20 HALAMAN
NOMOR 341 TAHUN KE 69
Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id
terbit sejak 16 agustus 1948 perintis: k. nadha HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000
balipost (158rb Like) http://facebook.com/balipost
Pengemban Pengamal Pancasila
sabtu wage, 12 agustus 2017
sepanjang Maret 2013 hingga Februari 2015. Niko merupakan sopir merangkap ajudan Muhtar Ependi, terpidana kasus suap sengketa Pilkada Palembang dan Empatlawang yang ditangani MK. Namanya sempat viral di media sosial setelah dia merekam kemudian menyebarkan video berdurasi 2 menit 40 detik yang dibuat April 2017. Niko mengaku disuruh memberikan kesaksian palsu yang memberatkan mantan Ketua MK Akil Mohtar dan Muhtar Ependi, pamannya sendiri. Niko mengatakan sejak diamankan KPK dirinya telah hilang kebebasannya. Hal. 19 Tidak Boleh
@balipostcom http://instagram.com/balipostcom
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 233801, 225764 Faksimile: 227418
Pansus Angket Duga Ada Penyalahgunaan ’’Safe House’’ KPK Jakarta (Bali Post) Pansus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Niko Panji Tirtayasa mengunjungi Rumah Sekap KPK di TPA Cipayung, Depok, Jawa Barat dan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jumat (11/8) kemarin. Ketua Pansus KPK Agun Gunanjar Sudarsa mengatakan, kunjungan itu untuk membuktikan keberadaan Rumah Sekap KPK yang dimaksud Niko atau Safe House versi KPK. ‘’Jadi, kami hanya cross check kebenaran kesaksian Miko kepada Pansus,’’ ujarnya di Depok. Keberadaan Rumah Sekap KPK itu diungkap oleh Niko, yang mengaku menempati rumah milik Yusman dan ditunggui Nanang itu
@balipostcom (4.812rb Follower) http://twitter.com/balipostcom
KPK Juga Tanggung Keluarga Niko Panji
Bali Post/ant
RUMAH AMAN - Ketua Pansus Hak Angket KPK Agun Gunandjar dan anggota Pansus Arteria Dahlan bersama saksi kasus suap Niko Panji Tirtayasa meninjau kondisi rumah aman atau ‘’Safe House’’ KPK di Cipayung, Depok, Jawa Barat, Jumat (11/8) kemarin.
Jakarta (Bali Post) – Penyediaan rumah aman bagi saksi-saksi KPK mempunyai dasar hukum kuat. ‘’Tidak ada yang perlu dikhawatirkan bagi KPK. Safe house (rumah aman) itu sudah jelas dan kuat dasar hukumnya. Ada dua undang-undang yang mengatur,’’ kata Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah, Jumat (11/8) kemarin. Febri menjelaskan bahwa dasar hukum perlindungan saksi dan rumah aman antara lain Pasal 15 huruf a Undang-undang tentang KPK yang menyatakan bahwa KPK berkewajiban memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan atau pun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi. Penjelasan pasal itu menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan memberikan perlindungan dalam ketentuan ini juga meliputi pemberian jaminan keamanan dengan meminta bantuan kepolisian atau penggantian identitas pelapor atau ‘’melakukan evakuasi’’, termasuk perlindungan hukum. Hal. 19 Pemenuhan Hak
Pancasila Kurang Dapat Perhatian
Jakarta (Bali Post) – Kepala Unit Kerja Presiden-Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) Yudi Latif mengatakan, selama belasan tahun Pancasila kurang mendapat perhatian serius, termasuk di sekolah. ‘’Bahkan, ada kegamangan di kalangan penyelenggara negara untuk menyuarakan dan mengartikulasikan Pancasila di ruang publik,’’ ujarnya, Jumat (11/8) kemarin.
Retno LP Marsudi
Yudi menjelaskan, Pancasila kurang terbudayakan dalam moral publik, sehingga penguatan kembali ideologi Pancasila ke dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, melalui keyakinan, alam pikiran dan praktiknya perlu mendapat perhatian semua pihak. ‘’Segenap pemangku kepentingan perlu bekerja sama menghidupkan dan menggelorakan
kembali Pancasila sebagai laku hidup anak-anak bangsa,’’ ujarnya. Yudi menjelaskan, Pancasila harus menjadi gerak nadi kaum muda Indonesia, tulang sumsum bangsa, sehingga generasi muda dapat mengaktualisasikan Pancasila sebagai inspirasi dan daya dorong berprestasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik.
Dia menjelaskan pihaknya dan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) akan meluncurkan program penguatan pendidikan Pancasila yang diikuti 530 mahasiswa dan 110 dosen dari seluruh Indonesia di Bogor, Jawa Barat, pada Jumat dan Sabtu. Dalam kegiatan itu digunakan pendekatan interaktif dan
partisipatif, menurut Yudi, akan diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Sabtu (12/8). Presiden Jokowi akan hadir membuka langsung kegiatan didampingi Ketua Dewan Pengarah UKP-PIP Megawati Soekarnoputri dan Menristekdikti M. Nasir. Hal. 19 Keliling Istana
Dua WNI di Mesir Ditangkap
Jakarta (Bali Post) – Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi mengatakan hingga saat ini belum mendapat akses kekonsuleran dari otoritas Mesir atas penangkapan dua mahasiswa Indonesia di Kota Samanud. ‘’Mengenai kondisi dua mahasiswa kita yang ditangkap oleh otoritas Mesir di kota Samanud, sampai sekarang kita memang belum mendapatkan akses kekonsuleran dari otoritas Mesir,’’ katanya, Jumat (11/8) kemarin. Hal. 19 Jaksa Agung
Saksi Kunci E-KTP Meninggal di AS
Jakarta (Bali Post) – Saksi kunci kasus KTP elektronik (eKTP), Johannes Marliem, meninggal dunia di Amerika Serikat. Banyak rumor penyebab kematiannya. Ada yang menyebutkan karena bunuh diri dan ada pula yang menyebutkan karena ditembak. KPK membenarkan bahwa salah satu saksi terkait kasus KTP elektronik, Johannes Marliem, meninggal dunia di Amerika Serikat. ‘’Informasi benar Johannes Marliem meninggal dunia, tetapi kami belum dapat informasi yang rinci karena peristiwanya terjadi di Amerika Serikat,’’ kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Jumat (11/8) kemarin. Hal. 19 Tetap Jalan
Bali Post/ant
ASEAN - Presiden Joko Widodo bergandengan tangan dengan Sekjen ASEAN Le Luong Minh, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan perwakilan dari masing-masing negara anggota ASEAN dalam peringatan 50 tahun ASEAN di Sekretariat ASEAN, Jakarta, Jumat (11/8) kemarin.
Terorisme dan Narkoba Tantangan ASEAN
Jakarta (Bali Post) – Tindak kejahatan lintas batas seperti terorisme dan penyelundupan narkoba menjadi tantangan negaranegara anggota Perhimpunan Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) untuk memberantasnya secara bersama-sama. ‘’Ancaman terorisme merupakan ancaman yang nyata. Serangan terorisme di Marawi menjadi wake up call bagi kita yang perlu direspons dengan segera. Untuk itu kita harus bersatu menggalang kerja sama, memperkuat sinergi untuk memerangi terorisme,’’ kata Presiden Joko Widodo dalam Peringatan 50 Tahun ASEAN di Sek-
retariat ASEAN, Jakarta, Jumat (11/8) kemarin. Situasi politik dan keamanan di kawasan, menurut Presiden, menjadi tantangan bagi ASEAN untuk dapat mengatasinya melalui penguatan kerja sama. Dalam merespons masalah itu, Indonesia telah menggagas pertemuan trilateral bersama Filipina dan Malaysia di Manila pada 22 Juni 2017 untuk memperkuat kerja sama pemberantasan terorisme. Selain itu, Indonesia juga menggagas pertemuan regional bersama Australia, Selandia Baru, Malaysia, Brunei Darussalam dan Filipina di Manado, Sulawesi Utara,
pada 29 Juni 2017. Selain terorisme, Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya kerja sama di bidang pemberantasan penyelundupan narkoba yang juga merupakan kejahatan lintas batas. ‘’Kita harus menyatakan perang kepada narkoba dan obat-obat terlarang. Kita tidak ingin pemuda ASEAN kehilangan masa depannya karena dirusak obatobat terlarang ini. Untuk itu, tidak ada jalan lain, kecuali bersatu menyelamatkan ASEAN dari narkoba dan obat-obat terlarang,’’ ujar Presiden. Hal. 19 Harus Didikte
Diskusi Lingkungan
TPA Suwung kini sedang disorot tajam oleh pemerintah pusat. Mengingat, Bali akan menjadi tuan rumah Annual Meeting IMF dan World Bank di tahun 2018. Pemerintah pusat menginginkan TPA Suwung menjadi eco park yang hijau pada bulan Agustus tahun depan. Rencana yang akan dimulai dengan DED di bulan Agustus ini disebut ‘’gila’’ lantaran butuh biaya yang cukup besar. Terlebih dari 32,46 hektar luas TPA Suwung, 22,46 hektar yang akan dijadikan sanitary landfill. Sedangkan 10 hektar sisanya untuk Waste to Energy. Apa bisa?
TPA Suwung akan Dihijaukan, Apa Mungkin?
I Made Sudarma
VOLUME sampah yang masuk ke TPA Regional Sarbagita (TPA Suwung) terus meningkat setiap bulannya. ‘’Sampah sudah begitu banyak, bagaimana kita menyelesaikan sampah di TPA Suwung? Satu-satunya cara, sampah itu harus direduksi. Apakah dengan menggunakan teknologi seperti komposting dan sebagainya,’’ ujar Kepala Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) Unud Dr. I Made Sudarma, M.S. dalam Diskusi Penanganan Sampah di Bali. Diskusi kerja sama Bali Post dan Fakultas Pertanian Universitas Udayana ini digelar di Gedung Fakultas Pertanian Unud, Sudirman, Selasa (8/8) lalu. Kata Sudarma, teknologi apa pun yang masuk ke TPA harus menghasilkan produk yang laku di pasaran. Hal. 19 Cari Biaya
Bali Post/dok
MENGGUNUNG - Tumpukan sampah di TPA Suwung kini sudah menggunung. Tingginya sudah melebihi Perda Ketinggian Bangunan yakni 18 meter.