Edisi 11 Agustus 2017 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000 Online :http://www.suarantb.com

SUARA NTB

16 HALAMAN NOMOR 127 TAHUN KE 13

E-mail: hariansuarantb@gmail.com

JUMAT, 11 AGUSTUS 2017

Pengemban Pengamal Pancasila

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Lotim dan Dompu Kena Sanksi Penyaluran DAK Fisik Rincian penyaluran DAK Fisik triwulan I dan II Pemda di NTB

(Sumber : Kanwil DJPB NTB)

Mataram (Suara NTB) – Dua kabupaten di NTB kena sanksi penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik triwulan II, yakni Lombok Timur dan Dompu. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) belum menyalurkan DAK Fisik untuk triwulan II bagi kedua kabupaten tersebut karena belum menyelesaikan laporan pertanggungjawaban triwulan I. “Kemungkinan mereka belum menyelesaikan pertanggungjawaban yang kemarin (triwulan I). Kedua, apakah ini bagian dari sanksi?

Sesungguhnya iya,” kata Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) NTB, Taukhid, SE, M.Sc.IB, M.BA di Mataram, Kamis (10/8) siang kemarin.

Taukhid menyebutkan pagu DAK Fisik untuk 11 pemda di NTB tahun 2017 sebesar Rp 1,685 triliun lebih.

Bersambung ke hal 15

Taukhid (Suara NTB/nas)

Dana Nganggur Besar, Pemda Bakal Dibuatkan Surat Utang Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB merasa yakin tidak akan kena pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU). Pasalnya, realisasi belanja dinilai cukup bagus, yakni sesuai dengan jumlah dana transfer yang diterima. Sementara itu, Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) NTB akan membuat surat utang atau Surat Berharga Negara untuk

Pemda jika dana transfer pusat lebih banyak yang menganggur di bank. ‘’Apakah otomatis semua Pemda yang kurang belanjanya itu semuanya dipotong? Nggak, ada kriteria juga. Kriteria memotongnya ini dilihat berapa potensi yang tidak terserap, dana yang tak terpakai,” kata Kepala Kanwil DJPB NTB, Taukhid, SE, M.Sc.IB, M.BA di Mataram, Kamis (10/8)

siang kemarin.

Ia menjelaskan, jika dana transfer yang telah dikirim ke masing-masing Pemda banyak yang mengendap di bank, maka nanti akan terkonversi dengan surat utang. Namun, Taukhid tak menyebutkan, berapa persen dana transfer yang mengendap di bank sehingga Pemda kena sanksi pemotongan DAU. Bersambung ke hal 15

2,4 Juta Warga Miskin dan Rentan Miskin di NTB Mataram (Suara NTB) Pengentasan kemiskinan di NTB dinilai lambat. Padahal anggaran yang diberikan setiap tahunnya meningkat. Pemprov NTB dalam satu tahun terakhir didampingi oleh Tim Nasional Percepatan Pengentasan Kemiskinan (TNP2K) untuk mengidentifikasi permasalahan kemiskinan yang terjadi di NTB. Berdasarkan hasil pendampingan itu, terdata setidaknya sebanyak 2,4 juta warga NTB atau hampir 50 persennya merupakan warga miskin dan rentan miskin. ‘’TNP2K itu melakukan pendampingan dan membantu kita untuk mengidentifikasi permasalahan di daerah.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/dok)

H.Ridwan Syah

TO K O H Masih Puldata PENYELIDIKAN kasus dugaan penyimpangan pada proyek pengadaan bibit cabai di Dinas Pertanian Kota Mataram masih berlangsung.

Hanya saja, sejauh ini belum ada perkembangan signifikan. Penyelidikan masih berkutat di Intelijen. ‘’Kita di Pidsus belum terima. Kasusnya masih di Intel,’’ kata Aspidsus Kejati NTB, Ery Ariansyah Harahap, SH, Kamis (10/8).

Dengan ditangani oleh Bidang Intelijen, artinya menurut dia, penanganan masih seputar penyelidikan awal atau pengumpulan data dan pengumpulan bahan keterangan (puldata pulbaket). “Kalau masih di Intel, berarti masih Puldata dan pulbaket,” tambah juru bicara Kejati NTB, Dedi Irawan, SH. Ery Ariansyah Harahap Bersambung ke hal 15

Pembangunan Tak Jelas

Lokasi NCC Dipenuhi Semak Belukar

(Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) Rencana pembangunan NTB Convention Centre (NCC) pada lahan milik Pemprov di Jalan Bung Karno, Kota Mataram hingga kini belum jelas.

Padahal, penandatangan Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemprov NTB dengan investor yang menjadi mitra pemerintah daerah untuk pembangunan NCC tersebut sudah dilakukan sejak 2013.

Pantauan Suara NTB di

lapangan, lokasi pembangunan NCC tersebut dipenuhi semak belukar. Banyak tumbuhan-tumbuhan liar yang tumbuh pada lahan eks Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi tersebut.

Pada lahan tersebut, Suara NTB menjumpai salah seorang warga bernama Yosep membersihkan lokasi tersebut dari semak belukar yang tumbuh.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/nas)

SEMAK BELUKAR - Lokasi pembangunan NCC di Jalan Bung Karno, Kota Mataram dipenuhi semak belukar. Pemprov NTB dan investor telah menandatangani MoU pemanfaatan aset milik daerah ini sejak Juni 2013 lalu. Namun, hingga saat ini belum terlihat aktivitas pembangunan hotel dan convention centre terbesar di NTB itu.

Baperjakat Bahas Mutasi, Gubernur Segera Reposisi Pejabat Eselon II

(Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) melakukan pertemuan dan pembahasan terkait dengan mutasi pejabat lingkup Pemprov NTB. Informasi yang diserap, rencananya gubernur akan segera melakukan reposisi pejabat eselon II. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang juga Sekretaris Baperjakat Pemprov NTB, Drs. H. Fathurahman, M.Si yang dikonfirmasi tak membantah akan segera dilakukan mutasi peja-

H. Fathurahman

’’

bat. Namun, ia mengatakan belum ada petunjuk yang turun dari Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi. ‘’Saya sedang menunggu petunjuk. Kan harus ada arahan dulu apa iya atau ndak besok itu (hari ini) (mutasi). Saya mau ke Pak Sekda ini. Ditunggu saja, nanti kita informasikan kalau sudah ada informasinya,’’ kata Fathurahman ketika dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (10/8) siang kemarin.

Ia mengatakan, jika ada arahan maka kemungkinan hanya pergeseran pejabat saja. Pasalnya, kalau ada pengisian jabatan baru maka

harus dilakukan melalui seleksi terbuka yang dilakukan Pansel. Sejauh ini, kata Fathurahman, dirinya belum mengetahui siapa saja pejabat yang berpotensi akan digeser dari jabatan yang ada saat ini karena belum ada petunjuk dari gubernur.

Fathurahman juga menjelaskan belum ada pejabat eselon II yang akan diganti karena memasuki usia pensiun. Sehingga, kemungkinan besar akan ada pergeseran pejabat eselon II saja. Ia mengatakan, dari puluhan pejabat eselon II Pemprov NTB, hanya Kepala Dinas Tenaga Kerja

Saya sedang menunggu petunjuk. Kan harus ada arahan dulu apa iya atau ndak besok itu (hari ini) (mutasi). Saya mau ke Pak Sekda ini.

dan Transmigrasi (Disnakertrans) yang akan memasuki usia pensiun pada Januari 2019 mendatang.

Apakah mutasi yang akan dilakukan gubernur berkaitan dengan beberapa pejabat eselon II yang akan mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam Pilkada 2018 mendatang? Fathurahman mengaku belum mengetahui.

“Besok (hari ini) saja kita lihat kalau memang dia arahnya ke sana. Makanya kita belum ada petunjuk ini. Saya mau ke Pak Sekda dulu,” ucapnya.

Pada prinsipnya, lanjut mantan Kepala Biro Kesra Setda NTB ini, Baperjakat siap kapan pun akan dilaksanakan mutasi. ‘’Intinya kapan pun kita siap. Tinggal kita laksanakan, kalau besok, bisa pagi, bisa siang,’’ tandasnya.

Bersambung ke hal 15

SUARA MATARAM

SUARA NTB Jumat, 11 Agustus 2017

Halaman 2 (Suara NTB/ynt)

BAHAS RELOKASI - Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana (kanan) membahas soal rencana relokasi pedagang di Pantai Ampenan bersama Camat Ampenan, Zarkasy (kiri) dan Lurah Ampenan Tengah, Hasbullah (tengah), Kamis (10/8) siang.

Pemilik Kos Jarang Lapor PENEMUAN sesosok mayat tanpa identitas di salah satu kamar kontrakan di Gang Nuri Nomor 14 Kelurahan Bertais menggegerkan masyarakat setempat. Pasalnya, kondisi pria dengan tato di lengannya telah membusuk dan mengeluar bau.

Kasus tersebut kata Lurah Bertais, Lalu Mukhsan harus dijadikan pelajar oleh pemilik kos - kosan. Karena selama ini, mereka jarang melaporkan penghuni kontrakan. “Pemilik kos ini jarang mau melapor siapa - siapa penghuni kos mereka,” sesal Mukhsan saat dikonfirmasi, Rabu (9/8).

Dijelaskan, pendatang baru di lingkungan maksimal 1x24 jam harus melapor kepada kepala lingkungan ataupun ketua RT setempat.

Pola seperti itu untuk meningkatkan pengawasan terhadap ketertiban dan keamanan di tengah masyarakat.

Selain itu, kaling dan petugas di kelurahan lebih gampang melayani pengurusan administrasi. ” Kalau begitu saja mana kita tahu mereka tinggal di sini,” kata dia.

Mukhsan menegaskan, modus pelaku kejahatan saat ini berbeda - beda. Mereka memanfaatkan kos - kosan untuk mengatur persembunyian bahkan melakukan tindakan kejahatan seperti narkoba, pencurian, dan lain sebagainya.

Pemilik kos sambungnya, perlu mewanti - wanti hal tersebut. Minimal meminta fotokopi penghuni kos dan diserahkan ke kaling.

Artinya, mereka tidak boleh hanya berpikir kepentingan bisnis saja. Tetapi persoalan sosial, keamanan, dan keamanan lingkungan harus lebih intensifkan lagi. “Jangan sampai seperti kejadian begini baru kita semua ribut,” katanya mengingatkan.

Selain itu, kaling dan ketua RT diharapkan lebih maksimal mengontrol warga mereka. Jika ada warga dianggap mencurigakan agar segera melapor ke kelurahan dan aparat setempat.

Mukhsan menambahkan, ke depan akan melakukan pengecekan secara masif terhadap penghuni kos. Paling tidak mengetahui identitas mereka.

Jangan sampai terjadi hal hal yang tidak diinginkan. (cem)

Proyek Besar Penataan Pantai Ampenan Segera Dimulai Mataram (Suara NTB) – Pemkot Mataram akan merombak total desain penataan Pantai Ampenan. Proyek besar penataan tersebut akan segera dimulai dalam bulan ini. Hal ini disampaikan Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana usai menyambangi Pantai Ampenan, Kamis (10/8) siang kemarin. “Agustus ini pasti dimulai,” ujarnya.

Tahap pertama penataan ialah dengan pembangunan ruang terbuka hijau (RTH) dengan konsep modern yang dilengkapi dengan panggung teater terbuka. RTH ini akan dibangun di lokasi lapak PKL saat ini. Karena itulah sebelum proyek dimulai, para PKL akan terlebih dulu dipindah ke lokasi lain. “Skenarionya kita pindahkan pedagangnya dulu kemudian kita lakukan pembongkaran lapak yang

L. Muksan (Suara NTB/dok)

sudah ada karena lapak-lapak yang sekarang ini mau dijadikan zona ruang publik, ruang terbuka hijau,” jelasnya.

Pembangunan RTH menurutnya bisa rampung dalam waktu dua sampai tiga bulan.

“Akhir tahun sudah selesailah,” ujarnya. Termasuk juga pembangunan lapak PKL yang rencananya akan dibangun bertingkat. “Paralel, harus akhir tahun selesai,” kata Mohan.

Untuk keamanan proses penataan, ia meminta dukungan dari Bhabinsa maupun Bhabinkamtibmas yang bertugas di Ampenan Tengah, termasuk camat dan lurah. Camat Ampenan dan Lurah Ampenan Tengah saat ini juga sebutnya tengah membangun komunikasi dengan para pedagang terkait relokasi ini.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Kenang Kejayaan Kota Pelabuhan

Miniatur Kapal Segera Dibangun di Eks Pelabuhan Ampenan

Banyak Potensi Belum Tersentuh

Mataram (Suara NTB) – Puluhan tahun silam, Ampenan dikenal sebagai kota pelabuhan ternama seantero negeri. Kapal yang singgah dan bersandar tak hanya dari daerah-daerah di Indonesia, tetapi juga dari luar negeri. Untuk mengenang kejayaan kota pelabuhan itulah, Pemkot Mataram akan segera membangun miniatur kapal di Pantai Ampenan.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura mengatakan miniatur kapal akan dibangun di atas bekas besi dermaga yang masih terpancang kuat di tengah pantai. “Di besi itu akan dibangun,” ujarnya ditemui usah mengunjungi Pantai Ampenan, Kamis (10/8).

Anggaran untuk miniatur kapal ini telah disiapkan dengan nilai sekitar Rp 100 juta.

Saat ini desain miniatur sedang dalam pengerjaan. Miniatur ini kemungkinan akan dibuat dari bahan fiber atau besi galvanis. Miniatur ini

TARGET peningkatan PAD Kota Mataram pada perubahan APBD tahun anggaran 2017 sebesar 21,6 persen, sangat memungkinkan tercapai. Pasalnya, kata anggota Komisi II DPRD Kota Mataram, Herman, AMd., selama ini masih banyak potensi PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang belum tersentuh.

Seperti retribusi parkir dan retribusi pasar. Masih banyaknya potensi yang belum tersentuh, tidak terlepas dari faktor SDM (sumber daya manusia) pejabat yang mengelola itu.

Menurut Herman, terkait peningkatan target PAD, perlu dilakukan evaluasi terhadap kinerja SDM pejabat bersangkutan. “Karena kalau sampai capaiannya rendah, itu artinya ketidakmampuan melaksanakan. Padahal, regulasi sudah ada,” ungkapnya. Regulasi ini sinkron dengan rencana Pemkot Mataram memasang tapping box di beberapa hotel di Mataram. Regulasi pajak online yang telah diketok dewan beberapa waktu lalu, salah satunya mengamanahkan pemasangan tapping box tersebut.

Sayangnya, sampai saat ini, pemasangan tapping box belum maksimal. “Justru kita pertanyakan kalau program itu tidak dilakukan,” ujar Herman. Untuk itu, Pemkot Mataram perlu mempersiapkan sistem yang matang. Karena, lanjut dia, pajak hotel dan restoran sangat potensial untuk digarap sehingga keberadaan tapping box menjadi cukup urgen. Herman mengakui bahwa tapping box yang ada di Mataram baru beberapa. “Itu upaya untuk meningkatkan PAD,” katanya.

Untuk penerapan pajak online, kata politisi Gerindra ini, sudah ada skema payung hukum yang jelas. Tinggal bagaimana eksekutif mengimplementasikan itu. Komisi II DPRD Kota Mataram yang membidangi masalah ekonomi dan keuangan juga perlu melakukan evaluasi terhadap program tapping box.

Mengingat tapping box itu salah satunya merupakan usulan Komisi II dalam rangka memaksimalkan penerimaan PAD. Dengan adanya program tapping box, ia berharap penerimaan PAD dapat lebih baik. Sebab, katanya, dari tahun ke tahun tren penerimaan PAD harus terus meningkat. “Kalau menurun, perlu kita pertanyakan,” ucapnya. Sejauh ini, menurut Herman, penerimaan PAD cukup bagus. Namun demikian, perlu ditingkatkan. “Ada beberapa jenis penerimaan yang meningkat. Tapi perlu didorong untuk lebih baik lagi. Untuk itu, idealnya semua hotel dan restoran harus dilengkapi dengan tapping box. (fit)

(Suara NTB/ynt)

BEKAS DERMAGA - Besi bekas dermaga di Pantai Ampenan akan dijadikan lokasi pembangunan miniatur kapal. juga nantinya akan dilengkapi dengan ornamen dan lampu hias. “Ini akan dihias-hias dan akan ada lampu warnawarni,” katanya.

Panjang miniatur kapal ini diperkirakan sekitar 10 meter.

Miniatur akan dibuat dengan pola dua dimensi. Mahmuddin mengatakan dengan adanya miniatur di tengah pantai ini dapat menjadi penanda bahwa

tempat tersebut merupakan eks pelabuhan yang pernah berjaya puluhan tahun silam.

Dipastikan nantinya miniatur ini tak bisa dinaiki oleh para pengunjung dan hanya dijadikan sebatas ornamen.

Jika ingin berswafoto, pemerintah juga akan membangun pojok swafoto di ujung utara eks pelabuhan dalam waktu dekat ini. (ynt)

Proyek IGD RSUD Terlambat Dikerjakan

Herman

(Suara NTB/cem)

(Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) H.L. Herman Mahaputra tak Pembangunan instalasi menampik keterlambatan gawat darurat (IGD) Rumah pengerjaan proyek tersebut.

Sakit Umum Daerah Ia menunggu lelang hasil (RSUD) Kota Mataram ter- bongkahan bangunan dari lambat dikerjakan. Padahal, Kantor Pelayanan Kekayaan proyek senilai Rp 20 miliar Negara dan Lelang (KPKNL). tersebut Bulan Juli lalu te- Meskipun terjadi keterlamlah tanda tangan kontrak batan diyakini bisa tuntas dengan pemenang tender. tepat waktu “Insya Allah, Proyek IGD lima lantai saya yakin bisa selesai tepat ini dikerjakan oleh PT. waktu,” katanya.

Damai Indah Utama denDikatakan, fokus pembangan target pengerjaan selagunan khusus lantai 1, 2 dan ma 180 hari kalender.

3. Sehingga, ruang IGD tidak Item pengerjaan sampai Bulan dengan judul Belanja Desember Modal Gedung dan sudah bisa Bangunan - Pengadaan digunakan.

Bangunan Kesehatan Sementara, yang sumber angaran ruangan dari Dana Bagi Hasil lainnya Cukai Hasil Tembisa bakau (DBHCHT) selesai berdasarkan sebelum kontrak nomor pekerjaan 445/1635/ berakhir.

RSUD/VI/ 2017 senilai Rp 18.687.042.000.

Direkt u r RSUD Kota Mataram, d r .

H.L. Herman Mahaputra

dr. Jack sapaan akrabnya menambahkan, lelang bongkahan hasil bangunan sudah selesai. Saat ini, pihaknya mengejar target pembangunan.

Manajemen RSUD memiliki pengalaman proyek fisik di tahun 2016 lalu terlambat pengerjaan. Oleh karena itu, pekerjaan tahun ini pekerjaan oleh rekanan akan dievaluasi setiap bulannya. “Nanti setiap satu bulan kita akan evaluasi,” terangnya.

Pembangunan ini difokuskan ke IGD karena memang cukup rumit dibandingkan bangunan lainnya. Pihaknya menginginkan IGD terintegrasi dengan bangunan lainnya. dr. Jack menyebutkan, pembangunan gedung ini berkaitan dengan tingkat hunian di RSUD yang terus membludak. Di tahun 2016, tingkat hunian mencapai 60 ribu. Tahun ini, diproyeksikan naik 30 persen atau menjadi 80 ribu kunjungan tiap tahunnya.

Sementara, tingkat hunian perbulan mencapai 5 ribu pasien. Oleh karena itu, harapannya IGD terintegrasi dengan lainnya serta memperkuat pelayanan. (cem)

Ruang (PUPR) Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura mengatakan anggaran pembangunan RTH berasal dari Dinas Pariwisata NTB dengan jumlah sekitar Rp 700 juta. Proyek pembangunan ada dua paket dimana masing-masing paket nilainya Rp 500 juta dan Rp 200 juta.

Mahmuddin mengatakan akan segera menyiapkan tempat bagi PKL yaitu dengan memanfaatkan pergola yang ada di dekat plaza. Pergola akan diatap sebagai tempat sementara bagi PKL. “Pergola ini akan kita gunakan, kita kasih atap baru nanti dibagi, sebagian lagi di situ menggunakan tenda-tenda. Setelah pindah kita bongkar

semua ini (lapak) dan segera kita bangun taman dan tempat selfie,” jelasnya. Pembongkaran lapak PKL ditargetkan dalam pekan ini dan dalam dua hari ke depan lapak sementara bagi PKL ditargetkan rampung.

Selain anggaran Rp 700 juta dari Dinas Pariwisata NTB, ada juga anggaran Rp 500 juta dari Dinas Perdagangan NTB untuk pembangunan lapak PKL. Pemkot Mataram juga menyiapkan anggaran Rp 300 juta untuk penataan di APBD Perubahan. Anggaran Rp 300 juta akan digunakan untuk pembangunan miniatur kapal Rp 100 juta dan Rp 200 juta untuk pembangunan toilet. (ynt)

Bertambah, JCH Kota Mataram Batal Berangkat Mataram (Suara NTB) Satu jemaah calon haji (JCH) asal Cakranegara terpaksa tidak bisa berangkat menunaikan ibadah haji karena alasan kesehatan. JCH ini menambah jumlah daftar JCH gagal berangkat tahun ini.

Dari data Kantor Kementerian Agama Kota Mataram, tujuh JCH positif tidak bisa diberangkatkan. Empat diantaranya belum melunasi biaya haji dan tiga lainnya meninggal dunia.

Kepala Seksi PHU Kemenag Kota Mataram, H.M. Ambeang menjelaskan, data rill JCH yang siap diberangkatkan, Jumat (11/8) berjumlah 650 orang.

Yang batal berangkat delapan orang. Empat diantaranya meninggal dunia dan empat lainnya tertunda dengan alasan kondisi kesehatan dan belum melunasi setoran haji.

“Total riil JCH yang akan kita berangkat 650 orang,” sebut Ambeang dikonfirmasi, Kamis (10/8).

Delapan kursi ini tidak bisa diganti oleh JCH lainnya karena batas akhir penyetoran.

Ambeang menambahkan, dari

25 JCH cadangan di antaranya 10 orang bisa masuk di tahun 2017. Dan, 15 orang lainnya positif berangkat di tahun 2018 mendatang.

Untuk jatah selanjutnya, dia mengaku tergantung dari kouta yang diterima NTB. Tidak bisa diprediksi jumlah JCH yang akan dimajukan pemberangkatannya sesuai dengan kursi.

Pemberangkatan JCH dilakukan bertahap. Untuk kloter I yang berjumlah 450 orang akan diberangkatkan Jumat (11/8). Kloter 7 sebanyak 17 JCH diberangkatkan pada 20 Agustus. Sedangkan, kloter 10 sebanyak 174 JCH berangkat tanggal 24 Agustus.

Untuk 10 JCH campur yang akan digabung dengan JCH lainnya dari kabupaten/kota se - Indonesia hingga kini belum diketahui jadwal pemberangkatannya.

Nantinya kata Ambeang, 450 CJH asal Kota Mataram yang masuk kloter I akan diinapkan di salah satu hotel yang jaraknya 1,5 km dari Masjidil Haram. (cem)

Tak Ada Program Terganggu Akibat Pemotongan DAU Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram khususnya Badan Keuangan Daerah mengklaim tidak ada program pemerintahan baik itu pengadaan barang dan jasa terganggu akibat pemotongan dana alokasi umum (DAU) senilai Rp 10,9 miliar.

Sebab, Kementerian Keuangan mentransfer dana alokasi khusus (DAK) senilai Rp 34 miliar.

Anggaran Rp 34 miliar ini kata Kepala BKD Kota Mataram, Drs. H.M. Syakirin Hukmi sifatnya bebas. Artinya, meski peruntukannya untuk program fisik tetapi bisa digunakan bagi program lainnya.

Ia mengakui, di satu sisi memang terjadi pemotongan DAU. Disisi lain, ada penambahan anggaran DAK Rp 34 miliar. Artinya, DAU senilai Rp 10,9 miliar ini tertutupi dengan DAK tersebut.

“Syukurnya kita dari pemotongan itu. DAK kita ditambah Rp 34 miliar. Kalau dipotong Rp 10,9 miliar berarti ada sisa Rp 23 miliar,” terang Syakirin, Kamis (10/8).

Pengelolaan DAK oleh Kementerian Keuangan dibebaskan untuk apapun meskipun sebelumnya diperuntukan untuk fisik. Artinya, Pemkot Mataram tidak perlu melakukan rasionalisasi anggaran karena kekurangan anggaran senilai Rp 10,9 miliar ini sudah tertutupi.

Praktik kata Syakirin,

tidak ada pembiayaan maupun program apapun yang terganggu. “Apa yang dirasionalisasikan. Malah anggaran kita dapat lebih banyak dari pemotongan,” tambahnya.

Pemerintah Pusat memiliki kebijakan memotong DAU 0,8 - 1,8 persen kabupaten/kota seluruh Indonesia.

Pemotongan ini akibat rendahnya pendapatan diterima oleh negara.

Syakirin menegaskan, termasuk pembangunan tugu AMAN di Jalan Lingkar Selatan justru pembangunannya tetap berlanjut. Termasuk program lainnya yang sumber anggarannya dari DAU. Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh sebelumnya menegaskan, pemotongan DAU jelas akan berdampak terhadap program di SKPD. Meskipun terjadi pemotongan, tapi ia tidak ingin sampai anggaran program penanggulangan kemiskinan, pelayanan kesehatan dan kebersihan diganggu.

Disatu sisi, ia mengaku heran dengan kebijakan Pemerintah Pusat. Tahun 2016 lalu, DAU sekitar Rp 88 miliar ditunda meskipun pada akhirnya dikembalikan. Tahun ini justru dipangkas mencapai Rp 11 miliar.

“Saya tidak ngerti kebijakan pusat itu. Ini dua kali. Pertama, di tunda sekarang dipotong lagi,” jawabnya. (cem)

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Jumat, 11 Agustus 2017

(Suara NTB/yon)

Halaman 3

Kredit Macet BPR Tembus Dua Digit Mataram (Suara NTB) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTB mengingatkan para bankir terutama yang mengelola Bank Perkreditan Rakyat (BPR) agar lebih berhati-hati.

Rasio kredit macet atau Non Performing Loan (NPL)nya sudah mencapai angka dua digit (10 ke atas).

OJK Provinsi NTB mencatat nilai kredit macet 32 BPR yang beroperasi di NTB meningkat dari Rp 112 miliar pada akhir 2016 lalu menjadi Rp 145 miliar pada posisi Juni 2017. Dengan rasio NPL sudah mencapai 11,71 persen.

Menurut Kepala OJK Provinsi NTB, H. Yusri, pada semester I/2017, meningkat dibanding posisi akhir 2016 sebesar 9,75 persen.

Makin bertambahnya nilai kredit bermasalah BPR di NTB ini diduga, salah satunya karena kurangnya prinsip kehati-hatian dalam menyetujui permohonan pinjaman. kondisi perekonomian secara nasional yang belum bergairah juga menjadi penyebab.

“BPR harus lebih hati-hati saja. Ada tiga BPR yang perlu

lebih waspada karena NPLnya sudah melebihi ketentuan di atas 5 persen,” paparnya.

Dengan tetap merahasiakan tiga BPR dimaksud.

Namun dari sisi penyaluran kredit, kata Yusri, BPR di NTB mampu memperbaiki kinerjanya selama periode Januari-Juni 2017 dengan capaian Rp 1,24 triliun. Angka tersebut meningkat sebesar 7,62 persen dibanding posisi akhir Desember 2016 senilai Rp1,15 triliun.

“Idealnya penyaluran kredit oleh BPR meningkat, harus juga diikuti dengan membaiknya kualitas kredit yang disalurkan,” ujarnya.

Kenaikan persentase kredit macet BPR ini, lanjut H. Yusri, juga dialami perbankan umum lainnya. Dengan

kredit macetnya meningkat dari 1,96 persen menjadi 2,16 persen. Karena itu, persoalan ini tidak hanya menjadi perhatian OJK NTB, tapi juga di tingkat pusat.

OJK NTB terus berkoordinasi dengan seluruh perbankan untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit dan memberikan pendampingan terhadap debiturnya. Terutama sektor produktif agar usahanya bisa berjalan lancar.

Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) NTB juga diminta untuk memberi perhatian terhadap masalah kredit macet tersebut dan melakukan berbagai inovasi agar angka NPL bisa diturunkan hingga di bawah 5 persen.

“Efisiensi harus terus dilakukan dari berbagai sisi agar tetap eksis. Kalaupun dilakukan pemangkasan karyawan oleh BPR, sah-sah saja sepanjang dapat meningkatkan kinerja BPR lebih baik,” demikian H. Yusri. (bul)

Konsumsi BBM Naik 12,3 Juta Liter

(Suara NTB/dok)

UANG BARU - Bank Indonesia mendistribusikan uang baru untuk memenuhi kebutuhan industri keuangan di NTB.

PUPUK - Kegiatan bongkar pupuk di Pelabuhan Lembar

(Suara NTB/bul)

NTB Berpotensi Kekurangan Urea Subsidi 18.585 Ton Mataram (Suara NTB) Untuk Memenuhi kebutuhan pupuk petani, khususnya untuk pupuk Urea subsidi, hingga Desember 2017 ini NTB berpotensi kekurangan alokasi pupuk sebesar 18.585 ton. Kendati demikian, petani tak perlu panik, karena stok pupuk sangat mencukupi.

Dari bulan Agustus hingga Desember 2017, total kebutuhan petani mencapai 53.546 ton. Terdiri dari kebutuhan Bulan Agustus ini 7.760 ton, September sebanyak 5.450 ton, Oktober sebanyak 9.517 ton, November sebanyak 12.859 ton dan Desember sebanyak 17.960 ton.

Sementara tahun ini, NTB mendapat alokasi pupuk urea subsidi hanya 125.000 ton. Hingga awal Agustus 2017 ini, kata Kepala Pemasaran PT. Pupuk Kaltim (Persero) Wilayah NTB, Rachmansyah realisasinya 90.038,20 ton atau sekitar 72,03 persen. Artinya, sisa dari alokasi tahun ini masih tersedia 34.961,80 ton.

“Musim tanam mulai OktoberMaret. Dengan kebutuhan total sampai Desember sebanyak 53.546 ton.

Berarti minus sebanyak 18.585 ton,” demikian penjelasan Rachmansyah di kantornya, Kamis (10/8) kemarin.

Bagaimana kondisi stok dan realisasi di masing-masing kabupaten/ kota? Penjelasannya, untuk Kota Mataram alokasi tahun ini sebanyak 1.293,48 ton, realisasi penjualan sampai Agustus sebesar 795,90 ton (61,53 persen), sisa alokasi 497,58 ton.

Kabupaten Lombok Barat, alokasi tahun ini 12.158,52 ton, realisasi penjualan 6.597,55 ton (54,26 persen) dan sisa alokasi 5.560,97 ton. Kabupaten Lombok Utara, alokasi tahun ini sebanyak 4.325,12 ton, terealisasi sebanyak 3.505,90 ton (81,6 persen), sisa alokasi sebanyak 819,97 ton.

“Ini yang kemarin teriak-teriak KLU, tapi ndak perlu khawatir. Karena sudah disiasati oleh Dinas Pertanian di provinsi,” ujarnya.

Sementara Kabupaten Lombok Tengah, alokasi tahun ini 20.375 ton, realisasi sebesar 15,945,30 ton (78,26 persen) dan sisa alokasi 4.428,70 ton.

Kabupaten Lombok Timur alokasi tahun 2017 ini sebanyak 29.265,02

ton, realisasi 18.613,10 ton (63,59 persen) dan sisa alokasinya sebanyak 10.655,92 ton.

Untuk Kabupaten Sumbawa, alokasi tahun ini sebanyak 21.573,35 ton, realisasi sebanyak 15.457,40 ton (71,65 persen) dan sisa alokasi sebanyak 6.115,95 ton. Kabupaten Sumbawa Barat, alokasi sebanyak 3.464,68 ton, realisasi sebanyak 3.140,25 ton (90,64 persen) dan sisa alokasi sebanyak 324,43 ton. Kabupaten Dompu, alokasi 10.254, 54 ton, realisasi sebanyak 7.509,50 ton (73,23 persen) dan sisa alokasi sebanyak 2.745,04 ton.

Demikian juga untuk Kota Bima, alokasi tahun ini sebanyak 1.585,14 ton, realisasi sebanyak 1.052,75 ton (66,41 persen) dan sisa alokasi sebanyak 532,39 ton. Terakhir Kabupaten Bima, alokasi tahun ini sebanyak 20.701,09 ton, terealisasi 17.420,55 ton (81,15 persen) dan sisa alokasi sebanyak 3.280,54 ton.

Untuk ketersediaan stok, Rachmansyah menyebutkan, Pupuk Kaltim saat ini menyimpan 47.147 ton.

Tersebar di gudang-gudangnya di

Lombok Utara sebanyak 1.162 ton, Lombok Tengah sebanyak 5.118,4 ton, Lombok Timur sebanyak 5.789 ton, Sumbawa 7.037 ton, Dompu 1.825 ton, Kota Bima dan Kabupaten Bima sebanyak 4.776 ton. Di gudang lini II sebanyak 18.900 ton, lini III 2.407 ton.

Sedang dalam pengapalan sebanyak 6.500 ton Kapal Mutiala Joni, 4.650 ton di KM Besakih, 2.100 ton di KM Melati. Dan pengapalan lainnya yang sudah di rencanakan. Pupuk Kaltim memiliki stok hingga Desember sebanyak 60.397 ton. Cukup mengakomodir total kebutuhan petani hingga Desember sebanyak 53.546 ton.

“Soal potensi kekurangan alokasi, Kementerian Pertanian pastinya akan merealokasi jatah. Kalau ada lampu hijau untuk tambahan dari pusat, tinggal kita keluarkan cadangan stok di gudang-gudang kita. Intinya petani ndak perlu khawatir, karena Pak Husnul (Kadis Pertanian dan Perkebunan NTB, red) sudah ada strategi untuk menyiasatinya. Petani nanem saja sudah,” demikian Rachmansyah. (bul)

Lapak di Eks Pelabuhan Ampenan Diduga Disewakan

(Suara NTB/ynt)

LAPAK PKL - Lapak PKL di eks Pelabuhan Ampenan ini dibangun Pemkot Mataram beberapa tahun lalu.

Mataram (Suara NTB) – Banyak lapak pedagang di eks Pelabuhan Ampenan yang diduga disewakan kepa-

da pihak lain. Padahal hal tersebut dilarang Pemkot Mataram karena bukan milik pribadi melainkan bantu-

an pemerintah. Lahan yang ditempati juga bukan milik pribadi sehingga tidak diperbolehkan untuk disewakan kepada siapapun.

Dugaan maraknya penyewaan lapak ini disampaikan Bhabinkamtibmas yang bertugas di Kelurahan Ampenan Tengah, Brigadir Sopian Hakim, Kamis (10/8). Perihal ini juga langsung dilaporkan ke Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana. Menurut penuturan Sopian, sebenarnya pedagang ini telah mendapat bantuan lapak, hanya saja ia meninggalkan lapaknya yang ada di bagian belakang dan memilih menyewa di bagian depan.

Alasannya karena di belakang sepi pembeli sehingga beralih ke depan.

“Karena di belakang enggak ada pembeli, akhirnya disewa yang di depan,” katanya. Jumlah lapak yang disewakan ini disebutkan Sopian sekitar enam unit. Lapak PKL tersebut pada awalnya diberikan kepada warga sekitar eks Pelabuhan Ampenan. Hanya saat ini banyak warga luar Ampenan Tengah yang berjualan di tempat tersebut. “Yang punya kan orang Ampenan Tengah, cuma disewakan ke orang luar,” ujarnya. Terkait nilai sewa, ia mengaku tak mengetahui.

Saat bantuan lapak diserahkan Pemkot Mataram beberapa tahun lalu, salah satu isi perjanjiannya ialah tidak

boleh menyewakan. Jika disewakan, bantuan akan ditarik kembali. “Ada perjanjian dari Disperindag yang dulu bikin (lapak) ini,” ujarnya. Menurut Sopian, salah satu alasan pedagang menyewakan lapaknya karena tidak memiliki modal usaha. “Alasannya saja mungkin enggak ada modal,” cetusnya.

Dikonfirmasi perihal ini, Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana menyampaikan perihal penyewaan lapak ini merupakan persoalan yang kerap dijumpai tak hanya di eks Pelabuhan Ampenan, tapi di beberapa lapak PKL yang telah dibangun Pemkot Mataram. “Di beberapa spot PKL di Mataram juga ada transaksi-transaksi seperti ini, jual beli-jual beli lapak. Ini sekarang akan kita tertibkan,” jelasnya.

Mohan menegaskan para pedagang tidak memiliki hak untuk menyewakan lapak tersebut karena merupakan aset pemerintah. “Mereka berusaha di atas tanah pemerintah maka semuanya pemerintah yang punya hak untuk mengatur mereka,” tegasnya.

Lebih jauh, pihaknya belum akan menerapkan sanksi bagi pedagang yang menyewakan maupun menjual lapaknya. Ia akan mengecek lebih lanjut persoalan tersebut. “Ini baru laporan awal,” ujarnya. Jumlah lapak PKL di eks Pelabuhan Ampenan sebanyak 46 unit. Semakin banyaknya pedagang yang memenuhi kawasan itu karena dinilai memiliki prospek yang menjanjikan. Tapi untuk menata semua pedagang dan menyiapkan lapaknya, Pemkot Mataram tak bisa karena lahan yang terbatas. (ynt)

PERTUMBUHAN konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) pada semester I tahun 2017 ini belum begitu progresif. Pertamina mencatat kenaikan peningkatan kebutuhan masyarakat hanya 4 persen dibanding periode yang sama pada tahun 2016 lalu.

Menurut Sales Representative Pertamina Depo Ampenan, Reggi Senjang Pramagarjita, kenaikan 4 persen konsumsi dimaksud mencakup seluruh jenis bahan bakar, Premium, Solar, Pertalite, Pertamax dan lainnya.

Tahun 2016 lalu, Pertamina Depo Ampenan menyalurkan BBM sebesar 295.637.000 liter pada semester I (Suara NTB/dok) (Januari-Juni) 2016. Pada periode yang sama di tahun 2017 Reggi Senjang Pramagarjita ini, penjualan mencapai 307.980.000 liter untuk semua produk.

“Lebih rendah kalau melihat kenaikan pertumbuhan konsumsi BBM semester I tahun 2015 ke 2016 yang naik 7 persen. Periode 2016 ke 2017 hanya naik 4 persen. Mungkin kondisinya mengikuti kondisi makro ekonomi,” papar Reggi.

Berharap pada semester II tahun 2017 ini, kenaikan penjualan bisa mencapai 7 persen. Dengan beberapa faktor pendukung, di antaranya masih banyaknya kegiatan-kegiatan besar yang akan dilaksanakan oleh masyarakat dan berdampak pada kebutuhan bahan bakar. Seperti Hari Raya Indul Adha, Liburan Sekolah, Natal dan kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan pariwisata.

Untuk menggenjot konsumsi, Pertamina sendiri sedang menggiatkan penggunaan bahan bakar non subsidi yang saat ini mulai mendapat tempat di hati konsumen. Jenis bahan bakar Pertalite misalnya. Selain untuk kepentingan bisnis, Pertamina mengajak masyarakat untuk gerakan sadar subsidi, selain untuk kepentingan lingkungan.

Seperti apa minat masyarakat menggunakan BBM kendaraan non subsidi? Pertamina melihat dari kenaikan realisasi dari penyaluran TBBM Ampenan ke SPBU-SPBU di Pulau Lombok, kenaikan paling tajam sangat terlihat dari Bulan Mei 2017 sampai sekarang.

Sebelum Mei, rata-rata penyaluran Pertalite dan Pertamax sebesar 300.000 liter perhari. Setelah Mei sampai sekarang, angkanya meningkat di 450.000 liter perhari. Dengan Konsumsi terbesar ada di Kota Mataram.

Sementara konsumsi Premium (bensin) memang masih tinggi. Ratarata di kisaran 600.000 liter sampai 650.0000 liter sehari. (bul)

SUARA NTB Jumat, 11 Agustus 2017

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Terjerat Aturan Antisipasi Pungli Jaspel PUSKESMAS Pemenang sebagai salah satu representasi fasilitas kesehatan (faskes) yang diakses pasien khususnya wisatawan sangat mengantisipasi kemungkinan adanya pungutan liar (pungli) dari jasa pelayanan kesehatan (jaspelkes). Pasalnya puskemas-puskesmas yang ditargetkan menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) diorientasikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat.

Kepala Puskesmas Pemenang, M. Aenusobah, Kamis (10/8) mengatakan, puskes(Suara NTB/ari) mas yang dipimpinnya sudah M. Aenusobah siap menjadi BLUD, meski sistem layanan tersebut baru siap di terapkan pada 2018.

Dalam konteks itu, pihaknya menekankan kualitas pelayanan dengan mengedepankan tingkat kepuasan masyarakat.

“Tarif pelayanan sudah diatur dalam Perbup. Untuk pendaftaran (misalnya) diatur Rp 10.000,- baik pasien lokal maupun mancanegara. Pungli kami antisipasi betul,” ungkap Aenusobah.

Sebagaimana diketahui, indikasi adanya “pungli” berkedok pelayanan kepada pasien sudah mulai terjadi. Salah satu kasus terjadi di Puskesmas Senaru beberapa waktu lalu. Berdasarkan kuitansi rincian biaya perawatan UGD yang diterima oleh salah satu pasien asal Belanda, Mejer, pasien tersebut dibebankan tarif loket sebedar Rp 100 ribu. Angka ini jauh lebih besar dari regulasi yang ditetapkan pemerintah. “Kejadian di Puskesmas lain jadi pelajaran bagi kami selaku Kepala Puskesmas,” imbuhnya.

Puskesmas Pemenang diakuinya merupakan salah satu lembaga yang menjadi representasi pelayanan kepada pasien, khususnya wisatawan. Pasalnya Puskesmas Pemenang berada di kawasan wisata yang menjadi daya tarik kunjungan wisman.

“Secara manajerial, BLUD sudah jalan saat sudah terbentuk tidak perlu dirombak. Artinya sekarang kita tinggal menunggu penerbitan SK BLUD,” tambahnya Dalam kesiapan sarpras dan SDM, kondisi di semua puskesmas hampir merata. Di Puskesmas Pemenang sendiri, prasarana yang ada dioptimalkan dalam menunjang pelayanan faskes tingkat pertama.

Sebaliknya pada aspek pemenuhan sumber daya manusia, Puskesmas Pemenang hanya kekurangan satu orang bidan desa untuk mengisi Poskesdes di Dusun Telok Ombal.

“Tambahan bidan desa sudah kita usulkan di Rakerkesda dan akan diakomodir oleh Dinas. Untuk standar diagnosa dari 144 penyakit yang tidak boleh dirujuk, penanganan sudah maksimal.

Hanya kejadian insidentil.saja yang kita rujuk, misalnya pasien tiba-tiba gawat, mau tidak mau harus dirujuk,” pungkasnya. (ari)

Ali BD Nilai DD Gagal Dorong Gotong Royong Selong (Suara NTB) Semakin meningkatnya dana desa (DD) yang ditransfer pemerintah pusat ke desa-desa satu sisi memiliki dampak positif terhadap geliat pembangunan.

Namun implementasi DD yang diatur banyak regulasi belum seperti diharapkan banyak pihak. Bahkan, arah perencanaan penggunaan DD sama dengan mekanisme pemerintahan.

Fakta ini dinilai Ketua Dewan Pembina Universitas Gunung Rinjani, Dr. H. Moch Ali Bin Dachlan, SH. MBA telah membuat gagalnya mendorong semangat gotong royong di tingkat desa. Penilaian ini disampaikan Ali BD sapaan akrab Bupati Lombok Timur (Lotim) ini pada acara Studium General di Kampus UGR, bersama dengan Dirjen Pembangunan Kawasan Pedesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tetinggal dan Transmigrasi Prof. Dr. Ahmad Erani Yustika, MSc, Kamis (10/8).

Pada tahun 2006, dituturkan Bupati Lotim ini dirinya sudah membuat Peraturan Daerah tentang Alokasi Dana Desa (ADD), karena pembangunan itu dilakukan dari desa. Itu artinya, Lotim sudah lama merancang pembangunan desa sebelum pusat mewacanakan ada DD. Keyakinan Bupati Ali BD, kalau bisa menggerakkan desa untuk pembangunan, maka bisa dipastikan akan menuai hasil maksimal. Gotong royong sebagai kuncinya. Namun, yang terjadi dewasa ini semangat

gotong royong itu menghilang.

Dijelaskan, berbagai metode pembangunan desa yang tergambar saat ini mengacu pada ketentuan yang berlaku umum di negara. Aturan yang berlaku di pemerintah tingkat kabupaten dan provinsi dipedomani dari pusat atau kementerian yang diadopsi dari negara-negara yang sudah maju.

“Satu sisi kita teriakkan sistem kehidupan gotong royong bahkan kita gelar Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM), akan tapi gagal, hampir-hampir dana desa tidak berhasil dorong gotong royong,” ungkapnya.

Ali BD mempertegas, penggunaan DD ini harus dengan terus mendorong dan menghidupkan semangat gotong royong.

Dalam membangun, harus tetap melibatkan masyarakat.

“Jika dalam proses pembangunan melibatkan masyarakat bergotong royong, saya yakin hasilnya bisa jauh lebih besar, sebagai contoh beberapa proyek jalan, saya katakan kepada kepala dinas kalau diserahkan kepada desa bisa tiga kali lipat

hasilnya. Misal Rp 1 miliar, jika dibangun dinas pasti hanya Rp 1 km, tapi kalau dibangun secara swadaya oleh desa bisa jadi 3 km,” ujarnya menggambarkan.

Namun, peraturan berkata lain. Penjelasan para kepala dinas tidak demikian, karena sudah ada standar aturan yang diikuti. “Saya ingin dorong desa agar hidup, tapi ada yang mengikatnya,” imbuhnya.

Persoalan ini diharap Bupati Lotim bisa ditindaklanjuti oleh pemrintah pusat.

Baginya, jika menginginkan implementasi Pancasila, maka harus dengan gotong royong. Presiden Sukarno membuat Pancasila itu salah satunya adalah membangun semangat gotong royong. Dicontohkannya, saat melakukan penelitian S3 di Kampong Badui. Dirinya menemukan terjadi kegagalan pemberdayaan masyarakat. Hal itu akibat semua kegiatan pembangunan di desa tidk melibatkan masyarakat secara utuh. ‘’Misalnya, pembinaan pengerajin dengan berbagai kegiatan pemerintah semua gagal total,’’

Pembatalan Puluhan Sertifikat

BPN Lotim Bersurat ke Kejaksaan Selong (Suara NTB) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) berencana membatalkan puluhan sertifikat hak milik (SHM) yang terbit di kawasan hutan lindung Sekaroh Kecamatan Jerowaru. Untuk proses pembatalan itu, pihak BPN Lotim bersurat ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Lotim lantaran terbitnya puluhan sertifikat itu masih (Suara NTB/yon) dalam proses hukum.

Lalu Suharli “Kami bersurat ke Kejaksaan untuk bertanya apakah sertifikat itu bisa dibatalkan atau tidak, karena masih dalam proses hukum,”ujar Kepala BPN Lotim, Lalu Suharli, ditemui di kantor DPRD Lotim, Kamis (10/8).

Untuk pembatalan puluhan sertifikat di kawasan hutan lindung Sekaroh. Kepala BPN defitinif ini menegaskan pihaknya hanya bertanya ke Kejari Lotim. Pertanyaan dilakukan karena terbitnya sertifikat di kawasan hutan lindung itu masih dalam proses hukum. “Makanya, karena masih dalam proses hukum ke Kejaksaan, kami menanyakan apakah mungkin akan dilakukan itu (pembatalan) atau tidak,”singkatnya.

Diketahui sebelumnya, penyidik dari Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Lotim terus mengusut tuntas kasus penerbitan puluhan sertifikat bodong di kawasan hutan lindung Sekaroh. Dalam kasus ini, sebanyak enam orang sudah ditetapkan sebagai tersangka, di antaranya Kades Pemongkong, LMM dan lima mantan pegawai BPN Lotim, di antaranya JML selaku mantan Kepala Seksi Hak Atas Tanah pada BPN Lotim, dengan menduduki jabatan terakhir mantan Kepala BPN Kabupaten Sintang Kalimantan Barat.

Selanjutnya, MM, mantan Kasi Pengukuran pada BPN Lotim, dan MN mantan Kasubsi Pengendalian Tanah BPN Lotim. Selain itu, tersangka lainnya yakni, FI, Mantan Kasi Pengaturan Penguasan Tanah BPN Lotim, serta RML, mantan Kasubsi Pemberian Hak Atas Tanah di BPN Lotim, dimana RML saat ini masih menjabat sebagai, Kepala BPN Lombok Barat (Lobar). (yon)

ujarnya mencontohkan.

Pemerintah dalam membangun hendaknya belajar pada nilai-nilai yang ada pada masyarakaat desa. Perencanaan pembangunan desa yang menganggap rakyat tidak penting harus dihilangkan. Karena itu, dengan banyaknya dana desa harus dengan meningkatkan partisipasi masyarakat.

Pandangan Bupati Lotim ini diamini Dirjen Pembangunan Kawasan Pedesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Prof. Dr. Ahmad Erani Yustika, MSc. Dikatakan, membangun desa itu memang harus melibatkan

masyarakat desa setempat.

Sudah beberapa kali dibuktikan pembangunan dengan cara penganggaran sistem pemerintah Rp 1 miliar itu hanya untuk 1 km jalan. Tapi saat ditangani di tingkat desa 1 km itu cukup dengan Rp 300 juta.

Dalam melaksanaan tugas pembangunan, aparatur desa diingatkan untuk menggunakan kewenangannya. Mengatur dengan kewenangan lokal desa yang dimiliki. Menjalankan pembangunan di tingkat desa tidak hanya dilakukan kepala desa dan perangkatnya, melainkan harus tetap bersama masyarakat yang diputuskan melalui musyawarah desa. (rus)

Warga Desak Tanah Tampah Bole Dikembalikan pada Rakyat

PT. BAL Klaim BKPRD KLU Tak Relevan Turun ke Lokasi Tanjung (Suara NTB) Manajemen PT. Berkat Air Laut (BAL) menilai tidak relevan lagi Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) menurunkan Tim Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRR) ke lokasi PT. BAL di Dusun Gili Trawangan, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang. Pasalnya, BAL telah mengantongi izin prinsip dari Pemerintah KLU. Hal itu diungkapkan Kuasa Hukum PT. BAL, Sri Hayatingsih, kepada Suara NTB, Kamis (10/8). Ia mengklaim, BAL saat ini tengah memproses izin di Kementerian Kelautan Perikanan.

“Apa relevansinya mereka turun ke PT. BAL sekarang?

Karena izin-izin prinsip yang dipunyai PT. BAL yang dari KLU sudah diperoleh,” cetus Sri. Ia menyebut, kewenangan izin tentang pengolahan air laut bukan lagi kewenangan kabupaten tetapi kewenangan Pemprov NTB. Dalam hal ini, Pemprov NTB melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal dan PTSP, telah mengeluarkan rekomendasi untuk PT. BAL. “Dan Kementerian Kelautan juga akan mengeluarkan izin pemanfaatan ruang laut untuk PT. BAL. Itu sedang kami proses,” tegasnya.

Sebelumnya, aktivitas penyulingan air laut PT. Berkat Air Laut (BAL) menjadi sorotan Pemda KLU, utamanya menyangkut penyulingan melalui sistem pengeboran.

Asisten II Setda Lombok Utara, Ir. Hermanto, Rabu (9/8) dirinya sudah memimpin rapat pembahasan PT. BAL atas instruksi pimpinan. Hingga diputuskan Tim BKPRD KLU dijadwalkan turun mensurvei lokasi investasi BAL. Rapat yang dilakukan Selasa lalu tersebut berlangsung tertutup. Alasannya Pemkab belum akan menghadirkan PT. BAL. Namun dari daftar hadir diketahui beberapa pejabat yang hadir antara lain, Hermanto (selaku pimpinan rapat), Sinar Wugiyarno (Staf Ahli), Rasidi (Kabid Dinas PU), Drs. Ahmad Sujanadi (Kabag Ekonomi Setda KLU), Suriadin (Kabid Perizinan), Johan E Repi (Kabid Hub Laut) dan beberapa pejabat lainnya, menghasilkan keputusan signifikan, yaitu meninjau lokasi PT. BAL. “Intinya Tim BKPRD turun untuk cek lokasi PT. BAL, itu saja,” komentar Hermanto singkat. (ari)

(Suara NTB/rus)

BERSAMA - Bupati Lotim H. Ali Bin Dachlan bersama Dirjen Pembangunan Kawasan Pedesaan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Ahmad Erani Yustika di Studium General di Kampus UGR, Kamis (10/8).

(Suara NTB/ari)

CEK - Pokja ULP saat mengecek peserta tender di lingkup Pemda KLU, Kamis (10/8).

24 Paket Belum Selesai Lelang

LPSE KLU Terkendala Pasokan Listrik Tanjung (Suara NTB) Proses lelang paket kegiatan fisik dan non fisik di Kabupaten Lombok Utara (KLU) masih ada yang belum selesai.

Dari data Unit Layanan Pengadaan (ULP) - Bagian Pembangunan Setda KLU tercatat hingga 10 Agustus kemarin, tercatat sisa paket yang proses tender sebanyak 24 paket senilai total Rp 36 miliar lebih. Sementara total paket yang masuk ke Layanan Pengadaan Sistem Elektronik - Bagian Humas dan Protokol, diketahui jumlah seluruhnya sebanyak 78 paket dengan rincian masing-masing paket pengadaan barang senilai Rp 19,926 miliar lebih, Konstruksi sebesar Rp 78,856 miliar lebih dan paket konsultan sebesar Rp 2,907 miliar lebih.

Belum selesainya seluruh lelang paket kegiatan disebabkan adanya gangguan pasokan listrik ke server LPSE. “Memang servernya bermasalah, gangguan bisa sampai 2 hingga 3 minggu. Sebelum lebaran sampai 3 minggu, kemarin setelah lebaran gangguan lagi,” ungkap Kabag Pembangunan, Drs. H. Faisol, M.Si., Kamis (10/8).

Selaku pengguna server LPSE, ULP di bawah Bagian Pembangunan sangat bergan-

tung pada kinerja LPSE di bawah kendali Bagian Humas. Namun kinerja alat ditengarai sangat bergantung pada pasokan listrik PLN. Kabag Humas dan Protokol Setda KLU, H. Saprinnadi, S.Pd., mengatakan server LPSE sudah diganti dengan alat baru. Hanya saja, kinerja alat sangat bergantung pada stabilitas pasokan listrik PLN. “Server sudah diganti pakai server baru, pada APBD perubahan ini sudah terimplementasi. Cuma sangat bergantung pada listrik,” ujarnya Diakuinya dalam keadaan listrik padam, secara otomatis akan mematikan mesin server. Untuk menghidupkan kembali, LPSE harus menghubungi LKPP Jakarta. Dalam hal ini di LKPP, KLU harus mengantre dengan seluruh daerah dan BUMN yang samasama mengalami gangguan.

“Menunggu hidup kita tunggu koneksi dari LKPP. Pengalaman kita pada hari kerja biasanya cepat, sekarang mati besok nyala, tapi jika mati Sabtu pasti Senin baru aktif,” kilahnya.

Persoalan ini telah banyak dikeluhkan. Hanya saja, Kabag Humas memahami bahwa publik maupun pihak ketiga masih kurang memahami penyebabnya. Tidak jarang di media sosial

facebook muncul anggapan seolah LPSE sengaja mengatur pemenang tender. “Kita sudah minta PLN agar jaringan ke Server LPSE menggunakan jaringan emergency seperti ke RSUD. Supaya dalam keadaan apapun listrik tetap menyala,” pungkasnya.

Terpisah, Kasi Program Bagian APP Habib, selaku pengelola ULP mengamini server LPSE telah diganti pada Maret 2017 lalu. Namun demikian penggantian server tidak menjamin kinerja menurut sistem elektronik. Gangguan atau server padam bisa terjadi sewaktu-waktu bergantung pada pasokan listrik.

“Sebelum ganti server, listrik sering ngedrop karena kita punya UVS. Kita sudah punya genset dan instalasi otomatis tapi juga tidak berfungsi. Ada syarat minimal pasokan listrik, misalnya jaringan stabil di 30 KVA, tetapi saat menghidupkan otomatis daya PLN hanya 27 KVA,” jelasnya.

Konsumsi listrik server LPSE PLN di Kantor Pemda KLU saat ini masih tercampur dengan konsumsi perkantoran. Dalam kondisi saat ini, daya hanya mampu bertahan 30 menit selebihnya server akan padam. (ari)

Selong (Suara NTB) Puluhan masyarakat selatan dan sejumlah aktivfis yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Menggugat (Alarm) mempertanyakan keberadaan plang milik salah satu investor di di lahan Tampah Bole Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru. Menurutnya, tanah tersebut merupakan tanah ulayat yang kerap dijadikan sebagai lokasi pagelaran bau nyale oleh masyarakat, sehingga tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun.

Demikian disampaikan Ketua Aliansi Rakyat Menggugat, Sayadi, SH, saat hearing di DPRD Lotim, Kamis (10/8).

Dikatakannya, sejarah membuktikan tanah Tampah Bole menjadi saksi selama ratusan tahun gelaran budaya pesta adat bau nyale yang notabenenya menjadi pesta budaya atau pesta rakyat. Adanya kegiatan pemagaran tanah Tampah Bole itu oleh PT. Temada Pumas Abadi atas SP Bupati Lotim, Nomor 503/1616/ PPT.II/2016 tanggal 25 Aprlil 2016 dan Kep.KA:BPT Lotim IMB, Nomor 1621/503/PPT.II/ 08/04/2016 tanggal 26 April 2016, warga setempat sangat mempertanyakannya, terutama dasar dari pihak melakukan jual beli tanah kepada siapa dan disahkan oleh siapa.

Maka dari itu, katanya, dari data-data yang dikumpulkannya penjualan tanah Tampah Bole itu cacat hukum.

Pasalnya, sejumlah namanama yang bertanda tangan pada data yang dikumpulkannya bukanlah warga setempat, melainkan orang luar.

“Kami menolak tegas tindakan pemagaran dan status kepemilikan lahan itu atas nama perusahaan. Karen berdasarkan atas fakta-fakta se-

jarah dan hukum sangatlah tidak benar,” ujarnya.

Menyikapi hal itu, ia mendesak kepada DPRD Lotim segera membentuk Pansus Hak Ulayat. Termasuk mendesak Pemda Lotim membongkar pagar dan plank investor serta mencabut izin atau SP yang sudah diterbitkan. Tidak hanya itu mengembalikan tanah tersebut menjadi hal ulayat dan milik masyarakat. Termasuk mengusut tuntas mafia atau oknum yang melakukan penjualan terhadap tanah Tampah Bole.

Sementara, Anggota Komisi IV DPRD Lotim, Daeng M. Ihcsan, merasa aneh adanya sertifikat yang terbit pada tanah tersebut. Untuk itu, pihaknya antara anggota DPRD dan Dapil II akan membedah persoalan itu. “Kita akan kawal tanah Tampah Bole ini,’’ janjinya.

Hal senada juga disampaikan, anggota Komisi I DPRD Lotim, Burhanudin, ia menyampaikan bahwa ketika TGH. Mutawalli dan TGH. Sibawaihi masih hidup. Tak satupun orang atau pihak-pihak yang berani menyentuh tanah tersebut baik oleh masyarakat maupun dari unsur pemerintah. Ia menuding, adanya sertifikat yang terbit pada lahan itu, diduganya adanya oknum-oknum yang bermain mata terutama di Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Sedangkan, Kepala BPN Lotim, Lalu Suharli menyebut akan melihat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Disebutkannya, sertifikat yang terbit dilahan Tampah Bole itu sebanyak 26 sertifikat dengan luas masing-masing antara 1 sampai 2 hektar yang terbit tahun 2002. Diterbitkannya sertifikat itu, katanya, secara prosedur tentunya sudah sesuai. (yon)

(Suara NTB/yon)

HEARING - Hearing antara warga Lotim bagian selatan yang meminta supaya tanah Tampah Bole dikembalikan ke masyarakat, Kamis (10/8).

Rampung, Pembahasan KUA PPAS APBDP Selong (Suara NTB) -

DPRD Lombok Timur (Lotim) merampungkan pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan. Secara resmi KUA PPAS ini diketok.

Wakil Bupati Lotim H. Haerul Warisin yang hadir menyampaikan KUA PPAS Tahun Anggaran 2017 yang telah disampaikan pengantarnya pada tanggal 31 Juli 2017. KUA PPAS Perubahan ini merupakan dasar bagi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan

Tahun Anggaran 2017 yang akan datang.

Proses penyusunan KUA PPAS Perubahan 2017 beserta seluruh mekanisme pembahasannya sudah diatur sesuai aturan perundang-undangan.

Tidak hanya merupakan aktivitas rutin saja yang berkaitan dengan tugas pemerintahan. Termasuk pula dalam hal penganggaran pembangunan.

Tergambar dari hasil pembahasan Pansus I seperti disampaikan juru bicaranya, Saifullah, SH. Pansus I melihat KUA Perubahan dikatakan memiliki peran penting dalam siklus penganggaran pemerintah daerah,

karena berfungsi sebagai pedoman dan arah dalam penyusunan APBD Perubahan.

KUA Perubahan Tahun 2017 disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2017 yang merupakan penjabaran perencanaan jangka menengah ke dalam rencana, program dan penganggaran tahunan khususnya setelah anggaran tahun berjalan dilaksanakan selama satu semester.

Berdasarkan Peraturan perundangan sistem perencanaan pembangunan terdiri dari dokumen perencanaan jangka panjang, menengah, dan pendek,

yang secara hirarki diatur menjadi perencanaan daerah, kabupaten/kota, perencanaan provinsi dan perencanaan dalam skala nasional.

Sistem dan hirarki tersebut dibuat dengan maksud agar pembangunan di daerah sampai di pusat mampu dilaksanakan secara terarah, berkelanjutan dan berkesinambungan.

Saifullah juga menyampaikan untuk memperoleh kemajuan, tidak cukup diperlukan kepintaran dan kecerdasan. Akan tetapi harus dibarengi dengan kejujuran dan ketekunan. “Kabupaten Lombok Timur kita tidak kekurangan orang pintar tetapi

kita masih memerlukan orangorang jujur,” ungkapnya.

Sementara Ketua Panitia Khusus II DPRD Lotim, R. Rahadian Soedjono menyampaikan laporan yang berkaitan dengan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2017, yang mensinkronkan KUA yang telah disepakati, sehingga kebijakan dapat dituangkan dalam penentuan skala prioritas urusan wajib dan urusan pilihan, penentuan urutan masing - masing urusan serta menyepakati plafon anggaran untuk masing-masing program. (rus)

SUARA NTB Jumat, 11 Agustus 2017

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Berat Dicapai

(Suara NTB/ist)

PERBAIKI - Akses jalan penghubung Desa BadrainMerembu yang rusak parah mulai diperbaiki. Perbaikan jalan ini menghabiskan dana sebesar Rp 10 miliar.

Jalan Rusak di Narmada Mulai Diperbaiki Giri Menang (Suara NTB) – Akses jalan di Desa Badrain Kecamatan Narmada yang mengalami rusak parah akhirnya diperbaiki. Perbaikan jalan sepanjang 10 kilometer yang menghubungkan Desa BadrainMerembu didanai dari DAK senilai Rp 10 miliar. Pihak desa setempat tinggal menunggu respons untuk kelanjutan puskesmas pembantu (pustu) yang mangkrak di daerah setempat Menurut Kepala Desa Badrain Romi Purwandi, akses jalan ini layak dibangun, sebab begitu vital bagi masyarakat. Selain itu, akses jalan ini banyak dilalui kendaraan truk pengangkut material, sehingga memicu terjadinya kerusakan jalan. Bahkan warga dari kecamatan lain dan dari Loteng pun setiap hari melalui jalur ini.

Dijelaskan, kondisi akses jalan penghubung Desa Badrain-Sembung ini mengalami rusak parah. Akses jalan ini berlubang di mana-mana dengan diameter yang lumayan besar, kondisi ini sering dikeluhkan masyarakat sekitar lantaran kerap kali terjadi kecelakaan di jalur ini.

Dijelaskan, proyek pembangunan akses jalan ini sempat terhenti, karena kemampuan anggarannya hanya sebatas itu.

Akses jalan rusak ini ada sebagian masuk Badrain dan Sembung dengan panjang sekitar 2 kilometer. Akhirnya tahun ini proyek jalan ini akan dilanjutkan dengan anggaran Rp 10 miliar, total panjang jalan yang dibangun mencapai 10 kilometer mulai dari Sembung-Badrain hingga Tanak Beak-Lembuak.

Selain proyek jalan ini, dibangun ada juga proyek rehab pinggir jalan, proyek irigasi sepanjang 2 kilometer saluran skunder dari BWS dengan anggaran Rp 6,3 miliar. Ditambah lagi perbaikan gorong-gorong Rp 190 juta dan program tanaman pelindung mata air sebesar Rp 200 juta lebih. “Ada juga pembangunan jembatan,” ujarnya.

Desanya juga menjadi pilot project program tancap gas (Tanam Cabai Terintegrasi Unggas) dari Dinas Ketahanan Pangan. Program ini ditambahkan menjadi tanam cabai pelihara ikan terintegrasi unggas di halaman asri, teratur, indah dan nyaman. (her)

Dana Aspirasi Belum Disetujui

Pengesahan APBDP Diduga ”Diboikot” Dewan Giri Menang (Suara NTB) – Pembahasan APBD-P Lombok Barat (Lobar) sejauh ini telah rampung, namun belum bisa disahkan. Pelaksanaan rapat paripurna pengesahan APBDP ini mengalami tarik ulur, pasalnya pihak DPRD diduga “memboikot” pelaksanaan paripurna. Hal ini disebabkan pemda belum menyetujui dana aspirasi yang diusulkan dewan pada APBDP ini.

Informasi yang diperoleh koran ini dari salah seorang anggota dewan, pembahasan APBDP telah dirampungkan, namun belum bisa disahkan, karena ada usulan DPRD terkait program apirasi yang belum ada titik temu. Dewan mengusulkan anggaran Rp 300 juta per anggota dewan untuk program aspirasi yang dititip di SKPD. “Namun usulan program aspirasi ini belum disetujui sehingga paripurna pengesahan APBD belum dilaksanakan, pemda belum setujui. Kalau sekarang mereka setujui, maka besok atau bahkan malam nanti bisa dilaksanakan paripurna,” ungkap salah satu anggota dewan yang tidak mau dikorankan namanya.

Dijelaskan, pada pembahasan APBD-P yang lalu pihak dewan mengusulkan program aspirasi untuk dianggarkan. Namun pada saat pembahasan bersama eksekutif belum menyanggupi, sehingga belum ada titik temu. Padahal, jelasnya, usulan dewan tidak besar dan program ini sendiri untuk kepentingan masyarakat. Program ini pun, jelasnya, melekat di sejumlah SKPD yang langsung mengeksekusi ke masyarakat. “Itu kan untuk kepentingan masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu Wakil Ketua DPRD Lobar, Sulhan Mukhlis menyatakan bahwa paripurna pengesahan APBD-P belum dilaksanakan bukan akibat belum disetujuinya usulan program aspirasi. Namun penyebabnya banyak SKPD yang tidak mau dirasionalisasi. Padahal komitmen bupati merasionalisasi belanja aparatur, seperti belanja pegawai, hibah kepada Akademi Komunitas sebab tidak dibolehkan diberikan hibah berturut-turut. Menurutnya tidak ada adil bagi lembaga pendidikan swasta, seperti pondok pesantren (ponpes), ia sendiri berkomitmen “membela ponpes”. Selain itu, ada usulan kenaikan PAD yang belum disetujui pemda, sehingga menurutnya bukan dewan yang tidak mau pembahasan APBDP, namun sebaliknya pemda. “Justru eksekutif tidak setuju, karena tidak setuju rasionalisasi,” jelasnya.

Menanggapi hal ini, Kabag Humas dan Protokol Setda Lobar H Saepul Ahkam menegaskan hal ini perlu komunikasi lebih lanjut dengan Dewan. Ia berkeyakinan dewan tidak akan melakukan itu (boikot). “Perlu komunikasi lebih lanjut supaya tidak begitu (boikot),”jelas Ahkam.

Dalam hal ini, jelasnya, bagaimana menempatkan program aspirasi harus didudukkan untuk kepentingan bersama. Kepentingan bersama yang dimaksud terkait pengentasan kemiskinan.

Salah satu yang perlu diintervensi adalah rumah kumuh, infastruktur jalan yang sejauh ini dilakukan pemda untuk intervensi kemiskinan. Tinggal program ini perlu dikomunikasikan dengan tepat dan baik antara satu sama lain. (her)

Rencana Pemotongan DAU

Pemprov akan Bicara dengan Pemerintah Pusat Praya (Suara NTB) Rencana pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) Pemprov NTB beserta kabupaten/kota lainnya di NTB, diakui masih belum final. Pemprov NTB rencananya akan bicara dengan pemerintah pusat supaya DAU bagi Pemprov NTB beserta kabupaten/ kota lainnya, tidak jadi dipotong. “Soal pemotongan DAU kita masih menunggu kepastian pusat. Jika memang diperlukan, kita akan bicara langsung dengan pemerintah pusat. Supaya jatah DAU tahun ini tidak jadi dipotong,” ujar Wagub NTB, H. Muh. Amin, SH, MSi., kepada wartawan di Praya, Kamis (10/8).

Diakuinya, secara umum pemotogan DAU tidak akan sampai mengganggu program daerah. Tapi pastinya akan berdampak pada pelaksanaan sejumlah program. Paling tidak, bisa mengganggu neraca fiskal daerah, karena mau tidak mau neraca fiskal daerah pastinya bakal berubah, karena menyesuaikan dengan besaran pemotongan DAU. Jika rencana pemotongan DAU benar-benar terjadi.

Menurutmua, pemotongan DAU tersebut bukan yang pertama kalinya terjadi. Tahun sebelumnya, hal serupa juga terjadi. Pemotongan itu, ujarnya, tidak begitu berdampak signifikan terhadap pelaksanaan program daerah, termasuk di kabupaten/kota.

Pemerintah pusat tentunya punya pertimbangan tersendiri, kenapa kemudian harus melakukan pemotongan DAU. Tapi jika bercermin dari pengalaman tahun lalu, pemotongan DAU dilakukan lebih kepada upaya penyeimbangan kondisi fiskal APBN saja. Toh, setelah ada pemotongan pemerintah pusat justru mengembalikan alokasi DAU yang dipotong ke daerah. Bahkan ada daerah yang alokasi DAU justru ditambah setelah adanya pemotongan DAU tersebut.

Untuk itu, wagub menekankan, pemerintah daerah sebenarnya tidak perlu khawatir. Kalaupun DAU benar-benar dipotong, pastinya akan dikembalikan lagi oleh pemerintah pusat. “Jadi sebelum rencana ini final, kita akan bicara dengan pemerintah pusat. Jika pun tetap dipotong, kita berharap DAU tahun depan bisa lebih besar lagi,” harapnya. (kir)

Target Pengentasan Kemiskinan Dipangkas Dua Persen

Giri Menang (Suara NTB) – Pemda Lombok Barat (Lobar) berencana memangkas atau memperbesar target pengentasan kemiskinan pada RPJMD 2014-2019 sebesar 2 persen lebih dari target seharusnya dicapai 14 persen lebih pada tahun 2019 menjadi 16 persen lebih. Pertimbangan pemangkasan target penurunan kemiskinan ini salah satunya kemampuan anggaran, di samping adanya OPD yang ditiadakan (hilang), sehingga SKPD yang bertanggung jawab melaksanakan indikator kinerja tersebut tidak ada. Namun pemangkasan target kemiskinan ini perlu dibahas lagi dengan DPRD untuk mendapatkan persetujuan.

“Kita akan menjadikan target indikator kemiskinan itu sebesar 16 persen lebih (diperbesar) tidak 14 persen seperti target sebelumnya pada RPJMD, tapi ini perlu dibahas di DPRD, karena perlu ditetapkan dengan perda,” jelas Kepala

Bappeda Lobar, Dr. H. Baehaqi via ponselnya, Kamis (10/8).

Menurutnya, kemiskinan adalah target indikator kinerja utama (IKU) yang dirasionalisasi atau diubah targetnya.

Target yang diajukan dulu pada RPJMD selama lima

tahun (2014-2019) sebesar 14 persen, namun target ini bakal diubah menjadi 16 persen.

Artinya dari target tersebut, terdapat pengurangan target sebesar 2 persen yang perlu dicapai hingga tahun 2019 mendatang. Untuk diketahui,

jelasnya, target RPJMD hingga tahun 2019 mendatang kemiskinan yang seharusnya dicapai sebesar 14 persen. namun hingga saat ini baru dicapai 16,73 persen.

Perubahan indikator ini, jelasnya, terdapat dua jenis, yakni indikator negatif, artinya jika target semakin kecil target, maka semakin bagus seperti kemiskinan. Sebaliknya indikator positif, jika target semakin besar kurang bagus, sebaliknya semakin kecil targetnya, maka kurang bagus.

Pemda lanjutnya tidak ingin memasang target pengentasan kemiskinan muluk-muluk. Di samping kemampuan keuan-

gan daerah yang terbatas, kondisi wilayah dan lain-lain.

Lebih jauh dijelaskan, terkait perubahan IKU daerah yang tertuang dalam RPJMD boleh dirasionalisasi, baik indikator dan target. Rasionalisasi target indikator ini bukan tidak diperbolehkan karena mengacu aturan dibolehkan.

Selain itu, pertimbangan kapasitas fiskal daerah. Diakui, kondisi fiskal daerah saat ini tidak memungkinkan. Namun indikator yang diubah, jelasnya, tentu yang bisa masuk sebagai indikator kinerja OPD. Hal ini sesuai dengan amanat Permendagri nomor 54 tahun 2010. (her)

Terduga Pencuri Ornamen PJU Diringkus

(Suara NTB/ist)

ISTIGHOTSAH - Wagub NTB H. Muh. Amin bersama Bupati Loteng H. M. Suhaili FT, tokoh agama dan masyarakat Loteng menghadiri acara istighotsah pembangunan Poltekpar Lombok di Puyung Kecamatan Jonggat, Kamis (10/8).

Kampus Poltekpar Lombok Bakal Jadi yang Termegah di NTB Praya (Suara NTB) Pemerintah pusat dipastikan bakal mendukung penuh pembangunan kampus Politeknik Pariwisata (Poltekpar) Lombok. Sokongan dana dalam jumlah cukup besar pun telah disiapkan hingga mencapai Rp 1,5 triliun lebih. Kampus ini diprediksi akan menjadi kampus termegah di NTB. “Dari sisi anggaran pemerintah akan dukung penuh. Begitu pula dalam hal pengawasan selama proses pembangunan juga, pemerintah pusat akan turun tangan.

Sehingga kualitas pembangunan kampus Poltekpar Lombok ini benar-benar yang terbaik,” tegas Dirjen Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Kementerian Pariwisata (Kemenpar), Prof.

Dr. Ahman Siya, saat istighotsah dimulai pembangunan kampus Poltekpar Lombok di Desa Puyung Kecamatan Jonggat Lombok Tengah (Loteng), Kamis (10/8).

Pemerintah pusat dalam hal ini sampai turun tangan langsung, karena ingin pembangunan kampus Poltekpar Lombok berjalan lancar. Dari sisi hasil pembangunan juga benar-benar berkualitas. Mengingat, besarnya anggaran yang akan digelontorkan untuk membangun kampus tersebut, sehingga pada saat tahap akhir pembangunan kampus Pol-

tekpar Lombok itu nantinya, kampus ini bakal menjadi kampus termegah di NTB. Bukan hanya dari sisi bangunannya saja, tapi juga dari sisi ketersediaan fasilitas pendukung di dalamnya.

“Di kampus ini nantinya selain ruang perkualiahan, juga akan dilengkapi laboratorium, restoran hingga hotel termasuk sarana peribadatan, seperti masjid yang terintegrasi di satu kawasan. Jadi para mahasiswa Poltekpar Lombok nantinya, kalau mau praktik tidak perlu keluar. Sudah ada fasilitas hotel dan restoran yang disediakan,’’ klaimnya.

Meski demikian, untuk pembangunan fasilitas pendukung tersebut akan dilakukan secara bertahap. Untuk tahap awal pada tahun ini, akan dibangun 48 ruang perkuliahan dengan anggaran sekitar Rp 130 miliar. Baru kemudian tahun 2018 mendatang, dengan anggaran Rp 180 miliar akan dibangun tambahan ruang kuliah serta laboratorium.

Diakuinya, proses pembangunan kampus Poltekpar Lombok ini terbilang sangat cepat. Bahkan mungkin dunia, ini yang paling cepat. Diawali dengan rencana pembangunan pada tahun 2015 lalu.

Pihaknya kemudian mengurus izin pendirian Poltekpak Lombok dan hanya dalam hitungan satu

minggu izinnya sudah keluar.

Untuk itu, pada tahun 2016, Poltekpar Lombok sudah bisa menerima mahasiswa baru sebanyak 200 mahasiswa dan tahun ini, jumlah mahasiswa yang akan diterima naik 100 persen, menjadi 400 mahasiswa. “Untuk perkuliahan sendiri saat ini masih minjam gedung dari provinsi selama 5 tahun. Tapi kemungkinan tidak sampai 5 tahun, karena tahun depan kampus Poltekpar Lombok sudah bisa digunakan,” klaimnya.

Di tempat yang sama, Wakil Gubernur NTB, H.Moh. Amin, mengaku pembangunan kampus Poltekpar Lombok adalah satu bentuk perhatian pemerintah pusat kepada Provinsi NTB, utamanya lagi Loteng. Untuk itu, seluruh masyarakat dan pemerintah di daerah ini harus bersama-sama mendukung pembangunan kampus tersebut.

Karena bagaimanapun juga, masyarakat di daerah inilah yang pertama kali bakal merasakan manfaat dari pembangunan kampus tersebut. “Kalau memang masih ada persoalan silakan tempuh proses hukum. Tapi jangan kemudian mengganggu proses pembanbunan kampus ini.

Supaya semua bisa berproses dengan baik,”imbuhnya. (kir)

Giri Menang (Suara NTB) – Polres Lombok Barat (Lobar) melalui Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) berhasil meringkus terduga pelaku pencuri ornamen kuningan tiang penerang jalan umum (PJU) yang ada di sepanjang jalur Bypass BIL II. Setelah lama kasus ini terjadi, polisi berhasil meringkus pelaku berinsial AM (46) warga Sayang-Sayang Kota Mataram ini. Akibat pencurian ornamen PJU ini, pemda dirugikan ratusan juta rupiah.

Kapolres Lobar, AKBP I Wayan Jiartana yang didampingi Kasat Reskrim Polres Lobar, AKP Joko Tamtomo saat memberikan keterangan pers pengungkapan kasus ini di Mapolres Lobar, menjelaskan, pelaku inisial AM ditangkap saat sedang beraksi mengambil lempengan kuningan ornamen di jalur Bypas BIL II. “Dari tangan pelaku pihak kepolisian berhasil mengamankan barang bukti berupa lempengan kuningan sebanyak 12 lempeng. Alat yang digunakan berupa lingis, sepeda motor yang digunakan untuk mengangkut dan sarung untuk menutupi barang curian agar tidak dicurigai,” terangnya.

Jiartana menerangkan pengungkapan kasus pencurian

tersebut berdasarkan atas laporan Polsek Kediri dan Gerung serta laporan dari Polsek Labuapi terkait dmaraknya pencurian besi yang melapisi PJU yang ada di Jalur BIL II. Berdasarkan laporan tersebut, pihaknya Rasreskrim Polres Lobar menerjunkan tim opsnal melakukan penyelidikan dan pengintaian untuk bisa mengungkap siapa para pelaku.

Hampir selama seminggu pengintaian, pihaknya berhasil mengangkap pelaku saat tengah beraksi mencongkel ornamen sekitar pukul 05.00 wita, Rabu (9/9). Kini pelaku telah diamankan di Mapolres Lobar.

Ditanya apakah ada pelaku lain, Jiartana mengatakan pihaknya masih terus melakukan pengembangan atas kasus pencurian ornamen tiang PJU, sehingga nantinya pihaknya dapat mengetahui baik itu dari pelaku lainnya, maupun kemana barang curian tersebut dijual.

Sementara Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Lobar H. L. Winengan mengaku senang dengan penangkapan pelaku pencuri ornamen PJU.”Sebab daerah rugi itu ratusan juga, karena harga satu ornamen itu mahal sekali,” akunya. (her)

(Suara NTB/her)

TUNJUKKAN - Kapolres Lobar Wayan Jiartana saat jumpa pers menunjukkan terduga pencuri ornamen PJU bypass bandara II, Kamis (10/8).

Kawasan Pantai Kuta Bakal Ditutup Sementara Praya (Suara NTB) Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) berencana akan menutup sementara kawasan Pantai Kuta Pujut Lombok Tengah (Loteng) terhitung mulai Senin (14/8) besok sampai 31 Agustus mendatang.

Demikian disampaikan Deputy Project Director ITDC, H. Adi Sujono, kepada Suara NTB, Kamis (10/8). Penutupan sementara kawasan Pan-

tai Kuta, ujarnya, dilakukan guna mendukung kelancaran proyek penataan kawasan Pantai Kuta yang saat ini tengah berlangsung. “Penutupan ini hanya bersifat sementara sampai akhir Bulan Agustus nanti. Setelah itu, akan dibuka kembali,” terangnya.

Ia menjelaskan, saat ini di kawasan Pantai Kuta banyak kegiatan yang sedang berlangsung, terutama kegiatan kontruksi yang berkaitan dengan

penataan kawasan, khawatirnya kalau tetap dibuka, bukan hanya dari sisi pelaksanaan proyeknya saja yang bisa terganggu, tapi juga bisa mengancam keselamatan para pengunjung.

Agar pelaksanaan proyek bisa berjalan lancar, penutupan sementara kawasan tersebut perlu dilakukan supaya aktivitas proyek tidak sampai terganggu. Para pengujung kawasan Pantai Kuta

juga tidak terganggu dengan aktivitas proyek yang ada. “Inikan demi kepentingan bersama. Jadi kita mohon permaklumannya,” harapnya.

Meski ditutup, ujarnya, bukan berarti kawasan Pantai Kuta tidak boleh dikunjungi.

Masyarakat tetap bisa berkunjung. Tetapi disarankan tidak melewati lokasi proyek yang ada. Sementara untuk kendaraan tetap tidak bisa masuk ke kawasan Pantai Kuta, kare-

na untuk akses jalan kendaraan, bakal ditutup total.

Untuk itu, bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan logistik di kawasan Pantai Kuta diharapkan mengajukan surat izin ke ITDC. Begitu pula bagi pihak travel bisa antar jemput tamu melalui akses yang telah disiapkan di lokasi proyek pembangunan masjid.

Tetapi kendaraanya tetap harus menunggu di luar kawasan Pantai Kuta. (kir)

H. Muh. Amin Pilih Realistis

H. M. Suhaili akan Gandeng Figur dari Pulau Sumbawa Sebagian besar figur yang akan maju pada Pilkada NTB 2018 mendatang masih melihat peta perpolitikan di lapangan. Ada figur bakal calon gubernur (bacagub) yang mengaku sudah menentukan calon pendamping.

Namun, masih merahasiakannya ke publik. Selain itu, ada figur yang mengaku realistis dengan kondisi peta perpolitikan yang terjadi sekarang ini.

SOSOK H.M. Suhaili FT, misalnya. Bupati Lombok Tengah (Loteng) ini mengaku sudah menjatuhkan pilihan terkait figur bakal calon pendamping yang akan digandeng pada Pilkada NTB tahun 2018 mendatang.

Dan, pilihannya jatuh pada figur asal Pulau Sumbawa, sehingga keterwakilan Lombok-Sumbawa bisa terwujud.

Hanya saja, saat dikonfirmasi wartawan usai isthigotsah dimulainya pembangunan kampus Poltekpar Lombok di Desa Puyung Kecamatan Jonggat Lombok Tengah (Loteng), Ka-

mis (10/8), Suhaili masih belum bersedia menyebut figur calon pendampingnya tersebut.

Pilihan tersebut, ujarnya, diambil melalui pertimbangan yang cukup matang dengan memperhatikan potensi dan peluang yang ada. Bahkan, Dewan Pengurus Pusat (DPP) juga turut memberikan pertimbangan-pertimbangan, sehingga pilihan akhirnya jatuh pada figur asal Pulau Sumbawa. “Siapa itu? tunggu saja waktunya,” ujar mantan Ketua DPRD NTB ini.

Disinggung kapan deklarasi pencalonan akan digelar, Ketua

DPD Partai Golkar NTB ini mengaku pihaknya tidak ingin terburu-buru. Pihaknya masih mencari waktu yang tepat untuk melakukan deklarasi pencalonan. Termasuk mengumumkan kepada publik calon pendamping pada Pilkada NTB mendatang.

Yang jelas, tegas Suhaili, kapan pun akan deklarasi Partai Golkar sudah siap. Masalahnya tinggal pada pemilihan waktu yang tepat. “Ditunggu saja. Yang pasti Partai Golkar sudah siap.

Tinggal menunggu waktu serta kesiapan dari mitra koalisi nantinya,” janjinya.

Untuk kejelasan partai politik yang akan dijadikan mitra koalisi, Bupati Loteng ini juga memastikan sudah ada, sehingga kalau dari sisi persyaratan, koalisi yang dibangun Partai Golkar ini sudah lebih dari cukup untuk bisa mengusung satu pasangan calon kepala daerah di Pilkada NTB mendatang.

Sementara H. Muh. Amin,

SH.,MSi., yang juga Wakil Gubernur (Wagub) NTB mengaku masih mempertimbangkan keinginan untuk maju pada Pilkada NTB tahun 2018 mendatang.

Kalaupun tetap akan maju, kemungkinan tidak akan memaksakan diri menjadi calon gubernur. “Kita realistis aja,” ujarnya di Praya, Kamis (10/8).

Diakuinya, posisi calon nomor 2 (wagub) menjadi targetnya saat ini. Tapi bukan berarti peluang untuk menjadi calon nomor 1 tertutup. Semua tergantung kondisi dan peta politik yang ada, karena pihaknya tentu tidak bisa mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan kondisi dan perkembangan politik daerah. “Kalau peluang menjadi nomor 1 ada, kita maju jadi nomor 1. Tapi sejauh ini, yang paling realistis bagi kami, menjadi calon nomor 2,” akunya.

Soal pasangan yang akan digandeng di Pilkada NTB mendatang, Ketua DPW Partai Nasdem

NTB ini, mengaku belum ditentukan. Pihaknya masih fokus membangun koalisi dengan partai politik lainnya untuk bisa memenuhi syarat minimal pencalonan di Pilkada NTB nanti. Dan, sampai sejauh ini Partai Nasdem sudah membangun komunikasi dengan banyak partai politik.

“Kita fokus bangun koalisi dulu.

Soal pasangan yang akan digandeng, tergantung koalisi nantinya. Tidak mungkin kita menetapkan pasangan, kalau koalisi saja belum jelas,” tambah mantan Ketua DPRD Sumbawa ini.

Disinggung kabar akan berpasangan dengan Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah dari Partai Demokrat, dirinya tidak menampik kabar ini. Menurutnya, semua peluang masih terbuka.

Bahkan, bukan hanya dengan Sitti Rohmi Djalilah saja, beberapa figur seperti dengan Ketua DPD I Partai Golkar NTB, H.Muh. Suhaili, juga masih tetap terbuka. (kir)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Jumat, 11 Agustus 2017

Halaman 6

Kerjasama Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa dengan Harian Suara NTB

Evaluasi Tim KB Kecamatan dan Desa Sumbawa Besar (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Sumbawa melalui Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) Kabupaten Sumbawa melaksanakan Pertemuan Evaluasi Pelaksanaan Tim KB Kecamatan dan Tim KB Desa, Kamis (10/8) kemarin, di Aula H. Madilaoe ADT Lantai III Kantor Bupati Sumbawa.

Acara tersebut dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesejahtaraan Rakyat Sekda Sumbawa, Pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa, Camat serta Kepala Desa Se-Kabupaten Sumbawa. Narasumber dalam kegiatan ini Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Kabupaten

Sumbawa, Kepala Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dr. H. M. Ikhsan Safitri, M.Si. Dalam laporannya, Kepala Dinas P2KBP3A Drs. H. Ibrahim. S. Patawari menyatakan, kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Bupati tentang Pembentukan Tim KB Desa, Tim KB Kelurahan dan Tim KB Kecamatan, yang digagas dan diadvokasi oleh District Working Group (DWG) yang telah direspon dengan baik oleh pihak kecamatan, desa maupun kecamatan dengan dibentuknya Tim KB di setiap kecamatan, desa dan kecamatan.

Sedikit banyak, keberadaan Tim KB telah memberikan kontribusi yang positif bagi kemajuan perkembangan program KKBPK (Kependudukan

Keluarga Berencana dan pembangunan Keluarga) yang ditandai dengan terlihatnya peningkatan-peningkatan di berbagai sisi program KKBPK. Meskipun masih dirasakan adanya beberapa kendala yang menyebabkan dinamika operasional Tim KB kecamatan, desa maupun kelurahan menjadi tidak maksimal.

“Perhatian dan komitmen Pemerintah Desa yang secara umum dapat dipandang sudah cukup maju terutama dalam hal dukungan anggaran dimana tahun ini mencapai hampir Rp 2,5 Milyar dibanding tahun lalu hanya Rp 1,5 Milyar. Namun dukungan yang besar ini, bila dilihat secara riil di masing-masing desa masih sangat bervariasi, sejalan dengan pemahaman aparat dan masyarakat desa setempat tentang tugas dan fungsi Tim

KB itu sendiri bahkan termasuk pemahaman akan program KKBPK bagi kemajuan suatu desa,” ujarnya.

Kegiatan ini bertujuan melakukan evaluasi terhadap keadaan-keadaan yang dialami baik oleh desa, kelurahan maupun kecamatan. Sehingga diharapkan output dari pertemuan ini nanti dapat menjadi rekomendasi bagi semua pihak agar ke depan semua kendala-kendala yang ada bisa teratasi dan capaian-capaian program bisa lebihmeningkat secara signifikan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Dalam sambutan Bupati Sumbawa yang disampaikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa Dr. H. Muhammad Ikhsan, M.Pd menyatakan program Kependudukan dan Ke-

luarga Berencana di Kabupaten Sumbawa telah cukup berhasil dijalankan dengan berbagai apresiasi yang diperoleh baik di tingkat regional maupun nasional. Bahkan dari pengamatan pihaknya, setiap tahun pelaksanaan program KB di daerah kita selalu meraih apresiasi, baik dari pemerintah provinsi maupun pusat.

Keberhasilan dan ikhtiar dalam membumikan program kependudukan dan keluarga berencana ini, selain melalui regulasi juga dengan peningkatan dan kesinambungan program yang dilakukan melalui komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) maupun advokasi, yang lebih urgen adalah memperkuat komitmen melalui kolaborasi dengan pola kemitraan, serta dijalankan secara terintegrasi dan terpadu.

Melalui evaluasi pelaksan-

Kinerja SKPD di KSB Belum Maksimal Taliwang (Suara NTB) Pelaksanaan urusan Pemerintahan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) saat ini masih menduduki posisi keempat dari 10 kabupaten/kota yang ada di Nusa Tenggara Barat (NTB). Hal tersebut terjadi karena masih ada beberapa SKPD yang belum maksimal melaksanakan kebijakan kepala daerah yang telah ditetapkan.

Terutama dalam hal penyampaian dokumen yang sebenarnya sudah dilaksanakan tetapi tidak lengkap.

Baik itu laporan realisasi maupun pelaksanaan pro(Suara NTB/ils) gram yang ada di lapangan.

M. Endang Arianto Sehingga ada beberapa data pendukung yang tidak bisa dibuktikan oleh SKPD itu sendiri.

“Yang menjadi masalah dalam urusan pemerintahan kita, sifatnya masih masalah administrasi saja, karena SKPD ini lalai dan tidak disiplin dalam melaporkan semua program yang dicanangkan. Sementara kaitannya dengan masalah tindak pidana ataupun masalah lainnya tidak pernah dilakukan,” ungkap Kabag Pemerintahan Setda Sumbawa Barat M. Endang Arianto S. Sos, MM, kepada wartawan, Kamis (10/8) kemarin.

Dijelaskannya, kaitan dengan urusan pemerintahan ini, sebenarnya SKPD tidak ada pilihan lain dan diwajibkan untuk melaksanakan sesuai dengan kebijakan kepala daerah. Tetapi melihat fakta tahun 2016 lalu, bisa diindikasikan bahwa SKPD-SKPD ini masih membangkang dengan aturan yang ada.

Padahal, terkait dengan masalah ini, pihaknya sudah sering mengingatkan supaya bisa mematuhi apa yang sudah menjadi kebijakan daerah. Tetapi mungkin karena SKPD ini menganggap tidak akan diberikan sanksi apabila masalah ini tidak dilaksanakan sehingga SKPD ini lalai.

Padahal pada dasarnya hasil evaluasi tersebut, sebagai bentuk komitmen bersama dalam melaksanakan pembangunan yang ada di daerah tanpa terkecuali.

“Kita sangat sayangkan masih adanya sifat apatis tersebut. Tetapi mudah-mudahan mulai tahun ini SKPD yang ada di Sumbawa Barat bisa semakin baik dalam melaksanakan kebijakan kepala daerah yang ada,” sebutnya.

Ia menambanhkan, peringkat tersebut merupakan hasil evaluasi tahun 2016 lalu. Sedangkan untuk tahun ini (2017) masih dalam tahap evaluasi. Tentu dengan harapan dari kelemahan-kelemahan tersebut, pihaknya sangat berharap supaya bisa diperbaiki oleh para SKPD. Sehingga di tahun ini (2017) pihaknya sangat berharap supaya posisi yang ada saat ini bisa lebih bagus dari tahun-tahun sebelumnya.

Selain itu, evaluasi yang dilakukan tersebut juga sebagai tolak ukur untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja para pimpinan SKPD ketika akan dipromosikan ke tempat yang baru. “Peringkat keempat tersebut merupakan hasil evaluasi tahun 2016 lalu. Sementara untuk tahun 2017, saat ini masih dilakukan evaluasi,” tukasnya. (ils)

aan program keluarga berencana tahun 2017 ini diharapkan menjadi momentum strategis bagi jajaran Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa dalam melakukan penguatan capaian-

capaian hasil program pembangunan secara progresif. Serta memberikan dampak yang signifikan bagi pembangunan manusia dan masyarakat Tana Samawa. (arn/*)

Belasan Miliar DAU Dipangkas

H. Husni Anggap Tidak Terlalu Berpengaruh

(Suara NTB/ind)

DIBAWA - Ketiga terdakwa saat hendak dibawa dari Kantor Kejari Sumbawa ke Lapas Kelas II Sumbawa.

Tiga Terdakwa Kasus KMWU Ditahan Sumbawa Besar (Suara NTB) Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumbawa menahan tiga terdakwa kasus dugaan penyimpangan proses pemberian Kredit Mitra Wira Usaha (KMWU) di PT Bank NTB Cabang Sumbawa, Kamis (10/8). Penahanan terdakwa, Miskan Arsyad, Mustaram Abas, dan Siti Nuryanti tersebut dilakukan berdasarkan penetapan hakim Pengadilan Tinggi.

Kuasa Hukum ketiga terdakwa, Alamsyah Dahlan, SH menyampaikan bahwa proses hukum ketiga kliennya masih dalam tahap kasasi. Alasan penahanan yang dilakukan kejaksaan ada penetapan dari putusan dan ini hanya melaksanakan penetapan. Tentunya sebagai warga negara yang baik kliennya menunjukkan iktikad baik taat hukum.

Meskipun demikian, ia menegaskan ketiga kliennya tidak melakukan korupsi. Tetapi kredit macet karena nasabahnya ada, kemudian membayar dan melunasinya. Pihaknya berharap agar masyarakat melihat kasus ini secara proporsional selama be-

lum ada putusan hukum yang tetap. Mengingat kasus kasus ini masih dalam proses kasasi.

Sementara Kajari Sumbawa melalui Kasi Pidsus, Anak Agung Raka PD, SH menyampaikan penahanan yang dilakukan berdasarkan penetapan hakim Pegadilan Tinggi (PT) di Mataram, bukanlah ekseskusi. Dimana dalam putusan PT yang pihaknya dan masing-masing terdakwa terima, ada penetapan penahanan yang memerintahkan agar terdakwa ditahan di rutan.

“Yang kami laksanakan bukan eksekusi, tetapi melaksanakan penetapan hakim,” ujarnya.

Dijelaskannya sebelumnya

status ketiga terdakwa sebagai tahanan kota. Kini ketiganya akan ditahan di Lapas Kelas II Sumbawa pasca adanya penetapan dari hakim Pengadilan Tinggi. Saat ini putusan terhadap ketiga terdakwa belum inkrach, karena mereka masih melakukan upaya hukum kasasi di MA. “Ini bukan melaksanakan putusan, karena putusannya belum inkrach. Kami hanya melaksanakan point 2-nya untuk penetapan penahanan,” tukasnya. Pihaknya megapresiasi sikap terdakwa yang kooperatif mendatangi kejaksaan.

Dihimbau kepada masyarakat supaya tetapmenjujung tinggi asas praduga tak bersalah. (ind)

Terungkap, Dugaan Polemik Aspirasi Dewan Penyimpangan Dana Permintaan Wajar, Namun Bukan Desa Buin Baru Berarti Intervensi

Sumbawa Besar (Suara NTB) Penggunaan Dana Desa Buin Baru, Kecamatan Buir tahun 2015-2016 diduga diwarnai penyimpangan. Sejumlah proyek fisik diduga tidak sesuai spesifikasi karena setelah dikerjakan tidak dimanfaatkan. Dugaan penyimpangan tersebut dilaporkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumbawa, Kamis (10/8) kemarin oleh Lukman, Wakil Ketua BPD setempat.

Kepada wartawan, Lukman yang mengaku mewakili masyarakat menyampaikan kedatangannya ke Kejaksaan untuk melaporkan dugaan pemalsuan tandatangannya selaku Wakil Ketua BPD yang tertera di APBDes. Dimana ia mengaku tidak pernah membubuhkan tandatangan, karena tidak menghadiri pertemuan saat itu. Selain itu, ia juga melaporkan dugaan penyimpangan dana desa setempat tahun 2015 dan 2016.

Adapun sejumlah proyek fisik di tahun 2015 di desa setempat yakni pengerjaan rabat beton di Dusun Propok dengan panjang 100 meter senilai Rp 30 juta. Setelah dikerjakan, diakuinya tidak bisa dimanfaatkan. Kemudian, pembangunan jaringan PDAM senilai Rp 29 juta yang juga tidak bisa dimanfaatkan.

Selain itu, ada pula pengadaan tanah kuburan seluas 20 are di Dusun Belkong. Pengadaan dilakukan terlebih dahulu, baru dimasukkan dalam APBDes. Sedangkan di tahun 2016 terhadap pembangunan Posyandu Dusun Propok Rp 70 juta yang hingga kini belum dimanfaatkan. Karena pintu dan jendelanya tidak ada. Pengerjaan proyek fisik juga diakuinya ada pemotongan sebanyak 15 sampai 20 persen untuk pajak.

Kajari Sumbawa melalui Kasi Pidsus, Anak Agung Raka PD, SH membenarkan adanya laporan. Namun laporan tersebut baru diterimanya secara lisan, karena data yang dibawa belum difotokopi. Meskipun demikian ia mengakui sudah menerima secara lisan dan sudah mencatatnya. Iajuga sudah meminta nomor kontak dari pelapor. Ia berharap supaya nantinya pelapor dapat melampirkan data yang dimiliki.

“Tadi sudah disampaikan secara lisan. Karena pak Kajari tidak ada dan Plh Kajari juga ada tugas luar, makanya laporannya secara lisan sudah saya terima,” ujarnya.

Nantinya laporan lisan tersebut akan disampaikan ke Seksi Intelijen untuk ditelaah terlebih dahulu. Setelah itu baru menentukan apakah ada atau tidak indikasi korupsi di dalamnya.

Jika ada, maka akan ditindaklanjuti pihak intelijen. (ind)

(Suara NTB/arn)

EVALUASI - Dr. H. M. Ikhsan, Drs. H. Ibrahim S Patawari dan Dr. Ikhsan Safitri di kegiatan evaluasi tim KB kecamatan dan desa.

Sumbawa Besar (Suara NTB) Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril B.Sc, menegaskan, ramainya pembicaraan terkait dana aspirasi anggota DPRD lebih karena adanya komunikasi yang tersumbat antara eksekutif dan legislatif. Adanya permintaaan anggota DPRD terkait aspirasi dari rakyat yang diwakilinya wajar. Namun, bukan berarti mencampuri atau mengintervensi Dinas/OPD. Hal tersebut disampaikan Bupati usai pertemuan dengan para pimpinan DPRD Sumbawa, Kamis (10/8) kemarin, di kantor Bupati. Selama ini dana aspirasi seolah menjadi tabu, sehingga muncul pertanyaan dari masyarakat, terkait dana tersebut. Dana tersebut sebenarnya aspirasi masyarakat yang muncul melalui anggota dewan. Sehingga wajib dilaksanakan, karena eksekutif dan legislatif sama sama bekerja untuk kepentingan rakyat.

Namun, tidak semua aspirasi yang masuk melalui DPRD harus diakomodir seluruhnya.

Sebab peru juga disingkronkan dengan aspirasi yang disampaikan langsung ke Bupati dan Wakil Bupati. Dalam melaksanakan program Bupati tentu saja

mengacu kepada visi dan misi pemerintahan yang dibangunnya.

Memenuhi janji janji politiknya.

“Kita punya janji politik yang harus dipenuhi. Tapi tentu saja ada skala prioritas, tidak bisa langsung semuanya kita penuhi. Mana prioritas tahun pertama, tahun kedua dan seterusnya. Asprasi dari dewan kita sambungkan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD),” terangnya.

Jadi sebenarnya, usulan aspirasi melalui DPRD tidak macet. Hanya pada tataran pelaksanaan ada komunikasi yang terganggu. Jangan sam-

pai ada yang beranggapan, dana yang ada menjadi haknya dia. Persoalan siapa pelaksana program di lapangan, tentu ada mekanisme dan aturan yang mengaturnya.

“Eksekusi program menjadi ranahnya eksekutif. Namun adanya permintaan dari teman teman DPRD wajar saja, asal pelaksana yang ditunjuk memenuhi aturan dan betul punya tanggung jawab. Asal jangan mencampuri dan tidak diartikan sebagai bentuk intervensi. Tidak ada intervensi itu,” kata H. Husni. (arn)

”

Eksekusi program menjadi ranahnya eksekutif. Namun adanya permintaan dari temanteman DPRD wajar saja, asal pelaksana yang ditunjuk memenuhi aturan dan betul punya tanggung jawab H. M. Husni Djibril

(Suara NTB/dok)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Persentase pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Sumbawa oleh Kementerian Keuangan belum diketahui secara pasti. Meskipun demikian diperkirakan pemotongan tersebut hanya sekitar Rp 14 Miliar hingga Rp 15 miliar. Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril menganggap nilai pemotongan tersebut tidaklah terlalu besar, sehingga tidak akan banyak berpengaruh.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sumbawa, Drs. H. Baharuddin M.M, yang dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (10/ 8) kemarin, menyampaikan, berdasarkan rilis dari pusat semua daerah seluruh Indonesia akan dipotong DAUnya.

Dalam rilis, nota keuangan dan RAPBN Perubahan Tahun 2017 seluruh Indonesia untuk DAU Rp 18,538 triliun dengan pemotongan 4,5 persen. Mengenai Pemotogan DAU Kabupaten Sumbawa sendiri belum diketahui jumlahnya secara pasti. Tetapi diperkirakan persentasenya tidak sampai 4,5 persen.

“Persentasenya tidak sam-

pai angka itu. Prediksi kami sekitar 1,8 persen atau lebih kurang Rp 14 Miliar hingga Rp 15 miliar,” sebutnya.

Terhadap adanya pemotongan DAU ini, tentunya pihaknya tidak akan melakukan perubahan-perubahan yang sudah dialokasikan. Selain itu tidak ada pos-pos yang akan dipangkas. Karena diakuinya ada sumber pendapatan masuk yang tidak ditargetkan dalam APBD. Terkecuali daerah yang tidak ada penambahan pendapatan jelas akan berpengaruh. Sehingga akan merubah program serta terjadi pemangkasan.

“Ada sumber pendapatan yang tidak kita targetkan di tahun 2017, tetapi ada masuk. Sehingga bisa antisipasi,” tukasnya.

Husni yang diminta tanggapannya di tempat terpisah juga mengakui nilai pemotongan untuk Sumbawa juga sedikit hanya sekitar 1,8 persen. Dengan angka tersebut, tentu saja tidak akan banyak mempengaruhi pos anggaran yang sudah ditentukan.

Artinya, program yang ada pun tidak akan banyak terganggu.

“Sedikit saja sekitar 1,8 persen (Pemotongan DAU), tidak berpengaruh,” jelasnya singat. (arn/ind)

Dividen Tertunggak PT DMB Tuntas untuk KSB Taliwang (Suara NTB) Proses transfer dana dividen tertunggak PT Daerah Maju Bersaing (DMB) kepada Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) telah tuntas. Berdasarkan data Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) setempat, PT DMB melakukan tiga kali transfer untuk menyelesaikan seluruh utang dividennya kepada Pemda KSB selaku pemilik 40 persen saham di perusahaan patungan tiga daerah itu.

Kabid Pendapatan BPKD KSB, Nurullah mengatakan, transfer deviden tertunggak PT DMB kepada Pemda KSB sebesar Rp 87 miliar dilakukan pada periode bulan Juli lalu.

Dan saat ini dana tersebut sudah berada di kas daerah.

“Pertama Rp 80 miliar.

Berikutnya antara Rp 3 miliar atau Rp 4 miliar berturutturut sisanya. Dan itu diselesaikan di bulan Juli setelah RUPS,” terangnya kepada wartawan, Kamis (10/8).

Dijelaskannya, dividen PT DMB yang diserahkan kepada Pemda KSB, Pemprov NTB dan Kabupaten Sumbawa itu merupakan akumulasi keuntungan perusahaan yang tertunda pembayarannya kepada masing-masing pemegang saham sejak tahun 2011 hingga 2015. Adapun besarannya, ditetapkan sesuai hasil perhitungan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap pengelolaan keuangan daerah.

“Jadi itu ditetapkan di RUPS dan mengacu pada hasil perhitungan BPK,” paparnya.

Seluruh dividen tertunggak PT DMB yang diterima Pemda KSB itu, dikatakan Nurullah, telah masuk dalam pembiayaan program di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) 2017.

“Sekarang tinggal digunakan karena semua sudah masuk dalam kas daerah,” timpalnya.

Sebelumnya, Pemda KSB sempat khawatir dengan pencairan bertahap yang dilakukan PT DMB. Menurut Nurullah, Pemda KSB sebel-

(Suara NTB/bug)

Nurullah umnya telah menyiapkan seluruh dana tersebut agar dapat membiayai program di tahun 2017.

“Makanya begitu setelah RUPS, kami langsung ajukan ke perusahaan untuk proses pencairannya. Alhamdulillah ternyata bisa selesai cepat sepanjang bulan Juli kemarin,” ujarnya.

Ditanya mengenai deviden tahun 2016? Nurullah mengaku, dirinya belum mengetahui secara pasti hal itu.

Apakah PT DMB masih akan memberikan keuntungan kepada para pemegang saham atau tidak.

“Kalau kita lihat idealnya masih ada. Karena realisasi penjualan saham PT NNT (Newmont Nusa Tenggara) baru terjadi akhir tahun 2016.

Artinya masih ada kegiatan PT DMB sebagai bagian pemilik saham bersama multi capital dalam setahun itu di Newmont,” cetusnya.

Selanjutnya mengenai pembayaran royalti proyek tambang Batu Hijau kepada Pemda KSB. Nurullah menyampaikan, sejauh ini tunggakan realisasi transfer royalty bidang pertambangan oleh pemerintah pusat terhitung tahun 2015 ke bawah telah pula tuntas. Terakhir pusat telah mentransfer ke daerah sebesar Rp 360 miliar di akhir tahun 2016 lalu. (bug)

SUARA NTB Jumat, 11 Agustus 2017

Pemerintah Pangkas Rp 10 Miliar DAU Dompu Dompu (Suara NTB) Dana Alokasi Umum (DAU) untuk pemerintah Kabupaten Dompu tahun 2017 sebanyak Rp10 miliar dipotong pemerintah pusat. Pemotongan DAU ini sesuai UU APBN Perubahan 2017 dan telah dijabarkan dalam Peraturan Presiden (Perpres).

Akibat pemotongan ini akan berdampak pada penundaan sejumlah program, namun program mana saja belum dipastikan.

Kepala Badan Pengelolaan (Suara NTB/ula) Keuangan dan Aset Daerah H. Muhibuddin (BPKAD) Kabupaten Dompu, Drs. H. Muhibuddin, M.Si kepada Suara NTB, Kamis (10/8) kemarin, mengaku baru menerima keputusan soal pemotongan DAU untuk Kabupaten Dompu dari pemerintah pusat.

“Kita dipotong Rp 10 miliar. Ini bukan hanya Dompu, tapi semua Kabupaten/Kota termasuk pemerintah Provinsi juga sudah dipotong. Pemotongan ini sesuai kebijakan dalam undang – undang APBN Perubahan, bahkan sudah keluar Perpresnya,” kata Muhibuddin.

Muhibuddin mengaku, pihaknya baru menerima pemberitahuan pemotongan DAU dari pemerintah pusat dan diterima langsung dirinya bersama tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) di Jakarta. Karena baru diterima, pihaknya akan melaporkan ke Bupati. “Ini akan menjadi landasan juga untuk kita ajukan di APBD Perubahan 2017,” terangnya.

Ia juga belum bisa memastikan program kegiatan yang dipotong anggarannya akibat pemotongan DAU ini. Pihaknya selaku TAPD akan melaporkan lebih dulu ke Bupati dan dibahas bersama anggaran yang akan dipotong. “Belum kita tahu. Pemberitahuan ini baru kita terima hari ini. Kita laporkan dulu ke Bupati,” tambahnya.

Penundaan sejumlah kegiatan akan menjadi pilihan bila tidak ada sumber lain untuk menutupi pemotongan DAU sebanyak Rp10 miliar. Sehingga berbagai kemungkinan belum diputuskan pihaknya. “Kalau tidak ada sumber lain yang bisa menutupi anggaran yang dipotong, terpaksa akan ada program kegiatan yang ditunda,” ungkapnya. (ula)

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

8.203 KK Terdampak Kekeringan di Bima, Donggo Terparah Bima (Suara NTB) – Sebanyak 8.203 Kepala Kelurga (KK), di Kabupaten Bima terdampak kekeringan tahun 2017. Dari sembilan Kecamatan yang ada, Kecamatan Donggo merupakan wilayah terparah.

Plt. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bima, Ir. H. Taufik Rusdi, M.Ap, kepada Suara NTB mengatakan, jumlah tersebut berdasarkan hasil rekapitulasi wilayah di Provinsi NTB yang terdampak kekeringan 2017.

“Untuk Kabupaten Bima ada 8.203 KK atau 24.608 jiwa warga yang tertampak kekeringan 2017, yang tersebar di sembilan Kecamatan dan 42 desa,” katanya Kamis (10/8).

Diakuinya, angka tersebut bahkan telah ditetapkan oleh

Pemerintah pada saat Rapat koordinasi (Rakor) kekeringan dan penangulangan dengan pemerintah Provinsi di Mataram, belum lama ini.

“Ini berdasarkan hasil rekapitulasi wilayah yang terdampak kekeringan 2017 provinsi NTB,” katanya.

Menurutnya, dari sembilan kecamatan tersebut. Tercatat Kecamatan Donggo merupakan wilayah yang cukup parah terkena dampak kekeringan tersebut. Disusul Kecamatan Soromandi dan Madapanga.

Untuk menanggulangi kekeringan tersebut, pihaknya berencana melakukan tindakan dengan mendistribusikan air bersih ke wilayahwilayah yang terkena dampak kekeringan tersebut. “Ren-

cananya dropping dengan tangki-tangki air secara bertahap,” katanya.

Selain itu, juga melakukan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis terkait, agar mengupayakan membangun sarana dan prasanana air bersih dalam jangka pendek dan dan menengah. “Upayanya yakni mengebor sumur dalam. Dan hal ini kita dikoordinasikan dengan OPD teknis,” pungkasnya. (uki)

Kembangkan Tebu 500 Hektar, Butuh Kerja Keras Edukasi Petani Dompu (Suara NTB) Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Kabupaten Dompu merencanakan perluasan area tanaman tebu rakyat tahun 2018 hingga 500 ha. Pemerintah pun akan kerja keras untuk pahamkan petani dalam menanam tebu. Karena faktanya, petani tebu merugi saat budidaya tebu sejak akhir 2014 yang hingga saat ini sebagiannya belum juga dipanen.

Kepala Distanbun Kabupaten Dompu, Ir. H. Fakhrurrazi, MSI kepada Suara NTB kemarin mengaku, pada tahun 2018 mendatang pihaknya akan ada pengembangan luas area tanaman tebu rakyat seluas 500 ha. Petani akan diberikan bantuan bibit dan pupuknya. Saat ini luas area tanaman tebu rakyat di kecamatan Pekat dan sebagian Kecamatan Kempo sekitar 4 ribu ha dari potensi untuk tanaman tebu rakyat sekitar 10 ribuan ha. “Ini karena tahap adaptasi (sehingga merasa merugi),” katanya.

Selain itu, kata Fakrurrazi, bisnis jual beli tebu petani di Dompu masih melibatkan pihak ketiga. Seperti penebangan ada kontraktornya, begitu juga pengangkutan. Sistem inilah yang sedang diperbaiki. “Kalau di perusahaannya, sistemnya sudah membaik,” terangnya.

Budidaya tebu, kata H Fakhrurrazi, yang cukup berat untuk tahun pertama. Saat itu, petani harus mengolah tanah dan menanamnya serta pemupukan dan perawatan. Di tahun kedua hingga tahun kelima, hanya dilakukan rawat raton. Yaitu perawatan dan pemupukan terhadap tunas tebu yang telah ditebang.

Sementara, bansos tebu tahun 2014, petani Dompu mendapat alokasi bantuan 1.089 ha dan per ha-nya dialokasikan Rp 8,4 juta. Tanaman tebu hingga saat ini banyak yang gagal dan diantaranya karena rusak orang tidak dikenal tahun 2015 lalu. Sementara yang berhasil tumbuh justru hingga saat ini belum juga dipanen karena harus menunggu giliran panen dari perusahaan.

Padahal idealnya, usia tanaman tebu 8 – 12 bulan dan produktivitas per ha sekitar 60 – 100 ton. Harga per tonnya yang diterima petani sekitar Rp 250 ribu. Sehingga bila produktifitas 100 ton, hanya menghasilkan sekitar Rp 25 juta per ha. Belum lagi petani harus menunggu transfer dana dari perusahaan yang bisa lebih dari 2 pekan.

Hasil ini tidak sebanding dengan biaya produksi selama menunggu masa produksi, walaupun untuk biaya penanaman dan pemupukan mendapat bantuan dari pemerintah. Hal inilah membuat petani banyak beralih ke tanaman jagung yang dinilai lebih menjanjikan hasilnya dengan masa produksi 4-5 bulan dan langsung menerima uang. (ula)

(Suara NTB/Doc)

DIBUANG - Limbah yang dibuang PT. SMS di sungai terbuka dekat pemukiman warga.

LH Cek Limbah yang Diduga Dibuang Sembarangan Dompu (Suara NTB) – Kepala Bidang Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Dompu, Andi Bahtiar, ST., M. Si., mengatakan pihaknya akan meninjau kembali limbah pengolahan tebu yang dibuang sembarangan oleh PT. SMS. Ini dilakukan guna memastikan upaya pembinaan pihaknya diindahkan atau tidak. Jika tidak perusahaan yang sudah mulai dikenal luas masyarakat itu akan diberi surat peringatan pertama.

“Dalam satu atau dua hari kedepan kita mau turun ke PT. SMS mengecek kembali limbah yang dibuang di sungai itu,” ungkapnya kepada Suara NTB saat dihubungi, Kamis (10/8).

Sebelumnya DLH hanya memberikan pembinaan agar perusahaan segera melakukan evaluasi, dan akan ditindaklanjuti dengan surat teguran pertama, kedua dan seterusnya jika limbah tersebut masih seperti semula.

Karena bagaimanapun, limbah yang dibuang di sungai terbuka itu telah meresahkan masyarakat akibat bau yang dihasilkan. Terlebih dapat memicu tumbuhnya sumber penyakit seperti keracunan, gatal-gatal, DBD dan sebagainya bagi masyarakat sekitar.

“Keberadaan limbah ini berbahaya karena dia bau, bisa keracunan, gatal-gatal karena bau itu. Tapi kita belum teliti lebih pastinya, yang jelas dia berpotensi menim-

Bursa Pilkada Kota Bima Belum Mengerucut Kota Bima (Suara NTB) – Sejumlah figur bakal calon (balon) Walikota yang mencuat di permukaan, yang akan maju sebagai kontestan Pilkada Kota Bima 2018 mendatang. Hingga saat ini, belum menentukan pasangannya.

Sederet figur seperti anggota DPR RI Dapil NTB, H. M. Lutfi S.E, Mantan Ketua DPRD Kota Bima, Hj. Ferra Amalia S.E dan H. A. Rahman H. Abidin S.E, masih melakukan sosialisasi sendiri-sendiri.

Pada berbagai kesempatan, figur-figur itu secara terbuka menyatakan siap maju sebagai bakal calon Walikota Bima periode 2018-2019. Bahkan ditandai dengan mendaftar pada ke sejumlah partai politik (parpol), sebagai balon walikota.

Meski belum menjawab konfirmasi Suara NTB, tentang keseriusannya ikut bertarung, namun spanduk dan baliho Lufti banyak terpampang dan terlihat di tempat-tempat strategis di Kota Bima.

Tidak hanya itu, Lutfi sudah membentuk tim dengan nama Sahabat Lufti (Salut). Gerakannya, selain melakukan sosialisasi langsung ke masyarakat. Tim tersebut juga melakukan sosialisasi melalui sosial media (Sosmed) facebook.

Bahkan, Lufti digadang-gadang akan berpasangan dengan Ketua DPRD Kota Bima yang juga Ketua DPD Partai PAN Kota Bima, Ferry Sofyan SH. Dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (10/8) Ferry belum mau membuka suara. “Kalau untuk urusan pilkada Kota Bima nanti dulu,” katanya.

Begitupula dengan figur, H. A. Rahman H. Abidin SE. Wakil Walikota Bima ini mengaku, hingga kini masih belum secara terbuka untuk mendeklarasikan diri maju sebagai balon Walikota dan menentukan pasangannya.

Dalam catatan Suara NTB, Ia bahkan belum memberikan sinyal untuk bertarung pada pilkada 2018 mendatang.

Karena masih fokus melayani masyarakat, disisa jabatannya sebagai wakil walikota (wawali) “Masih fokus bekerja. Kalapun tiba pukulan gong sebagai tanda dimulai Pilkada Kota Bima, saya pastikan akan tampil atau tidak,” katanya beberapa waktu lalu.

Meski ia menepisnya, Wawali yang akrab disapa H. Man ini, sudah ramai diperbincangkan dan menyosialisasikan oleh sejumlah simpatisan. Yang turun langsung ke masyarakat juga dalam dunia maya.

Sementara figur lain, yakni Hj. Ferra Amalia, juga tidak kalah dengan figur-figur lain. Bahkan melalui salah seorang simpatisannya, Al Imran, SH, mengaku telah mendaftar ke sejumlah parpol. “Hal ini sebagai bentuk keseriusan Dae Ferra maju sebagai bakal calon walikota. Namun hingga kini untuk pasangananya belum ada,” pungkasnya. (uki)

bulkan penyakit,” ujarnya.

Andi Bahtiar menjelaskan, keberadaan limbah tersebut sangat dekat dengan pemukiman warga, bahkan warga setempat sudah banyak yang melaporkan persoalan ini ke pihaknya. Dan sebetulnya lanjut dia, dalam hal pembuangan limbah pihak perusahaan tidak mesti berpatokan pada masyarakat sekitar, tetapi semaksimal mungkin mengelola dan tidak membuangnya pada tempat terbuka, apalagi

dalam kondisi berbau.

“Dia harus mengelola limbahnya dengan ipal, jadi bukan karena dekat atau tidaknya dengan pemukiman warga,” jelasnya.

Seadainya beberapa kali surat peringatan yang dilayangkan nantinya tidak juga mendapat respon, pastinya ijin lingkungan PT. SMS akan diberhentikan untuk sementara waktu, termasukmenyelesaikan proses-proses selanjutnya. (jun)

Pemprov Diminta Tegur Aktivitas Tambang Liar

(Suara NTB/uki)

SABU – Barang bukti dua poket narkoba berjenis sabu serta uang tunai pecahan Rp 50.000 yang disita oleh petugas dari tangan End, Kamis (10/8).

Bawa Sabu di Rutan, Seorang Janda Ditangkap Kota Bima (Suara NTB) – Karena membawa narkoba jenis sabu di rumah tahanan (Rutan) Bima, oknum warga Kelurahan Dara, Kecamatan Rasanae Barat, berinisial End (34), ditangkap oleh petugas Rutan setempat, Kamis (10/8).

Usai diciduk, janda dua orang anak tersebut langsung dibawa ke Sat Resnarkoba Polres Bima Kota, untuk diproses hukum lebih lanjut, mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Kasat Resnarkoba Polres Bima Kota, Iptu Jusnaidin, dikonfirmasi Suara NTB, mengakui pihaknya menerima seorang perempuan dari petugas Rutan Bima, yang diduga membawa sabu. “Ya benar, sedang dilakukan pemeriksaan,” katanya.

Menurut Jusnaidin, oknum

End ditangkap lantaran kepergok membawa sabu oleh petugas Rutan. Saat itu, oknum tersebut hendak membesuk salah seorang narapidana yang ditahan di Rutan setempat, inisial Cnd (30).

Diakuinya, untuk mengelabui petugas, barang haram ini (sabu, red) diselipkan oleh pelaku pada botol sampo. Hanya saja aksi tersebut tercium petugas yang melihat gerakgeriknya yang mencurigakan.

“Awalnya membesuk Napi inisial Cnd. Namun setelah itu kembali pulang, dan beberapa saat datang kembali. Namun ternyata ada sabu diselipkan pada botol sampo cair,” katanya.

Jusnaidin menyebutkan, dari tangan pelaku, petugas berhasil menyita dua poket sabu

siap pakai. Serta sejumlah uang tunai sebanyak Rp 2,6 juta, pecahan Rp 50.000 dari dalam dompet. “Dugaannya, Rp 2,6 juta ini harga dua poket sabu ini dan imbalan pelaku,” katanya.

Saat ini, lanjut Jusnaidin, oknum End, beserta barang bukti (BB) yang berhasil disita, masih berada di Sat Resnarkoba Polres Bima Kota, guna sebagai bahan proses pemeriksaan lebih lanjut.

Sementara End, mengaku tidak mengetahui bahwa barang bawaan tersebut ada sabu.

Menurutnya, Ia hanya disuruh oleh seseorang, untuk membawa barang haram tersebut untuk memberukan kepada oknum Cnd. “Saya hanya disuruh oleh orang pak. Saya tidak tahu ada sabu,” pungkasnya. (uki)

Dompu (Suara NTB) – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Dompu meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) dalam hal ini Dinas Pertambangan dan Energi untuk memberi teguran keras perusahaan pertambangan milik PT. Wangga Lambu di Kecamatan Pekat. Pasalnya perusahaan milik Ali Zahrudin itu telah melakukan aktivitas penambangan pasir liar, alias tidak mematuhi izin yang dikantongi, terutama berkaitan dengan lokasi penggaliannya.

“PT.Wangga Lambu ini beroperasi bukan pada lokasi izin, lokasi izin itu di atasnya lokasi penggalian saat ini, ini jelas melanggar,” kata Kabid Lingkungan Hidup DLH, Andi Bahtiar, ST., M. Si., kepada Suara NTB, Kamis (10/8).

Ia menjelaskan, lokasi penggalian memang berada di tanah yang menjadi hak miliknya, namun itu tidak bisa dilakukan karena tidak termasuk dalam izin. Apalagi jarak penambangan sudah sangat mendekati jalan raya.

Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi lanjut Andi Bahtiar, pun sudah beberapa kali memberi surat peringatan, namun nyatanya perusahaan tersebut masih saja beroperasi. Karenanya selaku pihak berwenang dalam hal izin pertambanganDinas Pertambangan dan Energi harusnya segera memberi teguran keras, bila perlu membekukan aktifitas pertambanganya.

“Saya sudah konfirmasi ke dinas pertambangan provisi, mereka bilang ia memang itu bukan lokasi izin. Katanya sudah dua kali mereka beri peringatan tapi tidak ditanggap.Makanya saya minta mereka turun segera ambil tindakan keras,” ungkapnya.

Kalau pun Dinas Pertambangan dan Energi provinsi tidak juga mengambil langkah tegas atas persoalan ini, Andi Bahtiar mengaku pihaknya tidak dapat berbuat banyak lantaran tidak memiliki kewenangan mengurusi izin pertambangan. Tetapi tegas dia, melihat aktivitasnya tidak sesuai izin dan akan merusak lingkungan maka pihak perusahaan terancam dipidanakan.

Beberapa waktu lalu juga pihak perusahaan sudah mendatangi DLH dan berjanji segera memberbaiki bekas penggalian yang dilakukan.Hanya saja faktanya sampai saat ini belum ada perubahan apa-apa. “Untuk lingkungan bermasalah juga dia, kalau dia terdapat kerusakan lingkungan terus bukan di lokasi izin itu ranahnya pidana,” pungkasnya. (jun)

SUARA NTB Jumat, 11 Agustus 2017

POLHUKAM

Halaman 8

Pilkada NTB 2018

Demokrat akan Percepat Penetapan Pasangan Balon

Tolak ’’Full Day School’’ KETUA Komisi V DPRD NTB yang membidangi urusan pendidikan, Hj. Wartiah, M.Pd, menegaskan bahwa pihaknya tegas menolak kebijakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk menerapkan sistem full day school (FDS), mulai tahun ajaran baru 2017/2018 ini. Wartiah mengungkapkan hal itu di Mataram, Kamis (10/8).

“Full day school itu sudah dikaji oleh partai dan partai sudah jelas (Suara NTB/ndi) memberikan arahan, bahwa kita Hj. Wartiah tidak sepakat dengan kebijakan itu. Oleh karena itu tentu kita menolaknya,” ujarnya.

Ketua DPW PPP NTB itu menyebutkan, ada beberapa alasan pihaknya untuk menolak kebijakan tersebut, yakni memakskan anak un tuk tetap berada seharian penuh di lingkungan sekolah, sangat tidak baik untuk perkembangan psikologi anak, terutama untuk anakanak yang berada di lingkungan pondok pesantren dan desa-desa.

Menurutnya, kondisi lingkungan di perkotaan dengan di pedesaan, tidak bisa disamakan. Oleh karena itu, kebijakan FDS tersebut tidak bisa diterapkan di semua daerah. “Kenapa, karena sebagian besar sore itu adalah waktu bermain untuk anak-anak dan juga mengaji. Nah kalau diberlakukan, aktivitas anak itu kan terganggu. Jakarta dan NTB itu tidak sama,” tegasnya.

Oleh karena itu, pihaknya mewakili masyarakat, akan menyampaikannya pada pemerintah pusat untuk mengkaji ulang kebijakan tersebut. Sebab tidak semua orang tua dan stakeholder pendidikan memandang kebijakan tersebut akan berdampak positif bagi anak-anak, terutama di daerah-daerah.

“Kita berharap pemerintah mendengarkan masyarakat luas.

Dan kita akan berikan masukan supaya aturan itu perlu dikaji ulang. Dan PPP melalui fraksinya di DPR RI sudah tegas menolak,” pungkasnya. (ndi)

Propam Periksa Kapolsek Pajo PROPAM Polda NTB menerjunkan tim ke Dompu mulai Rabu (9/ 8). Tim tersebut memeriksa oknum Kapolsek Pajo, Iptu RD yang diduga menjual miras. Pemeriksaan itu untuk mendalami indikasi pelanggaran disiplin dan etik.

“Sudah kita terjunkan tim,” kata Kabid Propam Polda NTB, AKBP Gatut Kurniadin dikonfirmasi Suara NTB, kemarin.

Tim tersebut menyelidiki dugaan penjualan miras yang dilakukan (Suara NTB/dok) oknum Kapolsek yang digerebek Gatut Kurniadin warga, Selasa (8/8) lalu.

Dalam penggerebekan bersama tim Polres Dompu itu, ditemukan 14 dus miras di rumah bawah tempat tidur Iptu RD yang beralamat di Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Dompu.

Warga juga mendapati seseorang keluar dari rumah tersebut sambil membawa satu dus miras, yang diduga baru usai dibeli dari oknum Kapolsek.

Gatut menjelaskan, pemeriksaan itu masih dalam rangka penyelidikan, sehingga pihaknya belum menyimpulkan tingkat pelanggaran oknum Kapolsek itu.

“Ya nanti dilihat dari tingkat kesalahannya seperti apa, jenis kesalahan seperti apa. Masih pemeriksaan,” jelasnya.

Penjelasan Wakapolres Dompu, Etek Riawan sebelumnya menyebutkan bahwa miras tersebut dijual istri Kapolsek, namun hal itu bukan alasan pembenar perbuatan miras yang meresahkan masyarakat setempat. Iptu RD pada 2009 lalu pernah digerebek atas tuduhan serupa. (why)

Mataram (Suara NTB) Pertemuan para petinggi partai Demokrat, Rabu (9/8) malam menghasilkan keputusan untuk mempercepat mengumumkan pasangan bakal calon (balon) Gubernur dan Wakil Gubernur yang akan didukung di pilkada NTB 2018.

Bendahara Umum DPD Partai Demokrat NTB, H. Nasihuddin Badri pada Suara NTB, saat dikonfirmasi d iruang kerjanya, Kamis (10/8) menyebutkan, bahwa pertemuan itu tidak untuk menetapkan calon.

“Tidak ada penetapan calon, hasil rapatnya adalah mempercepat pengumuman pasangan calon, supaya segera kita bisa berkerja untuk mensosialisasikan pada masyarakat,” jelas Nasihuddin.

Dikatakan, keputusan itu diambil karena memperhatikan perkembangan dinamika politik yang sudah semakin mulai memanas dan mengerucut. Masyarakat serta kader

partai juga sudah tidak sabar menunggu kepastian arah dukungan Demokrat.

“Ya Itu permintaan dari kader dan juga masyarakat berharap supaya lebih cepat, sehingga ada kepastian,” terangnya.

Akan tetapi meskipun Demokrat masih belum menetapkan pasangan calon yang akan diusung, namun isu bahwa Demokrat akan mengusung

Tersangka dapat ditangkap Selasa (8/8) lalu di Kekeri, Gunung Sari, Lombok Barat saat sedang mengendarai motor dalam keadaan mabuk sekitar pukul 17.00 Wita.

“Karena melawan dan berusaha kabur, diberi tembakan peringatan tidak diindahkan juga sehingga ditembak di bagian kaki kirinya,” ungkap Kasubdit III Jatanras Ditreskrimum Polda NTB, AKBP Herman Suryono, Kamis (10/8).

Dalam penangkapan itu,

Jaksa Kembalikan Berkas Bupati Dompu

(Suara NTB/why)

JAMBRET - Tersangka jambret HP di Jalan Langko, Ampenan saat diamankan.

Polisi Ringkus Tersangka Penjambret Ponsel Mataram (Suara NTB) – Dua pria asal Lingkungan Kampung Bugis, Kelurahan Bintaro, Ampenan, Satria (20) dan Nurdin (27) nekat menjambret di Jalan Langko depan Mako Polda NTB, Rabu (9/8) petang. Hasil jambretan digunakan untuk membeli tuak.

Kapolres Mataram melalui Kabag Ops, Kompol Mujahidin menerangkan, dua tersangka yang beraksi sekitar pukul 21.00 Wita itu dapat ditangkap satu jam kemudian.

“Modusnya memepet korban yang sedang memainkan telepon seluler (ponsel) di atas motor,” ujarnya dikonfirmasi, Kamis (10/8).

Dua tersangka yang mengendarai Honda Scoopy DR 4944 CT merangsek ke samping korbannya dari belakang,

yang kemudian merebut ponsel Oppo F1s milik korban yang diletakkan di pangkuan.

“Satria ini sebagai joki yang mengendarai motor, Nurdin perannya sebagai eksekutor,” bebernya.

Korban lantas berteriak minta tolong. Pengendara lain yang kebetulan lewat bersama korban mengejar. Namun, para tersangka sudah menghilang melalui Jalan Gunung Siu, Dasan Agung, menuju Pejeruk, Ampenan.

Korban tak hilang akal.

Berbekal catatan nomor polisi motor pelaku, korban melapor ke Polres Mataram yang langsung menerjunkan tim resmob 701 Satreskrim.

“Ciri-ciri yang ditandai nopol motor pelaku, kemudian ciri fisik. Tak sampai satu jam pelaku dapat ditangkap di ru-

diamankan pula barang bukti kunci letter T, tang, pisau, pahat, obeng, masker, STNK motor curian, dan telepon genggam.

Dalam catatan kepolisian, Belo merupakan residivis kasus pencurian dan penadahan motor curian. Juni 2016 lalu, ia dihukum penjara 11 bulan karena terbukti membeli motor curian Honda Vario DR 6954 HL di Sekotong, Lombok Barat.

Tercatat pula, Belo mencuri motor Honda Vario di Sekotong, Lombok Barat yang dijual

kepada Sirajudin yang sudah dalam penahanan Polda NTB. Yamaha Soul dan Honda Supra X 125 di Canting Mas, Pringgarata, Lombok Tengah beserta uang tunai Rp 400 ribu di dalam jok.; serta Honda Supra di Keru, Pringgarata, Lombok Tengah.

“Sudah kita proses dan kita masih dalami perannya di sejumlah TKP lain,” pungkasnya. (why)

ASN Kota Mataram Diduga Dibunuh Mataram (Suara NTB) – Hasil sementara olah TKP penemuan mayat Yahdi Rusdi (44), ASN Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram telah disimpulkan. Tim forensik menemukan indikasi upaya pembunuhan.

Kasat Reskrim Polres Mataram, AKP Kiki Firmansyah Effendi, Kamis (10/8) mengungkapkan, korban meninggal dunia diakibatkan kekerasan benda tumpul.

“Terhadap penghuni kos, ASN di Kota Mataram itu indikasi pidananya penganiayaan berat yang menyebabkan orang meninggal dunia,” bebernya.

Usai ditemukan Rabu (9/8) siang, jasad korban divisum luar dan diotopsi di RS Bhayangkara Mataram. Terungkap ada luka terbuka di bagian kepala, patah tulang dagu, dan patah tulang rahang.

Korban diperkiran meninggal dunia empat hari sebelum ditemukan dalam kondisi mulai membusuk Rabu (9/8) lalu.

Sementara hasil olah TKP

menunjukkan adanya barangbarang korban yang hilang diduga dibawa kabur pelaku, yakni Honda Beat DR 6851 CR, telepon genggam, dan laptop milik korban.

“Hasil olah TKP, kamar terkunci. Jasad kondisinya wajah tertutup handuk dan leher terlilit handuk, serta ada bercak darah di kasur,” terangnya.

Kiki mengatakan, pihaknya belum dapat menyatakan mengenai motif dan pelakunya. Timnya sedang menindaklanjuti hasil penyelidikan sementara tersebut.

“Dari keterangan saksi dan bukti sudah mengarah ke satu pelaku. Ini masih penyelidikan,” tegasnya. “Untuk motifnya masih didalami. Belum dapat disimpulkan.

Jenazah korban sudah dipulangkan ke kampung halamannya di Gubug Daye, Kelurahan Kelayu Utara, Selong, Lombok Timur.

Yahdi Rusdi ditemukan terbujur kaku dan mulai membusuk Rabu (9/8) di kamar kosnya di Lingkungan Bertais Daye, Kelurahan Bertais, Ke-

itulah yang kini masih ditimbang oleh partai Demokrat.

Akan tetapi, pernyataan Wakil Ketua I DPD Partai Demokrat NTB, MNS. Kasdiono, SH justru makin memperkuat keyakinan bahwa partai Demokrat akan mengusung paket pasangan Zul Rohmi. Meskipun Kasdiono tidak menyebutkan secara langsung, secara tersirat ia memberikan kode yang mengindikasikan bahwa dukungan Demokrat telah mengerucut pada paket Zul-Rohmi.

“Dengan Dr. Zul kenapa tidak, semua masih mungkin.

Tapi saya kira Suara NTB sudah lebih tahu soal itu, kirakira Demokrat akan kemana,” ucap Ketua Fraksi Demokrat di DPRD NTB itu. (ndi)

Kasus K2 Dompu

Polisi Tembak Spesialis Curanmor Mataram (Suara NTB) – Butuh waktu dua bulan bagi polisi menangkap Idul Fitri alias Belo (39). Residivis pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di lima TKP itu juga harus dilumpuhkan dengan timah panas.

Belo diburu polisi atas laporan pencurian motor Yamaha Mio Soul DR 5265 BS di kawasan Kecamatan Labuapi, Lombok Barat, 23 Juni 2017 lalu.

paket pangan Dr. Zulkieflimansyah dan Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, cukup kencang berhembus di kalangan internal partai berlambang bintang mercy itu.

Dikonfirmasi terkait itu, Nasihudin tidak langsung mengiakannya.

Namun demikian, ia mengatakan bahwa semua itu masih sangat mungkin. Meskipun sebelumnya bahwa Demokrat telah menawarkan Sitti Rohmi

sebagai orang nomor satu, tapi karena dinamika politik sudah berlangsung sangat dinamis. Oleh karena itu, perubahan-perubahan selalu bisa terjadi dalam waktu yang sangat cepat.

“Sekarang ini sudah sangat dinamis, setiap menit dia berubah, makanya tidak ada yang tidak mungkin,” ujarnya.

Di internal partai Demokrat sendiri memang tengah dihadapkan oleh situasi yang cukup alot. Sebab di tengah keinginan kuat untuk mengusung Rohmi sebagai orang nomor satu, namun di satu sisi secara realistis, Rohmi cukup berat jika dipaksakan menduduki posisi nomor satu, jika merujuk pada hasil survei elektabilitas sebelumnya. Hal

camatan Sandubaya, yang terkunci dari luar.

Di dalam kamar tersebut ditemukan barang bukti palu

martil, handuk, bantal, potong kuku, asbak, kaleng tempat rokok, dan puntung rokok, serta gembok. (why)

mahnya,” kata Mujahidin.

Sementara barang bukti HP curian tersebut sudah dijual ke sebuah gerai penjualan di kawasan Meninting, Batulayar, Lombok Barat seharga Rp 1,2 juta. Uang dibagi dua, masing-masing Rp 750 ribu dan Rp 450 ribu. Korban merugi Rp 3,7 juta.

“Uang hasil jambret itu sudah digunakan untuk membeli tuak,” ungkapnya. Pelaku penadahan, Muslahudin (35) ditangkap Kamis (10/8) sekitar pukul 06.00 Wita. Para pelaku sudah diamankan di Mapolres Mataram untuk menjalani penyidikan. (why)

Mataram (Suara NTB) – Berkas perkara dugaan penyalahgunaan wewenang rekrutmen CPNS honorer K2 Dompu dikembalikan lagi kepenyidik. Jaksa menganggap berkas tersebut belum lengkap pembuktian pidananya.

JuruBicaraKejati NTB, Dedi Irawanmengungkapkan, berkas itu sudah dikembalikan lagi ke penyidik Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB, Rabu (9/8) lalu.

“Kita kembalikan lagi ke penyidik untuk disempurnakan,” ungkapnya ditemui di kantornya, Kamis (10/8).

Berkas dengan tersangka Bupati Dompu, H. Bambang M. Yasin (HBY) itu sebelumnya sudah dilimpahkan lagi ke jaksa, dengan kelengkapan pemeriksaan tambahan saksi mengenai unsur niat jahat tersangka.

“Ini kita kembalikan lagi untuk yang kedua kalinya.

Tidak ada petunjuk yang kita sertakan, hanya menyempurnakan tambahan keterangan dari petunjuk kita saat mengembalikan berkas sebelumnya,” terang dia.

Ia menerangkan, jaksa penuntut umum berpendapat penyidik Polda NTB belum menegaskan mengenai alat bukti yang dijadikan dasar penjeratan tersangka.

“Terkait alat bukti. Kami tidak tahu apakah itu soal mens rea (unsur niat jahat) atau apa, tidak bisa kita sampaikan materinya,” sebut Dedi.

Dalam berkas itu, HBY disangkakan melanggar pasal 2 dan atau pasal 3 UU 20/2001 tentang perubahan atas UU 31/1999 tentang tindak pidana korupsi juncto pasal 56 KUHP. “Menurut penyidik perannya sebagai yang membantu melakukan, tersangka pembantu,” terangnya.

Terpisah, Kabid Humas Polda NTB, AKBP Tri Budi Pangastuti memastikan penyidik akan segera melengkapi kembali berkas tersebut. “Penyidik berupaya melengkapi berkas tersebut agar segera dinyatakan lengkap,” ujarnya.

Dalam kasus itu, tersangka HBY diduga berperan meluluskan 134 honorer K2 sebagai CPNS dalam seleksi tahun 2013/2014 dengan tahun anggaran 2015. 134 orang itu tidak memenuhi kriteria, seperti dinyatakan BKD Dompu dan BKN Regional X Denpasar.

Kerugian negara yang timbul dari penggajian 134 CPNS dari honorer K2 tidak memenuhi kriteria dari perhitungan BPKP Perwakilan NTB mencapai Rp 3,5 miliar. (why)

BUDAYA DAN HIBURAN

SUARA NTB Jumat, 11 Agustus 2017

Halaman 9

Keamanan di Destinasi Wisata Masih Jadi PR (Suara NTB/lin)

PULAU KENAWA - Rombongan wisatawan asal Lombok saat berkunjung dan membuat tenda di Pulau Kenawa belum lama ini.

Wisatawan Lokal juga Padati Destinasi Wisata Mataram (Suara NTB) – Liburan saat ini menjadi tren yang semakin membumi.

Tidak terkecuali bagi warga lokal di NTB pada umumnya.

Keberadaan media sosial juga sangat berpengaruh terhadap keinginan untuk berlibur dan melakukan ekspedisi ke sejumlah destinasi wisata. Terlihat tren liburan warga lokal semakin meningkat hingga tahun ini. Tidak sedikit warga lokal yang rutin melakukan perjalanan liburan ke berbagai destinasi wisata yang ada di NTB. “Biar eksis di medsos sekarang itu harus ke destinasi wisata. Kita jadi ketinggalan zaman kalau dianggap kurang piknik,” kata wisatawan asal Lombok Timur Latif Nugraha kepada Suara NTB, di Mataram, Kamis (10/8).

Saat ini terdapat banyak destinasi wisata baru yang mulai banyak dikunjungi wisatawan, terutama wisatawan lokal.

Hal ini harus menjadi perhatian semua pihak. Salah satunya pemerintah daerah. Semakin banyak warga lokal yang berwisata, maka harus diperhatikan pula sejumlah fasilitas dasar terutama di destinasi wisata baru.

Hal yang sama juga terjadi di Pulau Sumbawa. Tidak sedikit warga yang melakukan rekreasi bersama keluarga dan kerabatnya ke beberapa destinasi wisata. Misalnya ke Tanjung Menangis dan Pantai Kertasari di Sumbawa yang bahkan kini semakin banyak dikunjungi oleh wisatawan dari luar Pulau Sumbawa.

“Pulau Kenawa juga banyak yang datang. Seminggu yang lalu saya berkunjung ke Kenawa, isinya orang Lombok sama orang Sumbawa. Pada eksis foto-fotoan,” ujarnya.

Terlebih jika melakukan pencarian di media sosial atau mesin pencari, tidak sedikit dari warga lokal yang memberikan ulasan tentang perjalanan wisatanya. Sehingga bisa menjadi referensi bagi wisatawan yang ingin datang berkunjung.

Namun tidak sedikit pula yang mengeluhkan mahalnya biaya masuk atau tiket penyeberangan ke beberapa gili di Lombok. Pemda NTB diharapkan dapat mengatur terkait retribusi masuk atau biaya penyeberangan ke beberapa gili bagi warga lokal.

Pemerintah daerah, baik kabupaten maupun provinsi diharapkan membuat formula khusus bagi wisatawan lokal. Sebab beberapa retribusi dianggap terlalu mahal untuk wisatawan lokal.

Hal ini pula yang menjadi salah satu kendala yang membuat wisatawan lokal enggan berkunjung kembali. (lin)

(Suara NTB/lin)

GFNY - Gubernur NTB TGH.M. Zainul Majdi saat mengikuti GFNY tahun lalu.

50 Negara akan Ikuti ’’Grand Fondo New York’’

Mataram (Suara NTB) – Keamanan di destinasi wisata merupakan suatu hal yang harus dipenuhi. Sebab hal ini menjadi penunjang wisatawan merasa nyaman atau tidak saat berkunjung. Terlebih NTB memiliki banyak destinasi wisata baru yang memerlukan pengamanan lebih. Misalnya Kawasan Mandalika yang saat ini menjadi salah satu tujuan wisatawan.

“Memang yang perlu menjadi catatan Pemerintah Daerah itu soal kemananan dan kebersihan. Ini masih menjadi PR yang harus dituntaskan.

Tidak saja Pemerintah Provinsi namun juga Pemerintah Kabupaten bahkan Pemerintah Desa,” kata Pemerhati Pariwisata I Putu Gede, M.Par. Ia melihat NTB sudah memiliki potensi yang sangat baik untuk mendatangkan wisatawan. Hanya saja persoalan keamanan ini perlu untuk diselesaikan. Sebab masih ada wisatawan yang merasa tidak nyaman dengan berbagai pungutan bahkan dengan adanya aksi begal atau perampokan.

Diketahui bahwa belum lama ini terjadi perampokan yang menimpa dua orang

wisatawan asal Belanda, Thomas dan Anique. Mereka dikabarkan mengalami insiden tidak menyenangkan itu di Kawasan Kuta Mandalika.

Uang sebanyak Rp 2 juta dan satu unit iPhone 6 raib dibawa pelaku. Ini menjadikan citra pariwisata NTB menjadi buruk. Sehingga perlu adanya evaluasi menyeluruh tentang keamanan destinasi wisata.

“Kejadian ini tidak akan terjadi apabila pengamanan di destinasi wisata itu dilakukan dengan maksimal,” ujarnya.

Masyarakat perlu diedukasi tentang pentingnya menjaga keamanan di destinasi wisata. Sebab itu menjadi modal utama untuk mendatangkan wisatawan ke destinasi tersebut. Selain kebersihan, wisatawan akan mencari tahu

(Suara NTB/lin)

PANTAI KUTA - Pantai Kuta yang menjadi salah satu daya tarik wisatawan yang berkunjung ke KEK Mandalika. soal keamanan tujuan destinasi yang akan dikunjungi.

Sebelumnya, Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah dan masyarakat telah membuat pos pengamanan wisata. Sebanyak tujuh pos yang dijaga oleh anggota kelompok sadar wisata dibuat untuk mengamankan situasi di desti-

nasi wisata yang ada di Loteng.

Dengan harapan keamanan di semua destinasi wisata dapat terkontrol dengan baik.

Semua pos itu dibuat di titik-titik yang dianggap rawan.

Diantaranya di kawasan Pantai Grupuk, Pantai Kuta, Teluk Awang, Mekar Sari dan Selong Belanak. Saat ini selalu ada

Pokdarwis yang bersiaga dan bekerjasama dengan kepolisian. Namun demikian, kejadian seperti pembegalan masih saja terjadi. Hal ini harus menjadi perhatian serius Pemkab Lombok Tengah. Mengingat KEK Mandalika merupakan salah satu destinasi wisata unggulan di Indonesia. (lin)

Dua Produsen ”Handy Craft” Menikmati Suasana Sore di Pantai Duduk akan Wakili NTB di Trade Expo Mataram (Suara NTB) Ditjen Pengembangan Ekspor Nasional (PEN) Kementerian Perdagangan RI menjaring pelaku usaha Industri Kecil Menengah (IKM) untuk tampil pada pameran dagang terbesar di tanah air, Trade Expo yang rencanananya akan dilaksanakan Oktober 2017 ini di Tangerang.

Dua IKM terpilih adalah produsen Coco Craft di Lingsar, Lombok Barat dan Sasak Craft di Beleke, Praya Timur Lombok tengah. Dua industri rumahan ini terpilih setelah dilakukan verifikasi oleh konsulntan yang diutus oleh Ditjen PEN, kata Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, M. Si melalui Kepala Balai Pengembangan Pelatihan dan Promosi Ekspor Daerah (BP3ED) Taufik Rahman, SH. BP3ED merekomendasikan 20 pelaku handy craft lokal, seleksi dilakukan dan mengerucut lagi menjadi 10, dan terakhir dipilih hanya dua pelaku IKM yang dianggap paling memenuhi kriteria yang dibutuhkan. Kementerian Perdagangan memfasilitasi dua yang terpilih dari NTB ini untuk mengikuti pameran terbesar di Indonesia pada tahun 2017 ini.

Diketahui bahwa Trade Expo Indonesia (TEI) 2017 yang ke 32 siap digelar di Indonesia Convention Exhibition (ICE) Bumi Serpong Damai (BSD), Tangerang Selatan, Banten pada 11 hingga 15 Oktober 2017

(Suara NTB/bul)

PRODUK COCO CRAFT - Taufik Rahman memperlihatkan salah satu jenis produk Coco Craft yang akan dipamerkan diTrade Expo. ini. Salah satu fokus pemerintah saat ini adalah menjaga neraca perdagangan dengan meningkatkan ekspor produkproduk potensial dalam negeri.

Dalam meningkatkan ekspor produk-produk potensial sangat tidak mungkin jika tidak menggelar promosi yang menarik dalam mendatangkan buyer internasional.

Pemerintah pusat berharap, nantinya pameran TEI bisa sukses guna mendukung peningkatan ekspor yang sedang digenjot pemerintah. TEI 2017 akan menampilkan lebih dari 300 produk dan jasa Indonesia yang akan dipamerkan dibagi dalam 7 zona produk potensial dan unggulan nasional. Zona-zona tersebut

Mataram (Suara NTB) – Grand Fondo New York (GFNY) Asia pertama kali dilakukan di NTB tahun 2016 lalu. Tahun ini akan diselenggarakan GFNY kedua dan rencananya akan menghadirkan setidaknya 50 perwakilan Negara dengan ratusan peserta.

Pelaksanaan GFNY ini sudah diluncurkan di Jakarta bersamaan dengan peluncuran Bulan Pesona Lombok Sumbawa.

“Ditargetkan jumlah negara yang akan ikut itu ada 50 negara.

Sebagian sudah melakukan konfirmasi kehadiran,” kata Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Provinsi NTB H.Afan Ahmad, M.Si kepada Suara NTB, di Mataram, Kamis (10/8).

Ia mengatakan bahwa ini merupakan salah satu bentuk promosi pariwisata NTB. Terlebih NTB memiliki banyak spot untuk sport tourism. yang selalu menarik minat para tamu untuk Mataram (Suara NTB) Tahun lalu sebanyak 659 orang mencicipi saat berada di Hotel Berbintang Turut serta merayakan Kemerdekaan Redari 33 negara di dunia telah Empat dengan 12 lantai ini. publik Indonesia yang jatuh pada Bulan Agusmengikuti GFNY Indonesia di Hotel yang terletak di tengah kota tus, Golden Palace Hotel Lombok kembali Lombok, NTB. Kegiatan GFNY Mataram dengan bangunan full AC memperkenalkan menu spesial yang meruini merupakan yang pertama dimulai dari Lobby tersebut, saat ini pakan hasil kreasi dan inovasi dari Executive kali diselenggarakan di Indoneterkenal dan selalu menjadi tujuan Chef Muchlis Affandi. Untuk para pecinta masia, bahkan di Asia. Semua beberapa pejabat penting di Indonekanan tradisional, bersiaplah menikmati peserta terlihat begitu meniksia saat sedang berkunjung ke pulau kelezatan “Nasi Pincuk Merdeka”. Menu spmati event tersebut, karena Lombok yang ingin beristirahat semesial dengan citarasa tradisional yang idenmelewati jalur yang sudah bari menikmati makanan khas Lomtik dengan bulan Kemerdekaan Republik Indipersiapkan oleh panitia. bok. Golden Palace Hotel Lombok medonesia. Dalam 1 (satu) porsi hidangan Nasi Beberapa negara itu diantmiliki fasilitas yang sangat lengkap Pincuk seharga Rp 72.000 net sudah dapat aranya Amerika, Selandia Baru, seperti Skylounge Lt.11 dan Roof Top menikmati Ayam Serabut, Empal Daging Italia, Norwegia, Polandia, SkotGarden Lt. 12 dengan pemandangan Rica, Ikan Asin Cabai Hijau, Tumis Kangkung, landia, Jepang, Inggris, Mexico, Kota Mataram serta Pantai, PeguUrab Timun, Sayur Kelor, Nasi Putih, SamKorea, Thailand, Australia, Sinnungan hingga Sunset yang sangat bal Terasi, Sambal Bawang, dan Es Tradisgapura dan negara-negara lainindah di sore hari juga memiliki arional yang memunculkan rasa serta sensasi nya. Para peserta akan melewati eal parkir cukup luas. Untuk Reserberbeda menggoyang lidah para penikmatnya. rute melalui Kabupaten Lombok vasi dan informasi lebih lanjut dap“Kami ingin lebih memperkenalkan menuBarat, kabupaten Lombok Tenat menghubungi Golden Palace Homenu dengan citarasa tradisional hingga ke gah, Kota Mataram dan Kabutel Lombok di 0370 - 6170000 (huntdunia Internasional, karena menu dengan citpaten Lombok Utara. ing), atau datang langsung ke Jl. Sriarasa Khas Indonesia tidak kalah lezatnya “Nanti pesertanya dari berwijaya No. 38 Mataram dan dapat dengan menu Internasional” tutur Chef Muchbagai Negara. Seperti tahun pula mengunjungi website di lis yang optimis menu promo Bulan Agustus lalu banyak negara yang dawww.goldenpalacelombok.com. (*) ini akan sama seperti menu – menu lainnya tang bahkan pesertanya melebihi target panitia,” ujarnya.

Dengan adanya event ini diharapkan dapat menambah jumlah wisatawan mendatangi NTB. Pasalnya para peserta juga akan diajak untuk menikmati sejumlah destinasi wisata yang ada di Lombok. Diharapkan hal itu dapat menjadi cerita baik yang dapat dibawa kembali ke negara masing-masing.

GFNY Indonesia adalah sebuah gelaran sepeda balap jalanan atau roadrace yang melibatkan semua orang. Semua orang boleh mengikuti balap sepeda ini tanpa kecuali.

(Suara NTB/ist) Baik atlet, maupun dari amatNASI PINCUK MERDEKA - Golden Palace Hotel Lombok memperkenalkan menu ir. Hal yang membedakan ada baru di Bulan Agustus, yakni hidangan nasi pincuk merdeka. trek 80 km dan 180 km. (lin)

Nikmatnya Nasi Pincuk Merdeka di Golden Palace Hotel Lombok

adalah furniture and furnishing, fashion, craft and creative products, premium products, strategic industries, manufacturing products and services, food and beverages, dan province premium products.

Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, pada gelaran TEI 2016 tahun lalu membukukan nilai transaksi sebesar 1,02 miliar dollar AS dengan total jumlah pengunjung 15.567 orang dari 125 negara. Adapun negara dengan nilai transaksi terbesar antara lain India, Malaysia, Swiss, Mesir dan Perancis.

Menurut Taufik, untuk sukses mengikuti kegiatan Trade Expo, Kementerian Perdagangan akan melakukan pendampingan mempersiapkan IKM dan produk-produk yang akan ditampilkan.

“Mana yang kurang-kurang untuk produknya, konsultan akan membantu memoles. Ini kesempatan besar bagi IKM kita.

Pendampingan bisa dilakukan berkelanjutan dan tak menutup kemungkinan yang terpilih ini akan dikirim keluar negeri lagi,” demikian Taufik Rahman. (bul)

Giri Menang (Suara NTB) – Pantai Duduk yang ada di Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat semakin banyak dikunjungi wisatawan.

Pantai ini menjadi salah satu pilihan wisatawan lokal karena letaknya yang tidak jauh dan pemandangannya yang indah.

Apalagi suasana sore yang bersahabat menjadikan tempat ini lokasi yang pas untuk menikmati matahari tenggelam.

“Kesini buat lihat sunset sambil makan jagung bakar.

Tempatnya dekat Mataram, jadi tidak jauh kalau pulang malam,” kata wisatawan asal Kota Mataram Humammad Andri Gunawan kepada Suara NTB, Kamis (10/8).

Terlihat beberapa orang dengan keluarganya juga tengah menikmati kebersamaan di pinggir pantai ini. Pengunjung tidak hanya menikmati suasana pantai, namun juga menikmati aneka hidangan yang dibawa dari rumah. Bagi pengunjung yang tidak membawa bekal, ada beberapa pedagang makanan di pantai itu yang dapat dibeli.

“Kesini bisa pagi atau sore.

Suasananya tetap menyenangkan. Kalau pagi bisa mandi, kalau sore bisa lihat sunset,” ujarnya.

Terlihat antusias pengunjung yang bercengkrama bersama keluarganya. Momen liburan memang paling pas untuk dihabiskan bersama keluarga dan orang terdekat. Beberapa wisatawan asing juga terlihat menikmati suasana Pantai Duduk.

“Ini kan tidak jauh dari Pantai Senggigi. Kalau di Senggigi sudah pasti ramai sore-sore begini. Jadi ke sini yang tidak terlalu ramai orang,” ujarnya.

Ia berharap pemerintah daerah dapat melengkapi fasilitas dan sarana di Pantai Duduk. Sehingga wisatawan bisa lebih lama dan merasa lebih nyaman. Kendati yang berkunjung kebanyakan merupakan wisatawan lokal.

“Memang di sini yang banyak itu wisatawan lokal. Tapi ini kan bagus, mau lokal atau mancangera yang penting destinasinya ramai dan banyak yang beli makanan pada pedagang yang jualan,” ujarnya.

Pantai ini seringkali dijadikan sebagai lokasi acara seremoni. Misalnya peringatan Lebaran Topat dan peringatanperingatan lainnya. Tidak heran jika setiap akhir pekan pantai ini selalu ramai oleh wisatawan lokal yang berkunjung dari berbagai daerah. (lin)

(Suara NTB/lin)

PANTAI DUDUK - Sejumlah wisatawan saat menikmati suasana di Pantai Duduk.

(Suara NTB/ist)

Ikuti Pemilihan Duta ASEAN PEMILIHAN Duta Muda ASEAN-Indonesia (PDMAI) yang digelar Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) kini memasuki tahap ketiga dan menyisakan hanya 10 orang dari 1000 lebih pendaftar.

Salah satu nama yang masuk ke tahap ketiga ini ialah Lutfiya Al-Qarni, salah satu peserta asal Kota Mataram.

Fiya begitu gadis kelahiran 24 Juni 1995 silam ini disapa menceritakan awal mula keikutsertaannya dalam Pemilihan Duta Muda ASEAN-Indonesia (PDMAI) ini. Fiya merupakan mahasiswa jurusan Hubungan Internasional (HI) di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM).

Sejak itu gemar terhadap isu-isu ASEAN. Bahkan dia sempat mendirikan ASEAN Youth Leader Association (AYLA). Di organisasi yang dibentuknya tersebut, ia menjadi ketuanya hingga kini. Dan telah berkembang di 10 negara ASEAN. Diakuinya PDMAI bertujuan untuk mencari sosok pemuda dan pemudi Indonesia yang memiliki wawasan mengenai ASEAN dan perkembangan kawasan, serta mampu mempromosikan dan mendekatkan ASEAN kepada masyarakat luas, khususnya generasi muda di tanah air.

Paling tidak, Duta Muda ASEAN harus memiliki pengetahuan mengenai ASEAN, percaya diri, berkomunikasi dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dengan baik, serta bersemangat mempromosikan ASEAN. Hal itu jadi syarat utama mengikuti ajang bergengsi ini.

Meski dengan persiapan minim, Fiya berhasil melewati tahap pertama dengan membuat esai menarik mengenai salah satu tema yang ditentukan, dalam 800 – 1000 kata dan berhasil melaju ke tahap selanjutnya. Pada tahap kedua, tiap peserta diminta membuat video pendek dengan durasi 1-2 menit mengenai ASEAN. Alhasil Fiya berhasil masuk ke tahap ketiga atau final.

Selanjutnya 10 orang finalis akan mengikuti karantina di Jakarta untuk mengikuti beberapa program pengenalan ASEAN dan akan diminta melakukan public speaking serta open interview di muka publik. Akan dipilih dua Duta Muda ASEANIndonesia (tingkat nasional) sebagai pemenang.

“Jika terpilih akan berusaha maksimal melakukan sosialisasi keberadaan ASEAN di tengah masyarakat. Karena selama ini banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya keberadaan ASEAN,” tutupnya seraya berharap dapat terpilih menjadi juara. (dys)

Pembangunan Sekolah Keberbakatan Olahraga Ditunda Mataram (Suara NTB) – Pembangunan Sekolah Keberbakatan Olahraga (SKO) yang direncanakan dimulai tahun 2017 ini dipastikan ditunda. Ini diakibatkan dari pemangkasan anggaran di sejumlah sektor dari pemerintah pusat. Anggaran pembangunan SKO sendiri ditunda, sampai saat ini belum ada kejelasan.

Hal itu disampaikan Kepala Bidang Pendidikan KhususPendidikan Layanan Khusus (PK-PLK) Dinas Dikbud NTB, Drs. HM. Idrus, M.Si. Ia mengharapkan ada pembuatan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) yang baru terkait SKO. Karena MoU yang sebelumnya, menyebutkan seharusnya SKO dibangun tahun ini.

“Berdasarkan MoU seharusnya sudah dibangun, tapi karena ada pemangkasan anggaran di sejumlah sektor, anggaran dipangkas, anggaran SKO ditunda. Mudah-mudahan akan dibuat MoU ulang, maka tahun depan akan dibangun, bisa kita dapatkan untuk biaya perencanaan,” katanya.

SKO direncanakan akan dibangun di NTB, mengakomodir bakat olahraga yang dimiliki siswa dari jenjang SD, SMP, atau SMA. SKO bukan seperti Sekolah Guru Olahraga (SGO) seperti dulu. Siswa yang diterima tidak melalui penerimaan siswa baru secara regular. “Itu adalah anak-anak yang dipantau dilihat, di-assessment, memiliki bakat olahraga tertentu, kelebihan, yang secara khusus dipantau,” jelas Idrus.

Anak-anak yang memiliki bakat itu direkomendasikan oleh bupati atau walikota melalui kepala dinas atau oleh badan hukum lainnya, seperti SKPD. Idrus mencontohkan, ketika dipantau seorang siswa SMP yang dilihat memiliki bakat olahraga tertentu, siswa akan itu akan coba dilihat kemampuannya. Maka siswa itu akan disekolahkan di SKO. Nantinya ketika sudah bersekolah di SKO, siswa akan mendapakan fasilitas asrama, biaya makan, biaya pendidikan dan fasilitas lainnya. Mereka akan dibina secara khusus. “Yang jelas negara itu akan memberikan pelayanan masyarakat secara totalitas, karena kebutuhan anak yang memiliki bakat, jangan sampai bakatnya tidak tersalurkan,” kata Idrus.

Dengan mengikuti pendidikan di SKO, menurutnya seorang yang berbakat ketika dilatih dengan tepat akan langsung berhasil. Diharapkan mereka bisa menjadi olahragawan, dan bisa menjadi profesional dalam bidang olahraga. “Bisa menjadi profesional, mendapat penghasilan, dan bisa hidup mandiri,” harapnya. (ron)

PENDIDIKAN

Halaman 10

Guru ASN Diutamakan Isi Kekosongan Guru di Sekolah Pelosok Mataram (Suara NTB) Persentase ketercukupan guru di kabupaten/kota di NTB masih rendah.

Terutama di wilayah-wilayah pelosok. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB akan melakukan pemerataan sebaran guru, dengan menempatkan guru berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) di sekolah pelosok.

Demikian disampaikan Kepala UPTD Layanan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus-Pendidikan Layanan Khusus (Dikmen dan PK-PLK) Lombok Barat (Lobar)-Mataram, H. M. Mashun, ditemui di ruang kerjanya, Kamis (10/ 8). Menurutnya, berdasarkan arahan kepala Dinas Dikbud NTB, nantinya guru yang berada di sekolahyang memiliki persentase kecukupan guru tinggi, akan diambil untuk

menempati sekolah yang masih kekurangan guru.

Menurutnya, persentase ketercukupan guru di Kota Mataram sebesar 93 persen.

Sementara di Lobar hanya 78 persen. Meskipun di NTB Mataram dan Lobar cukup tinggi persentase ketercukupan guru di NTB, namun masih belum mencapai 100 persen, artinya masih mengalami kekurangan guru. “Masih ada kesenjangan pembagian

guru per kabupaten/kota,” kata Mashun.

Berdasarkan arahan Kepala Dinas Dikbud, menurutnya, tidak menutup kemungkinan guru yang berada di daerah yang memiliki guru yang lebih banyak akan dipindahkan ke sekolah yang masih kurang guru. Disebutkannya, sekolah di wilayah pelosok, seperti SMAN 3 Lembar dan SMKN 2 Sekotong masih mengalami kekurangan guru berstatus

(Suara NTB/ron)

ASN. Bahkan hanya kepala sekolahnya saja yang berstatus ASN, sisanya guru honorer.

Mashun menjelaskan, akan dibuat pemerataan guru

negeri. Bahkan nantinya di daerah yang berada di pelosok akan lebih banyak diisi oleh guru ASN. Pada perekrutan guru honorer akan ditempatkan ke wilayah perkotaan.

“Kalau guru honorer ditempatkan terlalu jauh, tidak sesuai dengan honornya. Kalau sudah guru negeri, ada sertifikasi, gajinya, lebih terpenuhi kesejahteraannya,” ujar Mashun.

Terkait pemerataan guru itu, Mashun belum bisa menyampaikan kepastiannya.

Awalnya direncanakan pada awal tahun ajaran baru, namun itu belum bisa terlaksana karena ada berbagai pertimbangan. (ron)

Sambut Idul Adha, Siswa SMPN 7 Mataram Patungan Beli Hewan Kurban

(Suara NTB/ist)

RANGKAIAN HAN - Sekda NTB H. Rosiady Sayuti menghadiri rangkaian HAN tahun 2017 di Balai Sosial Asuhan Anak Mataram, Kamis (10/8).

Pemerintah dan Orang Tua Harus Wujudkan Generasi Berkualitas Mataram (Suara NTB) Momentum Hari Anak Nasional (HAN) menjadi ajang untuk saling mengingatkan, jika tugas pemerintah sama dengan tugas para orang tua dan guru, yakni menyiapkan generasi-generasi mendatang yang berkualitas.

Hal ini ditegaskan oleh Sekda NTB, Ir. H. Rosiady H. Sayuti saat membuka acara rangkaian peringatan HAN 2017 di Balai Sosial Asuhan Anak, Kamis (10/8).

Menurutnya, intervensi lembaga keluarga dan lembaga pendidikan anak usia dini (PAUD) sangat diperlukan. Terutama dalam menjamin tumbuh kembang anak yang searah dan seimbang agar terlahir anak yang sehat, cerdas dan berkualitas.

Selanjutnya, pada acara yang bertemakan “One Day For Children” ini, Sekda NTB berpesan kepada seluruh anakanak yang hadir agar terus belajar tanpa henti. “Belajarlah sejak dari buaian ibu sampai ke liang lahat,” ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Sosial NTB yang diwakili Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Hj. Fitri menyampaikan permasalahan sosial pada anak begitu kompleks, diperlukan program berkelanjutan dan peran serta seluruh masyarakat.

“Permasalahan anak di bangsa ini tergolong sebagai status yang luar biasa, dengan demikian harus ada penanganan dan perhatian khusus dari semua pihak,” ujarnya.

Di NTB, data per Juni 2017 tercatat 89 kasus kekerasan terhadap anak, 23 kasus di antaranya adalah pencabulan. Permasalahan sosial, kesulitan ekonomi, kemiskinan dan perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat menyebabkan ketidak berdayaan keluarga menjalankan peran serta dalam menjaga anak-anak dari ketelantaran, kekerasan dan eksploitasi. “Setiap anak memiliki kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan hubungan dengan orang tuanya, kesejahteraan diri, keselama-

tan dan pengasuhan yang berkelanjutan,” ungkapnya.

Ia menambahkan, kepada para orang tua dan Lembaga Kesejahteraan Anak (LKSA) sebagai lembaga yang memelihara anak-anak telantar dapat memberikan bimbingan, pengertian, dan informasi bagaimana terkait cara anak-anak melindungi diri dari tindak kejahatan.

Senada dengan Sekda NTB, Arief Sapta Wijaya selaku Direktur Rehabilitasi Sosial Anak Kementerian Sosial RI berharap anak-anak dapat menjaga diri dari pengaruh negatif di lingkungan sekitar, termasuk di rumah.

Arief Sapta Wijaya juga menegaskan pentingnya pengawasan terhadap penggunaan media teknologi informasi seperti internet, seperti pemilihan konten dan situs yang sesuai batasan usia dan norma, agar nantinya tidak mengganggu mental dan tumbuh kembang anak. “Mari tumbuhkan potensi anak yang ada, agar memiliki mental yang tangguh,” tutupnya. (r)

Mataram (Suara NTB) Momen Hari Raya Raya Idhul Adha menjadi momen yang ditunggu-tunggu tidak hanya di tengah masyarakat umum, namun juga oleh siswa di berbagai sekolah. Salah satunya di SMPN 7 Mataram. Momentum ini dimanfaatkan oleh pihak sekolah untuk mengajarkan siswa gemar berbagi.

Wakil Kepala SMPN 7 Mataram Ahmad Saehu, menegaskan meski anak-anak memiliki keterbatasan dana tidak menyurutkan semangat berkurban mereka. Buktinya, mereka rela patungan untuk mengumpulkan dana yang akan digunakan untuk membeli hewan kurban dari hasil patungannya.

“Alhamdulillah siswa belajar untuk berqurban meski patungan. Sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit.

Inilah yang disebut daya juang,” ungkap Ahmad Saehu, Kamis (10/8).

Dikatakan Saehu, para siswanya tidak mau kalah dengan guru-guru mereka.

Karena sebelumnya, dari hasil urunan para guru mampu membeli dua ekor sapi. “Tidak mau kalah oleh guru, siswa juga ikut berqurban nanti. Alhamdulillah untuk sementara sudah ada dua sapi dari guru dan insya Allah akan terus bertambah,” paparnya.

Menurutnya, dengan berkurban, siswa dapat mengerti arti dari kebaikan dan keikhlasan. Selain itu, pihaknya juga mengajarkan arti

Ahmad Saehu

(Suara NTB/dys)

SUARA NTB Jumat, 11 Agustus 2017

gotong-royong dalam proses berkurban, baik dari memotong daging hingga memasak bersama di sekolahnya.

Nantinya daging kurban akan dibagi kepada siswa dan warga sekitar masyarakat kurang mampu yang berhak menerima daging kurban. Sementara ini, jumlah calon penerima berasal dari siswa kurang mampu penerima kartu pra sejahtera mencapai 200 siswa lebih. Jumlah itu diperkirakan akan bertambah.

Selain itu, penerima juga berasal dari yayasan yang hampir setiap tahun mengajukan proposal. Namun tentunya, prioritas utama diberikan bagi siswa dan warga sekitar sekolah yang membutuhkan.

“Target kita bisa terkumpul lima sapi tahun ini, semoga bisa terkumpul. Tidak ada paksaan bagi siswa yang mau berkurban,” ujarnya. (dys)

Pengurus HMI Cabang Selong Dilantik Selong (Suara NTB) – Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Selong periode 2017-2018 secara resmi dilantik. Momentum pelantikan dirangkaikan dengan dialog kebangsaan yang mengambil tema

“Aktualisasi Insan Cita HMI dalam Merawat NKRI”.

Proses pelantikan dilakukan Ketua Bidang Badan Koordinasi (Badko HMI) BaliNusra, Syamsul Hadi di Gedung Wanita Lombok Timur (Lotim), Kamis, (10/8). Dalam proses pergantian ketua di tubuh HMI cabang Selong ini yang sebelumnya dinahkodai Hendrawan Saputra dan digantikan oleh Muhammad.

Ketua panitia pelantikan, Mulyadi mengatakan, proses pergantian ketua di tubuh HMI merupakan hal yang biasa.

Pasalnya, suatu lembaga atau organisasi pasti akan regenerasi.

Sementara, Ketua Umum Demisioner HMI Cabang Selong atau priode 2016-2017, Hendrawan Saputra, mengucapkan terima kasih kepada pengurus HMI Cabang Selong periode 2016-2017 yang selama satu tahun memberikan berkontribusi terhadap kader HMI maupun terhadap pembangunan di Kabupaten Lotim. Ke depan, ia berharap kepada pengurus HMI dapat

membawa HMI lebih baik dari periode sebelumnya.

Ketua HMI Cabang Selong periode 2017-2018, Muhammad usai dilantik, menegaskan, jika dirinya siap bekerja untuk membawa perubahan yang lebih baik, meningkatkan sumber daya manusia (SDM) kader HMI maupun masyarakat Lotim pada umumnya. Salah satu upaya yang akan dilakukan yakni membangun sinergitas dengan semua elemen, baik sesama organisasi HMI di dua provinsi, Bali-Nusra maupun lembaga pemerintah ataupun yang lainnya, sehingga langkah pergerakan HMI ke depan terbangun lebih baik.

Bahkan, katanya, dalam peningkatan kualitas SDM, HMI akan berkiprah langsung di tengah-tengah masyarakat terutama di empat desa binaan dari HMI, yakni Desa Mekarsari, Desa Banok dan dua desa lainnya. “HMI bergerak tidak hanya di bidang pemerintahan maupun politik, tapi semua bidang termasuk peningkatan kualitas SDM,” jelasnya. (yon/*)

(Suara NTB/yon)

PENYERAHAN - Penyerahan gordon kepengurusan HMI dari ketua lama ke ketua yang baru, Muhammad (kanan) disaksikan para senior dan pengurus HMI yang hadir. Kamis (10/8).

(Suara NTB/yon)

PELEPASAN - Kegiatan pelepasan peserta Raimuna ke-XI di Cibubur, Jakarta Timur bertempat di Aula Kwarcab Lotim belum lama ini.

Kwarcab Lotim Lepas Peserta Raimuna Nasional Selong (Suara NTB) – Gerakan Pramuka Kwartir Cabang (Kwarcab) Lombok Timur (Lotim) kembali mengirim sebanyak 38 anggota Pramuka Penegak dan Pandega (Raimuna) tingkat Nasional ke-XI. Tahun 2017 ini, Kabupaten Lotim mengirim perwakilan terbanyak dari NTB dalam ajang lima tahunan ini yang dilaksanakan di Bumi Perkemahan dan Graha Wisata (Buperta) Cibubur Jakarta Timur dari tanggal 12-22 Agustus.

“38 orang itu terdiri dari empat orang pembina pendamping, 24 peserta reguler dan 10 orang peserta tambahan untuk memenuhi kekurangan peserta dari Kwarcab KSB dan Kota Bima,” ujar Ketua Kwarcab Lotim, H. Lalu Gufranuddin, pada Suara NTB usai pelepasan peserta Raimuna di aula Kwarcab Lotim, Rabu (9/8).

Di hadapan peserta Raimuna, Gufranudin, menjelaskan Raimuna merupakan pertemuan pramukan penegak dan pandega dalam bentuk perkemahan besar. Di mana, dalam kegiatan Raimuna itu didasarkan pada nilai-nilai, filsafat pancasila, jiwa perjuangan 1945, persahabatan dan kekeluargaan, perkembangan ekonomi, sosial dan teknologi dan seni budaya, kesehatan, kesejahteraan, dan kelestarian lingkungan hidup. Selain itu, keamanan dan ketertiban masyarakat, adat istiadat dan tata susila serta kepemimpinan

dan kewirausahaan. “Dalam Raimuna itu, kita berkesempatan untuk menampilkan kesenian gendang beleq,” ujarnya.

Sementara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Lotim, Drs. M. Zaini menyampaikan wajib hukumnya Dispora untuk memajukan gerakan pramuka di Lotim, selain dari pemuda dan olahraga yang menjadi pokok program Dispora. Melalui Raimuna, Zaini mengingatkan kepada kontingen Lotim menunjukkan kemampuannya di berbagai bidang, karena akan bertemu dengan daerah daerah lain. “Momentum Raimuna ini juga dapat menjadi pembelajaran dan pengalaman berharga,”jelasnya.

Sementara, Bupati Lotim, H. Moch Ali Bin Dachlan diwakili Asisten III Setdakab Lotim, H. Khairil Anwar Mahdi sebelum melepas peserta Raimuna menyampaikan sebagai anggota pramuka haru bangga. Gerakan pramuka, katanya, organisasi pemuda yang paling lengkap aturan mainnya dari ujung kaki hingga ujung rambut. Bahkan, katanya, siapapun yang menjadi pramuka militan, pasti akan sukses, karena memiliki karakter dan jiwa disiplin yang kuat.

Oleh sebab itu, ia mengingatkan kepada perwakilan dari Kwarcab Lotim, harus tetap berjuang dan berusaha dalam mengikuti Raimuna dengan tetap menjaga nama baik NTB dan Lombok Timur pada khususnya. (yon)

Halaman 11

SUARA NTB Jumat, 11 Agustus 2017

Petenis Unggulan NTB Angkat Koper Lebih Awal Mataram (Suara NTB) Petenis putri unggulan NTB, Thalia Aeroflan gagal menunjukan perfoma terbaiknya di hari pertama pertandingan tenis nasional. Atlet yang pernah mewakili NTB di Pra-PON Tenis tahun 2015 itu harus angkat koper lebih awal setelah dipaksa menyerah 0-2 (1-6,1-6) di tangan petenis Happines Beauty Heart di Kejurnas Tenis Piala Danrem 162/ Wira Bhakti (WB), di Lapangan Tenis Yonif 742/SWY Gebang Mataram, Kamis (10/8).

(Suara NTB/fan)

PERTANDINGAN - Suasana pertandingan di Kejurnas Tenis Danrem 162/WB di Lapangan Tenis Yonif 742/SWY Gebang Mataram, Kamis (10/8).

Kejurnas Tenis Danrem Cup Libatkan 100 Atlet

Dalam laga itu Thalia hanya mampu meraih dua kemenangan. Kemenangan pertama Thalia diraih di games kedua diset pertama, selanjutnya satu kemenangan lagi diraih di games ketiga set kedua. Sementara sisa 12 games lainnya diraih oleh lawannya asal DKI Jakarta, Happines.

Atas kekalahan itu Thalia gagal melaju ke babak selanjutnya. Itu artinya kekalahan petenis asal Kota Mataram itu memupuskan harapan masyarakat NTB untuk bisa meraih medali di kelas putri.

Pelatih Tenis NTB, Aeroflan Kamil mengatakan bahwa penampilan Thalia di laga itu tidak seperti biasanya. Menurutnya, banyak kesalahan yang seharusnya tidak dilakukan Thalia saat bertanding. “Seharusnya Thalia bisa bermain lebih baik lagi.

Tapi sayang dia tampil kurang maksimal,” ucap Aeroflan.

Aeroflan yang merupakan kakek dari Thalia mengungkapkan bahwa kekalahan Thalia karena kurang latihan. Pasalnya, setelah berstatus mahasiswa di salah satu perguruan tinggi swasta di Mataram, Thalia lebih aktif kuliah.

Selain itu lawan yang dihadapi Thalia diakui Aeroflan cukup berat. Pasalnya, atlet unggulan DKI Jakarta itu merupakan peringkat papan atas nasional. Sehingga sulit dikalahkan. Sementara itu, di pertandingan senior putra, atlet unggulan NTB Panji Untung Setiawan lolos ke babak berikutnya karena bye. (fan)

Mataram (Suara NTB) Kejurnas Tenis Piala Danrem 162/Wira Bhakti (WB) digelar di Lapangan Tenis Yonif 742/SWY Gebang Mataram, Kamis (10/8) kemarin. Kejuaraan nasional tenis yang diakui Pengurus Besar (PB) Pelti itu melibatkan ratusan atlet dari 10 provinsi di Indonesia.

Panitia Pertandingan, Erni Susanti yang diwawancara Suara NTB disela-sela pertandingan mengatakan kejurnas tenis memperebutkan piala Danrem 162/WB itu melibatkan sedikitnya 100 atlet. Terdiri dari 20 atlet yang memiliki peringkat nasional dan sisanya petenis yang belum mengantongi poin di kancah nasional.

“Kejurnas tenis ini melibatkan lebih kurang 100 atlet.

Terdiri dari 20 atlet yang memiliki peringkat nasional, da sisa 60 atlet lainnya belum

punya peringkat,” ucapnya.

Event ini mempertandingkan dua kategori kelas yakni umum dan junior (kelompok umur). Masing-masing peserta akan memperebutkan piala tetap Danrem 162/WB dan memperebutkan poin untuk mengikuti pertandingan nasional yang levelnya lebih tinggi. Selain itu pihak panitia juga menyiapkan hadiah uang pembinaan bagi peserta yang juara.

“Total hadiah uang pembinaan yang diperebutkan atlet di event ini sebesar Rp 25 juta.

Selain itu para atlet yang keluar sebagai juara juga akan meraih poin untuk modal mengikuti event yang lebih tinggi,” jelasnya.

Lanjut Erni, bagi atlet yang berhasil mengantongi poin tertinggi selama tampil di event itu bisa mendapatkan tiket lolos mengikuti pertandingan

PON XX di Papua, tahun 2020 tanpa melalui prakualifikasi PON. Ditambahkan Erni, pelaksanaan kejurnas tenis di NTB kali ini sangat berkesan.

Pasalnya kejurnas tenis dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia (RI) itu mengandung nilai kebangsaan.

Hal itu bisa dilihat langsung di lapangan, karena sejumlah tempat telah dihiasi dengan warna merah putih yang merupakan lambang bangsa Indonesia. Begitu juga atlet bertanding menggunakan kostum merah putih.

“Ini pertama kalinya kejurnas Tenis Diakui Pelti (TDP) yang mengambil tema kebangsaan. Saya berharap melalui event ini dapat menanamkan nilai-nilai luhur kebangsaan Indonesia dalam jiwa para atlet,” harapnya. (fan)

SALON

SALON

SALON

SALON

Al Beauty Salon & Spa,promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hny 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing(fc strika wjah+akupuntur prut)hny 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain,Hp: 081907050543

SYAFIRA SALON MUSLIMAH Salon & Spa Menerima: Paket Pengantin,perawatanpengantin,make up wisuda, SPA, Prawatn Kutu, Totok Guasa, totok aura, V SPA, totok payudara, totok langsing Jl. Pendidikan No. 11 Mataram telp.

0370-636344, 08180373677

Vmel Griya Manten & Salon, mnrm prwtan rmbut,kulit &tubuh,Rias pngantin&wisuda, mnyediakn pnywaan bju pngntn &bju adat ank,tersedia pkt pernikahan,Promo ramadhan :smoothing disc.30%, Jl Bungkarno N0.99 Pagutan,Hp:087765029666

Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp.

081917913809

AYSHA SALON AND BODY TREATMENT, mlyani: prwatan rmbt&kulit, opening trial facial treatment by eternal beauty,mngatasi: wjah kriput,mnghlngkn bkas jrwat mncrahkan wjah,mnghlngkn flek, alamat : jl. dr. soetomo ,kr. baru, mtr, hp : 087800106674/ 082147428836 AMYRALD SALON & SPA,mlyani prwtan khusus wjah,rmbt &bdan.Promo smoothing 100-300rb,Facial whitening+ozone+totok aura (2jam)125rb, mngtasi kulit brjrwat,flek &mncrhkan kulit,make-up wisuda 150rb,lulur+massage+sauna 85rb, jl.swasembada 11c, kekalik jaya, hub.085239056182 (lidya)

TWIN’S SALON, Paket Perawatan Trjangkau : Pkt 1 = Facial + totok wajh + Crmbath + Catok vit (40rb),Pkt 2=Crmbath+Massage + Lulur + facial+Totok Wajah + Ctok + Mskr Bdan +ratus Vagina (100rb), dan Masih Bnyk Lagi Pkt Trjangkau Lainnya, Hub: 087 765860889/ 085937064233, jl.Salak Gg II No.5, Tohpati LKP YUNI SALON Promo Krsus Kilat Unt Smua Prgrm Bljr Hy 1 Bln Anda Siap Bekerja dan Buka Usha Salon. Berminat Hub. YUNI SALON. Jl. Dr. Sutomo No. 18 Krg Bru Mtrm. Hp: 087865155031/081236448081 Quen Shi Salon & Day Spa Menerima:Cream Bath, Hair mask, Colouring, Smoothing, Body Masage, Body Scrub, Body Mask, Milk Bath, Ear Candle, Mani & pedi cure, Ratus, Sauna & Facial, disc. 30% smooting & Rebonding . Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081917388443 Rcsm Youfo MTR salon Spa Muslimah, Prm Lbra:gratis cutting hair u/rbondng & smoothing.Prwtan Spa,facial,Creambath,Galvanic Spa.Facial Free Massage tgn&kaki mlai dr 65rb.Jl Kertanegara Btn Palm Indah I,Blkang Apotek Panjitilar. FB&IG:Youfo Mataram. WA: 087765893848

(Suara NTB/fan)

THALIA - Atlet tenis putri NTB, Thalia Aeroflan saat bertanding di Kejurnas Tenis Danrem 162/WB di Lapangan Tenis Yonif 742/ SWY Gebang Mataram, Kamis (10/8).

Tarung Derajat Andalkan Atlet Dompu Mataram (Suara NTB) Cabor tarung derajat siap memberikan kontribusi medali emas di Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) di Semarang, Jawa Tengah (Jateng), 10-21 September 2017. Untuk meraih medali emas, sejumlah atlet andalan sudah diper-

RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) KITA-KITA SALON & SPA, Prmo:Mnrik Smoothing Colour hnya Rp 100-400rb, Ombre/Highlight Rp 75-250rb, Make Up Wisuda+Hair Do Rp 150rb, Jl. Arya Bnjar Gtas, Bagek Kembar Tanjung Krng Sekarbela, Hub. 081917347453, Pin BB D34158D4 SALON DEWA-DEWI,menerima: Rias Pengantin Bali, Agung&Modifikasi,Pkt Prewed dgh harga trjngkau. Menerima Prwatan wajah & rambut. Hub: Rika (081917965628)jl.Teleq raya no.26 Kr.bedil, FB:Dewa-Dewi Payas Bali Mataram, IG :Rika_Pratistha

siapkan, salah satunya adalah atlet asal Dompu, Satriawan Derajat.

Demikian disampaikan oleh Ketua Bidang Pembinaan Prestasi (Binpres) Keluarga Olahraga Tarung Derajat (Kodrat) NTB, Dedy Noor Cholish saat dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, Kamis (10/8) kemarin.

“Peluang kita meraih medali emas cukup besar.

Tapi kita bisa pastikan minimal satu medali emas bisa kita raih,” ucapnya.

Dedy yang juga merupakan pelatih Pelatda tarung derajat NTB itu mengatakan peluang NTB meraih medali emas di tarung derajat bisa diraih lewat atlet putra dan atlet putri. Namun demikian pihaknya tidak ingin sesumbar, dalam hal ini Dedy memastikan tarung derajat bisa mempersembahkan minimal

satu medali emas saja.

Dedy yang sehari-hari bekerja sebagai staf di Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) NTB itu menjelaskan bahwa salah satu atlet yang dapat digadanggadang dapat meraih medali emas di Popnas 2017, yakni Satriawan Derajat.

Atlet asal Kabupaten Dompu itu menurut Dedy dapat mempersembahkan medali emas di kelas 49’153 Kilogram (Kg) di Popnas 2017. Pasalnya atlet tersebut pernah meraih medali perak di Popnas sebelumnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya Kodrat NTB telah menyeleksi sebanyak 11 atlet untuk dikirim ke Popnas 2017.

Belasan atlet itu diambil dari hasil seleksi lewat Kejurda Tarung Derajat Remaja Piala Gubernur NTB di Mataram belum lama ini. (fan)

LOWONGAN

LOWONGAN

DIBUTUHKAN SEGERA PEMBANTU RUMAH TANGGA (PRT) DIUTAMAKAN YANG BELUM MENIKAH , MAU TINGGAL DI DALAM, GAJI+THR. HUBUNGI BPK ADI (081917109080) DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007

Perusahaan Farmacy membutuhkn: Salesman TO/ Kanvas dgn syrt:Pria max 30th,pendidikan min.SMA, pnglman min.1thn, mnguasai area lombok(TO), P.Sumbawa (Kanvas),mmliki sim C(TO), Krm lmran: PT.Lenko Surya Perkasa,Jl.Ry Sandik No.19, 081915726592 PATRA SALON membutuhkan kryawan, yg blum berpngalman siap d training, diutamakan yang belum menikah, hub : 087864337006, jl. swakarya No.21 A kekaliksekarbela.

AMYRALD SALON membutuhkan karyawan yang professional/berpengalaman, disiplin, bertanggung jawab, pekerja keras & mau ditarget. gaji 1-2jt/bln.Hp 085239056182/jl. swasembada 11 c, kekalik jaya.

DIBTHKAN Kryawati untk Salon Kecantikan.Diutamakan yg Mnguasai Smua Prwtan Rambut dan Kulit.

Brpngalaman Mnimal 1 Thn dibidangnya. Brpnampilan Mnarik usia 18-30 Thn dan Mmiliki Kndraan Sndiri. Berminat hub. Yuni Salon Jl. dr.

Stomo No. 18 Krg. Baru, Mtrm. HP : 087865155031 DIBUTUHKAN SEGERA TERAPIS SALON, SUDAH BERPENGALAMAN DIBIDANG SALON KECANTIKAN DAN TREATMENT, BELUM MENIKAH, UNTUK DITEMPATKAN DI INA PARISKA SALON CAB. MATARAM, LAMARAN DIKIRIM KE INA PARISKA SALON, JL. MAJAPAHIT NO. 31 B-C MATARAM DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2 DICARI SEGERA SOPIR PRIA/WNT, BAWA SIM & KTP LOMBOK TAKSI JL. KOPERASI NO.102 MATARAM HUB. 087865493799.

HILANG HILANG BPKB R2 HONDA DR5425BI NOKA/NOSIN : MH1JF7117BK105476/ JF71E-1104861 AN. MASTUR HILANG DISEKITAR JL. AIRLANGGA KOTA MATARAM HILANG STNK R2 YAMAHA DR2590CO NOKA/NOSIN : MH3SE9010FJ120401/ E3R2E-0128563 AN. I WAYAN GUNAPARTA HILANG DISEKITAR KOTA MATARAM HILANG STNK R2 VESPA DR2328AC NOKA/NOSIN : V9BIT-18830/V0BIM-18287 AN. BADRI HILANG DISEKITAR JL. RAYA GUNUNGSARI MENUJU RUMAH HILANG STNK R2 HONDA SPACY DR2835HH NOKA/ NOSIN : MH1JF0210BK095797/JF02E-10955587 AN. SITI FATIMAH HILANG DISEKITAR JL. RAYA GUNUNGSARI MENUJU RUMAH HILANG STNK R2 YAMAHA DR6371AV NOKA/NOSIN : MH35170015K000246/ 157000328 AN. I PUTU ASTANA HILANG DISEKITAR JL. SRIWIJAYA KOTA MATARAM

RUPA-RUPA KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah,Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177 GameHouse: MELAYANI PENGISIAN GAME PC/LAPTOP (GAME SELALU UPDATE), SERVICE PC/LAPTOP, RAKIT PC GAMING, DAN MAINTENANCE PC/ LAPTOP. JL. PENDIDIKAN NO. 2 (UTARA KAMPUS AMM) HP. 085858403130 Airlangga Fotocopy Menerima: Foto Copy, Print, Jilid Skripsi, Jilid Spiral, Jilid Buku, Laminating dan Menyediakan alat tulis kantor, alatalat listrik, pulsa DLL. . Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081803740769 V Laundry Menerima: cuci setrika, cuci karpet, cuci boneka,cuci gorden, cuci tas + sepatu DLL. Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081803740769 Allea Galeri, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

SUARA NTB

Jumat, 11 Agustus 2017

Halaman 12

RUKO - VILA - KOST

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/ Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu.

Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Jumat, 11 Agustus 2017

Halaman 13

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

MENU : NASI KELOR, NASI LEBUI, BEBALUNG, SOTO, PELECING, RUJAK, ES KELAPA MUDA TEMAT & MENERIMA PESANAN NASI KOTAK, SNACK KANTOR. HUBUNGI IBU IDA AHMADI HP 081907415439

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat

Rp. 995 Jt

OPINI

SUARA NTB Jumat, 11 Agustus 2017

Halaman 14

Lembaga (Pendidikan) Tak Laku Siapa Salah?

Jamin Pupuk Tetap Tersedia NTB merupakan salah satu daerah yang diharapkan mampu memenuhi swasembada beras bagi nasional. Jika selama ini NTB mengirim beras ke daerah lain di Indonesia, setidaknya hal ini harus tetap dipertahankan. Nasib petani yang selama ini masih belum diperhatikan oleh pemerintah pusat, terutama dari sisi kesejahteraan tidak boleh diabaikan.

Harus diakui, masih banyak petani di Indonesia, termasuk di NTB yang hidup di bawah garis kemiskinan. Banyak di antara mereka merupakan petani penyewa lahan dan bukan pemilik lahan. Sebagian besar biaya untuk menanam padi atau tanaman jenis palawija lainnya habis untuk membayar sewa tahunan, membeli bibit hingga membeli kebutuhan obat-obatan yang dibutuhkan. Belum lagi, petani harus dihadapkan dengan harga pupuk yang dianggap masih mahal dan sulit dijangkau oleh petani.

Harga pupuk atau obat-obatan untuk tanaman sekarang ini cukup tinggi. Belum lagi, pada saat tertentu, petani dihadapkan dengan kelangkaan stok pupuk di pengecer atau distributor. Meski sekarang ini, kelangkaan pupuk belum terjadi, bukan berarti pemerintah melalui BUMN yang ditunjuk harus tetap menyediakan stok pupuk bagi petani.

Sebagai contoh, untuk Memenuhi kebutuhan pupuk petani, khususnya untuk pupuk Urea subsidi hingga Desember 2017 ini NTB berpotensi kekurangan alokasi pupuk sebesar 18.585 ton. Kendati pihak PT. Pupuk Kaltim (Persero) Wilayah NTB seperti disampaikan Kepala Pemasarannya Rachmansyah agar petani tidak perlu panik menjadi bahan evaluasi bagi BUMN ini dan Dinas Pertanian dan Perkebunan NTB. Boleh-boleh saja, Pupuk Kaltim dan Dinas Pertanian dan Perkebunan mengklaim stok pupuk sangat mencukupi, tapi kondisi lapangan berbeda.

Tidak menutup kemungkinan, oknum pengecer dan distributor memanfaatkan kejadian ini untuk melakukan penimbunan pupuk dan merugikan petani. Meski petani tidak semua bergantung pada menanam padi, petani di Pulau Lombok sekarang ini banyak yang juga yang menanam palawija, seperti jagung, kacang panjang dan tanaman jenis ini membutuhkan banyak pupuk.

Jika melihat jatah pupuk urea bersubsidi untuk NTB tahun 2017 yang hanya 125.000 ton dan kekurangan pupuk sebanyak 17.960 ton hingga Desember 2017, maka pihak PT. Pupuk Kaltim dan pemerintah daerah harus segera memenuhinya. Meski petani diminta fokus menanam tanpa memperhatikan stok pupuk tanpa ada upaya, maka kinerja PT. Pupuk Kaltim dan Dinas Pertanian dan Perkebunan perlu dipertanyakan.

Dalam hal, petani jangan diminta menanam dan menanam tanpa ada kepastian stok pupuk bersubsidi di lapangan. Pemerintah juga harus memikirkan biaya yang dikeluarkan petani dalam menanam padi atau tanaman lainnya dengan tetap menyediakan pupuk bersubsidi di lapangan. Kita berharap kekurangan pupuk bersubsidi di gudang perusahaan penyalur segera diatasi, sehingga tidak merugikan petani. Jangan sampai, saat pupuk sudah langka, Pupuk Kaltim dan Dinas Pertanian dan Perkebunan baru bergerak. Sementara petani sudah menghabiskan biaya besar untuk menanam dan rugi tidak bisa panen, karena stok pupuk tidak ada. Untuk itu, kita berharap, pemerintah menjamin stok pupuk tetap tersedia di lapangan agar petani dan masyarakat tidak dirugikan. (*)

UDAH hampir satu bulan kurang lebih, pelajar, peserta didik, tahun ajaran baru 2017/2018 aktif masuk sekolah. Artinya kegiatan belajar mengajar telah berlangsung sebagaimana biasa. Pun banyak kita lihat beragam kegiatan positif yang ada di sekolah sehingga mengharuskan siswa/ siswi menghabiskan banyak waktu di lingkungan sekolah, baik di kota, desa, sampai sekolah pelosok sekalipun. Kegiatan tersebut antara lain OSIS, ekstrakurikuler dan seabrek aktivitas positif lain. Sehingga tak jarang siswa pulang lebih siang bahkan sore hari.

Meski demikian, karena hal tersebut merupakan kegiatan positif tidaklah menjadi persoalan, sebaliknya menggambarkan optimisme dunia pendidikan daerah yang berkemajuan, sebab generasi mudanya belajar. Belajar dan berorganisasi serta berkarya. Tetapi bukan berarti kontrol ketat pihak sekolah dan wali murid lepas begitu saja. Tidak!

Realitas Dulu dengan Sekarang Pandangan kita tentang realitas dunia pendidikan sekarang, jelas beda dengan dunia pendidikan pada tahun-tahun sebelumnya. Juga dunia pendidikan tempo dulu. Bukan hanya di satu aspek, tetapi menyentuh aspek lain baik secara kelembagaan, pembiayaan. Juga mengenai pendidik dan peserta didik sebagai sasaran pembelajaran.

Hanya sanya dunia pendidikan, sekolah, jika diurai seakan tak ada habisnya. Menarik terus diperbincangkan. Terlebih sejak bergulirnya isu-isu hangat seputar pendidikan dari waktu ke waktu. Acap pula, pro-kontra memekik telinga publik.

Membincang pendidikan, terutama menengok kembali kondisi lembaga pendidikan masa-masa silam jelas beda bila dibanding kondisi terakhir saat ini. Maklumlah semua serba berubah. Ini jawaban bahwa tak ada yang statis melainkan dinamis. Semua berubah. Berkembang, terus kencang maju dan melaju. Semakin maju, kian runyam. Semakin berubah bakalan kompleks tantangan yang dihadapi. Sama halnya dunia pendidikan.

Tentang lembaga pendidikan tempo dulu, kondisi pada era 1970-an atau 80-an bila dibanding kondisi saat ini yang mengalami perbedaan, pada prinsipnya mengalami banyak varian dan itu ada benarnya. Baik dari sisi kualitas, kuantitas dan fasilitas serta sarana prasarana. Tetapi mengungkap tetek bengek semua itu, barangkali tidaklah mudah. Tulisan ini hanya mengungkap bagian kecil, sederhana.

Secara ringkas bisa diilustrasikan berikut. Pertama, guru atau sekolah cari murid. Kalau dulu orang mau sekolah dicari. Hal ini terjadi lantaran masyarakat kita masih belum melek dunia pendidikan. Kondisi saat ini juga diitari oleh fakta bahwa saat itu memang keadaan didera oleh dua hal yaitu lembaga pendidikan yang ada terbatas dan murid yang mau dididik, diajar juga demikian.

Kedua, murid mencari sekolah. Tentang hal

Oleh:

Masyhur Pengajar di UNU NTB

ini, berkaitan dengan peserta didik yang mencari di mana harus bisa bersekolah.

Kondisi ini juga hampir mirip dengan kondisi yang pertama bahwa lembaga pendidikan masih terbatas, hanya di daerah-daerah tertentu.

Ketiga,gurucarimuridplusgratis.Nah kondisi yang terakhir ini adalah kondisi yang sedang melanda saat ini. Selain ada kemiripan dengan kondisi pertama dan kedua, tetapi kondisi saat ini persoalan agaknya sangat kompleks. Masyarakat yang mau sekolah banyak, lembaga pendidikan yang menampung masyarakat yang mau sekolah juga banyak. Selain itu gratis, tak ada pungutan kecuali hal tertentu yang lembaga pendidikan bersangkutan pandang pantas melakukan pungutan dari orang tua siswa. Bahkan saking banyaknya lembaga pendidikan dari jenjang paling bawah TK sampai SMA/sederajat (meski di banyak daerah minim) dalam dua dusun yang relatif berdekatan jaraknya terdapat dua bahkan tiga lembaga pendidikan.

Ternyata, institusi pendidikan yang dibarengi dengan peserta didik dalam jumlah banyak tidak serta merta sedap dipandang mata, atau sebagai tolok ukur bahwa sebuah lembaga pendidikan tersebut bagus. Tetapi justru menghadirkan masalah baru. Hanya akan membuat lembaga-lembaga pendidikan yang sudah popular dan ternama semakin eksis. Yang lain harus merelakan diri menerima murid terbatas, sangat minim jumlahnya. Bahkan di sejumlah sekolah, ada yang muridnya hanya satu orang. Bisa dibayangkan?

Fatalnya lagi, lembaga yang mengalami derita semacam ini akan gulung tikar di masa-masa yang akan datang.

Hal yang paling mengusik terjadi adalah membanding-bandingkan satu lembaga dengan lembaga lainnya; entah biaya, juga saling mengungkap kelemahan dan menampilkan keunggulan dengan cara yang tidak sehat. Akibatnya menimbulkan potensi gesekan sosial.

Prealitas lain yang terjadi, masingmasing sekolah berlomba-lomba untuk mencari dan melakukan promosi besarbesaran untuk mencari, mengumpulkan murid, membentuk tim pencari murid (TPM) dengan menjanjikan imbalan yang tentu saja tidak kecil jumlahnya. Pendek kata, bagaimana mengumpulkan murid sebanyak-banyaknya. Bila mendapatkan murid melimpah otomatis kucuran dana BOS mengalir deras. Sekilas dilihat, fenomena ini memang menarik, masingmasing lembaga berlomba meningkatkan kualitas, tetapi tetap saja, apabila tidak dikelola dengan baik, bijaksana justru tidak hanya akan menjadi masalah krusial. Dan yang selalu akan menjadi korban adalah lembaga-lembaga pendidikan dengan mutu rendah, usia seumur

jagung dan gaungnya belum begitu menggema. Terkait dana BOS, bukan tidak mungkin dimanfaatkan tidak atas dasar aturan yang berlaku. Buktinya, masih sering kita dengar pungli merebak di dunia pendidikan. Praktik monopoli jual beli buku/ LKS melalui jalur suap— bagi komisi dari pengusaha buku—yang diberikan kepada pihak sekolah bukanlah rahasia lagi. Para pelaku, jelas tak akan pernah mengakui. Sebaliknya ikut serta dalam praktik kotor yang tak ubahnya menebar virus suap, korupsi.

Ketimpangan Dunia Pendidikan Beberapa waktu lalu zonasi PPDB, sempat hangat. Mengundang perhatian masyrakat. Meskipun demikian, baik dan buruk penerapan sistem zonasi PPDB terus menjadi perdebatan. Ada yang memandang membatasi hak warga untuk pilih sekolah, semakin memperkuat mitos sekolah favorit dan siswa favorit. Juga ada yang berpandangan sinis; bila sistem zonasi tidak diterapkan justeru menimbulkan diskriminasi dan monopoli.

Apapun alasan memang bisa dibenarkan. Tetapi yang paling benar dan bisa diyakini akan menimbulkan sebenarnya dan seyogyanya adalah pendapat yang konsisten untuk bisa meminimalisir keburukan dan dampak negatif. Untuk itu, kontrol pemerintah harus seyogyanya terus berjalan. Bukan terhenti, ketika publik sudah tidak mempersoalkannya lagi. Lalu, ketika reaksi tidak ditunjukkan, persoalan dipandang reda. Dianggap selesai.

Kita mengenal aneka macam persaingan; persaingan sempurna, persaingan bebas dan lainnya dalam ilmu ekonomi.

Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan, tetapi meski demikian pastiadasalahsatupilihanyangsedikitmemberikan pengaruh buruk.

Agaknya, gambaran di atas, bisa dikaitkan dengan persoalan yang dihadapi dunia pendidikan. Segudang problem tersebut, haruslah menuntut pemerintah memberikan perhatian serius; turut campur, memikirkan sungguh-sungguh persoalan yang dihadapi dunia pendidikan. Memikirkan bagaimana nasib lembaga pendidikan yang serba memiliki keterbatasan bila dibandingkan dengan lembaga pendidikan yang sudah sejak lama eksis.

Kita juga merasakan bagaimana ketimpangan dunia pendidikan antara SMA negeri dan swasta. Beberapa sekolah swasta di kabupaten/kota hampir sekarat lantaran jumlah siswa mereka sangat sedikit. Sementara di sisi lain jumlah siswa SMA Negeri membludak. Selain itu, orang tua masih cendrung rebutan menggiring putra-putrinya ke satu sekolah.

Kesenjangan juga akan semakin

terasa bila dikaitkan nasib guru dengan program sertifikasi yang harus mengajar 24 jam dan segudang persoalan lain sementara jumlah murid minim. Saya kira tidak wajar membandingkan Alfamart dengan Mini Market. Juga warung kecil. Sama halnya membandingkan lembaga pendidikan yang sejak bertahun-tahun eksis dengan lembaga pendidikan “kemarin sore”.

Ketimpangan, barangkali dirasakan juga Perguruan Tinggi. Masalahnya, PT-kampus-kampus didera persoalan “banyak-tidak mahasiswa”.

Persoalan ini memungkinkan sejumlah prodi gulung tikar. Bukan hanya prodi, tetapi dosen dan perguruan tinggi tersebut putar haluan.

Bahwa salah satu hal yang paling mudah dan bisa dilakukan adalah; pemerintah harus membatasi kuota penerimaan mahasiswa dalam sebuah prodi pada sebuah perguruan tinggi.

Kuota penerimaan mahasiswa tidak dilakukan dengan berlipat-lipat “gelombang”. Jika hal ini bisa diwujudkan, maka akan menjadikan seluruh perguruan tinggi swasta bisa survive, persaingan akan berjalan dinamis.

Alhasil, membiarkan begitu saja masing-masing lembaga pendidikan bebas berbuat, bertindak apapun untuk mememnuhi keinginan dan kebijakan yang sepihak agaknya kurang tepat. Ketika semua dipandang dalam kacamata kebebasan, tidak mungkin cara-cara yang membabi buta tidak akan dilakukan pihak-pihak tidak bertanggungjawab, sementara hal ini bertentangan dengan prinsip yang hendak diraih, jadi tujuan bersama.[]

2,4 juta warga miskin dan rentan miskin di NTB Mengentaskannya butuh kerja keras dan kerja cerdas

***

Lotim dan Dompu kena sanksi penyaluran DAK Fisik Dampaknya jangan sampai merugikan rakyat

***

Pemprov NTB Borong ”Hattrick” Prestasi di Bidang Industri Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB sukses meraih tiga prestasi bergengsi di bidang industri, dalam ajang Penghargaan Bidang Industri Tahun 2017 yang digelar oleh Kementerian Perindustrian RI, baru-baru ini. Kepala Dinas Perindustrian Provinsi NTB, Dra. Hj. Baiq Eva Nurcahya Ningsih, M.Si ikut serta mendampingi para peraih penghargaan yang diserahkan langsung oleh Menteri Perindustrian RI, Ir. Airlangga Hartarto, MBA, MMT. Baiq Eva Nurcahya Ningsih kepada wartawan, Kamis (10/8) kemarin memaparkan mengenai tiga penghargaan yang diraih tersebut.

Penghargaan pertama adalah Upakarti di kategori Jasa Kepedulian yang diperoleh Walikota Bima, H. M. Quraish H. Abidin.

Penghargaan kedua adalah Desain Industri, kategori Produk Industri Massal yang diperoleh oleh Jaelani dari Desa Ungga, Kecamatan praya Barat Daya, Lombok Tengah. Jaelani meraih penghargaan ini berkat produk kalung coker mutiara air laut hasil kreasinya.

Sementara penghargaan ketiga ad-

alah Kreasi Prima Mutu yang diperoleh oleh UD. Azhari (Hj. Zaenab). Menurut Eva, Hj. Zaenab ini meraih penghargaan tersebut diraih untuk industri makanan ringan dengan jenis kripik tortilla yang diproduksinya.

Dalam sambutannya, Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pemberian penghargaan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah terhadap masyarakat industri yang bertujuan untuk memotivasi agar seluruh insan industri terus berprestasi.

“Bapak Menteri juga menekankan agar pembangunan industri kecil dan menengah lebih ditingkatkan karena

merupakan tulang punggung pembangunan ekonomi. IKM sudah teruji merupakan sektor yang memiliki daya tahan kuat dalam krisis ekonomi,” ujar Eva menirukan ucapan Airlangga.

Untuk diketahui, penghargaan bidang industri ini merupakan penghargaan yang diberikan setiap dua tahun sekali. Eva menegaskan, penghargaan ini sangat mungkin untuk terus diraih oleh NTB di masa yang akan datang. Untuk itu, ia menyerukan kepada semua pihak, baik pemerintah daerah hingga tingkat desa, beserta IKM maupun di luar IKM untuk mempersiapkan diri agar dapat mengulang prestasi maupun mencapai prestasi yang belum pernah diraih.

Menurutnya, saat ini Pemprov NTB memberikan perhatian yang sangat serius terhadap pengembangan IKM. Terlebih, IKM yang mengolah produkproduk unggulan NTB seperti Sapi, Jagung dan Rumput Laut. Karenanya, ia mengaku sangat senang jika ada pelaku IKM yang ingin datang dan meminta bimbingan dari pihaknya.

“Kami akan sambut para pelaku IKM dengan karpet merah. Silakan datang, kami siap memfasilitasi,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa prestasi yang sudah diraih ini merupakan buah dari kerja keras semua pihak. “Seperti kata Pak Gubernur, ini merupakan prestasi kita semua.

Prestasi kita bersama. Jadi mari kita jaga bersama, kita pertahankan bersama, dan kita tingkatkan bersama juga,” pungkasnya sembari mengulas senyum. (*)

(Suara NTB/ist)

Kepala Dinas Perindustrian Provinsi NTB, Dra. Hj. Baiq Eva Nurcahya Ningsih, M.Si diapit oleh dua peraih penghargaan, yaitu Jaelani dan Hj. Zaenab di ajang Penghargaan Bidang Industri Tahun 2017 yang digelar oleh Kementerian Perindustrian RI di Jakarta, Rabu, 2 Agustus 2017.

(Suara NTB/ist)

(Suara NTB/ist)

(Suara NTB/ist)

Kepala Dinas Perindustrian Provinsi NTB, Dra. Hj. Baiq Eva Nurcahya Ningsih, M.Si bersama Menteri Perindustrian RI, Ir. Airlangga Hartarto, MBA, MMT usai acara penganugerahan penghargaan.

Menteri Perindustrian RI, Ir. Airlangga Hartarto, MBA, MMT, menyerahkan penghargaan Desain Industri, kategori Produk Industri Massal kepada Jaelani dari NTB.

Menteri Perindustrian RI, Ir. Airlangga Hartarto, MBA, MMT, menyerahkan penghargaan Kreasi Prima Mutu yang diperoleh oleh UD. Azhari (Hj. Zaenab) dari NTB.

RAGAM

SUARA NTB Jumat, 11 Agustus 2017

Lotim dan Dompu Kena Sanksi Penyaluran DAK Fisik Dari Hal. 1 Dengan rincian, Pemprov NTB Rp 297,49 miliar lebih, Kota Mataram Rp 120,64 miliar lebih, Lombok Barat Rp 125,72 miliar lebih, Lombok Tengah Rp 165,07 miliar lebih. Lombok Utara Rp 76,12 miliar lebih, Lombok Timur Rp 226,09 miliar lebih. Selanjutnya, Sumbawa Rp 168,34 miliar lebih, Sumbawa Barat Rp 116,95 miliar lebih, Bima Rp 172,27 miliar lebih. Dompu Rp 93,74 miliar lebih dan Kota Bima Rp 123,02 miliar lebih.

Pada triwulan I, Kemenkeu sudah mentransfer ke masingmasing Pemda di NTB dengan total DAK Fisik sebesar Rp 507,54 miliar lebih. Rinciannya, Pemprov NTB Rp 89,24 miliar lebih, Kota Mataram Rp 36,68 miliar lebih, Lombok Barat Rp 37,96 miliar lebih, Lombok Tengah Rp 49,87 miliar lebih. Lombok Utara Rp 23,45 miliar lebih, Lombok Timur Rp 68,24 miliar lebih.

Selanjutnya, Sumbawa Rp 50,85 miliar lebih, Sumbawa Barat Rp 35,08 miliar lebih.

Bima Rp 51,68 miliar lebih, Dompu Rp 27,82 miliar lebih dan Kota Bima Rp 36,63 miliar lebih.

Taukhid mengatakan, bagi Pemda yang sudah melaporkan pertanggungjawaban DAK Fisik triwulan I, Kemenkeu sudah mentransfer untuk triwulan II pada 31 Juli lalu kepada sembilan Pemda kecuali Lotim dan Dompu. Maisng-masing, Pemprov NTB Rp 73,47 miliar, Kota Mataram Rp 30 miliar lebih, Lombok Barat Rp 31,09 miliar lebih, Lombok Tengah Rp 37,45 mil-

iar lebih, Lombok Utara Rp 18,43 miliar lebih.

Selanjutnya, Sumbawa Rp 14,38 miliar lebih, Sumbawa Barat Rp 27,67 miliar lebih, Bima dan Kota Bima masing-masing Rp 31,67 miliar lebih dan 31,42 miliar lebih. Sementara Lotim dan Dompu tidak ada penyaluran DAK Fisik untuk triwulan II alias nol.

Menurut Taukhid, sanksi yang diberikan kepada Pemda yang tidak melaporkan penggunaan DAK triwulan I itu bukan sesuatu yang baru. Ia mengatakan, sejak awal sudah diminta kepada Pemda supaya melaporkan pertanggungjawaban DAK Fisik sesuai batas waktu yang telah ditentukan, pada 21 Juli lalu. ‘’Tapi, ada yang belum.

Mungkin saja yang belum itu karena menerimanya terlambat. Atau karena kontrak dan sebagainya.

Jadi itu penyebab dari itu.

Itu (sanksi) sebenarnya konsekuensi,’’ ucapnya.

Taukhid menambahkan, bagi Pemda yang terlambat melaporkan pertanggungjawaban penggunaan DAK Fisik triwulan I, Kemenkeu memberikan toleransi sampai 31 Agustus mendatang. Artinya, masih ada kesempatan bagi dua Pemda yang kena sanksi itu untuk segera melaporkan penggunaan DAK fisik triwulan I. “Kalau sampai 31 Agustus tak memenuhi maka berlaku argo yang tadi,” tandasnya. (nas)

Dana Nganggur Besar, Pemda Bakal Dibuatkan Surat Utang Dari Hal. 1 Pada prinsipnya, kata Taukhid tidak ada ancaman pemotongan DAU yang disebabkan oleh penyerapan APBD yang rendah. Mekanisme yang ada yaitu melalui konversi DAU atau DBH menjadi transfer non tunai (atau dibayar dengan Surat Berharga Negara) bagi daerah-daerah yang memiliki dana menganggur yang terlalu besar atau melebihi kebutuhan belanja selama tiga bulan.

Berdasarkan APBNP 2017, DAU tidak bersifat final. Artinya, dapat berubah seiring dengan perubahan PDN netto dalam APBNP. Sehingga, pagu alokasi DAU per daerah juga disesuaikan.

Ia menyebutkan alokasi DAU per daerah terutama kabupaten/kota akan turun di kisaran 0,8 - 1,8 persen dari pagu awal yang ditetapkan dalam APBN 2017.

Setelah Perpres Rincian APBNP 2017 ditetapkan, maka DAU akan disalurkan sebesar sisa pagu yang baru, dibagi dengan sisa jumlah bulan sampai dengan akhir tahun. Sehingga, katanya, pemotongan DAU itu masih menunggu Perpres Rincian APBNP 2017. Dalam APBN Murni 2017, pagu DAU yang diterima Pemda se NTB sebesar Rp 8,7 triliun lebih. Sampai saat ini, Kemenkeu telah mentransfer DAU kepada 11 Pemda sebesar Rp 5,6 triliun lebih atau 65,23 persen.

Rincian pagu DAU yang diterima Pemda se - NTB sebelum adanya rencana pemotongan, yakni Pemprov NTB Rp 944 miliar lebih, Lombok Barat Rp 523 miliar lebih, Lombok Tengah Rp 665 miliar lebih, Lombok Timur Rp 775 miliar lebih. Bima Rp 596 miliar lebih, Sumbawa Rp 553 miliar lebih, Dompu Rp 388 miliar lebih. Sumbawa Barat Rp 269 miliar lebih, Lombok Utara Rp 262 miliar lebih, Kota Mataram Rp 406 miliar lebih dan Kota Bima Rp 309 miliar lebih.

Taukhid menjelaskan, kebijakan pemotongan DAU akan diberikan kepada Pemda yang memiliki simpanan kas dalam posisi yang tidak wajar. ‘’Yaitu daerah yang memiliki saldo kas positif setelah dikurangi kebutuhan belanja selama tiga bulan ke depan. Sanksi tersebut berupa penyaluran DAU dan DBH dalam bentuk non tunai, yaitu surat utang negara tiga bulan,’’ terangnya.

Pemberian sanksi ini bertujuan untuk mendorong Pemda supaya segera menggunakan dana APBD untuk kegiatan-kegiatan yang produktif. Menurutnya, kebijakan pemotongan DAU/DBH ini dilakukan sejak 2016 lalu.

Sejauh ini, katanya, belum ada pemda di NTB yang kena sanksi pemotongan DAU akibat banyaknya uang yang menganggur alias tak dibelanjakan. ‘’Kalau nanti penurunan DAU sebesar 0,8 persen itu mungkin. Tapi kita tunggu Perpresnya,’’ tandas Taukhid.

Sementara itu, Kabid Per-

bendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB, Syamsuddar mengaku optimis Pemprov tidak akan kena pemotongan DAU. Pasalnya, dari Rp 2,153 triliun dana transfer yang telah diterima, jumlah belanja Pemprov sampai 31 Juli lalu sudah mencapai 43 persen atau di atas Rp 2 triliun lebih.

“Kita upayakan tidak ada pemotongan DAU. Karena kami berupaya apa-apa persyaratan itu kita penuhi. Dari sisi realisasi kas kita upayakan tidak terlalu rendah. Sejauh ini transfer dari pusat tetap lancar, tidak ada pemotongan anggaran,” ungkapnya.

Ia menyebutkan, dana transfer dari pusat seperti DAK dan DAU tetap lancar masuk ke kas daerah.

Artinya, tidak ada pemotongan dana yang dilakukan pemerintah pusat.

Namun, ia mengakui khusus untuk DAK, ada satu bidang yang belum mendapatkan pencairan untuk triwulan II yakni DAK Bidang Pertambangan.

Terkait dengan realisasi belanja APBD NTB 2017, Syamsuddar mengatakan, realisasi belanja Pemprov jauh lebih bagus dibandingkan pemerintah kabupaten/kota. Namun, ia mengakui realisasi belanja sampai 31 Juli lalu masih berada di bawah target yang ditetapkan pemerintah daerah.

Realisasi belanja yang tidak mencapai target itu, katanya akibat perubahan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Selain itu, Kepala OPD juga sering mengeluhkan terlambatnya keluar juknis dan juklak dari pemerintah pusat terkait dengan DAK. ‘’Ini yang sering juga menjadi penghambat bagaimana anggaran yang sudah ada tapi juknis pelaksanaannya yang belum ada,” ungkapnya.

Ia mencontohkan, pada Dinas Dikbud ada juknis yang terlambat turun dari kementerian terkait. Kemudian ada SE Mendagri No. 910 tahun 2017, terjadinya pengalihan anggaran akibat perubahan kewenangan. Di mana, sebelumnya penganggaran untuk beberapa pengalihan kewenangan itu masuk dalam belanja langsung dalam struktur APBD. Sehingga, untuk bisa mengeksekusinya harus dialihkan ke belanja tidak langsung.

Selain itu, terlambatnya OPD memberikan informasi paket-paket kegiatan yang dilelang di Unit Layanan Pengadaan (ULP) menjadi penyebab realisasi belanja tak mencapai target. ‘’Ini juga yang menjadi faktor kenapa belum bisa realisasi sesuai target yang diinginkan,” jelasnya. (nas)

Halaman 15

Dua Direktur Perusahaan Ditangkap

Diduga Jadi Cukong Kayu Hasil ”Illegal Logging” Mataram (Suara NTB) Tim gabungan TNI, Polhut dan Polri berhasil membongkar mafia kayu yang selama ini beroperasi di Sumbawa. Dua pelaku SJ dan DM, diketahui berperan sebagai cukong atau pemodal kayu dari kawasan hutan negara Ampang, Desa Mata Sumbawa Besar. Dua tersangka kini ditangani Tim Satgas Penyidik Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB bersama Polda NTB. “Dua aktor ini bermain di kawasan hulu dan hilir untuk peredaran kayu hasil illegal logging,” kata Kepala Dinas LHK Provinsi NTB, Ir. Madani Mukarom, M. Si, Kamis (10/8) kemarin.

Tersangka SJ adalah Direktur UD. MI. SJ selama ini diduga bermain di sektror hulu.

Sementara jaringannya DM diduga bermain di sektor hilir untuk peredaran hasil hutan ilegal. DM adalah Direktur UD. D. “Tersangka tesebut ditahan penyidik untuk pemberkasan tahap I selama 20 hari,” kata Madani Mukarom.

Dari tangan tersangka, barang bukti yang disita berupa 10 truk yang sebelumnya ditangkap dalam sebuah operasi Satgas P3H dan diamankan sementara di Markas Kodim 1607/Sumbawa. Satgas ini merupakan gabungan dari TNI, Kehutanan, BKPH, Polri. Dari truk itu disita 625 batang kayu, volume 73,0048 meter kubik. ‘’Kayu kayu ini berasal dari penebangan liar dalam kawasan Hutan Mata RTK 70,” jelasnya.

Dari penangkapan ini, setidaknya pihaknya sudah berhasil menyelamatkan kerugian negara dengan digagalkannya penjualan kayu secara ilegal dari dua perusahaan tersebut. “Keru-

(Suara NTB/ist)

BB - Barang bukti (BB) truk milik dua cukong kayu hasil illegal logging. gian negara yang diselamatkan secara materi dari ilegal logging tersebut berkisar Rp 158 juta. Sedangkan kerugian inmateri adalah kerusakan hutan, lingkungan yang mengakibatkan banjir, longsor perubahan sosial, iklim yang tak terhingga,” bebernya.

Menurut Madani, kasus ini akan terus berkembang. Tidak menutup kemungkinan akan menyeret pelaku lain. Sementara dari penyidikan Satgas P3H Astan Wirya, SH.,MH, kedua tersangka dijerat dengan pasal berlapis, yakni pasal 83 ayat 1 huruf

b Jo Pasal 12 huruf e dan atau Pasal 16 Jo Pasal 88 ayat 1 huruf a dan atau Pasal 87 1 huruf c Jo Pasal 12 huruf m Undang Undang UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana. “Keduanya diancam dengan pidana minimal satu tahun dan maksimal lima tahun, denda Rp 500 juta sampai Rp 2,5 milyar,” sebutnya.

Kedua tersangka kini sudah ditahan penyidik dan dititipkan ruang tahanan Polda NTB sembari dilakukan pemberkasan. (ars)

2,4 Juta Warga Miskin dan Rentan Miskin di NTB Dari Hal. 1 Bersama dengan Sumatera Selatan, kita dijadikan pilot project untuk pengentasan kemiskinan yang polanya akan digunakan pada tingkat nasional,’’ kata Kepala Bappeda Provinsi NTB Ir.H.Ridwan Syah, MTP kepada Suara NTB, di Mataram, Kamis (10/8).

TNP2K melakukan pendampingan selama satu tahun.

Dimulai pada Agustus 2016 dan berakhir pada awal Agustus 2017 ini. Hasilnya, Pemda bersama TNP2K dapat mengidentifikasi permalahan yang terjadi di masing-masing daerah.

Pertama, program di daerah belum 100 persen tepat. Kedua antar-SKPD belum terintegrasi dan ketiga antara Pemprov dan Pemkab belum serasi. ‘’Di NTB yang mendapatkan pendampingan itu Kabupaten Dompu dan Kabupaten Lombok Utara (KLU). Karena keduanya memiliki basis ekonomi yang berbeda. Dompu dengan jagung atau pertaniannya, sementara KLU dengan pariwisatanya,’’ ujarnya.

Berdadarkan hasil pendampingan itu pula Pemprov NTB dapat memiliki data yang valid tentang jumlah warga miskin. Berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT) yang berlaku secara nasional. Hasilnya, teridentifikasi jumlah rumah tangga miskin menurut desa. Sebanyak 87.799 KK tidak memiliki sumber air munum terlindungi. Sebanyak 17.001 KK tidak memiliki listrik.

Sebanyak 326.110 KK tidak memiliki jamban. Sebanyak 86.694

KK memiliki rumah dengan lantai kualitas rendah. Sebanyak 216.525 KK memiliki rumah dengan dinding bambu dan sebanyak 18.996 KK yang memiliki rumah dengan atap jerami.

Berdasarkan identifikasi TNP2K terdapat beberapa klasifikasi status kesejahteraan warga di NTB. Rumah tangga di NTB dengan klasifikasi 10 persen terendah di Indonesia sebanyak 282.200 KK. Sementara klasifikasi kesejahteraan antara 11-20 persen terendah sebanyak 182.575 KK. Sedangkan untuk kondisi kesejahteraan antara 21-30 persen terendah sebanyak 149.157 KK. Dan kondisi kesejahteraan antara 31-40 persen sebanyak 110.825 KK. Jumlah keseluruhannya mencapai 724.757 KK. Jika secara keseluruhan individu dijumlahkan maka diperkirakan jumlah warga miskin di NTB hampir 2,4 juta jiwa atau hampir 50 persen dari total jumlah penduduk di NTB. Sebelumnya Pemprov NTB tidak memiliki data pasti tentang kemiskinan di NTB. Namun dengan adanya BDT yang dirancang TNP2K membuat Pemprov NTB memiliki data berdasarkan nama dan alamat warga yang miskin. ‘’Dari data ini kita bisa menentukan program-program dalam rangka pengentasan kemiskinan,’’ ujarnya.

Diketahui bahwa anggaran dalam rangka pengentasan kemiskinan di NTB mencapai Rp 600 miliar pada tahun 2015. Sedangkan pada tahun 2016 naik sebanyak Rp 800 miliar dan pada tahun 2017 sebanyak Rp 1,3 tril-

iun. Anggaran yang terus meningkat dengan pengentasan kemiskinan yang lambat ini membuat TNP2K menjadikan Provinsi NTB menjadi salah satu daerah yang dijadikan sebagai pilot project pengentasan kemiskinan secara nasional.

“Sekarang kita tahu masyarakat yang benar-benar miskin dan hampir miskin berdasarkan data itu,” ujarnya.

Kedepannya akan dilakukan pembagian tanggung jawab anggaran dalam rangka pengentasan kemiskinan. Yaitu dari pemerintah, Pemprov, Pemkab/ kota dan pemerintah desa. Semua sumber anggaran ini akan dipadukan untuk membuat sejumlah program dalam rangka pengentasan kemiskinan.

“Karena provinsi tidak bisa kerja sendiri. Misalnya dalam rangka pengentasan rumah tidak layak huni. NTB punya 65 ribu rumah tidak layak huni, dan provinsi hanya sanggup 1.000 pertahun. Butuh 65 tahun baru selesai. Jadi perlu kerjasama,” kata Ridwan Syah.

Menurutnya, perlu adanya kerjasama atau integrasi antara Pemprov dan kabupaten/ kota dalam rangka pengentasan kemiskinan ini. Sehingga dapat dilakukan sharing anggaran dan identifikasi program yang akan dilakukan untuk membantu masyarakat miskin. Selain itu, program yang akan dilakukan juga harus tepat sasaran.

Terlebih harus ada integrasi antarSKPD. Sehingga program masing-masing SKPD dapat berjalan beriringan. (lin)

Masih Puldata Dari Hal. 1 Informasi dihimpun Suara NTB sebelumnya, kasus bibit cabai diketahui penyelidikannya cukup panjang, sejak Maret lalu. Sudah banyak pihak yang dimintai keterangan terkait pengadaan, tidak hanya bibit cabai namun item pendukung kegiatan pertanian lainnya.

Rekanan yang sudah diklarifikasi itu untuk tiga item kegiatan, diantaranya PT IDC diperiksa untuk pengadaan bibit cabai senilai Rp 408.475.000 sebanyak 3.350

sachet, kemudian PT. T diperiksa untuk pengadaan pupuk organik Rp 538.800.000, dan PT. BB diklarifikasi untuk pengadaan plastik mulsa 1200 lembar senilai Rp 649.200.000.

Selain rekanan, sudah diperiksa juga kelompok tani penerima bantuan. Pada proyek senilai Rp 2,8 miliar itu, berturut turut diperiksa Unit Layanan Pengadaan (ULP). Penetapan program ini sebelumnya diketahui juknis pelaksanaan bantuan direalisasikan berdasarkan SK Penjabat Walikota Mataram,

Hj. Putu Selly Andayani dengan nomor 106/I/2016 tanggal 4 Januari 2016, perihal penetapan jumlah kelompok tani dan gapoktan tingkat Kota Mataram.

Kepala Dinas Pertanian H. Muttawalli bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Realisasi program untuk 100 hektar terbagi kepada 15 kelompok tani itu. Namun Kejaksaan menelusuri indikasi kuota lahan tidak sesuai, sehingga diduga terealisasi setengah dari bantuan. (ars)

Baperjakat Bahas Mutasi, Gubernur Segera Reposisi Pejabat Eselon II Dari Hal. 1 Belum lama ini, Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi mengaku sedang melihat Kepala SKPD yang akan maju dalam Pilkada serentak 2018 mendatang. Gubernur menegaskan, dirinya akan membebaskan Kepala SKPD dari penugasan-penugasan yang terlalu berat jika maju dalam Pilkada mendatang.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, jika ada Aparatur Sipil Negara (ASN) akan maju dalam kontestasi pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, maka mereka harus mundur dari ASN.

‘’Otomatis akan mundur (dari ASN). Kalau sekarang kita lihat dan saya akan bebaskan dari penugasan yang terlalu berat,” kata gubernur.

Gubernur yang akrab disapa Tuan Guru Bajang (TGB) ini mengungkapkan, selama ini belum ada Kepala SKPD yang melapor ke dirinya bahwa akan maju dalam Pilkada mendatang. Namun, sejumlah baliho, banner dan spanduk yang mengindikasikan Kepala SKPD akan maju dalam Pilkada 2018 mendatang sudah banyak yang bertebaran di tempat-tempat umum dan jalan raya di NTB. Seperti diketahui, sejumlah Kepala SKPD Pemprov

NTB yang disebut-sebut akan maju dalam Pilkada mendatang antara lain Kepala Dinas Sosial NTB, H. Ahsanul Khalik, S.Sos di Pilkada Lombok Timur. Kemudian, Inspektur Inspektorat NTB, Ibnu Salim, SH, M.Si dikabarkan akan maju di Pilkada Lombok Barat.

Selanjutnya, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia daerah (BPSDM) NTB, Dr. Ir. H. Abdul Hakim, MM akan maju dalam Pilgub NTB. Selain itu, ada juga Kepala Dinas Perdagangan NTB, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, M.Si juga dikabarkan akan maju dalam Pilgub NTB 2018. (nas)

Satker PSPAM Turun Tangan Atasi Kekeringan di Desa Doridungga Mataram (Suara NTB) WargaDoridunggaKecamatan Donggo akhirnya punya harapan teratasinya krisis air berkepanjangan. Direktorat Jendral Cipta Karya Satker Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (PSPAM) NTB turun tangan. Rabu (8/10) kemarin, digelar rapat teknis membahas anggaran untuk pembangunan instalasi untuk menuntaskan masalah krisis air di tiga dusun di desa tersebut. Setelah pihaknya merumuskan hasil survey team PSPAM NTB di Doridunggan pada 27 Juli lalu.

Rapat koordinasi dipimpin langsung oleh Kepala Satker PSPAM NTB H. R. Sarwono Rochmat,ST,MT,dihadiri ProvinceCoordinator(PC)Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas), utusan Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi NTB, serta fasilitator mandiri Bima, Hadi Santoso, ST,MT. Usai koordinasi, Sarwono Rochmat menjelaskan, sebenarnya instalasi air sudah ada di Kecamatan Donggo, namun karen ada konflik dipicu kasus pembunuhan sebelumnya, sehingga aliran air ke Desa Doridungga diduga diputus. Sarwono mengaku telah menerima surat pernyataan bersama dari Aparat dan Masyarakat desa Doridunggayangmenginginkan intalasi air dari sumber mata air di desanya sendiri.

“Masyarakat Doridungga ingin instalasi air sendiri. Sehingga kita existing instalasi yang ada. Setelah identifikasi saat survei beberapa waktu lalu. Kita temukan ada sumber air Kangga yang bisa dimaksimalkan,” kata Sarwono.

Mengenai proyek instalasi ini, pihaknya sudah sepakat sharing pendanaan. PSPAM sendiri pendanaannya melalui Pamsimas. APBD Kabupaten Bima dan ADD Doridungga. Termasuk peluang sharing dengan Dinas ESDM Provinsi NTB, yang menunggu hasil surveinya minggu ini.

Alasan melibatkan program Pamsimas, karena pihaknya punya tenaga teknis yang diterjunkan langsung.

Mereka akan melibatkan masyarakat proses pembangunan instalasi. “Ini Dimaksudkan, agar masyarakat punya rasa miliki. Mereka ikut berkontribusi memasang instalaasinya, kemudian nanti merawatnya,” jelasnya.

Sementara itu rencananya, Tim Dinas ESDM Provinsi NTB juga telah berangkat survei ke lokasi. Guna memastikan kemungkinan untuk melakukan pengeboran di Desa Doridungga. Setelah Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB, Ir. M. Husni, M.Si menerima secara langsung surat permintaan yang layangkan oleh Pemerintah Desa Doridunggan dan Bupati Bima yang disampaikan oleh fasilitator Mandiri Bima, Hadi Santoso, ST, MM pada hari Rabu (10/8) lalu.

Tim ESDM Provinsi NTB akan diupayakan untuk dapat bekerja bersama dengan Distric Coordinator (DC) Pamsimas KabupatenBimadanbergabung dengan tim dari Pemerintah Kabupaten Bima saat akan turunlapangan.Sehingga,dapatdilakukansinkronisasikerja. ‘’Intinya mudah mudahan secepatnya dieksekusi. Kita selesaikan, target tercapai,” tegasnya. (ars)

(Suara NTB/ars)

RAPAT - PPK Pembinaan Teknis Pengembangan SPAM Satker PSPAM NTB H. R. Sarwono Rochmat (tengah) saat memimpin rapat teknis membahas pembangunan instalasi air di Desa Doridungga.

Lokasi NCC Dipenuhi Semak Belukar Dari Hal. 1 Ia mengaku telah mendengar bahwapadalahantersebutakandibangun hotel dan convention. Ia mengaku prihatin melihat lahan yang dibiarkan begitu saja seperti hutan.

“Baru sedikit saya bersihkan.

Saya baru tinggal di sini sambil jualan bensin,” ujarnya kepada Suara NTB, Kamis (10/8) siang kemarin.

Menurutnya, lokasi pembangunan NCC tersebut cukup strategis. Sehingga sangat disayangkan jika belum dilakukan aktivitas pembangunan. Untuk itu, Yosep berharap Pemda bersama dengan mitranya segera membangun NCC tersebut.

Sebelumnya, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB, Dr. H. Supran, MM menjelaskan dari tiga MoU tentang pemanfaatan aset yang ditandatangani Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi dan tiga mitra Pemda, baru satu investor yang progresnya mengalami peningkatan. Yakni investor yang akan membangun NCC. Sementara dua investor lainnya yang akan membangun rumah kantor (rukan) dan hotel syariah, sedang dilakukan evaluasi.

Bahkan,Pemprovsudahmelakukan penandatangan perjanjian kerjasama antara Pemprov NTB dan PT. Lombok Plaza yang akan membangun NCC. Gedung NCC rencananyadibangun20lantaisertaconvention centre dengan kapasitas 5.000 - 7.000 orang. Sesuai dengan hasil beauty contest yang dilakukan tim terpadu Pemprov NTB, pekerjaanpembangunanNCCdimenangkan oleh PT. Lombok Plaza dengan rencanainvestasi Rp360miliardan kontribusi Rp 50 miliar.

PT. Lombok Plaza dipilih menjadi mitra Pemda dalam pengelolaan aset daerah itu setelah dilakukan beauty contest sebanyak sembilan investor yang berminat. Dari sembilaninvestoryangberminatitu, terjaring tiga investor. Setelah dilakukanpendalamanuntukmenge-

tahuitrackrecordinvestormulaidari kantor, bonafide dan neraca keuangannya maka dipilih satu investor menjadi mitra pemerintah daerah.

Penandatanganan MoU untuk pembangunan NCC dilakukan langsunggubernurdenganinvestor pada Juni 2013.

Terpisah, Asisten I Hukum dan Kesra Setda NTB, Dr. M. Agus Patria, SH, MH mengatakan, belum mendapatkan laporan secara detail mengenai progres kerjasama pemanfaatan aset milik Pemda ini, termasuk rencana pembangunan NCC. Namun, ia mengingatkan kepada investor yang telah menjadi mitra Pemda supaya segera melaksanakan pembangunan di lapangan.

“Kalau mereka sudah diingatkan berkali-kali ternyata juga kewajiban hukumnya tak dilaksanakan, secara hukum sudah cukup beralasan untuk diputuskan,” kata Agus.

Ia menjelaskan, kerjasama pemanfaatan aset milik Pemprov NTB ini sedang dilakukan evaluasi oleh BPKAD. Pihaknya mengingatkan kepada investor agar memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian kerjasama yang telah diteken. ‘’Kalau mereka sudah diingatkan kemudian tak kunjung membangun ada alasan hukum untuk Pemprov membatalkan perjanjian,” tambahnya.

Agus mengatakan, BPKAD yanglebihmengetahuisejauhmana proses pemanfaatan tiga aset Pemda tersebut. Tentunya, BPKAD sudah mengingatkan investor yang menjadi mitra Pemda tersebut.

Jika Pemda sudah memberikan peringatan berkali-kali, kemudian tak kunjung membangun maka sesuai aturan Pemda bisa membatalkan kerjasama yang ada. “Karena banyakjugainvestorlainyangmenguntungkan masyarakat dan Pemprov NTB. Kita bisa memutus kerjasamanya. Tapi saya belum dapat laporannya secara lengkap,” pungkas mantan Inspektur Inspektorat NTB ini. (nas)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Jumat, 11 Agustus 2017

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Sunarpi : Tuduhan Unram Banjir KTP Tidak Terbukti Mataram (Suara NTB) Tuduhan saudara Lalu Onang Wahyu Pratama, yang diposting pada media sosial dan media cetak dengan judul “UNRAM BANJIR KTP DAN UNTUK APA?”, sampai saat ini belum bisa dibuktikan dengan fakta-fakta yang bisa dipertanggung jawabkan.

Sejak pertama kali Sunarpi mendapatkan postingan Saudara Lalu Onang dari wartawan Radar Lombok (Saudara Lukman), hari Senin (31/7), Sunarpi terus mengumpulkan fakta-fakta untuk membuktikan kebenaran tuduhan tersebut. Karena bagaimanapun juga, tuduhan itu sangat bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi beretika yang sedang diperjuangkan oleh sekelompok akademisi Universitas Mataram (Unram). Saat itu, Sunarpi sedang berada di Massey University, Palmerston North New Zealand, sedang menjalani bagian akhir dari kunjungan kerja luar negeri Rektor Unram ke Australia dan Selandia Baru. Sejak berita itu diterima, Rektor Unram telah mengambil langkahlangkah untuk mengumpulkan faktafakta yang dapat mendukung kebenaran tuduhan dari Saudara Onang. Rektor Unram, sebagai seorang akademisi, guru besar dan ilmuan, yang dibesarkan dan dibentuk karakternya oleh suasana saintifik, di mana semua kesimpulan apapun itu harus lahir dari data yang valid dan akurat. Karakter ini mestinya dimiliki oleh semua insan akademik di dalam kampus Universitas Mataram. Sebagai seorang yang beriman, Rektor Unram juga faham betul pesan Al Qur’an di dalam Surat Al Hujarat ayat 12, untuk menghindari buruk sangka dan membuat tuduhan tanpa bukti yang akurat, karena buruk sangka itu perbuatan dosa.

Dan lebih parah lagi kalau tuduhan si Onang ini merupakan berita bohong yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya, disebar luaskan kemana-mana, baik melalui media sosial maupun media cetak, lalu disertai dengan ajakan mobilisasi seluruh mahasiswa, nauzubillah segitu banyak orang yang menuai dosa dari perbuatan ini, karena ikut serta menyebarkan berita bohong itu, baca QS An Nur (24):11-20.

Dengan memperhatikan ancaman Allah SWT yang demikian besar pada ayat-ayat Al Qur’an tersebut, maka Prof.

Sunarpi selaku Rektor Unram, mengajak semua pihak untuk tabayyun, mendalami dan membuktikan kebenarannya, sebelum ikut berkomentar dan ikut serta menyebarkan berita bohong itu, jika anda-anda orang yang beriman dan takut pada ancaman Allah tersebut.

Ingatlah kehidupan dunia ini hanya senda gurau dan mainmain, namun kehidupan yang sebenarnya itu adalah kehidupan akhirat (QS Al Ankabut:64), dan alangkah celakanya jikalau kita berada dalam azab Allah di alam yang kekal abadi itu.

Semenjak masih berada di Zealand, Prof. Sunarpi telah meminta Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Dr. Muaidi Yasin, untuk mengajak bicara saudara Onang itu, sembari yang bersangkutan membawa bukti-bukti apapun yang dia

punya. Alhamdulillah pertemuan itu telah terjadi antara Onang dan Dr. Muadi Yasin. Dalam pertemuan itu, Suadara Onang mengungkapkan bahwa dia tidak memiliki bukti, baik tertulis maupun ucapan, tentang adanya perintah Rektor untuk memoblisasi pengumpulan KTP itu, dan dalam pertemuan itu, Saudara Onang menyampaikan keinginannya untuk bertemu Rektor Unram, Prof. Sunarpi. Begitu sampai di rumah tanggal 2 Agustus 2017 sekitar jam 10 malam dari perjalanan luar negeri selama 10 hari ke Australia dan New Zealand, Prof. Sunarpi, memanggil beberapa pihak terkait, WDIII FEB (Dr. Jupri), Kabag Kemahasiswaaan (Ir. Abdul Faruk, MM), dan pihak terkait lainnya, untuk mengklarifikasi tuduhan Saudara Onang tentang banjirnya KTP Mahasiswa di Unram untuk dimanfaatkan dalam kontestan PILGUB 2018, karena sampai saat berangkat ke luar negeri tanggal 23 Juli 2017, Prof. Sunarpi belum pernah melihat KTP yang dituduhkan tersebut, baik dalm jumlah sedikit, apalagi banjir, sebagaimana dituduhkan saudara Onang itu. Penjelasan Kabag Kemahasiswaan, Ir. Abdul Faruk, MM, bahwa pengumpulan KTP Mahasiswa baru dan data keluarganya, semata-mata untuk keperluan penyusunan “data base” mahasiswa, samasekali tidak ada kaitannya dengan Pilgub 2018. Para Mahasiswa dan orang tua mahasiswa yang ingin mempertanyakan masalah ini, WR III (Dr. M. Natsir) dan Kabag Kemahasiswaan (Ir. Abdul Faruk, MM), siap mengklarifikasi dan membuktikan KTP itu tidak ada hubungannya dengan Pilgub 2018, dan tidak akan digunakan untuk keperluan itu sampai kapanpun sebagaimana yang dituduhkan saudara Onang. Bagi para mahasiswa dan para orang tua mahasiswa yang ingin mempertanyakan dan berkeberatan dengan itu, silakan datang ke WR III Unram, untuk mengklarifikasi masalah itu.

Rektor Unram menghimbau para mahasiswa Unram, para wali mahasiswa Unram dan warga masyarakat, untuk tidak mudah terhasut oleh tuduhan-tuduhan yang tidak bisa dibuktikan faktanya, marilah kita kembali ke jati diri masyarakat kampus yang karakter dasarnya berfikir ilmiah yang didasarkan atas fakta-fakta yang akurat, valid dan dapat dipertanggung jawabkan, bukan ala preman yang tatkala diminta buktinya tidak dapat ditunjukkan. Peraturan KPU mengatur syarat-syarat pencalonan perorangan dengan mengumpulkan KTP yang harus disertai:pasangan calon, surat pernyataan pemilik KTP, Bundel KTP mendapat pengesahan Kades/Lurah setempat. Lalu pertanyaannya, apakah bisa KTP Mahasiswa yang dikumpulkan WR III untuk “data base” tersebut dapat dijadikan syarat pencalonan Gubernur/ Bupati/Walikota???. Para mahasiswa atau siapapun anda yang ikut berkomentar di medsos dan media cetak, marilah kita berfikir cerdas dan menjawab pertanyaan itu dengan cerdas.

Selain itu, Prof. Sunarpi tidak pernah bergeser dari nilai dasar perjuangan, dia akan maju sebagai Cagub 2018 bila ada amanah Allah yang diberikan melalui tangan-tangan manusia tanpa ada paksaan.

Amanah yang diberikan itu, dengan pemberian KTP secara sadar, ikhlas dan sukarela tanpa paksaan. Insha Allah pemimpin yang lahir dengan proses demokrasi yang diridhoi Allah, akan mendapatkan pertolongan Allah SWT saat mengemban amanah itu, dan itulah yang sangat diyakini oleh Prof. Sunarpi. Karena

itu, Sunarpi sangat menentang keras siapapun yang melakukan pengumpulan KTP dengan praktik yang tidak sesuai dengan nilai itu, karena akan menjerumuskan dirinya. Betapa tidak, bila keputusannya maju dalam kontestan Pilgub itu didasarkan pada data yang tidak akurat dan valid, karena ada unsur pemaksaan dalam pengumpulan KTP, tentu akan berakibat vatal bagi dirinya, dengan melepaskan jabatan guru besarnya yang masa aktifnya 15 tahun lagi untuk suatu hal yang sia-sia.

Tanggal 3 Agustus 2017 jam 10, Rektor Unram, menggelar rapat pimpinan terbatas, antara lain dengan WR I, WR III, WR IV, Dekan FEB, Dekan FP, Ketua SPI, tim hukum, dan beberapa wakil Dekan, dan diharapkan kehadiran saudara Fahmi (Ketua BEM) dan saudara Onang (Sekjen BEM). Namun sampai rapat dimulai saudara Onang dan Fahmi tidak muncul, dan informasinya tidak dapat dihubungi karena HP off. Karena itu, pihak Unram meminta bantuan Satpam Unram untuk mencari yang bersangkutan. Di tengah rapat sedang berlangsung, si Onang datang dalam kondisi biasabiasa saja, dan santai tanpa tekanan. Jadi kembali Rektor Unram tegaskan bahwa sangatlah tidak benar isu yang dipelintir dan beredar ke mana-kemana kalau sekjen BEM diculik pengaman kampus, semoga selamat dunia akhirat orang-orang yang menyebar luaskan isu yang tidak benar tersebut. Begitu Onang duduk di ruang rapat, Rektor Unram menanyakan mana Fahmi, dan si Onang mejawab tidak tahu posisinya, dan tatkala Rektor Unram memintanya untuk menghubungi Fahmi, Onang mejawab tidak bisa dihubungi karena HP-nya off, akhirnya rapat diteruskan. Dalam rapat tersebut, pernyataan Saudara Onang sebagai berikut: “Saya ingin mengklarifikasi tulisan saya Pak, tiyang ndak pernah mengatakan bahwa Pak Rektor menginstruksikan pengumpulan KTP, saya tidak pernah Pak. Cuman nggak tahu media yang memainkan itu Pak, sekali lagi secara langsung saya tidak pernah mengatakan itu Pak”, (transkrip lengkap pengakuan Onang ada di pihak Rektorat). Itulah pengakuan Onang secara polos dan jujur dalam pertemuan tersebut. Tatkala ditanya di mana copy KTP banjir yang dimaksudkan itu, lagi-lagi Onang tidak bisa menunjukkan, karena sampai saat ini Sunarpi tidak pernah melihat KTP itu, sehingga sangat penasaran pingin melihat KTP yang dituduhkan itu.

Berdasarkan kenyataan itu, dengan disaksikan oleh hadirin yang rapat, Onang bersedia mengklarifikasi tulisannya pada media yang sama, yang disertai dengan permohonan maaf pada hari sabtu tanggal 5 Agustus 2017.

Saat itu, Rektor Unram menegaskan kepada Onang, jika punya bukti, silahkan dibawa pada hari Sabtu itu, supaya ada dasar untuk menindak oknum seperti yang dituduhkan Onang. Namun si Onang yang telah berjanji melakukan klarifikasi di hadapan dosendosennya, sampai saat ini tidak muncul dan menghilang tanpa berita, itulah kenyataannya para pembaca yang mulia, marikah kita tabayyun, dosa kita sudah banyak, jangan lagi tambah dosa dengan informasi yang belum bisa dibuktikan seperti ini.

Rektor Unram menghimbau anak-anakku para mahasiswa Universitas Mataram, generasi penerus bangsa yang terdidik dan berdedikasi, marilah kita menjaga etika pergaulan yang selalu mengedepankan cara berfikir saintifik, dan janganlah menjadi insan yang mudah terprovokasi dan mengikuti hawa nafsu. Sebagai orang yang beriman, marilah kita senantiasa berkata benar, supaya Allah SWT memperbaiki amalan kita, dan mengampuni dosa-dosa kita (QS Al Ahzab:70-71). Saat ini, semua transkrip berita dan komentar, baik di media cetak dan elektronik sudah terekam dengan baik dan sempurna. Tim etik dan tim hukum Universitas terus melakukan pengkajian dan pendalaman terhadap dokumen tersebut, dalam upaya untuk mencari kebenaran ini.Jika ditemukan ada persoalan etika, kita selesaikan dengan kode etik yang telah ditetapkan Senat Universitas Mataram, dan jika ada persoalan hukum yang terjadi dalam masalah ini, seperti pelanggaran UU ITE, dan lain-lain, pihak Unram akan menyerahkannya ke penegak hukum, supaya ada pembelajaran bagi siapapun di negeri yang menjunjung tinggi supremasi hukum. (r/*)