20 HALAMAN
NOMOR 344 TAHUN KE 68
Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id
terbit sejak 16 agustus 1948 perintis: k. nadha HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000
balipost (144 rb Like) http://facebook.com/balipost
Pengemban Pengamal Pancasila
kamis pon, 11 agustus 2016
@balipostcom (4.295 Follower) http://twitter.com/balipostcom
@balipostcom http://instagram.com/balipostcom
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Faksimile: 227418
Rencana ’’Full Day School’’ 1
Kesiapan Guru Harus Jadi Perhatian Full day school yang diwacanakan Mendikbud mendapat reaksi beragam. Banyak yang berpendapat program ini cocok diterapkan, apabila didukung kesiapan guru, fasilitas sekolah serta program baku yang mempertimbangkan berbagai aspek. Jangan sampai, siswa berada di sekolah tetapi tidak mendapat bimbingan dan fasilitas yang memadai. Sebab, kondisi itu akan memunculkan ketertekanan bagi siswa.
REKTOR IKIP Saraswati Tabanan Dr. Drs Nyoman Oka, M.Pd. menilai full day school akan sulit dalam pelaksanaannya. Terlebih jika fasilitas dan SDM belum siap untuk itu. ‘’Itu yang harus dipikirkan. Jika semuanya tidak disiapkan matang maka tentu membuat siswa tidak nyaman dan bosan. Hal ini justru mengganggu proses belajar dan mengajar,’’ ujarnya, Rabu (10/8) kemarin. Oka tidak bisa mengambil kesimpulan bahwa ‘’satu hari di sekolah’’ hanya menimbulkan efek negatif. Dari pandangannya, juga ada sisi positif dalam penerapannya. Misalkan sekolah tidak bisa lagi menerima siswa dengan kapasitas berlebih dan akhirnya menerapkan double shift. Guru juga bisa lebih full
memberikan perhatian bagi siswanya dalam memberikan materi pembelajaran. Hanya sekarang sisi negatifnya adalah siswa tentu mengalami kelelahan dan kebosanan jika mengikuti pelajaran dalam rentang waktu yang lama. Untuk itu perlu diterapkan sistem belajar-mengajar yang menyenangkan serta fasilitas yang memadai. ‘’Jika diterapkan untuk anak SD maupun SMP harus ada sarana bermain karena dalam rentang usia tersebut bermain merupakan aspek penting dalam perkembangan anak,’’ tegasnya. Kesiapan guru untuk menciptakan suasana belajar juga diperlukan. Sebab, guru yang tidak memiliki inovasi dan monoton dalam mengajar justru membuat
anak-anak bosan dan tidak bisa menyerap pelajaran dengan baik. Selain SDM dan sarana, lanjut Oka, dari sisi kurikulum juga harus diperhatikan. ‘’Intinya setiap lini harus siap. Harus dilihat sisi negatif dan positifnya. Jika ada negatif bagaimana mengatasinya,’’ tuturnya. Hal serupa juga diakui Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali. TIA Kusuma Wardhani mengatakan, full day school harus diterapkan selektif. Artinya harus melihat wilayah dan kondisi sekolah, kesiapan guru, infrastruktur dan paling utama adalah kemampuan siswa dan keadaan ekonomi para orangtua siswa. Hal. 19 Uang Saku
Soal Remisi Koruptor
KPK Tolak Usul Menkum HAM
Rio Haryanto
Manor Racing Akhiri Kontrak Rio MANAJEMEN Tim Manor Racing mengambil keputusan untuk mengakhiri kontrak dengan pembalap Indonesia Rio Haryanto setelah yang bersangkutan tidak mampu memenuhi kewajiban kontrak. Direktur Komunikasi Manor Racing Tracy Novak dalam surat elektroniknya yang diterima di Semarang, Jateng, Rabu (10/8) kemarin, menyebutkan Manor Racing segera mengumumkan tim baru untuk Pascal Wehrlein (pembalap asal Jerman). Manor Racing menawarkan kepada pembalap asal Solo, Jateng, sebagai driver cadangan untuk sembilan putaran tersisa dalam lomba balap mobil Formula Satu (F1). Hal. 19 Anggota Tim
Jakarta (Bali Post) – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menolak pemberian remisi kepada koruptor karena dinilai menghilangkan efek jera yang ingin ditanamkan lembaga antirasuah tersebut. ‘’Kalau koruptor harapan kami jangan ada remisi,’’ kata Agus di Gedung Lembaga Administrasi Negara, Jakarta, Rabu (10/8) kemarin.
Agus Rahardjo
UGM Kembangkan Nyamuk Anti-DBD
UNIVERSITAS Gajah Mada (UGM) Yogyakarta bersama Eliminate Dengue Project (EDP) Yogyakarta mengembangkan nyamuk anti-deman berdarah dengue (DBD), melalui perkembangbiakan nyamuk dengan bakteri wolbachia, kata peneliti dari EDP Prof. dr. Adi Utarini, M.Sc., MPH., Ph.D. ‘’Dengan nyamuk ber-wolbachia, virus dengue tidak dapat ditularkan kepada manusia,’’ ujarnya di sela-sela peringatan Hari Teknologi Nasional (Harteknas) ke-21 di Solo, Jawa Tengah, Rabu (10/8) kemarin. Ia mengatakan telur nyamuk akan berkembang dan menjadi nyamuk dewasa dan kawin dengan nyamuk setempat, kemudian menghasilkan nyamuk yang sudah mengandung wolbachia. Wolbachia adalah bakteri di dalam sel serangga yang diperkirakan secara alami ada di tubuh 60% jenis serangga, termasuk beberapa jenis nyamuk yang menggigit manusia, namun tidak menularkan penyakit. Dikatakannya, dalam kurun waktu tertentu sebagian besar nyamuk aedes aegypti penyebab demam berdarah yang ada di kota Yogyakarta akan mengandung wolbachia, sehingga jika tergigit nyamuk, manusia tidak akan tertular DBD. Hal. 19 Cukup Tinggi
Bali Post/ist
Ia menjelaskan pertimbangan KPK menolak wacana Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM) Yasonna Laoly untuk merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan tersebut, dikarenakan kekhawatiran akan adanya tindak pidana korupsi yang
Dirjen Perhubungan Laut Divonis Lima Tahun
diulang oleh koruptor. Bahkan, menurutnya, kini lembaganya sedang merancang hukuman bagi koruptor dengan efek jera yang lebih besar dibandingkan produk hukum yang ada saat ini. ‘’Selain hukuman badan, kami juga sedang memikirkan langkah agar kerugian negara dikembalikan, beserta denda,’’ ujar Agus. Sebelumnya, Menkum HAM merevisi Peraturan Pemerintah
Nomor 99 Tahun 2012 ini bertujuan untuk meminimalisir kerusuhan di unit pelaksana teknis pemasyarakatan. Menkum HAM menilai PP 99/2012 dibuat tanpa mempertimbangkan masukan dari kriminolog, proyeksi terhadap angka kriminalitas, dan kemampuan anggaran negara untuk menambah fasilitas dan jumlah pegawai. Hal. 19 Hak Narapidana
MA Perberat Hukuman OC Kaligis Jakarta (Bali Post) – Mahkamah Agung (MA) memperberat hukuman advokat senior OC Kaligis dari tujuh tahun menjadi 10 tahun penjara setelah permohonan kasasinya ditolak. OC Kaligis menjadi terpidana kasus dugaan suap Ketua PTUN Medan, Sumatera Utara, bersama dua hakim lainnya dalam rangka mengamankan kliennya, Gubernur Sumatera Utara Gatot Pudjo Nugroho, dalam kasus korupsi dana bansos Sumut. Anggota majelis hakim kasasi Krisna Harahap, Rabu (10/8) kemarin, membenarkan hukuman OC Kaligis diperberat. Selain itu juga diharuskan membayar denda Rp 500 juta dengan hukuman pengganti kurungan selama enam bulan. Majelis hakim kasasi perkara itu dipimpin Artidjo Alkostar dengan anggota Krisna Harahap dan M Latif. Menurut majelis hakim, OC yang bergelar guru besar seharusnya menjadi panutan yang harus digugu dan ditiru oleh seluruh advokat dan mahasiswa. Sebagai seorang advokat terdakwa seharusnya steril dari perbuatan-perbuatan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim, pejabat pengadilan atau pejabat lain dalam menjalankan profesinya sesuai sumpah jabatan yang harus dipatuhi setiap advokat seperti tertuang dalam Pasal 4 UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, kata majelis hakim. Sementara itu, mantan Ketua PTUN Medan yang tersangkut kasus suap OC Kaligis, Tripeni Irianto Putro, memutuskan untuk membatalkan permohonan kasasinya. Hal itu terkait dengan tersiarnya informasi di laman Mahkamah Agung (MA) bahwa perkaranya diperiksa oleh majelis hakim yang terdiri dari Artidjo Alkostar, Krisna Harahap, dan MS Lumme. Di Pengadilan Tipikor, hakim Tripeni yang terbukti menerima suap dari pengacara OC Kaligis dijatuhi hukuman dua tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider dua bulan kurungan, sedangkan tuntutan jaksa 4 tahun 6 bulan. (ant)
Jakarta (Bali Post) – Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Bobby Reynold Mamahit divonis lima tahun penjara ditambah denda Rp 150 juta subsider tiga bulan kurungan karena terbukti melakukan korupsi proyek Pembangunan Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Sorong Tahap III Kemenhub. Terdakwa juga diminta membayar uang pengganti sebesar Rp 180 juta, kata ketua majelis hakim Aswijon dalam sidang di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Rabu (10/8) kemarin. Putusan itu lebih rendah dibanding tuntutan jaksa penuntut umum KPK yang meminta agar Bobby divonis enam tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider enam bulan kurungan ditambah membayar uang pengganti sebesar Rp 180 juta subsider sembilan bulan kurungan. Putusan itu berdasarkan dakwaan kedua yaitu Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Bobby Mamahit dalam proyek (BP2IP) Sorong tahap III menjabat sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemenhub. Ia dinilai terbukti menguntungkan PT Hutama Karya dengan cara memerintahkan bawahannya yaitu Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Laut (PPSDML) merangkap kuasa pengguna anggaran (KPA) Djoko Pramono dan panitia pengadaan Irawan agar memenangkan PT Hutama Karya dalam pengadaan/lelang proyek pembangunan itu. Hal. 19 Sejumlah Uang
Kasus Haris Azhar
Ketua DPR Dukung Polri Hentikan Sementara Penyidikan
Bali Post/ant
BERKEPALA DUA - Seorang perawat berada di samping bayi perempuan berkepala dua yang dirawat secara intensif di ruang Neonatologi RSUD Ibnu Sina Gresik, Jawa Timur, Rabu (10/8) kemarin. Bayi yang lahir dari pasangan Dianto (32) dan Sri Wahyuni (33) tersebut terlahir dengan berat badan 4.200 gram, panjang 43 cm dengan mempunyai dua kepala, jumlah tangan dan kaki dua.
Denpasar (Bali Post) Testimoni Freddy Budiman (alm) yang ditulis Koordinator Kontras Haris Azhar ditindaklanjuti Kapolri. Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian, di Polda Bali, Rabu (10/8) kemarin, mengatakan Polri telah membentuk tim independen untuk menginvestigasi informasi tersebut. Tim ini bertugas menelusuri informasi ada pejabat Polri menerima uang Rp 90 miliar dari Freddy Budiman. ‘’Tim ini terdiri atas Irwasum dengan anggota unsur Propam, Bareskrim, Bidkum, Humas, tambah unsur eksternal yaitu Komisioner Kompolnas Ibu Poengky, pendiri Setara Institute Hendardi dan pakar komunikasi
Effendy Ghazali. Kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Azhar selaku pemberi informasi,’’ kata Kapolri. Ketua DPR-RI Ade Komarudin mendukung langkah Mabes Polri menghentikan sementara penyelidikan kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan Haris Azhar. Penyelidikan terhadap Haris dilakukan setelah Mabes Polri menerima laporan dari institusi TNI, Polri, dan BNN setelah Haris menuduh sejumlah oknum pejabat di tiga institusi itu terlibat dalam jaringan peredaran narkoba terpidana mati Freddy Budiman. ‘’Langkah dari mabes itu bagus. Apa yang disampaikan Pak Haris
itu patut didalami. Informasi itu sangat berharga buat pemberantasan mafia narkoba,’’ kata Ade Komarudin di Gedung DPR, Rabu kemarin. Menurut Ade, ada banyak pelajaran yang bisa didapatkan dari kasus Haris Azhar yaitu tiap orang harus bisa mempertanggungjawabkan pendapat dan sikapnya, meskipun konstitusi menjamin dan melindungi kebebasan berpendapat. ‘’Negara kita ini adalah negara demokrasi. Kita semua berhak menyatakan pendapat. Tetapi tentu juga harus mampu dipertanggungjawabkan,’’ katanya. Hal. 19 Tidak Perlu
Bali Post/ade
BERSAMA - Kadiv Humas Mabes Polri Boy Rafli Amar (kiri) bersama Koordinator Kontras Haris Azhar saat memberikan pernyataan bersama di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (10/8) kemarin.