal yang bertentangan. Dan dari segi kesehatan, itu sangat merugikan,” katanya. (cem)

31 Perda Kota Mataram Tidak Miliki Juknis Mataram (Suara NTB) Kalangan legislatif maupun eksekutif begitu produktif membuat produk hukum terutama peraturan daerah (Perda). Akan tetapi, 31 Perda yang dirancang sejak tahun 2012 - 2016 belum memiliki petunjuk teknis (juknis) pelaksanaan berupa peraturan walikota (Perwal).

Data dihimpun Suara NTB, Perda yang dibentuk sejak 2012 tanpa memiliki aturan teknis yaitu, Perda Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Kemiskinan yang leading sektornya di Dinas Sosial. Perda Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pembentukna Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan yang leading sektornya di Bagian Pemerintahan.

Perda Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok leading sektor BLH (DLH,red) dan Dinas PUPR. Perda Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Takmiliyah di Dikbud.

Selanjutnya, Perda 1 Tahun 2013 Penyelenggaraan Kesejahtraan Sosial di Dinsos. Perda Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Perda 2 Tahun 2009 Tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daer-

ah. Perda 5 Tahun 2014 Tentang Izin Usaha Konstruksi.

Kemudian, Perda 4 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung di Dinas PUPR. Perda Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan (CSR) di Dinsos. Perda Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Reklame di Dinas Pertamanan (sekarang, DPKP). Perda 14 Tahun 2015 Tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakanan Tenaga Kerja Asing baru mengusulkan draf Perwal.

Demikian pula, Perda Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum di Sat. Pol PP yang baru mengajukan draf. Perda Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini. Perda 10 Tahun 2015 Tentang Pedagang Kaki Lima leading sektornya kala itu di Dinas Tatakota.

Selanjutnya, Perda Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan RTH, Perda Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan. Di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terdapat Perda Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah. Sementara, di DLH ada Perda Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Krama Adat Sasak. Perda 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah. Perda Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perizinan, dan Perda 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Kota Mataram yang baru mengajukan draf Perwal.

Menanggapi hal itu, Kepala Bagian Hukum Setda Kota Mataram, Mansyur, SH.MH., menjelaskan, setelah evaluasi Perda dikeluarkan oleh gubernur langsung diundangkan selanjutnya dikirim ke organisasi perangkat daerah untuk melaksanakan Perda tersebut. Akan tetapi, OPD lambat mengeksekusi penyusunan Peraturan Walikota (Perwal). “ Kami di Bagian Hukum hanya tugasnya harmonisasi saja,” kata Mansyur ditemui di ruangnya, Selasa (12/9). Ada dua kemungkinan pedoman Perda secara teknis tidak dilaksanakan. Pertama, terkendala perancang peraturan di perangkat daerah. Kedua, terkendala penganggaran sehingga bisa jadi OPD hanya fokus mengerjakan program berbasis kinerja.

“Saya berani potong telinga kalau ada anggaran di SKPD itu pasti dikerjakan karena mereka berbasis kinerja,” jawabnya.

Penyusunan pelaksanaan teknis itu, pihaknya hanya melakukan bimbingan teknis ke perangkat daerah.

Tetapi kembali ke di OPD masing - masing apakah mau memanfaatkan SDM yang dilatih atau sebaliknya.

Mansyur tak memungkiri beberapa SKPD mulai menganggarkan untuk pembentukan pelaksanaan teknis. Seperti, Badan Keuangan Daerah dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Lalu bagaimana mengeksekusi aturan jika petunjuk teknis saja tidak dimiliki oleh SKPD? Mansyur mengaku, memang akan jadi kendala bagi SKPD dalam melaksanakan aturan di lapangan.

Ada sebagian OPD menggunakan Perda sebagai dasar.

Seperti Perda parkir yang secara teknis tidak ada petunjuk teknis, tapi mereka mengerjakan berdasarkan amanat Perda. Bahkan, penentuan titik parkir menggunakan SK walikota. Penentuan marka jalan dan marka parkir yang belum ditentukan.

“Hal - hal teknis membutuhkan aturan teknis dan penganggaran. Bukan berarti OPD tidak mengerjakan Perda. Tapi alangkah paripurna ditindaklanjuti,” demikian ujarnya. (cem)

SUARA NTB Rabu, 13 September 2017

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

Nilai Ternak di Masyarakat Capai Rp 10 Triliun Lebih Mataram (Suara NTB) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Provinsi NTB melakukan perhitungan kasar terhadap jumlah populasi ternak di NTB dan nilai investasinya. Terhitung nilainya mencapai Rp 10 triliunan dan mengendap di masyarakat (peternak).

Berdasarkan data populasi, jumlah sapi di NTB mencapai 1,1 juta ekor. Disnakeswan menggunakan nilai pesimis, rata-rata harganya Rp 7 juta perekor (harga sekarang bahkan di atas Rp 10 juta/ekor). Jika dikalikan, artinya ada Rp 7 triliun khusus untuk sapi. Belum dihitung tambahan nilai populasi kerbau, kuda, kambing dan unggas.

Disnakeswan juga menghitung nilai aset, perputaran uang di pasarpasar ternak di NTB setiap pekan, bisnis ikutan menggunakan bahan baku ternak (cilok, dendeng, abon) Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Provinsi NTB, drh. H. Aminurrahman, M.Si dan Kepala Bidang Kesehatan Hewan, drh. Bima Priyatmaka, nilainya mencapai Rp 3 triliun. Hitungan minimnya sudah mencapai Rp 10 triliun.

“Tidak ada Newmont (AMNT), tidak masalah. Tapi kalau tidak ada ternak, jatuh miskin kita,” kata Bima Priyatmaka.

Karena itu, Disnakeswan selalu berpesan agar para dokter hewan yang tersebar di kabupaten/kota untuk benar-benar menjaga aset yang ada di

masyarakat (peternak) itu. saat ini jumlah dokter hewan yang tersebar di NTB hanya 70 orang. Sementara jumlah ideal itu, satu kecamatan dipegang oleh satu dokter hewan (116 kecamatan di NTB, harusnya ditempatkan 116 dokter hewan).

“Sekarang ada satu dokter hewan memegang lebih dari satu kecamatan,” imbuhnya.

Pentingnya aset masyarakat itu dijaga agar terhindar dari berbagai jenis penyakit hewan, Bima mengatakan pemerintah harusnya mencabut moratorium penerimaan CPNS. Banyak kekurangan tenaga kesehatan hewan yang harus diisi. Dalam teorinya, satu dokter hewan menangani 2.000 ekor ternak di kecamatan.

“Kita masih butuh banyak tenaga kesehatan hewan. Kalau misalnya dikasi ruang untuk menampung honorer, bisa disiasati kekurangan dokter hewan ini,” imbuhnya.

Dengan jumlah populasi sapi saja yang mencapai 1,1 juta ekor, mestinya ada 500 dokter hewan yang menanganinya. Meski demikian, persoalan penyakit ternak sudah mampu dimin-

(Suara NTB/bul)

Bima Priyatmaka imalisir. Dikuatkan dengan SK Menteri Pertanian yang menyebutkan NTB bebas dari penyakit ternak. Karena pertimbangan itulah, beberapa provinsi di Indonesia meminta bibit dan sapi potong secara rutin dari NTB. Pemerintah daerah menetapkan kuotanya. Untuk sapi potong yang diizinkan ke luar daerah sebanyak 35.000 ekor dan bibit sapi yang diizinkan boleh ke luar maksimal 10.000 ekor.

“Ternak kita sangat diminati oleh provinsi lainnya di Indonesia. Karena sudah bebas dari penyakit. Inilah yang harus dijaga oleh petugas-petugas di lapangan agar aset masyarakat ini aman,” demikian Bima. (bul)

Pemprov Ingin Tenun dengan Pewarna Alam Lebih Mendunia Mataram (Suara NTB) Industri tenun dengan pewarna alam menjadi perhatian khusus Pemprov melalui Dinas Perindustrian Provinsi NTB. Pemerintah daerah ingin mengantar produk kerajinan turun temurun ini dipasarkan

lebih mendunia.

Dinas Perindustrian menggalakkan produktivitas dan kreativitas para perajinnya, dengan melibatkan langsung pelopor tenun dengan pewarna alam. Orang yang disebut Kepala Dinas

Perindustrian NTB, Bq. Eva Nurchayaningsih adalah M. Maliki di Pringgasela, Lombok Timur.

“Kita lakukan roadhsow ke beberapa daerah sentra tenun. Kita berikan pelatihan melibatkan ahlinya untuk pewarna alam. Kita ingin lebih banyak Maliki-Maliki lainnya,” kata Bq. Eva ditemui di ruang kerjanya, Selasa (12/9) kemarin.

M. Maliki, pemilik Sentosa Sasak Tenun di Pringgasela Lombok Timur adalah pemuda pelopor di desa setempat yang cukup aktif membina para perajin tenun di sana. Ia mengandalkan pewarnaan kain dengan bahan yang tersedia di alam. Hanya menggunakan dedaunan dan kulit pohon.

Pewarna kimia digunakan hanya ketika ada permintaan. Karena keunggulannya itulah, Sentosa Sasak Tenun mendapat pesanan dari berbagai negara, salah satunya Jepang.

“Orang luar negeri paling suka dengan warna alam. Karena itu kita menggalakkan agar tenun di dalam daerah pewarnaannya sebisa mungkin meminimalisir pewarna kimia. Kita fasilitasi perajin untuk standarisasi produk,” imbuhnya.

Bq. Eva mengatakan, selain melibatkan instruktur lokal, pihaknya juga mengundang khusus instruktur dari Yogya untuk memberikan kolaborasi memberikan pelatihan yang sama. Harapannya, dengan memasifkan tenun dengan warna alam, selera pasar di luar negeri akan meningkat.

“Tenun ini sudah mendunia, tapi kita ingin mengusung kelebihan lain agar dia lebih mendunia,” katanya.

Perhatian lain juga tertuju pada strategi menggairahkan kembali industri gerabah. Hasil kerajinan dengan bahan baku tanah liat ini pernah jaya pada masanya tahun 2005 ke bawah. Hingga saat ini, pasarnya belum juga sebergairah masa lalu. Karena itu, pemerintah daerah mendorong dengan melakukan standarisasi produk. Dari ukuran, tingkat kekeringan gerabah, seluruhnya diperhatikan dari segala aspek. Harapannya, agar gerabah kembali hidup. (bul) DIPASARKAN KONVENSIONAL Kain tenun dan songket yang masih di pasarkan secara konvensional.

(Suara NTB/bul)

Evaluasi Izin Ritel Modern ASOSIASI Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Provinsi NTB mendorong pemerintah daerah melakukan evaluasi izin-izin ritel modern jaringan nasional. Keberadaannya yang merangsek ceruk-ceruk pasar ritel konvensional dikhawatirkan memicu persaingan usaha yang makin tidak seimbang.

KetuaAprindo Provinsi NTB, Dr.Aziz Bagis menyorot beberapa outlet ritel jaringan nasional yang sudah menjamur di Kota Mataram. Salah satunya di lingkungan Pagutan keberadaannya sudah mendekati lingkungan level terdekat komplek warga.

“Ritel modern jaringan nasional ini tempatkan di jalan-jalan utama atau jalan nasional. Karena dia kuat membeli atau menyewa lahan, pedagang-pedagang kecil tidak mungkin mampu menyewa atau membeli lahan dengan harga mahal. Jangan dia masuk sampai ke lingkungan,” ujarnya.

Dosen Fakultas Ekonomi Bisnis Unram ini membagi ritel menjadi dua. Ada ritel modern, ada juga ritel konvensional.

Ritel modern inipun dibagi lagi menjadi dua, jaringan nasional dan jaringan lokal.

“Ritel modern jaringan nasional inilah yang meresahkan kita. Karena dia memasuki ceruk-ceruk pasar yang sudah diisi oleh peritel konvensional (tradisional). Ceruk ini umpamanya lingkungan pemukiman, bahkan perka-

mpungan,” imbuhnya.

Pemerintah dan semua pihak, menurut Dr. Azis Bagis harusnya lebih bijaksana. Selaku Ketua Aprindo Provinsi NTB, menurutnya tak masalah dengan kehadiran peritel modern jaringan nasional ini. Asalkan pembagian pasarnya harus jelas dan diatur.

Fenomena ini kemudian memunculkan pertanyaan, kenapa pemerintah daerah selaku regulator tidak memperhatikan masalah ceruk pasar ini. Sehingga peritel modern jaringan nasional sangat leluasa tumbuhnya.

Pemerintah juga perlu memahami, mengapa jaringan ritel modern nasional ini lebih berani berekspansi membuka outlet baru, meskipun merugi? Dr.Aziz Bagis menjabarkannya.

Dengan semakin banyaknya outlet ritel modern nasional ini menjamur, maka akan semakin banyak masyarakat tahu keberadaannya. Itu nilai plus yang didapatkan di pasar saham. Dengan demikian, harga sahamnya di bursa efek akan terus naik.

“Ndak apa-apa dia rugi di penjualan, tapi harga sahamnya naik. Rugi Rp 1.000 di penjualan, untung Rp 10 juta di harga saham. Makanya sangat berani,” paparnya.

Ritel modern jaringan nasional ini berdiri dengan dua “kaki”. Satu kaki untuk sektor

(Suara NTB/dok)

Aziz Bagis riil (penjualan produk), satu kaki lainnya bermain di investasi saham. Sementara ritel jaringan lokal, hanya bertumpu pada satu kaki.

“Tidak bisa melawan bisnis yang sudah siap rugi. Kalau misalnya dihadapkan ritel modern nasional dengan ritel modern lokal bersaing sama-sama satu kaki (sektor ril), tidak ada masalah, siap kita fight,” ujarnya.

Karena itu, pemerintah memiliki peranan sangat penting untuk mengatur pertempuran dimaksud. Karenanya, diharapkan setiap pemberian izin outlet ritel modern, Aprindo di libatkan untuk saling memberi masukan. (bul)

SUARA NTB Rabu, 13 September 2017

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Cegah Siswa Terlibat Kasus Kriminalitas

(Suara NTB/dok)

Pemda Terbentur Aturan DINAS Komunikasi, Informasi dan Persandian Kabupaten Lombok Timur (Lotim), mengaku selama tahun 2017 ini, pihaknya kesulitan dan tak maksimal dalam melakukan pungutan terhadap retribusi jasa umum khusus tower. ‘’Kondisi itu disebabkan terbenturnya aturan dalam pemungutan retribusi jasa umum tidak diperkenankan lagi,’’ tegas Kadis Kominfo dan Persandian Lotim, H. Ridatul Yasa, Selasa (12/9).

Kendati demikian, kata Yaya — sapaan akrabnya, tingkat kepatuhan 359 tower yang ada di Kabupaten Lotim cukup tinggi dalam mengurus izin, terutama dari 8 provider pengguna. “Dalam mengurus izin cukup tinggi. Hanya saja, dalam peningkatan retribusi keberadaan tower tidak bisa dipungut secara maksimal,”sebutnya.

Hal itu dikarenakan sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tahun 2015 menyatakan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pemungutan retribusi jasa umum tidak diperkenankan lagi, khusus untuk pemungutan retribusi tower.

Untuk keberadaan tower sendiri, disebutkannya sejauh ini menurut data yang dikantongi rata-rata tower yang ada di Kabupaten Lotim berstatul legal atau resmi. Kalaupun ada penyegelan terhadap sejumlah tower, kata dia, tentunya proses yang dilalui cukup panjang, seperti menyurati, teguran karena tidak mengurus perizinannya barulah dilakukan tindakan apabila sejumlah upaya itu tidak diindahkan oleh para provider. Adapun untuk urusan perizinan dilakukan oleh dilakukan langsung di Dinas Perizinan sementara Kominfo dari segi pengawasan.

Untuk target retribusi tower sendiri, disebutkan target yang harus dipenuhi sebesar Rp 1,7 miliar per tahun. Namun sejauh besaran yang terealisasi hanya 0 persen. Hal itu dikarenakan dianulir oleh MK, termasuk didukung oleh Perda. Sehingga untuk saat ini tidak bisa melakukan pungutan karena saat ini Perda tersebut sedang disusun untuk pengawasan dan pengendalian menara komunikasi tersebut.

“Perda kita sudah disahkan oleh DPRD tentang pemungutan retribusi jasa umum ini, sudah dievaluasi oleh provinsi. Namun belum turun dari pusat, ini sudah delapan bulan kita menunggu Perda tentang retribusi jasa umum untuk dipungut,”jelasnya.

“Untuk tahun 2017 ini, satu rupiahpun belum ada hasil pungutan.

Potensi memang cukup tinggi, tapi pungutan yang belum maksimal,” ujarnya. (yon) H. Ridatul Yasa

Sekolah Cabut SP Ijazah Calon Kades Sokong Tanjung (Suara NTB) Dorongan penundaan Pilkades Sokong oleh Lombok Utara Corruption Watch (LUCW) semakin beralasan. Hal itu setelah pihak sekolah, dalam hal ini, MTs Sunan Kalijaga Tanjung, mengeluarkan Surat Pencabutan (SP) atas Surat Pernyataan yang menerangkan status sekolah salah satu siswanya yang kini terlibat dalam Pilkades Sokong.

Direktur Eksekutif LUCW, Tarpi’in Adam, kepada koran ini Selasa (12/9), mengungkapkan pihak sekolah telah mengeluarkan SP kepada salah satu calon Kepala Desa, Marianto, SH. Menunjuk SP yang dikeluarkan Kepala Sekolah Sunan Kalijaga Tanjung, Mohammad Wildah, S.Pd., dinilai Tarpi’in sebagai isyarat proses seleksi administrasi calon kades di Sokong perlu ditinjau oleh pemerintah daerah. Bahkan pihaknya juga mendorong agar pihak Polres Lombok Utara mengusut persoalan ini.

SP Kasek MTs No. 08/MTs-SK/SP/VIII/2017 menyatakan mencabut Surat Pernyataan yang telah dikeluarkan terkait Nomor Surat: 06/MTs.SK/SP/VII/2017.

Di mana dalam SP 06 sebelumnya menyebutkan, Kepala Sekolah MTs Sunan Kalijaga Tanjung, Mohammad Wildah, S.Pd., menyatakan Marianto (sekarang Calon Kepala Desa, red) pernah belajar dan menjadi siswa MTs Sunan Kalijaga Tanjung, akan tetapi tidak diketahui apakah yang bersangkutan lulus atau tidak lulus.

“Saya konfirmasi ke Panitia Pilkades, diakui bahwa Surat Pencabutan sudah dibawa ke Kantor Desa. Kami di LUCW tetap pada posisi awal, supaya Pilkades dituda supaya tidak terjadi gejolak di masyarakat ataupun persoalan hukum di tingkat panitia,” ungkapnya.

Tarpi’in menilai, SP yang dikeluarkan sekolah merupakan penegas bagi Panitia untuk secara otomatis menggugurkan keputusan “lulus” bagi calon tersebut.

Menanggapi SP yang dikeluarkan, Kasek MTs Sunan Kalijaga Tanjung, Moh. Wildah, di ruang kerjanya mengakui telah mengeluarkan surat dimaksud sesuai kewenangannya.

Hanya saja dirinya tidak ingin berkomentar banyak, karena adanya arahan dari Yayasan.

Terpisah, Ketua Panitia Pilkades Sokong, Made Karyasa yang dikonfirmasi turut membenarkan adanya SP dari sekolah perihal latar belakang pendidikan salah satu calon kades. Panitia menerima surat sekitar pukul 10 pagi dan diterima oleh Panitia Desa.

Sebagaimana penjelasan sebelumnya, Karyasa kembali.menegaskan bahwa diluluskannya Calon Kades atas nama Marianto, SH., awalnya mengacu pada Perbup terkait surat edaran pengganti ijazah yang masih bisa menggunakan Surat Keterangan. SP yang dikeluarkan sekolah pun belum sepenuhnya dijadikan acuan.

“Kita tunggu (penegasan, red) dari Kemenag, kalau ada surat dari sana kita bahas lagi dengan Pemda. Surat dari sekolah hanya syarat mengajukan ke Kemenag untuk memperoleh surat pengganti ijazah,” ujar Karyasa.

Terpisah, Calon Kepala Desa Sokong, Marianto, SH., yang dikonfirmasi enggan berkomentar terkait persoalan tersebut. Baginya persoalan tersebut sudah diserahkan ke Kuasa Hukum. “Saya tidak akan ngomong ke media, nanti pakai kuasa hukum saya. Mohon juga kawan-kawan media mengedepankan asas praduga tak bersalah terhadap pemberitaan ini,” pintanya.

Terpisah, Kuasa Hukum Marianto, Agus Salim, SH., menegaskan keluarnya SP oleh sekolah merupakan kewenangan sekolah. Hanya saja, korelasi kliennya dengan sekolah adalah meminta SK kehilangan ijazah untuk diteruskan ke Kementerian Agama (Kemenag). Sebab Kemenaglah yang mengeluarkan SK (keterangan) pengganti ijazah.

“Selama ini belum dikeluarkan Surat Pencabutan oleh Kemenag, berarti tidak masalah. Kecuali Kemenag mencabut, maka kami dari kuasa hukum akan menguji SK itu.

Kita akan melalui PTUN. SP Sekolah akan kita kaji juga apakah pihak ada unsur yang menyalahi dilakukan oleh sekolah terkait surat pencabutan yang mereka keliarkan itu,” demikian Agus Salim.

Terkait laporan LUCW kepada kliennya ke kepolisian, ia menepis dugaan itu. Laporan keterangan LUCW yang menyatakan calon kepala desa di proses polisi sangat tidak bisa dibenarkan. “Dan sampai detik ini klien saya tidak pernah dipanggil atau di mintai keterangan sama pihak kepolisian.

Masalah ijazah palsu itu tidak ada,” pungkasnya. (ari)

Camat Selong Gelar Safari Bina Remaja

Selong (Suara NTB) Banyaknya kasus kriminalitas yang melibatkan para siswa menjadi perhatian tersendiri bagi pemerintah Kecamatan Selong. Terkait persoalan itupun, Pemerintah Kecamatan Selong turun langsung ke sekolah untuk bersosialisasi, kegiatan itupun dikemas dengan nama Safari Bina Remaja.

Kepada Suara NTB, Selasa (12/9), Camat Selong, Gusti Nyoman Farhan, mengatakan, pelaksanaan Safari Bina Remaja sudah dilakukan sejak beberapa waktu, untuk bersosialisasi kepada para pelajar baik di tingkat SD, SMP hingga SMA untuk memberikan pandangan terhadap siswa baik dari segi hukum, sosial dan lainnya. Kegiatan safari itupun dilakukan secara bergantian menjadi inspektur upacara ke sekolah-sekolah, baik melalui apel pagi. “Penyuluhan yang dilakukan tentang remaja supaya tidak berada pada pkirian-pikiran negatif dan tidak terjerumus dalam pergaulan bebas,”jelasnya.

Pada Safari Bina Remaja itu, dikoordinasikan langsung dengan Polsek Selong maupun dengan Danramil. Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan bagian dari tugas bersama un-

tuk menyelamatkan para siswa yang merupakan generasi penerus bangsa agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang negatif. “Ini kita lakukan supaya para remaja atau siswa tidak terperangkap dalam halhal yang negatif,” tegasnya lagi.

Bahkan untuk tingkat SD, lanjutnya, para siswa maupun pihak sekolah didorong untuk bagaimana memanfaatkan secara maksimal keberadaan UKS, untuk bagaimana pihak sekolah harus menjadi basis pendidikan yang baik dan berperan aktif menjadi wadah pendidikan karakter siswa untuk bagaimana membiasakan hidup bersih di sekolah.

“Masalah narkoba, minuman keras hingga berujung pada perkelahian. Pendidikan karakter menjadi perhatian dari Safari Bina Remaja yang kita lakukan ini,” ungkapnya.

Selain itu, lanjut Farhan, tidak diizinkannya siswa men-

(Suara NTB/ist)

SAFARI - Kegiatan Safari Bina Remaja yang dilakukan di SMKN 1 Selong, Selasa (12/9).

Kegiatan ini difokuskan agar siswa tidak terlibat kasus kriminalitas. gendarai sepeda motor juga menjadi atensi dalam safari ini. Terutama dari segi pembelajaran hukum, agar siswa mengetahui bahwa sebelum

mengantongi surat izin mengemudi (SIM) belum pantas mengendarai sepeda motor.

“Kita juga sangat menyayangkan adanya tindakan krimi-

nalitas yang terjadi di kalangan siswa beberapa waktu lalu. Sehingga ke depan siswa dapat mengendalikan emosinya,” harapnya. (yon)

Lale Yaqut Serahkan Berkas Pendaftaran Bupati Ingatkan Peringatan Muharram Dijadikan Tradisi di PDI-P Lotim Selong (Suara NTB) Diiringi kesenian burdah, tokoh wanita Lombok Timur (Lotim) Lale Yaquttunafis menyerahkan berkas pendaftaran di kantor DPC PDI-P Lotim.

Penyerahan berkas pendaftaran itu dilakukan sekitar pukul 14:30 wita, Selasa (12/9).

Selain diiringi burdah, kedatangan Lale Yaquttunnafis juga dikawal puluhan pengurus NW Lotim dan perwakilan Badan Otonom NW. Bahkan, setiba di kantor DPC PDI-P Lotim, Lale Yaqut-sapaan akrabnya disambut kesenian khas Sasak gendang beleq oleh Ketua DPC PDIP Lotim Lalu Lukman dan jajarannya.

Suasana semarak langsung tersaji dengan gabungan kesenian Islami dan kesenian Sasak yang mengiringi pendaftaran Lale Yaqutunnafis.

Dalam sambutan penerimaannya Ketua DPC PDI-P Lotim Lalu Lukman mengatakan hingga saat ini belum ada pasangan calon yang mendapatkan rekomendasi dari DPP di Pilkada Lotim, sehingga diperpanjang pendaftaran. Dalam perpanjangan pendaftaran ini Lale Yaqutunnafis mendaftar di PDI-P Lotim.

Sekretaris DPC PDIP Lotim Safruddin mengaku antara PDI-P dengan Lale Yaqutunnafis ada chemistry karena yang bersangkutan adalah perempuan. ‘’Sedang kami di PDI-P Lotim dari 4 anggota dewan dari PDI-P 2 orang di antaranya adalah pemerintah,’’ ujarnya.

Dalam hal ini, ujarnya, PDIP sudah terbiasa dengan pemimpin perempuan, karena pimpinan tertinggi PDI-P adalah perempuan, yakni Hj. Megawati Soekarnoputri. ‘’Nah ini kita ada kesamaan persepsi dan program. Setelah ini kami akan rapatkan di DPD kemudian di bawa ke DPP untuk direkomendasikan,” ungkapnya.

Sementara Lale Yaquntunnafis dalam sambutannya sangat mengapresiasi dan menghormati atas peluang yang diberikan kepadanya untuk daftar di partai pimpinan Megawati ini. “Memang kami sangat mengenal dekat dengan Ketua

DPD PDI-P NTB bahkan dengan sebagian besar kader PDIP cukup akrab,” ungkapnya.

Ditekankannya, ada kesamaan program dengan yang ditawarkan dengan program PDIP untuk mengangkat kaum kecil dan itulah yang akan dilakukan untuk melakukan dari desa untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat “Kita harus loyal kepada Lotim untuk kesejahteraan rakyat. Ayo bersama-sama membangun Lotim. Syarat yang diajukan partai kita siap.

Pembangunan infrastruktur itu penting tapi membangun manusia itu jauh lebih utamakan dan lebih penting,”tegasnya. (yon)

(Suara NTB/ist)

DAFTAR - Lale Yaquttunnafis, menyerahkan berkas pendaftaran di DPC PDI-P Lotim, Selasa (12/9).

Mudahkan Calon Investor

Administrator KEK Mandalika Siapkan Layanan ’’One Stop Service’’ Praya (Suara NTB) Layanan satu tempat telah disiapkan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika untuk melayani para calon investor yang hendak berinvestasi di Kawasan Mandalika. Adanya tempat ini, para calon investor bisa lebih mudah dan cepat ketika akan mengurus izin investasinya.

“Hasil evaluasi kita, layanan perizinan dengan sistem one stop service yang disiapkan oleh Administrator KEK Mandalika, saat ini sudah siap,” tegas Sekretaris Dewan Nasional KEK Pusat, Enoh Suharto Pranoto, kepada Suara NTB, Senin (11/9).

Dihubungi usai rapat evaluasi dengan jajaran terkait sistem layanan perizinan KEK Mandalika di kantor Administrator KEK Mandalika, Enoh mengaku, layanan perizinan merupakan elemen penting bagi pengembangan satu kawasan, tidak terkecuali KEK Mandalika. Karena kualitas dan kepastian pelayanan perizinan khususnya lagi izin investasi sangat menentukan keberhasilan pengembangan kawasan itu sendiri.

Menurutnya, tanpa dukungan sistem pelayanan yang baik, mudah serta cepat, sulit bagi satu kawasan untuk berkembang. Untuk itu, penting bagi KEK Mandalika, menyiapkan sistem pelayanan yang mudah serta cepat.

“Mengembangkan satu kawasan

itu bukan semata-mata soal pembangunan fisik semata. Tetapi juga soal layanan,” ujarnya.

Kalau layanan baik, maka itu akan semakin menambah minat calon investor untuk berinvetasi, terlebih lagi bagi KEK Mandalika, kualitas layanan perizinan menjadi titik tekan utama. Sementara salah satu persyaratan untuk bisa dinyatakan KEK siap beroperasi atau tidak, ialah soal kesiapan infrastruktur layanan perizinan. ‘’Kalau itu belum ada, maka KEK tersebut belum bisa dinyatakan siap beroperasi,’’ tambahnya.

Diakuinya, kedatangan pihaknya ke KEK Mandalika kali ini sekaligus untuk melihat ke-

siapan KEK Mandalika sebelum peresmian peluncuran oleh Presiden Joko Widodo yang direncanakan pada tanggal 18 September mendatang.

Di tempat yang sama, Administrator KEK Mandalika, H. Winarto, menjelaskan, adanya layanan satu tempat ini, akan sangat memudahkan calon investor untuk berinvestasi. Di mana proses penerbitan izin investasi tidak sampai berhari-hari. “ Karena calon investor tidak perlu ke sana ke mari mengurus izin, cukup di satu tempat.

Termasuk untuk mengurus persyaratan yang berkaitan dengan kewenangan pusat, sekarang sudah dilimpahkan ke Administrator KEK Mandalika. (kir)

(Suara NTB/kir)

RAPAT - Rapat evaluasi kesiapan layanan perizinan di kantor Administrator KEK Mandalika dipimpin Sekretaris Dewan Nasional KEK Pusat, Enoh Suharto P., Senin (11/9).

Selong (Suara NTB) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) akan kembali menggelar peringatan tahun baru Islam, 1 Muharram 1439 Hijriah. Ada sejumlah rangkaian kegiatan yang mulai dipersiapkan. Menyambut pelaksanaan kegiatan tersebut, Bupati Lotim, H. Moch Ali Bin Dachlan mengingatkan agar peringatan Muharram itu hendaknya dijadikan tradisi. Tradisi yang terbangun atas kesadaran sendiri bukan karena takut kepada bupati.

Penegasan ini disampaikan Bupati Ali BD – sapaan akrabnya saat memimpin rapat persiapan Festival Muharram, Selasa (12/9).

Menurutnya, menggelar kegiatan bukan dengan cara mengekor dengan daerah lain. Ciri bangsa yang maju adalah sedikit upacara.

Upacara yang digelar pun harus bermakna. Lotim memilih Festival Muharram ,karena mengandung makna yang besar, seperti gelaran pameran di dalamnya ada transaksi ekonomi.

“Kita pilih Muharram sebagai tahun kebangkitan, jadi harus ada kesadaran yang tinggu supaya jangan kesannya ini perintah Bupati,” ungkap Ali BD. Diingatkan, jangan nantinya setelah berhenti menjadi bupati lalu Pemkab Lotim tidak lagi ada peringatan tahun baru Islam.

Kata Bupati, jika pelaksanaan Festival Muharram itu digelar atas kesadaran umat Muslim Lotim, maka tiap tahun bisa dilaksanakan. Satu Muharram harus bisa dijadikan bagian penting. Satu Muharram memiliki makna dan hakekat untuk membangkitkan perekonomian masyarakat.

Kabupaten Lotim ada banyak organisasi, banyak tempat ibadah dan lainnya. Melalui momentum Muharram ini diharapkan bisa memperkuat persatuan dan kesatuan dan membangun silaturahmi melalui kegiatan

(Suara NTB/dok)

H. Moch Ali Bin Dachlan peringatan Muharram. ‘’Muharram juga sebagai momentum kebangkitan umat Islam,’’ ujarnya.

Ditambahkan, masyarakat Lotim diharapkan bisa mencintai Muharram. Peringatan Muharram terus bisa dilaksanakan dan tidak pernah dilupakan setiap tahunnya. Untuk itu, menjadikan peringatan Muharram sebagai tradisi ini adalah hal utama yang dilakukan Bupati Lotim ini.

Dicontohkan, Sultan Agung Mataram telah melakukan sejumlah perubahan dalam sistem penanggalan yang sebelumnya menggunakan Jawa menjadi penanggalan Islam.

Dikenal ada tahun alif, tahun jumadil dan lainnya yang bercirikan khas Islam.

Sultan Agung, sebagai khalifahh atau pemimpin mengeluarkan kebijakan untuk menggelar Grebek Maulud. Sultan Agung juga dikenal dengan sebutan Saidin Fanatagama Khalifatullah Tanah Jawa. Apa yang dilakukan Sultan Agung itulah yang ditiru bupati sebagai pemimpin daerah. Gelar Sultan Agung bisa sama maknanya dengan sebutan Sayyidin Fanatagama Khalifatullah tanah Selaparang. Di mana, pemimpin diangkat oleh Tuhan. (rus)

Jelang Pilkades

Intrik Jatuhkan Petahana Bermunculan Selong (Suara NTB) Menjelang pemilihan kepala desa (pilkades) serentak 159 desa di Kabupaten Lombok Timur (Lotim), muncul sejumlah intrik politik yang diduga menjatuhkan petahana. Intrik politik dimaksud adalah munculnya laporan dugaan pelanggaran hukum yang dialamatkan kepada calon kepala desa (kades) incumbent atau petahana.

Demikian pengakuan Ketua Forum Koordinasi Kepala Desa (FKKD) Kabupaten Lotim yang juga Kades Bagik Payung Kecamatan Suralaga Kabupaten Lotim, Lalu Muhir. Kepada Suara NTB, ia menjelaskan sejumlah kades petahana saat ini sedang diadvokasi, karena sedang dilaporkan ke aparat penegak hukum.

Disebut, kades yang bersangkutan antara lain Tetebatu Selatan yang diduga dipersalahkan karena terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT). Padahal, kata Muhir, yang terkena OTT adalah ke-

pala dusun di Tetebatu Selatan. Pihaknya sangat mempertanyakan kenapa yang diproses adalah kepala desa.

Semestinya, kata dia, siapa yang kena OTT itulah yang diproses. Fakta ini, menurutnya, dapat membunuh karakter kades petahana. Lainnya ada laporan untuk Desa Pejaring, Desa Pringgabaya Utara, Medana Raya dan beberapa kasus lainnya.

Pihaknya menduga, munculnya kasus-kasus yang menjerat kepala desa petahana itu sengaja dilahirkan untuk merusak citra dan karakter.

Untuk itu, pihaknya mengharapkan, aparat penegak hukum ini bisa memilah dan tidak, sehingga tidak salah memutuskan kasus tersebut.

Sebelumnya, Kasatreskrim Polres Lotim AKP Antonius F Gea mengakui indikasi dugaan pelanggaran hukum menjadi alat untuk menjatuhkan.

Namun polisi tidak mau terjebak dan dijadikan alat politik menjatuhkan calon kades. (rus)

SUARA NTB Rabu, 13 September 2017

Tunggu ’’Masterplan’’ KEINGINAN Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) untuk membangun kantor bupati akan terwujud setidaknya tahun 2018 mendatang, anggaran pembangunan kantor bupati sudah terlihat.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) KLU, M. Zaldy Rahardian, ST. MT., Selasa (12/ 9). Mengawali rencana besar itu, Pemkab melalui Bappeda KLU akan mengajukan anggaran pada APBD Perubahan 2017 untuk pembuatan masterplan.

(Suara NTB/dok) “Kalau sudah jadi masM. Zaldy Rahadian terplan, tinggal dieksekusi.

Kita juga menunggu perubahan Perda RTRW untuk memastikan lokasi mana yang akan digunakan,” kata Zaldy.

Adapun perkiraan anggaran yang dibutuhkan menyesuaikan dengan masterplan. Mengacu pada biaya pembangunan kanror Bupati daerah lain seperti Lombok Barat dan Lombok Timur, Zaldy memperkirakan nominalnya di atas Rp 100 miliar. Alternatif pembiayaan bisa berasal dari APBD KLU jika dianggap mampu. Sebaliknya jika tidak, maka Pemkab bisa mengusulkan anggaran ke pusat untuk memperoleh pinjaman dari pihak ketiga (lembaga di bawah kementerian).

“Kita juga tunggu desain plan, apakah Kantor Bupati include landscape. Tetapi minimal ada pendopo. Soal lokasi kemungkinan besarnya tetap di Tanjung,” paparnya.

Selain kantor bupati, Pemkab juga masih harus membangun beberapa kantor SKPD. Beberapa SKPD yang belum memiliki kantor meliputi Disbudpar, Inspektorat, Dinas Kominfo, Dinas LHPKP, Bapenda, Bangkespol, BKD dan perluasan Disnaker menyesuaikan dengan anggaran.

Terpisah, Kepala Bappeda Lombok Utara, Herianto, SP., membenarkan pihaknya tengah menunggu anggaran APBD P untuk menyelesaikan master plan. Sebab tidak hanya kantor bupati, namun beberapa kantor SKPD juga akan dibangun secara bertahap. “Pembangunan kantor-kantor itu akan dilakukan secara bertahap, tapi harus punya masterplannya. Biar alur-alur kerja kita itu jelas,” katanya. (ari)

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Pemprov Desak Lobar Atensi Air Sumur Warga Diduga Tercemar Merkuri Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) mendesak Pemkab Lombok Barat (Lobar) memberikan atensi terkait sumur warga di Sekotong yang diduga tercemar merkuri. SKPD terkait di Lobar diminta segera turun mengecek informasi tersebut.

“Dinas Lingkungan Hidup kabupaten kita minta begerak.

Nanti ada laporan. Kalau mereka minta bantuan, kita bantu,” kata Kepala Dinas LHK) NTB, Ir. Madani Mukarom, M.Si dikonfirmasi Suara NTB, kemarin di Mataram.

Sejauh ini, kata Madani belum ada permintaan bantuan dari Dinas Lingkungan Hidup Lobar ke Dinas LHK provinsi.

Namun, ia menyatakan hal ioni akan dikoordinasikan dengan Lobar. Menurutnya, persoalan pencemaran air sumur ini mendesak dilakukan penanganan sebelum ada korban.

“Ini mendesak ditangani oleh Dinas Lingkungan Kabupaten,” katanya.

Madani menambahkan, SKPD terkait yang ada di kabupaten yang memiliki kewenan-

gan terkait hal itu. “Kita berkoordinasi mungkin dengan LH Kabupaten Lombok Barat.

Mereka biasanya turun nanti.

Nanti kalau mereka minta bantuan, kita turun,” tandasnya.

Temuan air sumur mengandung merkuri ini sebelumnya disampaikan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB, Ir. Mohammad Rum, MT terjadi di empat

dusun di Desa Sekotong Tengah.

Tepatnya di Dusun Longlongan direkomendasikan oleh tim dari PMI untuk tidak dilakukan penggunaan air, baik air permukaan maupun air sumur bor.

Karena hasil uji laboratorium katanya mengandung merkuri.

Akibat pencemaran tersebut, sumber mata air di empat dusun yang ada di Desa Sekotong Tengah dipastikan tidak layak konsumsi. Bahkan, warga setempat mengaku tidak berani memberikan air pada hewan ternak. Sebab, banyak ternak ditemukan mati usai meminum air dari mata air di dusun tersebut. (nas)

(Suara NTB/dok)

Madani Mukarom (Suara NTB/ist)

Adu Lobi di DPP, Tiga Figur Bertarung Rebut Rekomendasi Hanura Giri Menang (Suara NTB) Ketua DPC Hanura Lobar, Khairul Anwar, mengaku pihaknya telah membawa tiga nama kandidat yang mendaftar di Hanura ke DPP untuk diberikan rekomendasi. Tiga nama tersebut di antaranya, H. L. Sajim Sastrawan, H. Fauzan Khalid dan Nauvar F. Farinduan. Sebelumnya, ada juga nama H. Suharto dan L. Ahmad Yani termasuk dirinya yang juga ikut mendaftar .

“Kami sudah saya ajukan tiga nama, yakni L. (Suara NTB/ist) Sajim, Fauzan dan Farin.

Khairul Anwar Tiga nama itu saya serahkan langsung ke DPP,” jelasnya, Selasa (12/9).

Dari tiga nama ini, jelasnya, akan diputuskan satu orang yang mendapatkan rekomendasi dari DPP, berdasarkan hasil survei yang dilakukan DPP, kemudian dukungan dari pengurus mulai dari ranting hingga PAC serta DPC. Baginya, ketiga kandidat yang diusulkan ke pusat ini adalah tokoh-tokoh yang dianggap mampu dalam hal pemerintahan yang lebih baik di Lobar. Sesuai dengan jargon Hanura yang merakyat bersama rakyat. Sejauh ini SK rekomendasi belum keluar, namun ditargetkan dalam wakt dekat ini akan keluar. Pihaknya menargetkan bulan ini akan rekomendasi tersebut dikeluarkan. Terkait siapa yang mendapatkan rekomendasi, menurutnya tiga nama inilah yang bertarung. “Tiga nama ini yang bertarung merebut rekomendasi Hanura,”imbuhnya.

Menurutnya, melihat konstelasi politik di Lobar yang sangat dinamis dibutuhkan percepatan sikap dari parpol bukan hanya Hanura, namun parpol lain.

Untuk diketahui, terdapat enam kandidat yang mendaftar di Hanura antara lain H. L. Sajim Sastrawan, Nauvar Farinduan, H. Suharto, Fauzan Khalid dan L. Ahmad Yani serta dirinya. Saat ini pihaknya tengah menggodok untuk balon legislatif dini, sesuai instruksi DPP harus diajukan SK paling lambat bulan Agustus. Terkait dirinya yang diperhitungkan di Hanura untuk maju pada pilkada 2018 yang santer disebut menjadi kandidat wakil salah seorang kandidat, ia belum mau menjawab. Terkait Hanura yang hanya terkesan ngikut-ngikut saja mendukung kandidat pada momen pilkada, Khairul menegaskan hal itu yang harus diubah.

Sebab ia memperkuat pengurus di bawah untuk menaikkan elektabilitas partai, sebab ia ingin menempatkan hanura bukan sebatas partai sebagai fasilitator namun lebih kepada aspiratif.

Artinya semua masyarakat Lobar menerima Hanura. Dengan diterima maka otomatis Hanura bukan sekedar peserta pemilu, namun mampu membawa seluruh aspirasi masyarakat dalam kancah pilkada maupun legislatif dan pilres “Intinya Hanura terdepan lah, ini tantangan bagi saya,” jelas Khairul. (her)

Rencana Kedatangan Presiden di Loteng Masih Tentatif Praya (Suara NTB) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) kembali akan menjadi daerah tujuan kunjungan kerja Presiden Joko Widodo. Rencananya, orang nomor satu di Indonesia ini bakal datang pada tanggal 18 September mendatang untuk meresmikan peluncuran Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika dan beberapa kegiatan lainnya.

Kabag.Humas dan Protokol Setda Loteng, Drs.H.L. Herdan, M.Si., membenarkan rencana kedatangan Presiden Joko Widodo, namun masih bersifat tentatif. Artinya, masih ada kemungkinan berubah.

“Rapat terakhir dengan pemerintah provinsi, Bapak Presiden dijadwalkan berkunjung pada tanggal 18 September mendatang. Walaupun itu masih bersifat tentatif,” jelasnya, Selasa (12/9).

Selain meresmikan peluncuran KEK Mandalika, Presiden Joko Widodo juga diagendakan akan melakukan groundbreaking pembangunan kampus Politeknik Pariwisata (Poltekpar) Lombok di Desa Puyung Kecamatan Jonggat. Termasuk juga menyerahkan secara simbolis sekitar 5.000 sertifikat dalam program Prona tahun 2017.

Ia menjelaskan, untuk pelaksanaan agenda-agenda ini akan dilaksanakan di dua lokasi berbeda. Khusus untuk peluncuran KEK Mandalika akan dilaksanakan di kawasan Mandalika, sedangkan untuk penyerahan sertifikat tanah bersamaan dengan groundbreaking pembangunan kampus Poltekpar Lombok di lokasi pembangunan kampus di Desa Puyung Kecamatan Jonggat.

Disinggung untuk pembagian sertifikat tanah sendiri itu untuk seluruh NTB. Sedangkan untuk Loteng hanya sekitar 1.500 sertifikat. “Adapun persiapan untuk pelaksaan agenda pada kunjungan Presiden Joko Widodo tersebut, saat ini terus dilakukan,” ujarnya. (kir)

DISTRIBUSIKAN AIR - Tim BPBD Lobar saat mendistribusikan air ke sejumlah desa di Lobar yang dilanda kekeringan, Selasa (12/9).

BPBD Lobar Distribusikan Air ke Belasan Desa Giri Menang (Suara NTB) Kekeringan yang melanda warga masyarakat di saat musim kemarau panjang ini, membuat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lombok Barat (Lobar) segera menyalurkan bantuan air bersih. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih khususnya di wilayah parah kekeringan, seperti wilayah Kecamatan Sekotong, Lembar, dan Kuripan, BPBD Lobar bekerjasama dengan Dinas Sosial, Dinas Damkar, PDAM Giri Menang, Polres Lo-

bar, serta BPBD Provinsi NTB. “BPBD selaku koordinator sudah menyalurkan air bersih di 11 desa di wilayah Kabupaten Lobar sejak 4 September lalu dan terus menerus sampai hari ini,” jelas Kepala Sub Bidang Logistik pada Bidang Kedaruratan BPBD Lobar, Tohri, Selasa (12/9).

Dijelaskan, saat ini penyaluran dilakukan di tiga titik di Desa Giri Sasak Kecamatan Kuripan, tepatnya di Dusun Buntage, Lendang Sedi dan Tanah Putih. Ratusan warga

dengan aneka ember dan jeriken, mengantre untuk memperoleh jatah air layak konsumsi itu.

“Sampai saat ini kami sudah mendistribusikan air bersih sejak tanggal 4 September lalu untuk 11 desa, yakni seperti hari ini di Desa Giri Sasak, dan kemarin di Desa Banyu Urip, Kuripan Selatan, Giri Tembesi, Labuan Tereng, Eyat Mayang, Jembatan Gantung, Cendi Manik, Batulayar Barat, Senggigi, dan Bukit Tinggi,” klaimnya.

Diakuinya, penyaluran berdasarkan kemampuan DPA

Seleksi Calon Pejabat Tinggi Pratama

Pejabat Boleh Tidak Ikut ’’Assessment’’ Praya (Suara NTB) Tahapan seleksi calon pejabat tinggi pratama lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) bakal segera digelar. Jika tidak ada halangan berarti, akhir bulan ini proses seleksi sudah bisa dimulai.

Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Loteng, H.M.Nazili, S.IP., kepada Suara NTB, Senin (11/9), mengaku, komposisi panitia seleksi (pansel) sudah selesai disusun tinggal menunggu pengesahan Perbup dari Bupati Loteng serta rekomendasi dari Komite Aparatur Sipil Negara (KASN).

Nantinya, pansel akan dipimpin langsung Sekda Loteng, H.M. Nursiah, S.Sos. M.Si. Ia menjelaskan, untuk seleksi kali ini memang fokus pada pengisian jabatan eselon II yang lowong saja, yakni posisi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Ke-

pala Sat Pol PP Loteng serta Kepala Dinas (DPAP3KB).

Namun tidak menutup kemungkinan, akan ada pengisian jabatan eselon II lainnya.

Nazili mengatakan, untuk proses seleksi kali ini pihaknya sudah menyusun Peraturan Bupati (Perbup) yang baru dan tidak menggunakan perbup pada seleksi sebelumnya, mengingat ada beberapa regulasi yang berubah pada proses seleksi kali ini.

Misalnya, terkait batasan umum pendaftar, tidak boleh lebih dari 56 tahun. Pendaftar juga sudah harus mengikuti Diklatpim. Kemudian soal pelamar yang sebelumnya sudah pernah mengikuti proses assessment pada seleksi sebelumnya, bisa tidak mengikuti proses assessment lagi dan hanya mengikuti proses dan tahapan pendaftaran saja.

“Khusus bagi calon pejabat yang sudah pernah ikut assessment sebelumnya, bisa tidak mengikuti proses assessment pada seleksi

kali ini. Tapi tetap harus mengikuti alur dan proses pendaftaran serta bisa memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan. Seperti soal persyaratan kesehatan serta tes narkoba, tetap harus dipenuhi. Karena masa berlakunya hanya 6 bulan,” terangnya.

Ketentuan ini, lanjutnya, berlaku bagi pejabat yang masih aktif menjabat saat ini.

Mereka bisa ikut mendaftar untuk posisi yang tersedia tanpa harus mengikuti proses assessment, karena sesuai ketentuan KASN hasil assessment berlaku selama dua tahun.

Sementara proses seleksi calon pejabat Loteng belum setahun berlalu. Artinya, hasil assessment yang sebelumnya masih berlaku.

“Tapi kalau calon pejabat yang belum mengikuti proses assessment, wajib mengikuti semua tahapan yang ada,” tandas mantan Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disostektrans) Loteng ini. (kir)

BPBD yaitu 90 kali pendistribusian untuk desa-desa yang dianggap tingkat kerawanan air bersihnya parah. Selain pendistribusian air bersih, BPBD juga terus berusaha mencarikan solusi lain yang lebih jangka panjang, yaitu membangun sumur bor melaui bantuan BPBD Provinsi NTB di Desa Sekotong Tengah dan Desa Bengkaung Batulayar.”Mudah mudahan bantuan yang diberikan pemerintah dapat membantu masyarakat Lombok Barat,” kata Tohri.

Sementara itu, Marsoan

warga Lendang Sedi yang juga mendapat bantuan air bersih merasa bersyukur. Begitu juga dengan Sarahman dan Arman, warga asli Dusun Buntage merasa bahagia mendapat air bersih. “ini baru pertama kali kami dapat bantuan dari Pemda,” katanya.

Kedua warga tersebut berharap agar Pemerintah dapat menyalurkan kembali dengan jumlah yang lebih banyak untuk seluruh warganya di Dusun Buntage, Lendang sedi dan Tanah Putih. (her)

Kawasan Mandalika Sudah di Tangan yang Tepat Praya (Suara NTB) Sekretaris Dewan Nasional (Denas) Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pusat, Enoh Suharto Pranoto, mengaku kagum dengan progres pembangunan KEK Mandalika yang terbilang sangat pesat. Jika dibandingkan dengan KEK lainnya yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

“Luar biasa progres perkembangan KEK Mandalika, yang bisa dikatakan sangat pesat,” pujinya pada Suara NTB, Senin (11/9).

Ia pun mengaku optimis, KEK Mandalika punya prospek yang cerah untuk menjadi destinasi pariwisata kelas dunia.

Selain karena memiliki potensi yang luar biasa, terutama potensi keindahan alamnya. Kawasan Mandalika juga dikelola oleh pihak yang tepat. Dengan kata lain, KEK Mandalika sudah ada di tangan yang tepat.

“Kawasan Mandalika merupakan KEK yang dikelola oleh BUMN yang sudah sangat berpengalaman di bidangnya. Jadi tidak ada yang perlu diragukan lagi atas pengelolaan kawasan ini,” tandasnya.

Menurutnya, pengalamanan dan profesionalitas Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) dalam mengembangkan kawasan pariwisata, tidak perlu diragukan lagi. Hal itulah yang membuat pihaknya yakin dan optimis, jika KEK Mandalika bisa berkembang di bawah pengelolaan ITDC menjadi salah satu destinasi pariwisata kelas dunia.

Tinggal bagaimana sekarang dukungan dari semua elemen masyarakat dan pemerintah di daerah ini, agar tujuan pengembangan kawasan Mandalika bisa terwujud, karena tanpa dukungan elemen masyarakat dan pemerintah di daerah ini, ITDC juga tidak akan bisa maksimal mengembangkan KEK Mandalika.

Enoh mengatakan, berbagai kegiatan pembangunan yang saat ini tengah berlangsung di kawasan Mandalika sudah menunjukkan keserisusan pihak ITDC untuk mengembangkan kawasan tersebut. Untuk itu, tidak ada alasan bagi elemen masyarakat di daerah ini untuk tidak mendukung pengembangan KEK Mandalika. (kir)

Ketua TP PKK Ingatkan Dampak Negatif Menonton TV

(Suara NTB/Humas Setda NTB)

SILATURAHMI - Ketua TP PKK NTB Hj. Erica Zainul Majdi saat bersilaturahmi dengan jajaran Desa Lingsar Lombok Barat, Selasa (12/9).

Giri Menang (Suara NTB) Ketua Tim Penggerak (TP) PKK NTB, Hj. Erica Zainul Majdi mengingatkan pada orang tua agar menjaga dan mengontrol anak-anaknya saat menonton televisi (TV).

Orang tua diharapkan mengarahkan anak-anaknya untuk banyak membaca.

Penegasan istri Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi ini disampaikannya saat berkunjung ke Masjid Al-Ikhsan Dusun Onor, Kecamatan Lingsar Lombok Barat (Lobar) menghadiri acara Haflah

Kurban sekaligus memperingati Hari Raya Idul Adha 1438 Hijriyah, Selasa (12/9).

Diakuinya, dampak negatif menonton televisi sekarang ini cukup besar, terutama dengan semakin banyaknya muatan tayangan yang kurang mendidik anakanak. Menurutnya, menonton televisi bukan hanya membuang waktu saja, tetapi juga dapat merusak mata dan merusak otak.

Baginya, untuk menjaga tumbuh kembang anak, selain menjaga tontonan dan bacaan

untuk anak-anak, orang tua juga perlu memperhatikan makanan dan minuman yang dikonsumsi.

Hj. Erica juga menyarankan kepada para ibu-ibu agar membuat camilan sehat bagi anak dan keluarga. Seperti kacang rebus, ubi rebus, pisang rebus dan labu rebus. Makanan ini, ujarnya, merupakan makanan yang lebih sehat dikonsumsi, ekonomis dan mudah didapat. Tidak hanya itu, masyarakat harus menjaga kebersihan diri dan lingkungan. (r)

SUARA PULAU SUMBAWA

Tren Kasus Gizi Buruk di KSB Alami Peningkatan Taliwang (Suara NTB) Dinas Kesehatan (Dikes) Sumbawa Barat mencatat angka kasus gizi buruk (Gibu) yang terjadi selama tahun 2017 mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Hanya saja dari total jumlah kasus yang ada, sebanyak tiga kasus, belum ada satupun balita yang meninggal dunia.

Kepala Dikes Sumbawa Barat kepada Suara NTB melalui Kepala Seksi (Kasi) Gizi Ermawati S. Km, Selasa (12/9) menyebutkan, angka kasus Gibu yang terjadi selama tahun 2017 ini ada tiga kasus. Jumlah tersebut meningkat apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yakni satu sampai dua kasus saja yang terjadi dalam setahun.

Sementara, tiga balita yang saat terindikasi mengalami gizi buruk tersebut, saat ini masih dilakukan perawatan intensif di RSUD Asy Syifa Taliwang, dengan total berat badan (BB) mulai dari angka 3,2 hingga 4,2 kilogram di usia yang ke 3-10 bulan.

“Meskipun banyak kasus yang kita tangani saat ini, alhamdulillah belum ada yang meninggal dunia. Kita juga tetap melakukan pendampingan terhadap para balita, dengan harapan angka kecukupan gizinya bisa lebih baik,” ungkapnya.

Dikatakannya, adapun penyebab kasus ini terjadi bisa dilihat dari beberapa sisi. Seperti adanya penyakit ISPA yang dibawah dari orang tuanya, gagal tumbuh, down syndrome, dan penyakit diare.

Faktor adanya penyakit diare tersebut tidak terlepas dari prilaku masyarakat yang tidak menjaga kebersihan lingkungannya.

Bahkan hasil tinjauan lapangan yang dilakukan pihaknya, orang tua terkesan masih menyepelehkan masalah kebersihan ini. Satu contoh saja, pihaknya masih menemukan adanya dot yang sudah hitam akibat tidak pernah dibersihkan.

“Selain masalah genetik, faktor kesehatan juga bisa menjadi penyebab kasus ini (gizi buruk) terjadi. Makanya kita sudah sering turun ke lapangan untuk melakukan sosialisasi terkait masalah kesehatan ini,” timpalnya.

Ia menambahkan, terkait masalah ini, hanya 30 persen saja yang bisa diselesaikan melalui program gizi. Sementara 70 persen sisanya, perlu langkah bersama dalam menyikapi kasus tersebut. Baik itu dengan lintas program maupun, lintas sektoral seperti Dinas Ketahanan Pangan untuk pola pemenuhan pangan, Dinas Pertanian, dan dinas Pekerjaan umum untuk akses penyediaan air bersih. Sehingga untuk untuk menurunkan angka ini tidak hanya Dikes dan Seksi Gizi yang berperan melainkan semua pihak.

Pada dasarnya apabila hanya mengandalkan Dikes yang hanya 30 persen dianggap tidak akan maksimal. “Kita harapkan semua pihak mengambil perannya untuk mengatensi masalah ini.

Sehingga kasuskasus ini bisa kita turunkan di tahun-tahun berikutnya,” tukasnya. (ils)

KUNJUNGI STAN - Sekda Sumbawa saat mengunjungi stan bersama Diskominfo, Orari, Rafi, PWI dan PT AMNT.

Expo UMKM

Integrasikan Promosi dan Informasi Produk Unggulan SumbawaBesar(SuaraNTB)Expo UMKM telah resmi dibuka Sekda Sumbawa, Drs. H, Rasyidi, sebagai bagian dari Festival Pesona Moyo 2017, di Taman KeratoUnterIwes. Untuk mengintegrasikan promosi dan informasi produk unggulan dari UMKM kepada masyarakat dan buyer yang ada di Kabupaten Sumbawa maupun dari luar daerah.

Seperti disampaikan Bupati melalui Sekda, berbagai masalah masih dihadapi oleh kebanyakan UMKM. Kurangnya akses terhadap pasar, permodalan, pengembangan teknologi informasi dan pengembangan SDM, jaringan usaha dan sebagainya akan berpengaruh pada rendahnya produktivitas dan daya saing UMKM. Terkait hal tersebut Bupati

menjelaskan, ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh para pelaku usaha dalam upaya memantapkan jaringan usaha.

Antara lain, meningkatkan kualitas SDM dan teknologi untuk pengembangan inovasi, kemasan dan kualitas. Sehingga usaha yang dijalankan menjadi efisien, meningkatkan informasi dari dalam maupun luar terkait dengan produk,

(Suara NTB/ils)

Ketua DPRD KSB Klaim Aspirasi Dieksekusi Eksekutif Taliwang (Suara NTB) Isu maraknya para anggota dewan menggiring dana aspirasinya hingga tahap pelaksanaan tak dipungkiri membuat legislator meradang. Menanggapi hal ini, Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Muhammad Natsir, ST pun angkat bicara. Menurutnya, di DPRD KSB selama ini pelaksanaan kegiatan program aspirasi para anggota selalu sesuai dengan ketentuan. Di mana program-program yang didanai menggunakan anggaran aspirasi para anggota berdasarkan serapan aspirasi konstituen di lapangan. “Semua yang tertuang dalam program aspirasi kami, pasti sesuai dengan kebutuhan konstituen di lapangan,” cetus Natsir.

Untuk pelaksanaannya sendiri, Natsir mengaku, program aspirasi selanjutnya menjadi domain eksekutif. Setiap program disalurkan melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) teknis yang bertugas menjalankan program di lapangan. “Domainnya jelas. Kami tentu tidak bisa mengekseskusi karena itu tugas dari pemerintah melalui satuan kerjanya,” urainya.

Ia menyatakan, di tahap pelaksanaan seorang anggota dewan menjadi lumrah untuk terus memantau dan mengawasinya. Hal ini untuk memastikan program aspirasi itu tepat sasaran dalam hal ini kepada konstituennya, sesuai kualitas dan aturan dalam pelaksanaannya. “Di awal kami menggiring programnya. Dan di pelaksanannya kami mengawasinya. Saya kira sampai disitu saja tugas kami mengenai penggunaan anggaran pokok-pokok pikiran kami (aspirasi) karena yang mengerjakan itu ya pemerintah melalui SKPD,” ujarnya.

Ia pun menegaskan, dalam melaksanakan tugasnya anggota DPRD berpegang teguh dengan sumpah jabatannya.

Karenanya hal-hal di luar tugas tentu seorang anggota akan berupaya semaksimal mungkin tidak akan dijalankannya.

“Sumpah jabatan itu jelas mengatur setiap anggota. Jadi kalau mereka misalnya ada yang overlap dengan tugasnya tentu akan menjadi catatan buruk baginya,” tegas politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

Selanjutnya ia menyampaikan, harapannya dalam pelaksanaan program aspirasi oleh SKPD agar tetap menjamin kualitasnya. Sebab setiap program dihajatkan untuk kepentingan kepada masyarakat secara umum.

“Apapun nama programnya selama itu dikerjakan oleh pemerintah tentu untuk masyarakat. Jadi kualitasnya harus menjadi prioritas supaya manfaatnya dapat dirasakan dalam waktu lama,” pungkasnya.(bug)

Panwaslu Sumbawa Siap Kawal Pilgub NTB Sumbawa Besar (Suara NTB) Setelah menempati kantor yang cukup representatif di jalan Garuda, Panwaslu Sumbawa langsung tancap gas. Berkoordinasi dengan Pemkab dan DPRD, KPU Kabupaten, Kejaksaan dan Kepolisian, terkait pelaksanaaan tugas mereka.

Untuk selanjutnya mempersiapkan rekrutmen Panwascam.

Demikian disampaikan Ketua Panwascam Sumbawa, Syamsi Hidayat S.IP, Selasa (12/9) kemarin, di ruang kerjanya terkait pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mengawal Pilgub NTB 2018 mendatang. Sejumlah langkah langsung diambil Panwaslu. Selain langkah koordinatif dengan instansi terkait, juga kesekretariatan dalam membantu tugas tugas tiga anggota Panwaslu. “Kita juga dibantu kendaraan operasional dari Pemkab,”terangnya.

Pihaknya juga kini tengah mempersiapkan perekrutan Panwascam. Sebanyak tiga orang pada setiap kecamatan. Hingga perangkat berikutnya ke tingkat PPL. Keberadan mereka juga disosialisasikan dengan Parpol untuk kelancaran tugas nantinya. (arn)

meningkatkan akses pasar bahan baku. Terutama dalam hal penyediaan bahan baku yang kurang memadai. Serta para pelaku usaha harus berperan lebih nyata dalam membantu pemasaran produk usaha kecil.

Bupati berharap dengan terpenuhinya hal-hal tersebut UMKM akan mampu bersaing dengan para pelaku usaha lainnya dan secara bertahap akan

dapat membangun image yang baik terhadap produknya. Acara tersebut juga turut dimeriahkan oleh beberapa tarian yaitu Tarian Zapin Rantak Bersambut, Tarian Durus Tunggak dan Tarian Dulang Pasaji buah karya koreografer Lalu Surya Mulawarman dengan penanggung jawab Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat. (arn)

Masalah Sampah di KSB Belum Mampu Diselesaikan

Taliwang (Suara NTB) – Setidaknya ada sekitar sembilan ton dari total 15 ton sampah masyarakat Sumbawa Barat perhari yang belum terangkut maksimal. Hal tersebut terjadi karena masih terbatasnya sarana dan prasarana dan kesadaran masyarakat yang masih sangat kurang untuk membuang sampah pada tempatnya.

Ermawati

Halaman 6

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) kepada Suara NTB melalui Kabid Kebersihan Dedi Damhudi MK, SP, M. Si, Selasa (12/9) tidak memungkiri masih adanya masalah tersebut yang sampai dengan saat ini tidak kunjung diselesaikan Tetapi yang menjadi persoalan saat ini yakni masih minimnya Tempat Pembuangan Sementara (TPS), sehingga sampah-sampah ini tidak dipilah terlebih dahulu melainkan langsung dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA). Selain masalah tersebut (TPS), armada pengangkutan sampah juga masih dianggap sangat minim.

Bayangkan saja, dari puluhan sepeda motor roda tiga yang dimiliki, saat ini hanya beberapa roda tiga saja yang berger-

ak, sedangkan sisanya dalam kondisi tidak layak pakai.

“Kita akui masalah sampah ini masih menjadi PR besar bagi kami, tetapi kita juga tetap mencari ide baru untuk bisa menyelesaikan masalah ini,” ujarnya.

Dikatakannya, salah satu cara untuk menurunkan volume sampah ini yang saat ini sedang digagas yakni dengan digiatkannya kembali program Bank sampah yang ada di masing-masing desa. Program ini (Bank sampah) juga diharapkan bisa menampung sampahsampah dari rumah tangga masyarakat, sebelum dibawah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Tentu dengan catatan, sampah-sampah tersebut harus dipilah-pilah tidak semua sampah-sampah ini akan

diambil. Sampah-sampah yang sudah dipilah yang nantinya akan dijadikan sebagai kerajinan tangan masyarakat dan bisa diperjualbelikan.

“Tidak semua sampah ini menjadi sampah, melainkan bisa bernilai ekonomis dan bisa memberikan manfaat bagi masyarakat nantinya,” imbuhnya.

Ia menyebutkan, sampai dengan saat ini hanya beberapa Bank sampah saja yang masih beroperasi yakni Bank sampah yang ada di Ponpes Al-Ikhlas dan Bank sampah di Kelurahan Dalam. Sedangkan untuk Bank sampah yang lain sampai dengan saat ini masih dalam keadaan mati suri (tidak ada aktifitas). Oleh karena itu, pihaknya akan segera menginisia-

”

Tidak semua sampah ini menjadi sampah, melainkan bisa bernilai ekonomis

si lahirnya kesadaran masyarakat untuk memaksimalkan peran Bank sampah. Hal tersebut akan dilakukan melalui sosialisasi-sosialisasi kepada masyarakat.

“Kita akan inisiasi program Bank sampah bisa dimaksimalkan oleh masyarakat.

Salah satunya dengan melakukan sosialisasi dan pembentukan kelompok Bank sampah yang lainnya,” tandasnya. (ils) Dedi Damhudi MK

Pawai FPM 2017, Promosikan Kekayaan Budaya Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Kabupaten Sumbawa memiliki adat dan budaya yang beragam. Beragam etnis, suku dan budaya membaur dan tetap rukun hidup berdampingan sebagai Tau Samawa.

Keberagaman ini sebagai kekayaan budaya yang terus dipelihara dan dilestarikan. Untuk memperlihatkan ke dunia luar, pemerintah mempromosikan kekayaan ini melalui Pawai Budaya Festival Pesona Moyo (FPM) Tahun 2017 yang digelar pada Senin (11/9) sore lalu.

Pantauan di lapangan, puluhan tim ikut berpartisipasi memeriahkan Pawai budaya ini. Mulai tim kecamatan se-Kabupaten Sumbawa, tim lintas etnis, sejumlah daerah dari luar Kabupaten Sumbawa, yakni Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima dan partisipan lainnya. Semuanya bersemangat dan gembira menampilkan kekayaan ragam budaya dan adat istiadat.

Berangkat dari halaman Kantor Bupati Sumbawa dan finis di depan Taman Kodim 1607 Sumbawa. Masing-masing tampil di depan panggung kehormatan sekaligus mengakhiri perjalanan barisan. Antusiasme ribuan masyarakat Sumbawa di lokasi juga membuat semaraknya kegiatan pawai budaya.

Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, B.Sc menyampaikan pawai budaya ini sebagai bagian dari upaya dalam mempertahankan tradisi budaya daerah. Di tengah derasnya arus globalisasi, budaya mempunyai fungsi yang sangat besar bagi pembangunan peradaban masyarakat sumbawa. Sebab budaya mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikap sesuai dengan norma dan lingkungannya.

“Dengan mengenal, memahami dan menghargai budaya sendiri seseorang dapat mengembangkan potensi prilaku yang baik ber-

(Suara NTB/arn)

PARTISIPASI - Pawai budaya dari etnis Bali yang ikut berpartisipasi dalam pawai budaya.

(Suara NTB/arn)

ATRAKSI KESENIAN - Karaci, salah satu atraksi kesenian Sumbawa yang ditampilkan Kecamatan Lape dalam Pawai Budaya. gaul dengan masyarakat seni dan lingkungan sosial sebagai insan yang berbudaya. Apalagi kita selaku tausamawa memiliki landasan budaya yang sangat religius yaitu adat barentikosyara, syarabarentiko kitabullah, sehingga kultur budaya kita tausamawa sangat kental dengan ajaran Islam,” ujarnya.

Kata Bupati, Penyelenggaraan Festival Pesona Moyo tahun 2017 memiliki banyak manfaat bagi masyarakat. Selain menjadi event untuk mendorong pariwisata Sumbawa, juga menjadi momen yang sangat baik dalam memelihara kekayaan budaya Tana Samawa.

Apalagi Sumbawa telah menjadi

anggota dari Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI) yang memiliki tujuan untuk melestarikan pusaka alam dan pusaka budaya yang menjadi modal dasar bagi pembangunan di masa depan.

Untuk itu, pawai budaya ini harus diikuti sebagai bagian dari upaya dalam melestarikan tradisi budaya daerah. Disamping juga mempromosikan nilai-nilai kearifan lokal yang dimiliki kepada dunia luar. “Selaku pimpinan daerah maupun pribadi, saya merasa sangat berbahagia hadir bersama sahabat sekalian para peserta pawai budaya. Terima kasih atas partisipasinya dalam menyemarakkan pawai ini,”pungkas Bupati. (ind/arn/*)

Pemda KSB Siapkan Anggaran Dua Jembatan di Brang Rea Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) telah menyiapkan anggaran untuk melanjutkan pembangunan jembatan Lang Sabunga - Tepas dan jembatan desa SapugaraBree.

Kedua jembatan yang terletak di kecamatan Brang Rea ini sebelumnya sempat dikerjakan di tahun 2016 lalu. Namun tidak dapat diselesaikan karena menghadapi sejumlah kendala, salah satunya cuaca.

“Ada dianggarkan untuk dua jembatan itu di APBDP ini,” terang Plt. Sekretaris Daerah (Setda) KSB, Dr. Ir. H. Amry Rakhman, M.Si. Meski telah dianggarkan, tapi pengerjaannya sementara ini belum dilaksanakan. Amry mengatakan, informasi yang diperolehnya dari Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Permukiman dan Perumahan (PUPRPP) selaku dinas teknis masih menunggu hasil analisis dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) terkait hasil pengerjaan tahun 2016 lalu.

“Seperti itu informasinya. Kalau teknis lanjutannya silakan dikonfirmasi ke sana (PU),” terangnya.

Ia mengatakan, pemerintah tetap memprioritaskan pembangunan infrastruktur untuk menunjang kemudahan akses masyarakat.

Terutama yang berkaitan langsung dengan perekonomian masyarakat. “Di sana (lokasi jembatan) ada area pertanian masyarakat.

Tentu dengan hadirnya jembatan itu akan memudahkan petani kita,” sebut H. Amry.

Sebelumnya, Ketua Komisi II DPRD KSB, Dinata Putrawan, ST meminta pemerintah meminta agar pengerjaan kedua jembatan tersebut bisa segera dilanjutkan mengingat manfaatnya sangat ditunggu masyarakat.

“Sebagian pekerjaan tahun lalu kan masih ada. Jadi sayang kalau tidak dilanjutkan.

Apalagi itu dibutuhkan masyarakat,” paparnya. Ia pun tak lupa mengingatkan, sebelum melanjutkan pekerjaan proyek jembatan itu agar terlebih dahulu memastikan ketentuan yang berlaku. Terutama hal-hal yang bersangkutan dengan pengerjaan tahun sebelumnya.

“Kalau memang ada yang harus dituntaskan yang tahun lalu ya selesaikan dulu. Tapi jangan lama-lama karena masyarakat menunggu fungsi jembatan itu,” imbuhnya.(bug)

(Suara NTB/ils)

SUARA NTB Rabu, 13 September 2017

Guru CPNS di Dompu Masih Berijazah SMA Dompu (Suara NTB) UPT Dikmen Dikbud PK-PLK Kabupaten Dompu menemukan setidaknya ada 5 orang guru CPNS tingkat SMA sederajat di Dompu berijazah SMA. Padahal syarat menjadi seorang guru sesuai undang – undang pendidikan nasional minimal S-1. “Ini sudah CPNS masalahnya kok golongannya masih di bawah golongan tiga. Artinya di bukan menggunakan sarjana,” ungkap Kepala UPT Dikmen Dikbud PK – PLK Kabupaten Dompu, Drs. H. Muhtadi Hairi, M.Si di ruang kerjanya beberapa waktu lalu.

Guru CPNS yang belum sarjana ini, kata Muhtadi akan dialihkan menjadi tenaga administrasi di sekolah sesuai hasil koordinasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB. Karena kualifikasi mereka tidak memenuhi syarat sebagai seorang guru mata pelajaran.

“Satu orang ada di SMAN 1 Dompu, 1 orang di SMAN 2 Woja, 1 di SMAN Manggelewa guru agama, dan 2 orang di SMAN 1 Kempo,” sebutnya.

Untuk itu, dalam waktu dekat pihaknya akan memanggil kelima orang tersebut untuk diberikan pengertian. Tentunya lanjut Muhtadi Hairi, pihaknya tidak akan mengambil kebijakan yang akan merugikan satu pihak. Melainkan menempatkannya pada posisi yang sesuai dengan ijazah yang dikantongi pada saat diangkat menjadi CPNS. “Ini kan barang jadi ya. Kita tinggal menyesuaikan dengan porsinya, sesuai kualifikasi mereka,” ujarnya. Selain itu juga terdapat salah seorang guru lulusan D3 Ekonomi malah mengajar Kesenian. Hal ini sangat tidak liner dan membahayakan out put yang akan dihasilkan.

Sementara salah seorang guru yang bersangkutan, Supriadin yang dikonfirmasi persoalan ini mengaku, sudah bertemu langsung dengan pihak UPT Dikmen Dikbud PK-PLK. Hanya saja Dikmen Dikbud tidak bisa mengalihkan statusnya sebagai tenaga admistrasi karena ia merupakan guru sertifikasi. “Tidak bisa jadi bagian administrasi karena saya kan sertifikasi. Salah mereka kalau dalam aturan,” jelasnya saat dihubungi, Selasa (12/9).

Kalau pun tetap dipaksakan, pihaknya akan tetap menerima, terpenting sertifikasinya tidak dicabut.

Atau alternatifnya lanjut Supriadin, dirinya harus dikembalikan ke Kabupaten untuk mengajar di SMP sederajat. “Kalau empat orang lainya itu menerima mereka, saya juga menerima asalkan jangan sampai sertifikasi saya dipermasalahkan,” pungkasnya. (jun)

SUARA PULAU SUMBAWA

Merasa Tidak Aman, Inspektorat Dompu Minta Jaminan Dompu (Suara NTB) – Inspektur Inspektorat, Ir. H. Moh Syaiful HMS, M.Si mengaku, banyaknya kasus yang ditangani saat ini membuat tim pemeriksa cukup kewalahan, apalagi tidak adanya jaminan keamanan yang diberikan. Tim pemeriksa kerap menemukan konflik kepentingan ketika berada di lapangan. Bahkan menjurus pada upaya mengancam keselamatan jiwa.

“Selama ini, tim itu tidak aman. Jadi tolong kami ini didukung, diamankan,” katanya kepada wartawan di kantornya, Selasa (12/9).

Selain merasa teracam ketika melakukan pemeriksaan lapangan juga pihaknya sering menerima pesan singkat yang bernada pengancaman. Di sisi lain Inspektorat terus didesak untuk segera menuntaskan perkara yang dilaporkan masyarakat, baik yang melalui surat maupun audiensi langsung ke ruang kerjanya.

“Kalau pengejaran itu seperti di Desa Mumbu itu, kita mau periksa tapi bagaimana periksa mereka sendiri berkelahi antara unsur desa dengan unsur yang melapor, kami mau periksa ya ndak bisa dengan situasi seperti itu. Sementara didesak harus cepat selesai,” jelasnya.

Dari 72 desa yang ada sebut dia, hampir semuanya dilaporkan bermasalah. Jadi tiap harinya Inspektorat selalu disibukan oleh berbagai pengaduan, termasuk per-

mintaan agar diberikan petunjuk. Dan ketika permasalah itu ditindaklanjuti ditingkat lapangan persoalan lain malah bermunculan. Hal ini kemudian berimbas pada kualitas pemeriksaan, waktu dan tenaga yang terbuang siasia. Untuk itu ia meminta semua pihak terutama pelapor untuk membantu mengamankan pihaknya dalam proses penuntasan perkara yang ada.

“Hampir semua desa itu bermasalah, mau ajukan surat ada yang datang langsung,

”

Selama ini, tim itu tidak aman.

Jadi tolong kami ini didukung, diamankan H. Moh Syaiful HMS tiap hari seperti ini kita, bisa jadi ini karena kurangnya pembinaan dari pihak terkait terhadap Desa - Desa ini,” ungkapnya.

Atas persoalan itu Inspektorat dalam waktu dekat berencana menghadirkan Kejak-

saan, Kepolisian, Kodim 1614/ Dompu, DPMPD, intansi terkait dan semua kepala Desa untuk diberikan pengertian terkait permasalah yang dihadapi, sehingga tidak ada lagi hal yang tak diinginkan terjadi di lapangan. (jun)

Dewan Plenokan Nasib K2 Sebelum Terbit Rekomendasi

Kasus Dugaan Penggelapan APBDes Manggeasi Dipertanyakan Dompu (Suara NTB) – Kasus dugaan penggelapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Manggeasi tahun 2016 belum menunjukan kemajuan apa-apa. Berdasarkan LHP Inspektorat dugaan penggelapan anggaran oleh oknum aparatur Desa tersebut telah merugikan keuangan negara hingga Rp 150 juta lebih. Namun, hingga saat ini penyidik Polres Dompu belum menindaklanjutinya dengan alasan LHP tidak dikantongi.

“Kita sudah kirim surat ke Inspektorar biar LHPnya dikirimkan, cuma masih di Bupati katanya belum turun. LHP-nya belum masuk ke sini,” kata Kasatreskrim Polres Dompu, AKP Daniel Partogi Simangungsong, SIK, Selasa (12/9).

Belum dikantonginya LHP itu membuat pihaknya tidak bisa menindaklanjuti kasus dugaan penggelapan APBDes Tahun 2016 tersebut, atas laporan masyarakat ini pihaknya baru melakukan lidik.

Inspektur Inspektorat Dompu, Ir. H. Moh Syaiful HMS, M.Si yang dikonfirmasi soal belum dilimpahkannya LHP membantahnya. Pihaknya justru mempertanyakan mengapa para terduga pelaku penggelapan APBDes tersebut belum juga diproses.

“Sudah lama (dilimpahkan LHP ke Polisi, red). Justru mereka harus saya desak untuk segera diproses. Sudah lama Manggeasi itu paling pertama,” ungkapnya.

Yang belum dilimpahkan LHP-nya kata Syaiful, hanya Desa Mumbu Kecamatan Woja. Yang mana prosesnya masih menunggu surat pengatar Bupati Dompu.

Ia menegaskan, dalam kasus tersebut pihaknya hanya meminta pengembalian kerugian negara itu dilakukan. Kalau pun ada unsur niat jahat, maka pihak yang terlibat harus diproses pidana.

“LHP ini sudah kita serahkan sekitar dua bulan yang lalu. Manggeasi ini banyak sekali yang kita periksa, Sekretaris Desa, ADD-nya, kemudian pengangkatan aparatur Desanya. Paling banyak itu Mangge Asi, yang terlibat itu ada kepala Desanya, Sekretaris,” jelasnya.

Terkait upaya pengembalian kerugian negara yang sudah dilakukan pihak terlibat, Syaiful menyebutkan, pengembalian itu hanya untuk temuan yang diperoleh BPK sebesar Rp.47 juta. Sementara temuan pihaknya belum ada yang dikembalikan. “Justru saya nagih ini LHP kami itu tindaklanjut. Pokoknya temuan BPK itu sudah lunas, temuan Inspektorat yang belum,” pungkasnya. (jun)

Halaman 7

(Suara NTB/ist)

BAWA JERIKEN – Seorang bocah perempuan membawa jeriken saat proses penyaluran air bersih di Desa Mantun.

Kekeringan di KSB, Dua Desa Terparah Taliwang (Suara NTB) – Kepolisian Resort (Polres) Sumbawa Barat terus melakukan penyaluran air bersih kepada beberapa wilayah yang terkena dampak kekeringan. Bahkan saat ini tim penanggulangan bencana kekeringan Polres setempat mulai menyasar desa yang berada di wilayah selatan yang mendapat kondisi terparah untuk menyalurkan air bersih.

Kapolres Sumbawa Barat kepada Suara NTB melalui Kasat Sabhara Iptu Arman Wijaya, Selasa (12/9) kemarin mengatakan, hasil pelaksanaan program tersebut sampai dengan saat ini baru dua kecamatan yang sudah dilakukan pendistribusian air bersih. Yakni kecamatan Poto Tano, dimana di wilayah tersebut ada sekitar tiga desa yang terkena dampak kekeringan.

Sedangkan di kecamatan Maluk, tim baru mendistribusikan air bersih ke dusun

Mantun Barat, desa Mantun.

Sementara untuk desa-desa yang terkena dampak terparah sampai dengan sejauh ini yakni desa Mantun Barat dan desa Sagena. Dimana di desa tersebut, tim tidak menemukan satu sumurpun yang berisi air. Sehingga perlu dilakukan penanggulangan secara cepat. “Dusun Mantun Barat dan Sagena sudah dalam fase kritis, sumursumur warga juga sudah kering semua. Sehingga perlu ada bantuan lanjutan,” sebutnya.

Dikatakannya, dalam pendistribusian air bersih ini tidak ada ego sektoral. Mengingat pada hakikatnya apa yang dilakukan oleh anggota ini (Polri) murni misi kemanusian dan meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan. Karena apabila ini tidak ditanggulangi secara dini, maka tingkat kriminal meningkat dan gangguan harkamtibmas juga akan terjadi.

“Kita melihat kegiatan ini sebagai kegiatan kemanusian,

bukan ada maksud lain. Terlebih lagi Polri sebagai pelayan sudah seharusnya bersikap demikian,” imbuhnya.

Ia menambahkan, dalam pendistribusian air bersih ini, pihaknya tetap menunggu laporan dari para Bhabinkamtibmas yang ada di masing-masing desa. Karena para Bhabin lah yang paling mengetahui kondisi desanya, sehingga ketika ada laporan dan bencana kekeringan akan langsung disalurkan.

Sedangkan untuk pengangkutan sendiri, tim menggunakan mobil AWC bisa terisi sekitar 6500 liter. Sehingga bisa diprediksikan kebutuhan masyarakat akan bisa terpenuhi secara maksimal.

“Kita tetap akan melakukan pendistribusian air bersih ini, untuk meringankan beban masyarakat. Kita juga berharap supaya air tersebut bisa dipergunakan sebagai mana mestinya,” tukasnya. (ils)

Dompu (Suara NTB) DPRD Kabupaten Dompu menjadwalkan hari ini akan menggelar rapat pleno untuk mendengarkan laporan anggota Dewan hasil konsultasi ke BKN terkait nasib CPNS K2 Dompu. Hasil pleno baru diputuskan ada atau tidaknya rekomendasi seperti yang dituntut Solidaritas Oentoek Sahabat (SOS) 390 CPNS K2 Dompu.

Ketua DPRD Dompu, Yuliadin, S.Sos kepada Suara NTB, Selasa (12/9) kemarin, mengaku, hingga saat ini pihaknya belum mengeluarkan rekomendasi seperti yang dituntut SOS 390 CPNS K2 Dompu. Pihaknya justru pada Rabu (13/9) ini baru akan menggelar rapat pleno internal untuk mendengarkan laporan anggota Dewan yang melakukan konsultasi terkait nasib CPNS K2 Dompu ke BKN beberapa waktu lalu.

“Besok baru kita akan menggelar pleno internal untuk mendengarkan laporan hasil konsultasi anggota ke BKN. Jadi kami belum keluarkan rekomendasi,” tegas Yuliadin.

Yuliadin mengaku, pihaknya akan hati – hati menyikapi tuntutan SOS 390 CPNS K2 Dompu. Pihaknya akan mempelajari dan meminta pertimbangan pimpinan dan anggota Dewan sebelum mengambil keputusan.

Terlebih persoalan CPNS K2 Dompu ini

Yuliadin

tidak hanya berproses secara tata usaha, tetapi juga pidana yang ditangani Polda NTB. “Kami harus pelajari dulu,” ungkapnya.

Setidaknya ada tiga tuntutan SOS 390 CPNS K2 Dompu yang disampaikan kepada DPRD Dompu, diantaranya meminta kepada DPRD Dompu untuk mengeluarkan rekomendasi agar hak mereka sebagai CPNS Dompu dikembalikan sebagaimana putusan PTUN Mataram yang telah berkekuatan hukum mengembalikan hak mereka sebagai CPNS Dompu.

DPRD Dompu juga diminta untuk menyurati BPKP agar melakukan audit investigasi ulang atas pengangkatan CPNS K2 Dompu, sehingga mereka tidak lagi ditunding menerima uang korupsi dari hasil gaji yang dibayarkan kepada mereka. Serta meminta kepada DPRD untuk mengalokasi anggaran dalam APBD Perubahan 2018 untuk membayarkan gaji 134 CPNS Dompu sebagai konsekwensi dari putusan PTUN Mataram yang berkekutan hukum tetap. (ula)

(Suara NTB/ula)

SUARA NTB Rabu, 13 September 2017

Guru Besar Alumni FK UI Berwisata dan Berbagi Ilmu di Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Kabupaten Sumbawa kedatangan 16 guru besar kedokteran dari berbagai ahli Selasa (12/ 9). Kedatangan rombongan yang merupakan alumni Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) tahun 1969 tersebut selain dalam rangka berwisata, juga membagi ilmu tentang kesehatan kepada para dokter dan para medis yang ada di Kabupaten Sumbawa.

Kedatangan mereka disambut Direktur RS. H. L. Manambai Abdulkadir, dr. H. Syamsul Hidayat, Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Sumbawa, dr. Megaharta, direktur Science Techno Park (STP), Dr. Arief Budi Witarto, M. Eng dan lainnya di Bandara Sultan Muhammad Kaharuddin Sumbawa.

Selanjutnya, rombongan bertemu dengan Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, B.Sc di Aula Lantai I Kantor Bupati. Setelah itu rombongan berkesempatan mengunjungi Istana Dalam Loka.

Kemudian menjadi pemateri dalam seminar yang digelar di RS HL Manambai Abdulkadir.

Dalam kegiatan seminar, para rombongan memberikan materi seputar kesehatan kepada para dokter dan para medis yang ada. Rencananya rombongan juga akan berkunjung ke

FOTO BERSAMA Rombongan guru Besar alumni Fakultas Kedokteran Univeritas Indonesia saat foto bersama dengan Bupati Sumbawa, direktur RS HL Manambai Abdulkadir, dan lainnya di ruangan Lobi Kantor Bupati Sumbawa.

Sea Side Cottage di Desa Penyaring Kecamatan Moyo Utara.

Termasuk akan mengunjungi stan UMKM Festival Pesona Moyo di lapangan Kerato, Kecamatan Unter Iwes.

Bupati Sumbawa dalam kesempatan tersebut mengapresiasi kedatangan dari para guru besar alumni FKUI ini. Dimana Bupati menjelaskan mengenai potensi wisata alam yang dapat dikunjungi. Salah satunya kawasan Samota (Saleh-MoyoTambora). Selain itu juga mengenalkan daerah pegunungan di Sumbawa yang menjadi tempat wisata. Meskipun diakui Bupati Sumbawa masih kurang dalam

hal hotel berbintang.

“Terkait lokasi dan potensi wisata, Sumbawa memiliki banyak yang masih bisa dibangun dan dikembangkan lagi,” jelasnya.

Direktur RS HL Manambai Abdul Kadir, dr. Syamsul Hidayat menyampaikan, kedatangan guru besar alumni Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia ini dalam rangka berwisata ke Sumbawa. Pihaknya bersama dengan Universitas Teknologi Sumbawa (UTS) dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Sumbawa bekerjasama memanfaatkan kedatangan mereka untuk memberikan pencerahan semacam diskusi studi ka-

SELEMPANG - Penyematan selempang oleh pihak RS HL Manambai Abdulkadir kepada Ketua Alumni FKUI, angkatan 1969 FKUI Teguh Ranakusuma, di rumah sakit setempat. sus di bidang kesehatan.

“Kami meminta supaya dapat memberikan semacam seminar untuk para dokter spesialis dan para medis, yang jumlah pesertanya kita undang 200 orang. Kita berharap dari apa yang beliau berikan dapat bermanfaat terhadap kita di Kabupaten Sumbawa,” ujarnya.

Pihaknya mengapresiasi sambutan positif dari Bupati Sumbawa terhadap kedatangan guru besar tersebut. Kedepannya diharapkan agenda semacam ini, baik seminar maupun kedatangan dari profesor dan doktor yang ahli lebih sering lagi ke Sumbawa. Sehingga selain bermanfaat

bagi Sumbawa, juga mereka lebih mengenal Sumbawa.

“Kita sudah menyampaikan kondisi kekininan tentang kesehatan daerah di Sumbawa. Selain itu bisa meminta bantuan supaya para dokter umum kita mendapatkan rekomendasi, sehingga mempermudah untuk melanjutkan spesialisasinya,” tukas Dayat.

Dijelaskannya, rombongan yang hadir sebanyak 16 orang dari berbagai ahli. Mulai dari guru besar spesialis dalam, spesialis bedah, spesialis saraf, dan lainnya. Sebelumnya mereka sudah mengadakan seminar tentang kedaruratan

bencana di Mataram. Sementara di Sumbawa ini juga akan menyampaikan materi dengan lima tofik dalam seminar.

Materi HIV/AIDS disampaikan oleh Prof. Dr. Syamsu Rizal Jauzi, trauma management terupdate khusus bidang bedah oleh dr. Munandar Martawadaya, S.PB konsultan. Kemudian tentang tumbuh kembang anak dr. Hefiyanto Hendarji spesialis anak, tentang kanker servics dr. Sundoro SPOG, penanganan struk Prof. Dr. Teguh Ranakusuma, terkait dengan sinesitis Dr. Haban Abdurrahman S.Pt HT Konsultan.

“Mudah-mudahan ini nanti dimanfaatkan oleh teman kita dokter-dokter seluruh kabupaten Sumbawa,” pungkasnya.

Sementara Ketua Alumni angkatan 1969 FKUI Prof.

Dr.Teguh Ranakusuma menyampaikan, setiap tahun pihaknya memiliki agenda rutin mengunjungi daerah di Indonesia. Kali ini pihaknya memilih Provinsi NTB termasuk Kabupaten Sumbawa untuk berwisata. Karena memiliki keindahan alam serta pemerintahannya ada kemajuan dalam hal wisata. Tentunya di umur yang sudah terbilang tua, mereka tidak hanya akan menikmati untuk berwisata semata. Teta-

pi juga bisa berbagi pengalaman dan ilmu yang dimiliki.

“Sambil berwisata kita ingin berbagi pengalaman dan ilmu juga. Seperti yang kita lakukan di Provinsi NTB kita sudah memaparkan apa yang akan kita lakukan kepada Pemprov, khususnya dalam kebijaksanaan sistem kesehatan yang jarang sekali dimiliki oleh suatu daerah, yaitu kegawatdarutan dan bencana. Dan sekarang kita juga datang ke Kabupaten Sumbawa,” terangnya.

Diakuinya, masalah mendasar mengenai kesehatan ada di Sumbawa. Kebetulan dalam rombongan ada ahli kandungan, ahli gizi, ahli kulit, ahli penyakit dalam, ahli tomatologi, dan dirinya sendiri ahli saraf. Pihaknya pun merasa senang di Sumbawa dan mengapresiasi sambutan dari Bupati Sumbawa. Apalagi bupati sangat respon terhadap kehadiran rombongannya dalam membagi ilmu dan pengalaman.

“Kita coba kembangkan nantinya terutama dalam wisata industri kesehatan. Kalau wisata paling bagus harus sehat.

Semua sisi bagus, kemudian orang akan datang menikmati kehidupan alam di sini. Namanya ekonomi kreatif, bergerak semua,” pungkasnya. (ind/arn*)

POLHUKAM

SUARA NTB Rabu, 13 September 2017

Halaman 8

Bandar Tramadol Mataram Ditangkap Mataram (Suara NTB) – Bandar Tramadol, DN (24) dan MR (25) meringkuk di penjara Polres Mataram. Mereka ditangkap dengan barang bukti 25.200 butir Tramadol turut disita.

Santunan Kematian Jemaah Haji

Dua pelaku itu diamankan tim Resmob 701 Satreskrim Polres Mataram Selasa (12/9) sekitar pukul 14.00 Wita saat mengambil paket di kantor jasa pengiriman paket kilat di Karang Sukun, Mataram Timur.Tim sudah menunggu dua pelaku di TKP sejak pagi hari.

Ribuan butir Tramadol tersebut dikirim dalam dua dus paket dibingkai lakban hitam. Paket tersebut tertera tujuan penerima dua orang berbeda dari pengirim di Jakarta.

Paket diakui pengirim berisi pakaian untuk mengelabui. Mereka diciduk saat akan mengangkut barang kiriman itu ke dalam mobil Xenia DR 1775 AU. Barang bukti lainnya, yakni 2.520 strip pil tramadol produksi PT Promedrahardjo Farmasi Industri, telepon genggam, dan resi pengiriman.

BERDASARKAN data yang dirilis terakhir oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama NTB, menyebutkan bahwa jumlah jemaah haji asal Provinsi NTB yang meninggal dunia di Mekkah Arab Saudi mencapai 10 orang. Sepuluh orang jemaah haji ini meninggal dunia akibat dugaan kecelakaan dan sakit. Untuk itu, para wakil rakyat di DPRD NTB menyarankan supaya Pemprov NTB bisa memberikan santunan kematian terhadap keluarga 10 jemaah haji yang meninggal itu.

“Mudah-mudahan pemerintah kita melalui Biro Kesra Provinsi NTB dapat memberikan perhatian berupa santunan atau apapun bentuk bantuannya kepada keluarga para jemaah yang meninggal pada saat melaksanakan ibadah haji sebagai salah satu bentuk perhatian pemerintah kepada para jemaah haji,” saran anggota Komisi V DPRD NTB, yang membidang urusan agama, Muhammad Sobirin, S.Ip, di ruang kerjanya.

Pemberian santunan ini menurut Politisi Partai Gerindra ini, di luar asuransi yang memang menjadi hak para jemaah.

“Karena santunan ini merupakan wujud dari kepedulian pemerintah terhadap para jamaah haji yang meninggal di tanah suci sebagai sebuah wujud sambung rasa antara pemerintah dengan para jemaah haji,” timpal wakil rakyat dari dapil Lobar dan KLU ini.

Menurutnya, hal itu penting, karena Provinsi NTB sebagai salah satu daerah dengan jumlah jemaah haji paling besar di Indonesia, dengan jumlah waktu tunggu keberangkatan juga cukup tinggi. Maka sudah selayaknya pemerintah provinsi memberikan perhatian pada para jemaahnya.

Seperti diketahui, berdasarkan data yang ia terima namanama 10 jemaah haji yang meninggal di tanah suci berdasarkan data Kementerian Agama Provinsi NTB yakni Juhur Arya Banjar Getas Bin Lalu Hasbullah meninggal di Pemondokan pada tanggal 27 Agustus dan Muhdin Muhrim Raudah Bin Muhrim yang berasal dari Kabupaten Lombok Tengah. Mursayyid Supardi Ahmad Bin Supardi warga Kelurahan Pancor Kecamatan Selong, Marhan Bahruddin Abidin Bin H Pahruddin warga Dusun Batuyang Lauk Desa Batuyang Kecamatan Pringgabaya. Inaq Susiadi pohgading pringgasela dan Rusdin Umar, Muhammad bin Amaq Umar Dusun Terara Selatan Desa Terara Kecamatan Terara. Muhtar Soro Idris Bin Soro warga Dusun Sorilumbi RT 08 RW 04 Ambalawi Desa Kole Kecamatan Wera, Usman Ismail Note Bin Isma alamat Dusun Sori Na’e RT 07 RW 03 Lambu Desa Mangge Kecamatan Sape. Dan Fajar Muhammad Sajrah asal Parampuan Labuapi Lobar. (ndi)

(Suara NTB/dok)

BANYAK aturan Pilkada yang tidak ditegakkan berdasaran evaluasi Pilkada serentak 2015 lalu. kepolisian mengambil inisiatif untuk menyosialisasikan aturan tersebut menjelang Pilkada serentak 2018.

Kepala Biro Operasi Polda NTB, Kombes Pol Dewa Putu Maningka Jaya, menjelaskan, sosialisasi itu masuk dalam indikator pelaksanaan Operasi Ngerem Rasa Gatarin 2017 yang dilaksanakan selama sebulan ke depan.

“Kita tidak mau nanti pada saatnya pelaksanaan, kekurangan di Pilkada serentak sebelumnya terulang lagi,” ungkapnya.

Kekurangan itu antara lain, pemahaman mengenai aturan Pilkada yang ditafsirkan masing-masing. Hal itu menurutnya dapat memicu konflik, yang imbasnya dapat menganggu kelancaran pelaksanaan Pilkada.

Mantan Kapolres Lombok Tengah itu menerangkan, pihaknya selama operasi itu intensif mendatangi penyelenggara Pilkada, calon kontestan, serta masyarakat.

“Kita datangi KPU, Bawaslu. Semua pihak yang akan berkontestasi untuk lebih awal memahami,” jelasnya.

Aturan-aturan UU Pilkada yang dibuat KPU NTB akan dibantu sosialisasinya ke masyarakat maupun kontestan.

“Dari aturan KPU itu apa yang boleh, apa yang tidak boleh.

Penegakan aturannya tidak boleh ragu-ragu karena itu bisa memicu konflik,” kata Dewa.

Pun demikian pihaknya akan membantu KPU untuk merapikan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap, yang krusial yakni warga yang belum melakukan perekaman KTP elektronik.

“Kita dorong mulai sekarang itu diselesaikan, kalau tidak nanti ini jadi masalah,” jelasnya.

Dalam rangka mendukung program pemerintah, lanjut dia, khususnya Pilkada serentak 2018 kepolisian berperan menjaga kondusivitas agar pelaksanaan pesta demokrasi di NTB itu berjalan aman. (why)

Dewa Putu Maningka Jaya

Mataram, salah satunya Gomong. Dia sudah punya pelanggan tetap,” terangnya. Dua pel-

aku menjalani pemeriksaan di Satresnarkoba untuk penyidikan lebih lanjut. (why)

(Suara NTB/why)

TUNJUKKAN GUGATAN - Tim kuasa hukum Abubakar Abdullah menunjukkan gugatan atas SK Bupati Lobar tentang pengesahan pengangkatan kepala desa periode 2017-2023 yang mereka menangkan di PTUN Mataram, Selasa (12/9).

Sengketa Pilkades Gili Gede

Bupati Lobar Kalah di PTUN Mataram (Suara NTB) – Surat Keputusan Bupati Lobar, Fauzan Khalid tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Periode 20172023 dibatalkan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Mataram. Termasuk di dalamnya pengangkatan Kades Gili Gede Indah, Musdan.

Ketua majelis hakim, Rahmi Afriza memvonis batal atau tidak sah SK Bupati Lobar Nomor 15/01/BPMPD/ 2017 tertanggal 9 Januari 2017 tersebut, dalam sidang di PTUN Mataram, Selasa (12/9).

Khusus lampiran Desa Gili Gede Indah dengan kepala desa terpilih nomor urut 2 atas nama Musdan. Hakim memerintahkan Bupati Lobar untuk mencabut SK tersebut.

Hakim tidak mengabulkan tuntutan pemohon mengenai penghitungan ulang terhadap pemilihan Kades Gili Gede Indah. Alasannya, PTUN tidak memiliki kewenangan.

Gugatan itu dimohonkan Abubakar Abdullah, calon Kades yang kalah suara pada Pilkades yang berlangsung pada 7 Desember 2016 itu.

Abubakar didampingi kua-

sa hukum Imam Sofian, Eddy Kurniady, Saiful Akbar, Evan Ferdiyanty, Satrio Edy Suryo, dan Marhaeny menggugat Bupati Lobar di PTUN Maret 2017 lalu.

Imam mengatakan, permohonan gugatan SK Bupati Lobar itu berkenaan dengan keberatan kontestan Pilkades Gili Gede Indah, Abubakar Abdullah yang tidak diindahkan panita pemilihan desa dan BPD setempat.

“Tindakan Panitia mengambil kewenangan KPPS soal penghitungan suara di TPS setelah pemungutan suara berakhir melanggar Perbup Lobar Nomor 40 Tahun 2016,” sebutnya.

Eddy menambahkan, atas hal itu pihak Abubakar mengajukan keberatan ke panitia pemilihan desa. “Akan tetapi surat keberatan itu tidak diakomodir, tidak ditanggapi,” jelasnya.

Abubakar sebagai calon nomor satu mendapat 267 suara.

Sementara Musdan calon nomor urut dua dengan 273 suara. Terpaut enam suara.

“Coblos tembus suara milik Abubakar dianggap masuk suara tidak sah sehingga klien

kami dirugikan. Keberatannya terkait hal itu,” terang Eddy.

Atas putusan PTUN itu, lanjut dia, pihaknya masih menanti tanggapan dari Bupati Lobar. masing-masing pihak diberi waktu 14 hari untuk mengajukan banding.

“Belum inckracht karena masih ada tenggat waktu.

Tapi kita yakin ini adalah jalan keadilan bagi klien kami,” tutupnya.

Ditempat terpisah, menanggapi putusan PTUN ini kades Gili Gede Musdan menyatakan bahwa pihaknya telah mengetahui putusan tersebut mengabulkan permohonan pemohon. Artinya, SK bupati terkait pengangkatan dirinya dibatalkan (tidak sah).

“Iya itu putusannya mengabulkan permohonan pemohon,” jelas Musdan. Dalam putusan itu jelasnya, ada beberapa prosedur yang dinilai keliru termasuk melalui BPD dan kepanitiaan. Dikonfirmasi terkait putusan PTUN ini, Kepala Bagian Hukum Setda Lobar, Bagus Dwipayana menyatakan pihaknya belum bisa memberikan jawaban karena tengah menghadap Bupati. (why/her)

Soal Terminal Haji

Komisi IV Lebih Tertarik Opsi Tukar Guling Mataram (Suara NTB) Komisi IV DPRD NTB yang membidangi perhubungan, mengaku lebih tertarik dengan opsi untuk menukar guling aset terminal haji yang ada di Lombok Internasional Airport (LIA), yang direncanakan akan rampung diperbaiki pada akhir tahun ini. Karena, ke depan, pemanfaatan terminal haji tersebut dinilai sudah tidak relevan. Sebab, pihak Angkasa Pura akan melakukan perluasan lahan.

Demikian disampaikan Ketua Komisi IV DPRD NTB, H. Wahidin HM Noer, SE,. Selasa (12/9). Pihaknya tengah mempertimbangkan pemanfaatan terminal haji tersebut untuk kepentingan yang kebih besar.

“Memang itu wajib untuk difungsikan, karena kita bangun untuk difungiskan. Tetapi harus dipikirkan juga mengenai efektivitas dan kemanfaatannya. Kalau sudah bisa diselesaikan di asrama haji, maka tidak perlu lagi terminal haji itu. Salah satu opsinya mungkin ditukar guling, dengan kantor imigrasi bisa,” katanya.

Hal itu disampaikan Wahidin, karena pihaknya telah menerima laporan dari Dinas perhubungan, untuk persoalan

terminal haji tersebut dipersiapan keberangkatan maupun kepulangan jemaah tukargulingkan saja dengan haji, sudah dapat diselesaikan pihak Imigrasi. Karena jika di Asrama Haji, yang ada di sampai tahun 2018, aset terjalan lingkar, Mataram. Seh- minal haji tersebut sudah ingga, keberadaan terminal kurang bisa dimanfaatkan haji tersebut tengah dikaji un- seperti pada rencana awalnya.

Ada beberapa alasan tuk pemanfaatan lainnya. politisi PDI-P itu menga“Tapi soal pemanfaatannya takan demikian, itu nanti kita pikirkan, yakni pada tahun yang penting sekarang 2018 ini, LIA diselesaikan dulu peakan melakukerjaanya. Karena kan pengemkemarin kita bangan sudah anggarkan pembangunan, dia Rp 3,5 miliar untuk untuk merammenambah pungkan pekerfasilitas jaannya. Itu yang sebagai wajib diselesaikan bandara dulu sesuai dengan internaisonpembiayaanya,” ujar al.

Wahidin. (ndi) Ditempat yang sama, anggota Komisi IV, Drs. Ruslan Turmuzi, juga lebih mendukung agar H.Wahidin HM Noer aset

Mataram (Suara NTB) Ketua Fraksi PDI-P di DPRD NTB, Drs. Ruslan Turmuzi, menyebutkan, bahwa sampai saat ini, baru pasangan Ali BD-Selly Andayani, yang sudah pasti akan tampil di Pilkada NTB 2018 sebagai pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB. Sementara kandidat yang lainnya masih belum memiliki kepastian untuk bisa tampil bertarung.

“Semua pasangan paket calon di luar Ali-Selly ini masih berubah-ubah. Itu artinya bahwa mereka masih tidak siap, mereka hanya siap secara politik saja,” ujar Ruslan pada wartawan yang ditemui di DPRD NTB, Selasa (12/9) kemarin.

Dikatakan Ruslan, bahwa posisi kandidat lain itu masih belum ada kepastian, akan maju lewat jalur apa. Karena belum ada satupun calon yang sudah memiliki partai politik yang jumlah kursinya cukup untuk mendaftar di KPU. “Mau maju pakai apa, partai?

Siapa yang sudah lengkap partainya, Independen? siapa yang paling siap. Jadi mereka itu ada luar antara independen dan parpol, itu nama-

H.M. Suhaili FT

nya kita menghayal,” ujarnya.

Sementara untuk pasangan Ali-Selly menurutnya, sangat siap untuk menggunakan jalur kedua-duanya.

Untuk jalur independen, AliSelly sangat siap, karena persyaratan yang dibutuhkan sudah lengkap. Sementara untuk jalur parpol, juga PDI-P siap untuk mendukung dengan tambahan parpol koalisi pemerintah.

“Kapan kita akan putuskan maju sebagai independen, itu akan ditentukan pada saat mendaftar di KPU, atau justru dengan jalur partai dan kenapa tidak, karena semuanya sedang melakukan lobi. Yang jelas pasangan Ali-Selly, yang sudah pasti, karena lengkap dengan pasangan wakilnya, sementara kalau yang lain masih reka-reka,” katanya.

Terakhir dikatakan Wakil Ketua DPD PDI-P NTB itu, bahwa saat ini pihaknya fokus untuk melakukan sosilisasi.

Dari serangkaian sosialisasi yang dilakukan belakangan ini, Ruslan mengaku, bahwa banyak mendapat dukungan dari masyarakat. “Relawan kita tumbuh seperti jamur di musim hujan. Tinggal dikoordinir saja,” pungkasnya. (ndi)

Hj. Sitti Rohmi Djalilah

(Suara NTB/dok)

Sosialisasi Aturan Pilkada

(Suara NTB/why)

BUKTI - Pelaku DN (kiri) merapikan strip tramadol usai diamankan di Mapolres Mataram, Selasa (12/9).

PDI-P Sebut Ali-Selly Paling Siap Tempur

(Suara NTB/ndi)

Muhammad Sobirin

Pelaku DN mengaku menjual tramadol tersebut dalam jumlah besar.

“Tidak pernah saya ecer. Saya lepas segini-gini saja, Rp 50 ribu, Rp 55 ribu,” ujarnya sambil menunjuk satu bundel tramadol yang berisi 25 strip.

Dia mengakui memesan kepada seseorang di Sulawesi Selatan. Setelah pembayaran disetor, barang pesanannya kemudian baru dikirimkan.

Dari hasil menjual grosir tramadol, ia mendapat keuntungan dua kali lipat. “Ya modal saya Rp 4 juta sampai Rp 5 juta.

Kalau laku semua ini bisa dapat Rp 10 juta sampai Rp 11 juta,” ungkapnya.

Kapolres Mataram, AKBP Muhammad menerangkan, pelaku sudah menerima paketan yang sama sebanyak lima kali sebelum tertangkap kemarin.

“Tramadol ini diedarkan ke wilayah

Golkar Sebut Kans Menang Suhaili-Rohmi Lebih Besar Mataram (Suara NTB) Partai Golkar yang telah mengusung Ketua DPD I Golkar NTB, H.M. Suhaili FT, SH, mengakui bahwa kans Golkar untuk dapat memenangi pertarungan Pilkada NTB 2018, lebih tinggi, jika Suhaili berpasangan dengan politisi Partai Demokrat, Sitti Rohmi Djalilah sebagai wakilnya. Oleh karena itu, para politisi Partai Golkar sangat antusias menyambut sinyal bahwa peluang duet Suhaili-Rohmi kembali bergulir, akhir-akhir ini.

“Pada tataran ini, alhamdullilah kami sangat antusias, dan mudah-mudahan ini menjadi kenyataan. Kami tentu akan sangat bahagia dan sangat senang dengan paket ini, maka kami akan bejuang dengan totalitas dalam memenangkan Pilkada ini,” ujar Ketua DPD AMPG NTB, Lalu Satriawandi, ST di ruang kerjanya, Selasa (12/9).

Satriawandi memang mengakui, bahwa pihaknya sangat berharap besar sejak lama, untuk bisa menggandeng kakak kandung Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi itu, sebagai wakil Suhaili.

Bahkan beberapa waktu lalu, komunikasi juga sempat cukup intens dibangun, hanya saja karena alasan lain, maka komunikasi Golkar dengan Demokrat sempat meredup.

Namun setelah melihat hasil survei Rohmi, Demokrat pun akhirnya harus realistis untuk

memasangkan Rohmi menjadi posisi nomor dua.

“Saya menyatakan kalau dua kekuatan besar ini disatukan, maka alangkah yakinnya kita untuk memenangkan dua pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur ini. Karena perhitungan saya seperti tadi. Ini memang telah menjadi harapan kita dari dulu dan mudahan ini dapat final, tidak ada perubahan lagi. Dengan begitu kita dalam berjuang bisa lebih ringan,” ujar anggota DPRD NTB itu.

Namun demikian, meskipun ia mengatakan hal itu, pihaknya tetap menyerahkan sepenuhnya pada Suhaili untuk menentukan pasangan wakil yang pas dan dirasakan cocok dengan Ketua DPD Partai Golkar NTB itu. Baginya, yang pasti Golkar telah resmi dan pasti mengusung Suhaili sebagai calon gubernur dan untuk wakil pihaknya tidak akan intervensi terlalu jauh, katanya.

Sebelumnya Ketua DPD Partai Demokrat NTB, TGH, Mahalli Fikri, juga mengakui bahwa komunikasi dengan Partai Golkar masih berlangsung cair.

Bahkan terkait dengan paket pasangan Suhaili dan Rohmi itu juga diakui oleh Mahalli.

“Kita berkomunikasi dengan Golkar dan PAN, dan komunikasi soal Rohmi dan Suhali itu benar ada, tetapi masih sebatas komunikasi saja. Insya Allah dalam dua minggu ini kita umumkan,” kata Mahalli. (ndi)

SUARA NTB Rabu, 13 September 2017

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 9

Wisata Sambil Bersepeda Keliling Lombok Mataram (Suara NTB) – Berjalan kaki menelusuri pantai, hiking di hutan atau ke gunung, berkeliling kota menjadi aktivitas wisata yang sudah biasa dilakukan. Namun ada salah satu cara untuk menikmati destinasi wisata di Lombok. Salah satunya dengan cara bersepeda. Wisatawan dapat berolahraga, sambil berwisata menikmati keindahan Lombok dan sekitarnya.

“Saya suka bersepeda dan sampai sini yang saya cari itu tempat penyewaan sepeda, maksud saya sepeda sport. Saya memilih Lombok daripada Bali, karena di Lombok jalanannya lebih sepi. Saya suka menikmati keindahaannya sambil bersepeda,” kata pecinta sepeda sport dari Jawa Tengah Richard Monardo, Selasa (12/9).

Ia mengatakan keindahan pariwisata Lombok dan akses jalan yang sudah bagus menjadi poin yang sangat penting untuk menjelajahnya sambil bersepeda. Ia sudah berkeliling ke berbagai daerah untuk menikmati sensasi bersepeda dan ia sangat antusias saat hendak berkeliling di Lombok.

“Saya pikir pecinta wisata olahraga, terutama sepeda harus berkeliling Lombok. Karena keindahannya bisa dibilang seperti Hawaii. Dari pinggir jalan kita sudah bisa melihat panorama pantai yang indah,” ujarnya.

Belum lama ini telah dilakukan event bersepeda internasional Grand Fondo New York sebagai bentuk sosialisasi penggunaan sepeda dalam berwisata di NTB. Sebanyak 800 orang dari berbagai daerah bersepeda keliling Lombok untuk menikmati suasana selama di perjalanan.

Sebelumnya Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB H.L.Moh Faozal, S.Sos.,M.Si mengatakan bahwa pihaknya tengah mengupayakan wisata olahraga sebagai salah satu segmen wisata NTB. Sebab menurutnya bersepeda sambil menikmati keindahan NTB saat ini sangat baik untuk dilakukan.

“Selain berwisata, bisa berolahraga. Jadinya tetap sehat.

Apalagi pecinta olahraga kan maunya sambil berwisata sambil olahraga. Jadi Lombok menjadi tempat yang pas untuk melakukan itu,” ujarnya.

Ia berharap dengan dipromosikannya NTB sebagai salah satu destinasi wisata olahraga dapat mendatangkan banyak wisatawan pecinta olahraga yang juga mencintai keindahan alam.

Ia berharap segmen ini menjadi salah satu yang menjanjikan untuk mendantangkan setidaknya 3,5 juta wisatawan ke NTB. “Ini peluang yang baik untuk terus mengembangkan wisata olahraga. Terutama wisata olahraga sepeda. Wisatawan bisa berkeliling menikmati keindahan alam Lombok dan Sumbawa sambil gowes,” ujarnya. (lin)

Sikapi Ojek Rinjani, Camat Sembalun Tak Ingin Sembarangan Selong (Suara NTB) Keberadaan ojek pada jalur pendakian Gunung Rinjani hingga saat ini masih menjadi kontroversi.

Pasalnya, keberadaan ojek tersebut dikhawatirkan dapat merusak keaslian dari kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR). Namun di satu sisi, adanya ojek itu sebagai salah satu sumber penghidupan masyarakat khususnya di Sembalun.

Keberadaan ojek di pendakian Rinjani menurut informasi yang didapat Suara NTB, berada dari pos I menuju pos II. Dijalur terse(Suara NTB/yon) but, belasan masyarakat Usman Sembalun menawarkan jasa transportasi berupa ojek untuk membawa para pendaki.

Namun menurut Camat Semblun, Usman, keberadaan ojek pada pendakian Rinjani kemungkinan untuk memfasilitasi para wisatawan asing untuk sekadar jalan-jalan dan mempersingkat perjalanannya. Akan tetapi, kata dia, sesungguhnya keberadaan ojek di pendakian Rinjani tidak diperkenankan karena dikhawatirkan dapat merusak keaslian dari kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) itu sendiri. “Pada dasarnya, keberadaan ojek itu tidak diperkenankan,” terang Usman.

Dalam menyikapi persoalan ini, dijelaskan Usman bahwa pihaknya tidak dapat mengambil sikap sembarangan.

Melainkan lebih mengutamakan langkah persuasif agar jalan keluar yang diambil tepat dan menguntungkan satu sama lain. Persoalan inipun, kata dia, sudah dibahas bersama antara pihak TNGR, kepolisian dan sejumlah pihak terkait lainnya. “Sedang kita komunikaskan dulu, intinya kita akan ambil sikap yang terbaik,” ungkapnya.

Disamping, ditegaskan bahwa saat ini pemerintah Kecamatan Sembalun tengah konsen dalam menyikapi pengelolaan sejumlah objek wisata di Sembalun, untuk bagaimana pengelolaan dilakukan secara profesional. Seperti kawasan pusuk Sembalun yang pengelolaannya belum dibentuk. Termasuk untuk parkir yang pengelolaannya masih dilakukan oleh desa dan perhubungan.

“Pengelolaan kawasan yang belum ada. Sehingga perlu kita bentuk lembaga resmi untuk mengelola pariwisata itu, supaya jangan sampai menjadi kawasan wisata, namun wajahnya terlihat kumuh. Melalui lembaga itu yang nantinya merawat dan mengelola. Sampah ini yang memang tidak bisa dihindari, inilah yang menjadi perhatian kita,” paparnya. (yon)

(Suara NTB/lin)

PANTAI SEKONGKANG - Keindahan Pantai Sekongkang yang ada di Pulau Sumbawa.

Pariwisata Pulau Sumbawa Terkendala Akses Transportasi Mataram (Suara NTB) – Umumnya wisatawan yang berkunjung ke destinasi wisata ingin menikmati setiap perjalanannya sampai tujuan. Keberadaan alat transportasi menjadi hal yang sangat penting untuk memberikan kesan nyaman bagi perjalanan wisatawan.

Bukan itu saja, kemudahan dalam mengakses destinasi itu juga menjadi poin penting dalam meningkatkan kunjungan. Salah satunya Pulau Sumbawa yang memiliki banyak potensi wisata yang dapat dikunjungi wisatawan.

“Kami punya bandara tapi tidak maksimal. Karena pesawat yang datang pun tidak banyak. Ini menjadi salah satu kendala kami dalam membuat paket wisata LombokSumbawa, khususnya Bima,” kata Pelaku Pariwisata asal Kabupaten Bima Muhammad Isnaini, Selasa (12/9).

Hal yang sama juga

dirasakan oleh pelaku pariwisata asal Kabupaten Sumbawa Boden Rakasiwi. Ia mengatakan, selama ini mengandalkan kedatangan wisatawan melalui Poto Tano. Sementara, itu membutuhkan waktu yang lama hingga bisa sampai ke destinasi yang ada di Sumbawa.

“Karena pakai jalur laut

dan jalur darat, jadinya lama.

Wisatawan akan berpikir kembali saat ditawarkan paket wisata Lombok-Sumbawa.

Karena aksesnya dan lamanya mereka di perjalanan,” ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Gubernur NTB H.Muh. Amin menegaskan kepada pihak-pihak terkait agar memberikan ak-

setiap harinya mencari rumput sebagai pakan ternak sapinya. Meski milik keluarganya, namun sapi-sapi itu bukan miliknya semua. Sebab ia juga membantu keluarganya yang lain untuk gembala sapi.

“Keluarga yang lain ada pekerjaan lain, ada yang mencari ikan juga. jadi sapinya saya yang urusin. Kalau saya, sapinya hanya dua, selebihnya ini punya kerabat yang saya urus,” ujarnya.

Berbeda dengan Syafi’i yang bekerja sebagai gembala. Inak Saiah bekerja sebagai buruh angkut barang. Ia bersama suaminya mengangkut barangbarang yang baru diturunkan dari pelabuhan menuju tempat pelanggannya. Umumnya barang-barang itu berupa kebutuhan pokok yang dibeli warga dari luar Trawangan.

“Sama suami angkut barang pakai dokar. Kalau suami cari ikan, saya yang angkut sendirian. Tapi sudah biasa, dan yang diangkut tidak terlalu banyak, biar nggak susah bawanya,” ujarnya.

Terbersit di benaknya ingin bekerja dengan mendapatkan upah yang lebih layak. Misalnya bekerja di restoran atau

erja lebih ekstra dalam membuka akses dari berbagai daerah menuju Bima. Saat ini akses yang sudah terbuka dan berjalan dengan baik yaitu Nusa Tenggara Timur. Para pelaku pariwisata di Bima memanfaatkan limpahan wisatawan dari NTT, sehingga bisa mendapatkan banyak kunjungan.

“Kalau saja akses dari Lombok sebagus yang dari Bajo, kami yakin sektor pariwisata di Bima ini akan maju. Karena, saya lihat Pemda sudah mulai berbenah dengan melengkapi berbagai fasilitas dasar di beberapa destinasi,” ujarnya. (lin)

Dikbud Wacanakan Kain Tenun Jadi Seragam Sekolah Selong (Suara NTB) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Lotim mewacanakan penggunaan kain tenun menjadi seragam sekolah siswa dan guru. Hal ini sangat penting dilakukan untuk menggaungkan kain tenun khususnya di Pringgasela.

“Nanti kita dari Dikbud usulkan satu hari siswa menggunakan pakaian adat ketika bersekolah, termasuk kain tenun ini,” terang Kepala Dinas Dikbud Lotim, Lalu Suandi.

Dengan menggunakan pakaian adat maupun kain tenun menjadi seragam sekolah, katanya, diyakini akan berdampak positif terhadap siswa itu sendiri. Misalnya dapat lebih meningkatkan pengetahuan siswa dan mempertahankan adat dan budaya di tengah perkembangan zaman dewasa ini. Langkah tersebut sangat penting dilakukan untuk melestarikan kekayaan yang ada

(Suara NTB/dok)

Lalu Suandi di Kabupaten Lotim. “Jadi ini sangat penting, sebagai upaya dalam melestarikan kekayaan yang ada di Kabupaten Lotim, seperti tenun ini,” ujarnya.

Sementara, Wakil Bupati Lotim, H. Haerul Warisin juga mewacanakan peng-

gunakan kain tenun sebagai seragam dinas para Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup setda kabupaten Lotim. Menurut Wabup, apabila kain tenun dijadikan sebagai pakaian wajib para ASN selama satu hari, maka secara otomatis akan berdampak terhadap tingkat perekonomian masyarakat khususnya para penenun dikarenakan permintaan yang banyak. Kebijakan penerapan kewajiban bagi ASN menggunakan kain tenun ini, katanya, akan diterapkan dengan munculnya Perbup.

Inaq Atun, salah satu penenun di Kecamatan Pringgasela mengaku, untuk satu kain tenun, bisa jadi utuh dalam kurun waktu satu minggu.

Namun permasalahan yang dihadapi saat ini kesulitan dalam pemasaran. Ia berharap pemerintah mencarikan solusi yang terbaik dalam menyikapi hal tersebut. (yon)

Harapan Warga Trawangan terhadap Sektor Wisata Tanjung (Suara NTB) – Trawangan selalu dikaitkan dengan sektor pariwisata.

Sebab destinasi ini masih menjadi primadona wisatawan yang berkunjung ke NTB. Namun seperti daerah atau wilayah pada umumnya, masyarakat Trawangan tidak hanya bergelut pada bidang pariwisata. Pertanian, peternakan, sektor kelautan masih menjadi pilihan warga Trawangan dalam mencari pendapatan. Kendati demikian, warga yang belum bekerja pada sektor pariwisata dapat turut terlibat dan mengambil keuntungan.

“Saya sekeluarga memang kerjanya ngangon sampi (gembala sapi). Dari orang tua sampai anak saya kerjannya sama. Anak saya bantu saya kalau mereka sudah pulang sekolah,” kata salah satu warga Trawangan, Muhammad Syafii, Selasa (12/9).

Ia mengatakan, dirinya tidak memiliki kualifikasi pendidikan untuk bekerja pada sektor pariwisata. Pria tamatan SD ini hanya dapat menggembala sapi yang merupakan usaha turun temurun keluarganya. Rutinitas Syafi’i

ses yang maksimal ke Pulau Sumbawa. Selain itu, ia juga berharap para investor mau menanamkan modalnya di Pulau Sumbawa. Sebab potensi wisata yang dimilikinya tidak kalah menarik dari destinasi wisata yang ada di Pulau Lombok.

“Saya berharap, investor mau bergeser untuk menanamkan modalnya ke Pulau Sumbawa. Karena di Pulau Sumbawa juga banyak destinasi yang bagus seperti di Lombok. Jadi peluang investasinya juga bagus,” ujarnya.

Sementara itu, Muhammad Isnaini berharap Pemda Kabupaten Bima dapat bek-

(Suara NTB/lin)

GEMBALA SAPI - Sejumlah sapi yang digembala oleh warga Trawangan dengan memanfaatkan lahan yang masih kosong. hotel yang ada di Trawangan.

Tapi pemilik restoran dan hotel biasanya mempekerjakan orang yang memiliki keahlian khusus yang dibuktikan dengan sertifikat atau ijazah. Se-

mentara Saiah tidak memiliki keduanya.

“Sekolah sampai SD saja, tidak bisa punya ijazah. Tapi saya mengerti mengapa pemilik hotel memberlakukan per-

syaratan seperti itu. Karena yang berkunjung ke Trawangan banyak tamu asing, jadi paling tidak harus bisa Bahasa Inggris. Sementara saya tidak bisa,” akunya. (lin)

(Suara NTB/ist)

NYUSUK SURI - Nyusuk Suri yang menjadi salah satu tahapan sebelum penenun dapat menjadikan benang-benang itu kain dengan motif beragam.

Menenun, Antara Budaya dan Sumber Penghasilan Mataram (Suara NTB) – Kain tenun kini menjadi salah satu kesenian yang banyak digunakan pada acara-acara resmi di NTB. Belum lama ini, Pemda Bima telah menggelar lomba merancang busana kain tenun. Tidak mau ketinggalan, warga Lombok Timur menyelenggarakan event menenun dengan peserta terbanyak di Kecamatan Pringgasela. Kain tenun menjadi salah satu kesenian yang kini menjadi tren. Sementara aktivitas menenun sendiri meurupakan budaya yang masih ada dan sudah ada sejak puluhan bahkan ratusan tahun lalu. Sedangkan hasilnya dapat dijual untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

“Anak saya bisa kuliah dari hasil menenun ini. Saya menjual kain per lembar dengan harga antara Rp 300 ribu hingga Rp 600 ribu. Hasilnya saya tabung untuk biaya kuliah anak-anak saya,” kata salah satu warga Pringgasela, Inak Budi kepada Suara NTB, Selasa (12/9).

Inak Budi sudah menjadikan hasil penjualan kain tenunnya sebagai sumber penghasilan utama. Sebab ia sudah lama bercerai dengan mantan suaminya. Sehingga ia satu-satunya yang menghidupi ketiga anaknya. Sementara ia tidak memiliki lahan atau sawah untuk menambah penghasilan. Sehingga menenun adalah pekerjaan utama dan satu-satunya yang

ia bisa lakukan.

“Kalau punya sawah mungkin saya akan bekerja di sawah. Karena menenun ini waktunya lama, tenaga yang dikeluarkan banyak dan harganya tidak seberapa. Karena dari harga itu akan dipotong biaya produksi,” ujarnya.

Saat ini Inak Budi memiliki setidaknya 30 kain yang sudah ia tenun dan belum ada yang membeli. Ia berharap dalam waktu dekat ada pembeli yang mau memberikan harga yang pas terhadap kain hasil tenunannya. Kadang ia tidak menjual kainnya kepada calon pembeli, karena manawar dengan harga yang relatif murah.

“Sudah dikasi harga murah, kadang masih nawar.

Boleh nawar, tapi jangan terlalu rendah. Karena saya hanya dapat untung sedikit kalau dipotong biaya produksi, biaya beli benang, rane, nyusuk suri dan upah ngantek (tahapan dalam menenun) dan lainlain,” ujarnya.

Ia berharap ke depannya bisa mendapatkan pembeli dengan harga yang jauh lebih baik. Ia juga berharap Pemda Lombok Timur dapat mempromosikan kain tenun Pringgasela, sehingga bisa menjadi pusat oleh-oleh wisatawan seperti di Sukarara.

“Hasil tenun kami juga bagus, saya berharap Pringgasela bisa menjadi pusat oleholeh bagi wisatawan dan mereka membeli dengan harga yang tinggi,” harapnya. (lin)

PENDIDIKAN

SUARA NTB Rabu, 13 September 2017

Halaman 10

Mataram (Suara NTB) SMA Muhammadiyah Mataram melaksanakan lima hari sekolah atau Full Day School (FDS). Pendidikan penguatan karakter dirasa bisa dilakukan dengan efektif melalui FDS tersebut.

Hal itu disampaikan Kepala SMA Muhammadiyah Mataram, Drs. Lalu Jafar, ditemui di ruang kerjanya, Selasa (12/9).

Ia mengatakan, sejak tahun ajaran 2017/2018 ini SMA Muhammadiyah melaksanakan lima hari sekolah. “Penguatan karakter lebih intensif, baik saat ekstrakurikuler maupun

intrakurikuler,” katanya.

Penguatan pendidikan karakter dirasa sangat terasa ketika pembinaan ekskul.

Dulu sebelum lima hari sekolah diterapkan, ekskul tidak terlalu terkoordinir. Namun saat ini, kata Jafar, ekskul menjadi wajib. Ada ekskul wajib dan ada juga ekskul

pilihan. Ekskul-ekskul itulah yang akan menguatkan karakter para siswa.

Ekskul wajib di SMA Muhammadiyah yaitu pramuka yang wajib diikuti seluruh siswa. Selain itu ada juga ekskul wajib qirath Alquran.

Melalui pramuka pembentukan karakter dapat diterap-

kan. ‘’Sementara melalui qirath Alquran, siswa mengkaji Alquran dan menerapkannya sehari-hari,’’ terangnya.

Selain itu ada juga berbagai ekstrakurikuler lainnya, antara lain, bulan sabit merah atau Palang Merah Remaja (PMR), Karya Ilmiah Remaja (KIR), Tapak Suci, dan Olahraga prestasi. “Itu semua bisa menguatkan pendidikan karakter,” katanya.

Lima hari sekolah yang diterapkan di SMA Muhammadiyah dimulai sejak pukul 07.00

Wita dan pulang sekolah pada 16.00 Wita. Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan sampai pukul 15.00 Wita, setelah itu dilanjutkan dengan kegiatan ekstrakurikuler. Ada dua kali istirahat pada pukul 10.00 Wita dan saat Salat Dzuhur yang dirangkaikan dengan istirahat, salat, dan makan.

“Menjadi penuh di sekolah selama hari, selebihnya dia dengan keluarganya, di situ juga untuk mendidik karakter oleh orang tuanya. Sehingga hal yang tidak diinginkan yang

terjadi di luar lingkungan sekolah dapat diminimalisir.

Harapannya terbentuk karakter anak yang lebih baik dari sebelumnya,” jelas Jafar.

Pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada awal tahun ajaran baru lalu, SMA Muhammadiyah Mataram mengalami peningkatan jumlah siswa baru. Di tahun lalu hanya 25 siswa yang mendaftar, tapi di tahun ini mencapai 58 orang yang dibagi menjadi dua kelas, sehingga jumlah siswa keseluruhan sebanyak 130 orang. (ron)

Lalu Jafar

(Suara NTB/ron)

Penguatan Pendidikan Karakter Lewat FDS

Persulit Peningkatan Kompetensi

Mataram (Suara NTB) – TK Putra I Mataram melaksanakan kegiatan iman dan takwa (imtak) lintas agama bersama di sekolah di TK Putra I Mataram, Jumat (8/9). Kegiatan ini dilakukan untuk mengenalkan kerukunan antarumat beragama kepada para peserta didik.

Kepala TK Putra I Mataram, Hj. Yuniarti menyampaikan, kegiatan itu dilaksanaan untuk mengenalkan kerukunan antara umat beragama.

“Serta menjaga solidaritas antar agama, juga dalam rangka donasi peduli Rohingya,” katanya.

Kegiatan ini diawali dengan kegiatan mendongeng serta parenting bersama Ustadz Fiki. Termasuk, pengumpulan donasi sejak Hari Raya Idul Adha beberapa waktu lalu , didukung oleh dana donasi swadaya yayasan serta wali peserta didik yang hadir dalam acara tersebut. TK Putra I sendiri berada di

Kuliah TPB Hanya bagi Prodi Reguler

Mataram (Suara NTB) Ikatan Guru Indonesia (IGI) menilai selama ini guru terlalu bergantung kepada pemerintah untuk mendapatkan pembinaan. Padahal pembinaan dapat dilakukan mandiri tanpa bergantung kepada pemerintah.

Misalnya dengan memanfaatkan dana tunjangan sertifikasi.

Wakil Ketua Umum IGI NTB, Ermawanti, menilai guru harus mampu membina dirinya sendiri. Hal itu berarti guru harus belajar secara mandiri, jangan terus bergantung kepada pemerintah untuk ditingkatkan kompetensinya.

“Wong sudah ada dana sertifikasi, apa masih kurang juga untuk mengikuti kegiatan pelatihan yang harus dibiayai sendiri dari kantong pribadi,” kata Ermawanti heran.

Dirinya pun berharap agar para guru dapat manfaatkan dan tunjangan sertifikasi secara optimal, terutama untuk mengembangkan diri mereka.

Karena pada dasarnya, tunjangan sertifikasi diberikan agar kualitas dan keaejahteraan guru meningkat.

Disebutkan Ermawanti yang juga guru SDN 19 Cakranegara ini, selama ini guru-guru tertidur pulas dan dininabobokkan oleh tunjangan sertifikasi guru yang sangat menggiurkan. Sementara di satu sisi urusan peningkatan kompetensi urusan nomor akhir.

Padahal hakikat dari tunjangan tersebut ialah agar guru menyisihkan sebagian dana tunjangan sertifikasi untuk membeli buku, laptop dan belajar secara mandiri

meningkatkan kompetensinya, baik yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga maupun perguruan tinggi.

“Ayolah kawan-kawan guru, belajar bisa di mana saja, jangan melihat mahal atau jauhnya. Kalau memang ada kesempatan, mengapa harus mengulur waktu. Jadilah guru hebat, jangan lupa SDM NTB masih jauh tertinggal. Kitalah guru yang berada di garda terdepan untuk mencetak generasi andal NTB”, sambungnya.

Pihaknya meminta agar pemerintah di semua kabupaten dan kota harus memotivasi guru-guru untuk belajar mandiri, mulai mengikuti seminar,workshop, diklatdiklat yang bertujuan meningkatkan wawasn dan keterampilan guru. (dys)

(Suara (Suara NTB/ist) NTB/ist)

BERSAMA - Kegiatan imtak bersama (semua agama) di TK Putra I Mataram. Imtak ini untuk memperkenalkan keberagaman antarumat beragama di NTB.

Kembangkan Bahasa Arab, UIN Datangkan Dosen dari Mesir Mataram (Suara NTB) Sebagai bentuk komitmen Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram menjadi lembaga perguruan tinggi terkemuka di Indonesia bagian timur, UIN Mataram tahun ajaran baru ini mendatangkan seorang dosen Bahasa Arab dari Mesir. Dosen luar negeri itu akan mengajar materi Bahasa Arab di UIN Mataram sesuai dengan kontrak yaitu selama tiga tahun.

Kedatangan dosen dari Mesir untuk menyambut perubahan status lembaga menjadi UIN, sehingga civitas akademik UIN terus terdorong agar lembaga ini lebih maju dari berbagai aspek mulai dari akademik, administrasi, termasuk aspek kemahasiswa.

“Beliau dosen Bahasa Arab yang kita bawa ke UIN Mataram selama tiga tahun nanti akan mengajar di UIN kepada anakanak belajar Bahasa Arab,” terang Rektor UIN Mataram, Dr. H. Mutawalli, MAg., belum lama ini.

Sebagai perguruan tinggi negeri Islam, ujarnya, UIN Mataram harus terdepan mengembangkan kemampuan Bahasa Arab mahasiswanya. Apalagi Bahasa Arab kini sudah jadi bahasa komunikasi di dunia.

“Karena kita punya perspektif Bahasa Arab ialah bahasa Internasional bukan Bahasa Inggris saja tapi juga bahasa arab

H. Mutawalli

juga bagian bahasa internasional yang akan kita pacu di anakanak kita, sehingga mereka bisa dan mampu bersaing,” sambung mantan Dekan FSEI ini.

Selain penguasaan Bahasa Arab untuk memudahkan mereka dalam menghadapi persaingan global, dengan kemampuan Bahasa Arab mereka juga dapat paham dengan berbagai literatur karya-karya klasik yang semuanya menggunakan Bahasa Arab.

“Mereka bisa pahami karya-karya klasik karena banyak karya cerdas bersumber dari karya klasik. Inilah yang kita harapkan. Dan kita berkomitmen agar mereka menjadi anak-anak yang cerdas. Ini bentuk komotmen UIN sebagai perguruan tinggi go international, “ harapnya. (dys)

STAHN Gde Pudja Mataram Gelar Matrikulasi bagi Calon Mahasiswa Pascasarjana (Suara NTB/ron)

Mataram (Suara NTB) Pada tahun akademik 2017/2018 penerapan kuliah Tahun Pertama Bersama (TPB) di Universitas Mataram (Unram) yang diselenggarakan di Gedung kuliah bersama hanya bagi mahasiswa S1 Reguler. Sementara bagi mahasiswa baru non reguler, penyelenggaran di fakultas masing-masing.

Demikian disampaikan Wakil Rektor I Bidang Akademik Unram, Prof. Dr .Ir .H. Lalu Wiresapta Karyadi, M.Si. Menurutnya, TPB berfungsi untuk penguatan pada ilmu dasar dan untuk penguatan logika kuantitatif. “SI Reguler akan kuliah di gedung TPB, agar tidak terjadi penumpukan,” katanya.

Wirasapta mengatakan, kuliah TPB dilaksanakan di Gedung Kuliah Bersama selama dua semester awal mahasiswa baru semua fakultas dan program studi. Kuliah TPB untuk semua mahasiswa baru di semua jalur penerimaan mahasiswa baru, tingkat sarjana (S1).

Tujuanya untuk memperkecil jarak pengetahuan dasar pengetahuan kuantitatif dan logika mahasiswa baru. “Mengingat disparitas, atau perbedaan mahasiswa baru ini macammacam,” katanya.

Wirasapta menjelaskan, setelah cukup bagus kuliah TPB, barulah mahasiswa dikembalikan ke fakultas dan program studi untuk menelusuri ilmu sesuai bidang di prodi masingmasing.

Diterangkan, mata kuliah di kuliah TPB untuk mahasiswa yang berada di jurusan Sains dan Teknologi (Saintek), antara lain Matematika, Fisika, Kimia dan Biologi.

Sedangkan, untuk mahasiswa yang berada di jurusan Sosial dan Hukum (Soshum) akan mempelajari antara lain mata kuliah ekonomi dan ilmu hukum. “Di samping mata kuliah umum yang wajib nasional, seperti Bahasa Indonesia, PKN, Agama,” kata Wirasapta.

Ia mengatakan, apa yang dilakukan melalui kuliah TPB, bukan ingin menjadikan mahasiswa Unram menjadi general, tapi supaya paham dengan mata kuliah dasar tersebut. (ron)

bawah binaan DWP Dinas PUPR NTB, Weny Magma Ardhi.

“Jadi Kegiatan ini juga dapat menjadikan anak - anak lebih peka terhadap sesama dan lingkungannya, jadi mereka terjun langsung, beraksi langsung .Donasi ini langsung disalurkan melalui ACT (aksi cepat tanggap) NTB yang dimana diberikan setelah kegiatan imtak lintas agama,” ujarnya.

Selain untuk mengenalkan solidaritas dan kerukunan antar umat beragama kegiatan ini juga bertujuan untuk menjalin hubungan yang baik orang tua dan anak.

Yuniarti berharap kegiatan ini dapat memupuk rasa simpati dan empati anak-anak terhadap musibah yang melanda saudarasaudara di Rohingya, Myanmar. “Serta mengenalkan rasa berbagi terhadap sesama umat manusia,” harapnya. (ron)

Guru Belum Optimal Manfaatkan Tunjangan Sertifikasi

(Suara NTB/ron)

H. Syamsuddin Anwar

Perkenalkan Kerukunan Antaragama Lewat Imtak Bersama

(Suara NTB/dys)

SALAH satu yang disoroti dalam revitalisasi komite sekolah adalah larangan komite sekolah melakukan pungutan ke siswa dan orang tua atau wali siswa. Ketentuan ini dinilai memberatkan sekolah terutama pendidikan dasar sembilan tahun, karena pilihan memperoleh sumbangan dan bantuan dari industri masih sulit dilakukan di NTB. Hal itu disampaikan Ketua Dewan Pendidikan NTB, Drs. H. Syamsudin Anwar pada Suara NTB belum lama ini. Ia menegaskan, seharusnya semua pihak harus melihat bahwa dana yang tersedia di sektor pendidikan masih jauh dari cukup. “Realitanya seperti itu,” katanya.

Menurutnya, masih banyak ditemui kelas yang rusak, sarana dan prasarana pendidikan belum ideal. Belum lagi jika melihat laboratorium sekolah dan ruang praktik serta dibebani juga oleh gaji guru honorer.

“Kita ingin gerakkan komite sekolah dengan melihat kondisii riil seperti ini, apa yang harus dilakuan, jangan masyarakt itu yang diwakili komite sekolah dilarang berpartisipasi dengan alasan pungutan liar (pungli), padahal sekolah membutuhkan,” kata Syamsudin.

Revitalisasi Komite sekolah diatur melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 75 tahun 2016 tentang Komite Sekolah. Salah satu yang menjadi sorotan dari Permendikbud 75 tahun 2016 ini mengenai larangan komite melakukan pungutan dari peserta didik atau orang tua/wali.

Dalam Permendikbud tersebut, disebutkan guru tidak boleh lagi menjadi anggota komite sekolah. Komite sekolah terdiri dari 30 persen tokoh masyarakat, 50 persen orang tua atau wali murid dan 30 persen berasal dari pakar pendidikan.

Permendikbud itu juga menyatakan, komite sekolah berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan secara gotong royong, demokratis, mandiri, profesional dan akuntabel Sementara, tugas dari komite sekolah tersebut yakni memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan terkait kebijakan dan program sekolah, menggalang dana dan sumber daya pendidikan lain dari masyarakat, mengawasi pelayanan pendidikan di sekolah, dan menindaklanjuti keluhan, saran, kritik serta aspirasi peserta didik.

Syamsudin menegaskan, akan sulit meningkatkan kompentesi jika proses pendidikan saat ini yang serba minim. Peningkatan kompetensi diyakini sulit tercapai.

Apalagi mencari sponsor di NTB sulit, karena NTB berbeda dengan daerah lain seperti Kalimantan, Palembang atau Jakarta yang memiliki banyak perusahaan. Komite sekolah di NTB akan kesulitan mencari sponsor.

Saat ini Dewan Pendidikan di Kabupaten/Kota sedang melakukan sosialisasi Permendikbud Nomor 75 tahun 2016 itu dengan mengundang kepala sekolah dan komite sekolah. (ron)

Mataram (Suara NTB) Program Pascasarjana Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) Gde Pudja Mataram melaksanakan matrikulasi bagi calon mahasiswa pascasarjana (S2) Program Studi (Prodi) Magister Ilmu Komunikasi Hindu dan Prodi Magister Pendidikan Agama Hindu. Kegiatan yang dilaksanakan di gedung Pascasarjana STAHN Gde Pudja itu dimulai dari Selasa (12/9) sampai dengan Senin (18/9) pekan depan. Kegiatan ini bertujuan memberikan keseimbangan materi kepada mahasiswa baru sebelum perkuliahan.

Direktur Program Pascasarjana STAHN Gde Pudja Mataram, Dr. I Wayan Ardhi Wirawan, M.Si., ditemui Selasa (12/9) sore mengatakan, kegiatan matrikulasi ini diikuti oleh calon mahasiswa program pascasarjana tahun akademik 2017/2018. Pada Prodi Magister Ilmu Komunikasi Hindu diikuti oleh 16 orang, dan Prodi Magister Pendidikan Agama Hindu diikuti oleh 20 orang.

“Program matrikulasi ini memberikan keseimbangan kepada calon mahasiswa, sehingga dalam perkuliahan nanti, mereka memiliki kesamaan persepsi, karena mereka berlatar belakang dari berbagai disiplin ilmu. Memberikan keseimbangan materi bagi calon mahasiswa baru,” katanya.

Dosen yang menjadi pengajar pada program matrikuluasi ini sebanyak 12 orang yang semuanya berkualifikasi doktor.

Nantinya masing-masing dosen memberikan materi yang digunakan bekal untuk memulai perkuliahan di program pascasarjana. “Karena di sini untuk prodi pascasarjana hanya diberikan waktu delapan semester atau empat tahun, ndak boleh lebih, kalau tidak, akan drop out (DO),” jelas Wayan Ardhi.

Materi yang disampaikan saat matrikulasi berkaitan dengan materi yang menunjang mata kuliah dari prodi yang diambil. Ia berharap, ketika calon mahasiswa mengikuti matrikulasi, mereka memilki bekal awal. “Sehingga nantinya memudahkan mereka mengikuti program pengajaran ketika melaksanakan pendidikan pascasarjana,” harapnya.

Sesuai dengan visinya, program pascasarjana STAHN Gde Pudja Mataram ingin menjadi pusat kajian ilmu yang unggul dan berdaya saing. Oleh karena itu Prodi Magister Ilmu Komunikasi Hindu yang berdiri sejak tahun 2012 mencoba menanamkan dan menguatkan aspek yang berhubungan dengan ilmu komunikasi Hindu. Demikian juga, katanya, dengan Prodi Magister Pendidikan Agama Hindu yang berdiri sejak 2015 lalu. “Agar menjadi pendidik dan peneliti yang nantinya berguna bagi masyarakat,” katanya.

Sementara itu, Ketua STAHN Gde Pudja Mataram, Dr. Ni Putu Listia-

(Suara NTB/ron)

PEMBUKAAN - Pembukaan matrikulasi bagi calon mahasiswa pascasarjana (S2) STAHN Gde Pudja Mataram oleh Wakil Ketua I STAHN Gde Pudja Mataram, Dr. Susilo Edi Purwanto, S.Ag. M.Si., (tiga dari kanan) didampingi oleh Direktur Program Pascasarjana STAHN Gde Pudja Mataram, Dr. I Wayan Ardhi Wirawan, M. Si., (empat dari kanan). wati, SE.,Ak.,MM., yang diwakili oleh Wakil Ketua I STAHN Gde Pudja Mataram, Dr. Susilo Edi Purwanto, S.Ag. M.Si., mengatakan, program matrikulasi sebuah proses untuk pemberian standar kepada calon mahasiswa, karena latar belakang mereka yang berbeda-beda. “Sehngga perlu dilakukan pembekalan, penyamaan materimateri terkait dengan potensi keil-

muan masing-masing prodi,” katanya.

Edi berharap, program pascasarjana STAHN Gde Pudja Mataram menjadi program penting di NTB untuk membangun kualitas masyarakat.

Tidak hanya di NTB tapi daerah sekitarnya, karena menurutnya, banyak mahasiswa yang berasal dari luar NTB seperti Sulawesi, Sumbawa, Bali, dan sejumlah provinsi lainnya. (ron/*)

Halaman 11

SUARA NTB Rabu, 13 September 2017

Askab Minta Supaya KLB PSSI KSB Tidak Dipolitisasi Taliwang (Suara NTB) Jelang Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI Sumbawa Barat tanggal 21 September mendatang, Asosiasi Sepak Bola Kabupaten (Askab) meminta supaya dalam pemilihan nanti tidak dipolitisasi. Karena pada hakikatnya, KLB ini dilaksanakan untuk kemajuan sepakbola Sumbawa Barat bukan karena ada unsur yang lain.

Ketua Askab Sumbawa Barat Drs. H. Usman HI, S. Pd, MM kepada Suara NTB, Selasa (12/ 9) mengatakan, KLB ini dilaksanakan karena selama ini masa kepengurusan Askab masa bakti Pengcab PSSI KSB

sudah berakhir tahun 2015 lalu.

Sehingga di masa tersebut terjadi kekosongan yang berdampak pada tidak terorganisirnya agenda PSSI itu sendiri.

Dengan dilaksanakannya KLB ini diharapkan tidak ada unsur

politik sama sekali didalamnya.

Karena dalam pemilihan tersebut, harusnya orang-orang yang “gila” dengan bola dan memiliki mimpi besar untuk mengembangkan sepakbola Sumbawa Barat.

“Sesungguhnya di bola bu-

kan tempat kita untuk mencari uang, tetapi di bola kita punya mimpi besar untuk terus mengembangkan. Apabila sudah ada pemikiran untuk ajang politik, maka mimpi untuk mengembangkan sepakbola sudah tidak ada,” tegasnya.

Dikatakannya, pengurus yang akan menjabat nantinya harus orang-orang yang “gila” bola.

Karena diharapkan kepada pengurus baru yang terpilih nantinya bisa lebih baik dari tahuntahun sebelumnya. Apalagi pada

priode Pengcab K. H. Zulkifli Muhadli, sepakbola Sumbawa Barat sudah mampu berbicara banyak di tingkat nasional.

Bahkan, salah-satu klub sepakbola KSB (PSSB) berhasil masuk divisi utama liga Indonesia. Sehingga mau tidak mau kepada pengurus yang baru nantinya akan jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.

Apabila sudah masuk divisi utama di masa pengurus sebelumnya, minimal di masa pengurus baru ini bisa masuk ke liga

utama Indonesia.

“Kiblat sepakbola sudah berada di Sumbawa Barat pada masa pengurus yang lama. Tugas inilah yang diminta kepada pengurus yang baru untuk bisa jauh lebih baik dan mempertahankan apa yang sudah dicapai selama ini,” ujarnya.

Ia menambahkan, meskipun prestasi sudah sangat bagus tersebut, tidak terlepas dari dukungan pemerintah daerah.

Karena apabila tidak ada campur tangan dari Pemda, maka

agenda yang ada tidak akan bisa berjalan secara maksimal. Begitupun juga dengan PSKT yang ada saat ini juga perlu didorong oleh Pemda. Karena selama ini, PSKT juga dibantu oleh pemerintah karena masih amatir.

“Kita sangat berharap pemerintah juga kembali memberikan support yang maksimal kepada sepakbola yang ada. Dengan demikian, kita sangat yakin sepakbola Sumbawa Barat akan jauh lebih baik di masa-masa yang akan datang,” tukasnya. (ils)

(Suara NTB/fan)

Lapangan PSLT akan Dikembangkan Jadi Stadion Bertaraf Internasional Praya (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) berencana akan mengembangkan lapangan PSLT Praya menjadi stadion bertaraf internasional. Sekaligus menjadi pusat kegiatan olahraga di Loteng. Rencana tersebut disampaikan Bupati Loteng, H. M. Suhaili FT, SH, saat ditemui Suara NTB, di rumah dinasnya, Selasa (12/9).

“Rencana ini sedang kita matangkan. Dinas terkait juga sudah kita perintahkan untuk merancang model stadion tersebut. Termasuk fasilitas-fasilitas penunjang lainnya,” ujar Suhaili. Dimana nantinya, Pemkab Loteng berharap ada subdisi dari pemerintah pusat terkait pembangunan stadion tersebut. Sehingga beban anggaran yang mesti ditanggung Pemkab Loteng tidak terlalu besar.

Pemkab Loteng sendiri dalam hal ini siap mengalokasikan anggaran tidak kurang dari Rp 12 miIiar untuk mewujudkan rencana tersebut. Pasalnya, dari hasil konsultasi untuk membangun stadion di Sleman saja, anggarannya yang dihabiskan sekitar itu. Sisanya diharapkan dari pemerintah pusat.

Bentuk stadion yang akan dibangun itu nantinya, diupayakan berbeda dengan stadion-stadion pada umumnya. Yang berupa stadion terbuka. Tetapi dilengkapi atap yang bisa dibuka tutup. Sehingga kalau ada event-event yang butuh tempat luas, stadion tersebut bisa digunakan.

“Dengan perkembangan Kawasan Mandalika, tidak menutup kemungkinan akan banyak kegiatan ekspose bertaraf internasional di Loteng. Dan, stadion ini nantinya bisa dimanfaatkan sebagai lokasi penyelenggaraan event-event,” tegas Suhaili.

Keberadaan stadion tersebut nantinya juga akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang. Baik itu berupa fasilitas pendukung olaharaga maupun fasilitas umum lainnya. Sehingga area stadion itu nantinya bisa menjadi satu kawasan komplek olahraga terlengkap. Karena bukan hanya menyediakan fasilitas olahraga berupa lapangan sepak bola saja. Tetapi juga ada fasilitas olahraga lainnya.

“Rancangan bangunnya sedang kita susun. Dan, diharapkan tahun depan sudah mulai proses perencanaan. Sekaligus penyiapan anggarannya,” pungkas Ketua Asprov PSSI NTB ini. (kir)

HILANG HILANG STNK R2 HONDA DR5453CC NOKA/NOSIN : MH1JFB11XDK567326/ JFB1E-1563829 AN. NI NYOMAN SUCIANIK HILANG DISEKITAR JL. PANJITILAR NEGARA

UJI COBA - Tampak para atlet atletik NTB menjalani uji coba lintasan di Stadion Atletik Kendal, Jateng, Selasa (12/9).

Puluhan Atlet Atletik Uji Lintasan Kendal (Suara NTB) Sebanyak 21 atlet atletik menjalani uji coba lintasan di Stadion Atletik Kendal Jawa Tengah (Jateng), Selasa (12/9) kemarin. Uji coba lintasan itu untuk pengenalan arena pertandingan, pasalnya atlet atletik aka bertanding mulai 13-17 September 2017.

Kadispora NTB, Hj. Hus-

nanidiaty Nurdin yang hadir di lokasi tersebut menjelaskan bahwa kontingen atletik NTB diperkuat 21 atlet. Puluhan atlet atletik itu sudah melakukan uji coba lintasan dengan maksud memantapkan persiapan.

“Hari ini sejumlah atlet atlet telah melakukan coba lintasan. Dan semua atlet dalam kondisi yang prima,” ucapnya.

Adapun beberapa atlet yang akan bertanding lebih awal adalah Rajiman dinomor 110 meter gawang putra. Selain itu di nomor 400 meter putri Suleni dan Zubaidi di 400 putra.

Husnanidiaty Nurdin yang disapa Eni tidak memasang target untuk 21 atlet atletik, namun Kadispora NTB itu berharap atlet NTB dapat

meningkatkan limit waktu yang sudah dicatat dalam kejuaraan sebelumnya.

Dalam uji coba lintasan kemarin sebanyak 21 atlet atletik NTB menggunakan seragam kontingen bertulisan NTB. Mereka dengan kondisi yang prima sangat antusias menjalani latihan hari itu.

Sebanyak 21 atlet atletik

NTB itu adalah Raziman, Jubaidi, SuleniSuleni, Jumratun, Mahdalena Sari, Sri Indarti, Febriana Wahyu, NI Komang Triana, Anasrullah, Doni Kurniadin, Alamsyah, Jamhur, Mirawan, Sukardin, Gebrieel Luies, Lalu M. Zohri, M. Arif, I Gede Khanara, Lalu Azi Kusuma, Eti Aryati dan Wahyu Suryawan. (fan)

Kadispora NTB Sidak Kondisi Atlet Jateng (Suara NTB) Sebelum bertanding resmi, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) NTB, Ir. Husnanidiaty Nurdin M.M, melakukan sidak kondisi para atlet NTB yang berlaga

RUPA-RUPA PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177 GameHouse: MELAYANI PENGISIAN GAME PC/LAPTOP (GAME SELALU UPDATE), SERVICE PC/LAPTOP, RAKIT PC GAMING, DAN MAINTENANCE PC/LAPTOP. JL. PENDIDIKAN NO. 2 (UTARA KAMPUS AMM) HP. 085858403130 Airlangga Fotocopy Menerima: Foto Copy, Print, Jilid Skripsi, Jilid Spiral, Jilid Buku, Laminating dan Menyediakan alat tulis kantor, alat-alat listrik, pulsa DLL. . Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081803740769 V Laundry Menerima: cuci setrika, cuci karpet, cuci boneka,cuci gorden, cuci tas + sepatu DLL. Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081803740769 Allea Galeri, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

di Pekan Olahraga Pelajar (Popnas) XIV di Semarang, Jawa Tengah, 12-20 September 2017.

Kepada wartawan, Kadispora NTB mengatakan setelah ke-

SALON Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) KITA-KITA SALON & SPA, Prmo:Mnrik Smoothing Colour hnya Rp 100-400rb, Ombre/Highlight Rp 75-250rb, Make Up Wisuda+Hair Do Rp 150rb, Jl. Arya Bnjar Gtas, Bagek Kembar Tanjung Krng Sekarbela, Hub. 081917347453, Pin BB D34158D4 SALON DEWA-DEWI,menerima: Rias Pengantin Bali, Agung&Modifikasi,Pkt Prewed dgh harga trjngkau. Menerima Prwatan wajah & rambut. Hub: Rika (081917965628)jl.Teleq raya no.26 Kr.bedil, FB:Dewa-Dewi Payas Bali Mataram, IG :Rika_Pratistha Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

RUPA-RUPA KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah,Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

berangkatan rombongan pertama kontingen pelajar NTB tiba di Semarang, 11 September dan 12 September dia sudah sibuk berkeliling mengunjungi penginapan para atlet yang lokasinya berbeda-beda.

Sidak pertama kali dilakukan kepada atlet cabang olahraga atletik. Para atlet olahraga terukur NTB ini

SALON Vmel Griya Manten & Salon, mnrm prwtan rmbut,kulit &tubuh,Rias pngantin&wisuda, mnyediakn pnywaan bju pngntn &bju adat ank,tersedia pkt pernikahan,Promo ramadhan :smoothing disc.30%, Jl Bungkarno N0.99 Pagutan,Hp:087765029666 TWIN’S SALON, Paket Perawatan Trjangkau : Pkt 1 = Facial + totok wajh + Crmbath + Catok vit (40rb),Pkt 2=Crmbath+Massage + Lulur + facial+Totok Wajah + Ctok + Mskr Bdan +ratus Vagina (100rb), dan Masih Bnyk Lagi Pkt Trjangkau Lainnya, Hub: 087 765860889/085937064233, jl.Salak Gg II No.5, Tohpati LKP YUNI SALON Promo Krsus Kilat Unt Smua Prgrm Bljr Hy 1 Bln Anda Siap Bekerja dan Buka Usha Salon. Berminat Hub. YUNI SALON. Jl. Dr. Sutomo No. 18 Krg Bru Mtrm. Hp: 087865155031/081236448081 Quen Shi Salon & Day Spa Menerima:Cream Bath, Hair mask, Colouring, Smoothing, Body Masage, Body Scrub, Body Mask, Milk Bath, Ear Candle, Mani & pedi cure, Ratus, Sauna & Facial, disc. 30% smooting & Rebonding .

Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081917388443 Rcsm Youfo MTR salon Spa Muslimah, Prm Lbra:gratis cutting hair u/rbondng & smoothing.Prwtan Spa,facial,Creambath,Galvanic Spa.Facial Free Massage tgn&kaki mlai dr 65rb.Jl Kertanegara Btn Palm Indah I,Blkang Apotek Panjitilar. FB&IG:Youfo Mataram. WA: 087765893848 AYSHA SALON AND BODY TREATMENT, mlyani: prwatan rmbt&kulit, opening trial facial treatment by eternal beauty,mngatasi: wjah kriput,mnghlngkn bkas jrwat mncrahkan wjah,mnghlngkn flek, alamat : jl. dr. soetomo ,kr. baru, mtr, hp : 087800106674/ 082147428836

menginap di Kendal, yang jarak tempuhnya sekitar satu jam perjalanan dari kota Semarang. Meski jauh bukan halangan bagi Kepala Dispora untuk terus dekat dengan atletnya.

“Sudah tugas kami melakukan sidak. Dan saya ingatkan agar atlet tetap menjaga kesehatan sehingga bisa tetap tampil bugar,” tutur Kadispora yang biasa disapa Eni. Dari Kendal, Kadispora kemudian berbalik ke arah Kabupaten Semarang untuk memantau kondisi atlet cabor senam di GOR Wujil Unggaran. Sama halnya di Kendal, di Unggaran Ibu Kadispora juga melakukan bincang-bincang dengan atlet senam. “Sehat semua? Kalau ada yang

sakit, segera melapor ya,”tutur Eni mengingatkan atlet.

Sebagaimana diketahui, NTB mengirim 101 atlet dan 19 pelatih dalam Popnas 2017. Di Popnas tahun ini, NTB akan mengikuti sepuluh mata lomba, yakni atletik, bola voli indoor, voli pasir, pencak silat, taekwondo, karate, tarung derajat, renang, tinju dan senam.

Kontingen pelajar NTB diberangkatkan dengan tiga tahap. Pertama 35 orang dari cabor atletik dan senam. Tahap kedua, sebanyak 51 orang terdiri cabor voli, pencak silat, dan tinju. Terakhir cabor karate, renang, taekwondo, tarung derajat dan senam. (fan)

LOWONGAN DIBUTUHKAN SEGERA PEMBANTU RUMAH TANGGA (PRT) DIUTAMAKAN YANG BELUM MENIKAH , MAU TINGGAL DI DALAM, GAJI+THR. HUBUNGI BPK ADI (081917109080) DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 Perusahaan Farmacy membutuhkn: Salesman TO/Kanvas dgn syrt:Pria max 30th,pendidikan min.SMA, pnglman min.1thn, mnguasai area lombok(TO), P.Sumbawa (Kanvas),mmliki sim C(TO), Krm lmran: PT.Lenko Surya Perkasa,Jl.Ry Sandik No.19, 081915726592 PATRA SALON membutuhkan kryawan, yg blum berpngalman siap d training, diutamakan yang belum menikah, hub : 087864337006, jl. swakarya No.21 A kekalik-sekarbela.

DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2 DICARI SEGERA SOPIR PRIA/WNT, BAWA SIM & KTP LOMBOK TAKSI JL. KOPERASI NO.102 MATARAM HUB. 087865493799.

LOWONGAN AMYRALD SALON membutuhkan karyawan yang professional/berpengalaman, disiplin, bertanggung jawab, pekerja keras & mau ditarget. gaji 1-2jt/bln.Hp 085239056182/jl. swasembada 11 c, kekalik jaya.

DIBUTUHKAN SEGERA TERAPIS SALON, SUDAH BERPENGALAMAN DIBIDANG SALON KECANTIKAN DAN TREATMENT, BELUM MENIKAH, UNTUK DITEMPATKAN DI INA PARISKA SALON CAB. MATARAM, LAMARAN DIKIRIM KE INA PARISKA SALON, JL. MAJAPAHIT NO. 31 B-C MATARAM AMYRALD SALON & SPA,mlyani prwtan khusus wjah,rmbt &bdan.Promo smoothing 100300rb,Facial whitening+ozone+totok aura (2jam)125rb, mngtasi kulit brjrwat,flek &mncrhkan kulit,make-up wisuda 150rb,lulur+massage+sauna 85rb, jl.swasembada 11c, kekalik jaya, hub.085239056182 (lidya)

Rabu, 13 September 2017

SUARA NTB

Halaman 12

RUKO - VILA - KOST

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk.

Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Rabu, 13 September 2017

Halaman 13

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

MENU : NASI KELOR, NASI LEBUI, BEBALUNG, SOTO, PELECING, RUJAK, ES KELAPA MUDA TEMAT & MENERIMA PESANAN NASI KOTAK, SNACK KANTOR. HUBUNGI IBU IDA AHMADI HP 081907415439

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat

Rp. 995 Jt

SUARA NTB Rabu, 13 September 2017

OPINI

Halaman 14

Festival Pesona Moyo 2017

Kain Tenun Perkuat Identitas Daerah KAIN tenun merupakan salah satu ragam kekayaan daerah yang dimiliki oleh Provinsi NTB. Mulai dari tenun rang-rang, songket, tenun Bima, tenun Sukarara maupun kain tenun Pringgasela. Tenun-tenun ini sudah terkenal di nasional bahkan sudah mendunia. Namun tersohornya kain tenun ini, cukup kontradiktif dengan kondisi nyata di daerah asal kain tenun tersebut.

Kain tenun ini belum menjadi ‘’raja’’ di daerahnya sendiri.

Bahkan nasib para perajinnya tidak beranding lurus dengan nama besar kain tenun tersebut. Padahal, kalau dilihat dari segi harga, kain tenun dibanderol dengan harga yang terbilang cukup tinggi. Mulai dari sekitar Rp 300 juta hingga jutaan rupiah. Nyatanya, masih banyak para perajin kain tenun yang kehidupannya pas-pasan.

Mahalnya harga kain tenun rupanya belum mampu mendongkrak perekonomian masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari kain tenun. Pemerintah harus peka membaca kondisi ini. Jangan sampai, daerah penghasil tenun, masyarakatnya justru tidak sejahtera. Oleh karena itu, wacana yang disampaikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Lotim, dapat menjadi alternative solusi.

Dimana, Dikbud Lotim mewacanakan penggunaan kain tenun menjadi seragam sekolah siswa dan guru. Hal ini sangat penting dilakukan untuk menggaungkan kain tenun khususnya di Pringgasela. Dengan menggunakan pakaian adat maupun kain tenun menjadi seragam sekolah, katanya, diyakini akan berdampak positif terhadap siswa itu sendiri. Misalnya dapat lebih meningkatkan pengetahuan siswa dan mempertahankan adat dan budaya di tengah perkembangan zaman dewasa ini.

Langkah tersebut sangat penting dilakukan untuk melestarikan kekayaan yang ada di Kabupaten Lotim.

Wakil Bupati Lotim, H. Haerul Warisin juga mewacanakan penggunakan kain tenun sebagai seragam dinas para Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Setda Kabupaten Lotim. Menurut Wabup, apabila kain tenun dijadikan sebagai pakaian wajib para ASN selama satu hari, maka secara otomatis akan berdampak terhadap tingkat perekonomian masyarakat khususnya para penenun dikarenakan permintaan yang banyak.

Penenun di Kecamatan Pringgasela mengaku, untuk satu kain tenun, bisa jadi utuh dalam kurun waktu satu minggu. Namun permasalahan yang dihadapi saat ini kesulitan dalam pemasaran. Para perajin berharap Pemda dapat mempromosikan kain tenun Pringgasela, sehingga bisa menjadi pusat oleh-oleh wisatawan seperti di Sukarara. Para wisatawan sejatinya dapat menjadikan kain tenun sebagai pilihan oleh-oleh.

Namun, wisatawan juga perlu diedukasi oleh Pemda. Caranya adalah meng-NTB-kan kain tenun. Hal ini dapat dimulai dari kalangan birokrat di pemerintahan se-NTB. Dimana, dalam satu hari para ASN menggunakan seragam khas yang terbuat dari kain tenun. Jika hal ini terlaksana, sudah pasti akan menggairahkan pasar kain tenun. Untuk dapat melaksanakan kebijakan yang berpihak pada perajin kain tenun ini, tidak sesunguhnya tidak sulit.

Ini hanya membutuhkan tekad dan kemauan yang kuat dari pemda baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Ditingkat provinsi, Gubernur dapat mengeluarkan Pergub yang mengatur soal penggunaan kain tenun. Turunannya bupati/walikota juga membuat kebijakan serupa. Bila perlu ada keberpihakan anggaran pengadaan kain tenun yang diberikan kepada para ASN untuk seragam kerja mereka. Penggunaan seragam dari kain tenun ini selain meningkatkan perekonomian masyarakat yang bermatapencaharian sebagai perajin tenun, juga untuk memperkuat identitas daerah. (*)

Ikhtiar Kolektif: Spirit, Sinergisitas dan Promosi ESTIVAL Pesona Moyo 2017 menjadi perjalanan ajang tahunan ke enam dari event yang menjadi wadah dan wahana dalam mempromosikan potensi ‘Tana Samawa’ baik dari aspek pariwisata, budaya dan potensi-potensi alamnya lainnya.

Tentu setiap tahunnya memiliki ‘warna dan view’ yang berbeda-beda — dengan harapan agar suguhannya mampu menawarkan khasanah kekayaan potensi sesungguhnya dari setiap lokus. Sehingga dapat dipetualangi dan menguak untuk mengangkat segala yang ada dan hidup, kemudian secara komprehensif memberikan simpul kompilasi dari seluruh yang ada dalam nilai dan peradaban.

Di tengah-tengah penyelenggaraan Festival Pesona Moyo 2017 ditandai dan menjamurnya festival-festival yang tumbuh dari desa dan kecamatan yang ada di Kabupaten Sumbawa, semua ini memberikan narasi nilai kekokohan spirit ‘melestarikan budaya dan pemberdayaan ekonomi’ — menuju kesejahteraan masyarakat.

Apalagi tema yang diusung mengakar pada penguatan penggerakan dimensi pariwisata, budaya, ekonomi kreatif dan investasi; misalnya Festival Samba, Festival Teba Muren, Festival Suar Teja Raboran, Festival Tanjung Munangis, Festival Moyo Utara dan lain-lain. Kehadiran dan pelibatan masyarakat akan terus digerakkan dalam menggali (red: sakoat) untuk merawat dan memeliharanya, sehingga menjadi ‘magnit’ bagi para pelaku wisata yang berkunjung ke Kabupaten Sumbawa.

Ikhtiar-ikhtiar tersebut diharapkan terus bergulir dan berjalan setiap waktu dalam siklus tahunan, sehingga memberikan geliat yang bergelora dalam tataran marwah Tau dan Tana Samawa yang terus eksis dan hidup dalam kesinambungan waktu. Daya akses dalam perspektif batang tubuhnya secara anatomi memberikan nuansa yang mudah dan aman untuk dinikmati serta dalam skala bentangan yang dapat dijangkau.

Strategi aplikatifnya dengan memperkuat membangun pengembangan jaringan yang bersinergi dalam jejar-

Oleh : A. Yani *) (Staf Ahli Bupati Sumbawa Bidang Sumber Daya Aparatur dan Kemasyarakatan) ing-jejaring yang lebih luas dalam perspektif eksplorasi seluruh potensi yang ada agar memiliki daya saing dengan pengembangan revitaslisasi aspek-aspek pembangunan serta penataan yang bersifat terintegrasi.

Kehadiran dan pelibatan masyarakat dalam partisipasinya akan memperkuat gerakan dalam membangun dunia pariwisata serta menggali memperkenalkan segala potensi alam dan nilai-nilai budaya yang tumbuh selama ini. Dengan harapan dapat secara berkesinambungan terus dipelihara dan dirawat sebagai warisan bagi estafet generasi Tau dan Tana Samawa.

Menggeliatnya spirit baru Festival Pesona Moyo 2017 ditandai secara masif tumbuhnya festival-festival yang ditandai dari tumbuhnya event berskala desa dan kecamatan — menandakan terbangunnya rasa batiniah untuk bersama-sama untuk mengangkat segala potensi-potensi yang tumbuh dan hidup dalam denyut kehidupan masyarakat. Gerakan kekuatan dan spirit totalitas dari masyarakat memberikan indikasi untuk menjadi bagian dari cita-cita besar bersama dalam mempromosikan dan memperkenalkan potensi alam dan nilai-nilai budaya yang telah menjadi tatanan dari traktat kehidupan dalam tradisi-tradisi Tau Samawa.

Tentu semua ikhtiar ini dapat ditangkap sebagai momentum pembaruan untuk merespons ‘cita rasa’ para wisatawan dan memanjakannya dengan sajian-sajian alam dan atraksi dari event-event yang menawarkan nilai yang indah dan ekplorasi edukasi dari wawasan sejarah maupun pemaknaan hakiki dari hakekat peradaban budaya.

Mozaik indah dari khasanah kekayaan potensi tersebut — menambah ‘pemilikan’ segala yang ada di Bumi Tana Samawa, seh-

ingga dikuatkan (red: sakuat) dalam kesinambungan waktu untuk tetap hidup dan dapat dinikmati secara lengkap.

Menggeliatnya spirit ini akan menjadi upaya gotong royong dan frame kolektivitas yang akan menjadi ‘roh’ untuk membangun dunia kepariwisataan dalam memberikan promosi utuh terhadap peradaban dan nilainilai budaya yang hidup dalam kehidupan masyarakat Sumbawa.

Memperkuat Jati Diri Pada hakikinya bahwa peradaban dan nilai-nilai budaya Tau Samawa dipastikan selalu berkaitan erat dan dihubungkan dengan falsafah dari konsep religi terutama nilai-nilai Islami — terjalinnya integrasi interaksi antara individual dengan alam (lingkungan), dan sesamanya maupun pelaksanan kehidupan yang selalu berkiblat pada ajaran agama.

Keniscayaan ini selalu dipegang dalam filosofis Samawa: Adat Barenti Ko Sara’, Sara’ Barenti ko Kitabullah, yang kemudian dimanifestasikan dalam aplikasi tata kehidupan Tau Samawa dalam 10 Saling, yaitu: Saling Pendi, saling sayang, saling sadu, saling sakiki, saling tulung, saling satingi, saling jango, saling beri, saling angkat dan saling ila.

Brand festival ini terilhami dari latar nama ‘Pulau Moyo’ yang secara eksistensi telah memiliki ‘size’ yang telah mendunia dan masuk dalam himpunan kelas pariwisata internasional — akumulasi ekspektasi ini tidak lain kiranya bahwa nama pulau Moyo dan Kabupaten Sumbawa akan mengkristal dikancah dunia pariwisata. Perspektif lain, di Tana Samawa secara berdampingan hidup dengan rukun dan damai dari berbagai etnis yang ada di Indonesia — yang kemudian daerah ini acap disebut sebagai ‘miniatur Indonesia’, po-

RADIO

tensi-potensi ini akan semakin memperkaya warna potensi sebagai ‘menu’ dalam promosi Tana Samawa secara komprehensif.

Penyelenggaraan segala event yang bertajuk festival-festival dengan berbagai strata yang bersenyawa dan bersinergi dengan roh besarnya Festival Pesona Moyo — akan menjadi terbangun dalam atma Tau dan Tana Samawa untuk menjadi gerakan dalam ikhtiar kolektif bersinergi dalam spirit memperkuat dalam merawat dan memelihara segala potensi alam, budaya dan nilai-nilai peradaban Samawa — yang kemudian mampu hidup secara berkesinambungan tidak tertelan oleh waktu dan proses alam, serta menjadi nilai dan peradaban yang terpatri dalam jiwa Tau Samawa untuk menjadi ‘titah’ bagi generasi-generasi Tau Samawa kedepan. (*)

Menumpuk akhir tahun, TGP2D khawatir kualitas pengerjaan proyek ‘’Penyakit’’ tahunan yang tak menemukan ‘’obat’’

***

Proyek rehabilitasi terminal haji ditargetkan rampung November Semoga tak molor lagi

***

RAGAM

SUARA NTB Rabu, 13 September 2017

PLN Klarifikasi Dugaan LAKP Dompu Mataram (Suara NTB) PLN Wilayah NTB memberikan klarifikasi atas dugaan Lembaga Advokasi Kebijakan Publik (LAKP) Kabupaten Dompu yang mempertanyakan perihal pajak penerangan jalan yang ditarik pemerintah daerah setempat.

Dalam berita di Suara NTB edisi Rabu (6/9) lalu memuat berita dengan judul Dipertanyakan, Alokasi Pungutan Pajak Penerangan Jalan di Dompu. Di isi berita, LAKP kepada DPRD Dompu mempertanyakan alokasi pajak penerangan jalan yang dipungut kepada pelanggan. Apakah pajak tersebut dikelola oleh PLN atau Bapenda Kabupaten Dompu.

Melalui keterangan resminya, Deputi Manajer Hukum dan Humas PLN Wilayah NTB, Fitriah Adriana menyampaikan beberapa poin, diantaranya : 1. Sesuai UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, setiap transaksi pembayaran listrik akan dikenai pajak PJU. 2. Adapun pengelola pajak tersebut adalah pemerintah daerah kabupaten/kota masing-masing. PLN hanya bertugas melakukan pengumpulan pajak, yang kemudian setiap bulannya langsung diserahkan kepada Pemda masing-masing.

3. Sesuai Perda Kabupaten Dompu No. 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, besaran PPJ Kabupaten Dompu adalah sebesar 10% dari tagihan listrik.

4. Terkait dengan pemadaman yang terjadi di Dompu, perlu dijelaskan bahwa pemadaman bukan disebabkan oleh kondisi daya pembangkit yang kurang. Namun karena ada pemeliharaan atau gangguan pada jaringan. Seperti kabel menyentuh dahan pohon atau gangguan hewan. Untuk pemeliharaan selalu bersifat terencana dan PLN informasikan kepada kepala desa satu hari sebelum pemadaman.

5. Kemudian terkait tarif listrik, tidak ada kenaikan tarif listrik pada tahun 2017, yang ada hanyalah penyesuaian tarif akibat pencabutan subsidi listrik untuk daya 900 VA kategori masyarakat mampu, sesuai Peratutan Menteri ESDM No. 28 Tahun 2016 yang disetujui juga oleh DPR-RI. PLN juga telah melakukan sosialisasi kebijakan ini kepada setiap camat/lurah/kepala desa di setiap kabupaten dan kota, termasuk mekanisme pengaduan subsidi listrik. (bul)

Darurat Kekeringan Ditetapkan Sampai Desember Mataram (Suara NTB) Masa siaga kekeringan sepertinya akan cukup lama. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menetapkan status siaga kekeringan hingga Desember 2017. Dalam rentang waktu itu, terus dilakukan droping air ke sejumlah daerah.

Masa siaga bencana ini akan tergantung eskalasi cuaca.

Menurut Kepala BPBD NTB H. Ir. Mohammad Rum, MT, jika memang kekeringan masih berlanjut dan semakin parah hingga menyebabkan krisis air, statusnya akan ditingkatkan.

Hal ini merujuk pada data Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) yang menetapkan masa Hari Tanpa Hujan (HTH) masih akan terjadi hingga tiga bulan. “Tapi diperkirakan awal atau pertengahan November akan turun hujan, kita berharap demikian. Sehingga kekeringan tidak berkepanjangan,” kata Muhammad Rum, usia membuka Konfrensi Nasional Pengurangan Resiko Bencana di Mataram, Selasa (12/9). Meski hujan turun November, namun sudah ditetapkan masa siaga bencana sampai dengan tanggal 30 Desember 2017.

Update terakhir, sembilan kabupaten dan kota sudah menyatakan siaga kekeringan berdasarkan SK Bupati dan Walikota masing masing daerah. Hanya Kota Mataram yang jadi daerah tidak terdampak kekeringan.

Dengan dasar SK itu, Gubernur NTB mengeluarkan keputusan daerah ini siaga kekeringan. Sementara langkah instan yang sedang dilakukan, tetap dengan droping air. Selain dari BPBD, bantuan air juga mengalir dari berbagai instansi seperti Dinas Sosial dan kepolisian yang aktif, bahkan sampai menerjunkan kendaraan Water Canon.

Saat ini ada 318 desa se NTB yang dilanda kekeringan, dengan tingkatan berbeda. Ada yang pada tingkatan sedang, parah dan paling parah. Terakhir sudah dilakukan droping ke 124 ribu kepala keluarga di sejumlah daerah untuk mengatasi kekeringan sementara. “Alhamdulillah, sudah ada dampaknya.

Warga yang tadinya sama sekali tidak bisa minum, sekarang sudah bisa mengkonsumsi air,” ujarnya.

Sebagai langkah antisipasi kekeringan yang berkepanjangan, pihaknya sudah mengusulkan ke pemerintah daerah untuk alokasi anggaran Rp 3,5 miliar dana tak terduga. Selain itu diusulkan juga dana Rp 40 miliar melalui APBN ke pemerintah pusat yang sumbernya dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). “Yang usulan Rp 40 miliar ini masih menunggu usulan ditanda tangani gubernur,” kata Mohammad Rum. (ars)

Jangan Ada Lagi Insiden Serupa Dari Hal. 1 sesaat dilarikan ke RSUD Bima.

Ia berharap, insiden penembakan terhadap aparat kepolisian ataupun masyarakat sipil, tidak terjadi di wilayah Kota maupun Kabupaten Bima ke depan. ‘’Hal ini agar kita semua bisa nyaman bekerja serta bisa membangun dengan baik,’’ harapnya.

Dua anggota Polres Bima Kota, Bripka Jainal dan Bripka Gafur, diduga ditembak usai mengantar anaknya ke sekolah oleh Orang Tak Dikenal (OTK), dalam waktu dan di lokasi yang berbeda di Kota Bima, Senin (11/9) pagi.

Jainal saat itu, baru pulang mengantar anaknya, yang bersekolah di sebuah SDN yang berlokasi di Kelurahan Penato’i Kecamatan Mpunda. Saat melintas di Jalan Gatot Soebroto, Kelurahan Mande, sekitar pukul 07.00 Wita, ia ditembak.

Akibatnya anggota Sat Sabhara Polres Bima Kota ini, mengalami luka tembak pada bagian bahu kanan belakang. Sebelum ditembak, Jainal diduga dibuntuti dari belakang oleh pelaku yang menggunakan sepeda motor.

Anggota polisi yang juga menjadi korban penembakan adalah Bripka Gafur.

Anggota Polsek Langgudu ini, ditembak usai pulang mengantar anaknya yang bersekolah di SMPN 8 Kota Bima, yang berada di Kelurahan Penato’i.

Mantan anggota anggota Buser ini, terkena proyektil tepat pada bagian pinggang sebelah kanan, saat sedang mengendarai sepeda motor di Jalan Soekarno-Hatta, tepatnya di Kelurahan Penato’i Kecamatan Mpunda, sekitar pukul 07.15 Wita (uki)

Senjata Rakitan, Peluru Pabrikan Dari Hal. 1 “Ada kemungkinan, ini perlu digarisbawahi, pakai senjata rakitan. Senjata rakitan itu bisa dimasuki peluru apa saja yang penting sesuai kalibernya,” terang Imam.

Ia kembali menegaskan bahwa peluru tersebut merupakan produk industri militer.

Penggunaan senjata diduga lebih dari satu unit. ‘’Jelas itu bikinan pabrikan. Apakah dari dua penembakan senjatanya sama atau berbeda masih penyelidikan.

Serba kemungkinan pasti ada,’’ ujarnya.

Bripka Zainal Senin (11/9) ditembak orang tak dikenal di Kelurahan Sadia, Kota Bima dalam perjalanan pulang dari mengantar anaknya yang bersekolah di sebuah SD di Kelurahan Penatoi, Kota Bima. Korban

menderita luka di punggung belakang sebelah kanan.

Korban yang merupakan anggota Satsabhara Polres Bima Kota itu dibuntuti para pelaku sejumlah dua orang berboncengan sepeda motor sejak berangkat.

Berselang 15 menit kemudian, penembakan yang sama menimpa Bripka Gafur sepulang mengantar anaknya di salah satu SMPN di Kelurahan Penatoi, Kota Bima. Anggota Polsek Langgudu, itu menderita luka tembak di pinggul kanan.

Kedua korban masingmasing dirawat terpisah sudah dalam kondisi membaik. Sementara kepolisian meningkatkan intensitas perburuan para pelaku yang sudah diketahui identitasnya. (why)

Halaman 15

Cegah Kenakalan Remaja, Danramil 1615-01/Selong Ingatkan Pelajar Mataram (Suara NTB) Siswa siswi SMKN 1 Selong mendapat ceramah kebangsaan Selasa (12/9) kemarin. Ceramah disampaikan Danramil 1615-01/Selong bersama Kapolsek Selong dan Camat Selong. Kegiatan dilaksanakan dalam rangka mengantisipasi dan mencegah terjadinya peristiwa penghadangan dan pengeroyokan suporter sepak bola pada Sabtu lalu.

Disampaikan Danramil 1615-01/Selong Kapten Inf Anwar, bahwa kejadian pengeroyokan itu sangat mencoreng citra generasi muda Selong, terutama pelajar yang selama ini dikenal baik. Apalagi belakangan pemuda pemudi Selong telah banyak mencetak prestasi, namun karena emosi sesaat dari salah satu oknum pelajar membuat citra pemuda Selong menjadi

kurang bagus. ‘’Saya sangat mengharapkan para generasi muda ini dapat mengubah pola pikirnya dan menjadikan emosi mudanya menjadi semangat yang menggebu-gebu dalam mencetak prestasi, sehingga nantinya dapat menjadikan bangsa Indonesia lebih maju,” ajaknya.

Selain itu pada kesempatan tersebut Danramil 161501/Selong juga mengingatkan kepada seluruh pemuda terutama para pelajar agar tidak mudah terjerumus kedalam perkembangan globalisasi dan kemajuan teknologi. Para pelajar harus cerdas dalam memilah informasi dari media sosial, meskipun berbagai informasi yang diterima melalui medsos tak terbatas. Namun dia yakin dan percaya bahwa pemuda zaman sekarang

sudah sangat pandai dan kritis sehingga mampu memilah mana hal yang patut untuk ditiru dan hal yang tak pantas untuk diikuti. ‘’Intinya para pemuda yang merupakan generasi penerus bangsa ini tugasnya hanya belajar agar nantinya dapat mencetak prestasi untuk kemajuan bangsa dan negara,’’ jelasnya.

Danramil juga sangat mengaharapkan peristiwa sebelumnya tidak terjadi lagi. Sebab hal itu akan merugikan.

Kegiatan ceramah tersebut disambut baik oleh pihak sekolah. Kepala Sekolah SMKN 1 Selong Martua Hamonangan Nasution, M.Pd sangat mengapresiasi kedatangan Danramil, Kapolsek dan Camat di sekolahnya untuk memberikan pencerahan kepada para pelajar. Sehingga tidak melakukan perbua-

(Suara NTB/penrem)

Ceramah Danramil, Kapolsek dan Camat di SMKN 1 Selong tan-perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan.

Pada kesempatan yang sama Kapolsek Selong Iptu Ketut Parka juga menyampaikan kepada seluruh siswa/ siswi SMKN 1 Selong bahwa kejadian pengeroyokan beberapa waktu yang lalu merupa-

kan pelajaran bagi para pemuda. “Terkait dengan peristiwa tersebut pelakunya sudah terindikasi dan diperkirakan masih ada beberapa pelaku lainnya, apabila nantinya terbukti maka para pelaku harus diproses secara hukum,” jelasnya. (ars/*)

Menumpuk Akhir Tahun, TGP2D Khawatir Kualitas Pengerjaan Proyek Mataram (Suara NTB) – Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan Daerah (TGP2D) memanggil Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta asosiasi perusahaan dan profesi yang begerak dalam penyediaan barang dan jasa atau kontraktor. TGP2D mengaku khawatir pengerjaan proyek yang menumpuk di akhir tahun akan berakibat terhadap kualitas pekerjaan.

“Pada pertengahan triwulan III kan realisasi anggaran kita rendah sekali, 46 persen dari target 70 persen. Kita khawatir, setiap tahun itu tetap selesai pekerjaan seratus persen.

Tetapi kualitas pekerjaannya dalam tanda kutip dipertanyakan,” kata Anggota TGP2D

Pemprov NTB, Ir. H. Azhar, MM dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (12/9) siang kemarin.

Menurutnya, hal ini menjadi penekanan Sekda NTB, Ir. H. Rosiady H. Sayuti, M.Sc, Ph.D saat memberikan pengarahan saat dipanggilnya Dinas PUPR dan asosiasi penyedia akhir

Agustus lalu. Ia mencontohkan seperti proyek Islamic Center (IC) yang masih ada bocor ketika musim hujan.

“Kita tidak ingin kualitasnya itu jelek. Sehingga pengerjaannya harus sesuai schedule pekerjaan itu. Kalau sesuai schedule maka akan tepat wak-

Pelabuhan Labuhan Haji dan Lalar Diusulkan Disinggahi Kapal Perintis Mataram (Suara NTB) – Dua pelabuhan regional di NTB diusulkan untuk disinggahi kapal-kapal perintis. Yakni Pelabuhan Labuhan Haji Lombok Timur (Lotim) dan Pelabuhan Labuhan Lalar Kabupaten Sumbawa Barat (KSB).

Kepala Bidang Perhubungan Udara dan Laut Dinas Perhubungan NTB, Muh. Syakaruddin menjelaskan pihaknya sudah meminta Dinas Perhubungan Lotim dan KSB berkomunikasi dengan Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Bima dan Surabaya mengenai hal ini.

Pasalnya, merekalah yang memiliki kewenangan mengenai rute kapal perintis ini.

“Sangat memungkinkan dua pelabuhan ini disinggahi kapal perintis. Tetapi dicek secara teknisnya oleh KSOP,” katanya kepada Suara NTB, Selasa (12/9) siang kemarin.

Supaya kapal perintis dapat

singgah di kedua pelabuhan tersebut, kata Syakaruddin, maka harus memenuhi syarat secara teknis. Terutama kedalaman kolam labuh minimal antara 5 – 7 meter. Pemkab Sumbawa Barat, katanya, sedang mengejar kedalaman Pelabuhan Labuhan Lalar tersebut.

Pelabuhan Labuhan Lalar juga rencananya akan dipergunakan sebagai tempat bongkar muat batu bara. Batu bara ini akan menjadi bahan bakar PLTU Taliwang. “Makanya mingguminggu ini, sehabis Hari Perhubungan Nasional ada teman kita dari sini (Dishub Provinsi) berkomunikasi dengan KSOP Bima dan Surabaya,” katanya.

Jika kedua pelabuhan ini disinggahi kapal perintis, kata Syakaruddin, rutenya bisa ke Surabaya atau Makassar. Untuk merealisasikan hal ini, kedua Pemda diminta memenuhi syarat teknis atau kedalaman kolam labuh. “Supaya ketika di

ke sana tak terkendala dari sisi operasional,” tambahnya.

Ia menjelaskan, kapal perintis dengan kapasitas 50 penumpang dan barang seberat 200 ton ini biasanya melayani daerah-daerah yang minim alat transporasti laut untuk pengangkutan. Diharapkan, pada 2018 mendatang, kapal perintis sudah dapat singgah pada dua pelabuhan tersebut. Ia menyebutkan, kapal perintis ini lebih besar dari kapal fery yang digunakan untuk penyeberangan Lembar – Padangbai maupun Kayangan _ Pototano.

Selama ini memang ada kapal-kapal perintis yang singgah di NTB seperti Pelabuhan Carik di Lombok Utara dan beberapa pelabuhan di Pulau Sumbawa. Ia menyebutkan sebanyak tiga kapal perintis yang beroperasi di NTB. Satu kapal perintis rutenya langsung ke Surabaya dan dua kapal perintis ke Makassar. (nas)

Pelaku Penembakan Diduga Mantan Napi Terorisme Dari Hal. 1 Dua Warga Diamankan Sementara dari Bima dilaporkan, aparat gabungan Brimob Subden A Bima dan Mapolres Bima Kota, kembali mengamankan dua warga Kelurahan Penatoi. Setelah sebelumnya mengamankan empat warga, terkait insiden penembakan dua anggota Polres setempat.

“Dua orang yang diamankan masing-masing inisial, FR (30) dan IZ (30),” kata Kapolres Bima Kota AKBP. Ahmad Nurman Ismail, S.Ik, Selasa (12/9).

Menurutnya, oknum FR diantar langsung oleh Lurah bersama dengan pengurus masjid Kelurahan Penatoi, sekira pukul 17.00 Wita. Sementara oknum IZ, diamankan tim gabungan dikediamannya sekira pukul 17.30 Wita. ‘’Saat ini keduanya masih di-

lakukan pemeriksaan dan pengambilan keterangan di Mapolres Bima Kota,’’ ungkapnya.

Nurman menyebutkan, pascainsiden penembakan terhadap dua anggotanya tersebut. Tercatat sudah enam warga yang telah diamankan. Hanya saja satu orang perempuan inisial LS, telah dipulangkan kembali ke rumahnya. ‘’LS kita pulangkan. Jadi saat ini sudah ada lima warga yang diamankan untuk dilakukan pemeriksaan,’’ sebutnya.

Kapolres menegaskan, sejumlah orang yang diamankan tersebut masih diperiksa dan didalami terkait insiden itu.

Termasuk sejumlah barang bukti (BB) yang berhasil disita dari beberapa rumah warga yang diamankan. ‘’Kami belum bisa menyatakan atau menyimpulkan apakah BB yang disita milik mereka.

Karena BB yang disita juga kebutuhan warga di rumah, termasuk mempunyai pisau,’’ katanya.

Meski begitu, BB yang disita tersebut sebagai bahan, pihaknya untuk terus menggali secara pelan-pelan. Dia berharap masyarakat Kota Bima agar berdoa, supaya secepatnya berhasil mengusut tuntas persoalan tersebut.

“Kita masih menggali terus alibi-alibi yang disampaikan sejumlah orang diamankan ini,” pungkasnya.

Dari keterangan lima warga yang diamankan tersebut. Kapolres mengaku, pihaknya sudah mengantongi identitas yang diduga pelaku penembak terhadap dua anggotanya, yakni Bripka Jainal dan Bripka Gafur. ‘’Sudah dikantongi, tinggal dilakukan penangkapan dan penahanan,” pungkasnya (why/uki)

(Suara NTB/nas)

H. Azhar tu progresnya, baik keuangan dan fisiknya,” katanya.

Mantan Kepala Biro Administrasi Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (AP dan LPBJP) Setda NTB ini mengatakan itulah sebabnya TGP2D memanggil Dinas PUPR dan asosasi kontraktor tersebut, termasuk juga Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) NTB. Menurutnya, peran asosiasi sangat penting dalam rangka penyerapan anggaran. Paling tidak, pengerjaan proyek sesuai dengan schedule yang direncanakan. Jika pengerjaan proyek sesuai schedule, maka kualitas proyek

akan cepat dideteksi. “Kalau kejar target akhir tahun akhirnya tak memperhatikan kualitas, asal jadi. Kita TGP2D bukan saja mendorong SKPD melakukan percepatan. Tetapi kualitasnya juga harus kita perhatikan,” terangnya.

Ia menjelaskan TGP2D mendorong penyerapan anggaran dengan cepat dan tepat. Bukan hanya mengejar target seratus persen pada akhir tahun tetapi kualitas pengerjaannya dipertanyakan.

Dengan pertemuan tersbeut diharapkan asosiasi kontraktor atau penyedia jasa dapat memonitor anggotanya yang sedang melaksanakan proyek. “Ketika ada anggotanya tidak menyelesaikan kontrak dengan baik maka tentu dia juga memberi sanksi. Apakah teguran atau apa,” ujarnya.

Apakah pengawasan SKPD terhadap penyedia jasa selama ini lemah sehingga perlu melibatkan asosiasi ? Azhar menyatakan akibat banyaknya kegiatan/proyek menyebabkan SKPD menyerahkannya ke konsultan.

“Makanya peran asosiasi profesi itu yang kita tuntut. Baik asosasi konsultan perencana maupun supervisi,” tandasnya. (nas)

Peran Komunitas sebagai Ujung Tombak Pengurangan Risiko Bencana Dari Hal. 1 tahu bagaimana mereka apa yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana,’’ jelas Rum. Ini menurutnya, tidak lepas dari peran komunitas yang sudah dibentuk.

Rum menambahkan, NTB adalah daerah zona merah rawan bencana. Sebab 11 indikator bencana yang ditetapkan, semuanya ada di NTB. Diantaranya kebakaran, banjir, tanah longsor, gempa bumi, angin puting beliung, kekeringan, termasuk konflik sosial juga menurutnya bagian dari bencana itu.

Sementara Direktur Pemberdayaan Masyarakat pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Dr. Ir. Raditya Jati menambahkan, simbol segitiga dalam logo BPBD menunjukkan ada tiga sudut kepentingan yang harus berperan aktif, yakni pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Ketiga pihak harus memastikan bahwa bencana bisa terjadi kapan saja dan menimpa siapa saja, sehingga tanggung jawab untuk pengurangan risiko bencana harus diemban bersama. ‘’Ketika penanggulangan bencana jadi urusan semua pihak, maka saya sepakat harus ada penguatan pada komunitas,’’ jelasnya.

Dalam kerangka penanganan bencana, ada aspek yang harus diperhatikan, yakni memahami risiko bencana. ‘’Seberapa paham komunitas ini memahami risiko bencana? Ini

harus dipahami,’’ jelasnya. Kemudian investasi pengalihan risiko bencana sebagai dan respons yang cepat dan baik.

Sementara Asisten I Setda NTB Dr. Agus Patria, SH,MH memastikan pemerintah tetap hadir membantu BPBD dalam penanggulangan bencana kekeringan. Salah satu langkah, melalui kebijakan anggaran 1 persen dari nilai total APBD tersebut.

Selain itu, ada komitmen agar dana tak tersangka dipastikan terrealisasi untuk membantu masyarakat melalui BPBD. Menurutnya, dalam konferensi itu harus lahir langkah penanggulangan bencana yang berbasis pengurangan risiko dan bahkan meniadakan dampaknya.

Konferensi Nasional Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas (PRBBK) ke XIII itu, mengangkat tema “Menguatkan Tata Kelola Sumber Daya Berbasis Komunitas Menuju Masyarakat Tangguh Bencana”. Sasarannya , agarterpetakanberbagaipersoalan pokok, kebutuhan dan tata kelola sumber daya berbasis komunitas.

Kemudian,disepakatinya perangkat pemantauan dan evaluasi PRBBK di Indonesia dan adanya kerangka kerja bersama mencapai PRRBK tahun 2018 – 2019.

Kegiatan konferensi diikuti sekitar 90 peserta dari berbagai kalangan dan pegiat penanggulangan bencana. Peserta konferensi akan berkesempatan mendengarkan pengalaman berbagai komunitas dalam PRBBK. (ars/*)

Proyek Rehabilitasi Terminal Haji Ditargetkan Rampung November Dari Hal. 1 Untuk kelancaran pengerjaan proyek yang sudah lama terbengkalai itu, pelaksana proyek menggunakan tenaga kerja yang berasal dari tiga desa yang berada di sekitar LIA. Ia optimis, proyek rehabilitasi terminal haji ini akan tuntas tahun ini. Sehingga, pada musim haji tahun depan sudah dapat difungsikan.

Namun, fasilitas yang ada di Terminal Haji perlu disiapkan, seperti meubler dan kursi. Untuk itu, dalam APBD Murni 2018 akan diusulkan untuk pengadaan meubler, kursi dan AC. Ditanya berapa kebutuhan anggarannya, Syakaruddin mengatakan belum mengetahui angka pastinya.

Ia menambahkan, pihaknya terus melakukan monitoring dan evaluasi setiap minggu terhadap pengerjaan proyek rehabilitasi terminal haji tersebut. Sebelumnya, Terminal Haji NTB ditargetkan dapat difungsikan pada kepulangan jemaah haji tahun ini.

Pemprov NTB mengalokasikan anggaran sebesar Rp 2,8 miliar untuk menuntaskan proyek terminal haji yang berada di areal LIA proses pembangunan proyek yang sudah lama mangkrak tersebut masih dilakukan pelelangan di Unit Layanan Pengadaan (ULP) NTB. Sebelum proyek ini berjalan, kondisi terminal haji memang sangat memprihatin-

kan. Kondisi bangunan utama, plafon dan jendela banyak yang pecah. Tahun 2015 lalu tidak ada paket pekerjaan yang dilaksanakan untuk proyek terminal haji/TKI. Begitu juga tahun 2016.

Pembangunan gedung terminal haji LIA sempat terhambat pada tahun 2014.

Pasalnya, pembangunan gedung itu sedang dalam penanganan aparat penegak hukum.

Selain itu, pembangunannya juga terhambat lantaran adanya gangguan dari masyarakat sekitar yang masih mengklaim sebagai pemilik lahan di area terminal haji.

Proyek terminal haji LIA dimulai sejak tahun anggaran 2011, dengan total kebutuhan anggaran sebesar Rp 16,63

miliar lebih.

Pada 2011 dialokasikan anggaran sebesar Rp 8,81 miliar lebih, pada 2012 dialokasikan lagi sebesar Rp 1,09 miliar lebih, dan pada 2013 sebesar Rp 1,73 miliar lebih. Pada tahun 2014 lalu, menganggarkan anggaran sebesar Rp 650 juta untuk pembangunan sayap kiri dan kanan.

Mulai Digarap Lagi Dari Lombok Tengah dilaporkan, setelah cukup lama tanpa ada kejelasan kelanjutan, pembangunan Gedung Terminal Haji LIA, kembali dikerjakan. Dengan fokus pekerjaan pada penyelesaian fisik gedung. Ditambah pembangunan pagar pembatas gedung yang belum selesai.

Pantauan Suara NTB di

lokasi proyek, Selasa (12/9) kemarin, belasan pekerja tampak sibuk dengan pekerjaan di sekitar gedung. Para pekerja sudah mulai bekerja akhir Agustus. Dengan konsentrasi kegiatan ada di dalam gedung. ‘’Kita sudah mulai bekerja sejak 12 hari yang lalu,’’ aku salah satu pekerja. Ia mengatakan, pekerjaan yang ada saat ini ialah lanjutan pembangunan pagar pembatas area terminal. Di dalam gedung terminal juga ada kegiatan.

Termasuk juga perbaikan bagian gedung yang rusak.

“Jadi beberapa bagian gedung yang harus diperbaiki. Karena sudah rusak,” tambah pekerja yang lain. (nas/kir)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Rabu, 13 September 2017

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

Libatkan Pemateri dari Berbagai Negara

ICLS 2017 Digelar di Universitas Hamzanwadi Selong (Suara NTB) Bertempat di Universitas Hamzanwadi, International Conference on Lesson Study (ICLS) 8 tahun 2017 kembali digelar.

Dalam ICLS ini, melibatkan sejumlah pemateri dari berbagai negara.

Menurut Rektor Universitas Hamzanwadi, Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd., penyelenggaraan ajang yang akan dihadiri akademisi dari berbagai negara ini dilaksanakan di Universitas Hamzanwadi. Awalnya, Universitas Hamzanwadi mengenal Lesson Study dari kegiatan hibah LS Batch V pada tahun 2012/2013.

Sitti Rohmi menambahkan, selama tiga tahun berturut-turut dimulai dari program studi MIPA kemudian dikembangkan ke beberapa program studi lain. Pada tahun ke-3 dilakukan diseminasi ke Madrasah Aliyah Muallimin dan Muallimat.

Kemudian di tahun ke-4 sampai sekarang dikembangkan kepada satuan-satuan pendidikan lingkup YPH-PPD Nahdlatul Wathan (NW) dan jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Lombok Timur (Lotim).

Adapun untuk pelaksanaan ICLS 8 dilaksanakan sejak tanggal 14 sampai 16 September 2017. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan dalam ICLS 8 ini di antaranya diawali dengan Alsi Council Meeting pada tanggal 13 September. Hal itu dilakukan untuk menentukan perguruan tinggi mana yang akan menjadi host atau tuan rumah ICLS 9 tahun 2018 mendatang. “Insya Allah pembukaan akan dihadiri Gubernur NTB,” terang Rohmi.

Selain itu, ujarnya, acara dilanjutkan dengan penyampaian Prof. Christine Lee asal Singapura dan Siripaarn Suwanmonkha dari Thailand yang menjadi keynote speakers pada acara tersebut. Sedangkan pada sesi II akan disampaikan oleh Prof. Manabu Sato dari Jepang. Dalam kegiatan ini akan digelar juga video conference oleh empat guru model, termasuk dari MI Hamzanwadi 1 Pancor. Pada hari ke-2 keynote speakers akan disampaikan, Dr. Peter Dudley asal Inggris dan Dr. Sumar Hendayana, Ph.D. Sedangkan Sesi II oleh Carly Klein Belanda dan Rektor Universitas Hamzanwadi Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd Sedangkan untuk hari puncak yakni pada tanggal 14 September, Rektor Universitas Hamzanwadi melaksanakan ramah tamah dengan para tamu dari Jepang, Inggris, Belanda, Thailand, Singapura, serta pejabat Dikti. Jumlah peserta 279 yang terlibat dalam ICSL berasal dari dalam dan luar negeri Selain seminar, dilaksanakan pula video conference dengan menampilkan empat guru model termasuk dari MI Hamzanwadi 1 Pancor. Selanjutnya panitia menampilkan berbagai keunggulan lokal, seperti tenun dan lima paket wisata yang mencakup pantai, situs sejarah dan tracking Rinjani dan Segara Anak. Ciri khas pada setiap pelaksanaan ICLS adalah dilaksanakan School Visit. Pada kegiatan ini seluruh peserta seminar menjadi observer pembelajaran di kelas dengan pola Lesson Study for Learning Community (LSLC).

Untuk pelaksanaan, tahun ini panitia menyiapkan masing-masing dua kelas, yaitu pada MI Hamzanwadi 1 Pancor dengan mata pelajaran Matematika dan Bahasa Indonesia. Sedangkan di MTs Muallimin NW Pancor dengan mata pelajaran IPA dan IPS, serta MTs Muallimat NW Pancor dengan mata pelajaran IPA dan IPS. “ICLS ini adalah seminar internasional yang ketiga diselenggarakan Universitas Hamzanwadi,” ujarnya. (yon) Hj. Sitti Rohmi Djalilah (Suara NTB/yon)

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Pembangunan Monumen Mataram Pembangunan Lapak PKL Harus Sesuai Prosedur di Jalan Mahoni Dilarang

Mataram (Suara NTB) Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana menanggapi belum dikerjakannya proyek pembangunan monumen Mataram Metro di Jalan Lingkar Selatan. Menurutnya, pekerjaan ini membutuhkan proses sehingga tidak perlu terburu - buru menyelesaikan, apalagi harus menyesuaikan kondisi fiskal anggaran daerah.

“Ini kan butuh proses. Kepala daerah sudah letakkan batu pertama, masak tidak ada tindaklanjut,” jawabnya ditemui usai menghadiri rapat paripurna di Gedung DPRD Kota Mataram, Selasa (12/9).

Dikatakan, tidak masalah meskipun secara fisik belum dikerjakan karena harus menunggu proses tender. Tetapi Mohan mengingatkan, kapanpun proyek ini jadi yang penting harus sesuai dengan prosedur. “Tidak ada masalah kapan - kapan yang penting jadi sesuai prosedur,” katanya mengingatkan.

Seperti diketahui, pembangunan Monumen Mataram Metro dan gerbang di Jalan Lingkar Selatan Kelurahan Jempong hanya sekadar mengejar momentum saja. Proyek senilai Rp 20 miliar itu telah dilakukan peletakan batu pertama pada 31 Agustus lalu. Sementara, paket proyeknya belum ditender di Layanan Pengadaan Sistem Elektronik (LPSE).

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura sebelumnya, membantah jika peletakan batu pertama oleh Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh pada HUT Kota Mataram ke 24 hanya mengejar momen saja.

Menurutnya, peletakan batu pertama menunjukkan bazwa monumen itu resmi dibangun dan lokasinya di sana. “Bukan mengejar momen,” bantahnya dikonfirmasi, Senin (11/9).

Mahmuddin mengaku, mon-

(Suara NTB/cem)

MONUMEN MATARAM - Begini desain pembangunan Monumen Mataram Metro di Jalan Lingkar Selatan. umen dan gerbang dalam proses penyelesaian desain dan dipastikan bulan ini akan ditender.

Proyek itu anggarannya masih separuh. Sebab, kebutuhan gerbang dan monumen itu berbeda beda. Untuk monumen saja membutuhkan anggaran Rp 6 miliar. Sedangkan, gerbangnya sekitar Rp 15 miliar, sehingga total kebutuhan anggarannya senilai Rp 20 miliar lebih.

Dalam postur anggaran 2017 baru separuh dialokasinya. Yaitu, Rp 2 miliar untuk monumen dan

Rp3miliarpembangunangerbang.

Anggaran Rp 5 miliar itu lanjutnya, untuk mengerjakan bagian pondasi saja. “Secara total Rp 20 miliar lebih. Nanti dilanjutkan lagi tahun depan,” paparnya.

Dikatakan, pihaknya tengah mengkonsultasikan desain gambarnya. Dipastikan sisa waktu dua bulan rekanan bisa menyelesaikan pekerjaan tersebut tepat waktu. Karena, bulan Oktober sudah tanda tangan kontrak. “Insya Allah, dua bulan bisa selesai,” ucapnya. (cem)

Baznas NTB akan Bangun Rumah Singgah di Bali Mataram (Suara NTB) – Belum lengkapnya alat kesehatan sejumlah rumah sakit yang ada di NTB dan mengharuskan dilakukan rujuk ke rumah sakit yang ada di luar daerah, seperti di Bali mendapat perhatian khusus Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) NTB. Bekerjasama dengan Dinas Kesehatan NTB, Baznas NTB berencana membangun rumah singgah di Denpasar Bali. ‘’Banyak sekali saudara-saudara kita yang harus dirujuk perawatannya ke Rumah Sakit Sanglah. Ini memerlukan perhatian kita, terutama pada para pendamping. Banyak pendamping yang harus menginap menunggu keluarganya selama menjalani perawatan. Untuk itu, kita beren-

cana membangun rumah singgah di Denpasar, ini bagian dari Baznas Peduli Kesehatan,’’ terang Wakil Ketua I Baznas NTB TGH. Munajib Kholid pada Suara NTB di ruang kerjanya, Selasa (12/9).

Nantinya rumah singgah ini akan disewakan pada keluarga pasien dengan harga yang terjangkau. Adanya rumah singgah ini diharapkan memberikan kemudahan pada keluarga pasien selama menunggu anggota keluarganya yang menderita sakit. Nantinya, para pendamping bisa menyewa di rumah singgah yang mau tinggal selama seminggu atau dua minggu.

Tidak hanya itu, pihaknya juga memberikan bantuan pada pendamping pasien yang dirujuk ke Rumah Sakit Sanglah. Keberadaan rumah singgah ini akan disewakan sampai ada fasilitas yang lengkap di RSUD Provinsi NTB, seperti tenaga dokter dan alat kesehatan lainnya.

Pada bagian lain, pihaknya juga merencanakan Zakat Development Community (ZDC). ZDC ini akan melakukan survei potensi apa yang dikembangkan di NTB, misalnya di bidang kerajinan, peternakan, pertanian dan lainnya. ‘’Ini yang akan kita rancang dan survei di beberapa lokasi. Jadi ada yang sifatnya kerjasama dengan usaha lain atau dikelola langsung baznas provinsi,’’ terangnya.

Sebelumnya, ada rencana pihaknya mengembangkan ZDC ini di Dompu berupa usaha teh daun kelor. Selain itu, pemanfaatan limbah kaca dan kaca, besi tua di Lombok Tengah. Mereka direncanakan akan diberikan modal dalam mengembangkan usahanya, tapi ini masih dilakukan survei.

Diakuinya, pada tahun 2017 ini, Baznas NTB menargetkan bisa mendapatkan dana sebesar Rp 10 miliar. Namun, hingga 11 September 2017 ini, target penerimaan lebih, yakni mencapai Rp 10,525 miliar. Bahkan, pada akhir tahun 2017, pihaknya yakin bisa mendapatkan dana hingga Rp 14 miliar, karena beralihnya pengelolaan SMA/SMK ke pemerintah provinsi. Di mana, sebelumnya PNS atau ASN yang ada di SMA/SMK tidak ditarik zakat, karena masih di bawah pemerintah kabupaten/kota.

Tapi setelah beralihnya pengelolaan SMA/SMK ke pemerintah provinsi , zakat PNS ditarik oleh Baznas Provinsi. Hal inilah yang membuat pihaknya optimis penerimaan zakat sebesar Rp 14 miliar tahun 2017 bisa tercapai dari target Rp 10 miliar yang ditetapkan. (ham)

Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang gelisah dengan larangan pembangunan lapak PKL di Jalan Mahoni Kelurahan Monjok Barat. Karena sejauh ini, belum diterima alasan Pemprov NTB melarang pembangunan lapak yang akan dikerjakan tahun ini.

Demikian disampaikan Kadis PUPR, Ir. H. Mahmuddin Tura dikonfirmasi usai menghadiri rapat paripurna di Kantor DPRD Kota Mataram, Selasa (12/9). “Kita tidak tahu alasannya kenapa dilarang. Karena kemarin yang rapat itu diundang Pol PP saja,” katanya.

Dia menegaskan, Pemprov NTB sebenarnya jangan hanya melarang tetapi juga memberikan solusi terhadap kebijakannya diambil. Sementara, Pemkot Mataram telah menyiapkan anggaran untuk membangun secara bertahap lapak di lokasi tersebut. “Kalau memang benar tidak diizinkan di sana. Biarkan saja, pedagang menempati lokasi sekarang ini,” jawabnya.

Mahmuddin secara teknis menjelaskan, lapak dibangun di atas saluran itu sama sekali tidak mengganggu aliran sungai. Ia memiliki pemikiran bahwa Pemprov melarang karena khawatir lokasi lapak yang berdekatan dengan masjid Islamic Center sebagai destinasi wisata religi terganggu.

“Artinya, selama tidak mengganggu aliran sungai, tidak masalah,” imbuhnya.

Mahmuddin berharap Pemprov NTB dan Pemkot Mataram perlu duduk bersama membicarakan hal itu. Nantinya, ia juga akan berkoordinasi dengan Sekda Kota Mataram mencarikan solusi. Tidak mungkin kata dia, pedagang mau dipindah dari lokasi saat ini. Sementara, Pemkot Mataram tidak memiliki lahan di lokasi tersebut.

Pembangunan lapak PKL di Jalan Mahoni atau tepatnya di samping Kantor Imigrasi Kota Mataram diwacakan sejak tahun 2016 lalu. Pedagang sebelumnya direlokasi di lahan kosong samping gedung DPRD NTB. Saat ini, PUPR baru membangun knockdown yang nantinya dilanjutkan membangun 15 lapak. Pembangunan dilakukan bertahap dan diprediksi akan selesai 2018. “Kita bangun fisiknya saja.

Nanti atap sebelumnya itu kita pindah ke sana,” demikian kata Mahmuddin. (cem)