20 HALAMAN
NOMOR 315 TAHUN KE 68
Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id
terbit sejak 16 agustus 1948 perintis: k. nadha HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000
balipost (144 rb Like) http://facebook.com/balipost
Pengemban Pengamal Pancasila
rabu wage, 13 Juli 2016
@balipostcom (4.295 Follower) http://twitter.com/balipostcom
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Faksimile: 227418 ’’Jual investasi memang menjadi pilihan. Namun dalam kondisi daya beli masyarakat yang rendah, pelaku usaha tetap akan kena dampak dari tekanan ekonomi ini.’’
EKONOMI BALI Sektor Konsumtif Macet
Properti dan Ritel Makin Terpuruk Musim paceklik, masa sulit di kalangan pelaku dunia usaha menguat. Banyak pengusaha kini mengaku terpaksa jual investasi hanya untuk bertahan. Bahkan, pengusaha di sektor properti, ritel dan produk jasa lainnya terancam kolaps. Akademisi memprediksi masa sulit ini akan cenderung menguat jika pada triwulan III dan IV tak terjadi perbaikan ekonomi. Lemahnya daya beli masyarakat akan membuat semua sektor tak akan bergerak.
FAKTA bahwa kini menjadi musim sulit bagi pelaku usaha, diakui pengamat ekonomi Unud Prof. Ramantha. Dalam perbincangannya, Selasa (12/7) kemarin, Guru Besar Fakultas Ekonomi Unud ini mengatakan pada triwulan I dan II pemerintah gagal mewujudkan target pertumbuhan atau realisasi pertumbuhan tak tercapai. ‘’Gejala ini sudah terlihat pada triwulan I dan II/2016. Realisasai tak sesuai prediksi,’’ ujarnya. Ia mengingatkan agar kondisi ini segera direaksi pemerintah daerah dengan melakukan revisi target pertumbuhan ekonomi. ‘’Bali belum
merespons data yang yang disampaikan Badan Statistik. Gagal realisasi prediksi pertumbuhan ekonomi pada triwulan I dan II mestinya diimbangi dengan revisi target pertumbuhan ekonomi,’’ jelas Ramantha. Bali yang merancang pertumbuhan ekonomi 6,5 persen harus merespons tanda-tanda musim paceklik ini dengan pendekatan yang lebih realistis. Secara nasional, pemerintah telah melakukan koreksi target pertumbuhan ekonomi dari 5,6 persen menjadi 5,5 persen. Jadi ada koreksi 0,1 persen. Prof. Rahmatha meyakini jika pun terjadi surplus pertumbuhan
ekonomi pada triwulan III dan IV, kelesuan ekonomi yang terjadi pada enam bulan pertama ini tak akan tertutupi. Sektor ekonomi konsumtif yang diharapkan menjadi penggerak ekonomi diprediksi tak akan tumbuh. Indikatornya daya beli masyarakat sangat lemah. ‘’Pelaku usaha harus membaca tanda-tanda ini dengan melakukan kepekaan dalam mengelola bisnis. Mungkin jual investasi bisa jadi salah satu solusi. Jual investasi pada masa sulit juga sarat risiko karena harganya anjlok,’’ ujarnya. Hal. 19 Pelaku Usaha
A.A. Ngurah Alit Wiraputra ’’Pelaku usaha harus membaca tanda-tanda ini dengan melakukan kepekaan dalam mengelola bisnis. Mungkin jual investasi bisa jadi salah satu solusi. Jual investasi pada masa sulit juga sarat risiko karena harganya anjlok.’’ Prof. Ramantha
Jangan Pernah Negosiasi dengan Perompak
Filipina Tewaskan 40 Pemberontak Abu Sayyaf
Jakarta (Bali Post) – Wakil Presiden Jusuf Kalla mengimbau kepada seluruh pengusaha swasta, yang kapal dan karyawannya dibajak oleh perompak, untuk tidak pernah bernegosiasi atau memberikan uang kepada pihak penculik. ‘’Saya yakinkan 100 persen, pemerintah tidak pernah bernegosiasi uang. Tetapi pengusaha-pengusaha itu mungkin saja, demi keselamatan pegawainya mereka bernegosiasi seperti itu (membayar tebusan), sehingga akibatnya begini (pembajakan berulang),’’ kata Wapres Jusuf Kalla di Jakarta, Selasa (12/7) kemarin. Upaya permisif yakni dengan membayar tebusan kepada penculik, lanjut Wapres, justru akan berdampak pada potensi pembajakan berikutnya, sehingga Indonesia selalu menekankan tidak
pernah membayar tuntutan uang dari perompak tersebut. ‘’Ya itu ternyata sama dengan teori pembajakan yang lain, bahwa kalau ditoleransi maka pembajakan itu akan menimbulkan pembajakan
@balipostcom http://instagram.com/balipostcom
berikutnya. Pemerintah sekarang tidak mau lagi mendorong pembicaraan seperti itu (membayar tebusan),’’ jelasnya. Hal. 19 Atasi Risiko
Jusuf Kalla
Manila – Pasukan Filipina menewaskan sekitar 40 pemberontak Abu Sayyaf dalam serangan di kepulauan selatan pada pekan lalu, kata tentara pada Senin (11/7), saat pemerintah baru menggencarkan gerakan menumpas salah satu kelompok penculik paling tangguh di Asia. Pertempuran di Pulau Basilan dan Sulu sejak Rabu menewaskan satu tentara dan melukai sekitar dua puluh anggota kelompok terkait Al-Qaida itu, yang terkenal beberapa bulan belakangan dengan pengayauan dua sandera asal Kanada, lapor Reuters. ‘’Baku tembak sengit masih berlangsung, melibatkan kendaraan lapis baja, senjata berat dan dukungan udara,’’ kata Filemon Tan, juru bicara Komando Mindanao Barat, kepada wartawan mengutip laporan sandi, yang diterima pada Minggu lalu. Abu Sayyaf, yang berarti ‘’Pembawa Pedang’’, selama ini mempermainkan pemerintah Filipina, memperkuat jaringan dengan sejumlah besar uang tebusan yang menjadi salah satu jaringan penculikan paling menguntungkan di Asia. Pemberontak itu menyekap sedikitnya 14 sandera - satu orang Belanda, satu Norwegia, lima Filipina dan tujuh warga Indonesia. Hal. 19 Belum Jelas
’’Tax Amnesty’’ Disambut Baik
Uang Masuk Dua Kali Lipat Rio Haryanto
Nasib Rio Ditentukan Usai Laga Hungaria PEMBALAP Rio Haryanto masih belum mendapatkan sponsor untuk membayar kekurangan biaya jelang Grand Prix Hungaria pada 24 Juli mendatang. ‘’Belum ada sponsor baik dari dalam (negeri) maupun luar (negeri),’’ kata Indah Pennywati, ibu Rio Haryanto, Selasa (12/7) kemarin. Saat ini pembalap F1 itu masih harus membayar kekurangan dana sebesar 7 juta euro dari total 15 juta euro kepada Manor Racing. Bila belum ada sponsor yang membiayai kekurangan dana, Rio terpaksa hanya bisa bermain di F1 hingga GP Hungaria sesuai kontrak dengan Manor Racing. Hal. 19 Satu Musim
Bali Post/ant
GUNUNG BROMO - Sejumlah wisatawan berada di bibir kawah Gunung Bromo, Probolinggo, Jawa Timur, Selasa (12/7) kemarin. Aktivitas Gunung Bromo mengalami peningkatan dengan gempa tremor amplitudo maksimal 3-21 milimeter dan tinggi asap abu vulkanis 300-800 meter dari puncak kawah. Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) telah menetapkan jarak aman berada di atas radius satu kilometer.
Jakarta (Bali Post) – Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, kebijakan tax amnesty (pengampunan pajak) yang sebelumnya telah dicanangkan oleh pemerintah mendapatkan tanggapan yang baik dari pasar. ‘’Pasar merespons sangat baik. Uang yang mengalir ke dalam negeri menurut Gubernur Bank Indonesia dua kali lebih banyak dari tahun lalu dalam periode yang sama,’’ kata Luhut usai melakukan rapat koordinasi dengan Kementerian Keuangan dan lembaga-lembaga terkait di Jakarta, Selasa (12/7) kemarin. Pernyataan Luhut tersebut sejalan dengan apa yang sebelumnya diungkapkan pihak Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) yang mengungkapkan bahwa pengusaha sudah tidak ragu lagi dengan program pengampunan pajak. Sementara itu, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro usai rapat koordinasi mengatakan pihaknya memberikan penjelasan kepada Menkopolhukam mengenai implementasi kebijakan pengampunan pajak. Bahasan lain yang mengemuka adalah mengenai kesesuaian mekanisme atau pengaturan repatriasi dana pengampunan pajak antara Kementerian Keuangan dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Selain berkoordinasi dengan Menteri Keuangan, dalam rapat tersebut Menkopolhukam Luhut juga berupaya menyamakan persepsi mengenai UU
Pengampunan Pajak dengan PPATK. Kepala PPATK Muhammad Yusuf mengatakan kebijakan pengampunan pajak tidak menyalahi standar internasional karena kebebasan pengampunan yang diberikan hanya dari sisi pajak saja, bukan tindak pidananya. ‘’Sehingga tidak mengganggu rezim antipencucian uang. Kemudian, seluruh standar kepatuhan pelaporan tetap diikuti, jadi tidak ada masalah,’’ katanya. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo, Jumat (1/7), telah menandatangani pencanangan program pengampunan pajak bersama Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti, Kepala PPATK M Yusuf, dan Jaksa Agung M Prasetyo di Kantor Pusat Ditjen Pajak. Hal. 19 Tidak Memaksa
Perpanjangan Izin Lokasi Reklamasi Teluk Benoa
Sensitif, akan Dibahas Bersama PROYEK reklamasi Teluk Benoa yang mendapat penolakan masyarakat Bali disikapi hati-hati pemerintah pusat. Utamanya dalam perpanjangan izin lokasi yang diajukan PT TWBI. Staf Khusus Kementerian Koordiantor Kemaritiman Bidang Hubungan Antarlembaga Achmad Fachrudin mengatakan, untuk keputusan yang bersifat sensitif seperti pro-kontra izin reklamasi Teluk Benoa, Kemenko Kemaritiman akan dilibatkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang berada dalam koordinasi kementeriannya. ‘’Biasanya hal-hal yang sensitif, sebelum sampai ke Presiden dibahas di Kemenko,’’ kata Achmad Fachrudin, Selasa (12/7) kemarin. Ia mengatakan, hingga saat ini belum
menerima salinan atau tembusan dari pihak KKP atas permohonan perpanjangan izin lokasi rencana reklamasi Teluk Benoa dari PT Tirta Wahana Bali Internasional (TWBI). Achmad menambahkan, dalam hal koordinasi antarlembaga, komunikasi dengan kementerian terkait sangat diperlukan, sehingga kebijakan yang diambil tidak tumpang tindih atau berjalan sendiri-sendiri. ‘’Jadi harus ada tembusan dari instansi terkait, agar kami dari kementerian koordinator bisa mengetahui apa-apa yang terjadi di kementerian terkait,’’ ujarnya. Mengenai surat tembusan tersebut, Achmad mengatakan masih menunggu dari KKP. ‘’Yang pasti harus ada surat yang ditembuskan ke Kemenko. Dan kami masih menunggu
pengajuan surat tersebut,’’ imbuhnya. Sementara itu, K.S. Arsana dari Ikatan Cendekiawan Hindu Indonesia (ICHI) mengatakan, ICHI dan semua komponen masyarakat Bali menunggu keberpihakan pemerintah kepada rakyat Bali dalam menyikapi penolakan rencana reklamasi Teluk Benoa. Sikap keberpihakan itu sudah seharusnya ditunjukkan pemerintah dengan tidak memperpanjang izin lokasi dari pihak PT TWBI. ‘’ICHI sejak awal jelas sikapnya bahwa reklamasi telah memberi dampak sosial yang akan berakibat buruk bagi masyarakat Bali. Penolakan yang kami lakukan semata berangkat dari keresahan masyarakat Bali, bahkan sampai menyatakan diri siap
melakukan puputan. Itu artinya masyarakat Bali tidak lagi main-main dalam menyikapi persoalan ini,’’ katanya. Arsana yang juga Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) bidang Hubungan Internasional mengatakan segera membicarakan dalam forum rapat ICHI tentang kemungkinan menemui kembali Menteri KP Susi Pudjiastuti untuk mendorong agar izin lokasi rencana reklamasi Teluk Benoa tidak diperpanjang. ‘’Kami berharap agar izin lokasi tidak diperbarui. ICHI meminta agar Kementerian Kelautan dan Perikanan bijaksana. Dengan tidak memperpanjang izin lokasi, itu artinya pemerintah tidak memperpanjang konflik,’’ katanya. Ia juga mengimbau agar seluruh kom-
ponen masyarakat Bali kembali menggelar pertemuan dengan Menteri Susi Pudjiastuti seperti yang pernah berlangsung di Gedung KKP pada Senin (29/2) silam. ‘’Ini penting untuk menyampaikan sikap secara langsung kepada Menteri KP agar izin lokasi tidak diperbarui,’’ tegasnya. Seperti diberitakan sebelumnya (BP, 12/7), Koordinator ForBALI Wayan ‘’Gendo’’ Suardana mengatakan, izin lokasi itu akan berakhir 25 Agustus 2016. Dalam Perpres No.122 Tahun 2012 jo Permen KP No.17/ PermenKP/2013, pemegang izin lokasi dapat mengajukan permohonan perpanjangan izin lokasi tiga bulan sebelum izin itu habis. Hal. 19 Surat Penolakan