Edisi 13 Oktober 2016 | Balipost.com

Page 1

20 HALAMAN

NOMOR 55 TAHUN KE 69

Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id

terbit sejak 16 agustus 1948 perintis: k. nadha HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000

balipost (152 rb Like) http://facebook.com/balipost

Pengemban Pengamal Pancasila

kamis umanis, 13 oktober 2016

@balipostcom (4.485 Follower) http://twitter.com/balipostcom

@balipostcom http://instagram.com/balipostcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Faksimile: 227418

PERMEN NARKOBA

Perppu Kebiri

Disetujui DPR, Hanya Gerindra yang Menolak Jakarta (Bali Post) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak akhirnya disahkan oleh DPR menjadi undang-undang. Revisi UU melalui perppu tersebut disahkan melalui rapat paripurna DPR, Rabu (12/10)kemarin.

Donald Trump

PBB Nilai Trump Berbahaya

Jenewa Kepala Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia PBB Zeid Ra’ad al Hussein mengatakan, jika calon presiden Amerika Serikat dari Partai Republik Donald Trump terpilih sebagai presiden Amerika Serikat, maka itu akan ‘’berbahaya dari sudut pandang internasional’’. Demikian kata Zeid dikutip Reuters, Rabu (12/10) kemarin. Zeid menunjuk pandangan-pandangan Trump menyangkut komunitas-komunitas yang rentan dan perkataannya soal penggunaan penyiksaan yang dilarang oleh hukum internasional, sebagai ‘’sangat mengguncang dan mengganggu’’. ‘’Jika Donald Trump terpilih berdasarkan apa yang telah dia katakan -- dan kecuali itu berubah -- saya kira tidak diragukan lagi bahwa dia akan berbahaya dari sudut pandang internasional,’’ kata Zeid dalam briefing pers di Jenewa. Hal. 19 Ucapan Vulgar

Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPR Agus Hermanto sempat memanas setelah Faksi Partai Gerindra dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) menyatakan menolak perppu itu. Hingga perppu disetujui, Fraksi Gerindra tetap menolak, sedangkan F-PKS akhirnya menyetujui dengan catatan. Salah satu butir penting dari revisi UU ini adalah penambahan hukuman kepada pelaku kekerasan seksual dengan sanksi kebiri kimia. Anggota Komisi VIII dari Fraksi Partai Gerindra Rahayu Saraswati Djojohadikusumo menjelaskan sikap kukuh penolakan fraksinya berdasarkan masukan dari para dokter yang

mengadukan pemberatan sanksi hukuman kebiri terhadap pelaku. Hal. 19 Harapan Kosong NARKOBA - Kepala BNN Cilacap Edy Santosa menunjukkan permen jari yang diduga mengandung narkoba, hasil razia petugas BNN di Kroya, Cilacap, Jateng, Rabu (12/10) kemarin. BNN Cilacap bekerja sama dengan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan melakukan razia terhadap peredaran permen jari yang diimpor langsung dari Cina karena dicurigai mengandung narkoba.

OTT di Kemenhub

Ditetapkan Tiga Tersangka Jakarta (Bali Post) – Tiga dari enam orang yang diamankan Polda Metro Jaya, Selasa (11/10), akhirnya ditetapkan menjadi tersangka. Dalam operasi tangkap tangan (OTT) itu, mereka diduga melakukan pungutan liar (pungli) perizinan perkapalan di Kementerian Perhubungan (Kemenhub). ‘’Ketiga tersangka diduga melakukan pungli,’’ kata Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Polisi Mochamad Iriawan, Rabu (12/10) kemarin.

Ketiga tersangka itu adalah ahli ukur Direktorat Pengukuran Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal Kemenhub Endang Sudarmono, Kepala Seksi Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal Kemenhub Meizy dan PNS Golongan IId Abdu Rasyid. Ketiga tersangka melakukan pungli pengurusan surat ukur permanen dan Seaferer Identity Document. Hal. 19 Ketiga Saksi

Bali Post/ant

Delapan Rekening Penampungan POLISI terus mendalami barang bukti kasus OTT di Kemenhub. Ada sejumlah alat bukti menguatkan kasus pungutan liar terkait perizinan. Selain uang, polisi juga menyita delapan buku tabungan dan sejumlah ATM. Baik buku tabungan maupun kartu ATM bukan atas nama ketiga tersangka. Salah satu yang didalami

adalah aset milik salah satu tersangka berinisial MZ. ‘’Nanti kita telusuri. Kami temukan ada beberapa aset di beberapa kota dan kemudian tidak sesuai dengan profilnya,’’ kata Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Polisi M Iriawan, Rabu (12/10) kemarin. Hal. 19 Pihak Bank

Diperiksa KPK

Mantan Mendagri Bantah Terima Dana E-KTP Bali Post/ant

ANGKAT PALU - Ketua DPD terpilih Muhammad Saleh (tengah) mengangkat palu sidang seusai dilantik menjadi Ketua DPD di Gedung Nusantara V Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/10) kemarin.

Ketua DPD Dilantik

Saleh Ajak Anggota DPD Bersih

Jakarta (Bali Post) – Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali akhirnya datang memimpin pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Ketua DPD-RI Mohammad Saleh pada sidang paripurna luar biasa lanjutan di Gedung MPR/DPR/DPD-RI, Jakarta, Rabu (12/10) kemarin. Sidang paripurna luar biasa ini dipimpin anggota DPD tertua Maimanah Umar dari Riau dan anggota DPD-RI termuda Riri Damayanti dari Bengkulu. ‘’Pimpinan DPD terpilih dapat memimpin dan meningkatkan kinerja kelembagaan DPD dalam mengemban tugas konstitusional, untuk memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah,’’ kata Maimanah Umar yang kemudian menyerahkan palu sidang kepada Mohammad Saleh. Saleh kemudian duduk di kursi pimpinan dan memimpin sidang paripurna’, didampingi GKR Hemas dan Farouk Muhammad. ‘’Dinamika yang terjadi akan semakin meningkatkan kerja sama kita dalam memperkuat posisi kelembagaan DPD-RI dalam memperjuangkan kepentingan rakyat dan daerah,’’ kata Saleh. Saleh berjanji akan mengajak seluruh anggota DPD untuk bersih dalam bertugas dengan berusaha menjaga keharmonisan dan menghilangkan segala friksi. Saleh terpilih sebagai Ketua DPD-RI pada forum sidang paripurna luar biasa DPD-RI, Selasa malam. Saleh meraih suara terbanyak 61 suara, mengungguli GKR Hemas (31 suara) dan Farouk Muhammad (23 suara), dari 116 anggota DPD-RI yang memberikan hak suara. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Mohammad Saleh yang direncanakan dilakukan Selasa (11/10) malam, setelah ditetapkan sebagai calon Ketua DPD terpilih sempat tertunda karena ketidakhadiran Hatta Ali. Hal. 19 Adanya Gugatan

Jakarta (Bali Post) – Mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi membantah mendapatkan aliran dana dari proyek pengadaan paket penerapan KTP berbasis nomor induk kependudukan secara nasional (e-KTP) 2011-2012 di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). ‘’Saya terima? Buktikan saja kalau memang saya terima. Makanya dia (Nazaruddin) saya laporkan ke Polda. Ada rekomendasi dari ICW (Indonesia Corruption Watch), LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah), bahwa proyek ini akan bermasalah,’’ kata Gamawan usai diperiksa di gedung KPK Jakarta, Rabu (12/10) kemarin. Gamawan diperiksa untuk tersangka mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Irman. Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Nazaruddin melalui pengacaranya, Elza Syarif, pernah mengatakan bahwa proyek e-KTP dikendalikan Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR yaitu Setya Novanto, mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum yang dilaksanakan oleh Nazaruddin, staf dari PT Adhi Karya Adi Saptinus, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Pejabat Pembuat Komitmen. Dalam dokumen yang dibawa Elza tampak bagan yang memuat nama (1) Mendagri (Gamawan/Anas), (2) Sekjen

(Dian Anggraeni), (3) PPK (Sugiarto), dan (4) Ketua Panitia Lelang (Drajat Wisnu S) sebagai penerima aliran dana e-KTP. ‘’Saya tadi diperiksa untuk menjelaskan tentang prosedur dari awal sampai teknisnya,’’ tambah Gamawan. Menurut Gamawan, ia bahkan mengajak KPK dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengawal proyek tersebut. ‘’Saya mengajak KPK, BPKP juga mengaudit dua kali. Jadi setelah tender saya minta audit lagi ke BPKP, setelah itu saya tidak tahu lagi,’’ tambah Gamawan. Namun, Gamawan enggan menjawab mengenai proses pembahasan anggaran dan perbuatan dua bekas anak buahnya yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Tersangka dalam kasus ini adalah mantan Dirjen Dukcapil Irman yang juga Kuasa Pengguna Anggaran proyek pengadaan e-KTP dan mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen proyek EKTP Sugiharto. Hal. 19 Konsorsium DIPERIKSA KPK - Mantan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi usai diperiksa KPK, Rabu (12/10) kemarin. Gamawan Fauzi diperiksa terkait e-KTP.

Bali Post/ade

Mewujudkan Kemandirian Petani Bali 3

Petani, Akademisi, dan Pengusaha Mesti Bertemu Petani selalu menjadi objek. Apalagi jelang pilkada. Bantuan sering dikucurkan. Namun tak dikontrol, apalagi dievaluasi. Akibatnya bantuan sering tak mencapai sasaran dan mubazir. Demikian salah satu hal yang mengemuka pada diskusi di Bale Banjar Bali Global, Sanur.

GURU Besar Universitas Udayana Prof. Ir. I Made Supartha Utama, M.S., Ph.D. mengatakan, konsumen saat ini sudah bergerak dari tradisional ke semimodern, bahkan modern market. Wisatawan mancanegara bisa dikategorikan sebagai konsumen yang bergerak ke modern market. Sementara wisatawan nusantara tergolong sebagai konsumen semimodern, bukan konsumen tradisional seperti penduduk Bali. ‘’Sekarang mereka bukan hanya membutuhkan kesegaran, bentuknya, warnanya, tetapi bagaimana eco labeling, bagaimana food safety certificate-nya. Kalau demikian adanya, sanggupkah sistem pertanian kita yang small skill, yang masih sistem agribisnisnya tradisional, yang tidak terintegrasi dan tidak terkoordinasi? Tidak mungkin!’’ imbuhnya. Small skill inilah, lanjut Supartha, ke depan perlu diubah menjadi value chain system atau sistem rantai nilai yang efisien dan efektif. Utamanya dalam menciptakan nilai di sektor pariwisata dengan konsumen

modern dan semimodern. Nilai tidak melulu hanya kualitas, tetapi harus ada pelayanan yang bagus, dan meminimalkan cost serta waktu. ‘’Kalau kualitas bagus, sistemnya tidak efisien, cost-nya tinggi, value-nya kecil dan juga service tidak bisa melayani, ini

Gede Wira

tidak akan diterima,’’ jelasnya. Menurut Supartha, rantai nilai perlu dibangun secara terintegrasi dan terkoordinasi. Hal. 19 Harus Inovatif

Supartha Utama

Suada


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.