Terbukti, Koster Berhasil Perjuangkan Anggaran Revitalisasi Pasar Badung Penyandang Disabilitas Tawarkan Diri Jadi Relawan KONTRIBUSI calon Gubernur nomor urut 1, Wayan Koster, terhadap pembangunan daerah Bali tidak perlu lagi dipertanyakan, termasuk untuk wilayah Kota Denpasar. Salah satunya adalah memperjuangkan anggaran revitalisasi Pasar Badung sebesar Rp 75 miliar yang bersumber dari APBN, pascakebakaran tahun 2016. Mungkin fakta ini tak banyak yang tahu, lantaran mantan anggota Komisi X DPR-RI ini memang tak suka banyak bicara tentang perjuangannya.
Hal itu disampaikan pasangan dari Calon Wakil Gubernur Tjok Oka Artha Ardhana Sukawati (KosterAce) ini saat bertatap muka dengan ratusan warga Peguyangan, Minggu (8/4), di Banjar Benbiyu, Kelurahan Peguyangan Kaja, Denpasar Utara, Kota Denpasar. Turunnya anggaran pusat atas perjuangan Koster diamini kader PDI Perjuangan yang duduk di eksekutif IGN Jaya Negara yang kini Plt. Wali Kota dan I Gusti Ngurah Gede yang menjabat Ketua DPRD Kota Denpasar.
Koster yang mendapatkan dukungan kebulatan tekad dari warga tiga kelurahan itu yakni Kelurahan Peguyangan Kaja, Kelurahan Peguyangan Kangin dan Kelurahan Peguyangan, menyatakan dibandingkan daerah lain di Indonesia, untuk anggaran revitalisasi pasar dari APBN yang diperoleh oleh Pasar Badung terbilang cukup tinggi. ‘’Cuma satu di Indonesia yang dapat segitu (Rp 75 miliar). Yang lainnya hanya Rp 5 miliar,’’ sebutnya. Besaran jumlah anggaran yang diperoleh dari APBN untuk revitalisasi
Pasar Badung di Denpasar, tak lepas dari usaha kerja keras yang dilakukan pihaknya saat duduk sebagai Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI. ‘’Karena saya di pusat memang serius bekerja dan memperjuangkan kepentingan masyarakat Bali, termasuk juga Denpasar. Astungkara jadi gubernur, tiang juga akan perhatikan secara serius apa yang menjadi kepentingan masyarakat dan pembangunan di Denpasar,’’ tegasnya. Hal. 19 Sejak Lama
Bali Post/kmb
TOKOH - Calon Gubernur nomor urut 1 Wayan Koster bersama tokoh masyarakat dan penyandang disabilitas saat bertatap muka dengan ratusan warga di Peguyangan, Minggu (8/4).
20 HALAMAN
NOMOR 221 TAHUN KE 70 Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id
terbit sejak 16 agustus 1948 perintis: k. nadha HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000
balipost (170 rb Like) http://facebook.com/balipost
selasa kliwon, 10 april 2018
Pengemban Pengamal Pancasila
@balipostcom (6.000 Follower) http://twitter.com/balipostcom
@balipost_com http://instagram.com/balipostcom
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764, 233801 Faksimile: 227418
Soal ’’Perda Tajen’’
Bali Post/kmb
SIMAKRAMA - Calon Gubernur Bali nomor urut 2, Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra, saat simakrama di kediaman mantan anggota DPRD Badung Ketut Sugiana di Banjar Juwet Abiansemal, Badung, Senin (9/4) sore.
Jangan Pemerintahnya Kaya tetapi Rakyatnya Tetap Miskin
KEHADIRAN pemerintah di tengahtengah masyarakat harus dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan. Jangan sampai ada pilih kasih dan perbedaan. ‘’Tak ada artinya pemerintahnya kaya kalau rakyatnya masih miskin dan hidupnya tidak sejahtera,’’ ujar calon Gubernur Bali nomor urut 2, Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra, saat simakrama di kediaman mantan anggota DPRD Badung Ketut Sugiana di Banjar Juwet Abiansemal, Badung, Senin (9/4) sore. Pernyataan Rai Mantra di hadapan ratusan tokoh dan warga yang memenuhi halaman rumah Sugiana disambut hangat tepuk tangan dan yel-yel salam dua jari. Menurut Rai Mantra, sesungguhnya pemerintah tak harus kaya, tetapi yang terpenting bagaimana masyarakatnya bisa hidup sejahtera. ‘’Denpasar yang pendapatan daerahnya tak begitu besar namun tingkat kesejahteraan rakyatnya tertinggi di Bali,’’ jelas Rai Mantra yang dua kali menjabat Wali Kota Denpasar ini. Tingginya tingkat kesejahteraan itu secara terukur dibuktikan dengan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) Denpasar yang mencapai 82 persen lebih. Prestasi ini yang tertinggi di Bali saat ini. Untuk mencapai IPM ini ukurannya bukan semata pendapatan daerah yang tinggi, namun bagaimana seluruh rakyat bisa ikut berperan dan berpartisipasi dalam pembangunan sehingga hidupnya sejahtera. Hal. 19 Awasi Pembangunan
Gubernur Sebut Perlu Kajian Mendalam GUBERNUR Bali Made Mangku Pastika rupanya tak banyak menyinggung soal tabuh rah atau tajen pada saat memberikan pendapat soal Ranperda Atraksi Budaya Tradisional Bali dalam rapat paripurna di DPRD Bali, Senin (9/4) kemarin. Kendati saat masih menjabat sebagai Kapolda Bali, Pastika sangat getol menolak keberadaan tajen dengan judi di dalamnya. Secara umum, hanya disebutkan perlu ada pengkajian yang lebih mendalam untuk menyempurnakan aspek substansi ranperda tersebut. Ada tiga hal yang menurut Pastika perlu kajian mendalam. Pertama, menyangkut materi atau substansi Ranperda Atraksi Budaya yang ketika dicermati banyak mengadopsi Perda No.2 Tahun 2012 tentang Kepariwisataan Budaya Bali. Akibatnya, terjadi tumpang tindih pengaturan sehingga disarankan untuk melakukan revisi terhadap Perda No.2 Tahun 2012 dengan memasukkan materi atau substansi Ranperda tentang Atraksi Budaya. Kedua, Pastika mengatakan perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Di antaranya PHDI, Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP), serta tokoh-tokoh seni dan budayawan. Khususnya pada penyebutan simbol-simbol dalam agama Hindu. Ketiga, perlu dilakukan kajian materi teknis terhadap materi-materi lain, yang sangat bersentuhan dengan wilayah atau konsep agama Hindu dan adat Bali. ‘’Namanya kan atraksi budaya, saya kan enggak nyebutin ada tajen. Saran saya, kaji leb-
Bali Post/ant
TAHAN - Gubernur Jambi Zumi Zola mengenakan rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Senin (9/4) kemarin. KPK menahan Zumi Zola usai diperiksa sekitar sembilan jam.
Bali Post/dok
BUBARKAN TAJEN - Mangku Pastika berada di tengahtengah massa saat pembubaran tajen di Wantilan Yangbatu, Denpasar. Ketika itu Mangku Pastika sebagai Kapolda Bali.
Dua Tahun Perda Insentif
Tak Bisa Dijalankan, Pergub Belum Ada
Gubernur Jambi Ditahan
Jakarta (Bali Post) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Gubernur Jambi Zumi Zola yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi. Zumi Zola diduga menerima gratifikasi terkait proyek-proyek di Dinas PUPR Provinsi Jambi tahun 2014-2017. ‘’Zumi Zola ditahan 20 hari pertama di Rutan Cabang KPK di Kavling C-1 Kuningan,’’ kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, di Jakarta, Senin (9/4) kemarin. Sebelum ditahan, KPK memeriksa Zumi sebagai tersangka dalam kasus suap tersebut. Seusai menjalani pemeriksaan sekitar delapan jam, Zumi yang telah mengenakan rompi oranye tahanan KPK itu memilih bungkam saat dikonfirmasi awak media soal penahanannya. Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu langsung masuk ke dalam mobil tahanan yang telah menunggunya di depan lobi gedung KPK. Hal. 19 Terima Gratifikasi
ih jauh, dengar pendapat semua pihak. Apakah MUDP, PHDI, para budayawan, dan lain-lain, semua harus didengar. Jadi dikaji dulu lebih jauh,’’ ujarnya selepas rapat paripurna. Mengenai adanya materi tentang sabungan ayam dalam ranperda inisiatif dewan itu, Pastika menyatakan tergantung bagaimana masyarakat menerima dan menyikapi hal itu. Meski demikian, keberadaan ranperda dikatakan urgen karena terkait dengan aturan mana yang boleh dan tidak boleh. Begitu juga, mana yang harus didukung anggaran dan mana yang tidak usah. ‘’Terus bagaimana mengatur objek-objek wisata. Seperti tari-tarian, mana yang boleh, mana yang tidak. Kapan boleh, kapan tidak. Misalnya Rejang Dewa, itu kan hanya untuk di pura. Ada yang tidak boleh dipertontonkan di luar, untuk cari duit. Ini kan harus jelas dan tegas, supaya sama di seluruh Bali,’’ jelasnya. Hal. 19 Warisan Budaya
A.A. Ngurah Adhi Ardhana
DPRD Bali sejatinya telah merumuskan sejumlah perda untuk menggerakkan perekonomian daerah. Salah satunya menetapkan Perda tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal pada 2016. Namun rupanya hingga kini perda tersebut belum juga diimplementasikan. ‘’Tidak ada implementasi. Padahal bagus itu rohnya, untuk mendorong investasi di luar Bali Selatan,’’ ujar anggota Komisi II DPRD Bali A.A. Ngurah Adhi Ardhana,
Senin (9/4) kemarin. Menurut Adhi Ardhana, keberadaan perda insentif tidak pernah disertai dengan aturan-aturan yang menjadi turunan dari perda itu sendiri. Selain itu, hampir tidak ada sosialisasi terkait perda. Termasuk pemanfaatannya di masing-masing kabupaten/kota, serta dorongan dari eksekutif di Pemprov Bali juga tidak pernah muncul. ‘’Sebenarnya tidak ada yang sulit untuk diimplementasikan. Tapi tidak pernah diimplementasikan oleh eksekutif. Jadi tidak diperguna-
kan dengan sebaik-baiknya. Investor juga belum tahu,’’ jelas politisi PDI-P asal Denpasar ini. Adhi Ardhana menambahkan, banyak perda yang sudah ditetapkan dewan namun tidak diketahui investor. Selain perda insentif, ada pula Perda tentang Jasa Konstruksi yang berpihak pada kontraktor lokal. Dalam hal ini, kontraktor lokal harus disertakan dalam semua investasi besar di Bali. Hal. 19 Belum Rampung
Tenggak Miras Oplosan
18 Tewas di Bandung, 7 Orang di Bekasi Bandung (Bali Post) – Kasus miras oplosan memakan korban lagi. Sebanyak 18 orang tewas di Bandung dari 41 orang yang keracunan. Kasusnya terjadi sejak Minggu (8/4) sore. Para korban berdatangan ke Rumah Sakit Cicalengka, Bandung. Semuanya mengalami muntah-muntah dan pandangan kabur. Sebelumnya, kejadian serupa terjadi di Bekasi. Korban tewas sebanyak 7 orang. Pihak RSUD Cicalengka, Senin (9/4) kemarin, menyatakan korban yang diduga keracunan miras oplosan sebanyak 41 orang dan 18 orang di antaranya meninggal dunia serta beberapa korban lainnya dalam kondisi kritis. Kepolisian Resor Bandung masih menyelidiki lebih lanjut penyebab kematian belasan orang tersebut. Polisi memeriksa sejumlah saksi berikut menutup tempat menjual minuman tersebut. ‘’Ada empat saksi diperiksa, saat ini masih diperiksa oleh penyidik,’’ kata Kepala Kepolisian Resor Bandung AKBP Indra Hermawan
kepada wartawan di RSUD Cikopo Cicalengka. Ia menuturkan, informasi dari rumah sakit bahwa pasien yang diduga korban minuman keras oplosan itu sudah berdatangan ke rumah sakit sejak Kamis (5/4). Mereka mengeluhkan sakit yang sama seperti muntahmuntah dan pandangan tidak jelas untuk selanjutnya mendapatkan penanganan medis. ‘’Menurut pihak rumah sakit banyak pasien berdatangan dengan keluhan muntah dan pandangan kabur,’’ katanya. Ia menyampaikan, kepolisian berkoordinasi dengan pihak rumah sakit dalam mencari tahu penyebab kematian korban tersebut. Termasuk dugaan akibat minuman keras oplosan, katanya, masih terus didalami dengan memeriksa penjual berikut komposisi dalam minuman keras oplosan tersebut. ‘’Dari sisi medis kami masih menunggu untuk mengetahui penyebab kematian korban,’’ katanya. Hal. 19 Langkah Awal
Bali Post/ant
HISTERIS - Keluarga korban meninggal akibat keracunan minuman keras (miras) oplosan menangis histeris di depan ruang Unit Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Senin (9/4) kemarin.