Edisi 10 Oktober 2017 | Balipost.com

Page 1

20 HALAMAN

NOMOR 52 TAHUN KE 70

Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id

terbit sejak 16 agustus 1948 perintis: k. nadha HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000

balipost (166 rb Like) http://facebook.com/balipost

selasa pon, 10 oktober 2017

Peduli Pengungsi Gunung Agung Bali Post menerima titipan sumbangan untuk disalurkan kepada para pengungsi Gunung Agung. Bagi masyarakat yang peduli dan ingin membantu saudara kita yang kini berada di pengungsian, bisa menitipkan sumbangan ke Bali Post. Sumbangan bisa langsung diserahkan ke Sekretariat Bali Post Jl. Kepundung 67 A Denpasar, telepon (0361) 225764 atau melalui dompet simpati Anda Bali Post BCA Cabang Denpasar NO: 040-3555000. TK Saraswati I Wisnu Bali Yayasan TK Kumara Tunggal SD Negeri 2 Perean Ketut Berata I Nyoman Rembi, Pedungan Ida Rsi Bhujangga Grya Tonja Gede Putu Suarjana

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

3.348.000 2.000.000 1.000.000 700.000 500.000 200.000 200.000 200.000

TK Saraswati I 2 dus air mineral susu dan selimut bayi 4 tas pakaian layak pakai 1 tas makanan ringan, obat-obatan Ibu Sinta Kirana Wanda, Jakarta 20 dus air mineral Jumlah diterima kemarin Rp 8.148.000 Jumlah sebelumnya Rp 375.315.398 Jumlah seluruhnya Rp 383.463.398

Bakti Gunung Agung

Guru, pegawai, siswa, dan perwakilan orangtua siswa dari TK Saraswati 1 Denpasar menyerahkan sumbangan uang tunai Rp 3.348.000 dan bantuan berupa air mineral, pakaian layak pakai, makanan ringan, dan obat- obatan untuk pengungsi Gunung Agung, Senin (9/10) kemarin.

Gunung Agung Makin ’’Membengkak’’

Amlapura(Bali Post) Pemantauan Gunung Agung terus dilakukan. Selain terhadap keberadaan asap putih juga kegempaannya. Kepala Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Kasbani, Senin (9/10) kemarin, mengatakan kepulan asap atau solfatara yang sebelumnya berketinggian 1.500 meter kini turun ke kisaran 200 meter. Sementara berdasarkan pemantauan dari Tilmeter, Gunung Agung mulai mengalami pembengkakan di semua sudut. Kasbani mengatakan, atas data tersebut maka tanda-tanda untuk terjadinya erupsi memang masih tinggi. ‘’Namun kita belum bisa prediksi kapan erupsinya. Kita terus lakukan evalusi. Dan arahnya memang masih mengarah ke letusan,’’ ungkapnya. Kasbani mengungkapkan, berdasarkan pemantauan deformasi memakai alat Tilmeter yang ada di sebalah utara dan selatan masih terus dilakukan untuk mengetahui kembang-kempis gunung. Dan sekarang ini pembengkakan atau penggembungan sudah terjadi di semua sudut. ‘’Saat gunung sedang aktif ada pembengkakan itu wajar. Karena adanya desakan dari bawah. Itu hanya sebagai pemantauan kita untuk mensinkronkan data yang dihasilkan alat yang kita pasang di gunung,’’ jelas Kasbani. Sementara itu, Gubernur Bali Made Mangku Pastika merevisi jumlah warga terdampak yang berada di zona awas. Sebelumnya yang dijadikan patokan bahwa jumlah warga yang semestinya mengungsi 70.000-an orang. Namun setelah dilakukan pendataan ulang maka warga yang seharusnya diungsikan membengkak menjadi 185.865 orang. Dalam rapat dengan para camat dan perbekel serta lembaga terkait lainnya di Pos Komando Tanah Ampo, Senin siang kemarin, Gubernur langsung meminta maaf kepada media. Karena selama ini sering memberikan data keliru, khususnya mengenai data jumlah warga di zona awas. Menurut Gubernur, dari 28 desa di zona awas, terdapat 239 banjar dinas. Dari jumlah tersebut, sebanyak 202 banjar dinas yang terdampak langsung. Di dalam wilayah ini terdapat 54.788 kepala keluarga atau 185.865 jiwa. ‘’Kami harus minta maaf pada media. Karena berminggu-minggu memberikan data salah. Selama ini menyebut data 70 ribu. Data ngawur itu, dari Pemerintah Karangasem. Pejabatnya panik,’’ sorot Gubernur Pastika. (nan/gik)

Bali Post/kmb31

DIHIBUR RELAWAN - Anak-anak di lokasi pengungsian saat dihibur oleh relawan. Ribuan anak di pengungsian harus mengikuti pendidikan di kabupaten tempatnya mengungsi. Mereka dititipkan di sekolah terdekat dengan pos pengungsian.

Pengemban Pengamal Pancasila

@balipostcom (5.495 Follower) http://twitter.com/balipostcom

@balipostcom http://instagram.com/balipostcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 233801, 225764 Faksimile: 227418

Beredar Surat Permohonan Rekomendasi dari TWBI

Pemprov Bali Mengaku Belum Terima Surat Denpasar (Bali Post) Di saat semua mata tertuju pada Gunung Agung, tiba-tiba saja beredar Surat Permohonan Rekomendasi untuk Izin Pelaksanaan Reklamasi dari PT TWBI. Surat dari investor rencana reklamasi Teluk Benoa itu ditujukan kepada Gubernur Bali, tertanggal 31 Agustus 2017. Belum jelas apakah surat itu benar-benar dari TWBI, karena Pemprov Bali menyatakan belum pernah menerima surat tersebut. Terkait beredarnya surat itu, anggota Fraksi PDI-P DPRD Bali A.A. Ngurah Adhi Ardhana menyatakan surat tersebut tidak tepat sasaran dan terkesan menghadap-hadapkan rakyat dengan Gubernur Bali. ‘’Bagaimana bisa minta rekomendasi pelaksanaan kalau belum memiliki izin lingkungan hidup, baik Amdal maupun kajian dampak strategis lingkungan hidup. Gubernur salah kalau memberikan rekomendasi tersebut,’’ tegas A.A. Ngurah Adhi Ardhana, Senin (9/10) kemarin. Menurutnya, tahapan izin pelaksanaan reklamasi di Kementerian Kelautan dan Perikanan juga tidak ada hubungannya dengan gubernur. Artinya, TWBI tidak tepat sasaran memohon rekomendasi dari orang nomor satu di Bali tersebut. ‘’Ya… tidak tepat sasaran dan kasihan Pak Gubernur terus-menerus diadu dengan rakyat. Salah besar kalau gubernur mengeluarkan rekomendasi karena tidak pada tempatnya,’’ jelas anggota Komisi II ini. Dikonfirmasi terpisah, Karo Humas dan Protokol Setda Provinsi Bali I Dewa Gede Mahendra Putra mengaku tidak pernah melihat surat dari TWBI itu. Terlebih kemarin, pihaknya masih disibukkan dengan urusan pengungsi siaga darurat bencana Gunung Agung. ‘’Nanti saya cek lagi, saya belum lihat itu. Kalau lihat, kita harus kaji lagi. Sekda juga belum tahu itu,’’ ujarnya. Sekda Provinsi Bali Cokorda Ngurah

Pemayun juga membenarkan apa yang dikatakan Karo Humas dan Protokol. Pihaknya sampai saat ini sama sekali belum menerima ataupun membaca surat dari PT TWBI. Namun berjanji akan mengecek apakah ternyata sudah masuk di Bagian Umum dan memberi kabar Selasa ini atau Rabu besok. Kalau memang ada, pihaknya akan menanyakan lagi apakah sudah ada izin lingkungan (Amdal) dari pusat sebelum akhirnya mengeluarkan rekomendasi. ‘’Seluruh perizinan reklamasi itu adalah di pusat. Kami hanya memberikan pertimbangan teknis. (Kalau belum ada izin dari pusat) bagaimana mau mengeluarkan (rekomendasi). Melanggar aturan saya,’’ ujarnya. Sementara itu, Koordinator Divisi Politik ForBALI Suriadi Darmoko mengatakan, rekomendasi dari Gubernur merupakan syarat lain untuk mengajukan izin pelaksanaan reklamasi di Teluk Benoa selain harus menyertakan izin lokasi dan izin lingkungan (Amdal). Dalam kasus reklamasi Teluk Benoa, maka PT TWBI harus mendapatkan rekomendasi terlebih dahulu dari Gubernur Bali (Permen KKP No. 28/2014 pasal 14 ayat (3) huruf j) agar dapat mengajukan izin pelaksanaan reklamasi di Teluk Benoa. Hal. 19 Desa Adat

Kasus E-KTP

Jaksa Cecar Mantan Mendagri Soal Marliem

Bali Post/ade

BERSAKSI - Mantan Mendagri Gamawan Fauzi usai memberikan kesaksian dalam sidang kasus korupsi KTP elektronik dengan terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong di Pengadilan Tipikor, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (9/10) kemarin.

Jakarta (Bali Post) – Jaksa penuntut umum (JPU) KPK mencecar mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi terkait pertemuannya dengan Direktur PT Biomorf Lone LLC Johannes Marliem di Padang pada 2010. ‘’Bagaimana pertemuan dengan Johannes Marliem di Padang?’’ tanya JPU KPK Abdul Basir dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (9/10) kemarin. ‘’Tidak pernah saya (bertemu), memang pernah ada Ketua DPRD (Sumbar) saat saya mau melantik gubernur mengatakan saya minta waktu untuk ketemu, lalu saat saya sampai di rumah ada dua orang, bule dan satu orang Chinese, saya tidak tahu namanya,’’ jawab Gamawan. Gamawan menjadi saksi untuk terdakwa pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong yang didakwa mendapatkan keuntungan 1,499 juta dolar AS

dan Rp 1 miliar dalam proyek pengadaan KTP elektronik (eKTP) yang seluruhnya merugikan keuangan negara senilai Rp 2,3 triliun. ‘’Saya tanya mau ngapain? Dijawab ini mau urus e-KTP, saya jawab saya tidak ada urusan, pergi sana, itu prinsip saya,’’ jawab Gamawan. ‘’Jadi ada orang bule dan keturunan Chinese?’’ tanya jaksa Basir. ‘’Saya tidak tahu namanya tapi permintaan Ketua DPRD, ada bule dan ada keturunan Chinese,’’ jawab Gamawan. ‘’Nama Ketua DPRD-nya siapa yang mengantarkan bule dan Chinese itu?’’ tanya jaksa Basir. ‘’Lupa saya,’’ jawab Gamawan. ‘’Kami butuh nama, Pak,’’ cecar jaksa Basir. ‘’Yultekhnil, Yulteknil, dia Ketua DPRD Sumbar, saya mau lantik gubernur,’’ jawab Gamawan. Hal. 19 Partai Demokrat

KPK akan Panggil Setnov Bersaksi di Sidang Narogong Jakarta (Bali Post) – KPK akan memanggil Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) sebagai saksi di persidangan perkara kasus dugaan KTP elektronik (e-KTP) untuk terdakwa Andi Narogong. ‘’Jaksa akan memanggil lagi Setya Novanto sebagai saksi di sidang,’’ kata jaksa penuntut umum (JPU) KPK yang menangani perkara itu, Irene Putri, di Jakarta, Senin (9/10) kemarin. Setnov seharusnya menjadi saksi hari Senin (9/10) untuk terdakwa pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong yang didakwa mendapatkan keuntungan 1,499 juta dolar AS dan Rp 1 miliar dalam proyek pengadaan e-KTP) yang seluruhnya merugikan keuangan negara senilai Rp 2,3 triliun.

Namun, ia tidak hadir dengan dalih melakukan pemeriksaan kesehatan di rumah sakit. Saksi lain yang juga tidak hadir adalah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dengan dalih harus menghadiri acara kenegaraan. ‘’Sidang selanjutnya akan kami panggil lagi,’’ jawab Irene saat ditanya waktu pemanggilan Setnov selanjutnya. Pada sidang hari Senin dihadirkan lima orang saksi yaitu mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, pensiunan konsorsium PT Astragraphia Yusuf Darwin Salim, Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh yang saat pengadaan e-KTP berlangsung menjabat sebagai Kepala Biro Hukum Kemendagri, pegawai LKPP, Direktur

Penanganan Permasalahan Hukum Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Setya Budi Arijanta serta staf Pusat Teknologi dan Infomrasi Kementerian Luar Negeri yang saat pengadaan e-KTP merupakan staf di Lembaga Sandi Negara (Lemseneg) Kristian Ibrahim Moekmin. Dalam surat tuntutan dua terdakwa e-KTP yaitu Irman dan Sugiharto, JPU KPK dengan jelas mencantumkan nama Setnov dalam proses penganggaran dan pengadaan e-KTP. Surat tuntutan menyebutkan bahwa Andi Agustinus alias Andi Narogong selaku Direktur PT Cahaya Wijaya Kusuma menawarkan pertemuan kepada Irman dan Sugiharto. Kalau berkenan

Pak Irman nanti bersama Pak Giarto akan saya pertemukan dengan Setya Novanto, lalu terdakwa I tanya buat apa? dijawab oleh Andi Agustinus, masak enggak tahu, Pak Irman? Ini kunci anggaran ini bukan di Ketua Komisi II, kuncinya di Setya Novanto, dibalas oleh terdakwa I oh… begitu. Menindaklanjuti kesepakatan itu, beberapa hari kemudian sekitar pukul 06.00 WIB di Hotel Gran Melia Jakarta para terdakwa bersama-sama dengan Andi Agustinus dan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Diah Anggraini bertemu dengan Setya Novanto. Dalam pertemuan itu Setnov menyatakan dukungannya dalam pembahasan anggaran proyek penerapan e-KTP. (ant)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.