20 HALAMAN
NOMOR 25 TAHUN KE 70
Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id
terbit sejak 16 agustus 1948 perintis: k. nadha HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000
balipost (158rb Like) http://facebook.com/balipost
selasa kliwon, 12 september 2017
Pengemban Pengamal Pancasila
@balipostcom (4.812rb Follower) http://twitter.com/balipostcom
@balipostcom http://instagram.com/balipostcom
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 233801, 225764 Faksimile: 227418
Raker dengan Komisi III DPR
KPK Dicecar Banyak Pertanyaan
Bali Post/ant
RAKER - Ketua KPK Agus Rahardjo bersama Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, Basaria Panjaitan dan Alexander Marwata bersiap mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (11/9) kemarin.
KPK akan Pelajari Surat Sakit Setnov Jakarta (Bali Post) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mempelajari surat keterangan sakit dari Setya Novanto (Setnov), tersangka kasus KTP-elektronik. “Penyidik KPK telah menerima surat pertanggal 11 September yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak bisa hadir memenuhi panggilan penyidik karena sedang sakit dan diopname. Langkah selanjutnya tentu saja penyidik masih akan mengecek ulang,” kata Pelaksana Harian (Plh.) Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati, Senin kemarin. Ia menyatakan pengecekan surat itu dilakukan untuk menentukan apakah Setya Novanto akan dijadwalkan kembali pemanggilannya atau memang ada langkah-langkah dari penyidik yang dinilai sah secara hukum. “Jadi, surat itu akan dipelajari lagi oleh penyidik apakah nanti perlu dilakukan atau permintaan second opinion dan perlu diingat juga KPK memiliki MoU dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang juga akan bisa cek second opinion atas keterangan penyakit yang bersangkutan,” ucap Yuyuk. Hal. 19 Gula Darah
Jakarta (Bali Post) – Rapat kerja Komisi III DPR RI bersama Komisi Pemberantasan Korupsi, berlangsung Senin sore kemarin. Kesempatan ini tak disiasiakan oleh anggota Komisi III. Bahkan, sejumlah anggota di luar Komisi III juga ikut dengan alasan menggantikan anggota yang lain. Sejumlah pertanyaan mengemuka di antaranya soal mobil yang disita, aset Nazaruddin dan konflik internal KPK. Anggota Komisi III DPR Fraksi PDI-P Masinton Pasaribu bertanya ke KPK soal barang sitaan eks Bendum Partai Demokrat M Nazaruddin. Masinton bertanya terkait kesaksian Yulianis di Pansus Angket KPK. Sedangkan anggota Komisi III F-PKS Nasir Djamil menyatakan KPK memang harus membenahi tata kelola barang rampasan. Jika tidak, ini akan membahayakan KPK sendiri. “KPK
barangkali punya alasan bagaimana mengelola benda sitaan dan barang hasil rampasan terkait barang korupsi. Kalau tidak, kita curiga janganjangan ada barang dilego, macam-macamlah,” tutur Nasir. Sementara itu, pimpinan KPK pun hadir lengkap dalam rapat kerja tersebut dipimpin Ketua KPK Agus Rahardjo. Pimpinan KPK menjelaskan sejumlah kinerja dari lembaga tersebut, menjawab enam pertanyaan yang diajukan pada mereka sebelum rapat kerja berlangsung. Di antara capaian yang dijelaskan antara lain tentang upaya pencegahan korupsi, upaya penegakan hukum dan juga peran KPK dalam supervisi penanganan kasus korupsi bersama beberapa instansi seperti kepolisian, kejaksaan dan lembaga lainnya. Rapat kerja dihadiri oleh 20 dari 52 anggota Komisi III dan delapan dari 10 Fraksi yang ada di Komisi III. (ant)
Kejaksaan Enggan Gabung Densus Tipikor Polri
Jakarta (Bali Post) Kejaksaan Agung enggan bergabung dalam Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor) yang rencananya dibentuk Polri. Hal tersebut mengemuka dalam rapat kerja Komisi III DPR dengan Jaksa Agung Muhammad Prasetyo di ruang rapat Komisi III Gedung Nusantara II, DPR, Senin (11/9) kemarin. Prasetyo membeberkan alasan keenggannnya. Pertama, karena Kejakgung telah membentuk Satuan Tugas Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi (P3TPK). Kedua, rencana pembentukan Densus Tipikor bisa menimbulkan tumpang tindih dan berpotensi terjadi degradasi an-
tarinstitusi penegak hukum. Salah satu tawaran Polri kepada Kejakgung karena lembaga Korps Adhyaksa tersebut memiliki kewenangan penuntutan yang tidak dimiliki kepolisian. Polri hanya memiliki kewenangan penyelidikan dan penyidikan. Hingga saat ini, hanya Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) yang memiliki kewenangan penyelidikan, penyidikan, sekaligus penuntutan. Densus Tipikor yang akan dibentuk dengan menggabungkan tiga lembaga penegak hukum yang menangani kasus korupsi. Hal. 19 Tumpang Tindih
Kasus Bayi Debora
Bali Post/ant
RAPAT KERJA - Jaksa Agung Prasetyo menjawab pertanyaan anggota Komisi III dalam rapat kerja di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (11/9) kemarin.
Gempa Meksiko
Menkes Siapkan Sanksi untuk RS
91 Orang Tewas Meksiko Gempa besar di kawasan miskin Meksiko Selatan pada Kamis malam, menewaskan sedikitnya 91 orang dan meratakan puluhan ribu rumah, yang didiami dua juta orang, kata pejabat setempat. Gempa berkekuatan 8,1 SR itu mengguncang negara bagian Chiapas, lebih kuat jika dibandingkan dengan bencana sama pada 1985, yang meratakan Kota Meksiko dan menewaskan ribuah orang. Namun, kedalaman dan jarak pusat gempa, yang jauh, membuat kerusakan kali ini lebih kecil. Pada Sabtu, pejabat di negara bagian Oaxaca mengatakan bahwa sudah 71 orang tewas di sana, sebagian besar tinggal di Kota Juchitan, tempat pemakaman dipenuhi acara penguburan korban. Jumlah kematian juga ter-
Jakarta (Bali Post) Menteri Kesehatan Nila Farid Moeloek menegaskan akan memberikan sanksi yang akan dijatuhkan untuk Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres, Jakarta Barat, apabila terbukti menolak pasien yang menyebabkan meninggalnya bayi berusia 4 bulan bernama Tiara Debora Simanjorang. Dalam waktu dekat ini, kementeriannya akan membentuk tim investigasi dan mendengar jajaran Direksi RS Mitra Keluarga dan beberapa pihak terkait. “Saya ingin mendengarkan, atau memberikan pertanyaan-pertanyaan bilamana memang betul terjadi sesuatu, tentu sanksi ini akan kita lakukan,” kata Nila F. Moeloek dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (11/9) kemarin. Nila pun membeberkan sanksi yang akan dikenakan sabab tergantung dari hasil investigasi mulai dari teguran, teguran keras, sampai pencabutan izin hingga pidana. “Kalau itu menyebabkan kecacatan, misalnya, bisa dua tahun hukuman penjara, kalau saya tidak salah. Kalau sampai menyebabkan kematian pasien, dihukum 10 tahun penjara, dan denda hingga Rp 1 miliar,” ujarnya. Ia juga mengingatkan kepada semua pengelola rumah sakit baik negeri maupun swasta untuk menjadikan kasus ini sebagai pelajaran. Jangan sampai, kasus serupa terulang. Hal. 19 Keadaan Darurat
Bali Post/rtr
GEMPA - Dua warga berdiri di samping rumah yang hancur setelah gempa melanda pantai selatan Meksiko, Kamis malam.
pastikan di negara bagian Chiapas pada Minggu malam dengan 16 orang, kata juru bicara badan penanganan bencana setempat. Di sisi lain, empat korban meninggal juga tercatat di negara bagian Tobasco. Gambar disiarkan televisi dari beberapa bagian Oaxaca menunjukkan banyak rumah dan bangunan rata dengan tanah akibat gempa. Beberapa gempa susulan terjadi pada Minggu, sehingga membuat banyak orang takut kembali ke dalam bangunan yang sudah rapuh akibat guncangan pertama. Mereka lebih memilih beristirahat di taman-taman terbuka. Reruntuhan bangunan berserakan di sekitar jalan-jalan yang rusak, sementara wajah pada warga masih menunjukkan tanda-tanda terguncang. Gubernur negara bagian Oaxaa, Alejandro Murat, kepada sebuah stasiun televisi Meksiko mengatakan bahwa gempa itu dirasakan di 41 kota dan berdampak pada 800.000 warga dari empat juta populasi keseluruhan. Hal. 19 Garis Pantai
Petani Bali bak ’’Ayam Mati di Lumbung’’
Penanganan Pascapanen Harus Dapat Perhatian BALI memiliki puluhan ribu kamar hotel. Demikian pula Bali dikunjungi sembilan juta wisatawan, dua kali lipat penduduk Bali. Ini tentu pasar yang sangat menjanjikan bagi produk pertanian Bali. Namun kenyataannya, jauh panggang dari api. Tidak banyak produk pertanian Bali terserap di hotel. Alasannya klasik. Kualitasnya tak masuk standar hotel. Demikian pula sistem pembayaran juga menjadi kendala petani. Maka jadilah mereka penonton, pasrah dengan kondisi yang ada. Seperti kata pepatah ‘’ayam mati di lumbung’’. Proses ribetnya bertransaksi di hotel menjadi pengalaman kelompok nelayan di Kampoeng Kepiting, Desa Tuban, Kuta, Badung. Made Sumasa, Ketua Kelompok Nelayan Wana Sari, menyatakan, kelompoknya yang beranggotakan 93 orang enggan memasok hasil laut ke hotel dan restoran sekitar. Alasannya, birokrasinya ribet. Selain itu pembayaran tidak langsung (BP
11/9). “Banyak permintaan untuk suplai ke hotel, tapi kami belum bisa melayani. Kalau yang mau beli cash, tunai kami layani,” ucapnya. Lalu apa alasan restoran tidak memakai produk lokal? Owner Restaurant Mozaic dan Spice, Chris Salans, Sabtu (9/9) lalu, mengatakan, ketersediaan produk lokal dengan kualitas bagus jarang mereka dapatkan. Hal itu membuat mereka harus mengimpor bahan baku dari luar negeri. Ditemui saat Sanur Goes Organic, Chris menuturkan, ketika ia bekerja di hotel dan membutuhkan tomat, ia tidak pernah menemukan tomat yang merah, manis, dan lembek. Ia hanya mendapatkan tomat yang berwarna setengah hijau dan kuning. “Saya datang ke petani menanyakan di mana tomat merah. Menurut petani tomat merah itu cepat busuk,” tuturnya. Atas jawaban itu, ia pun menyadari bahwa memetik buah yang matang di pohon akan membuat petani rugi.
Karena bahan baku dari petani akan membutuhkan beberapa hari untuk sampai ke hotel atau pasar. Rantai yang panjang tersebut memaksa petani memanen hasil sawah lebih awal agar ketika perjalanan menuju pasar, tetap segar. Selain karena tidak menemukan kualitas yang bagus, Chris juga membutuhkan list bahan baku yang banyak, yang tidak bisa dipenuhi oleh lokal. Terkadang karena faktor musiman, masalah penyimpanan (pendinginan), membuat produk yang diinginkannya tidak tersedia. “Jadi, ini bukan masalah bibit atau apa, cuma petani petik mentah biar tidak busuk. Itu berbanding terbalik dengan kebutuhan kami,” ujarnya. Kepala Dinas Pertanian, Ketahan Pangan dan Perikanan (PKP) Bangli I Wayan Sukartana mengakui, sektor pertanian memerlukan penanganan pascapanen. Hal. 19 Harganya Murah
JERUK - Petani jeruk sedang merawat tanamannya yang sedang berbuah.
Bali post/ant