20 HALAMAN
NOMOR 54 TAHUN KE 69
Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id
terbit sejak 16 agustus 1948 perintis: k. nadha HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000
balipost (152 rb Like) http://facebook.com/balipost
Pengemban Pengamal Pancasila
rabu kliwon, 12 oktober 2016
@balipostcom (4.485 Follower) http://twitter.com/balipostcom
@balipostcom http://instagram.com/balipostcom
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Faksimile: 227418
Enam Orang Ditangkap Penggeledahan di Lantai 6 dan 12
Jakarta (Bali Post) – Polda Metro Jaya menggeledah kantor Kementerian Perhubungan, Selasa (11/10) sore kemarin. Enam orang ditangkap terkait kasus pungutan liar (pungli) di kementerian itu. ‘’Ada enam pelaku kami tangkap. Beberapa petugas dari Ditjen Perhubungan Laut dan satu orang dari calonya,’’ kata Kapolda Metro Jaya Irjen Pol. Mochamad Iriawan. Ia mengatakan, oknum yang ditangkap merupakan pegawai biasa dan salah satunya merupakan calo dari perusahaan pendukung dokumen-dokumen laut. Irjen Iriawan juga menjelaskan bahwa uang hasil pungli tersebut ditemukan di lantai enam dan kemudian lanjut naik ke atas lantai 12. Adapun uang yang ditemukan total dalam penampungan Rp 60 juta dan dalam rekening penampungan ada Rp 1,2 miliar. ‘’Nanti akan kami dalami, karena di Kemenhub di Direktorat Jenderal Kelautan ada
sebanyak 152 perizinan ada buku pas, buku ganti warna dengan panjang kapal, itu semua terkait administrasi perkapalan,’’ katanya. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol. Mochamad Iriawan telah memimpin penggeledahan di Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bersama dengan beberapa pejabat Kemenhub sejak pukul 16.20 WIB. Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menekankan operasi tangkap tangan di kementeriannya berkaitan dengan pungli perizinan. Hal. 19 Bekerja Maksimal
Bali Post/ant
LOKASI OTT - Presiden Joko Widodo memberikan keterangan kepada wartawan saat meninjau lokasi OTT di Kementerian Perhubungan, Jakarta, Selasa (11/10) kemarin. Dalam OTT itu Polda Metro Jaya berhasil mengamankan lima pegawai Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan calo serta menyita uang tunai sebesar Rp 60 juta.
’’…Adapun uang yang ditemukan total dalam penampungan Rp 60 juta dan dalam rekening penampungan ada Rp 1,2 miliar. Nanti akan kami dalami, karena di Kemenhub di Direktorat Jenderal Kelautan ada sebanyak 152 perizinan ada buku pas, buku ganti warna dengan panjang kapal, itu semua terkait administrasi perkapalan.’’ Bali Post/ade
BARANG BUKTI - Sejumlah barang bukti pungutan liar yang diamankan saat operasi tangkap tangan di Kementerian Perhubungan, Jakarta Pusat, Selasa (11/10) kemarin.
Irjen Pol. Mochamad Iriawan Kapolda Metro Jaya
Pecat, Pegawai Pungli
Jokowi Tugaskan Menkum HAM Gelar OPP Jakarta (Bali Post) – Presiden Joko Widodo memperingatkan seluruh kementerian dan instansi agar menghentikan segala bentuk pungutan liar (pungli). ‘’Stop yang namanya pungutan liar. Tangkap dan langsung pecat pegawai yang melakukan pungli,’’ kata Presiden Joko Widodo saat mengunjungi Kementerian Perhubungan, di Jakarta, Selasa (11/10) kemarin. Presiden melakukan kunjungan mendadak ke Kementerian Perhubungan terkait kasus tangkap tangan dugaan pungutan liar perizinan di kementerian tersebut. Presiden mengatakan, pemerintah akan terus melakukan penertiban dan penangkapan kepada semua pihak yang melakukan pungli kepada masyarakat. ‘’Sekali lagi saya
tegaskan stop yang namanya pungutan liar dan saat ini sudah ada yang namanya operasi pemberantasan pungli,’’ tegas Presiden. Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung menyatakan pemerintah memutuskan pelaksanaan operasi pemberantasan pungutan liar dan penyelundupan (OPP) sebagai bagian langkah awal pelaksanaan reformasi hukum. ‘’Secara prinsip Presiden dan Wapres setuju dengan diadakannya operasi pemberantasan pungli dan penyelundupan,’’ kata Pramono Anung dalam konferensi pers bersama Menko Polhukam Wiranto usai rapat kabinet terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa kemarin. Hal. 19 Pelayanan SIM
Mohammad Saleh, Ketua DPD-RI Putus, Jalan Penebel-Tunjuk Ada Gugatan, Pelantikan Ditunda
Jakarta (Bali Post) Rapat Paripurna Luar Biasa Dewan Perwakilan Daerah RI memilih senator asal Bengkulu Mohammad Saleh sebagai Ketua DPD-RI menggantikan Irman Gusman. Meski sudah terpilih, pelantikan Mohammad Saleh sebagai Ketua DPD-RI ditunda Saleh mengalahkan dua rivalnya, Wakil Ketua DPD Farouk Muhammad dan GKR Hemas. Di urutan kedua ditempati GKR Hemas dengan peroleh 31 suara, sedangkan Farouk Muhammad hanya memperoleh 23 suara. Satu suara dinyatakan tidak sah. Total suara sah sebanyak 116 suara dari total 132 anggota DPD dari 33 provinsi (minus Provinsi Kalimantan Utara). ‘’Ini proses pemilihan yang alamiah dan ini tentu amanah yang berat bagi saya,’’ kata Saleh usai pemilihan di Ruang Rapat Paripurna Gedung Nusantara V, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/10) semalam. Saat pemilihan, sesuai Tata Tertib DPDRI, sidang paripurna yang sebelumnya dipimpin Farouk Muhammad dan GKR Hemas diserahkan kepada senator tertua yakni Maimanah Umar selaku senator Riau kelahiran 1937 dan senator termuda Riri Damayanti asal Bengkulu kelahiran 1990. ‘’Bagi saya ini adalah amanah yang sangat berat. Hampir separuh kawankawan mengamanatkan kepada saya,’’ kata Saleh. Hal. 19 Dua Tahap
Tabanan (Bali Post) Hujan deras mengguyur Kecamatan Penebel, Tabanan sejak Selasa (11/10) pagi hingga sore kemarin. Akibatnya sebuah jembatan sepanjang 20 meter yang menghubungkan Penebel-Tunjuk putus. Lokasi jembatan yang putus tersebut tepatnya di Banjar Cepik Desa Tajen. Informasi yang berhasil dihimpun, ambrolnya jalan yang menghubungkan Desa Tunjuk, Tabanan dengan Tajen Penebel tersebut terjadi pukul 18.30 Wita. Saat itu di lokasi sudah tidak ada hujan. Namun, volume air yang besar dari hulu karena hujan sebelumnya, tidak semuanya mengalir melalui gorong-gorong di bawah jembatan. Sehingga air meluap ke jalan dan membuat jalan yang sebelumnya sudah jebol sebagian tersebut akhirnya amblas ke jurang sedalam sekitar 15 meter. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Kapolsek Penebel AKP I Wayan Dastra seizin Kapolres ketika dikonfirmasi membenarkan kejadian tersebut. ‘’Kejadiannya sekitar pukul 18.30,’’ katanya. Disebutkan, saat kejadian di lokasi tidak hujan, namun karena di hulu hujan deras membuat debit air besar dan tidak mampu ditampung gorong-gorong sampai air meluap ke jalan. Hal. 19 Tidak Ada
longsor di tabanan
Bali Post/ant
TERPILIH - Muhammad Saleh usai terpilih menjadi Ketua DPD, Selasa (11/10) kemarin. Muhammad Saleh terpilih menjadi pimpinan DPD pengganti Irman Gusman.
Liestyana Rizal Gusman
Bali Post/ade
Irman Gusman Sempat Teriak Jakarta (Bali Post) – Istri mantan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman menjelaskan mengenai kronologi operasi tangkap tangan (OTT) yang terjadi pada suaminya, 16 September 2016. ‘’Yang ditanyakan adalah kejadian yang terjadi malam itu, yang saya ceritakan apa adanya. Pak Irman tidak tahu apa yang diberikan (Memi), karena (bungkusan) itu disuruh ambil. Pas saya buka dia teriak-teriak,’’ kata Liestyana Rizal Gusman seusai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Selasa (11/10) kemarin. Hal. 19 Gula Impor
Mewujudkan Kemandirian Petani Bali 2
Mereka Butuh Kepastian Harga dan Pemasaran
Bali Post/san
PUTUS - Jalan yang menghubungkan PenebelTunjuk putus akibat jembatan sepanjang 20 meter ambrol.
Petani Bali sejak lama menghadapi ketidakpastian. Ketidakpastian harga dan serapan produk yang dihasilkan. Petani selalu merasa dirugikan. Akibatnya mereka enggan bertani dan menjual tanah garapan menjadi solusi. Demikian mengemuka dalam diskusi di Bale Banjar Bali Global, Sanur, Senin (10/10) lalu. Pada diskusi itu hadir Kadin Bali dan 13 akademisi Unud. Berikut laporannya.
PETANI membutuhkan adanya kepastian untuk bisa tetap bertahan menekuni sektor pertanian. Harus ada regulasi yang jelas dan tegas untuk memunculkan kepastian itu. Mulai dari kepastian membeli bahan baku, saluran pemasaran, harga, hingga lahan. ‘’Betapapun kita menggebu-gebunya untuk membangun pertanian, tetapi kalau lahan yang dimiliki petani luasnya sedikit, tidak ada kepastian keberlanjutannya serta harga produk yang dihasilkan tidak menentu, maka itu akan menjadi sia-sia,’’ ujar akademisi Universitas Udayana Prof. Dr. Nyoman Suparta. Menurut Suparta, sebetulnya telah ada undang-undang yang mengatur tentang perlindungan petani
maupun penggunaan lahan. Namun, regulasi itu tidak ada yang berjalan dengan baik. Sampai saat ini bahkan tidak ada bentuk aturan yang jelas mengenai lahan mana saja yang boleh atau tidak boleh dibangun. Padahal,
Suparta
masalah lahan yang tidak memadai turut menjadi faktor penyebab orangorang khususnya anak muda tidak tertarik menekuni pertanian. Hal. 19 Kepastian Harga
Mahardika
Suamba