20 HALAMAN
NOMOR 345 TAHUN KE 68
Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id
terbit sejak 16 agustus 1948 perintis: k. nadha HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000
balipost (144 rb Like) http://facebook.com/balipost
jumat wage, 12 agustus 2016
Pengemban Pengamal Pancasila
@balipostcom (4.295 Follower) http://twitter.com/balipostcom
@balipostcom http://instagram.com/balipostcom
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Faksimile: 227418
Rencana ’’Full Day School’’ 2-Habis
Jangan Hanya Melihat Satu Aspek Tim Independen Polri Periksa Adik Freddy Budiman Jakarta (Bali Post) – Tim independen bentukan Polri memeriksa adik Freddy Budiman untuk menggali informasi terkait pernyataan Koordinator Kontras Haris Azhar mengenai pengakuan Freddy tentang adanya aparat penegak hukum yang terlibat dalam peredaran narkoba. ‘’Yang diperiksa saudara Latif di Lapas Salemba,’’ kata Ketua Tim Independen Komjen Pol. Dwi Priyatno, Kamis (11/8) kemarin. Adik kandung mendiang Freddy Budiman, Johny Suhendra alias Latif, kini mendekam di Lembaga Pemasyarakatan Salemba, Jakarta. Selain itu, menurutnya, Tim Independen berkoordinasi dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk menyatukan temuan terkait perkara itu. Tim Iindependen juga menyatakan terbuka menerima informasi dari masyarakat terkait keterlibatan aparat dalam peredaran narkoba. ‘’Tim ini juga terbuka terhadap setiap info baru yang diberikan masyarakat, termasuk info yang didapat Kontras,’’ katanya. Polri membentuk tim independen guna menelisik kebenaran informasi dalam artikel Haris Azhar berjudul ‘’Cerita Busuk Dari Seorang Bandit’’ berdasarkan hasil wawancara dengan terpidana mati Freddy Budiman di Lapas Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, tahun 2014. Tim yang diketuai Inspektur Pengawasan Umum Polri Komjen Dwi Priyatno itu beranggotakan 18 orang, termasuk Ketua Setara Institute Hendardi, anggota Komisi Kepolisian Nasional Poengky Indarti dan pakar komunikasi dari Universitas Indonesia Effendi Gazali. Tim itu bertugas mengusut kebenaran informasi Freddy tentang pemberian upeti Rp 450 miliar kepada anggota BNN dan Rp 90 miliar kepada polisi. Sementara itu di tempat terpisah, Presiden Joko Widodo meminta pernyataan gembong narkoba Freddy Budiman kepada Koordinator Kontras Haris Azhar ditelusuri. ‘’Ya… ditelusuri, diungkap dan diproses kalau benar sesuai dengan apa yang disampaikan,’’ kata Jokowi, Kamis kemarin. Hal. 19 Banyak Pakar
Wacana full day school tak banyak direspons di Bali. Alasannya, banyak sekolah tak memiliki fasilitas yang lengkap. Demikian pula jumlah guru yang terbatas, sehingga dikhawatirkan hal itu tak efektif dan menimbulkan ketertekanan bagi siswa.
WAKIL Ketua DPRD Bangli I Nyoman Basma, Kamis (11/8) kemarin menjelaskan, full day school akan menjadi beban bagi siswa utamanya di pedesaan. Selain itu orangtua juga terbebani. Beban ekonomi yang selama ini dipikul akan semakin meningkat. Hal ini berpotensi akan menurunkan tingkat kesejahteraannya. ‘’Sekolah dari pagi sampai siang saja sudah lumayan pengeluarannya. Apalagi sampai sore, pasti bertambah,’’ katanya.
Hal senada juga disampaikan Perbekel Siakin, Kintamani, I Gede Disi. Selama ini anak-anak di desanya masih banyak yang harus berjalan kaki ke sekolah dan harus menempuh jarak yang cukup jauh. Selain itu, mereka juga banyak yang harus membantu orangtuanya untuk meningkatkan ekonomi keluarga. ‘’Kalau sekolah seharian, anak pasti akan terbebani. Banyak hal yang sebelumnya mereka geluti bersama orangtuanya akan pudar,’’
tuturnya. Sekdisdikpora Bangli I Nyoman Sedana mengungkapkan wacana itu akan dibicarakan dengan kepala sekolah saat rapat rutin berlangsung. Sebagai gambaran awal, katanya, program itu harus dikaji secara mendalam. Siswa yang berada di kondisi geografis sulit perlu juga dipikirkan. Demikian juga dengan kesejahteraan tenaga pendidik. Hal. 19 Perlu Dikaji
Jokowi Harus Banting Setir Hidupkan Sektor Riil dan Pertanian
Jakarta (Bali Post) Pemerintahan Jokowi kini getol mempercepat pembangunan di daerah. Salah satu caranya dengan menggejot pembangunan infrastruktur. Kebijakan tersebut pun dikritisi Wakil Ketua DPR-RI Fadli Zon, Ketua DPD-RI Irman Gusman dan Direktur Eksekutif INDEF Enny Sri Hartati
’’Pemerintah harusnya banting setir pada sektor pertanian, UKM, dan mendorong tumbuhnya industri-industri kecil. Karena itulah sebenarnya ekonomi kerakyatan sesungguhnya.’’ Fadli Zon Wakil Ketua DPR-RI
Fadli Zon mengingatkan pemerintahan Presiden Joko Widodo sudah seharusnya banting stir mengalihkan kebijakan penganggaran yang berorientasi dari infrastruktur ke sektor pertanian. Fadli menilai pemerintah terlalu ambisius dalam membangun infrastruktur yang akhirnya memaksa pemerintah memangkas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). ‘’Pemerintah harusnya banting setir pada sektor pertanian, UKM, dan mendorong tumbuhnya industriindustri kecil. Karena itulah sebenarnya ekonomi kerakyatan sesungguhnya,’’ kata Fadli Zon dalam diskusi bertajuk ‘’Postur APBN dan Pajak 2016’’ di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (11/8) kemarin. Menurut Fadli, porsi penganggaran yang sangat besar ke sektor infrastruktur pada postur APBN 2016 menunjukkan pemerintah tidak cakap dalam mengelola anggaran. Pengelolaan anggaran yang tidak kompeten membuat pemerintah memangkas APBN Perubahan hingga sekitar Rp 133 triliun. Pemangkasan itu akhirnya berdampak juga secara keseluruhan pada ekonomi kerakyatan. Hal. 19 Proyek Besar
’’Kebijakan pemerintah pusat juga harus sesuai dengan daerah masingmasing. Baik sumber daya manusia, sumber daya alam dan khususnya di luar Jawa. Karena itu kita harus menciptakan gerakan sejuta entrepreneur di daerah agar tidak berpihak pada kapitalis.’’ Irman Gusman Ketua DPD-RI
Ivan Haz Dihukum 1,5 Tahun
Jakarta (Bali Post) – Mantan anggota DPR Fanny Syafriansyah alias Ivan Haz divonis 1 tahun 6 bulan (1,5 tahun) penjara oleh majelis hakim. Ivan terbukti bersalah melakukan kekerasan fisik terhadap tiga orang pembantunya. ‘’Menyatakan terdakwa Fanny Syafriansyah alias Ivan Haz terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga,’’ kata ketua majelis hakim Yohanes Priyana, Kamis (11/8) kemarin. Atas putusan tersebut, Ivan Haz memutuskan untuk menerima vonis yang dijatuhkan. ‘’Saya telah berkonsultasi pada kuasa hukum, dengan mengucapkan bismillah, saya terima hasil keputusan majelis hakim yang mulia,’’ tutur Ivan yang mengenakan kemeja putih. Ivan bebas dari dakwaan primer karena luka yang dialami korban menurut majelis tidak masuk kualifikasi sakit atau luka berat, sehingga dia terbebas dari jeratan Pasal 90 KUHP. Pada sidang sebelumnya, Ivan Haz mengakui tindakannya yang melakukan kekerasan terhadap mantan pekerja rumah tangganya yang berposisi sebagai pengasuh anak, Toipah, memang berlebihan. ‘’Saya akui saya salah dan berlebihan dalam memberikan tindakan hukuman pada Ipah,’’ kata Ivan dalam persidangan kasus kekerasan yang melibatkan anak mantan Wakil Presiden Hamzah Haz tersebut di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ivan menegaskan dirinya melakukan hal tersebut karena dia memiliki alasan yang mendorongnya untuk melakukan tindak kekerasan tersebut. ‘’Saya tidak akan melakukan itu jika tidak ada sebab yang membuat saya marah sedemikian rupa, ada beberapa kejadiannya,’’ ujar Ivan. Salah satunya, kata Ivan, ketidakjujuran Toipah tentang yang terjadi pada buah hatinya hingga membuatnya geram karena harus mendesak Toipah untuk mengaku. Hal. 19 Tidak Jujur
Donald Trump
Donald Trump Sebut Obama ’’Pendiri’’ ISIS
Washington – Calon presiden Amerika Serikat, Donald Trump, Kamis (11/8) kemarin menyebut seteru Hillary Clinton dan Presiden Barack Obama sebagai ‘’para pendiri’’ kelompk bersenjata ISIS. ‘’Dia (Obama) adalah pendiri ISIS. Demikian pula dengan Clinton. Saya menyebut mereka sebagai para pendiri organisasi tersebut,’’ kata Trump mengaku menentang perang Irak
pada masa kepemimpinan George W. Bush, lapor Reuters. ‘’Dia seharusnya tidak melakukan penarikan pasukan (dari Irak) dengan cara itu. Ini adalah kebijakan yang buruk,’’ kata Trump kepada CNBC. Sebelumnya pengembang asal New York tersebut mengkritik Obama dan Clinton, yang pada 2009-2013 lalu menjabat sebagai menteri luar negeri, karena dini-
lai salah dalam menarik pasukan Amerika Serikat dari Irak. Dia menganggap kebijakan tersebut membantu kebangkitan ISIS yang kini menguasai beberapa wilayah di Irak dan Suriah. Namun, pernyataan terbaru Trump pada Kamis kemarin membawa kritik yang sama pada tingkatan yang baru. Hal. 19 Clinton Unggul
Soal Remisi Koruptor
Semua Setuju, Termasuk KPK
Ivan Haz
Bali Post/ant
Jakarta (Bali Post) – Penyataan KPK yang tidak setuju pemberian remisi pada koruptor, ditanggapi Menkum HAM Yassona Laoly. Ia juga membantah pernyataan Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) yang merasa tidak dilibatkan dalam membahas rencana mengganti konsep pemberian remisi untuk narapidana. ‘’Itulah yang tidak benar, jadi kan ada timnya (KPK) yang dikirim di sana,’’ kata kata Yassona, Kamis (11/8) kemarin. Yassona menegaskan dalam membahas wacana revisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan ini harus melibatkan
semua pihak. ‘’Bukan diam, kita buat seolah-olah kita akan menelikung, tidak. Dari dulu sudah kita buka wacana itu, FGD (focus group discussion) di seluruh provinsi ada dan kita undang pakar-pakar,’’ kata Menkum HAM. Laoly mengatakan bahwa dalam membahas revisi PP 99/2012 ada pihak yang mewakili KPK, polisi, jaksa, Kementerian Sekretaris Negara dan semua pihak secara prinsip menyetujui draf. ‘’Secara prinsip setuju draf itu. Akan kita lanjutkan, akan kita bahas lagi teknis berikutnya,’’ kata Laoly. Menkum HAM mengatakan aturan syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pe-
masyarakatan ini ada keinginan tidak melanggar UU di atasnya (UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan). ‘’Kita koreksi, jangan membuat sesuatu tidak benar karena hanya emosional. Tapi tetap prinsip (untuk) koruptor, teroris, bandar narkoba tetap mempunyai perbedaan dalam hal remisi dan pembebasan bersyarat,’’ kata Laoly. Menkum HAM mengatakan, prinsip tersebut tetap dipegang, namun yang beredar di publik permasalahannya sudah heboh duluan, sehingga banyak orang yang mengkritik. Hal. 19 Hilangkan Diskriminasi
Yassona Laoly