Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id
terbit sejak 16 agustus 1948 perintis: k. nadha HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000
balipost (158rb Like) http://facebook.com/balipost
Pengemban Pengamal Pancasila
selasa paing, 11 juli 2017
BACAWAGUB PDI-P
Cok Ace
Agus Suradnyana
Rai Wirajaya
20 HALAMAN
NOMOR 309 TAHUN KE 69
@balipostcom (4.812rb Follower) http://twitter.com/balipostcom
@balipostcom http://instagram.com/balipostcom
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 233801, 225764 Faksimile: 227418
Pendaftaran di PDI-P Berakhir
Ada Tiga Cagub dan Tiga Cawagub Denpasar (Bali Post) Masa pendaftaran bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang diusung PDI-P berakhir, Senin (10/7) kemarin. Selama proses pendaftaran berlangsung sejak 4 Juli lalu, Tim Penjaringan Nawa Sanga mengantongi tiga nama bakal cagub dan tiga nama bakal cawagub. Selanjutnya, namanama itu akan diverifikasi sebelum akhirnya disetor kepada DPP PDI-P. Ketua Tim Nawa Sanga I Wayan Sutena mengatakan, nama-nama bakal cagub yang muncul adalah Dr. Ir. Wayan Koster, M.M., Ni Putu Eka Wiryastuti, S.Sos. dan Ida Bagus Rai Dharmawijaya, S.E., M.Si. Dalam hal ini, Koster didaftar-
kan oleh seluruh DPC PDI-P di sembilan kabupaten/kota. Kemudian Eka Wiryastuti didaftarkan sesuai aspirasi PAC, namun tidak dilengkapi Berita Acara Rapat DPC partai. ‘’Sebagai catatan, berdasarkan Berita Acara Rapat DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tabanan tanggal 1 Juli 2017, Ni Putu Eka Wiryastuti, S.Sos. dicalonkan sebagai bakal calon wakil gubernur. Namun, yang bersangkutan tidak melengkapi dokumen pendaftaran sehingga DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tabanan tidak mendaftarkan Ni Putu Eka Wiryastuti, S.Sos. sebagai bakal calon wakil gubernur,’’ ujarnya. Hal. 19 Pengajuan Diri
Wayan Koster
Eka Wiryastuti
Rai Dharmawijaya Mantra
Pola Pikir Partai Harus Berubah Bupati Eka Dicalonkan, Wiryatama Sebut Aspirasi Jangan Hanya Pentingkan
Denpasar (Bali Post) Ketua DPRD Bali I Nyoman Adi Wiryatama angkat bicara soal pendaftaran anaknya, Ni Putu Eka Wiryastuti, sebagai bakal calon gubernur yang didaftarkan ke DPD PDI-P. Menurutnya, pendaftaran oleh PAC di Tabanan itu merupakan bentuk aspirasi masyarakat. ‘’Bu Eka didaftarkan oleh PAC se-Tabanan, itu sah-sah saja, itu aspirasi, yang penting kan Bu Eka tidak ikut mendaftar, yang penting dia didaftarkan adalah bentuk aspirasi masyarakat Tabanan. Itu artinya bentuk penghargaan saja sebenarnya,’’ ujarnya ditemui di DPRD Bali, Senin (10/7) kemarin. Hal. 19 Banyak Kader
Menangkan Pemilihan
Adi Wiryatama
BALI adalah ikon dunia dalam hal pariwisata. Bali juga sudah menetapkan diri sebagai pengemban pariwisata budaya. Jadi siapa pun pemimpinnya harus mempunyai komitmen tinggi untuk menjaga budaya dan menyejahterakan pengusung budaya itu sendiri. Namun yang terjadi, pemimpin di daerah ditentukan oleh pusat dan berorientasi pada kepentingan partai semata. Demikian penegasan Viraguna Bagoes Oka, Senin (10/7) kemarin. Pengamat sosial dan keuangan ini menga-
takan, seluruh daerah, termasuk Bali, diatur oleh partai yang berdomisili di pusat. Sehingga semua partai politik di Bali tergantung pada pusat, baik melalui sistem pengkaderan, sistem rekrutmen, sistem pemilihan caloncalon dengan cara yang pragmatis. ‘’Pragmatis ini tidak memikirkan ide-ide yang sifatnya untuk kepentingan daerah dan nasional, tidak ada. Semua calonnya ditentukan oleh pusat,’’ tandasnya. Hal. 19 HargaPangan
Jokowi Takkan Bubarkan KPK
Irak Bersihkan ISIS dari Mosul
Akui Tak Bisa Hentikan Pansus DPR
Mosul – Pasukan Irak terlibat pertempuran sengit dengan kelompok ISIS saat berjuang membersihkan kantong terakhir yang dikuasai ekstremis di Kota Tua Mosul, ungkap seorang komandan senior. Perdana Menteri Irak Haider al Abadi pada Minggu (9/7) mengunjungi Mosul untuk memuji pasukannya atas kemenangan di kota itu, tetapi dia mengatakan menunda pengumuman resmi kemenangan sampai perlawanan ISIS terakhir sukses dimusnahkan. Letnan Jenderal Sami al-Aridhi, seorang komandan senior di Dinas Anti-Terorisme, mengatakan wilayah yang dikuasai ekstremis telah berkurang menjadi sekitar 200 sampai 100 meter di Kota Tua. ‘’Mereka tidak mau menyerah. Mereka mengatakan dengan lantang: ‘Kami tidak akan menyerah, kami ingin tewas’,’’ kata Aridhi kepada AFP. Hal. 19 Warga Sipil
Jakarta (Bali Post) – Presiden Joko Widodo tidak bisa menghentikan DPR menggunakan hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), namun ia akan menolak pembubaran lembaga pemberantasan korupsi itu. ‘’Dari sisi tata negara tidak bisa. Karena itu haknya DPR, domain DPR. Sementara Presiden, eksekutif yang kedudukannya sama,’’ kata Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi SP, Senin (10/7) kemarin.
Bali Post/ant
PAKAR HUKUM - Ketua Pansus Angket KPK Agun Gunanjar berbincang dengan pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra (kedua kanan) dan Zain Badjeber sebelum RDPU, Senin (10/7) kemarin.
Kata Johan, ketika Presiden masuk domain kekuasaannya, selaku eksekutif, maka dia akan menolak karena membubarkan itu tak hanya melemahkan, membubarkan. ‘’Pasti Presiden tidak mau,’’ katanya. Johan mengatakan, Presiden ingin terus memperkuat KPK, bukan melemahkannya. ‘’Justru Presiden ingin memberi gambaran bahwa semua harus dilakukan secara konstitusional,’’ tambah Johan. Sementara itu, Pansus Hak Angket KPK kembali melakukan pertemuan dengan mengundang pakar hukum tata negara Yusrril Ihza Mahendra. Sebelumnya KPK melakukan per-
temuan dengan sejumlah narapidana koruptor di Rutan Sukamiskin, Bandung. Pansus juga menggelar pertemuan di BPK RI. Keduanya bertujuan untuk mencari masukan soal KPK. Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Panitia Khusus Hak Angket KPK, Senin kemarin, Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa sebagai lembaga legislatif DPR bisa menggunakan hak angket terhadap KPK sebagai institusi eksekutif sebagai bagian dari upaya pengawasan terhadap kinerja lembaga tersebut. Hal. 19 Lembaga Eksekutif
Dibongkar, Penjualan Senpi Lewat ’’Online’’
Bali Post/rtr
MOSUL - Warga berjalan di tengah puing-puing reruntuhan Kota Mosul akibat pertikaian pasukan pemerintah dengan ISIS.
Semarang (Bali Post) – Aparat Kepolisian Daerah Jawa Tengah membongkar bisnis senjata api (senpi) ilegal secara online. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Irjen Pol. Condro Kirono di Semarang, Senin (10/7) kemarin, mengatakan polisi mengamankan senjata api organik serta replika berbagai jenis airsoft gun dalam operasi pengungkapan bisnis senjata api ilegal itu.
‘’Pengungkapan bermula dari pengiriman sebuah senjata api dan peluru di Surakarta,’’ katanya. Dari pengungkapan pengiriman pistol saku High Standard Derringer DM-101 beserta 10 pelurunya itu polisi menangkap satu tersangka berinisial ES (33), warga Sukoharjo, yang kemudian diketahui membeli senjata itu dari warga Cirebon berinisial RH (44).
RH merupakan perantara penjual senjata api ilegal yang memperoleh barang dari P (30), warga Jakarta. Condro mengungkapkan bahwa penjualan senjata api ilegal ini dilakukan secara tertutup. ‘’Pemesanan secara online, setelah itu pembayaran dilakukan dengan cara transfer,’’ katanya. Hal. 19 Rp 120 Juta
Bali Post/ant
SENPI ILEGAL - Kapolda Jateng Irjen Pol. Condro Kirono (kedua kanan) menjelaskan tetang kronologi pengungkapan kasus penjualan senjata api ilegal yang berhasil disita dari tiga tersangka penjual, perantara, dan pembelinya, Senin (10/7) kemarin.
Soal Remunerasi dan Anggaran Polri
Tito Karnavian Puji Jokowi Jakarta (Bali Post) – Presiden Joko Widodo memimpin upacara peringatan HUT ke-71 Polri di Lapangan Silang Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Senin (10/7) kemarin. Hadir pula Wapres Jusuf Kalla. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, kali ini peringatan HUT Polri diselenggarakan di Monas agar masyarakat bisa menyaksikan secara langsung peringatan HUT Polri. ‘’Efisiensi. Tahun lalu di Mako Brimob. Di sini (Monas) lebih dekat dan lebih terbuka untuk masyarakat bisa menyaksikan,’’ kata Kadivhumas Polri Irjen Pol. Setyo Wasisto. Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian kepada wartawan mengatakan, angga-
ran pemerintah untuk Polri selama masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo terus mengalami peningkatan, terutama untuk modernisasi peralatan, perbaikan sistem sarana-prasarana dan infrastruktur. ‘’Pada masa kepemimpinan Bapak, di bidang anggaran, pada 2014, anggaran Polri sebesar Rp 44 triliun per tahun, dalam kurun waktu tiga tahun, yakni pada 2017, menjadi Rp 84 triliun per tahun, artinya anggaran naik dua kali lipat,’’ kata Tito Karnavian. Ia pun menguraikan, pembangunan Gedung Polda Metro Jaya yang sudah dimulai sejak 2004, tetapi tersendat 13 tahun. Namun, di bawah kepemimpinan Bapak Jokowi, insya Allah Gedung Polda Metro Jaya akan selesai pembangunan-
nya pada akhir 2017. Selain Gedung Polda Metro Jaya, Tito menyatakan bahwa pembangunan gedung baru Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri sebanyak 17 lantai juga sedang dalam proses pengerjaan. ‘’Insya Allah selesai pada tahun depan,’’ katanya. Hal. 19 Tunjangan Kerja INSPEKSI PASUKAN - Presiden Joko Widodo melakukan inspeksi pasukan saat peringatan HUT Ke-71 Bhayangkara di Lapangan Monas, Jakarta, Senin (10/7) kemarin.
Bali Post/ant