20 HALAMAN
NOMOR 198 TAHUN KE 69
Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id
terbit sejak 16 agustus 1948 perintis: k. nadha HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000
balipost (158 rb Like) http://facebook.com/balipost
Pengemban Pengamal Pancasila
jumat wage, 10 maret 2017
Setnov Disebut Tentukan Kelancaran Anggaran E-KTP Panitia pengadaan didakwa melakukan korupsi pengadaan pekerjaan KTP elektornik (e-KTP) 2011-2012. Pertemuan pembahasan e-KTP itu dilangsungkan beberapa hari kemudian sekitar pukul 06.00 WIB di Hotel Gran Melia yang dihadiri Irman, Sugiharto, Andi Agustinus, Diah Anggraini dan Setya Novanto. Dalam pertemuan itu, Setnov menyatakan dukungannya dalam pembahasan anggaran proyek penerapan e-KTP. Guna mendapat kepastian Setnov, beberapa hari kemudian Irman dan Andi
Bertemu Jokowi
SBY Usul Bentuk Klub Khusus Jakarta (Bali Post) – Presiden Joko Widodo mengaku mendiskusikan berbagai hal, termasuk masalah politik nasional, dengan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang bertemu dengannya, Kamis (9/3) siang kemarin. Dalam pertemuan selama sekitar satu jam di Istana Merdeka itu, Presiden Jokowi dan Ketua Umum Partai Demokrat SBY mengobrol di beranda belakang Istana Merdeka hingga menggelar jumpa pers bersama di tempat yang sama. ‘’Berbicara banyak hal baik yang berkaitan dengan politik nasional, ekonomi nasional, namanya diskusi kan banyak hal dan hal yang lainnya,’’ papar Jokowi. SBY menanggapi pertemuannya dengan Jokowi sebagai wadah atau ajang tabayyun atau saling menjelaskan hingga jelas satu sama lain. Namun, ia mengaku datang ke Istana dengan mendudukkan diri sebagai mantan presiden, tidak masuk ranah politik. Hal. 19 Tidak Perlu
Bali Post/ant
KUNJUNGAN - Presiden Joko Widodo (kiri) menerima kunjungan Ketua Umum DPP Partai Demokrat yang juga Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Merdeka, Kamis (9/3) kemarin.
Agustinus kembali menemui Setnov di ruang kerjanya di lantai 12 DPR. Dalam pertemuan itu, Setya menyatakan akan mengoordinasikan dengan pimpinan fraksi lainnya. Pada Juli-Agustus 2010, DPR mulai melakukan pembahasan Rencana APBN 2011, Andi Agustinus beberapa kali bertemu Setnov, Anas Urbaningrum, Nazaruddin karena dianggap representasi Partai Demokrat dan Golkar yang dapat mendorong Komisi II menyetujui e-KTP. Hal. 19 Partai Demokrat
Kesepakatan Pembagian Anggaran 51 persen atau sejumlah Rp 2,662 triliun dipergunakan untuk belanja modal atau riil pembiayaan proyek. 49 persen atau Rp 2,558 triliun akan dibagi-bagikan kepada beberapa pejabat Kemendagri dan DPR. nIrman dan Sugiharto sebesar 7 persen atau Rp 365,4 miliar. nAnggota Komisi II DPR sebesar 5 persen atau sejumlah Rp 261 miliar. nSetya Novanto dan Andi Agustinus sebesar 11 persen atau sejumlah Rp 574,2 miliar. nAnas Urbaningrum dan M Nazarudin sebesar 11 persen sejumlah Rp 574,2 miliar. nKeuntungan pelaksana pekerjaan atau rekanan sebesar 15 persen sejumlah Rp 783 miliar. Selain kesepakatan pembagian keuntungan dalam pertemuan juga disepakati sebaiknya pelaksana atau rekanan proyek adalah BUMN agar mudah diatur.
@balipostcom http://instagram.com/balipostcom
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 233801, 225764 Faksimile: 227418
Diduga Tersangkut
Kasus E-KTP
Eksekutif
nGamawan Fauzi Mantan Mendagri 4,5 juta dolar AS dan Rp 50 juta nDiah Anggraini Mantan Sekjen Kemendagri 2,7 juta dolar AS dan Rp 22,5 juta nDrajat Wisnu Setyawan Ketua Panitia Pengadaan 615 ribu dolar AS dan Rp 25 juta
Jakarta (Bali Post) – Ketua DPR-RI Setya Novanto disebut menentukan kelancaran anggaran pengadaan KTP elektronik (e-KTP) tahun anggaran 2011-2012 senilai total Rp 5,95 triliun. ‘’Pada Februari 2010, Andi Agustinus alias Andi Narogong dan terdakwa I Irman sepakat untuk menemui Setya Novanto (Setnov) selaku Ketua Fraksi Partai Golkar guna mendapat kepastian dukungan Partai Golkar terhadap e-KTP,’’ kata ketua jaksa penuntut umum KPK Irene Putri di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (9/3) kemarin. Dalam perkara ini, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dukcapil Kemendagri Sugiharto didakwa bersama-sama Setya Novanto selaku Ketua Fraksi Partai Golkar, Andi Agustinus alias Andi Narogong selaku penyedia barang/jasa pada Kemendagri, Isnu Edhi Wijaya selaku Ketua Konsorsium Percetakan Negara RI (PNRI), Diah Anggraini selaku Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri dan Drajat Wisnu Setyawan selaku Ketua
@balipostcom (4.812 Follower) http://twitter.com/balipostcom
nEnam anggota panitia lelang masing masing sejumlah 50 ribu dolar AS nHusni Fahmi Staf Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi 150 ribu dolar AS dan Rp 30 juta
Legislatif
nAnas Urbaningrum Mantan Ketua Fraksi Demokrat di DPR 5,5 juta dolar AS nMelcias Marchus Mekeng Ketua Badan Anggaran DPR 1,4 juta dolar AS
Setya Novanto
Setnov Prihatin
KETUA DPR-RI yang juga Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto (Setnov) mengaku prihatin terkait dituduh menerima suap e-KTP. Ia mengaku khawatir kasus ini dapat berimbas pada partai yang dipimpinnya. Ia berharap semua kader partai tabah dan tetap solid menghadapi situasi ini. Novanto juga berharap perkara hukum yang menyeret-nyeret namanya ini bisa diselesaikan. ‘’Ya… itulah yang saya agak prihatin. Ini kita dengan situasi yang baik-baik ternyata ada masalah,’’ katanya. Dia juga memastikan Golkar tidak pernah menerima aliran dana sebesar Rp 150 miliar seperti yang disebut dalam dakwaan sidang. ‘’Saya sampaikan, apa betul Golkar terima Rp 150 miliar? Saya bilang itu durhaka, saya demi Allah, kepada kader Golkar saya tidak pernah terima apa pun,’’ kata Novanto. Novanto menegaskan pertemuan dengan bekas Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin, bekas Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR Anas Urbaningrum dan pengusaha Andi Agustinus atau Andi Narogong sama sekali tidak benar. Kendati membantah, Novanto mendukung agar kasus e-KTP terungkap tuntas di persidangan. Dia juga sudah mengklarifikasi kepada KPK soal keterlibatan di kasus e-KTP. (kmb4)
Ungkap Peran Gamawan Fauzi
nTamsil Linrung Mantan Wakil Ketua Banggar DPR 700 ribu dolar AS nMirwan Amir Mantan Wakil Ketua Banggar DPR 1,2 juta dolar AS nArief Wibowo Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDI-P 108 ribu dolar AS nChaeruman Harahap Mantan Ketua Komisi II DPR Fraksi Partai Golkar 584 ribu dolar AS dan Rp 26 miliar nGanjar Pranowo Mantan Wakil Ketua Komisi II DPR Fraksi PDI-P 520 ribu dolar AS nAgun Gunandjar Sudarsa Anggota Komisi II dan Badan Anggaran DPR 1,047 juta dolar AS nMustoko Weni Anggota Komisi II DPR 408 ribu dolar AS nIgnatius Mulyono Anggota Komisi II DPR dari Partai Demokrat 258 ribu dolar AS nTaufik Effendi Wakil Ketua Komisi II DPR dari Partai Demokrat 103 ribu dolar AS
Jakarta (Bali Post) – Dakwaan dugaan korupsi pengadaan KTP elektronik (e-KTP) mengungkapkan peran Menteri Dalam Negeri 2009-2014 Gamawan Fauzi, baik dalam proses penganggaran maupun pengadaan pekerjaan senilai total Rp 5,9 triliun tersebut. ‘’Pada November 2009, Gamawan Fauzi meminta Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas untuk mengubah sumber pembiayaan proyek penerapan KTP berbasis Nomor Induk Kependukan) NIK yang semua dibiayai menggunakan Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) menjadi bersumber dari APBN murni. Usulan itu lalu dibahas dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat (RDP) antara Kemendagri dan Komisi II DPR,’’ kata jaksa penutut umum KPK Eva Yustisiana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (9/3) kemarin. Hal. 19 Sudah Terbiasa
PEMBACAAN DAKWAAN - Dua terdakwa kasus e-KTP Sugiharto dan Irman (kanan) saat sidang pembacaan dakwaan di Pengadilan Tipikor, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (9/3) kemarin.
nOlly Dondokambey Mantan Wakil Ketua Banggar DPR 1,2 juta dolar AS
nTeguh Djuwarno Wakil Ketua Komisi II dari PAN 167 ribu dolar AS nMiryam S Haryani Anggota Komisi II dari Partai Hanura 23 ribu dolar AS nRindoko, Numan Bdul Hakim, Abdul Malik Haramaen, Jamal Aziz dan Jazuli Juwaini selaku Ketua Kelompok Frasi (Kapolsi) di Komisi II masing-masing 37 ribu dolar AS nMarkus Nari Anggota Komisi II dari Partai Golkar Rp 4 miliar dan 13 ribu dolar AS nYasonna Laoly Mantan Wakil Ketua Banggar dari PDI-P 84 ribu dolar AS nKhatibul Umam Wiranu Anggota Komisi II dari Fraksi Partai Demokrat 400 ribu dolar AS nM. Jafar Hapsah Mantan Ketua Fraksi Partai Demokrat 100 ribu dolar AS
Bali Post/ade
nAde Komarudin Sekretaris Fraksi Partai Golkar 100 ribu dolar AS nMarzuki Ali Rp 20 miliar.
Saat Kepulangan Raja Salman
Akan Disajikan Ayam Betutu dan Sate Lilit RAJA Salman bin Abdulaziz al-Saud rencananya meninggalkan Bali, 12 Maret pukul 11.00 siang. Namun, persiapan menu yang akan ‘ ’ m e n e m a n i ’’ r o m b o n g a n raja di perjalanan, sudah direncanakan sejak jauh hari. Ada 220 jenis menu yang telah disiapkan. Dua di antaranya adalah makanan khas Bali. Keduanya adalah ayam betutu dan sate lilit. Selain makanan khas Bali, pihak Aerofood ACS unit Denpasar juga menyiapkan makanan khas Nusantara dan makanan ala Timur Tengah. Untuk makanan Timur Tengah ada dihidangkan nasi pilaf, kismis, dan sayuran. Sedangkan untuk masakan Nusantara akan disiapkan nasi goreng, rendang. Selain makanan khas Nusantara, juga akan disajikan buah-buahan dari Indonesia, seperti manggis, mangga dan salak Bali. ‘’Melalui kesempatan ini Aerofood ACS ingin
mempromosikan makanan Nusantara dalam penerbangan tersebut. Tujuannya agar buah lokal itu lebih dikenal di dunia internasional,’’ kata General Manager Aerofood ACS Denpasar Marcello Massie, Kamis (9/3) kemarin. Menurutnya, berbagai persiapan sudah dilakukan sejak awal Maret. Selain bahan dasar, juga telah disiapkan tim khusus untuk menanganinya. Rombongan Raja Arab dari Denpasar ke beberapa negara tujuan diperkirakan akan terbang secara bertahap. Sebanyak 9 penerbangan akan mulai berangkat dari tanggal 6 - 12 Maret 2017. Total makanan yang akan disiapkan oleh pihak ACS sebanyak 3.000 porsi. ‘’Kami sudah bentuk tim operasional yang bertugas khusus dalam memasak dan mengantarkan makanan sampai ke pesawat,’’ pungkasnya. Hal. 19 Dari Arab
Giliran Putri Raja Kedatangan ’’Tamu’’
PATROLI - Polisi berkuda berpatroli di pantai sekitar hotel tempat Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz al-Saud menginap di kawasan Nusa Dua, Bali, Kamis (9/3) kemarin.
Mangupura (Bali Post) Setelah dua wanita diamankan gara-gara ingin bertemu Raja Salman bin Abdulaziz alSaud, kali ini giliran seorang pria diamankan polisi. Ia adalah Presli Simon Situmeang (31). Pria asal Jakarta itu secara khusus terbang ke Bali untuk tujuan bertemu dengan putri Raja Salman, Putri Dina. Presli mengaku kenal dengan Putri Dina di Ancol, Jakarta, tahun 2013. Namun naitnya untuk bertemu Putri tak kesampaian. Aparat yang berjaga di pintu masuk Hotel The St. Regis, langsung menggiringnya ke pos jaga, Kamis (9/3) kemarin. Saat diinterogasi, karyawan finance ini mengaku ingin bertemu putri Raja Salman, Putri Dina. ‘’Kejadiannya pukul 05.00 Wita. Presli mengaku ingin bertemu putri Raja Salman tapi dihalangi petugas dan yang bersangkutan dibawa ke Polsek Kuta Selatan,’’ kata Kabid Humas Polda Bali AKBP Hengky Widjaja. Hal. 19 Paspor Hijau
n37 anggota Komisi II lain yang seluruhnya berjumlah 556 ribu dolar AS, masing-masing mendapatkan uang berkisar antara 13 ribu dolar AS sampai dengan 18 ribu dolar AS
Swasta nAbraham Mose, Agus Iswanto, Andra Agusalam dan Darma Mapangara selaku Direksi PT LEN Industri masing-masing mendapatkan Rp1 miliar. nWahyudin Bagenda, Direktur Utama PT LEN Industri, sebesar Rp 2 miliar. nJohanes Marliem 14,88 juta dolar AS dan Rp 25,24 miliar. nBeberapa anggota tim Fatmawati, yaitu Jimmy Iskandar Tedjasusila, alias Bobby, Eko Purwoko, Andi Noor, Wahyu Setyo, Benny Akhir, Dudi dan Kurniawan masing-masing sejumlah Rp 60 juta. nManajemen bersama konsorsium PNRI Rp137,989 miliar nPerum PNRI
Rp 107,710 miliar
nPT Sandipala Artha Putra Rp 145,851 miliar nPT Mega Lestari Unggul yang merupakan “holding company” PT Sandipala Artha Putra Rp1 48,863 miliar nPT LEN Industri Rp20,925 miliar nPT Sucofindo Rp 8,231 miliar nPT Quadra solution Rp 127,32 miliar