Edisi 11 April 2017 | Balipost.com

Page 1

20 HALAMAN

NOMOR 225 TAHUN KE 69

Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id

terbit sejak 16 agustus 1948 perintis: k. nadha HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000

balipost (158 rb Like) http://facebook.com/balipost

selasa umanis, 11 april 2017

Pengemban Pengamal Pancasila

@balipostcom (4.812 Follower) http://twitter.com/balipostcom

@balipostcom http://instagram.com/balipostcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 233801, 225764 Faksimile: 227418

Pemerintah Kaji Swastanisasi Lapas

Jakarta (Bali Post) Komisi III DPR menggelar rapat kerja dengan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly di Ruang Komisi III Gedung DPR, Jakarta, Senin (10/4) kemarin. Sejumlah wacana mengemuka untuk memperbaiki pengelolaan dan penanganan lembaga pemasyarakatan (lapas) karena jumlah narapidana dianggap sudah melampaui kapasitas (over capacity).

Romelu Lukaku

Everton Gasak Leicester 4-2

EVERTON mengalahkan Leicester City dengan skor 4-2 dalam pertandingan Liga Utama Inggris di Stadion Goodison Park, Senin (10/4) pagi. Kemenangan ini tak mengubah posisi kedua tim di papan klasemen. Everton menghuni peringkat ketujuh dengan 54 poin, sementara Leicester di urutan 11 dengan 36 angka. Everton membuka keunggulan saat laga baru dimulai. Berawal dari aksi Mirallas yang merangsek masuk ke area pertahanan Leicester, bola kemudian diberikan kepada Davis yang langsung melesakkannya ke gawang Leicester. Tiga menit berselang, Leicester menyamakan kedudukan. Gol diciptakan oleh Islam Slimani usai menerima bola buah serangan balik Gray. Hal. 19 Tendangan Bebas

Yasonna H. Laoly Salah satu pembahasan yang mengemuka adalah mengenai usulan pengelolaan lapas yang diserahkan oleh pihak swasta atau swastanisasi lapas. ‘’Kami sedang kaji, memang ada usulan untuk pengelolaan (lapas) oleh swasta. Karena memang kalau APBN terus, apalagi dengan tren politik, jadi memang wacananya harus kami bicarakan,’’ kata Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly. Menurutnya, usulan pengelolaan lapas oleh swasta pernah dibicarakan oleh salah satu Direktur Jenderal Kementerian Keuangan. Perdebatannya ketika itu berujung pada perlunya payung hukum yang tepat. ‘’Kalau itu dilaksanakan penjara swasta harus melalui undang-undang baru, kita buat UU. Ini masih harus kita timbang lagi, kita pikirkan lagi, dikaji lagi secara mendalam ya. Karena kalau swasta kan negara harus bayar sama mereka,’’ ujarnya. Yasonna menjelaskan, ada sejumlah

negara yang menerapkan konsep pengelolaan lapas oleh swasta, di antaranya Australia. Dia mengatakan, apabila memang disepakati maka perlu studi banding untuk mengetahui penerapan aturan pengelolaan lapas oleh pihak swasta. ‘’Kita harus belajar misalnya ke beberapa negara sudah dilakukan, Seperti di Australia ada penjara swasta, kita belajar dulu di situ seperti apa,’’ tegasnya. Dalam rapat kerja yang berkembang, Ketua Komisi III Bambang Soesatyo menyatakan mendukung wacana swastanisasi pengelolaan lapas. ‘’Komisi III mendukung pemerintah untuk menswastakan lapas, terutama lapas narkoba,’’ kata Bambang. Dalam kesimpulan rapat kerja dengan Menkum HAM Yasona H laoly, Komisi III DPR-RI mendesak penertiban lapas yang overkapasitas. Selain itu, Komisi Hukum DPR itu juga mendesak agar Kemenkum HAM menindak tegas para pekerja asing ilegal di Indonesia. Penyelesaian masalah di bidang pemasyarakatan yakni dengan melakukan reformasi politik hukum dan pola penegakan hukum. Komisi III DPR juga menyatakan siap memberi dukungan terkait regulasi untuk dapat segera mengurangi angka over capacity di berbagai lapas maupun rumah tahanan (rutan). Kemenkum HAM juga diminta meningkatkan kinerja SDM dan melakukan pengawasan internal terhadap potensi penyalahgunaan kewenangan para petugas lapas dan rutan. (kmb4) RUSUH - Kerusuhan di Lapas Kerobokan, 19 Desember 2015. Selain bentrok antar-ormas, kerusuhan itu juga dipicu berlebihnya kapasitas di lapas terbesar di Bali tersebut.

Bali Post/dok

Pemerintah Kaji Bebas Visa

Bersaksi Kasus Bakamla

Politisi PDI-P akan Dipanggil Paksa

Jakarta (Bali Post) Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly mengungkapkan pemerintah sedang mengkaji pemberian bebas visa kepada sejumlah negara penerima. Kaji ulang dilakukan karena kebijakan ini dianggap tidak mendatangkan manfaat bagi Indonesia. Dalam rapat kerja di Ruang Komisi III DPR Jakarta, Senin (10/4) kemarin, kebijakan bebas visa menjadi poin terakhir kesimpulan rapat. Kesimpulan mengenai persoalan ini berisi desakan Komisi III DPR kepada Kemenkum HAM yang harus melakukan evaluasi terhadap kebijakan bebas visa, terutama dari sisi kepentingan nasional dan dilaporkan dalam rapat kerja selanjutnya. Hal. 19 Berjalan Mulus

AS Pandang RI Mitra Strategis

Jakarta (Bali Post) – Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung mengatakan kunjungan Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) Michael Richard Pence pada 20-21 April 2017 menunjukkan bahwa AS memandang Indonesia sebagai negara mitra strategis. ‘’Karena ini kunjungan pertama pimpinan AS ke Asia dan Australia yang dikunjungi itu Australia, Indonesia, Jepang dan Korea,’’ kata Pramono di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (10/4) kemarin. Wapres AS Michael (Mike) Richard Pence dijadwalkan menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres M. Jusuf Kalla, serta melakukan pertemuan bisnis dengan para pengusaha AS yang ada di Indonesia. Mike juga akan melakukan pertemuan dengan sejumlah pejabat senior dan diplomat Perhimpunan Bangsa Asia Tenggara (ASEAN). Hal. 19 Kepentingan Nasional

Pramono Anung

Bali Post/ant

ISTRI - Terdakwa Fahmi Darmawansyah didampingi istri Inneke Koesherawati bersiap menjalani sidang lanjutan kasus suap Bakamla di Pengadilan Tipikor, Jakarta, pekan lalu.

Jakarta (Bali Post) – Jaksa KPK akan memanggil paksa seorang saksi kunci yaitu Ali Fahmi alias Fahmi Habsyi dalam sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian suap kepada pejabat Badan Keamanan Laut (Bakamla). ‘’Hakim akan mengeluarkan penetapan menghadirkan yang bersangkutan ke persidangan karena sudah dipanggil tapi tidak hadir juga. Bila penetapan itu sudah ada, jaksa tinggal melaksanakannya,’’ kata jaksa KPK Kiki Yani dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, di Jakarta, Senin (10/4) kemarin. Dia menyampaikan hal itu dalam sidang Direktur PT Merial Esa sekaligus pengendali PT Melati Technofo Indonesia, Fahmi Darmawansyah, yang didakwa memberikan suap empat pejabat Bakamla. Keterangan Ali Fahmi alias Fahmi al Habsy (politisi muda PDI Perjuangan) itu diperlukan karena pada sidang dua anak buah dia, ada berita acara pemeriksaan (BAP) menyebutkan dia menerima uang Rp 24 miliar dari Darmawansyah untuk diberikan ke pihak-pihak lain, termasuk ke DPR. Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta,

Senin kemarin, menyatakan KPK akan memanggil paksa politisi muda PDI-P Ali Fahmi alias Fahmi Habsyi. ‘’Terkait d engan p ersid angan kasus Bakamla yang dilakukan hari ini, penuntut umum meminta kepada hakim untuk melakukan pemanggilan paksa terhadap salah seorang saksi yang setelah dipanggil dua kali secara patut belum juga hadir, yaitu Ali Fahmi atau Fahmi Habsyi. Hal itu telah disampaikan pada persidangan hari ini,’’ kata Febri Diansyah. Febri menyatakan KPK akan memanggil kembali Ali Fahmi pada persidangan berikutnya pekan depan. ‘’Akan kami panggil lagi di persidangan pada 19 April. Jika tidak hadir direncanakan panggil paksa,’’ tuturnya. Diketahui dalam sidang kasus Bakamla pada Jumat (7/4), uang Rp 24 miliar dari Direktur PT Merial Esa Fahmi Darmawansyah dan diserahkan kepada politisi PDI Perjuangan Ali Fahmi untuk melancarkan proyek satellite monitoring (satmon) di Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla), disebut juga mengalir ke DPR. Hal. 19 Mengurus Proyek

Densus Pulangkan Anggota DPRD Pasuruan

Ke Turki Bawa Bantuan 20 Ribu Dolar AS Jakarta (Bali Post) Polisi akhirnya memulangkan Muhammad Nadir Umar, anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Keputusan memulangkan Nadir dilakukan setelah Polri memastikan Nadir tidak terbukti memiliki hubungan dengan jaringan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS). ‘’Alhamdulillah kondisinya sehat walafiat,’’ kata anggota Komisi III DPR-RI dari Fraksi PKS Nasir Djamil di Gedung DPR, Jakarta, Senin (10/4) kemarin. Nasir memastikan partainya menilai tetap menghargai apa yang dilakukan rekan separtainya itu. ‘’Mudah-mudahan

dalam waktu satu atau dua hari ini beliau sudah bisa kembali beraktivitas sebagai anggota legislatif di Pasuruan,’’ kata Nasir. Nadir dijemput Densus 88 di Terminal II Bandara Internasional Juanda Surabaya, Sabtu (8/4), setelah turun dari pesawat dari Kuala Lumpur, Malaysia sekitar pukul 15.21 WIB. Dia dideportasi oleh pemerintah Turki karena memasuki kawasan perbatasan Suriah pada 5 April lalu. Dalam pemeriksaan, Nadir mengaku datang ke Turki sebagai relawan kemanusiaan dari Yayasan Qouri Ummah. Hal. 19 Pengungsi Suriah

BARANG BUKTI - Kapolda Jawa Timur Irjen Pol. Machfud Arifin memperhatikan barang bukti terduga teroris jaringan di Mapolres Tuban. Enam terduga teroris Jamaah Ansharut Daulah (JAD) yang tewas dalam baku tembak, kini dalam proses identifikasi. Bali Post/ant


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.
Edisi 11 April 2017 | Balipost.com by e-Paper KMB - Issuu