Edisi 10 Agustus 2017 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000 Online :http://www.suarantb.com

SUARA NTB

16 HALAMAN NOMOR 126 TAHUN KE 13

E-mail: hariansuarantb@gmail.com

KAMIS, 10 AGUSTUS 2017

Pengemban Pengamal Pancasila

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Penjualan Saham PT.DMB untuk Menjemput Peluang Baru Mataram (Suara NTB) Keputusan untuk melepas 24 persen saham PT Daerah Maju Bersaing (DMB), merupakan keputusan yang sangat strategis. Sebab, dengan demikian, keputusan melepas saham tersebut telah memberikan keuntungan yang lebih besar bagi daerah.

Demikian ditegaskan Direktur PT. DMB, H. Andy Hadianto, SH, MH, Rabu (9/ 8) kemarin.

Menurutnya, ada beberapa manfaat yang diperoleh oleh daerah dengan melepas saham tersebut. Pertama, PT DMB

mendapat manfaat dana cash senilai Rp 718 miliar lebih sebagai konpensasi dari nilai investasi sesuai neraca dan kewajiban-kewajiban mitra yang belum diselesaikan. ‘’Alhamdulillah manfaat yang sudah diterima oleh daerah tidak kurang dari Rp 1,4 triliun. Dengan rincian Rp 720 miliar (2012) dan tahun 2017 Rp 718 miliar,’’ sebut Andi.

Kedua adalah, dengan persetujuan DPRD NTB, DPRD Kabupaten Sumbawa dan DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) serta keputusan para pemegang saham telah

memberikan peluang profit yang lebih baik bagi daerah. ‘’Karena hasil penjualan saham PT DMB ini harus diinvestasikan kembali (reinvestasi) untuk pengembangan BUMD,’’ jelasnya.

Adapun rencana reinvestasi tersebut, berdasarkan persetujuan para pemegang saham, dan hasil kajian dari tim penasehat investasi daerah. Serta dengan memperhatikan peluang bisnis dan kondisi wilayah serta sosial kemasyarakatan. ‘’Telah direkomendasikan beberapa rencana reinvestasi PT DMB,’’ jelasnya.

H. Andy Hadianto

BPK RI Audit Penggunaan Dana Desa di NTB

2.104 Karyawan PT. AMNT akan Dipensiunkan Mataram (Suara NTB) PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) sedang melakukan efisiensi. Salah satunya memberikan pilihan pensiun secara sukarela dengan disiapkan pesangon. Sampai saat ini total 2.104 karyawan telah terdaftar akan diberhentikan. ‘’Sampai sekarang ini, sudah lebih dari 2.000 karyawan yang mendaftar Program RTK ini,” demikian keterangan tertulis elektronik Kepala Departemen Komunikasi PT. AMNT, Rubi W. Purnomo kepada Suara NTB. Menurut Rubi, perusahaan menawarkan program pensiun sukarela ini kepada seluruh karyawan PT.AMNT, dengan tetap mematuhi peraturan dan per undangan yang berlaku. Setiap karyawan akan mendapatkan manfaat dana pensiun yang berbeda-beda tergantung dari berbagai faktor seperti usia, lama bekerja di perusahaan, dan lain-lainnya.

Sebelumnya Rubi juga menjelaskan, PT. AMNT melakukan efisiensi dan penghematan dalam segala bidang. Agar dapat mempertahankan operasi yang lebih efisien dan efektif dalam jangka panjang. Perusahaan akan menuntaskan kegiatan fase 6 yang akan selesai pada tahun 2017 ini. Sementara fase 7 masih tahap awal. Hal ini tentunya akan mengurangi keuntungan peusahaan.

Efisiensi karyawan dilakukan dengan menawarkan program Restrukturisasi Tenaga Kerja (RTK ) yang diberlakukan sejak Juni 2017. Berakhir pada 31 Juli 2017.

PT.AMNT menawarkan semua karyawan untuk pensiun dini secara sukarela.

Bersambung ke hal 15

Mataram (Suara NTB) – BPK RI akan mengaudit penggunaan dana desa tahun 2017. Audit dilakukan, menanggapi riskannya penyelewengan dana desa. Desa di NTB masuk dalam salah satu objek audit BPK RI. Anggota VI BPK RI, Dr. H. Harry Azhar Azis, Rabu (9/8) menegaskan, audit dana desa itu untuk menguji sejauh mana ketepatan penggunaan dana desa seperti diamanatkan undang-undang. ‘’Modelnya pemeriksaan 2017 ini, kita akan memeriksa aspek belanja dana desa,’’ ujarnya usai Workshop Hubungan Kerja BPK Perwakilan dan Aparat Penegak Hukum di Mataram. ‘’2016 itu kita audit penerimaan. 2017 ini mulai ke belanja. Kalau dana desa, 30 persen untuk operasional desa seperti gaji pegawai, 70 persen untuk pembangunan termasuk infrastruktur. Itu yang kita audit,” jelasnya.

Ia mengakui objek pemeriksaan terlampau banyak jika audit dilakukan terhadap seluruh desa di Indonesia yang berjumlah sekitar 73 ribu.

Bersambung ke hal 15

Seperti rencana pembangunan depo gas di Pelabuhan Lembar dan Labuhan Santang. Sub kontraktor PT AMNT, penyertaan modal di Bank NTB, pembangunan industri pendukung UMKM serta penyertaan modal di PT Global Hub Indonesia yang akan beroperasi di KLU. Keputusan penjualan saham itu juga dipengaruhi oleh terus menurunnya harga saham PTNNT (sekarang AMNT), sehingga juga ikut mempengaruhi nilai saham PT DMB. Bersambung ke hal 15

H. Harry Azhar Azis

TO K O H

DAU Terancam Penilaian yang Wajar Dipotong, Gubernur Minta Penyerapan Anggaran Dipercepat

GUBERNUR NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi menanggapi santai kritikan Ketua DPD PDI-P NTB, H. Rachmat Hidayat, SH terkait kinerja kepemimpinan Tuan Guru Bajang (TGB) – Amin yang dinilai gagal.

Menurut TGB, penilaian PDI-P merupakan sesuatu yang wajar. ‘’Kalau penilaian sih wajar. Kan semua partai politik berhak untuk melakukan penilaian terhadap kinerja pemerintah daerah,’’ kata gubernur dikonfirmasi usai menghadiri pembukaan workshop Hubungan Kerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Aparat Penegak Hukum di Mataram, Rabu (9/8) siang kemarin.

Gubernur mengatakan, masalah penilaian yang disampaikan partai politik seperti PDI-P itu objektif atau tidak biarlah publik yang akan menilai.

TGH. M. Zainul Majdi Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/nas)

Mataram (Suara NTB) – Dana Alokasi Umum (DAU) pemerintah provinsi dan Pemda kabupaten/kota di NTB terancam kena pemotongan akibat penyerapan anggaran yang masih rendah. Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi meminta SKPD dan pemda kabupaten/kota menggenjot penyerapan anggaran.

“Makanya jangan sampai kita kurang (serapan anggarannya), penyerapan harus cepat. Harus cepat lah penyerapan,” kata gubernur dikonfirmasi di Mataram, Rabu (9/8) siang kemarin.

Jika memang DAU terpaksa harus dipotong oleh pemerintah pusat, kata gubernur, maka Pemda akan mengikuti. Menurutnya, wacana pemotongan DAU ini ada kaitannya dengan efisiensi yang dilakukan pemerintah pusat. “Kita ini, begitu ada sumber daya pembangunan sekian kita pakai. Jika berkurang, kita sesuaikan,” tambahnya.

Terkait dengan realisasi belanja, Pemprov NTB cukup bagus. Ia mengatakan terus dilakukan evaluasi setiap tiga bulan terkait dengan penyerapan belanja ini. Menyinggung rendahnya realisasi pajak yang berimplikasi terhadap pemotongan DAU ini, Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/bul)

KANTOR LIPI - Bangunan kantor LIPI saat ini sedang dibangun di bagian depan Agroeduwisata. Hingga saat ini kegiatan alih teknologi sudah mulai dilakukan untuk mendukung edukasi kepada kelompok ternak, dan masyarakat. Agroeduwisata akan dibangun secara bertahap. Masih banyak kekurangan infrastruktur pendukung yang belum terpenuhi di sentra alih teknologi peternakan dan pariwisata itu.

BPBD akan Validasi Data Masyarakat Terdampak Kekeringan Mataram (Suara NTB) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB menggelar rapat koordinasi (Rakor) kebencanaan dengan seluruh BPBD kabupaten dan kota di NTB, Rabu (9/8). Terungkap dalam rapat itu, 640.048 jiwa terdampak kekeringan. Namun angka itu harus dilakukan validasi, dengan melakukan verifikasi ke tingkat paling bawah yakni dusun.

Dalam Rakor itu hadir Kepala BPBD Kabupaten Bima,

Kota Bima, Kabupaten Dompu, Kabupaten Sumbawa dan Lombok Tengah. Sementara BPBD yang lain hanya mengutus wakilnya. Hadir juga Dinas Sosial, Dinas PUPR, BMKG dan Basarnas, termasuk dari unsur kepolisian.

Dalam Rakor, seluruh kabupaten dan kota menyerahkan data kekeringan masing masing. Namun data dimaksud, masih catatan awal tahun 2017 lalu yang harus diverifikasi lagi meskipun dipas-

tikan titik tidak berubah. ‘’Pertama, kabupaten dan kota validasi lagi agar dapat data yang sahih. kecamatan, desanya, dusunnya, KK nya,jJiwanya. Supaya jelas,’’ kata Kepala BPBD NTB Ir. H. Muhammad Rum, MT kepada Suara NTB usai Rakor.

Dengan data yang diverifikasi itu, akan menjadi dasar semua pihak, khususnya instansi yang bertanggungjawab untuk penanggulangan kekeringan di tingkat provinsi NTB. dengan

ah untuk penanggulangan kekeringan ini menurutnya beragam. Namun satu hal jadi persoalan adalah keterbatasan anggaran untuk penanganan berjangka tersebut.

Untuk menambal persoalan ini, perlu sharing anggaran dengan pemerintah daerah. ‘’Yang jadi kendala penanganan jangka panjang dan menengah, keterbatasan anggaran. Sementara titik kekeringan luas, Bersambung ke hal 15

data itu, pihak-pihak dimaksud akan melakukan perencanaan penanganan yang sifatnya berjangka. “Mulai dari jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang,” jelasnya.

Namun sementara data itu tutas, pihaknya melakukan penanganan sementara dengan droping air ke titik-titik paling parah mengalami kekeringan. Proses ini dibantu juga oleh Dinas Sosial dan PDAM masing masing daerah.

Diagnosa masalah di daer-

REKAPITULASI WILAYAH TERDAMPAK KEKERINGAN TAHUN 2017 PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

(Suara NTB/ist)

RAKOR - Kepala BPBD NTB H. Muhammad Rum (tengah) saat memimpin Rakor Penanggulangan Kekeringan, Rabu kemarin.

NO.

KABUPATEN/KOTA

1

LOMBOK BARAT

KECAMATAN

DESA

KK TERDAMPAK

JIWA TERDAMPAK

KET.

6

25

6,678

20,034

UPDATE

2

LOMBOK UTARA

4

18

11,552

33,138

UPDATE

3

LOMBOK TENGAH

9

82

13,278

282,793

UPDATE

4

LOMBOK TIMUR

9

48

51,585

153,681

UPDATE

5

SUMBAWA BARAT

5

10

6,258

18,775

UPDATE

6

SUMBAWA

18

60

23,706

84,998

UPDATE

7

DOMPU

7

25

6,113

19,186

UPDATE

2,835

UPDATE

24,608

UPDATE

8

KOTA BIMA

5

8

567

9

BIMA

9

42

8,203

10

KOTAMATARAM

-

-

-

JUMLAH

127,940

-

640,048

SUARA MATARAM

SUARA NTB Kamis, 10 Agustus 2017

Halaman 2

Tak Bisa Dijaga 24 Jam TUMPUKAN sampah yang ada di sepanjang jalan menuju Pasar Selak, Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya sangat mengganggu pemandangan. Tumpukan sampah itu juga dikeluhkan warga sekitarnya karena sangat mengganggu dan dikhawatirkan bisa memicu munculnya penyakit. Hingga kini, tumpukan sampah belum bisa ditangani.

Warga yang membuang sampah di tempat tersebut juga ditengarai berasal dari luar Mataram. Selain warga Kecamatan Sandubaya dan para pedagang baik Pasar Selak maupun Pasar Mandalika. Pengawasan TPS liar tersebut menurut Camat Sandubaya, Lalu Syamsul Adnan tak mungkin dilakukan selama 24 jam. Pihaknya juga kerap mendapat informasi biasanya orang luar datang membuang sampahnya mulai pukul 00.00 WITA atau di atas jam 12 malam.

Persoalan ini juga beberapa kali dikoordinasikan dengan pengelola Pasar Selak, PT Pade Angen. Pengelola juga pernah menempatkan petugas untuk berjaga di sana. “Cuma karena keterbatasan personil tidak mampu juga menjaga selama 24 jam itu, karena rata-rata dari informasi yang kami dapatkan itu di atas jam 12 malam kalaupun orang luar datang membuang sampah. Itu juga jadi kesulitan kita. Enggak mungkin dijaga 24 jam,” jelasnya, Rabu (9/8).

Beberapa waktu lalu, anggota Linmas juga patroli di sekitar TPS tersebut. Jika ada warga luar Mataram yang membuang sampah akan langsung ditegur. “Tapi tegurnya hari ini belum tentu dia tidak membuang besok pagi, itu masalahnya,” ujarnya. Menurutnya satu-satunya cara untuk mengatasi persoalan tumpukan sampah itu ialah dengan menutup TPS liar itu. “Memang satu-satunya cara memang itu harus disterilkan betul dan lokasi buangnya harus dipindah,” jelas Syamsul.

Berdasarkan kebijakan Dinas Lingkungan Hidup (LH) tumpukan sampah di tempat itu hanya diangkut sekali dalam sepekan. Namun jika tumpukan sampah telah cukup banyak, Syamsul mengatakan langsung menghubungi Kepala Dinas LH agar sampah segera diangkut. Selain bersumber dari para pedagang pasar dan warga luar, TPS liar itu juga dijadikan tempat pembuangan sampah oleh kendaraan roda tiga dari beberapa kelurahan. Hal ini karena transfer depo yang ada di TPST Sandubaya kapasitasnya kecil. “Daya tampungnya enggak terlalu besar juga di situ,” ujarnya. Di beberapa kelurahan di Sandubaya juga telah diberlakukan TPS bergerak (mobile).

Lalu Syamsul Adnan (ynt) (Suara NTB/ynt)

’’Jual’’ Program Unggulan ANGGOTA Komisi IV DPRD Kota Mataram, Lalu Suriadi, SE., menyoroti minimnya destinasi wisata di Kota Mataram. Hal ini secara otomatis akan mempengaruhi tingkat kunjungan wisatawan ke Mataram. ‘’Walaupun bagaimana kita pro anggaran terhadap wisata sementara destinasi kurang, ya siasia,’’ ungkapnya kepada wartawan di DPRD Kota Mataram, Rabu (9/8).

Wisatawan yang hendak berkunjung ke suatu daerah tentu mempunyai tujuan tersendiri. ‘’Entah itu tujuan untuk kesenangan atau (Suara NTB/fit) yang lain,’’ imbuhnya. Ia Lalu Suriadi mencontohkan kondisi destinasi di Mataram masih sangat kurang. Sehingga Suriadi mengusulkan agar destinasi itu ditambah. Dalam hal ini, ia berharap Pemkot Mataram dapat meniru Kabupaten Sragen, Jawa Tengah maupun Kabupaten Jembarana, Bali.

Menurut politisi PAN ini, destinisi tidak hanya objek wisata. Destinasi juga dapat berupa program-program unggulan yang dapat ‘’dijual’’ kepada daerah lain. Sehingga mereka tertarik untuk belajar ke Mataram. ‘’Kita mencontohkan di DPRD Kota Mataram banyak memiliki program unggulan sehingga banyak daerah lain datang ke sini (DPRD Kota Mataram, red) untuk sharing,’’ akunya. Mengacu dari apa yang telah dilakukan DPRD Kota Mataram, dia menyarankan SKPD-SKPD lain di Mataram juga dapat membuat program unggulan. ‘’Sehingga, daerah-daerah lain juga ke sini (Mataram, red), paling tidak untuk melakukan studi banding,’’ katanya. Dengan datangnya tamu-tamu dari daerah lain, dapat dikatakan sebagai wisatawan. Di samping tujuan utamanya untuk mempelajari program unggulan di SKPD tertentu. Hal itu juga harus ditunjang dengan kinerja baik dari aparatur pemerintahan.

Suriadi memberikan contoh konkret ketika turunnya PP No. 18 tahun 2017 tentang hak keuangan dan administrasi pimpinan dan anggota DPRD, yang disusul dengan pembentukan Perda, banyak daerah lain yang berkunjung ke DPRD Kota Mataram untuk melihat bagaimana Perda yang disusun oleh DPRD Kota Mataram.

Dengan banyaknya anggota Dewan dari daerah lain yang melakukan studi banding ke DPRD Kota Mataram, memberikan dampak langsung terhadap perekonomian Kota Mataram. Dimana hotel-hotel yang ada di daerah ini, terisi. ‘’Pasti tidak hanya menginap, mereka juga pasti belanja,’’ ujarnya. Suriadi mengingatkan Dinas Pariwisata Kota Mataram tidak latah terhadap asumsi bahwa wisatawan datang berkunjung ke Mataram, semata-mata karena view yang indah atau karena daya tarik budaya. ‘’Tapi coba kita buat destinasi baru berupa program,’’ pungkasnya. (fit)

(Suara NTB/ynt)

PERBAIKAN DRAINASE - Kawasan di sekitar Jalan Sultan Hasanuddin, Cakranegara ini masih rawan genangan. Salah satu penyebabnya ialah kondisi saluran drainase. Tahun ini perbaikan drainase mulai dilakukan di kawasan ini untuk mengantisipasi banjir maupun genangan yang masih menjadi langganan di Kota Mataram.

Walikota: Anggaran Pengentasan Kemiskinan Tak Boleh Ditunda Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram telah menerima surat resmi dari Kementerian Keuangan terkait pemotongan DAU sebesar Rp 10,9 miliar. Hal ini tentunya akan berdampak terhadap penundaan beberapa program pembangunan di Kota Mataram. Namun Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh mengatakan anggaran untuk program pengentasan kemiskinan tak boleh ditunda.

Ahyar memastikan pemotongan DAU ini akan berdampak terhadap rencana-rencana pembangunan di Mataram.

Untuk menyiasatinya, pihaknya akan melihat kembali urgensi beberapa program apakah bisa ditunda atau tidak. “Yang kita anggap masih bisa rencana itu ditunda kita tunda, yang tidak boleh ditunda-tunda itu adalah anggaran atau pengalokasian dana dalam rangka penurunan angka kemiskinan,” jelasnya, Rabu (9/8).

Program pengentasan kemiskinan yang dimaksudkan Ahyar ialah berbagai pelayanan dasar kepada masyarakat seperti kesehatan dan pendidi-

kan dimana anggarannya tak boleh tersentuh dan dikurangi.

Selain pengentasan kemiskinan, pemotongan DAU ini juga dipastikan tidak akan berdampak pada anggaran penanganan kebersihan di Mataram.

“Kalau proyek-proyek yang tidak terlalu mendesak akan kita lakukan penundaan. Itu kebijakan yang kita ambil. Tapi yang jelas ini berdampak pada rencana yang sudah kita susun dengan matang itu,” paparnya.

Ahyar juga khawatir akan ada kebijakan pemotongan DAK sehingga ia meminta jajaranya bersiap-siap. “Nanti apakah ada DAK ada lagi. Kita siap-siap saja dengan kebija-

Pembangunan Tugu Tetap Prioritas Mataram (Suara NTB) Pengurangan DAU untuk Kota Mataram senilai Rp 10,9 miliar dipastikan berdampak terhadap beberapa program yang telah masuk dalam perencanaan. Namun untuk pembangunan tugu atau monumen AMAN dan pintu gerbang di lingkar selatan dipastikan tetap jadi prioritas. Hal ini disampaikan Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh, Rabu (8/8).

Ahyar memastikan pembangunan tugu dan pintu gerbang akan tetap berlanjut tahun ini sebagaimana yang telah direncanakan. Menurutnya anggaran pembangunan dua ikon Kota Mataram ini tidak bersumber dari DAU melainkan PAD. “Itu kan sumbernya dari PAD. Kenapa saya anggap prioritas, ini kota kita ini kalau berbicara sumber daya alam sangat minim,” ujarnya. Tugu maupun pintu gerbang ini nantinya akan menjadi salah satu bentuk pencitraan Kota Mataram yang selama ini minim sumber daya alam.

Ia mengatakan berjalannya berbagai sektor usaha di kota ini juga sangat tergantung dari berhasilnya pemerintah membangun citra. “Ada jasa, perdagangan, perhotelan, pariwisata, itu sangat terkait dengan pencitraan. Kita ingin memberikan satu kesan kepada tamu-tamu kita dari luar terhadap Kota Mataram ini

yang aman, yang asri, yang indah, yang teduh,” katanya.

Pembangunan tugu juga akan dilakukan secara bertahap dalam beberapa tahun ke depan. “Tidak sekaligus. Kita juga perhitungkan keadaan keuangan kita,” ujarnya.

Sementara itu Sekda Kota Mataram, Ir. H. Effendi Eko Saswito, MM menyampaikan anggaran pembangunan tugu dan pintu gerbang telah dianggarkan di APBD Murni 2017 sebesar Rp 5 miliar. “Dan itu tidak mencukupi dan tentu kita alokasikan kembali melalui APBD Perubahan. Di APBD Perubahan ini kita lakukan penambahan untuk kebutuhan pembangunan monumen sama pintu gerbang,” jelasnya.

Sekda pun memastikan pemotongan DAU tidak akan berimbas pada rencana pembangunan yang sifatnya strategis. Pasalnya di APBD Perubahan 2017 pihaknya juga mendapat anggaran kurang bayar DAK non fisik tahun 2016 sebesar Rp 34 miliar.

Anggaran itulah yang digunakan menutupi kekurangan Rp 10,9 miliar. (ynt)

H. Ahyar Abduh

kan seperti yang kita ambil pada tahun 2016,” ujarnya.

Pemotongan DAU ini menurutnya tidak berkaitan dengan rendahnya realisasi belanja keuangan yang bersumber dari DAU. Kebijakan ini disampaikan Ahyar berlaku seluruh Indonesia, tak hanya Kota Mataram. “Semua daerah seperti itu sebagaimana tahun lalu. Jadi tidak berkait terhadap keadaan keuangan daerah atau kinerja daerah. Tidak ada kaitannya dengan serapan-serapan satu daerah, itu kebijakan pemerintah pusat terkait dengan pendapatan atau serapan keuangan negara,” terangnya.

Ahyar pun mengklaim sela-

ma ini Pemkot Mataram menjadi yang terbaik dalam pengelolaan keuangan daerah. “Kita dulu terbaik dalam pengelolaan fiskal daerah sehingga kita dapat WTP. WTP mestinya kita dapat reward, ada insentif. Ternyata kita ndak dapat dan kita juga protes. Kita paling baik pengelolaannya, malah dilakukan pemotongan,” klaimnya.

Ditempat yang sama, Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., mengatakan, bahwa itu akibat kondisi fiskal secara nasional dan sebagai bentuk kehati - hatian mengelola keuangan nasional. Maka untuk mengamankan stabilisasi keuangan nasional kebijakan mengurangi DAU bagi daerah kisaran 0,8 - 1,8 persen.

Prinsipnya perencanaan pembangunan harus disesuaikan rencana pembangunan jangka menengah daerah dan beberapa kebijakan baik secara nasional. “Akhirnya mencer-

minkan prioritas dan terdepan sesuai dengan RPJMD terjemahaan visi dan misi dan daerah diintegrigasikan kebijakan nasional,” kata Didi.

Yang paling penting menurut Didi, anggaran program penurunan angka kemiskinan dan pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terganggu. “Saya kira itu yang penting,” ujarnya.

Seperti diketahui, dari target penerimaan DAU yang dipasang Rp 609 miliar akan menjadi Rp 598 miliar. Otomatis ada penyesuaian dalam melakukan belanja.

Sementara, dalam rancangan KUA PPAS untuk 2018 sudah mencantumkan Rp 609 miliar. Padahal di tahun 2016 berdasarkan pertemuan dengan Departemen Keuangan. Pemkot Mataram menyesuaikan dengan DAU setelah perubahan.

Secara otomatis DAU di 2018 akan berkurang dan nilainya Rp 598 miliar. (ynt/cem)

Pertimbangkan Urgensi Tugu ”AMAN” PEMKOT Mataram akan tetap menjadikan pembangunan tugu AMAN dan pintu gerbang di lingkar selatan sebagai prioritas kendati mendapat pengurangan DAU dari pemerintah pusat sebesar Rp 10,9 miliar. Menanggapi hal ini, Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi menyampaikan akan melihat dan mempertimbangkan dari sisi urgensi terkait pembangunan tugu tersebut. “Tergantung dari perspektif mana kita lihat. Kita akan rinci sejauh mana urgensi dari monumen itu dibangun pada tahun anggaran ini,” jelasnya, Rabu (9/8).

Didi mengatakan akan mendiskusikan hal ini lebih lanjut bersama eksekutif. Ia pun telah meminta eksekutif agar segera melakukan rasionalisasi anggaran sebagai tindak lanjut pengurangan DAU. Hasil rasionalisasi itulah yang akan dijadikan acuan di dalam merancang APBD Perubahan 2017.

Politisi Golkar ini mengatakan pembangunan monumen tidak selalu bisa dikaitkan dengan kepentingan masyarakat. Pasalnya pembangunan itu juga bisa dilihat dari perspektif yang berbeda.

Menurutnya tidak masalah jika pembangunan tugu bertujuan untuk kepentingan pemerintah dalam membangun citra pariwisata yang baik. “Terus monumen seperti apa yang bisa mendongkrak pariwisata sehingga perkembangannya lebih bagus.

Kalau memang jawabannya itu salah satunya melalui sentuhan monumen seperti itu, saya kira kenapa tidak,” katanya.

Ia mengatakan ada beberapa daerah yang berani membangun proyek-proyek monumental seperti air mancur yang megah dengan anggaran besar. Itulah yang kemudian merangsang perkembangan pariwisata di daerah tersebut. “Berarti itu positif bagi masyarakat. Sep-

erti itu cara melihatnya. Tidak bisa hanya dari satu sudut padang melihatnya,” jelasnya.

Ia pun akan meminta penjelasan kepada eksekutif seperti apa konsep tugu dan pintu gerbang yang akan dibangun dengan anggaran Rp 5 miliar tersebut. Termasuk juga mempertanyakan target atau tujuan pembangunan monumen tersebut. “Juga tentu bagaimana ini memiliki korelasi dengan sektor pariwisata dan pemberdayaan masyarakat. Konsep monumen sendiri belum kita dapatkan seperti apa,” jelasnya.

Kepada Bappeda juga telah disarankan agar tugu atau monumen tersebut dirancang agar memiliki makna yang esensial bagi masyarakat Kota Mataram. Harus ada filosofi dan nilai-nilai kultural yang ditonjolkan dalam bangunan tersebut. Sehingga keberadaan tugu itu dapat menjadi simbol identitas kultural masyarakat. (ynt)

Rencana Mutasi

BKPSDM Segera Evaluasi Kinerja Pejabat Mataram (Suara NTB) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram segera melakukan evaluasi terhadap kinerja pejabat. Evaluasi ini menyusul rencana Pemkot Mataram melakukan mutasi Bulan Oktober mendatang.

Kepala BKPSDM Kota Mataram, Baiq Nelly Kusumawati menjelaskan, kemungkinan evaluasi kinerja nanti dilakukan khusus pejabat eselon II dan III yang akan dirolling dan dipromosikan. Setelah itu, baru dibentuk panitia seleksi terhadap pejabat eselon III yang dipromosikan menduduki jabatan pimpinan SKPD. “Baru proses pansel setelah ada evaluasi kinerja yang meru-

(Suara NTB/dok)

Baiq Nelly Kusumawati pakan tahapan,” kata Nelly.

Sebelum tahapan tersebut, pihaknya tengah menyiapkan data elektronik seluruh pe-

gawai. Ini dimaksudkan untuk mempermudah akses data ketika dilakukan evaluasi.

Nelly menambahkan, pejabat yang akan dievaluasi tentunya yang berasal dari eselon III yang akan maju. Demikian pula, pimpinan SKPD akan dilihat kinerja apakah sesuai target untuk tupoksi selama dua tahun.

“Tolak ukur capaian kinerja menjadi salah satu penilaian untuk dirolling,” paparnya.

Mutasi gelombang III dilakukan mengingat jabatan Kepala Dinas Sosial akan lowong pascaditinggal pensiun oleh H.L. Indra Bangsawan. Pemkot Mataram ingin segera mengisi jabatan tersebut agar tidak mengganggu program dan eksekusi anggaran. (cem)

JCH Kloter Pertama Mulai Kumpulkan Koper Mataram (Suara NTB) Pemberangkatan Jemaah Calon Haji (JCH) asal Kota Mataram masuk dalam kloter pertama embarkasi Lombok yang akan masuk asrama pada Jumat (11/8) besok. Saat ini para JCH telah mulai mengumpulkan kopernya di Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Mataram. Hal ini disampaikan

Kepala Kantor Kemenag Kota Mataram, H. Burhanul Islam, Rabu (9/8) ditemui di kantornya. “Untuk persiapan musim haji 1438 Hijriah, alhamdulillah dari segi kesiapan administrasi dan sebagainya sudah siap. Malahan hari ini jemaah juga sudah mulai mengantarkan kopernya,” jelasnya.

Paspor dan visa seluruh JCH

juga telah dipastikan rampung, termasuk juga buku kesehataan jemaah haji yang akan dibagikan saat JCH telah memasuki asrama. “Kesiapan jemaah juga telah kita lakukan pemantapan akhir bagi ketua regu dan ketua kelompok dan semua sudah siap untuk berangkat,” tambahnya.

Jumlah JCH dalam kloter pertama ini sebanyak 450 dita-

mbah lima orang petugas. Sebelum diberangkatkan ke Asrama Haji NTB, ratusan JCH akan dikumpulkan di Kantor Walikota Mataram pada Jumat (11/8) pagi dan akan dilepas secara resmi oleh Walikota Mataram. Sementara JCH dijadwalkan masuk asrama pukul 11.00 WITA. Menginap semalam di asrama, JCH ini ke-

mudian akan terbang ke Jeddah, Arab Saudi pada Sabtu (12/ 8) pukul 12.15 WITA. Burhanul pun mengimbau kepada JCH agar tidak langsung menuju asrama haji. Semua JCH diwajibkan berkumpul terlebih dulu di kantor walikota karena akan dilakukan verifikasi data sebelum diberangkatkan ke asrama. Petu-

gas asrama pun tidak akan menerima JCH yang datang langsung tanpa bersama rombongan JCH lainnya.

Pemberangkatan JCH selanjutnya masuk kloter tujuh yang akan bergabung dengan JCH dari Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat. JCH Kota Mataram yang mausk kloter tujuh ini hanya 17 orang dan

akan berangkat pada 20 Agustus mendatang. “Akan kita lepas juga secara resmi di kantor walikota. Cuma karena jumlahnya 17, mungkin tempatnya di Ruang Kenari pukul 16.00. Masuk asrama pukul 19.00,” jelasnya. Pemberangkatan JCH Kota Mataram selanjutnya yaitu kloter 10 yang dijadwalkan pada 24 Agustus. (ynt)

SUARA NTB Kamis, 10 Agustus 2017

EKONOMI DAN BISNIS

(Suara NTB/yon)

Halaman 3

Daftar Sertifikasi Halal MENDAPATKAN sertifikat halal menjadi hal yang penting.

Sebab itu akan memberikan kepercayaan dan keyakinan bagi konsumen bahwa makanan itu aman dan halal dikonsumsi.

Namun saat ini masih sedikit restoran maupun hotel yang mau mendaftarkan sertifikasi halalnya di LPPOM MUI NTB. “Memang jumlahnya masih sedikit. Tapi ini masih berproses. Seiring berjalannya waktu pasti akan banyak yang mendaftarkan sertifikasi halalnya. Kami imbau kepada pelaku usaha restoran maupun hotel untuk segera daftar sertifikasi halal,” kata ketua Pershimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) NTB Lalu Abdul Hadi Faishal kepada Suara NTB, di Mataram, Rabu (9/8).

Ia mengatakan bahwa ini menjadi hal baik mengingat NTB sudah menjadi destinasi wisata halal. Sertifikasi halal itu akan memberikan keyakinan bagi konsumen atau wisatawan bahwa yang disajikan berstandar halal. Ini justru dapat memberikan keuntungan bagi pelaku usaha.

“Kalau mereka sudah menyadari keuntungan yang bisa didapat, pasti mereka berebut untuk mendaftarkan sertifikasi halal itu,” ujarnya.

Data dari LPPOM MUI NTB, UMKM yang sudah mengantongi sertifikasi halal sebanyak 269. Rumah makan sebanyak 200. Restoran hotel sebanyak 75 dan restoran non hotel sebanyak 100. Jumlah ini tentu saja masih sangat kecil jika dibandingkan dengan jumlah industri yang ada saat ini. Selain dari jumlah itu, artinya ada 2.000 lebih industri berupa rumah makan dan restoran yang tidak halal, karena belum memiliki sertifikasi halal dari MUI. Saat ini MUI NTB telah bekerjasama dengan Dinas Koperasi UMKM NTB, Dinas Perindag NTB dan Dinas Pariwisata NTB. Tujuannya agar semua industri termasuk hotel, restoran dan tempat makan bisa terdata dan bisa mendaftarkan sertifikasi halalnya. Sebab tanpa sertifikat itu, rumah makan atau restoran itu dapat dikatakan tidak halal.

Beberapa kendala penerapan sertifikasi halal di NTB disebutkan yaitu kesadaran pelaku usaha yang masih kurang. Selain itu adanya asumsi bahwa setiap proses produksi yang dilakukan oleh orang muslim secara otomatis adalah halal. Hal ini pula yang membuat banyak pengusaha enggan untuk mendaftarkan sertifikasi halalnya.

Meski demikian sejak tahun 2012 hingga 2016 terjadi peningkatan jumlah pendaftar sertifikasi halal di NTB. Tahun 2012 sebanyak 239 industri. Tahun 2013 sebanyak 226 industri. Tahun 2014 sebanyak 180 industri. Tahun 2015 sebayak 175 industri dan tahun 2016 sebanyak 644 industri. MUI NTB berharap adanya kesadaran dari pelaku pariwisata untuk mendaftarkan sertifikasi halalnya. Sebab selama industri itu belum memiliki sertifikat halal, akan selalu ada keraguan bagi pelLalu Abdul Hadi Faishal anggan. (lin)

MESIN PENGOLAHAN KONSENTRAT Ditengah rencana pengurangan tenaga kerja, PT. AMNT sedang fokus melaksanakan rencana untuk melakukan penggalian lanjutan. Tampak mesin pengolahan konsentrat milik AMNT.

(Suara NTB/dok)

Jatah Pupuk Subsidi Tiga Kabupaten Dialihkan Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan menyetujui relokasi jatah tiga kabupaten yang serapannya masih rendah, kepada kabupaten yang tingkat serapan pupuknya tinggi. Hal ini dilakukan agar tak menghambat produksi.

Menurut Kepala Dinas Pertanian Perkebunan Provinsi NTB, Ir. Husnul Fauzi, M.Si tiga kabupaten dengan serapan pupuk subsidi yang masih rendah adalah Kabupaten Lombok Timur, Lombok Barat dan Kabupaten Sumbawa Barat. Masing-masing serapannya di bawah 70 persen.

Sementara tiga kabupaten dengan tingkat serapan tinggi yakni yaitu Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Bima dengan tingkat serapan di atas 80 persen. Sementara Kabupaten Dompu, Kabupaten Lombok Tengah, Kota Bima

dan Kota Mataram tingkat serapannya telah mengikuti ritme sesuai jatah yang mereka dapat.

Berdasarkan hasil evaluasi, dari laporan Pupuk Kaltim, selaku penyalur pupuk Urea subsidi di wilayah NTB. Terlihat mana kabupaten kota yang progresif. Sehingga pemerintah daerah mengelurkan kebijakan realokasi dari kabupaten serapan terendah ke kabupaten serapan tertinggi.

“Sekitar 3.000 ton dulu yang mau dipindah. 1.000 ton dari Lombok Barat dan 2.000 ton dari Lombok Timur, lainnya akan diatur,” kata kepala Husnul Fauzi

di ruang kerjanya, Rabu (9/8).

Kendati jatah kabupaten lain dialihkan, dia mengatakan sudah ada strateginya ketika pupuk subsidi sangat dibutuhkan, maka jatah tahun 2018 yang akan ditarik lebih awal. Untuk saat ini hingga empat bulan ke depan, stok pupuk di gudang Pupuk Kaltim tercukupi.

Tahun 2017 ini, NTB mendapatkan jatah pupuk subsidi 125.000 ton untuk Urea, 16,260 ton untuk SP-36, ZA 14,310 ton, NPK 38,650 ton dan Organik 12,220. Jatah ini telah didistribusikan sebagian sejak 22 Desember

Husnul Fauzi

Gubernur Ingin Hasil Penjualan Saham Direinvestasikan untuk Sektor Perbankan

Konsumen Adukan Pengembang ke YPK

(Suara NTB/dok)

dan Pupuk Organik Rp 500/Kg. HET berlaku untuk pembelian kemasan 50 Kg dan 40 Kg khusus untuk pupuk organi k . (bul)

(Suara NTB/dok)

(Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) Yayasan Perlindungan Konsumen (YPK) Provinsi NTB menerima pengaduan konsumen yang dibohongi pengembang perumahan. Aduan ini sedang disempurnakan dan akan ditindaklanjuti. Gambaran umum, salah satu aduan tersebut dari salah satu konsumen perumahan yang tak disebutkan namanya.

Demikian juga perusahaan yang diadukan. Konsumen ini dalam aduan keberatan setelah membayar uang muka (DP) sebesar Rp 3,5 juta. Menyusul dibayar cicilan hingga total Rp 10,5 juta.

Dalam perjalannya, rumah yang dijanjikan pengembang tidak sesuai dengan yang telah disepakati. Pengembang kemudian menawarkan konsumen untuk mengambil unit perumahan dengan type yang lebih besar. Solusi ini ditolak konsumen, lantaran ketidakmampuannya membayar cicilan bulanan dalam jumlah besar. Uang muka dan cicilan tetap diminta dikembalikan.

“Saya sudah minta dia lengkapi dulu surat-surat pengaduannya, baru kita tindaklanjuti,” beber Ketua YPK Provinsi NTB, H. Muh. Saleh, SH, MH., di Mataram, Rabu (9/8).

Dosen Fakultas Hukum Unram ini membeberkan satu kasus lain yang diadukan ke YPK Provinsi ini. Konsumen membeli rumah yang dibangun pengembang dengan harga Rp 700 juta, pembayaran dilakukan dengan tunai. Setelah pembayaran, belakangan rumah yang disepakati dalam kondisi tidak mulus.

“Ada retak dan retaknya sampai bawah. Padahal perjanjian rumah yang ditawarkan bagus. Konsumen tidak terima, tapi sudah terlanjur dibayar. Orangnya komplain tapi perusahaan berdalih macam-macam,” kata Saleh.

Persoalan perumahan perumahan ini kerap diterima secara langsung dalam beberapa waktu terakhir. Tetapi YPK Provinsi NTB belum memberikan parhatian khusus. Keluhan lain yang kerap diterimanya mengenai kualitas bangunan unit perumahan yang disiapkan oleh pengembang.

Tetapi lagi-lagi keluhan tersebut tidak dimasukkan dalam agenda besarnya karena terbatasnya SDM. Selain itu, jumlah pengaduan terhadap finance juga tak lebih kecil.

“Sebelumnya kita fokus di pengaduan finance. Sekarang kami akan fokuskan kepada sektor properti, perbankan dan jasa-jasa lainnya,” ujarnya.

Terhadap aduan-aduan yang masuk, YPK akan melakukan mediasi. Jika cara kekelurgaan ini buntu, tak menutup kemungkinan akan diadukan ke persoalan hukum. Dalam ketentuannya sudah dijelaskan, UU Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Republik Indonesia menjelaskan bahwa hak konsumen diantaranya adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan atau jasa, hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan, hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya, dan sebagainya. Sanski pelanggaran undang-undang inipun telah jelas diatur. (bul) H. Muh. Saleh

2016 lalu.

Pupuk Kaltim telah mendistribusikan stok kepada 27 distributor yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di NTB. Untuk memastikan percepatan distribusi pupuk, Pupuk Kaltim bahkan menambah jumlah sebanyak tiga distributor, sesuai permintaan pemerintah daerah. Ditambah satu distributor untuk Kabupaten Lombok Tengah dan dua distributor untuk Kabupaten dan Kota Bima.

Untuk harga beli petani, sebagai mata ketentuan pemerintah, bahwa Harga Eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi masing-masing Pupuk Urea Rp 1.800/Kg, Pupuk SP-36 Rp 2.000/Kg, Pupuk ZA Rp 1.400/Kg, Pupuk NPK Rp 2.300/Kg

(Suara NTB/dok)

H. Manggaukang Raba

(Suara NTB/dok)

Aziz Bagis

Ajukan Tambahan Modal Rp 75 Miliar, GNE Harus Dievaluasi Mataram (Suara NTB) Manajemen PT. Gerbang NTB Emas (GNE) mengajukan penambahan modal sebesar Rp 75 miliar ke pemerintah daerah. Pengajuan ini dianggap wajar, namun disarankan agar dilakukan evaluasi terhadap perusahaan.

Pengajuan penambahan modal ini sedang dibahas di DPRD NTB, rencananya akan dialokasikan untuk memperkuat tujuh jenis usaha yang dikelola perusahaan daerah ini. Kepala Biro Perekonomian Setda NTB, Dr. H. Manggaukang Raba, MM di Mataram, Rabu (9/8) kemarin mengatakan, proposal penambahan modal sudah dimasukkan oleh direksi PT. GNE. Manggaukang mengisyaratkan tetap mendukung, selama perusahaan memberikan konstribusi. Perusahaan yang saat ini dipimpin Direktur Utama H. Syahdan Ilyas ini setiap tahun menurutnya, menyumbang laba bersih di atas Rp 1 miliar. Bahkan pada tahun buku terakhir, GNE menyumbang keuntungan sebesar Rp 1,4 miliar. “Kinerjanya terus membaik,” tegasnya.

Pengajuan penambahan modal itu akan dikaji oleh tim penasihat Gubernur di bidang investasi. Berapa penambahan modal yang layak diberikan.

Dari proposal yang diajukan PT. GNE, dana sebesar itu rencananya akan dilakukan untuk mengganti peralatanperalatan pendukung usahanya. Diantaranya peralatan untuk usaha beton yang harganya Rp 4 miliar. Pengembangan usaha bengkel, pemandian mobil/ kendaraan dan rencana membuat outlet agri food di lahan kosong kantor GNE di perempatan Sweta, Mataram.

Sementara untuk pengelolaan Rumah Potong Hewan (RPH) Banyumulek, Lombok Barat, Dr. Manggaukang tidak menyebutnya detail. Karena RPH tersebut selama dikelola belum memberikan kontribusi besar terhadap perusahaan.

“Dia disubsidi oleh usaha beton, karena rugi terus. Karena itu juga kita sudah hilangkan direksi, yang ada hanya manajer. Masak hanya satu

direksi dibayar mahal, tidak memberikan hasil apa-apa. Sambil dia mandiri dan memberi keuntungan besar,” demikian Manggaukang.

Pemerhati Ekonomi dari Unram, Dr. Aziz Bagis mengingatkan agar permintaan penambahan modal sebesar Rp 75 miliar dipertimbangkan dengan baik.

PT. GNE punya historis yang kurang produktif. Dari sejarah masa lalunya, perusahaan daerah ini diharapkan melakukan perubahan di segala sisi.

“Diagnosa kondisi perusahaan. Jangan langsung bicara kebutuhan modal dulu. Siapa tahu hasil diagnosa nanti dia membutuhkan manajemen yang baik. Kan kenapa harus membutuhkan modal,” ujarnya.

Dia mengumpamakan perusahaan seperti manusia. Sebelum diberikan resep oleh dokter, dilakukan diagnosis agar tak salah obat.

“Pernah ndak perusahaan ini di diagnosis? Jangan ujuk-ujuk butuh modal. Kembali lagi nanti kurang produktif. Apalagi tantangan dunia bisnis sangat besar saat ini,” saran Ketua Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia (Aprindo) Provinsi NTB ini.

Kemudian yang tak kalah penting adalah membangun budaya kerja perusahaan. Kelemahan perusahaan daerah ada pada budaya kerja. Inipun dipertanyakan pernah tidaknya dilakukan kajian.

“Jangan ini dianggap enteng,” imbuhnya.

Aziz Bagis tak ingin lebih jauh mengomentari pengajuan penambahan modal sebesar itu, di tengah masih besarnya tingkat kemiskinan di NTB. “Kebutuhan modal itu, kalau kita punya uang lebih, sudah tidak ada yang miskin. Ini uang yang cukup besar. Perlu ada kejelasan dulu, sayang ini, akhirnya kalau sudah hilang uangnya rugi, kita saling salah menyalahkan. Sebelum uang itu hilang, mari periksa dulu perusahaan. Persoalan modal bisa didapat dari mitra, perbankan, tapi internal harus baik dulu,” tegasnya. (bul)

Mataram (Suara NTB) – Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi menyatakan hasil penjualan saham sebesar 6 persen milik Pemda yang berada di PT. Multi Daerah Bersaing akan direinvestasikan untuk sektor perbankan.

Menurut Gubernur, reinvestasi hasil penjualan saham itu akan menguntungkan jika dijadikan penyertaan modal ke PT. Bank NTB, yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

“Kalau dia masuk APBD kan habis dia. Jadi, kita berharap itu uang bisa diinvestasikan utamanya di BUMD khususnya perbankan.

Misalnya, investasi di Bank NTB,” kata Gubernur dikonfirmasi di Mataram, Rabu (9/8) siang kemarin.

Gubernur mengatakan rata-rata keuntungan PT. Bank NTB setiap tahun sebesar 30 persen. Jika hasil penjualan saham senilai hampir Rp 500 miliar itu diinvestasikan ke PT. Bank NTB, maka akan menguntungkan bagi daerah.

Pasalnya, kata Gubernur, PT. Bank NTB kepemilikan sahamnya seratus persen milik daerah.

Sehingga dividennya akan kembali ke daerah. Kedua, jika diinvestasikan ke BUMD maka akan memperbesar kekuatan dari perbankan milik daerah tersebut sehingga mereka bisa lebih bersa-

RABU, 09/08/2017

ing lagi dengan perbankan lainnya. “Ketiga, kita berharap dari penjualan saham itu tidak habis, tapi bisa menjadi kekayaan daerah yang kemanfaatannya panjang,” kata Gubernur.

Sampai saat ini, Gubernur berpendapat hasil penjualan saham itu lebih baik direinvestasikan untuk Bank NTB. Sementara BUMD lainnya seperti PT. Daerah Maju Bersaing (DMB) dinilai masih belum mmepunyai pengalaman. Jika uang hasil penjualan saham itu direinvestasikan ke sektor yang lain atau BUMD yang lain, lanjut Gubernur, maka perlu dipertimbangkan secara matang. Perlu dilihat dan dikaji rencana bisnisnya seperti apa.

Sementara itu, terkait dengan uang hasil penjualan saham tersebut yang masih berada di PT. MDB, Gubernur meminta Direktur PT. DMB, H. Andy hadianto, SH, MM., proaktif. Menurut Gubernur, uang hasil penjualan saham sekitar Rp 400 miliar yang masih dicicil PT. MDB harus secepatnya diselesaikan.

“Jadi MDB harus segera mentransfer ke DMB. Tidak ada alasan.

Kan sudah ada uangnya. Jadi itu tugas pak Andy lebih aktif. Ini urusan ndak perlu kita yang jadi ribut.

Ini harus cepat DMB harus responsif,” pinta Gubernur. (nas)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Kamis, 10 Agustus 2017

Halaman 4

(Suara NTB/rus)

Plt Kades Labuhan Haji Muhammad Kasim

Usulkan Renovasi Sekretariat Kwarcab GEDUNG Sekretariat Gerakan Pramuka Kwartir Cabang (Kwarcab) Lombok Timur (Lotim) bakal direnovasi. Pasalnya, Gerakan Pramuka yang menjadi tanggung jawab dari Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Lotim sudah mengusulkan dalam RKA-nya sebesar Rp 2,5 miliar.

“Jadi untuk renovasi gedung kwarcab ini, kita sudah usulkan dalam RKA sebesar Rp 2,5 miliar,” terang Kepala Dispora Lotim, Drs. M. Zaini pada Suara NTB, Rabu (9/8).

(Suara NTB/dok) Ditegaskannya, renovasi geM. Zaini dung Kwarcab Pramuka sangat penting untuk dilakukan, karena keberadaan gerakan pramuka memiliki peranan besar dalam mendidik karakter anak bangsa, melatih jiwa disiplin, kepemimpinan serta sikap jujur dan mau bekerja. Terlebih, gedung Kwarcab Lotim sering dimanfaatkan oleh sejumlah pihak dalam menggelar sejumlah pertemuan-pertemuan penting.

Maka dari itu, Zaini berharap supaya apa yang diusulkan itu dapat disetujui yang tentunya setelah dilakukan sejumlah mekanisme, seperti rapat paripurna di DPRD Lotim maupun oleh bupati. Harapannya, pembangunan gedung Sekretariat Kwarcab Lotim dapat dieksekusi pada 2018 mendatang. “Itu yang kita usulkan, masukkan dalam RKA kita di Dispora, semoga disetujui,” harapnya.

Pada bagian lain, Zaini menyebut saat ini pembangunan gedung pemuda dan mahasiswa pembangunannya sudah dimulai dikerjakan dan ditargetkan tuntas akhir tahun ini. Dikatakannya, selain melakukan pembinaan terhadap atlet, pembangunan di bidang fisik sangat penting untuk dilakukan sebagai wadah untuk para pemuda dan mahasiswa dalam menuntut ilmu. (yon)

Diduetkan dengan Selly

Sidang Majelis TPTGKD

Masih Ada Kontraktor Tak Bersedia Hadir Tanjung (Suara NTB) Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) terus mengupayakan penagihan atas denda keterlambatan pengerjaan kegiatan fisik tahun 2016 lalu berdasarkan LHP Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Petwakilan NTB. Meski sudah disurati, masih ada kontraktor yang enggan hadir memenuhi undangan Majelis Tuntutan Perbendaharaan - Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (Majelis TP-TGKD).

Ali BD: Saya Tertarik Berpasangan dengan Kalangan Birokrasi

(Suara NTB/dok)

Selong (Suara NTB) Dr. H. Moch Ali Bin Dachlan angkat bicara soal pemasangan dirinya dengan Dra. Hj. Putu Selly Andayani oleh PDI-P pada Pilkada NTB 2018 mendatang. Kepada Suara NTB, Ali BD alias Amaq Asrul mengaku selama ini selalu mengambil wakil-wakilnya dari kalangan birokrasi. “Saya tertarik berpasangan dari kalangan birokrasi,” jawabnya, Rabu (9/8).

Dia menuturkan, selama dua periode maju sebagai Bupati Lombok Timur (Lotim), pasangannya berasal dari kalangan birokrasi. Kalangan birokrasi dianggap memiliki pengalaman dalam mengelola mesin birokrat dalam menjalankan roda pemerintahan ke depan.

Begitu juga dengan Hj. Putu Selly Andayani diketahui merupakan birokrat yang sudah berpengalaman. Beberapa jabatan eselon II di lingkup Pemprov NTB, termasuk mantan Penjabat Walikota Mataram dinilai memenuhi syarat yang diinginkan.

“Dia (Selly Andayani, red) sudah memenuhi kriteria, karena pengalaman di bidang birokrasi,” ucap Ali BD – sapaan akrab Bupati Lotim ini.

Pilihan Ali BD dari birokrasi beralasan. Di mana, diperlukan sosok yang mengerti dan paham tentang birokrat. “Itu dasar-dasar pertimbangan saya,” ucapnya.

Ditanya soal pilihan pasangan atas alasan keberimbangan daerah Lombok-Sumbawa, Ali BD mengatakan, pemiliran kedaerahan merupakan pemikiran mundur. “Kita mundur kalau itu yang dijadikan alasan,” jawabnya.

Kepentingan menjadi pemimpin ke depan ini katanya adalah menjalankan kepentingan nasional. Meski keputusannya saat ini belum final soal wakil, kata Ali BD alasan kedaerahan itu dianggapnya kurang baik sebagai pertimbangan mencari sosok pemimpin.

Fakta selama ini presiden selalu dari Jawa bukan berarti juga sebuah kemunduran karena sudah ada kebulatan tekad sama-sama Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKR). Presiden selalu dari Jawa bukan pula diartikan sebagai sebuah kemunduran. Ke depan siapapun bisa menjadi pemimpin.

Begitupun di NTB. Tidak harus pula orang yang melulu dari Lombok yang memimpin menjadi gubernur. Bisa saja gubernurnya dari Pulau Sumbawa. Namun, bukan berarti kemudian hal itu tidak baik. Pihaknya meminta hal-hal seperti itu tidak dikerdilkan dan dianggap sebagai ketimpangan. Baginya, sosok pemimpin itu merupakan pilihan rakyat.

Selanjutnya, makin mantapnya dukungan partai terhadap Amaq Asrul yang sudah lama bersiap dari jalur independen ini tidak langsung pindah haluan kendaraan. Pihaknya juga tidak bisa melarang partai mendukung calon independen.

Termasuk Partai Demokrat, “Ada partai yang mendukung idependen itu hal yang baik. “Kalau mau Partai Demokrat mau mendukung independen itu juga bagus. Demokrat itu kan orang-orang baik,” tambahnya.

Dalam hal ini, Ali BD mempersilakan partai-partai lain itu mendukung dirinya. Soal independen atau tidak, ujarnya, hanya soal teknik pencalonan dalam pemilihan kepala daerah. Apalagi semakin banyak partai yang memberikan dukungan ke independen, dianggapnya sangat baik.

“Independen gandeng dengan partai itu kan bagus,” ujarnya. (rus) H. Moch. Ali Bin Dachlan

Sidang majelis sejatinya dilakukan Selasa (8/8) lalu di Aula Sekretariat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Menurut Anggota Majelis TP-TGKD yang juga Kepala BPKAD KLU, Drs. H. Raden Nurjati, mengungkapkan pada Selasa lalu itu, sebanyak 9 orang yang hadir. Mereka dari kalangan kontraktor, tenaga ahli (SKPD) dan konsultan perencana.

“Pemanggilan kepada pihakpihak terkait, itu oleh dari Inspektorat. Yang kita ketahui ada 9 orang yang hadir. Tetapi ada juga kontraktor yang dipanggil,

namun tidak hadir,” ungkap Nurjati, Rabu (9/8).

Diungkapkannya, sidang majelis dilakukan bertahap.

Ada kalanya satu kali sidang melibatkan 3 orang sekaligus, yakni dari pihak ketiga, tim ahli dan konsultan perencana bergantung dari LHP BPK. Misalnya dicontohkan Nurjati, pada satu proyek fisik Tim Ahli dan Konsultan Perencana menerima honor lebih besar, sehingga menurut BPK, kelebihan honor tersebut harus dikembalikan ke kas daerah. “Saat sidang kemarin nilai tertinggi tagihan

sebesar Rp 400 juta. Tagihan itu berupa denda keterlambatan kepada kontraktor yang mengerjakan proyek pipa Mursemalang,” ungkapnya.

Versi Dinas PU, kegiatan perpipaan Mursemalang telah selesai dikerjakan. Hanya saja, pada periode 2016, pembayaran paket kegiatan yang diterima kontraktor sebesar 70 persen dikarenakan tidak selesai tepat waktu di periode reguler. Daerah akan membayarkan sisa 30 persennya pada APBD Perubahan 2017 ini.

“Mereka yang disidang se-

(Suara NTB/ari)

Raden Nurjati muanya berkomitmen melunasi. Beberapa kontraktor seperti proyek Mursemalang rupanya masih punya piutang di daerah sebesar 30 persen. Nah, mere-

ka menunggu pembayaran itu dulu baru membayar dendanya,” papar Nurjati.

Majelis TP – TGKD, sambung dia, diberi waktu penagihan selama 60 hari sejak LHP dikeluarkan. Mengingat APBD Perubahan 2017 sedang dalam proses pembahasan di DPRD, maka pelunasan piutang kepada pihak ketiga oleh daerah dirasa bisa dilakukan sebelum masa 60 hari tersebut. Setelah dana siap dibayarkan maka Majelis TP-TGKD akan memanggil kembali para rekanan agar bisa dilakukan pemotongan piutang sebesar kewajiban dendanya kepada daerah.

“Mengenai kontraktor yang tidak hadir, kita akan panggil lagi untuk kedua dan ketiga. Sampai tidak hadir juga, maka kita serahkan ke Ketua Majelis untuk disikapi lebih tegas,” demikian Nurjati. (ari)

Dukcapil Telusuri Dugaan Percetakan KK dan KTP Ilegal Selong (Suara NTB) – Adanya informasi adanya dugaan praktik pencetakan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) ilegal membuat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Lombok Timur (Lotim) bersikap tegas. Untuk menelusuri informasi tersebut, Dukcapil saat ini sudah melakukan penelusuran.

Dikonfirmasi di ruang kerjanya, Rabu (9/8), Sekretaris Dinas Dukcapil Lotim, Azis, S.Pd., tidak memungkiri adanya dugaan praktik pencetakan KK dan KTP di luar kewenangan Dukcapil. Praktik melanggar hukum itu, katanya, terjadi di beberapa titik di Lotim. “Masih kita telusuri informasi itu, tapi ada di beberapa desa/kelurahan,” ujarnya.

Terkait hal itu, Azis juga mengaku geram, karena dalam KTP itu terdapat tanda tangannya mengingat KTP yang dicetak tersebut merupakan KTP manual. Dari informasi yang diperolehnya, pembuatan KK

dan KTP di luar kewenangan Dukcapil tersebut bekerjasama dengan pemerintah pusat. “Informasinya dia bekerjasama langsung dengan pemerintah pusat. Jadi ada blangkonya dan stempelnya juga banyak. Tapi ini masih kita telusuri, saya juga bingung kenapa ada tanda tangan saya,” terangnya.

Kendati demikian, Azis menegaskan pihaknya tidak berani mengatakan KK maupun KTP tersebut palsu sebelum adanya bukti yang kuat. Ditekankannya, adanya data masyarakat yang tidak terbaca dikarenakan memang masuk dalam data hilang, sehingga dapat dimunculkan kembali dengan diproses melalui NIK. Selain itu, ia juga mengingatkan kepada seluruh pegawainya di Dukcapil untuk tidak bekerjasama dengan tekong maupun calo. Apabila hal itu dilakukan, maka tentunya ada sanksi yang akan diberikan. Untuk pengawasan sendiri, Dukcapil sudah berkoordinasi den-

Pilkada Lotim

Selong (Suara NTB) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Lombok Timur (Lotim) sampai saat ini belum menentukan sikap akan berkoalisi dengan siapa dalam menentukan pasangan calon. PKS masih mencoba bertahan untuk mengusung kader sendiri. Pilihan apakah menjadi nomor satu atau nomor dua pun masih belum ada keputusan.

Menjawab Suara NTB, Rabu (9/8), Ketua PKS Lotim, Murnan mengatakan, upaya partai masih

PKS Belum Tentukan Sikap

(Suara NTB/yon)

URUS DOKUMEN - Sejumlah masyarakat saat mengurus dokumen kependudukan di Dinas Dukcapil Lotim. gan pihak intelijen untuk memantau pergerakan dari semua karyawannya. “Kita ingatkan para karyawan supaya tidak bekerjasama dengan para calo maupun tekong,” ujarnya mengingatkan.

Hal tersebut ditegaskan Azis untuk menjamin pelayanan mak-

simal di Dukcapil. Pasalnya, untuk pembuatan sejumlah dokumen kependudukan seperti Akte Kelahiran, KK dan KTP adalah gratis sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun di luar ketentuan itu, pastinya akan diberlakukan sistem denda, seperti di

akta kelahiran serta KK, sementara untuk di KTP gratis.

“Untuk KK setelah 14 hari barulah dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp 5 ribu. Untuk akte kelahiran dendanya bervariasi. Untuk KTP yang benarbenar gratis,” pungkasnya. (yon)

menginginkan H. Abdul Hadi yang juga Wakil Ketua DPRD NTB sebagai kandidat bakal calon. Soal pasangan sampai sekarang belum mengerucut. Diakui sudah ada satu figur, namun belum bisa katanya dibuka sebagai dukunganf inal PKS. “Kita tunggu saja,” jawab Murnan.

Meski terkesan sudah lama dan sejumlah partai lain diketahui sudah ada keputusan, Murnan membantah jika disebut lambat. Komunikasi politik ucapnya terus berlang-

sung dengan semua kandidat bakal calon. Termasuk dengan bebeberapa figur pasangan yang sudah mengemuka.

“Ini cuma soal komunikasi, dan akhir Agustus ini lah kita akan tetapkan,” janjinya.

Saat ini PKS sedang melakukan survei juga untuk mengetahui tingkat elektabilitas dari figur. Survei tingkat internal yang hasil akhirnya baru diketahui akhir Agustus ini. Acuan PKS, lanjutnya akan memilih figur yang paling berpeluang be-

sar untuk memenangkan pertarungan. Ada pertimbangan politik yang tengah dipersiapkan PKS, sehingga belum bisa mengambil keputusan final.

Disampaikan, pertimbangan tersebut adalah demi kemaslahatan bersama.

Prinsip pasangan yang paling berpeluang menanglah yang akan menjadi pilihan PKS. “Kita tunggu saja hasil survei dulu,” demikian imbuhnya. (rus)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Kamis, 10 Agustus 2017

Halaman 5

DAU Dipotong

Sejumlah Program di Loteng Terancam Ditunda Praya (Suara NTB) Kebijakan pemerintah pusat memotong Dana Alokasi Khusus (DAU) pada tahun anggaran 2017 ini, termasuk DAU Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) diakui cukup memberatkan. Kendati secara umum tidak akan mengganggu pelaksanaan program-program pemerintah daerah tahun ini.

Namun demikian, Pemkab Loteng kini tengah berupaya mencari alternatif terburuk guna mengantisipasi dampak pemotongan DAU tersebut.

“Kita tengah berupaya mencari solusi terbaik dari pemotongan DAU ini. Supaya tidak sampai mengganggu pelaksanaan program daerah,” tegas Asisten III Setda Loteng, Drs. H.L. Idham Khalid, M.Pd., kepada Suara NTB, Rabu (9/8).

Dampak terburuk dari pemotongan DAU tersebut, berupa ditundanya pelaksanaan sejumlah program daerah yang didanai dari DAU tersebut, tapi itu masih baru alterntif saja.

Bisa saja, ada alternatif lain yang diambil oleh pemerintah

daerah supaya semua program daerah yang telah direncanakan bisa tetap terlaksana. Namun, kalau harus menunda pelaksanaan sejumlah program, bagi pemerintah daerah tidak masalah. Karena bukan berarti program tersebut tidak dilaksanakan. Hanya pelaksanaannya saja yang dimundurkan sembari menunggu ketersediaan anggaran.

Terkait program mana saja yang kemungkinan bakal ditunda, Idham mengaku masih dikaji. Tentunya dengan melihat skala prioritas dari program tersebut. Kalau memang program tersebut penting dan menjadi prioritas, tetap akan dilaksanakan. Karena memang

tidak semua program priotitas.

Ada yang memang prioritas dan mendesak. Ada juga yang prioritas, tetapi belum begitu mendesak untuk dilaksanakan.

“Kita masih lihat dulu. Sembari mencari alternatif lain,” tandas mantan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Loteng ini.

Pada APBD Loteng tahun 2017 ini, alokasi DAU Loteng mencapai Rp 900 miliar lebih dengan besaran pemotongan DAU sekitar 13 persen, maka total DAU yang bakal dipotong sekitar Rp 39 miliar lebih. “Untuk angka pasti besaran potongan DAU, kita masih menunggu resminya dari pemerintah pusat,” akunya.

Pertahankan Anggaran Publik Sementara Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid menegaskan komitmen pihaknya yang berupaya tidak akan memotong anggaran yang terkait langsung dengan kepentingan publik, menyusul adanya pemangkasan DAU oleh pusat. Pihaknya bakal memotong anggaran operasional yang dinilai tidak penting yang ada di SKPD. “Kita akan berusaha semaksimal mungkin dan ini komitmen kita, anggaran yang terkait langsung dengan kepentingan publik tidak akan dipotong. Yang akan kita potong itu belanja operasional,” janjinya, Rabu (9/8).

Terkait pemotongan DAU, bupati mengaku belum ada kepastian nominal. Pihaknya perlu menunggu keputusan pusat terkait nominalnya. Pihaknya juga perlu membahas

terkait langkah selanjutnya yang bakal dilakukan.

Hal senada disampaikan Sekda Lobar H. Moh. Taufiq.

Dalam hal ini, Pemkab Lobar tidak tahu berapa nominal DAU yang dipotong, sebab eksekutif masih melakukan pembahasan, sehingga belum ada keputusan apa-apa. Terkait pembahasan KUA PPAS yang tertahan akibat menunggu kepastian pemotongan DAU, pihaknya perlu menunggu keputusan pusat terkait berapa DAU yang dipotong.

Terkait kapan kepastian keputusan pemotongan DAU, pihaknya menunggu beberapa hari ke depan. Pihaknya tidak tahu berapa DAU Lobar dipangkas, apakah masuk kisaran 0,8 - 1,8 persen. Terkait provinsi yang dipangkas DAUnya, menurut sekda semua daerah terkena pemotongan DAU. “Bukan karena kita lelet eksekusi, namun ini semua daerah terkena pemotongan,”

(Suara NTB/her)

(Suara NTB/dok)

H. Fauzan Khalid

H. L. Idham Khalid

tukas Sekda.

Sementara itu, wakil Ketua DPRD Lobar Sulhan Mukhlis menyatakan pemotongan DAU ini belum pasti sebab masih sebatas isu, sejauh ini pihak DPRD belum menerima surat resmi dari pusat. Selain itu, di

provinsi tidak terjadi pemotongan DAU. Atas dasar itulah dewan pun belum percaya pemotongan DAU sebelum ada surat tersebut. Pihak dewan tak ingin proses pembahasan APBDP terhenti gara-gara isu pemotongan DAU ini. (kir/her)

Pembangunan Poltekpar Lombok Dialokasikan Rp 1,2 Triliun Sedot Rp 2,3 Miliar APBD

H. Muh. Taufiq

(Suara NTB/dok)

SEKDA Lombok Barat (Lobar), H. Muh. Taufiq mengungkapkan, untuk membayar tunjangan anggota DPRD pascaberlakunya PP Nomor 18 tahun 2017, pemda mengalokasikan total anggaran mencapai Rp 2,3 miliar. Sebab untuk pembayaran tunjangan dewan ini sudah ada rumusnya, pendapatan umum dikurangi belanja belanja PNS (belanja pegawai).

Kalau nominal di atas Rp 550 miliar, maka kemampuan daerah kategori tinggi. Antara Rp 300 miliar- Rp 550 miliar masuk kategori sedang dan di bawah Rp 300 miliar masuk kategori rendah.“Kita (Lobar, red) sendiri masuk kategori sedang, sehingga total tambahan anggaran untuk kenaikan tunjangan DPRD Rp 2,3 miliar dari anggaran yang ada sekarang,” jelasnya, Rabu (9/8).

Terkait kapan pembayaran sesuai ketentuan dua bulan setelah diterbitkan PP, pihaknya masih menunggu penetapan APBDP. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Lobar Sulhan Muhklis menyatakan terkait kenaikan tunjangan Dewan mengacu klasifikasi kemampuan keuangan daerah. Menurutnya, Lobar masuk kategori sedang. sehingga hampir tidak begitu signifikan kenaikannya. (her)

Belanja Sejumlah SKPD Diduga Tak Sesuai Ketentuan Giri Menang (Suara NTB) – Kalangan DPRD Lombok Barat (Lobar) menemukan belanja di sejumlah SKPD senilai miliaran rupiah yang tak sesuai ketentuan, lantaran belanja ini tidak pernah disepakati pada pembahasan APBD murni. Namun dilakukan belanja tanpa persetujuan dan sepengetahuan Dewan. Belanja di sejumlah SKPD ini dinilai menyalahi ketentuan, sehingga dewan pun tidak berani menandatangani terkait belanja tersebut.

“Ada belanja di sejumlah SKPD yang tidak pernah kita sepakati di APBD murni tetapi dilakukan belanja tanpa ada persetujuan dan sepengetahuan dewan. Ya itu salah, nilainya besar. Karena itu kita tidak berani tanda tangan untuk itu,” kata Wakil Ketua DPRD Lobar, Sulhan Mukhlis, Rabu (9/8).

Selain itu, jelas Sulhan, ada pemindahan (pergeseran) anggaran antar-SKPD, beda jenis belanja, nomenklaturnya berbeda yang dieksekusi tanpa ada persetujuan dewan. Terkait hal ini, pihaknya tengah meminta petunjuk dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), apakah pergeseran seperti ini diperbolehkan atau tidak.

Misalnya belanja untuk program rumah kumuh, awalnya ditemukan bahwa belanja ini salah kamar seharusnya dalam bentuk hibah di BPKAD dialihkan eksekusi di Dinas Perumahan Pemukiman, namun pengalihan ini dilakukan setelah belanja ini dieksekusi. Pemda meminta persetujuan dewan pada APBD-P ini, padahal sudah dieksekusi. Apakah hal seperti ini dibolehkan, pihaknya tengah menunggu petunjuk dari Kemendagri, sebab antara jenis belanja saja tidak boleh berpindah, apalagi ini berpindah antar-SKPD. Diakuinya, sudah diajukan pergeseran anggaran ke pimpinan dan sudah disampaikan, jika pergeseran belanja itu boleh kalau sama jenis belanjanya dan dalam satu SKPD. Mengacu aturan, perpindahan antar-SKPD dan berbeda jenis belanjanya, maka itu harus melalui perda perubahan APBP. Pihaknya sudah konfirmasi ke instansi terkait, bahwa sudah ada back up surat dari kemendagri, namun surat ini yang ditunggu. ‘’Belanja rumah kumuh senilai Rp 13 miliar tersebut seharusnya masuk bansos di BPKAD,’’ ujarnya.

Hal ini lanjut Sulhan perlu diperjelas, supaya anggota DPRD yang menandatangani tidak ikut salah akibat persoalan ini. Menurut politisi PKB ini tidak boleh belanja yang tidak direncanakan dan disetujui oleh DPRD, namun dilakukan pergeseran oleh eksekutif.

Menanggapi hal ini, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lobar Joko Wiratno membantah tudingan DPRD terkait ada belanja yang tidak sesuai ketentuan diakibatkan tidak disepakati dan dibahas bersama dewan sebelumnya. Ia mengklaim, pihaknya baru mengajukan perubahan belanja SKPD. “Itu belum dieksekusi, kami sudah mengajukan perubahan itu ke Dewan. Kan perubahan (APBDP) itu dibahas lagi dengan dewan,” tegasnya.

Menyoal pengalihan belanja rumah kumuh yang tak sesuai ketentuan, menurut Joko belanja ini sudah dialihkan dari Dinas Perumahan dan Pemukiman ke BPKAD. Sebab jika ada di Dinas Perumahan dan Pemukiman, maka belanja ini harus ditender, kalau ditender maka ada keuntungan perusahaan dan pemotongan untuk pajak. Sementara belanja ini sesuai ketentuan tidak boleh ada potongan satu sen pun sebab harus diterima utuh oleh penerima. Akhirnya belanja program ini dialihkan secara nasional ke BPKAD yang memiliki fungsi pembiayaan. Yang ada fungsi pembiayaan, jelasnya, hanya BPKAD, sehingga saat ini belanja menempel di BPKAD, namun proses administrasi tetap di Dinas Perumahan. Atas rekomendasi dari dinas terkait, pihaknya menyalurkan bantuan tersebut ke penerima. “Ini kejadian di seluruh Indonesia, bukan di sini saja,” jelasnya.

Pihaknya juga sudah bersurat ke provinsi apakah boleh atau tidak pengalihan ini, pihak provinsi pun membolehkan dan sudah ada surat dari provinsi. Demikian pula dari pusat sudah ada jawaban, membolehkan. Dengan melakukan pergeseran belanja, sebelum perubahan anggaran (APBDP) dilakukan. (her)

Praya (Suara NTB) Proses pembangunan kampus Politeknik Pariwisata (Poltekpar) Lombok diperkirakan bakal menelan anggaran hingga Rp 1,2 triliun. Namun anggaran tersebut tidak sekaligus akan dikucurkan oleh pemerintah pusat. Tetapi secara bertahap, sesuai dengan kondisi dan perkembangan kampus.

“Hasil koordinasi kita, kampus Poltekpar Lombok ini akan dibangun secara bertahap. Dengan total anggaran yang disiapkan mencapai Rp 1,2 triliun. Dan, seluruhnya bersumber dari dana pusat,” ungkap Wakil Ketua DPRD Loteng, Ahmad Ziadi, kepada Suara NTB, Selasa (8/8).

Artinya, proyek ini bukan proyek main-main. Anggarannya saja begitu besar. Sehingga dari sisi dampak, jelas akan memberikan dampak positif yang begitu besar bagi masyarakat dan daerah ini.

Paling tidak bisa memacu perputaran ekonomi di daerah ini. dengan besarnya anggaran yang mengalir ke proyek pembangunan kampus Poltekpar Lombok tersebut.

Untuk itu, tidak ada alasan bagi masyarakat di daerah ini

(Suara NTB/kir)

LOKASI - Lokasi rencana pembangunan Poltekpar Lombok di Puyung Lombok Tengah.

Pembangunan Poltekpar ini dperkirakan menghabiskan dana sekitar Rp 1,2 triliun. untuk menolak pelaksanaan pembangunan kampus dan

harus didukung penuh. Karena bukan hanya dari sisi ekonomi

Diduga Banyak ”Dijual” di Bawah Tangan

Miliaran Rupiah PAD dari Sewa Kontrak Aset Hilang Giri Menang (Suara NTB) – Komisi I DPRD Lombok Barat (Lobar) menyoroti pendapatan asli Daerah (PAD) dari sewa kontrak aset baik berupa lahan dan bangunan yang diduga hilang, diakibatkan banyak aset daerah yang dipindahtangankan diam-diam atau “dijual “oleh penggarap pertama ke orang kedua, bahkan ke orang ketiga. Pihak pertama ini diduga memindahtangankan dengan nilai dua-tiga kali lipat dari harga sewa sesuai Perda. Sementara sewa yang dibayarkan ke daerah hanya berkisar ratusan ribu saja per tahunnya.

“Sewa kontrak ini rendah sekali pemasukan ke PAD, ini akan terus evaluasi realisasi di perubahan ini. Kondisi ini karena banyak aset berupa tanah dan bangunan pasar dipindahtangankan diam-diam, pihak pertama “menjual” duatiga kali lipat, sementara yang disetor ke daerah hanya ratusan ribu per tahun,” ungkap Wakil Ketua Komisi I DPRD Lobar H. L. Muhammad Ismail, Rabu (9/8).

Dijelaskan, sewa toko ini tengah jadi sorotan baik pasar kuliner yang dibangun di sejumlah kecamatan dan pasar yang dibangun, pemda seperti di Gerung, Narmada dan Gunungsari serta Kediri. Ia membeberkan temuan di Pasar Narmada, disewakan Rp 6 juta oleh pihak pertama ke kedua, lalu disewakan diam-diam lagi hingga Rp 20 juta per tahun. Bahkan hasil temuannya, ada oknum-oknum tertentu yang mengelola toko ini.

Oknum ini, jelasnya, biasa keluar masuk di pemda.

Kondisi ini menjadi polemik, sebab aset ini banyak dijual oleh oknum ke pihakpihak tertentu. Harga sewa ini, jelasnya, melampaui batas, bahkan melanggar ketentuan perda. Bahkan toko ini tidak hanya disewakan satu tahun, namun hingga 2-3 tahun. Sementara ketentuan saat ini perpanjangan sewa kontrak dilakukan tiap tahun. Selain itu, bangunan aset ini juga ada yang dijebol oleh penyewa untuk membuka usaha lain.

Menanggapi hal ini, Kepala

BPKAD Lobar Joko Wiratno mengakui banyak aset yang dipindahtangankan diamdiam. Diakui kondisi seperti ini terjadi. Terkait penentuan harga sewa kontrak, jelasnya, ditentukan melalui perbup dan perda yang disepakati bersama mengacu standarisasi harga.

Diakuinya, pihaknya sudah mencoba menaikkan harga sewa kontrak aset. Bahkan pihaknya sudah uji publik, namun saat uji publik pihak warga menolak. Bahkan mereka hearing ke dewan. Harga sewa aset hanya Rp 600 ribu hingga Rp 1 juta per tahun. Sementara harga ini dinilai rendah, namun ketika pemda mau menaikkan, warga protes tidak mau dinaikkan dengan berbagai alasan.

Akibatnya sewa ini pun tidak bisa naik. Namun giliran di lapangan banyak oknum menguasai aset berupa toko di pasar justru menjualnya lagi dengan harga tinggi. Pihaknya sudah membuat aturan, jika ada pihak yang melakukan tindakan itu bakal diputuskan kontrak secara sepihak.(her)

saja, dalam hal peningkatan kualitas sumber daya manusia

(SDM) masyarakat di daerah ini keberadaan kampus Poltekpar Lombok itu nantinya akan berarti besar. “Jangan kita berpikir kepentingan yang sekarang ini.

Tapi mari kita berpikir kepentingan jangka panjang. Untuk anak cucu kita,” terangnya.

Bisa dibayangkan akan berapa banyak warga masyarakat di daerah ini yang bisa menimba ilmu di Poltekpar Lombok tersebut. Dan, dengan bekal ilmu tersebut mereka bisa bekerja atau bahkan membuka lapangan kerja baru. Terlebih misi keberadaan Poltekpar Lombok sangat relevan dengan fokus pemerintah daerah saat ini untuk memajukan dan mengembangkan sektor pariwisata sebagai salah satu pendorong kemajuan daerah.

Sementara itu, Asisten I Setda Loteng, Ir. H. L.Moh. Amin, Rabu (9/8), mengatakan proses pembangunan kampus Poltekpar Lombok dijadwalkan dimulai Kamis (hari ini,red). Di mana Menteri Pariwisata Arief Yahya direncanakan hadir. “Jadwalnya direncanakan seperti itu. Tapi kita masih menunggu kesiapan dari pak menteri sendiri,” terang Amin. (kir)

Pesawat Pengangkut JCH Disiapkan Parkir Khusus Praya (Suara NTB) Pengelola Lombok International Airport (LIA) telah menyiapkan satu parking stand khusus bagi pesawat pengangkutn Jemaah Calon Haji (JCH) pada musim haji tahun ini. Hal itu dilakukan supaya aktivitas penerbangan reguler yang ada di LIA tidak terganggu, karena adanya angkutan haji tahun ini. Terlebih pesawat pengangkut JCH pada musim haji tahun ini menggunakan pesawat berbadan lebar jenis Boeing 744-400.

“Pesawat pengangkut haji tahun ini termasuk pesawat berbadan lebar. Jadi untuk parkirnya, kita sudah siapkan slot tersendiri,” ungkap General Manager (GM) PT. Angkasa Pura (AP) I LIA, I Gusti Ngurah Ardita, kepada Suara NTB, Rabu (9/8).

Ia menjelaskan, seluruh persiapan terus dilakukan. Koordinasi dengan pihak terkait, seperti Dinas Perhubungan, bagian kargo hingga ground handling di bandara sendiri.

Untuk memastikan, proses angkutan haji musim haji tahun ini bisa berjalan lancar.

Selain itu, pihaknya juga kini tengah melakukan penyesuaianpenyesuaian terhadap Standar Operasional Penerbangan (SOP)

yang ada sesuai dengan kondisi kebutuhan dan keselamatan penerbangan. “Karena pesawat yang masuk pesawat berbadan lebar, maka untuk SOP keselamatan penerbangan juga harus disesuaikan,” terangnya.

Mengingat SOP yang ada di LIA saat ini masih menggunakan SOP keselamatan penerbangan untuk jenis pesawat yang lebih kecil, sehingga harus dilakukan penyesuaian agar bisa memenuhi SOP sesuai ketentuan yang berlaku untuk pesawat berbadan lebar.

Namun demikian, secara umum pihaknya memastikan LIA sudah siap melayani penerbangan haji tahun ini. Sebagaimana yang tunjukkan pada musim-musim haji sebelumnya. “Walaupun masih ada penyesuaian-penyesuaian. Tapi secara umum LIA sudah siap,” klaimnya.

Disinggung layanan bagi JCH sendiri, Ardita menegaskan karena tetap ada layanan khusus.

Misalnya, terkait ketepatan layanan penerbangan dan kemudahan aksi ke pesawat dan lain sebagainya. “Jadi seperti sebelumnya, JCH tidak harus turun diterminal baru kemudian nanti pesawat. Tapi dari asrama haji langsung diantar dengan bus ke pesawat,” klaimnya. (kir)

Pasangan Jukir dan Pedagang Sayur Asal Lobar Naik Haji Pasangan suami istri (pasutri) Sahudin dan Miskiah asal Pohdane RT IV Kelurahan Gerung Utara ini patut menjadi inspirasi. Sebab pasturi yang berprofesi sebagai penjual sayur dan juru parkir (jukir) di Pasar Gerung dan Pasar Lembar ini mampu naik haji tahun ini. Perjuangan mereka untuk bisa ke tanah suci pun dimulai sejak 2005 silam.

DITEMUI saat menghadiri acara Pembinaan dan Silaturrahim dengan Bupati Lobar H. Fauzan Khalid di Bencingah Agung Kantor Bupati Lobar, Rabu (9/8), pasutri ini begitu berbahagia mendapatkan panggilan ke tanah suci Mekkah. Mereka bisa berangkat setelah menabung di Bank Muammalat Mataram sejak tahun 2005 silam. “Diawali dengan niat bismillah, kami menabung sejak tahun 2005 lalu. Saya bersama istri tahun (2017) ini, alhamdulillah berangkat naik haji dan masuk ke kelompok penerbangan (kloter) empat,” tutur Sahudin.

Sejak memulai nabung dari tahun 2005, dirinya menyisihkan hasil kerja sebagai tukang parkir di bilangan Pasar Gerung dan Pasar Lembar. Bapak tiga anak ini bersa-

ma sang istri yang berprofesi sebagai pedagang ini saling bahu membahu untuk mengumpulkan hasil kerja mereka. Rata rata per minggu mereka bisa menyisihkan hasil kerja sebanyak Rp 100-200 ribu bahkan sampai mencapai satu juta per bulan. Bahkan mereka rela kebutuhan skunder dikurangi demi menabung biaya naik haji ke Mekkah.

Dengan tekad yang kuat akhirnya pada tahun 2009 mereka resmi mendapatkan slot untuk pemberangkatan pada tahun ini. Bagi mereka meski sebagai juru parkir dan tukang sayur, tekad yang kuat dibarengi ikhtiar, sehingga bisa menunaikan ibadah suci yang menjadi kesempurnaan dalam rukun Islam ini. Sementara anak-anak mereka ber-

profesi sebagai sopir jurusan GerungSekotong dan pedagang kaki lima.

Pria 63 tahun ini, mengaku sangat bersyukur bisa menunaikan ibadah haji dari jerih payahnya.

Sementara itu, Pemkab Lobar menyiapkan tim medis sebanyak 12 dokter dan 26 para medis untuk mendampingi 639 calon jamaah haji Lobar. “Jumlah jamaah haji Lobar sebanyak 639 orang di mana kloter satu sebanyak 450 orang dan sisanya masuk kloter sepuluh atau kloter campuran,” jelas Bupati Lobar H. Fauzan Khalid.

Dari segi kesehatan kloter empat ini didominasi risiko tinggi (risti) sebanyak 62%, meraka teridentifikasi dengan berbagai macam penyakit, rata-rata usia jamaah di atas 62 tahun, di kloter empat sendiri usia paling tua yaitu 79 tahun, ini diketahui setelah melakukan screaming di masing-pasing Puskesmas.

Berdasarkan data keseluruhan lobar sendiri punya calon jamaah haji tertua yaitu Baiq Mariah yang berusia 104 tahun dari Desa Mambalan Gunung Sari. (her)

(Suara NTB/her)

BERANGKAT HAJI - Sahudin dan Miskiah JCH asal Lobar yang berangkat haji dari berdagang di pasar dan parkir.

SUARA NTB Kamis, 10 Agustus 2017

Tim Pansel Belum Bekerja, Oktober Dipastikan Jabatan Lowong Terisi Taliwang (Suara NTB) Setidaknya ada delapan jabatan lowong kepala dinas (Eselon II) di lingkup Pemkab Sumbawa Barat yang sampai dengan saat ini belum juga terisi. Terhadap tujuh jabatan lowong tersebut, Pemkab setempat direncanakan melakukan seleksi terbuka yang direncanakan akan dilakukan bulan Oktober mendatang.

Sekretaris Daerah (Sekda) Sumbawa Barat Abdul Azis SH, MH, (Suara NTB/dok) kepada Suara NTB, Abdul Azis Rabu (9/8) kemarin mengatakan, mekanisme dalam pengisian jabatan terhadap delapan jabatan kepala dinas dan satu jabatan asisten III akan dilakukan paling lambat bulan Oktober mendatang. Namun demikian, pihaknya terlebih dahulu akan membentuk tim panitia seleksi (Pansel) terhadap para ASN yang akan mengisi jabatan tersebut.

Nantinya, tim ini (pansel) akan terdiri dari akademisi, tim internal Pemda dan Pemerintah Provinsi. Bahkan pihaknya juga akan melibatkan tim dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dalam proses tersebut. “Ada banyak unsur yang akan kita masukan dalam Pansel ini, kita juga akan segera komunikasikan dengan tim pansel ini terkait dengan rencana tersebut,” ujarnya.

Dikatakannya, meskipun sampai dengan saat ini delapan jabatan lowong itu belum terisi, tetapi pihaknya sudah menempatkan orang tertentu sebagai Plt. Plt ini hampir sampa fungsinya dengan kepala dinas, sehingga roda pemerintahan tetap berjalan dengan baik. Tetapi apabila belajar dari tahuntahun sebelumnya, Plt ini akan memiliki kans besar untuk menjadi kepala dinas. Hanya saja pihaknya, tetap akan memberlakukan pansel dalam pengisian jabatan ini.

“Kans Plt ini untuk menjadi kepala dinas sangat besar, tetapi kita juga tidak menutup ruang bagi ASN yang lain untuk ambil bagian,” ungkapnya. Kalaupun konsepnya seperti itu (Plt jadi Kadis), tetapi Pansel tetap akan dilakukan oleh pemerintah, karena aturan yang mengatur demikian.

Disinggung apakah waktu tersebut (Oktober) tidak molor dengan waktu yang ditetapkan sebelumnya sekitar bulan April lalu, ia menyebutkan, waktu yang ditetapkan ini tentunya tidak molor. Karena dalam persiapan untuk melakukan seleksi ini, ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan.

Disamping anggaran, maupun masalah lain yang perlu dibicarakan lebih lanjut. Tetapi yang jelas, pihaknya menargetkan bulan Oktober, tim pansel ini sudah selesai bekerja dan sudah bisa menentukan siapa saja yang akan mengisi delapan jabatan lowong tersebut.

“Kita targetkan bulan Oktober jabatan lowong tersebut sudah terisi tentunya dengan orang-orang pilihan terbaik,” tandasnya. (ils)

ASN Dilatih Minimalisir Peredaran Narkoba Sumbawa Besar (Suara NTB) Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sumbawa melaksanakan Pelatihan Pengembangan Kapasitas dalam rangka Pemberdayaan Pegiat Anti Narkoba di Instansi Pemerintah, Rabu (9/8) kemarin. Sebanyak 28 orang peserta pelatihan berasal dari OPD Pemkab Sumbawa. ASN bisa menjadi agen untuk meminimalisir peredaran gelap narkoba.

Ketua Panitia, Nursyafruddin, A. Md menyatakan, kegiatan ini dilaksanakan dalam memberikan informasi, edukasi/pemahaman kepada para peserta dalam upaya pencegahan dan pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di lingkungan kerja masing-masing. Diharapkan kepada para peserta dapat berperan aktif memberikan penyuluhan tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN) di lingkungan kerjanya.

Mengingat maraknya kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang terjadi di Indonesia khususnya di Kabupaten Sumbawa yang berhasil ditangkap oleh Badan Narkotika Nasional bersama jajaran instansi terkait lainnya beberapa bulan belakangan ini sangat mengundang perhatian dari berbagai kalangan.

Betapa tidak saat ini tidak ada satupun lingkungan masyarakat baik lingkungan perkampungan maupun lingkungan kerja pemerintah, swasta, Perguruan Tinggi, menengah sampai tingkat dasar di seluruh pelosok tanah air yang luput dan terbebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

“Peran serta masyarakat serta instansi pemerintah sangat diperlukan mengingat yang berada di garis depan menghadapi resiko penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba adalah masyarakat itu sendiri” ujarnya.

Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mahmud Abdullah, menyatakan penyalahgunaan narkotika telah mencapai tahap yang sangat mengkhawatirkan. Di kabupaten sumbawa sendiri, kasus peredaran gelap narkoba sudah sangat meresahkan karena sudah merambah hingga ke desa-desa. Ini dibuktikan dengan keberhasilan aparat penegak hukum beberapa waktu lalu menangkap pelaku terkait narkoba di kecamatan Labangka, di Berora kecamatan Lape dan juga di kecamatan Empang dengan barang bukti umumnya berupa sabu-sabu.

Makanya Wabup mengingatkan tentang bahaya kecanduan narkoba. “Jangan bermain-main dengan narkoba, untuk Aparatur Sipil Negara yang terbukti terlibat, langsung dapat diproses oleh Inspektorat dan sanksinya dipecat,” tegasnya.

Wabup berharap ASN di Sumbawa dapat menjadi agent sehingga peredaran gelap narkoba di Kabupaten Sumbawa bisa dihambat atau di minimalisir. Diharapkan melalui peran serta instansi pemerintah, upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba (P4GN) di lingkungan kerja dapat diimplementasikan oleh Aparatur Sipil Negara dalam bentuk program dan kegiatan sosial kemasyarakatan yang dapat menjadikan ASN sebagai subyek dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan terhindar dari aktivitas peredaran gelap narkoba baik di lingkungan masyarakat maupun lingkungan kerja. (arn)

SUARA PULAU SUMBAWA

Belasan Desa di Sumbawa Belum Laporkan Realisasi DD Tahap I Sumbawa Besar (Suara NTB) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumbawa terus mendorong desa agar segera menyampaikan laporan realisasi dana desa tahap satu. Sebagai dasar dilakukannya penyaluran dana desa tahap kedua.

Namun hingga kini masih tersisa belasan desa yang belum melaporkan realisasi penggunaan dana desanya.

“Sampai hari ini sekitar 15an desa yang belum menyampaikan laporan realisasi dana desa tahap pertama,” kata Kepala DPMD Kabupaten Sumbawa melalui Kasi Pengelolaan Keuangan Desa, Ibrahim, SE, Rabu (9/8) kemarin.

Sebelumnya, pihaknya sudah menyurati desa untuk menyampaikan dokumen realisasi penyerapan dana desa tahap satu paling lambat pada 3 Agustus 2017. Namun dari 157 desa yang ada, masih ada belasan desa yang belum menyampaikan laporannya.

Persoalannya ada beberapa desa yang terkadang mengabaikan, da beberapa tengah menyelesaikan pekerjaan lain. Artinya ada beberapa desa yang masih berpikir bahwa laporan realisasi yang disampaikan tidak menentukan penyaluran tahap kedua.

Pemikiran itulah yang terkadang memperlambat desa dalam menyampaikan laporan. Padahal dasar penyaluran dana desa tahap kedua apabila seluruh desa sudah menyampaikan laporan realisasinya. Jika satu desa saja tidak

”

Kalau satu desa saja tidak menyampaikan sampai dengan waktu yang ditentukan, kemungkinan akan terjadi keterlambatan penyaluran untuk keseluruhan

menyampaikan hingga waktu yang ditentukan, maka akan berpengaruh terhadap peyaluran keseluruhan desa.

“Dasar penyaluran tahap dua apabila seluruh desa sudah menyampaikan laporan realisasinya. Artinya kalau satu desa saja tidak menyampaikan sampai dengan waktu yang ditentukan, kemungkinan akan terjadi keterlambatan penyaluran untuk keseluruhan,” tukasnya.

Pihaknya menargetkan minggu depan semua desa sudah menyampaikan laporan

( Ibrahim ) realisasi penunaan dana desa tahap satu kepada pihaknya.

Makanya pihaknya terus mendorong desa segera menyelesaikan laporan realisasinya. Dari laporan tersebut nantinya, pihaknya akan membuat laporan konsolidasi bersama BPKAD untuk disampaikan kepada Kementrian Keuangan melalui KPPN. Dimana batas penyampaian laporan konsolidasi realisasi dana desa tahap satu tersebut paling telat pada tanggal 22 Agustus mendatang. Se-

DISAMBUT Pangdam ix/ udayana saat disambut Wakil Bupati Sumbawa di Bandara Sultan Muhammad Kaharuddin III Sumbawa.

Pangdam: TNI Harus Dukung Program Pemerintah Sumbawa Besar (Suara NTB) Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Komaruddin Simanjuntak, S.Ip., M.Si beserta rombongannya, mendatangi Kabupaten Sumbawa, Rabu (9/8) kemarin. Kedatangan Pangdam dalam rangka kujungan kerja sekaligus memberikan arahan kepada seluruh jajaran Kodim 1607 Sumbawa.

Pangdam beserta rombonganya tiba di Bandara pukul 08.45 Wita. Disambut Wakil Bupati dan Dandim beserta sejumlah perwira Kodim 1607 Sumbawa.

Kemudian menuju Makodim setempat memberikan arahan kepada jajaran Kodim danPersit Kartika Kirana.

Kepada wartawan usai memberikan arahan, Pangdam menyampaikan kedatangannya selain dalam rangka kunjungan kerja juga mendekatkan diri dengan prajuritnya. Sekaligus, melihat langsung kegiatan-kegiatan yang dilakukan prajuritnya di lapangan.

Ia mengaku sangat bangga dengan jajaran Kodim 1607 Sumbawa karena bisa melang-

berantasan pembalakan liar ini juga salah satu dari program pemerintah. Makanya pihaknya harus eksis dalam mendukungnya. Karena kalau dibiarkan akan semakin merajalela.

“Banyak yang komplain sama saya, tapi saya perintahkan tangkap terus bila ada yang tidak mendukung program pemerintah. Pemberantasan ilegal logging ini juga salah satu program pemerintah. Makanya adanya illegal logging yang ndak jelas itu kami harus eksis melaksanakan program pemer-

sungkan proram kerjanya membantu program pemerintah.

Salah satunya dalam memberantas pembalakan liar. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya penagkapan truk-truk kayu yang kemudian diamankan.

“Saya bangga sama mereka karena bisa melangsungkan program kerja bisa membantu program pemerintah.

Buktinya kita lihat truk-truk yang diamakan,” ujarnya.

Disebutkannya, bagi tentara program pemerintah itu tidak ada tawar menawar. Dan pem-

Evaluasi Kinerja, Pejabat KSB Jalani Tes Kesehatan Taliwang (Suara NTB) Evaluasi kinerja para pimpinan Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) di lingkungan pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) saat ini tengah berlangsung.

Uniknya evaluasi tidak saja kepada hasil kerjanya selama ini, para pimpinan SKPD juga dites dari sisi kesehatannya.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) KSB, H. Abdul Malik Nurdin, S.Sos mengatakan, pemeriksaan kesehatan terhadap pimpinan SKPD menjadi rangkaian evaluasi kinerja pejabat tahun ini.

“Jadi mereka kita cek kesehatannya juga,” terangnya kepada media ini, Rabu (9/8).

Pengecekan kesehatan itu, menurut Malik sangat penting.

Sebab kondisi fisik seseorang memiliki keterkaitan langsung dengan kemampuan bekerja dan efektivitasnya dalam menjalankan tugas yang dibebankan sebagai pimpinan SKPD. “Saya kira jelas soal kesehatan menunjang kemampuan kerja seseorang,” cetusnya.

(Suara NTB/bug)

Malik Nurdin Sementara ini dari seluruh pejabat eselon II, tesisa 5 pejabat yang belum menjalankan tes kesehatan. Malik mengatakan, saat pengecekan kesehatan kelima pejabat tersebut sedang dalam tugas dinas ke luar daerah. “Pengecekan terhadap yang belum akan menyusul. Yang jelas semua harus menjalaninya,” timpalnya.

Sementara itu ditanya mengenai kegiatan uji kompe-

“Kita nanti akan coba bangun komunikasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) bagaimana bantuan rumah swadaya ini bisa kita pakai dana APBD dulu untuk mengejar fisik. Mengingat pencairan dana DAK kadang terlambat turun dari pusat,” terang Subhan.

Untuk DAK tahap kedua sosialisasi sudah dilakukan di Lape dan Batulante. Selain itu, pihaknya juga berharap korban banjir yang terdata rumahnya rusak juga bisa dibantu oleh pemerintah pusat.

Diketahui untuk DAK tahap pertama kini tengah dirampungkan. Bahkan se-

cara umum pengerjaan sudah diatas 50 persen. Bahkan di beberapa kelurahan seperti Bugis dan Lempe sudah mencapai 100 persen. Besar bantuan untuk rehab rumah tidak layak huni yang bersumber dari DAK Kementrian PUPR ini senilai Rp. 15 Juta perunit rumah.

Subhan (arn/*)

intah itu,” tukas Pangdam.

Disisi lain, ia juga mengingatkan anggotanya untuk tetap waspada baik terhadap ISIS maupun terorisme. Dimana paham radikal ini sudah tidak menjadi rahasia umum.

Dan tidak menutup kemungkinan juga di Sumbawa ada, meskipun terlihat aman dan rukun. “Tidak menutup kemungkinan di Sumbawa ada. Jangan menganggap aman semua rukun. Tetapi dibalik itu kita harus tetap wasapada,” pungkasnya.(ind)

Pemda KSB Belum Tanggapi Permintaan Datu Seran Ekspress

tensi pejabat eselon III untuk persiapan seleksi pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP)? Malik menyebutkan kegiatan itu telah dilaksanakan. Sebanyak 9 pejabat eselon III telah dikirim untuk menjalani kegiatan tersebut di Badan Kepegawaian Regional (BKN) Denpasar.

“Sekarang mereka tinggal tunggu hasilnya. Apakah dinyatakan memenuhi syarat atau tidak,” sebutnya.

Ia menyatakan, dalam kegiatan seleksi pengisian JPTP tahun ini seluruh pejabat eselon III di lingkungan Pemda KSB diberikan kesempatan yang sama. Karena itu sebelumnya pemerintah mengarahkan seluruh pejabat eselon III menjalani uji kompotensi ASN yang menjadi salah satu persyaratan mengikutu seleksi.

“Seleksi ini kan terbuka untuk seluruh ASN yang telah memenuhi kualifikasi. Makanya kami arahkan yang eselon III melengkapi persyaratannya karena siapa pun bisa mengikutinya,” imbuh Malik. (bug)

(Suara NTB/arn)

kedua sudah turun. Hanya memang belum berjalan di lapangan, menunggu proses pembuatan rekening.

Dari 136 unit jatah tahap kedua, terdiri dari 108 unit di Lape dan 28 unit di Punik.

Diketahui total bantaun rumah swadaya dari DAK sebanyak 532 yang terbagi dalam empat tahap.

Untuk mempercepat progres pembangunan fisik rumah swadaya, pihaknya kedepan ingin memakai pola pendanaan melalui APBD terlebih dahulu. Baru nanti setelah dana DAK turun diganti. Pola seperti ini telah diterapkan daerah lain seperti Tangerang.

hingga dana desa tahap kedua bisa disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Kemudian disalurkan ke Rekeing Kas Desa (RKD).

“Jadi batas waktu penyampaian laporan konsolidasi sampai tanggal 22 Agustus mendatang. Nantinya laporan konsolidasi itu kami sampaikan ke Kementrian Keuangan melalui KPPN. Barulah peyaluran dana desa tahap kedua dilakukan,” pungkasya. (ind) (Suara NTB/ind)

Bantuan Rumah Swadaya DAK Tahap Dua di Sumbawa Sasar Daerah Terpencil Sumbawa Besar (Suara NTB) Bantuan sosial peningkatan kualitas rumah swadaya DAK bidang Perumahan di Sumbawa untuk tahap kedua sebagian menyasar daerah terpencil. Yakni 28 rumah di Punik, Desa Batudulang Kecamatan Batulante dari 136 jatah MBR untuk DAK tahap kedua. Sesuai dengan data yang dikeluarkan tim pusat.

Sebagaimana disampaikan Kabid Perumahan Rakyat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Sumbawa, Subhan S.T, Rabu (9/8) kemarin, anggaran dari Kementrian pusat untuk DAK tahap

Halaman 6

Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) hingga kini belum menanggapi permintaan manajemen kapal cepat Datu Seran Ekspress yang bersedia melayani pelayaran dari dan menuju dermaga Labuhan Lalar.

Asisten Ekonomi Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda) KSB, Dr. Ir. H. Amry Rakhman, M.Si mengatakan, pemerintah belum menyepakati apapunmengenaipermintaanmanajemen kapal cepat Datu Seran Ekspress agar dibantu untuk kegiatan penjualan tiketnya gunamenutupibiayaoperasional kapal yang akan melayani rute dermaga Labuhan Lalar.

“Permintaannya bukan subsidi. Tapi harapan agar pemerintah membantu mereka belum kita sepakati,” cetusnya.

H. Amry menjelaskan, dalam upaya pemanfaatan dermaga Labuhan Lalar saat ini Pemda KSB lebih fokus memindahkan seluruh kapal yang beroperasi di pelabuhan Benete. Dengan pemindahan itu kegiatan penyeberangan di dermaga Labuhan Lalar akan menjadi ramai, sehingga seluruh armada kapal yang beroperasi mendapatkan penumpang yang memadai.

“Tahun ini target kita seperti itu. Semua yang ada di Benete kita pindahkan ke Labuhan Lalar,” timpalnya.

Ia menyebutkan, jika nantinya seluruh kegiatan penyeberangan di Benete berpindah ke Labuhan Lalar.

Pemda KSB akan menatanya sedemikian rupa sehingga setiap armada kapal yang beroperasi mendapatkan penumpang secara merata.

Termasuk kepada kapal cepat Datu Seran Ekspress jika tetap bertahan melayani keg-

iatan penyeberangan di dermaga milik Pemda KSB itu.

“Kalau misalnya ada persaingan antara armada kita akan lihat sejauh mana. Kalau memang tidak merata maka kita akan atur supaya semua armada punya jatah penumpang yang seimbang,” sebutnya.

Terkait pemanfaatan dermaga Labuhan Lalar sendiri, H. Amry mengungkapkan, sejumlah langkah telah dilakukan Pemda KSB. Mulai dari melengkapi fasilitas sandar berupa jetty untuk kapal cepat termasuk mengurus izin ke Kementerian Perhubungan (kemenhub).

“Untuk teknis perizinannya silakan hubungi dinas teknis.

Yang jelas kita target tahun ini yang di Benete pindah ke Labuhan Lalar,” ujarnya.

Selanjutnya ia menyampaikan, pemanfaatan dermaga Labuhan Lalar sebagai pintu masuk kegiatan penyeberangan penumpang sangat terbuka. Pasalnya keberadaan pelabuhan Benete ke depan tidak dapat lagi difungsikan karena pemanfaatan area teluk Benete akan dikhusukan untuk kegiatan pertambangan. “Kami juga koordinasi dengan PT AMNT (Amman Mineral Nusa Tenggara) agar membantu kita karena mereka akan memanfaatkan sepenuhnya teluk Benete,” sebutnya seraya menambahkan, selain dermaga Labuhan Lalar, Pemda KSB juga menargetkan operasional bandara Sekongkang di tahun ini.

“Kalau Benete sepenuhnya untuk aktivitas tambang Batu Hijau, maka kegiatan penerbangan AMNT di teluk itu juga harus dipindahkan.

Makanya kita juga punya target yang sama untuk pemanfaatan bandara Sekongkang,” tukas H. Amry. (bug)

SUARA NTB Kamis, 10 Agustus 2017

Mantan Sekda Kota Bima Serius Maju pada Pilkada 2018 Kota Bima (Suara NTB) Mendapat rekomendasi Nahdlatul Wathan (NW), salah satu ormas Islam terbesar di NTB, untuk maju pada Pilkada Kota Bima 2018 mendatang. Ir. H. M. Rum, menyatakan serius maju sebagai kandidat bakal calon wakil walikota Bima.

Keseriusan eks Sekda Kota Bima ini, tampil sebagai bakal calon orang kedua di Pemerintah Kota Bima. diawali dengan membentuk tim ditingkat Kelurahan, untuk mensosialisasikan den(Suara NTB/uki) gan pola door to door.

H. M. Rum “Selain itu, sudah tujuh partai politik yang saya daftar sebagai calon wakil walikota,” katanya kepada Suara NTB, Rabu (9/8).

Meski belum memiliki kendaraan politik, atau partai pengusung tetap. Rum mengaku untuk saat ini hanya menawarkan visi-misi. Yakni penurunan angka kemiskinan, pengentasan rumah kumuh dan harapan hidup kepada parpol dan bakal calon walikota.

“Seluruh parpol yang saya daftar saya sampaikan visimisi ini. Begitu juga dengan bakal calon walikota,” katanya.

Mengenai kans parpol yang akan menggusungnya. Rum engan mengomentari hal itu. Karena, politik sifatnya dinamis kadang berubah dalam seketika. Meski demikian, Ia tetap maju sebagai bakal calon walikota dan diusung beberapa parpol.

“Apalagi ada rumor di tengah masyarakat. Politisi dan birokrasi harus dipasangkan. Tapi kita lihat perkembangannya kedepan,” tegasnya.

Menurutnya, dari nama bakal calon walikota yang mencuat, Rum mengaku, sejauh ini intens melakukan komunikasi dengan, Ir. M. Lufti SE, anggota DPR RI aktif, Hj. Ferra Amalia, kakak ipar Bupati Bima, dan Ir. Sutarman. “Tapi yang lebih intens lebih kepada Lutfi,” katanya.

Diakuinya, Lufti bukanlah orang baru. Karena saat menjabat sebagai Sekda, Rum mengaku kerap melakukan komunikasi dengan Lufti agar mengakomodir program pemerintahan di Senayan.

“Yang jelas tiga nama ini bukanlah orang baru, semuanya adalah teman. Tapi untuk sekarang lebih intens komunikasi dengan Lufti,” ujarnya.

Informasi yang dihimpun Suara NTB, sederet nama seperti, H. M. Lutfi, SE, H. A. Rahman H. Abidin SE, Hj. Ferra Amalia S.E dan Ir. H. Sutarman, mulai meraih simpati warga Kota Bima.

Pada Pilkada Kota Bima 2018 mendatang, mereka akan maju sebagai Calon Walikota Bima. Selain meraih simpati juga mereka resmi mendaftar ke sejumlah parpol. Namun hingga kini belum juga menentukan pasangan calon wakil walikota, yang akan mendampinginya. (uki)

Baru Keluar Tahanan, Tiga Terduga Pelaku Curanmor Ditangkap Kota Bima (Suara NTB) Baru keluar tahanan di rumah tanahan (Rutan) Bima, dalam kasus kepemilikan senjata tajam (Sajam). Tiga pemuda, langsung ditangkap oleh Mapolsek Rasanae Timur, karena terlibat kasus Curanmor.

Ketiga pemuda yang ditangkap adalah warga Desa Risa Kecamatan Woha. Masing-masing berisinial, Rt alias Enjel, (23), Sj, (20) dan As (19). Mereka ditangkap di depan Rutan Bima, Selasa (8/8) sore.

Kasubag Humas Polres Bima Kota, Ipda Suratno mengatakan, sebelum ditangkap, ketiganya menjalani cuti bersyarakat (CB) dari Rutan Bima, dalam kasus pelanggaran UUD Darurat nomor 12 tahun 2015, tentang membawa, memiliki dan menguasai sajam, atau senjata penikam tanpa izin.

“Kasus ini terjadi 2016 lalu. Mereka ditangkap di kelurahan Kumbe kecamatan Rasanae Barat karena membawa sajam tanpa izin,” ungkapnya.

Selesai menjalani hukuman tersebut. Ketiganya langsung ditangkap anggota Mapolsek Rasanae Timur. Penangkapan tersebut, lanjut Suratno, berdasarkan hasil penyelidikan, kasus curanmor yang terjadi pada November 2016 lalu.

“Curanmor ini terungkap berdasarkan hasil pendalaman dalam kasus kepemilikan sajam ini,” katanya Dia menambahkan, ketiganya diduga melakukan pencurian satu unit sepeda motor jenis beat, milik Ardiansyah (23) warga Kelurahan Penatoi Kecamatan Mpunda Kota Bima.

Dengan lokasi atau TKP di jalan lintas Penaraga Kota Bima.

“Untuk saat ini ketiga pelaku masih diamankan di Polres Bima Kota, mempertanggungjawbakan perbuatannya,” pungkasnya. (uki)

(Suara NTB/uki)

BARU KELUAR - Tiga pemuda yang baru keluar tahanan kemudian ditangkap karena terlibat dalam kasus curanmor.

SUARA PULAU SUMBAWA

Pengukuhan 256 CPNS Menunggu Rampungnya Kasus K2 Dompu (Suara NTB) Kasus pengangkatan CPNS jalur tenaga honorer K2 Dompu tahun 2014 yang masih berproses di Polda NTB juga berimbas pada pendefinitifan CPNS K2.

Sebanyak 256 orang CPNS dari 390 orang yang diangkat dari formasi K2 belum bisa didefinitifkan karena masih menunggu proses penyidikan.

Kepala Bidang Pengembangan dan Pembinaan BKD dan PSDM Kabupaten Dompu, Asraruddin, SH kepada Suara NTB di kantornya, mengatakan, berdasarkan persyaratan yang ditetapkan bahwa 256 orang CPNS dari formasi K2 Dompu sudah bisa

didefinitifkan sebagai PNS. Karena mereka ini telah mengikuti diklat prajabatan dan selama masa uji coba tidak ada pelanggaran sehingga mereka diberi sanksi berat ataupun ringan. “Waktunya juga sudah bisa diajukan untuk didefinitifkan sebagai

PNS,” katanya.

Namun pada Maret 2017 lalu, kata Asraruddin, BKN RI dalam suratnya yang menjawab surat Bupati meminta untuk menunda pengukuhan 256 CPNS sebagai PNS hingga kasus K2 rampung diproses. Hal ini untuk memastikan

bukan kehendak para CPNS, tapi karena adanya persoalan hukum lain. “Tidak masalah,” katanya.

Sebelumnya, beberapa informasi berkembang bahwa nasib 256 CPNS formasi K2 Dompu akan bernasib sama seperti 134 CPNS yang telah dibatalkan SK pengangkatannya, bila tidak segera didefinitifkan sebelum 2 tahun masa uji coba sebagai CPNS. Sementara para CPNS ini diangkat dan mulai mengabdi sejak akhir September 2015. (ula)

Jalan Cepat Tepat 8 KM Berubah seperti Karnaval Dompu (Suara NTB) Lomba gerak jalan cepat tepat 8 KM yang diselenggarakan Dinas Dikpora Kabupaten Dompu dalam rangka memeriahkan HUT RI ke 72 diikuti banyak peminat. Panitia pelaksana pun kewalahan dengan peserta yang mencapai 350-an regu. Banyaknya peserta membuat sebagian tidak dilepas karena berebutan lebih dulu dilepas dan berubah seperti acara karnaval.

Pelepasan peserta gerak jalan cepat tepat ini awalnya berlangsung tertib. Namun tidak sampai 50an regu peserta yang dilepas panitia di titik start depan kantor Camat Dompu, para peserta lainnya berebutan maju ke depan titik start. Akibatnya, Kapten I Kt Sugra yang melepas gerak jalan cepat tepat kewalahan.

Panitia pun menggunakan 2 tim juri start yang bertugas mencatat nomor dada dan waktu start.

Kendati melibatkan dua panitia di titik start yang mencatat nomor dada dan waktu start, ibu – ibu peserta gerak jalan cepat tepat ini terus maju hingga di depan kantor DPRD Dompu dan sekitar 100 regu tidak dicatat nomor dada dan waktu start. Namun kondisi ini kembali bisa dikendalikan panitia ketika para peserta yang belum lepas maupun terlanjur jalan menyadari bahwa mereka tidak didaftar di titik start, sehingga kembali untuk dilepas secara resmi.

Kepala bidang Pemuda dan Olahraga Dinas Dikpora Kabupaten Dompu, M Hikmah, S.Pd kepada Suara NTB di sela – sela melepas peserta gerak jalan cepat tepat, mengaku,

(Suara NTB/ula)

PENUHI JALAN - Peserta jalan cepat tepat 8 KM bagi ibu – ibu yang memenuhi jalan Soekarno – Hatta, Rabu (9/8) kemarin.

Karena berdesakan dan memilih dilepas lebih awal, sebagian peserta pun tidak dicatat di titik start. tidak menyangka peserta seramai ini. Karena hingga pelaksanaan technical meeting, Jumat (4/8) pagi, jumlah regu peserta yang terdaftar hanya 78 regu. “Sekarang malah sampai 350an regu,” katanya.

Berpengalaman akibat

membeludaknya peserta gerak jalan cepat tepat 8 KM untuk ibu – ibu, Hikmah mengaku, pada pelaksanaan jalan cepat tepat 17 KM untuk laki – laki yang akan berlangsung, Kamis (10/8) hari ini akan konsisten dengan nomor dada.

Konflik Kelompok Masih Cukup Rawan Dompu (Suara NTB) Kepala Bakesbangpoldagri Kabupaten Dompu, H. Burhan, SH., mengungkapkan konflik antar kelompok masih cukup rawan terjadi. Terutama dipicu tingginya penyalahgunaan narkoba dan sengketa tapal batas lahan pertanian, seperti yang tengah menjadi sorotan saat ini ialah batas wilayah Bima-Dompu. Masyarakat dua daerah tersebut kini saling mengklaim hutan yang dibabat untuk pertanian berada di wilayahnya masing-masing.

“Saya sudah sampaikan ke provinsi dan bupati soal batas antara Bima-Dompu ini, saya lihat kita ini sedang dibabat utuk mereka nanam. Nah masyarakat ini merasa punya kepentingan di situ, yang dari sana

(Bima, red) menganggap itu wilayahnya mereka yang dari sini (Dompu, red) tidak mau ngalah, nah ini menjadi potensi (konflik, red),” katanya kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Rabu (9/8).

Persoalan lain yang juga tak kalah menghawatirkan, sebut dia, yakni sengketa lahan antara pihak PT. SMS dengan masyarakat sekitar. Kedua pihak mengaku ribuan hektare lahan itu berada dibawah hak pengelolaannya. Masyarakat dengan izin Hak Guna Usaha (HGU), sedangkan PT. SMS mengaku sudah diberikan oleh eks perusahaan sebelumnya.

Jika para pihak terus bersitegang melanjutkan aktivitas dengan dasar yang dikantongi tentu berpotensi besar menimbulkan konflik antar kelompok. “Kalau juga nanti dipaksakan sesuai dengan izin-

melaporkannya pada polres jajaran untuk ditindaklanjuti di tingkat pemerintah pusat.

Dan ormas berbahaya ini sebetulnya baru muncul di Dompu dengan anggota yang terbilang kecil, terlebih pusat kegiatan dan cabang utamanya berada di Bima. “Ndak juga basisnya di sini, mereka kan baru masuk pengembangan dari Bima. Ternyata baru masuk mereka dapat masalah seperti itu,” jelasnya.

Disinggung keeradaan ormas lain yang terindikasi anti pancasila, Burhan mengatakan sejauh ini pihaknya belum menemukan ormas lain sebagaimana HTI. Namun pihaknya tak menafikan terdapat beberapa perilaku kelompok yang menyimpang dari aturan, seperti tidak menghormati lambang negara, tidak mengikuti upac-

nya, ini juga jadi potensi konflik,” jelasnya.

Atas persoalan yang dihadapi itu Kesbangpoldagri tengah mencari jalan terbaiknya, karena jangan sampai masyarakat menjadi korban kelompok berkepentingan. Sementara untuk pilkades serentak tambah Burhan, pihaknya sudah melakukan upaya antisipasi, seperti meminta pihak terkait meperjelas regulasi yang dipakai dalam pesta rakyat tersebut.

“Itu harus jelas dan pasti kemudian soal pengelolaan dana desa dan alokasi dana desa, jelas ada kelompok-kelompok yang punya kepentingan, secara politis ada yang mendukung dan tidak ini juga menjadu potensi konflik juga,” pungkasnya. (jun)

”

Saya khawatir akan menjadi masalah di lapangan, akhirnya dibatalkan ara dan sebagainya.

“Inikan ciri-cirinya, mungkin secara organisatoris mereka bisa saja menyesuaikan diri dengan kondisi, tapi ketika ideologi itu sudah tertanam sampai anak cucunya pasti beg i t u , ” pungkasnya. (jun)

Burhan

“Besok kita akan perketat sesuai nomor dada yang diundi,” katanya.

Jalan cepat tepat 8 km ibu – ibu ini berlangsung meriah.

Bahkan beberapa touris juga terlihat di simpang DPRD Dompu yang ikut menonton

dan mengambil foto peserta jalan cepat tepat. Jalan ini mengambil rute start depan kantor Camat Dompu menuju jalan Bhayankara – jalan Nusantara – jalan Manurubata – dan finisnya di lapangan bola Montabaru. (ula)

Rendah Tingkat Kepatuhan Peserta BPJS Mandiri

(Suara NTB/jun)

Mengingat keputusan pemerintah pusat telah final pihaknya pun sudah mengimbau ormas HTI untuk segera memberhentikan segala aktivitasnya. Termasuk, membongkar sekretariat yang dibangun di belakang Terminal Ginte. Kalau pun ormas tersebut ingin menempuh jalur hukum pihaknya tidak mempersoalkan.

Sejauh ini, lanjut Burhan, paska diberinya imbauan itu HTI ini tampak sudah tidak melaksanakan kegiatan. Meski begitu upaya antisipasi harus tetap dilakukan guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. “Sejauh ini nggak ada lagi aktivitasnya,” ujar dia.

Kalau pun ormas tersebut masih melakukan aktivitas pihaknya tak bisa serta merta langsung melakukan pembubaran, melainkan cukup dengan

bahwa berkas dari 256 CPNS ini tidak bermasalah.

“Kita sudah terima surat dari BKN yang meminta untuk menunda dulu pendefinitifan hingga kasus K2 selesai dan berkasnya tidak ada masalah,” jelas Asraruddin.

Terkait dengan kekhawatiran masa uji coba sebagai CPNS yang akan melewati 2 tahun, Asraruddin memastikan tidak ada masalah. Hal itu juga dijawab BKN dalam suratnya menjawab surat Bupati. Terlebih kondisi ini

Peserta Membeludak

Kesbangpoldagri Tolak Rencana Pertemuan Akbar Ormas HTI Dompu (Suara NTB) Permintaan ormas Hizbut Tahrir Indonesi (HTI) untuk melaksanakan pertemuan akbar di Masjid Baiturrahman Dompu ditolak Kesbangpoldagri. Agenda untuk menyikapi keputusan Menkopolhukam tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan konflik di tengah masyarakat. Pasalnya ada kesan menentang keputusan pemerintah pusat.

“Karena ada ramai-ramai di Jakarta, kemudian HTI di daerah ini sepertinya menantang padahal masyarakat lebih menunggu ini (keputusan, red) nah saya khawatir akan menjadi masalah di lapangan, akhirnya dibatalkan,” kata Kepala Kesbangpoldagri Kabupaten Dompu, H. Burhan, SH., kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Rabu (9/8).

Halaman 7

Dompu (Suara NTB) Kepala BPJS Kabupaten Dompu, M. Zainudin mengaku tingkat kepatuhan peserta BPJS mandiri dalam membayar iuran perbulan masih sangat rendah. Dari 14.771 peserta yang mendaftar hingga Juli 2017 kemarin hanya sekitar 20-24 persen yang memenuhi kewajibanya. Padahal mereka sudah menikmati biaya perawatan dari BPJS. “Sudah operasi melahirkan, sudah operasi yang lain, sudah opname dan sebagainya mereka hanya bayar sekali itu saja kemudian hilang,” ungkapnya kepada wartawan di ruang kerjanya, Rabu (9/8).

Bahkan banyak dari peserta yang kembali mengurus kepersertaanya karena tidak menerima kemudahan biaya perawatan saat berobat lagi. Menyikapi itu pihaknya pun tidak serta merta mengembalikan statusnya sebagai peserta sebelum membayar denda atas tunggakan yang belum dilunasi.

Selain persoalan tersebut BPJS juga sering menerima klaim masyarakat soal uang iuran yang dianggap tetap terkumpul tapi tidak pernah dimanfaatkan untuk berobat oleh peserta. M. Zainudin menjelaskan, hal ini muncul karena masyarakat belum memahami mekanisme kerja BPJS, yang mana mekanisme JKN-KIS ini menggunakan sistim dana subsidi silang.

“Jadi ketika ada keluarganya sakit yang membantu itu orang yang mebayar iuran, kan ndak mungkin dia sakit hanya bayar sekali Rp 25 ribu sedangkan biaya operasi sampai Rp 10 juta dari mana iuran itu? ya dari orang-orang yang mebayar iuran,” jalasnya.

Sebetulnya kata M. Zainudin, program JKN-KIS tidak pernah menerima untung tetapi lebih banyak mengalami kerugian.

(Suara NTB/jun)

M. Zainudin Tahun 2016 saja pihaknya kekurangan Rp 6-7 triliun dana untuk membayar klaim karena tak dilakukanya pembayaran oleh peserta BPJS. Ke RSUD Dompu saja lanjut dia, BPJS harus membayar Rp 2,4 miliar tiap bulanya.

“Coba bayangkan dia membayar rutin pun di Dompu ini tidak akan menutupi biaya, itu yang tidak dipahami masyarakat dianggapnya dana itu ditumpuk-tumpuk. Itu rumah sakit belum ke Puskesmas, dokter keluarga dan obatobat yang lain,” ungkapnya.

Mengingat rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar iuran tersebut, BPJS pusat telah menginstruksikan pihaknya untuk membentuk kader JKN. Mereka yang tersebar ditiga tempat ini akan membawa tagihan dan menginformasikan peserta BPJS untuk segera melakukan pembayaran. Dan 80 persen peserta yang belum membayar tagihan itu tersebar disemua kecamatan, paling tinggi yaitu di Kecamatan Dompu dan Woja. “Hampir semua kecamatan, paling besar itu di Dompu dan Woja,” pungkasnya. (jun)

SUARA NTB Kamis, 10 Agustus 2017

POLHUKAM

Halaman 8

Pilkada NTB 2018

Kader PPP Tidak Mesti Jadi Balon Mataram (Suara NTB) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menegaskan tidak akan memaksakan kadernya harus tampil di pilkada NTB 2018, sebagai bakal calon (balon) wakil gubernur, jika hal tersebut memang tidak memungkinkan. PPP akan bersikap realistis meskipun memiliki enam kursi di DPRD NTB.

PERMINTAAN penambahana modal sebesar Rp 75 miliar dalam RAPBD 2017 oleh perusahaan daerah milik Provinsi NTB, PT Gerbang NTB Emas (GNE) belum bisa disetujui oleh DPRD NTB. Dewan menilai hal itu terlebih dahulu harus melalui kajian.

Hal itu disampaikan oleh anggota Komisi III DPRD NTB yang membidangi urusan keuangan dan BUMD, Saepudin Zohri, ketika dikonfirmasi oleh Suara NTB di sela-sela rapat klinis RAPBD dengan SKPD mitra kerjanya di DPRD NTB, Rabu (9/8).

(Suara NTB/ndi) “Tidak bisa kita langsung Saepudin Zohri penuhi, kita akan lihat dulu urgensinya,” ucapnya. Menurut politisi PAN itu, permintaan GNE untuk penambahan modal tujuh usaha baru yang akan digarap, harus melalui satu kajian. Salah satu aspek kajiannya adalah, seberapa besar kontribusi pendapatan yang disumbangkan pada daerah terhadap unit usaha baru tersebut.

“Kalau mereka ada kajiannya, ya kita juga harus ada kajian yang dihasilkan oleh DPRD sendiri melalui tim yang akan ditunjuk, tidak serta merta langsung disetujui begitu saja,” jelasnya.

Wakil rakyat dari daerah pemilihan Kabupaten Lombok Timur bagian utara itu menyebutkan, pada dasarnya kontribusi pendapatan GNE selama ini masih sangat minim. Sejak tahun 2010 sampai saat ini, kontribusi GNE terhadap PAD baru sebesar Rp 3,1 miliar. Hal itu bahkan seringkali disorot oleh DPRD NTB. Namun tidak pernah menjadi perhatian.

“Kita sering ingatkan pada GNE supaya lebih serius. Kita melihat karena pengelolaannya yang masih kurang serius, bahkan kemarin kan perubahan direksi dan direkturnya tidak ada berubah sama sekali, haya rotasi saja,” pungkasnya. (ndi)

Pilkada Lobar

Kader Golkar Siapkan Opsi Lewat Jalur Independen Mataram (Suara NTB) Politisi partai Golkar, TGH. Muammar Arafat, SH, MH telah menyiapkan opsi jalur independen, jika ikhtiarnya untuk menggunakan jalur parpol kandas. Langkah itu ditempuh sebagai bentuk keseriusannya untuk tampil di pilkada Kabupaten Lombok Barat (Lobar), sebagai bakal calon bupati.

Muammar ketika dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (9/8) menyebutkan, salah satu cara menunjukkan bahwa dia serius maju, maka jalur independen disiapkan. ‘’Keputusan jama’ah menginginkan saya maju sebagai calon Bupati, entah didukung atau tidak didukung (partai),” ujarnya.

Dikatakan oleh Muamaar, jamaahnya telah siap untuk mengumpulkan KTP sebanyak 50 ribu, sebagai syarat untuk mendaftar ke KPU. Namun demikian, jalur independen akan ditempuh jika Golkar tidak mendukungnya. “Saya sampaikan kemereka (jamaah) tetap kumpulkan KTP, sambil menunggu keptusan partai,” jelasnya.

Diketahui, keputusannya untuk menyiapkan opsi jalur independen itu mencuat, karena kekecewaanya terhadap partai Golkar yang akan mencalonkan figur luar kader, dan menjadikan kader Golkar sebagai orang nomor dua.

“Kalau saya melihat jumlah kursi Golkar, mestinya merebut calon bupati, yang penting kader, tidak mesti saya. Masalahnya ini harga diri partai besar, masak beraninya cuman wakil dan saya sudah sampaikan ke ketua DPD I agar mengejar bupati, gengsi dong, karena kita bukan partai idaman,” ujarnya.

Namun demikian, pada dasarnya dirinya sangat realistis, jika akhirnya Golkar memilih menjadi wakil. Namun dengan catatan, dirinya diberikan penjelasan yang rasional dan transparan. Sebab ia berterus terang agak kecewa dengan manuver sejumlah politisi partai Golkar yang menghembuskan isu jika namanya dicoret dalam daftar bakal calon bupati yang diusulkan ke DPP. “Kalau memang komunikasi dengan partai koalisi dan untuk kepentingan partai di NTB, ya silakan. Tidak kita ngotot, asal caranya transparan. Jangan seperti kemarin bahwa nama saya tidak diusulkan. Kan di Golkar itu ada mekanisme, dan rapat pleno. Kalau tidak ada transparansi antara kita, tiba-tiba nama saya sudah dihapus, berarti tidak menghargai kita,” jelasnya.

Menanggapi manuver Muammar Arafat, DPD I Partai Golkar, menegaskan bahwa partai Golkar telah membuka ruang buat semua orang, untuk menggunakan partai Golkar, termasuk bagi kadernya. Sehingga DPD I tidak mengerti dengan sikap Muammar yang merasa telah dicurangi.

“Kita bingung dengan apa yang dikecewakan, karena ini kan belum apa-apa. Ini kan prosesnya masih dinamis. Tidak ada yang ditutup-tutupi, nama kita bawa semua ke Jakarta,” jawab Ketua DPD I Partai Golkar NTB, H. Misbach Mulyadi.

Misbach menegaskan, bahwa Golkar akan menjatuhkan dukungan di pilkada Lobar akan mengacu pada hasil survei. Siapapun yang memiliki elektabilitas paling tinggi, maka dialah yang akan diusung oleh Golkar. Bahkan kader sekalipin jika hasil survei ternyata tidak memungkinkan, maka Golkar tudak akan memaksakan dirinya. “Kita suruh mereka untuk melampirkan hasil survei, kalau surveinya bangus kita dukung, tapi kalau tidak bagus, jangan harap didukung,” pungkasnya. (ndi)

Selain itu, untuk posisi Wakil, juga sangat tergantung pada keputusan calon gubernurnya. Sebab ketika partai telah memberikan rekomendasi dukungan pada salah satu calon gubernur, maka penentuan pasangan itu akan diserahkan pada calon gubernur.

Sementara diketahui bahwa arah dukungan PPP di pilkada NTB sudah mulai mengerucut pada Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh. Karena dari enam bakal calon gubernur yang mendaftar di PPP, nama Ahyar paling unggul dari yang lainnya.

yadari bahwa karena tidak bisa mengusung sendiri, sehingga mengharuskan untuk berkoalisi dengan partai lain. Oleh sebab itu, penentuan dukungan pada pasangan calon tidak bisa ditentukan oleh PPP sendiri, melainkan harus dikomunikasikan dengan partai mitra koalisi.

“Pengalaman PPP di Pilkada serentak 2015, dalam penentuan paket pasangan jangan sampai egois, nanti kalau sama-sama mepertahankan pilihan, tidak akan bisa terbentuk koalisi. Jadi sangat dinamis,” jelasnya.

(Suara NTB/ndi)

FOTO BERSAMA - Korwil PPP Bali-Nusa Tenggara, H. Yahidin Umar didampingi oleh Ketua DPW, Hj. Wartiah dan Sekretaris DPW, Muh. Akri, serta Ketua DPC PPP se-NTB foto bersama usai jumpa pers.

Ahyar bulat mengantongi duku- atung dari orang nomor satu, karena dia ingin menang, jadi sangat ngan dari 10 DPC PPP. “Meskipun kita mempriori- realistis. Sehingga kita tidak boleh taskan kader, tapi sekali lagi dari kawin paksa, (Ahyar dan Nurpengalaman bahwa sangat terg- din),” kata Yahidin. (ndi)

Prestasi TGB-Amin Patut Diapresiasi (Suara NTB/why)

DIGIRING - Tersangka pencurian di kos-kosan mahasiswi di Gomong, Mataram, digiring ke Rutan Polres Mataram, Rabu (9/8)

Polisi Ringkus Residivis Pencurian di Kos Mahasiswa Mataram (Suara NTB) – Komplotan residivis pencurian di kos-kosan mahasiswa di Mataram, Kurniawan alias Wawan (23) dan Toni Ardian (20) beraksi lagi. Mereka sempat mengajak bersetubuh korbannya untuk tebusan mencuri laptop dan HP yang dicuri.

Dua tersangka warga Kelurahan Gomong, Kecamatan Selaparang itu menghubugi kembali korbannya, mahasiswi salah satu perguruan tinggi di Mataram untuk menawarkan pengembalian barang curian. “Mereka mengajak bersetubuh. Kalau dilayani, barang-barangnya dikembali-

sementara HP Rp 620 ribu.

Johan mendapat untung dari penjualan Rp 150 ribu. Sementara Zur menjual lagi laptop curian tersebut via online dan laku Rp 2,4 juta. Korban kemudian dihubungi tersangka Toni yang menawarkan pengembalian barang curian. Asalkan korban mau diajak bersetubuh. Waktu dan tanggal disepakati.

Senin(7/8)diniharisekitarpukul 03.00 Wita, tersangka menunggu korbandiJalanKecubung,Gomong.

Tetapi tak disangka ternyata tim opsnal Satreskrim Polres Mataram yangdatang.

Akhirnya Toni diciduk. Menyusul kemudian Kurniawan, Johan, dan Zur dijemput di rumahnya masing-masing. Toni dan Kurniawan adalah residivis kasus pencurian laptop. Toni divonis penjara 1 tahun enam bulan pada Juni 2016 lalu, sementara Kurniawan dihukum sembilan bulan penjara.

Mereka bakal kembali ke penjara dengan ancaman pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan yang ancaman hukuman penjaranya paling lama tujuh tahun. (why)

kan,” ungkap Kapolres Mataram, AKBP Muhammad, Rabu (9/8).

Barang-barang tersebut dicuri para tersangka di kos-kosan korban di Jalan Kecubung II Kelurahan Gomong, Kecamatan Selaparang Kamis (3/8) sekitar pukul 03.00 Wita.

Tersangka masuk ke kamar korban karena pintu kamar kos tidak terkunci, menggasak satu laptop dan HP. Sementara korban sedang pulas tertidur. Pagi harinya, barang curian diserahkan kepada Johan (30) untuk dijual ke Zur Rahmatullah (34), keduanya warga Gomong juga.

Laptop dihargai Rp 1.150.000

Farouk Serukan Perbaikan Jangkauan PDAM untuk Hadapi Krisis Air Mataram (Suara NTB) – Adanya laporan 82 desa di NTB yang diduga sedang dilanda oleh kekeringan harus segera mendapatkan tanggapan dari pemerintah daerah. Pemerintah daerah diminta segera melakukan tindakan yang bisa meringankan beban masyarakat korban krisis air bersih. Salah satunya, melalui perbaikan jangkauan PDAM di berbagai daerah.

Saran itu disampaikan Senator DPDRIdariDapilNTB,Prof.Farouk Muhammad yang dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (9/8) kemarin.

Seperti diketahui, Kepala Pelaksana BPBD NTB, Ir. Mohammad Rum, MT di Mataram barubaru ini mengaku telah menerima laporan tiga kabupaten yang dilanda kekeringan. Yakni 59 desa di Bima, 12 Desa di Lombok Timur dan 11 Desa di Lombok Utara. Jjika ditotal, jumlah desa yang dilanda kekeringan dan krisis air bersih sebanyak 82 desa di NTB. Khusus untuk wilayah Kabupaten Bima, sebanyak 25 ribu jiwa masyarakat kekurangan air bersih. Kondisi itu bukan saja akibat kekeringan. Tetapi banyak pipa-pipa PDAM yang rusak akibat bencana banjir beberapa waktu lalu. Pipa-pipa PDAM itu sekarang sedang dilakukan perbaikan.

Terpisah, Asisten Deputi Pengurangan Risiko Bencana Kemenko PMK, Herbin Manihuruk, SE, M.Kes mengatakan, semua kabupaten/kota di NTB masuk kategori daerah risiko tinggi bencana. “Ada 136 kabupaten/kota yang menjadi lokasi prioritas nasional, delapan ada di NTB,” ujarnya.

Terkait kondisi inilah, Farouk menegaskan perlunya kesigapan pemerintah daerah untuk menyikapinya. Ia pun menyarankan sejumlah terobosan, misalnya dengan memaksimalkan pembenahan saluransaluran air milik PDAM di berbagai daerah.

Farouk mencontohkan data kebocoran a i r

PDAM yang begitu tinggi di Kabupaten Dompu. Berdasarkan data yang disampaikan Dirut PDAM Dompu, Agus Setiawan, SE beberapa waktu lalu, tingkat kebocoran air PDAM Dompu masih cukup tinggi.

DariairyangdiproduksidariIPA Oo dan Selaparang, bocorannya mencapai 64 persen. Angka ini masih lebih baik dibandingkan awal 2017 lalu, dimana tingkat kebocorannya mencapai 68 persen.

FaroukMuhammadkhawatir,situasi serupa juga terjadi di PDAMPDAM di daerah lainnya di NTB. Padahal, menurut Farouk, seandainya air yang bocor tersebut disalurkan ke daerah-daerah yang mengalami krisis, maka sedikit banyak akan mengurangi beban mereka. Ia pun mendorong pemerintah daerah selaku otoritas pemilik PDAM menjadikan hal ini sebagai prioritas sehingga di masa yang akan datang, jumlah daerah yang mengalami krisis air bersih bisa terus ditekan.

“Selain PDAM, kita juga tentu memerlukan komponen kebijakan lainnya, seperti mengembalikan mata air-mata air yang sudah hilang, penyaluran air dengan mobil, dan kebijakan lainnya,” pungkas mantan Kapolda NTB ini. Ia menambahkan, baru-baru ini dirinya telah berkomunikasi dengan Menteri PUPR melalui Kepala BWS NTB untuk memprioritaskan pembuatan sumur bor di beberapa lokasi yang mem u ngkinkan. (r/*)

Farouk Muhammad

(Suara NTB/dok)

Belum Bisa Dipenuhi

Hal itu ditegaskan Koordinator Wilayah (Korwil) PPP untuk daerah Bali-Nusa Tenggara, H. Yahidin Umar, saat ditemui di Mataram pascamukerwil II partai berlambang Ka’bah itu.

Diketahui bahwa kader PPP yang diajukan untuk tampil dipilkada NTB 2018 sebagai bakal calon wakil gubernur, yakni Wakil Ketua DPW PPP NTB, Nurdin Ranggabarani, SH, MH. Nama Nurdin bahkan didukung penuh oleh 10 DPC PPP Kabupaten/Kota.

Namun demikian, PPP men-

Mataram (Suara NTB) Kritikan tajam dari PDI Perjuanganterhadapcapaianpemerintahan Gubernur, Dr. TGH. M. Zainul MajdidanWakilGubernur,H.Muh. Amin, M. Si (TGB-Amin). Wakil Ketua DPD Partai Demokrat NTB, H. MNS Kasdiono, SH, menyampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh PDI-P itu tidak sepenuhnya benar. Karenanya pemerintahan TGB-Amin tidak bisa disebut telah gagal memimpin NTB. Menurutnya, tidak sedikit pula prestasi yang sudah ditorehkan oleh kepemimpinan TGBAmin. Dan hal itu juga mestinya harus dilihat dan diapresiasi.

“Sebagai manusia tentu punya kekurangan, tetapi di balik kekurangan itu tidak bisa kita nafikan bahwa ada juga keberhasilan. Nah keberhasilan itu harus kita apresiasi,” ujarnya saat ditemui di DPRD NTB, Rabu (9/ 8). Menurut Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPRD NTB itu, banyak keberhasilan pemerintahan TGB-Amin yang lain, namun tidak disebutkan oleh PDI-P. Seperti pertumbunan ekonomi, penurunan kemiskinan dan peningkatan IPM. “Angka kemiskinan kan lebih baik, tidak separah yang dulu.

IPM kita juga cukup progresif peningkatannya,” ujarnya.

Ia menegaskan, dalam pelaksanaan pembangunan, ia akui bahwa mesti ada hal yang masih menjadi pekerjaan rumah. Namun bukanberartibahwatidakadaprestasiapapunyangbisaditorehkanoleh pemerintahan TGB-Amin.

“Jadi saya tekankan, mestinya patut untuk kita syukuri keberhasilan-kenerhasilan yang sudah dicapai dan kalau pun ada masih kekurangan, itu wajar, manusiawi,” jelasnya.

Selama ini, partai demokrat

(Suara NTB/dok)

H. MNS. Kadiono selaku pengusung utama dari pemerintahan TGB-Amin, melalui fraksinya di DPRD NTB, juga tetap memberikan kontrol terhadap jalannya pemerintahan.

“Sebagai partai melalui perangkatnya di legislatif, kita ikut mengawal juga, dan saya kira semua menunjukkan sikap yang kooperatif dalam menjalankan fungsinyamenjalankanrodapemerintahan,” tegasnya. Kasdiono engganuntukmenanggapiterlalujauh berbagai program yang disinggung oleh PDIP itu. Pihaknya berharap, jikapun ada persoalan teknis yang masih belum selesai, menurutnya masih dapat didiskusikan.

Di tempat terpisah, Ketua Fraksi PDI-P DPRD NTB, Drs. Ruslan Turmuzi menyampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh partainya itu merupakan data, dan sikap itu sudah merupakan hasil rakerda. “Yang kita sampaikan itu kan data, dan kalaupun sekarang mau didiskusikan, tidak bisa, karena itu sudah jadi keputusan rakerda,” katanya. (ndi)

SUARA NTB Kamis, 10 Agustus 2017

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 9 (Suara NTB/lin)

BUKIT DANDAUN - Pemandangan Sembalun dari Bukit Dandaun.

Cara Lain Menikmati Keindahan Sembalun Selong (Suara NTB) – Sembalun menjadi salah satu destinasi yang banyak dikunjungi wisatawan. Baik wisatawan nusantara maupun mancanegara, bahkan wisatawan lokal. Berbagai cara dilakukan oleh wisatawan untuk menikmati keindahan Sembalun. Mulai dari melakukan swafoto hingga menikmatinya dengan mandaki bukit. Salah

satunya dengan mendaki Bukit Dandaun.

Bukit Dandaun memiliki ketinggian 1585 meter di atas permukaan laut (mdpl). Bukit ini menjadi salah satu alternatif bagi wisatawan yang rindu ketinggian. Setiap harinya selalu ada wisatawan yang mendaki bukit ini, terutama wisatawan lokal. Pemandangan di bukit ini sangat indah,

Target 200 Buyers pada IHTF 2 Mataram (Suara NTB) International Halal Travel Fair (IHTF) akan dilaksanakan bersamaan dengan pelakasanaan Bulan Pesona Lombok Sumbawa. Kegiatan ini diharapkan bisa mendatangkan pelaku usaha pariwisata dari luar maupun dalam negeri. Targetnya 200 buyers yang terdiri dari 60 persen buyers mancanegara dan 40 persen buyers nusantara.

“IHTF kedua ini kita harapkan bisa mendapatkan kerjasama yang banyak dengan pelaku usaha pariwisata yang berasal dari luar maupun dalam negeri,” kata Ketua (Suara NTB/lin) Badan Promosi Pariwisata H. Afan Ahmad Daerah (BPPD) NTB H.Afan Ahmad, M.Si kepada Suara NTB, di Mataram, Rabu (9/8).

IHTF di NTB ini merupakan yang kedua kali dilakukan di NTB. Kedepannya IHTF akan dijadikan sebagai brand travel fair di NTB. Sehingga masuk dalam kalender event Dispar NTB. “Kita akan upayakan ini menjadi brand kita dan akan dimasukkan dalam agenda tahunan dalam kalender event. Ini sangat bagus untuk mendukung wisata halal kita,” ujarnya.

Kedatangan wisatawan muslim semakin hari semakin baik. Terlebih dengan adanya berbagai event yang ramah terhadap wisatawan muslim. Sehingga berbagai macam promosi dilakukan untuk menarik wisatawan muslim, terutama yang berasal dari Timur Tengah.

“NTB saat ini dikenal dengan wisata halalnya. Kita melebarkan pasar melalui IHTF ini. Ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menjadikan NTB sebagai destinasi wisata halal,” ujarnya.

Tahun lalu, transaksi yang dihasilkan dari IHTF sebanyak Rp 8 miliar. Tahun ini diharapkan jumlah transaksi bisa meningkat. Melihat perkembangan pariwisata NTB yang kian diminati. “Kita terus berpromosi dan berharap jumlah buyers terus meningkat. Tentu saja yang menjadi jualan utama itu tentang pariwisata halal di NTB,” ujarnya.

Pariwisata halal di NTB diyakini akan semakin berkembang apabila travel agent semakin gencar menjual paket wisata halal. Sebab ini menjadi ciri khas pariwisata NTB. Ini pula yang membedakan pariwisata NTB dengan daerah lain. Meskipun disamping itu masih ada wisata konvensional yang dapat dikunjungi wisatawan. (lin)

Dulu, Menenun Jadi Syarat Menikah di Suku Sasak Praya (Suara NTB) – Menenun merupakan aktivitas wajib bagi perempuan Sasak pada zaman dulu. Konon, kalau perempuan Sasak tidak bisa menenun, maka tidak diperbolehkan untuk melangsungkan pernikahan. Menenun menjadi simbol kedewasaan bagi perempuan Sasak dulu.

Selain Desa Sukarara, Kecamatan Jonggat, beberapa tempat yang juga menjadi sentra pembuatan kain tenun. Misalnya di Kecamatan Pringgasela yang ada di Kabupaten Lombok Timur. Selain itu ada pula di Dusun Sade yang ada di Kabupaten Lombok Tengah.

Tradisi menenun masih dilakukan oleh warga setempat. Selain itu, kain tenun yang dihasilkan juga dapat dijual kepada wisatawan yang datang atau warga yang sengaja datang untuk membeli.

“Kalau tidak di sawah, kita kerjanya menenun setiap hari. Kainnya nanti dijual,” kata Inak Siti di Dusun Sade, Lombok Tengah.

Dulu, sebelum menikah anak gadis diharuskan untuk membuat tiga sarung tenun. Satu untuk diri sendiri, untuk suami dan mertua perempuan. Aturan adat inipun hingga saat ini masih tetap dijalankan oleh masyarakat setempat. Tujuan dari diberlakukan aturan adat tersebut sebetulnya supaya anak-anak perempuan bisa mengambil banyak pelajaran dari menenun.

Dengan menenun, perempuan di desa ini diharapkan dapat tumbuh menjadi pribadi yang sabar. Karena untuk menghasilkan satu lembar kain tenun paling cepat dibutuhkan waktu hingga satu bulan lamanya. Masyarakat setempat meyakini, dengan memiliki kesabaran itu berarti anak gadis sudah siap untuk menjalani bahtera rumah tangga.

Selain menjadi tradisi, menenun kain dilakukan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Menenun pun menjadi bukti, para wanita di Lombok atau Suku Sasak tidak hanya berdiam diri di rumah saja. Sementara lelakinya bekerja, mereka akan menenun seharian untuk membantu penghasilan keluarga. “Bantu keluarga. Karena penghasilan keluarga pas-pasan, kadang kurang,” kata Inak Siti.

Satu lembar kain tenun dijual dengan harga Rp 200 ribu hingga Rp 500 ribu. Harganya baragam, tergantung motif dan bahan. Sebab terdapat banyak jenis benang yang dapat digunakan. Benang dengan kualitas paling baik biasanya akan dijual dengan harga tinggi.

Sehingga harga kainnya pun menjadi sedikit lebih mahal dari yang lainnya. “Kalau pembeli yang mengerti itu pasti lebih memilih kain dengan kualitas benang yang bagus,” ujarnya. (lin)

terlihat sawah yang berpetakpetak dan rumah-rumah warga yang ada di Kecamatan Sembalun.

“Saya pikir menikmati pemandangan Sembalun dari puncak Pusuk sudah biasa.

Kita perlu meciptakan cara menikmatinya dengan cara yang sedikit berbeda, yaitu mendaki bukit di sekitar Sembalun,” kata wisatawan

asal Lombok Tengah Muhammad Fauzan kepada Suara NTB, Rabu (9/8).

Ia bersama tiga rekannya telah melakukan pendakian di Bukit Dandaun sejak Senin lalu. Ia mengatakan Sembalun tidak akan bosan dinikmati keindahannya, apabila wisatawan mau menciptakan cara menikmatinya sendiri.

“Apapun kalau dinikmati

dengan cara yang berbeda akan memberikan sensasi yang bebeda pula,” ujarnya.

Dari bukit ini terlihat jelas puncak Gunung Rinjani yang selalu menjadi idaman para pendaki. Untuk mencapai puncak, wisatawan hanya perlu mendaki dengan pendakian selama kurang lebih dua jam. Bukit ini tidak terlalu tinggi dibandingkan bukit lain, seper-

ti Bukit Nanggi, Bukit Pergasingan maupun Bukit Anak Dara. Sehingga sangat cocok untuk dijadikan sebagai destinasi bersama keluarga. Selain itu, treknya pun tidak terlalu sulit.

“Saya memutuskan untuk mendaki Bukit Dandaun sebagai bentuk persiapan dan pengenalan pendakian bagi dua teman saya yang lainnya.

Mereka berencana untuk

mendaki Rinjani, tapi saya usulkan untuk mendaki bukit terlebih dahulu,” ujarnya.

Wisatawan dapat menikmati keindahan Sembalun dan keindahan Rinjani dari bukit ini dengan melalui trek yang nyaman. Selain itu wisatawan juga dapat menikmati sensasi mendaki bersama sapi-sapi warga yang sengaja dilepas. (lin)

BPLS Dipromosikan sebagai Agenda Tahunan Mataram (Suara NTB) – Bulan Pesona Lombok Sumbawa (BPLS) akan menghadirkan setidaknya 28 event. BPLS ini merupakan agenda tahunan Dinas Pariwisata Provinsi NTB. Beragam kebudayaan akan ditampilkan hampir dari semua kabupaten/kota di NTB. Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB telah melakukan promosi dengan memasang baliho dan menyebarkan infomasi melalui media sosial.

“Kita juga sudah melakukan promosi kepada travel agent yang ada di luar daerah dan luar negeri. Sehingga mereka bisa membuat paket perjalanan wisata khusus untuk BPLS ini,” kata Ketua BPPD NTB H. Afan Ahmad, M.Si kepada Suara NTB, di Mataram, Rabu (9/8).

Terdapat banyak event yang akan menghiasi BPLS tahun ini.

Diantaranya food street festival, rally wisata, pameran hasil bumi, musik hortikultura, seni dan atraksi Lombok, hingga coaching clinic tarian Lombok hingga parade kebudayaan.

Ia melihat ini berpotensi un-

tuk mendatangkan banyak wisatawan. Sebab tidak sedikit wisatawan yang ingin datang untuk menyaksikan beragam kebudayaan yang dimiliki NTB. Apalagi NTB memiliki banyak warisan budaya, baik warisan budaya benda maupun tak benda. Bahkan beberapa budaya

NTB juga sudah masuk dalam warisan budaya Indonesia yang telah diakui secara resmi.

Rangkaian bulan pesona Lombok Sumbawa 2017 telah diluncurkan di Jakarta pekan lalu. Dibuka dengan atraksi budaya Sekeco dari Sumbawa. Atraksi ini dimainkan dua orang diiringi alunan rebana berisi sastra lokal dan disampaikan dalam bentuk sajak yang sifatnya mendidik. Ini menjadi salah satu dari sekian banyak kebudayaan yang dimiliki NTB. Bulan Pesona Lombok Sumbawa 2017 akan dimulai pada 18 Agustushingga16Septembermen-

datang. Sejumlah rangkaian atraksi budaya sudah disiapkan. Setiap daerah akan mempersiapkan dan memanjakan wisatawan asing dan domestik yang berkunjung. Acara wisata budaya tersebut akan di konsentrasikan di beberapa wilayah. Diantaranya Mandalika, Kota Tua Ampenan, Sembalun, hingga Gili Tramena Begawe.

“Kami berharap dengan promosi ini banyak wisatawan yang tertarik untuk datang. Apalagi kegiatan ini akan berlangsung selama sebulan bertempat hampir di semua kabupaten dan kota,” ujarnya. (lin)

Selain Gili Matra

NTB Punya Puluhan Gili yang Wajib Dikunjungi Wisatawan Mataram (Suara NTB) Gili Trawangan menjadi salah satu destinasi yang wajib dikunjungi wisatawan. Di NTB masih banyak gili atau pulau kecil yang dapat menjadi pilihan wisatawan. Sebagian berpenghuni, sebagian lagi tidak. Meski demikian, wisatawan tetap bisa menikmati suasana dan keindahan tiap gili yang ada di NTB. Pulau-pulau kecil di NTB secara keseluruhan terletak pada gugusan sunda kecil. Beberapa pulau kecil tersebut sudah banyak diketahui wisatawan. Namun masih banyak pulau kecil lainnya yang tidak kalah menarik untuk dikujungi namun tidak begitu diketahui. Hal itu karena masih adanya keterbatasan dalam pengelolaannya. Padahal jika dilihat potensi untuk mengembangkan destinasi wisata di pulau kecil tersebut sangatlah tinggi.

Di Kabupaten Lombok Barat (Lobar) misalnya, dimana terdapat berbagai destinasi wisata pulau-pulau kecil. Setidaknya ada 19 pulau kecil yang dikelola oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Lobar dalam bentuk Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD).

Kawasan Konservasi ini bernama Taman Wisata Perairan Gita Nada (TWP Gita Nada). Tiga pulau diantaranya yang paling banyak dikunjungi wisatawan adalah Gili Tangkong, Gili Nanggu, dan Gili Sudak.

“Siapa yang tidak tahu gili.

Sekarang Trawangan jadi banyak yang datang. Saya lebih suka ke gili yang ada di Sekotong,” kata Muhammad Iqbal, wisatawan asal Kabupaten Sumbawa.

Padahal masih banyak pulau kecil lainnya selain dua gili itu.

Diantaranya Gili Tangkong, Gili Nanggu, Gili Poh, Gili Genting, Gili Lontar, Gili Gede, Gili Rengit, Gili Layar, Gili Asahan, dan Gili Goleng. Kemudian di desa Sepi terdapat Gili Geneng-Geneng, Gili Malang, Gili Batu Nyangkong, Gili Anak Ewok, Gili Tepong, Gili Pulau Tiga, Gili Wayang, Gili Sarang, Gili Pulau Tiga, Gili Kere, Gili Kao, dan Gili Sepatang. Semua gili tersebut tidak kalah menarik untuk dikunjungi.

Belum lama ini Bupati Lombok Barat Fauzan Khalid mengatakan akan membenahi semua potensi pariwisata yang ada. Pasalnya, perkembangan

pariwisata juga dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar destinasi.

“Kita akan melakukan pembenahan sektor pariwisata kita, karena pariwisata ini penting.

Terlebih saat ini sudah banyak wisatawan yang berkunjung ke NTB, salah satunya Lombok Barat,” ujarnya.

Tidak kalah menarik juga untuk mendatangi beberapa pulau kecil di Kabupaten Lombok Timur.

Diantaranya Pulau Pasir (Pulau Gosong), Segui Island, Gili Maringkik, Gili Kondo, Gili Bidara dan Gili Petelu. Semua pulau kecil itu memiliki magnet tersendiri bagi wisatawan yang pernah datang.

Begitupula potensi wisata pulau kecil di Kabupaten Lombok Utara. Beberapa gili yang terkenal diantaranya Gili Meno, Gili Ayer, dan Gili Trawangan. Tidak lengkap rasanya berwisata ke NTB jika tidak mendatangi tiga gili tersebut. Saat ini jumlah pengunjung ke gili tersebut semakin bertambah.

Terlebih dengan beroperasinya kapal cepat dari Pelabuhan Padang Bai menuju tiga gili tersebut.

Tidak kalah pulau pulau kecil di Kabupaten Dompu yang memiliki 25 pulaupulau kecil yang tersebar di enam kecamatan. Dari sekian jumlah itu, terdapat satu pulau kecil yang menjadi primadona yaitu, Pulau Satonda yang terletak di Desa Nanga Miro Kecamatan Pekat. Pulau Satonda merupakan kawasan konservasi Taman Wisata Alam di bawah pengelolaan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA).

Selain Pulau Satonda, potensi pulau-pulau kecil di Kabupaten Dompu juga perlu dikelola dengan baik. Terdapat 24 pulau yang berstatus non kawasan. Tentunya pulau-pulau terse-

but belum memiliki rencana pengelolaan dan zonasi. Hal ini juga berkaitan dengan minimnya investor yang mau berinvestasi di Pulau Sumbawa.

Bukan hanya Dompu, namun pesona pulau-pulau kecil di Kabupaten Bima juga cukup baik. Dua pulau yang saat ini sedang menunjukan geliat pengembangan ekowisata yaitu, Gili Banta dan Pulau Kelapa. Kedua pulau tersebut merupakan calon Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) yang saat ini dikelola oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima.

Selain Gili Banta dan Pulau Kelapa, potensi pulau-pulau kecil di Kabupaten Bima juga terdapat di Kecamatan Langgudu dan Kecamatan Parado. Terdapat pulau-pulau kecil yang terletak di dalam Teluk Waworada yaitu,

(Suara NTB/dok)

GILI TANGKONG - Gili Tangkong merupakan salah satu gili di Kabupaten Lombok barat yang wajib dikunjungi wisatawan.

Pulau Sura, Pulau Dora, dan Pulau Kambing. Ketiga pulau tersebut berstatus non kawasan.

Pemerintah Daerah melalui Dinas Pariwisata harus lebih gencar lagi melakukan promosi terhadap potensi wisata di pu-

lau-pulau kecil tersebut. Pasalnya masih banyak potensi wisata yang dapat dimaksimalkan.

Sehingga wisata NTB dapat semakin maju, karena akan ada lebih banyak pilihan tujuan berwisata bagi wisatawan. (lin)

PENDIDIKAN

SUARA NTB Kamis, 10 Agustus 2017

Halaman 10

Perspektif Pembangunan dengan Motto Patut Patuh Patju di Lombok Barat Oleh: Dr. H. Umar Said, SH., MM. (Ketua STIE AMM Mataram) PROSES modernisasi suatu masyarakat juga ditentukan oleh perkembangan jumlah serta mutu kaum intelektualnya yang terdapat di daerah tersebut. Dalam hal ini kita dapat melihatnya terutama dengan cara menitik beratkan pada peran kaum intelektual itu sendiri, baik dalam proses pembangunan politik maupun pembangunan lainnya.

Bilamana jumlah kaum intelektualnya cukup besar serta mutunya dapat ditingkatkan, maka sangat besar pula andil yang diletakkan pada pembangunan itu sendiri. Seperti halnya sebelum pemerintah Kabupaten Lombok Barat melepas kota administrasi Mataram menjadi Kota Mataram, di mana pada Kota Mataram terdapat beberapa Perguruan Tinggi Negeri dan Swas-

ta dan menjadi tempat bermukimnya para cendekiawan.

Dengan dilepasnya menjadi kota Mataram, maka sudah barang tentu Kabupaten Lombok Barat kehilangan para pemikirnya. Sebagaimana yang kita ketahui, bahwa kekuatan berpikir manusia memiliki keterbatasan yang umumnya hanya mampu melihat segala objek dalam bentuk dan rupanya. Maka tidak ayal jika pengembangan ekonomi lokal di Kabupaten Lombok Baratpun tidak cukup bila hanya dengan meningkatkan SDM yang masih ada serta melalui pemberdayaan lembaga ekonomi lokalnya saja. Sebaliknya kekuatan motto Patut, Patuh, Patju merupakan andalan tangguh yang membuat masyarakatnya tidak pernah mengenal menyerah. Namun kita

menyayangkan atas apa yang telah dilansir Harian Umum Suara NTB tanggal 4 Agustus 2017 yang lalu, bahwa Bapak Bupati Lombok Barat mengakui bahwa dalam pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) masalah kemiskinan terberat dengan beralasan indikator yang belum tercapai.

Hal ini menjadi tantangan bagi motto Lombok Barat dalam mewarisi pemerintahan selanjutnya. Kalau saja kita cermati dengan modal dan landasan yang terkandung dalam motto Patut, Patuh, Patju tersebut, maka tidak ada alasan yang menyebutkan indikator tidak tercapai.

Sebab ukuran atau indikator keberhasilan pembangunan Lombok Barat jelas dalam falsafahnya yaitu motto Patju.

Kita ketahui masyarakat Lombok Barat diikuti oleh stratifikasi sosial yang di dalamnya terdapat suatu nilai yang menunjukkan kewajibannya melalui karsa dan karya secara tekun dan bersungguhsungguh.

Baik untuk kepentingan sendiri ataupun

masyarakat, sehingga untuk mengukur dan menjadikan suatu indikator keberhasilan adalah Patju. Sebab pembangunan tidak diartikan pembangunan fisik semata, tetapi dengan nilai motto yang ada, maka aspek kemiskinan tidak akan terjadi apabila masyarakatnya sungguh-sungguh dalam dalam pengamalannya.

Menurut permasalahan yang terkandung dalam motto di Kabupaten Lombok Barat ini merupakan satu- kesatuan pengertian yang memiliki elemen cukup lengkap, oleh karenanya mungkin diperlukan suatu pemahaman yang mendalam mengenai pelaksanaannya, sehingga pengertian satu elemen dengan elemen lainnya tidak dapat terpisahkan. Kita semua yakin bahwa elemen budaya atau kultur pada motto

merupakan suatu interaksi masyarakat sosial. Jadi kultur ini dapat kita lihat atau kita ukur dengan parameter tertentu seperti agama, budaya regional, prestasi kerja, toleransi dan lain sebagainya.

Hal yang diketahui bahwa interaksi sosial yang dinamis umumnya menyangkut hubungan kekerabatan antara perorangan atau kelompok masyarakat Lombok Barat.

Seperti halnya apabila bertemu dengan orang lain maka paling tidak akan saling menegur bahkan berjabat tangan. Berikutnya apakah akan berlanjut ke pembicaraan ataupun tidak, maka aktivitas seperti ini sudah merupakan bentuk-bentuk interaksi sosial. Walaupun orang yang bertemu itu tidak saling mengenal dan mungkin tidak ber-

bicara tetapi itulah bentuk interaksi sosial dengan pola motto Patuh, Patut, Patju.

Jadi interaksi sosial tersebut merupakan hal yang saling mempengaruhi secara dinamis dan memiliki kekuatan antara kontak pribadi dengan kelompok. Hal ini jelas menghasilkan perubahan sikap dan perilaku dari partisipan sehingga interaksi sosial merupakan suatu proses yang selalu dilakukan oleh masyarakat yang merupakan proses fundamental dalam motto Patut, Patuh, Patju yang terbukti telah memperoleh penghargaan Purnakarya Nugraha dengan Surat Keputusan Presiden RI dengan Nomor.

059/TK/Tahun 1989 tanggal 21 Agustus 1989 atas gebrakan Patut, Patuh, Patju secara terus-menerus di Lombok Barat.

(Bersambung)

Tidak Bisa Buat Karya Tulis

Guru akan Kesulitan Transfer Ilmu pada Siswa

MUHAMMAD Gilang Rizqi Anugerah, salah satu pelajar berprestasi di Kota Mataram. Banyak penghargaan telah diraih siswa yang kini duduk di bangku kelas VII MTsN 2 Mataram ini.

Gilang panggilan akrabnya, tidak saja jago dan berprestasi pada bidang baca tulis Alquran. Namun dia juga ternyata jago pada bidang olahraga seni beladiri karate. Di ajang baca tulis Alquran, Gilang pernah menjuarai beberapa lomba Tilawatil Qur’an tingkat kelurahan dan memperoleh gelar juara.

Seperti yang diraihnya dalam MTQ di Cakra Barat Mataram dan MTQ Dasan Agung Mataram. Di kedua ajang tersebut, dia memperoleh juara tiga.

Sedang pada lomba karate, bocah kelahiran tahun 2004 silam ini mencatatkan kebanggaan bagi daerah dan orang tuanya.

Gilang mendapatkan medali perak dalam ajang Kejuaraan Nasional Open Turnamen Panglima Divisi Komandan Satuan Tentara Angkatan Darat, yang berlangsung di Malang akhir Juli lalu.

Gilang berangkat ke Malang untuk mewakili NTB dalam ajang karate tingkat nasional yang diikuti untuk pertama kalinya. Dituturkan Gilang, salah satu motivasinya saat bertanding ialah karena teman-temannya di satu perguruan karate banyak yang menjadi juara di berbagai turnamen. “Itu makanya saya juga ingin bisa menang,” paparnya.

Lebih jauh putra dari Abdul Majid ini mengaku, selama berada di malang, dirinya sangat senang karena di sana bisa mendapatkan teman yang banyak. Selain itu, dia bisa membawa pulang medali meskipun hanya medali perak. Dia juga bercerita tentang pesan ayahnya mengenai hidup disiplin. “Ayah selalu menyuruhku untuk cepat tidur, cepat bangun. Datang tepat waktu berangkat mengaji dan tidak lupakan salat,” jelasnya.

Sementara itu, Abdul Majid menuturkan kebanggaannya pada Gilang. Ia menyebut anaknya banyak berubah sejak bergabung dengan salah satu perguruan karate. Majid melihat anaknya lebih disiplin dari biasanya. Seperti yang awalnya malas untuk pergi mengaji, saat itu terlihat lebih bersemangat. Karena kesehariannya tidak terlepas dari karate, mengaji dan belajar.

Majid mengaku sangat bangga dengan prestasi anaknya di bidang baca tulis Alquran dan juga olahraga seni beladiri karate. Meski diakuinya sempat ragu mengizinkan anaknya mengikuti turnamen di Malang. (dys)

(Suara NTB/dys)

Jago Mengaji dan Karate

Mataram (Suara NTB) – Sebanyak 3.878 guru di Lotim di Lombok Timur (Lotim) terkendala naik pangkat dari pembina (IV/a) ke Pembina Tingkat I (IV/b) sejak tahun 2013. Salah satu kendalanya, mereka tidak dapat menyusun karya tulis ilmiah sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat. Hal ini menjadi suatu yang memprihatinkan. Dengan tidak bisa membuat karya tulis, guru akan kesulitan mentransfer ilmu pengetahuan ke siswanya.

Ketua Dewan Pendidikan Provinsi NTB, Drs. Syamsuddin Anwar, dihubungi Rabu (9/ 8) mengatakan, kemampuan membuat karya tulis ilmiah seharusnya dikuasai oleh guru.

Kenyataan ini menguatkan hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) di NTB yang masih rendah beberapa tahun belakangan ini. Ia juga menyoroti peran guru yang akan kesulitan mendidik siswa dengan kenyataan tidak membuat karya tulis ilmiah itu.

“Bagaimana misalnya mengajar, kalau dia (guru)

dalam konteks keilmuan, wawasan, tidak terlalu luas, akan kesulitan juga dalam mentransfer knowledge-nya, ilmu pengetahuannya, kepada anak-anak itu,” katanya.

Syamsuddin menekankan, guru harus kaya wawasan dan pemikiran. Guru tidak boleh berhenti di titik tertentu.

Harus terus menerus mengembangkan pengetahuannya, karena tugasnya mendidik. Menurutnya guru merupakan orang yang tidak boleh berhenti belajar. Guru harus belajar sepanjang

hayat. Apalagi, mereka sudah menyelesaikan pendidikan Sarjana (S1) seharusnya sudah terbiasa dengan menulis karya tulis ilmiah, karena persyaratan menyelesaikan pendidikan sarjana adalah membuat skripsi.

“Jadi kan aneh guru tamatan S1 tidak bisa membuat karya ilmiah, padahal mereka lulus membuat skripsi. Kalau guru yang sudah mengikuti pendidikan S1 mestinya tidak boleh terjadi seperti itu,” ujar mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram

Giri Menang (Suara NTB) – Ratusan pengelola perpustakaan tingkat SD, SMP dan pondok pesantren (ponpes) di Lombok Barat (Lobar) diberikan bimbingan teknis (bimtek) Rabu (9/8). Bimtek ini penting mengingat perpustakaan sangat memberikan andil dalam mengembangkan peradaban sumberdaya manusia (SDM). Bahkan, perpustakaan dinilai sebagai garda terdepan dalam meningkatkan peradaban manusia.

Hal tersebut dikemukakan oleh Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid di hadapan peserta Bimtek Pengelolaan Perpustakaan Kabupaten Lobar di Aula Utama Kantor Bupati Lobar, Rabu (9/8).

Bupati menilai, perpustakaan telah berkembang pesat dari waktu ke waktu dengan menyesuaikan perkembangan pola kehidupan masyarakat. Untuk itu, bupati berharap kepada Kantor Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Disarpus) Lobar supaya terus melahirkan prestasi.

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Lobar, H. Mohamad Yamil, melaporkan, kegiatan bimtek berlangsung sejak 9-10 Agustus 2017 dan diikuti 142 pengelola perpustakaan. Para pengelola perpustakaan masing-masing berasal dari SD sebanyak 34 orang, SMP 30 orang, ponpes 8 orang, desa/kelurahan 28 orang dan pengelola perpustakaan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Lobar sebanyak 40 orang.

Dalam kegiatan bimtek ini, sudah disiapkan lima orang narasumber yang memberikan materinya. Satu pemateri dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan NTB, 3 orang dari unsur Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Lobar dan satu orang dari unsur pustakawan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Lobar.

Salah satu Pengelola Perpustakaan dari SMP 2 Batulayar, Rukiyah menganggap kegiatan ini sangat penting. Sebelumnya, wanita yang bekerja sebagai staf di Kantor Camat Batulayar ini hanya mengurusi administrasi saja. “Sekarang saya mengurus buku-buku yang menumpuk. Ya bimtek ini penting sebagai wujud adaptasi,” kata Rukiyah. (her)

(Suara NTB/her)

BUKA - Pembukaan bimtek pengelolaan perpustakaan oleh Bupati Lobar H. Fauzan Khalid di Aula Kantor Bupati, Rabu (9/8).

(Suara NTB/dok)

Syamsuddin Anwar itu persyaratan kenaikan pangkat, sehingga wajib untuk dilakukan. “Jadi pemerintah harus mengambil inisiatif jangan membiarkan guru begitu saja, tugas pemerintah agar guru benar-benar profesional di bidangnya,” sarannya. (ron)

UIN Mataram Siap Gelar Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan

(Suara NTB/ist)

SAMBUTAN - Ketua STIE AMM Mataram, H. Umar Said menyampaikan sambutan pada pembekalan KKL mahasiswa STIE AMM Mataram di Aula Terbuka Lantai I STIE AMM Mataram, Rabu (9/8).

STIE AMM Mataram Gelar Pembekalan KKL Ratusan Pengelola Perpustakaan SD dan SMP Ikuti Bimtek

(UMM) ini.

Diberitakan Suara NTB sebelumnya, catatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Lotim, sebanyak 3.878 guru di terkendala naik pangkat dari pangkat Pembina (IV/a) ke Pembina Tingkat I (IV/b) sejak tahun 2013. Data yang diterima dari BKPSDM Lotim, Senin, 7 Agustus 2017, dalam pengembangan profesi para guru ini menggunakan sistim kredit.

Di sinilah letak kendalanya.

Salah satu di antara kendala tersebut, mereka tidak dapat menyusun karya tulis ilmiah yang memenuhi syarat sebagai salah satu item dalam pengusulan FAK. Menurut Syamsuddin, pemerintah perlu menginisiasi pelatihan bagi guru dalam membuat karya ilmiah. Sebab

Mataram (Suara NTB) Sesuai dengan kalender akademik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) AMM Mataram, agenda pelaksanaan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) akan dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus sampai dengan 14 September 2017. Untuk itu pembekalan bagi para mahasiswa peserta kegiatan perlu diberikan. Lembaga Pengembangan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP3M) menyelenggarakan pembekalan KKL di aula terbuka lantai satu STIE AMM Mataram pada tanggal 9, 10, dan 12 Agustus 2017.

Kegiatan pembekalan peserta KKL tersebut dibuka Ketua STIE AMM Mataram, Dr. H. Umar Said, SH., MM. Dalam sambutannya, Umar Said menjelaskan agar pada pelaksanaan nanti mahasiswa yang terlibat dapat mengetahui berbagai potensi yang ada di desa. Selain itu juga mahasiswa diharapkan agar dapat menganalisis kelemahan atau kekurangan apa saja yang sekiranya dapat menjadi bahan laporan hasil KKL.”Yang nantinya menjadi sumbang saran dan masukan kepada pemerintah terhadap hasil temuan di lapangan,” katanya.

Lebih lanjut Umar Said berharap agar mahasiswa yang terjun ke lapangan dapat menghargai berbagai kultur serta adat istiadat masyarakat di sana. Selain itu juga dia meminta agar mahasiswa mengikuti arahan dan ketentuan yang telah digariskan oleh para dosen pembimbingnya.

Mengenai jumlah peserta KKL dan lokasi yang dituju, Kabag Humas STIE AMM Mataram, Ahmad Bairizki, SE., MM., menjelaskan, jumlah mahasiswa yang akan diturunkan sebanyak 286 orang yang terbagi ke dalam 14 lokasi yang berbeda di Kecamatan Gerung. “Lokasi tersebut ter-

diri dari 11 desa dan tiga kelurahan yang meliputi: Desa Beleke, Babussalam, Dasan Tapen, Banyu Urip, Kebun Ayu, Gapuk, Tempos, Suka Makmur, Mesanggok, Giri Tembesi, dan Taman Ayu serta Kelurahan Dasan Geres, Gerung Utara dan Gerung Selatan,” urainya.

Dalam pemaparan materi pembekalan yang disampaikan, STIE AMM Mataram menghadirkan para narasumber yang berkompeten di bidangnya. Rangkaian materi yang disampaikan dalam kegiatan pembekalan KKL ini terbagi dalam tiga hari. Di hari pertama, Materi yang disampaikan mengenai “Latar Belakang, Tujuan dan Sasaran KKL” yang disampaikan oleh I Made Suardana, SE., MM., yang jugaWakil Ketua I STIE AMM Mataram. Materi “Etika Bermasyarakat” oleh Baehaki Syakbani, yang merupakan Dewan Senat. Serta “Kepemimpinan, Struktur dan cara kerja aparatur desa” yang disampaikan oleh Dra Baiq Ertin Helmida, MP, selaku Wakil Ketua II STIE AMM Mataram.

Di hari kedua, materi “Potensi dan Permasalahan Desa di Kecamatan Gerung” disampaikan Camat Gerung Dra. Baiq Mustika Dwi Adni, MM., Materi “Program Pengembangan Ekonomi Kreatif” oleh H. Salman, SH (DUPEK); dan materi “Jenis dan Proses Perizinan Usaha oleh H.M. Syahid, S.Sos., yang juga Kasubid Kerjasama dan Pengawasan BPMP2T Kabupaten Lombok Barat.

Di hari ketiga, materi “Permodalan Usaha Kecil” oleh Sigit Widjayanto (Manager Bank BTN Kantor Cabang Mataram); materi “Sistem Administrasi Keuangan Desa” oleh Lin Wahyulia, ST (BPMPD Provinsi NTB), materi “Penyusunan Program Kerja,

Kajian Potensi dan Permasalahan Desa” oleh H. Nizar Hamdi, SE., MM (Wakil Ketua III); dan materi “Penyusunan Laporan Kelompok dan Laporan Seminar Usaha Produktif oleh Yuli Astini, SE., M.Ak (Kepala LP3M). (ron)

Mataram (Suara NTB) Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram akan menggelar Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) kepada seluruh mahasiswa baru tahun ajaran 2017-2018. Pelaksanaan PBAK ini berlangsung mulai dari tanggal 21-24 Agustus 2017 dipusatkan di kampus I. Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan UIN Mataram Dr. H. Subhan Abdullah Acim, menyebut semenjak berakhirnya proses administrasi dan penerimaan mahasiswa baru UIN Mataram, mahasiswa baru pada akhirnya akan menjalankan proses awal untuk mengenal dunia kampus, yakni PBAK. Pelaksanaan PBAK ini adalah awal baru bagi mahasiswa baru dalam mengenal dunia kampus. Selama proses kegiatan PBAK, UIN Mataram membuat sejumlah ketentuan yang harus diikuti. Setiap mahasiswa dituntut berpakaian rapi dan menggunakan ATK yang dibagikan

sesuai dengan peraturan yang dibuat panitia.

Salah satu aturan tersebut adalah bagi laki-laki menggunakan pakaian atas kemeja warna putih dengan norma yang berlaku. Sedang pakaian bawah berupa celana panjang wama hitam bukan jeans, tidak ketat dan sopan. Untuk sepatu menggunakan pantofel warna hitam gelap dan dasi warna hitam polos serta kopiah hitam.

Adapun untuk perempuan menggunakan pakaian atas kemeja panjang warna putih polos lengan panjang, tidak ketat, tidak transparan, dan sesuai dengan norma yang berlaku.

Adapun pakaian bawah menggunakan rok warna hitam bukan jeans, polos, panjang minimal semata kaki, tanpa belahan, tidak ketat, tidak transparan, model bebas. Sepatu warna hitam gelap dan kaos kaki warna putih. Jilbab untuk FITK warna biru, FSEI warna hijau dan FDK warna merah. (dys)

Halaman 11

SUARA NTB Kamis, 10 Agustus 2017

Christoper akan Meriahkan Kejurnas Tenis Piala Danrem 162/WB Mataram (Suara NTB) Petenis nomor satu Indonesia Christopher Rungkat dipastikan hadir di acara pembukaan Kejurnas Tenis Piala Danrem 162/ Wira Bhakti (WB) yang akan berlangsung di Lapangan Tenis Yonif 742/SWY Gebang Mataram, 10-13 Agustus 2017.

Rencana kedatangan petenis nomor satu nasional itu disampaikan oleh Ketua Umum Pengprov Pelti NTB, Jamaluddin Maladi kepada Suara NTB di Mataram, Rabu (9/8) kemarin.

“Kejurnas Tenis Danrem 162/WB akan dihadiri petenis terbaik nasional, Christopher Benyamin Rungkat,” ucapnya.

Jamaluddin Maladi yang biasa disapa Jamal mengatakan kehadiran petenis terbaik nasional itu untuk memantau pelaksanaan kejurnas tenis di NTB. Maklum kejurnas tenis Danrem 162/WB merupakan kejurnas Super Circuit atau salah satu bagian dari turnamen nasional tahunan yang dipelopori Christopher Rungkat.

Kehadiran Christoper di event itu diharapkan mampu memberikan motivasi kepada atlet junior dan senior yang ambil bagian di event nasional diakui PB Pelti itu. Dan pihak Pelti NTB mengaku tidak akan melewatkan kesempatan tersebut.

Dalam hal ini pihak Pelti NTB akan mengirim atlet-atlet junior dan senior untuk ambil bagian.

Sedikitnya 50 atlet telah disiapkan oleh Pelti NTB untuk ambil bagian di even itu. Pulahan atlet junior dikirim oleh perwakilan Pelti kabupaten/kota di NTB. Sementara untuk kategori kelas senior Pelti NTB mengandalkan Panji Untung Setiawan yang merupakan atlet peraih medali perunggu di PON di Jawa Barat (Jabar) 2016.

Di bagian lain Jamal juga menambahkan bahwa selain menggelar kejurnas tenis, Danrem 162/WB bekerjasama dengan pihak Pelti NTB akan menggelar coaching clinic atau diklat wasit untuk 20 wasit NTB. Diklat para wasit NTB akan dilaksanakan, di Markas Komandan Korem (Makorem), Kamis (10/8) hari ini. (fan)

Christopher Rungkat

Sejumlah Pengusaha Diakomodir dalam Kepengurusan KONI NTB Mataram (Suara NTB) Keterlibatan pengusaha di kepengurusan KONI NTB sejauh ini terbilang masih minim. Ke depan KONI NTB melibatkan sejumlah para pelaku usaha untuk menjadi pengurus KONI NTB periode 2017-2021.

Demikian disampaikan Ketua Umum KONI NTB Terpilih, H. Andy Hadianto kepada Suara NTB di Sekretariat KONI NTB, Rabu (9/8) kemarin. “Saya kepingin seluruh pelaku dunia usaha terlibat dalam kepengurusan KONI NTB. Untuk itu saya melibatkan mereka di kepengurusan KONI NTB

yang saya pimpin,” ucapnya.

Pernyataan itu diungkapkan Direktur PT. Daerah Maju Bersaing (DMB) ini terkait dengan kepengurusan KONI NTB periode 2017-2021 yang sudah rampung disusun oleh tim formatur KONI NTB belum lama ini.

Menurut Andy keterlibatan

(Suara NTB/fan)

Program Pelatda Mayung akan Dievaluasi Mataram (Suara NTB) Ketua Umum KONI NTB Terpilih, H. Andy Hadianto mengatakan pihaknya akan melaku-

kan evaluasi menyeluruh terhadap program Pelatda Mayung 2017 yang sudah dilaksanakan sejak 15 Februari lalu. Itu artin-

SALON

SALON

SALON

SALON

Al Beauty Salon & Spa,promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hny 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing(fc strika wjah+akupuntur prut)hny 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain,Hp: 081907050543

SYAFIRA SALON MUSLIMAH Salon & Spa Menerima: Paket Pengantin,perawatanpengantin,make up wisuda, SPA, Prawatn Kutu, Totok Guasa, totok aura, V SPA, totok payudara, totok langsing Jl. Pendidikan No. 11 Mataram telp.

0370-636344, 08180373677

Vmel Griya Manten & Salon, mnrm prwtan rmbut,kulit &tubuh,Rias pngantin&wisuda, mnyediakn pnywaan bju pngntn &bju adat ank,tersedia pkt pernikahan,Promo ramadhan :smoothing disc.30%, Jl Bungkarno N0.99 Pagutan,Hp:087765029666

Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp.

081917913809

AMYRALD SALON & SPA,mlyani prwtan khusus wjah,rmbt &bdan.Promo smoothing 100-300rb,Facial whitening+ozone+totok aura (2jam)125rb, mngtasi kulit brjrwat,flek &mncrhkan kulit,make-up wisuda 150rb,lulur+massage+sauna 85rb, jl.swasembada 11c, kekalik jaya, hub.085239056182 (lidya)

dalam pengurus KONI NTB yang baru. Diakuinya jumlah pengurus KONI NTB yang dipimpinnya nanti sekitar 40 lebih orang. Jumlah tersebut hampir sama dengan jumlah pengurus KONI NTB periode sebelumnya.

Dijelaskan Andy, sejumlah pengurus KONI NTB yang direkrut itu diharapkan mampu bekerjasama dengan baik dalam memajukan prestasi olahraga di NTB. Khususnya kerjasama meningkatkan prestasi olahraga NTB di kancah nasional hingga PON/2020. (fan)

HADAPI POPNAS - Beberapa pelari gawang atletik NTB terus memantapkan persiapan. Mereka menjalani latihan di Lapangan Atletik Lawata Mataram, Rabu (9/8) kemarin, dalam rangka menghadapi Pekan Olahraga Nasional Pelajar (Popnas) di Semarang, Jawa Tengah (Jateng), 10-21 September 2017.

(Suara NTB/ist)

AYSHA SALON AND BODY TREATMENT, mlyani: prwatan rmbt&kulit, opening trial facial treatment by eternal beauty,mngatasi: wjah kriput,mnghlngkn bkas jrwat mncrahkan wjah,mnghlngkn flek, alamat : jl. dr. soetomo ,kr. baru, mtr, hp : 087800106674/ 082147428836

para dunia usaha itu diharapkan dapat membantu kesulitan finansial yang kerap dialami pembina olahraga di NTB selama ini.

Khususnya keterbatasan anggaran KONI NTB diharapkan dapat dibantu oleh para pelaku dunia usaha di NTB. Diakui Andy anggaran yang

diterima KONI NTB dari APBD NTB tahun 2017 diakui masih relatif kurang. Hal itu tentu harus menjadi perhatian semua pihak untuk membantu keterbatasan anggaran pembinaan olahraga di NTB. Sehingga pelaksanaan program peningkatan prestasi olahraga di NTB bisa berjalan sesuai rencana.

Dijelaskan Andy, selain melibatkan pelaku usaha, pihak KONI NTB juga tetap mempertahankan pengurus KONI NTB yang sebelumnya untuk terlibat

TWIN’S SALON, Paket Perawatan Trjangkau : Pkt 1 = Facial + totok wajh + Crmbath + Catok vit (40rb),Pkt 2=Crmbath+Massage + Lulur + facial+Totok Wajah + Ctok + Mskr Bdan +ratus Vagina (100rb), dan Masih Bnyk Lagi Pkt Trjangkau Lainnya, Hub: 087 765860889/ 085937064233, jl.Salak Gg II No.5, Tohpati LKP YUNI SALON Promo Krsus Kilat Unt Smua Prgrm Bljr Hy 1 Bln Anda Siap Bekerja dan Buka Usha Salon. Berminat Hub. YUNI SALON. Jl. Dr. Sutomo No. 18 Krg Bru Mtrm. Hp: 087865155031/081236448081 Quen Shi Salon & Day Spa Menerima:Cream Bath, Hair mask, Colouring, Smoothing, Body Masage, Body Scrub, Body Mask, Milk Bath, Ear Candle, Mani & pedi cure, Ratus, Sauna & Facial, disc. 30% smooting & Rebonding . Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081917388443 Rcsm Youfo MTR salon Spa Muslimah, Prm Lbra:gratis cutting hair u/rbondng & smoothing.Prwtan Spa,facial,Creambath,Galvanic Spa.Facial Free Massage tgn&kaki mlai dr 65rb.Jl Kertanegara Btn Palm Indah I,Blkang Apotek Panjitilar. FB&IG:Youfo Mataram. WA: 087765893848

RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) KITA-KITA SALON & SPA, Prmo:Mnrik Smoothing Colour hnya Rp 100-400rb, Ombre/Highlight Rp 75-250rb, Make Up Wisuda+Hair Do Rp 150rb, Jl. Arya Bnjar Gtas, Bagek Kembar Tanjung Krng Sekarbela, Hub. 081917347453, Pin BB D34158D4 SALON DEWA-DEWI,menerima: Rias Pengantin Bali, Agung&Modifikasi,Pkt Prewed dgh harga trjngkau. Menerima Prwatan wajah & rambut. Hub: Rika (081917965628)jl.Teleq raya no.26 Kr.bedil, FB:Dewa-Dewi Payas Bali Mataram, IG :Rika_Pratistha

ya, setiap kekurangan yang ada dalam program Pelatda Mayung akan segera dibenahi.

Demikian disampaikan Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto menjawab pertanyaan wartawan di Sekretariat KONI NTB, Rabu (9/8). “Kami akan meminta laporan Ketua Pelatda Mayung untuk menyampaikan evaluasi pelaksanaan program Pelatda Mayung dari semua aspek. Termasuk kebutuhan atlet nanti kita cari tambahan,” ucapnya.

Pernyataan ini dilontarkan Direktur PT. Daerah Maju Bersaing (DMB) itu setelah ditanyai wartawan terkait pelaksanaan Pelatda Mayung 2017 yang dinilai belum berjalan maksimal. Segala kekurangan yang terjadi di Pelatda Mayung 2017 kata Andy akan dibenahi secepatnya. Terutama kegiatan latihan atlet selama Pel-

atda akan segera dievaluasi.

Bagi atlet yang tidak mampu meningkatkan kualitas VO2 Max ataupun kondisi fisik terancam didegradasi (dikeluarkan) dari Pelatda Mayung 2017. Tolok ukur peningkatan kualitas atlet adalah hasil program latihan yang ingin dicapai atlet selama satu tahun penuh. “Kalau atletnya tidak bisa meningkatkan kualitasnya bisa saja didegradasi,” jelasnya.

Lanjut Andy, prioritas utama pihaknya dalam melakukan eveluasi Pelatda Mayung adalah mengenai sarana dan prasarana latihan atlet. Selain itu program latihan atlet yang dinilai masih kurang akandiperbaikisecaramenyeluruh.

Dijelaskan Andy, program Pelatda Mayung 2017 sudah berjalan sejak 15 Februari lalu. Program Pelatda yang melibatkan 39 atlet dan 15 pelatih tersebut

LOWONGAN

LOWONGAN

DIBUTUHKAN SEGERA PEMBANTU RUMAH TANGGA (PRT) DIUTAMAKAN YANG BELUM MENIKAH , MAU TINGGAL DI DALAM, GAJI+THR. HUBUNGI BPK ADI (081917109080) DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007

Perusahaan Farmacy membutuhkn: Salesman TO/ Kanvas dgn syrt:Pria max 30th,pendidikan min.SMA, pnglman min.1thn, mnguasai area lombok(TO), P.Sumbawa (Kanvas),mmliki sim C(TO), Krm lmran: PT.Lenko Surya Perkasa,Jl.Ry Sandik No.19, 081915726592 PATRA SALON membutuhkan kryawan, yg blum berpngalman siap d training, diutamakan yang belum menikah, hub : 087864337006, jl. swakarya No.21 A kekaliksekarbela.

AMYRALD SALON membutuhkan karyawan yang professional/berpengalaman, disiplin, bertanggung jawab, pekerja keras & mau ditarget. gaji 1-2jt/bln.Hp 085239056182/jl. swasembada 11 c, kekalik jaya.

DIBTHKAN Kryawati untk Salon Kecantikan.Diutamakan yg Mnguasai Smua Prwtan Rambut dan Kulit.

Brpngalaman Mnimal 1 Thn dibidangnya. Brpnampilan Mnarik usia 18-30 Thn dan Mmiliki Kndraan Sndiri. Berminat hub. Yuni Salon Jl. dr.

Stomo No. 18 Krg. Baru, Mtrm. HP : 087865155031 DIBUTUHKAN SEGERA TERAPIS SALON, SUDAH BERPENGALAMAN DIBIDANG SALON KECANTIKAN DAN TREATMENT, BELUM MENIKAH, UNTUK DITEMPATKAN DI INA PARISKA SALON CAB. MATARAM, LAMARAN DIKIRIM KE INA PARISKA SALON, JL. MAJAPAHIT NO. 31 B-C MATARAM DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2 DICARI SEGERA SOPIR PRIA/WNT, BAWA SIM & KTP LOMBOK TAKSI JL. KOPERASI NO.102 MATARAM HUB. 087865493799.

tujuannya meningkatkan performa atlet dalam rangka menghadapi Pekan Olahraga Nasional (PON) di Papua 2020.

Pihak Pemprov NTB melalui GubernurNTB,Dr.TGH.M.Zainul Majdi sudah menetapkan target 17 medali emas di PON 2020. Dan Andy mengatakan siap merealisasikan target 17 medali emas di PON lewat atlet-atlet unggulan NTB yang akan di Pelatda selama empat tahun. (fan)

HILANG HILANG STNK R2 HONDA DR5327BN NOKA/NOSIN : MH1JBC2109K222961/ JBC2E-1221859 AN. I NENGAH PATRA SUJANA HILANG DISEKITAR JL. CAKRANEGARA KOTA MATARAM HILANG STNK R2 HONDA DR3391CO OKA/NOSIN : MH1JFX111FK003502/ JFX1E01004026 AN. SAYUBI HILANG DISEKITAR KOTA MATARAM

RUPA-RUPA KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah,Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177 GameHouse: MELAYANI PENGISIAN GAME PC/LAPTOP (GAME SELALU UPDATE), SERVICE PC/LAPTOP, RAKIT PC GAMING, DAN MAINTENANCE PC/ LAPTOP. JL. PENDIDIKAN NO. 2 (UTARA KAMPUS AMM) HP. 085858403130 Airlangga Fotocopy Menerima: Foto Copy, Print, Jilid Skripsi, Jilid Spiral, Jilid Buku, Laminating dan Menyediakan alat tulis kantor, alatalat listrik, pulsa DLL. . Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081803740769 V Laundry Menerima: cuci setrika, cuci karpet, cuci boneka,cuci gorden, cuci tas + sepatu DLL. Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081803740769 Allea Galeri, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

Kamis, 10 Agustus 2017

SUARA NTB

Halaman 12

RUKO - VILA - KOST

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/ Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu.

Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Kamis, 10 Agustus 2017

Halaman 13

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

MENU : NASI KELOR, NASI LEBUI, BEBALUNG, SOTO, PELECING, RUJAK, ES KELAPA MUDA TEMAT & MENERIMA PESANAN NASI KOTAK, SNACK KANTOR. HUBUNGI IBU IDA AHMADI HP 081907415439

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat

Rp. 995 Jt

SUARA NTB

Kamis, 10 Agustus 2017

Halaman 14

Gedung Hemodialisis Diresmikan

Pembangunan IGD Terintegrasi RSUD Kota Mataram Dimulai

Mataram (Suara NTB) – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Mataram terus berupaya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Rabu (9/8) kemarin telah dilakukan peresmian gedung hemodialisis dan peletakan batu pertama IGD (Instalasi Gawat Darurat) Terintegrasi.

Diharapkan dengan penambahan fasilitas ini dapat memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Sehingga kebutuhan masyarakat akan pengobatan yang optimal dapat terpenuhi. ‘’Kunjungan di RSUD tahun lalu mencapai 300 perhari. Namun saat ini sudah mencapai 1000 kunjungan perhari. Kami berharap dengan diresmikannya gedung baru hemodialisis dan IGD Terintegrasi yang akan dibangun in,i mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” kata Direktur RSUD Kota Mataram dr.

H.L. Herman Mahaputra, M.Kes, di Mataram, kemarin.

Ia mengatakan bahwa pihak RSUD Kota Mataram terus melakukan inovasi dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Salah satunya bagi pasien yang mengalami gagal ginjal. Gedung hemodialisis RSUD Kota Mataram siap untuk digunakan. Ia berharap gedung ini bisa menjadi pusat pelayanan pasien gagal ginjal terbaik di NTB. ‘’Kami punya 60 unit mesin untuk melayani masyarakat atau pasien.

Kami bekerjasama dengan PT Mendjangan,” ujarnya.

Peresmian itu dilakukan secara langsung oleh Walikota Mataram, TGH. Ahyar Abduh. Ia mengapresiasi langkah-langkah inovasi RSUD Mataram dan upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu ia juga melakukan peletakan batu pertama pembangunan gedung IGD Kota Mataram. ‘’Dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, gedung hemodialisis ini secara resmi dioperasikan.

Walikota Mataram TGH Ahyar Abduh saat memberikan bingkisan kepada pasien di ruang hemodialisis RSUD Kota Mataram.

Semoga ini bisa memberikan manfaat bagi masyarakat pada umumnya,” kata Ahyar Abduh saat meresmikan gedung hemodialisis RSUD Kota Mataram.

Ia juga mengapresiasi langkah RSUD Mataram yang mengintegrasikan gedung IGD. Rencananya IGD Terintegrasi itu akan dibuat sebanyak lima lantai. Meliputi ruang penanganan pasien gawat darurat, radiologi dan ruang perawatan lainnya. Sehingga pasien tidak perlu untuk dipindahkan ke gedung lainnya. ‘’Ini sangat bagus dan akan memudahkan masyarakat kita yang akan berobat. Mereka tidak perlu dipindah ke sana sini untuk mendapatkan perawatan atau pengobatan,” ujarnya.

Tahun ini, RSUD Kota Mataram juga memberlakukan layanan home care. Masyarakat bisa melakukan panggilan melalui 911. Kemudian petugas dan tim medis dari RSUD Kota Mataram akan langsung men-

Wakil Walikota Mataram H.Mohan Roliskana saat mengunjungi pasien di ruang hemodialisis RSUD Kota Mataram.

Walikota Mataram, Wawali Kota Mataram, Ketua DPRD Kota Mataram dan tamu undangan peresmian gedung hemodialisis.

jemput pasien. Layanan ini pun tanpa dipungut biaya.

“Kami berupaya untuk memberikan kemudahan terutama bagi lansia dan balita. Artinya dengan menekan panggilan 911, petugas kami akan langsung datang. Sekali lagi, layanan ini tidak dipungut biaya,” kata dr. Herman.

Hadir pada peresmian itu, Ketua DPRD Kota Mataram H.Didi Sumardi, Wakil Walikota Mataram H.Mohan Roliskana dan Kapolres Mataram AKBP Muhammad. Selain itu jajaran SKPD Pemkot Mataram dan tamu undangan lainnya yang merupakan mitra kerja RSUD Kota Mataram. Diantaranya Ketua PHRI NTB Lalu Abdul Hadi Faishal, Ketua BPPD NTB H.Afan Ahmad, Ketua Asita NTB Dewantoro Umbu Djoka. Peresmian gedung hemodialisis ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kemudahan bagi masyarakat NTB pada umumnya dan Kota Mataram pada khususnya. (lin/*)

Dr. Made Sujaya,SPPD (kedua dari kanan) beserta karyawan RSUD Kota Mataram yang melayani pasien di ruang hemodialisis.

Pertunjukan kesenian tari sebelum acara dimulai.

Peletakan batu pertama oleh Walikota Mataram TGH. Ahyar Abduh didampingi Wawali Kota Mataram H.Mohan Roliskan, Ketua DPRD Kota Mataram H.Didi Sumardi, Kapolres Mataram AKBP Muhammad dan Direktur RSUD Kota Mataram dr. H.L. Herman Mahaputra.

Walikota Mataram TGH Ahyar Abduh.

Penandatanganan prasasti peresmian gedung hemodialisis RSUD Kota Mataram

Direktur RSUD Kota Mataram dr. H.L. Herman Mahaputra, M.Kes

RAGAM

SUARA NTB Kamis, 10 Agustus 2017

BPBD akan Validasi Data Masyarakat Terdampak Kekeringan Dari Hal. 1 sehingga sharing penanganan. Apakah itu dari provinsi atau dengan pusat. Karena yang dibutuhkan oleh masyarakat ini adalah sumur bor dalam, bukan sumur bor dangkal. Memang ini lebih mahal, tapi hasilnya bisa mengatasi kekeringan secara permanen,” jelasnya.

Kendala lain yang terungkap dalam Rakor itu, sebenarnya sudah banyak sumur bor tersebar di sejumlah daerah untuk antisipasi kekeringan. Hanya saja sumur bor itu belum dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat. Salah satu alasannya karena belum ada pipanisasi dari sumber air ke pemukiman penduduk.

Harusnya, kata Rum, ini jadi tanggung jawab perusahaan daerah air minum. Tapi akan terbentur lagi keterbatasan anggaran masing masing perusahaan daerah itu.

Terkait kekeringan dan sejumlah kendala itu, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Komisi IV DPRD NTB. Pihak legislatif dipastikannya serius mengintervensi dan mengantisipasi bencana kekeringan yang dialami warga. ‘’Kami sudah koordinasi dengan Komisi IV DPRD NTB. Kami sudah sajikan data, peta kekeringan. Namun Komisi IV masih membutuhkan verifikasi data lagi.

Nanti itu jadi acuan penanganan,” pungkasnya. (ars/*)

BPK RI Audit Penggunaan Dana Desa di NTB Dari Hal. 1 “Tidak mungkin periksa semua. Kita pakai audit risiko,” terangnya. Maksud dia, audit dana desa menggunakan sampling pada daerah yang rawan penyimpangan dana desa dan sampling desa di tiap provinsi.

Pada2016lalu,BPKRImelakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) yang menghasilkan temuan bahwa terdapat penggunaan dana desa yang tidak sesuai prioritas serta kurangnya kompetensi pendamping desa. Audit dana desa itu juga menyasar desadesa yang ada di NTB. “Semua

provinsi, cuma kabupaten mana itu yang nanti akan kita bicarakan,” imbuhnya.

Sejumlah penyelewengan dana desa yang sudah terungkap, sambung Harry, dapat mengurangi manfaat penggelontoran dana desa. Imbasnya, perputaran ekonomi di desa seperti diharapkan malah kontraproduktif. ‘’Satu rupiah pun namanya kerugian negara. Dengan audit kinerja, kita analisis nanti apabila ada kerugian negara, dampaknya terhadap pembangunan di desa seperti apa,’’ pungkasnya. (why)

DAU Terancam Dipotong, Gubernur Minta Penyerapan Anggaran Dipercepat Dari Hal. 1 gubernur mengatakan hal ini bukan saja terjadi di NTB. Menurutnya, pencapaian pajak tidak sesuai target terjadi di seluruh Indonesia, bukan saja NTB. Hal ini disebabkan iklim usaha. Khusus untuk NTB, faktornya PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT). Selama ini, kata gubernur, PT. AMNT menyetor pajak ke pusat. “Tapi kemudian karena pengurangan kapasitas produksi otomatis pajaknya berkurang,” terangnya.

Apapun kebijakan pemerintah pusat, pemda akan mengikuti. Menurutnya, pemotongan DAU bukan akhir dari segalanya. Artinya, pemda masih bisa melakukan penyesuaian-penyesuaian belanja.

“Jadi kita akan sesuaikan. Jadi, itu (pemotongan DAU) bukan akhir segalanya. Itu biasa, kita sesuaikan,” tandasnya.

Sebelumnya, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) NTB, Taukhid, SE, M.Sc.IB, MBA mengatakan, pemerintah daerah harus siap tidak menerima DAU sesuai dengan target yang mereka tetapkan jika realisasi belanja tidak bagus. Ia mengatakan, dana yang ditransfer pemerintah pusat harus dibarengi dengan progres belanja yang bagus.

Ia menyebutkan, hingga pekan lalu, jumlah dana transfer yang dikirim Kemenkeu ke 11 Pemda di NTB sudah mencapai Rp 9,6 triliun. Sementara itu, data realisasi anggaran yang diperoleh Suara NTB dari emonev Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) hingga 31 Juli lalu, kinerja Pemda di NTB dalam merealisasikan anggaran cukup rendah.

Di mana, realisasi belanja 11

Pemprov NTB dan 10 Pemda kabupaten/kota sampai Juli lalu baru mencapai 31,85 persen atau Rp 6,18 triliun lebih.

Padahal, pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah memberikan dana transfer daerah kepada 11 entitas pemerintahan di NTB mencapai Rp 9,6 triliun lebih.

Rinciannya, Pemprov NTB telah menerima dana transfer sebesar Rp 2,15 triliun, realisasi belanjanya sampai 31 Juli baru 43,05 persen. Kota Mataram sudah menerima dana transfer sebesar Rp 597,9 miliar lebih, realisasi belanjanya baru 34,75 persen.

Lombok Barat telah menerima dana transfer Rp 828,2 miliar, realisasi belanja baru 37,51 persen.

Kemudian, Lombok Utara telah menerima dana transfer Rp 435,59 miliar, realisasi belanja baru 8,56 persen. Lombok Tengah telah menerima Rp 1,016 triliun, realisasi belanja sudah mencapai 45,62 persen. Lombok Timur telah menerima dana transfer Rp 1,238 triliun, realisasi belanja baru 36,64 persen.

Selanjutnya, Sumbawa Barat telah menerima dana transfer Rp 611,63 miliar, realisasi belanja baru 32,29 persen. Sumbawa sudah menerima Rp 826,8 miliar, realisasi belanja baru 36,62 persen. Dompu sudah mendapatkan dana transfer Rp 528,48 miliar, realisasi belanja baru 32,41 persen.

Bima dan Kota Bima sudah menerima dana transfer masing-masing Rp 918,04 miliar dan Rp 447,25 miliar.

Dengan realisasi belanja baru mencapai 19,04 persen dan 23,8 persen. (nas)

Penilaian yang Wajar Dari Hal. 1 Menurut TGB – sapaan akrab Gubernur NTB, dirinya lebih suka berbicara satu persatu supaya lebih objektif.

Misalnya masalah penjualan saham yang disorot PDIP. TGB mengatakan, penjualan saham itu harus dilihat secara objektif. Di mana, saham sebesar 6 persen milik Pemda yang ada di PT. Multi Daerah Bersaing (MDB) komposisinya 40 persen provinsi, 40 persen Sumbawa Barat dan 20 persen Sumbawa.

Gubernur melihat, dalam konferensi pers yang dilakukan Ketua DPD PDI-P NTB, H. Rachmat Hidayat, didampingi oleh Bupati Sumbawa Barat, Dr. Ir. HW. Musyafirin, MM dan Bupati Sumbawa, Husni Djibril, B.Sc. Menurutnya, jika kedua bupati tersebut tidak mau menandatangani persetujuan penjualan saham, maka penjualan saham tersebut tidak akan terjadi.

“Provinsi itu cuma 40 persen. Jadi, kalau 60 persen ndak mau ndak akan bisa (dijual).

Tapi kan beliau berdua itu sangat setuju terhadap penjualan saham. Dan beliau berdua kan kader PDI-P. Jadi menurut saya, kita konsisten saja lah,” kata gubernur.

Menurut TGB, jika memang PDI-P konsisten menolak penjualan saham, maka tidak mungkin kedua bupati yang

merupakan kader PDI-P tersebut menandatangani persetujuan penjualan saham. Kecuali, kata gubernur, jika kedua kader PDI-P tersebut bukan kader yang baik. ‘’Jadi menurut saya, untuk penjualan saham kita kasi pendidikan politik yang baik kepada masyarakat bahwa jangan ada disinformasi,’’ katanya.

Ia mengharapkan, partai politik memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat. Jangan seakan-akan provinsi saja yang mau dalam penjualan saham tersebut. Gubernur menambahkan dengan komposisi kepemilikan saham sebesar 40 persen maka tidak mungkin penjualan saham akan dilakukan jika kedua kabupaten tersebut tidak mau. ‘’Tapi sebelum saya tandatangan, saya sudah lihat tandatangan dari dua bupati. Artinya sudah ada persetujuan,’’ ungkap gubernur.

Artinya, kata orang nomor satu di NTB ini, penjualan saham tersebut merupakan kesepakatan bersama antara pemerintah provinsi, Pemda Sumbawa Barat dan Pemda Sumbawa. Penjualan saham itu berdasarkan pertimbangan ketiga Pemda bahwa saham tersebut lebih banyak kemaslahatannya. (nas)

Halaman 15

Dampak Kekeringan Bisa Picu Kemiskinan

Mataram (Suara NTB) Kekeringan kian dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Penyebarannya mulai merata di kabupaten dan kota, kecuali Mataram. Ketika air sebagai kebutuhan primer tak terpenuhi, maka akan memperparah perekenomian masyarakat dan berdampak pada kemiskinan.

Jumlah warga terdampak kekeringan menurut data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTB mencapai 127,940 Kepala Keluarga, lebih rinci lagi kekeringan terdampak pada 640.048 jiwa. Jumlah terdampak ini tersebar di 318 desa dan 71 kecamatan.

Menurut Kepala BPBD NTB Ir. H.Muhammad Rum, MT , jika diakumulasi jumlah terdampak kekeringan hampir menyamai angka kemiskinan yang mencapai 16 persen. Bahkan akan mendekati angka 20 persen jiwa jika

verifikasi sudah dilakukan. ‘’Kalau 20 persen saja jiwa terkena dampak kekeringan, berarti mirip dengan jumlah angka kemiskinan 16 persen itu,” kata Muhammad Rum menjawab Suara NTB usai memimpin Rakor dengan seluruh BPBD kabupaten dan kota di kantornya, Rabu (9/8).

Secara teoritis, kekeringan menurutnya sangat jelas pengaruh pada kemiskinan masyarakat. ketika masyarakat kurang mampu mengalami kekurangan air, akan semakin sulit mengatasi persoalan rumah tangganya

untuk bangkit dari kemiskinan. “Belum sepat kerja yang lain, habis waktu di untuk cari air bersih setiap hari. Ini jelas berpengaruh,” tegas Rum. Harus ada cara cara permanen mengatasi kekeringan agar dampaknya semakin meluas. Kerja keras yang harus dilakukan saat ini menurut Muhammad Rum, membantu masyarakat agar kekeringan tidak semakin memperparah kemiskinan. “Harus ada cara cara permanen untuk mengatasi kekeringan ini. jadi tidak cukup proses yang temporer, seperti droping air,”

ujarnya.

Dalam rapat koordinasi itu, selain kalangan BPBD diundang juga satker terkait yang turut bertanggungjawab dalam penanggulangan kekeringan. Seperti Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Dinas Sosial, termasuk Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG).

Dalam forum itu, dia menegaskan, harus ada cara mitigasi struktural untuk mencegah kekeringan menjadi bencana, jangan sampai menjadi agenda tahunan yang harus ditangani. Mitigasi struktural ini sebagai cara antisipasi bencana sejak dini. “Sehingga dapat mengurangi dampak masyarakat yang mengalami bencana. Jangan sampai kita buat program bagus, tapi kita

tidak pernah berpikir bagaimana memproteksi air ketika hujan. Sehingga saat kekeringan begini, suplai air masyarakat tetap terjaga,” jelasnya.

Mitigasi struktural menurutnya, seperti memperbaiki infrastruktur yang bisa mencegah terjadinya bencana. Seperti melakukan penanganan permanen dengan melakukan bor di desa desa yang parah mengalami kekeringan.

“Kita sudah sampaikan ke teman - teman, antispasi dengan membuat saluran pengairan. Buat sumur bor dalam, bukan lagi sumur bor dangkal.

Ini tentu harus ada sinergi dengan bina marga dan ESDM. Kalau sudah bisa kerjasama, setiap tahun terus kita minimalisir dampak kekeringan. (ars)

Penyelenggara Diklatpim II, LAN RI Melihat NTB Miliki Kelebihan dan Kesungguhan Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) ditunjuk oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI sebagai salah satu daerah penyelenggara kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklatpim) II mulai 2017 ini. Penunjukan itu didasarkan pada penilaian bahwa Pemprov NTB di bawah Kepemimpinan TGB Amin memiliki kelebihan dan kesungguhan dibanding daerah lainnya.

“Banyak provinsi lain kami tolak. Tetapi karena melihat Provinsi NTB memiliki kelebihan dan menunjukkan kesungguhan, maka kami pilih sebagai lokasi pelaksanaan Diklatpim II ini,” kata Kepala LAN RI, Dr. Adi Suryanto, M. Si saat membuka kegiatan tersebut di Mataram, Rabu (9/ 8) siang kemarin.

Turut hadir Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si dan Sekda NTB, Ir. H. Rosiady H. Sayuti, M.Sc, Ph.D. Suryanto berharap Diklatpim II ini menghasilkan lulusan pemimpin yang tidak hanya berwawasan luas, tetapi memiliki jiwa perubahan yang berintegritas. Ia juga menegaskan proyek perubahan yang menjadi tugas para peserta Diklatpim II terus dilaksanakan walaupun Diklat telah selesai. “Proyek perubahan harus terus dilaksanakan pasca diklat dan dijadikan sebagai proyek jangka menengah bahkan jangka panjang,” ujarnya.

Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, M. Si mengapresiasi terpilihnya NTB sebagai lokasi pelaksanaan Diklatpim II angkatan ke-43.

“Ini yang pertama kali dilaksanakan oleh Kampus Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDM) Provinsi NTB. Sebelumnya

Diklatpim II dilaksanakan di Kampus Pusdiklat Kepemimpinan Aparatur Nasional di Jatinangor,” ujarnya.

Wagub juga sempat menyinggung peringkat Indonesia yang berada pada peringkat pertama dalam ketaatan masyarakat terhadap pemerintah. Pemerintah harus terus melakukan upaya pembinaan dan pelatihan bagi ASN untuk dapat meningkatkan kualitas ASN terutama dalam jabatan eselon II. Sehingga para pejabat diharapkannya memiliki manajemen kerja dan kepemimpinan, yang tidak hanya mampu menyukseskan agenda reformasi birokrasi. Tetapi juga siap memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. “Tentu saja untuk mewujudkan peranan tersebut diperlukan ASN yang memiliki wawasan yang luas dan bertanggung jawab sebagai pelayan publik,” tegas Wagub.

Sementara itu, Kepala BPSDM NTB, Dr. Ir. H. Abdul Hakim, MM selaku ketua panitia melaporkan pelatihan kepemimpinan II angkatan ke43 kelas K diikuti oleh 60 orang. Terdiri dari 8 orang dari

instansi pusat/kementerian negara dan Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND), 10 orang dari pemerintah provinsi, 13 orang dari pemerintah kota, dan 29 orang dari pemerintah kabupaten.

Hakim juga menyampaikan tujuan dari penyelenggaraan Diklatpim II ini untuk meningkatkan kompetensi kepemimpinan pejabat struktural eselon II yang akan berperan dalam melaksanakan tugas dan fungsi kepemimpinan di instansi masing-masing. “Jadi, dengan Diklatpim II ini kita dapat mewujudkan PNS yang memiliki kompetensi sebagai pemimpin perubahan,” ujarnya.

Serangkaian acara, Wagub dan Kepala LAN menandatangani kesepakatan bersama antara Pemprov NTB dan LAN tentang penguatan kapasitas Pemerintah Provinsi NTB melalui penyelenggaraan kegiatan, kajian, kebijakan, pelatihan, dan pengembangan kompetensi, inovasi administrasi negara serta pendidikan tinggi yang disaksikan oleh Sekda NTB Ir.H. Rosyadi H. Sayuti, M.Sc, Ph.D. (nas)

(Suara NTB/nas)

DIKLATPIM - Suasana pembukaan Diklatpim II di Kantor BPSDM NTB, Rabu (9/8) kemarin.

Seorang Warga Ditemukan Tewas di Kamar Kos Mataram (Suara NTB) Seorang warga ditemukan tewas di kamar kos di Jalan Sandubaya Gang Nuri Nomor 14 Kelurahan Bertais, Rabu (9/8).

Korban dengan ciri - ciri memiliki tato di tangan dan telinga ditindik.

Lurah Bertais, Lalu Mukhsan mengaku korban diketahui meninggal setelah pemilik kos mencurigai bau menyengat yang muncul dari kamar korban. Pihaknya bersama Bhabinkantibmas mengecek dan membuka paksa pintu kamar dan menemukan korban dalam kondisi meninggal dan mengeluarkan bau.

“Pemilik kos datang ke kantor melapor. Kita bongkar paksa pakai linggis dan dia ditemukan sudah meninggal,” tutur

Mukshan, Rabu (9/8).

Dia menambahkan, tidak mengetahui korban. Karena yang tinggal di kontrakan tersebut merupakan salah satu temannya.

Senada dengan Lurah Bertais, pemilik kos, Tatik sempat curiga dengan bau busuk dari kamar kos. Ia lantas melaporkan ke kelurahan dan menemukan seorang mayat dalam kondisi mengenaskan.

Kamar berukuran 4x5 meter ini dihuni oleh YS yang merupakan pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram. Belakangan YS tidak pernah kelihatan selama tiga hari.

“Sejak hari Sabtu itu dia tidak ada,” tuturnya.

Kapolsek Cakranegara, Ko-

mpol Haris Dinzah mengatakan setelah dilakukan olah TKP dan pemeriksaan dibenarkan ditemukan mayat laki - laki dalam kondisi membusuk di dalam kamar kos. Korban diprediksi meninggal sejak dua hari lalu.

“Karena ada bau busuk pemilik kos melapor dan ditemukan mayat membusuk tanpa identitas,” kata Kapolsek.

Haris menambahkan, mayat sedang dilakukan pendalaman karena sampai saat ini tidak diketahui identitasnya. Termasuk siapa penghuni kos - kosan tersebut. Rencananya jenazah akan segera dilakukan otopsi dan penyelidikan lebih lanjut penyebab kematian apakah ada tindak pidana pembunuhan atau penyakit lainnya. (cem)

2.104 Karyawan PT. AMNT akan Dipensiunkan Dari Hal. 1 Saat ini perusahaan sedang fokus untuk melaksanakan rencana besarnya, untuk melakukan penggalian lanjutan. Di luar lokasi penambangannya saat ini di Batu Hijau, Sumbawa Barat dibidik Nangka, Elang dan Dodo Rinti.

Saat ini perusahaan sedang mempersiapan diri untuk melakukan eksplorasi pada titik-titik yang dianggapnya potensial menyimpan konsentrat itu. Di Batu Hijau, perusahaan akan melakukan penggalian untuk fase ke-VII. Fase ini disebut-

sebut fase mengangkat kandungan inti. Rencana lain membangun smelter dengan konstruksi akan dibangun memerlukan waktu selama 4 tahun sejak awal 2018, atau tuntas pada 2022 mendatang. Smelter membutuhkan biaya sebesar 1,5miliar dolar Amerika, hingga 2 miliar dolar Amerika. Atau jika di konversi menjadi rupiah, dengan penukaran Rp 12.000 per 1 dolar, maka dibutuhkan lebih dari Rp 20 triliun pembiayaan.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans)

Provinsi NTB, H. Wildan mengatakan, , Rabu pagi (9/8) kemarin manajemen PT. AMNT melaporkan perihal pengurangan tenaga kerja yang dilakukan. Ada 1.104 karyawan yang sudah terdaftar dan akan dipensiunkan. Pemerintah daerah akan mengawal proses ini. ‘’Kami tetap mengawalnya.

Karena itu kami minta rincian berapa karyawan, berapa yang di pensiunkan dan haknya karyawan apa saja. Kami menunggu laporan balik lagi secara rinci. Baru kita bicarakan lagi langkah-langkah selanjutnya,’’ katanya.(bul)

(Suara NTB/ist)

DIALOG - Puluhan kader Golkar kota Bima tengah berdialog dengan pengurus DPD I Partai Golkar NTB.

Kader Golkar Kota Bima Ancam Boikot Dukungan ke Suhaili Mataram (Suara NTB) Puluhan kader Partai Golkar dari Kota Bima, mendatangi kantor DPD I Partai Golkar NTB, Rabu (9/8). Tujuan kedatangan mereka untuk bertemu langsung dengan ketua DPD I Partai Golkar NTB, H. M. Suhaili FT, SH. Kedatangan puluhan kader Golkar itu, lantaran kecewanya dengan kepemimpinan Suhaili FT, yang tak kunjung memberikan kepastian dan penyelesaian terkait dualisme kepengurusan ditubuh DPD II Kota Bima, yang sudah berlangsung hampir satu tahun lebih.

“Kita sangat kecewa dengan terus berlarut larut kisruh di Golkar kota Bima” kata Muhammad Sahrir pengurus kelurahan Serai, Kota Bima, saat mewakili rekan-rekannya pada Wartawan, di kantor DPD I Partai Golkar NTB. Ia menyebutkan, Suhaili selaku ketua Golkar NTB sudah sering kali berjanji menuntaskan dualisme kepengurusan tersebut. Namun, hingga saat ini kisruh tersebut masih berlarut larut. Karena tidak ada ketegasam, maka terbangun kesan seolah - seolah Golkar NTB melakukan pembiaran terhadap kisruh tersebut. Sementara pengurus ditingkat bawah sudah merasa lelah dan capek dengan kisruh tersebut.

“Pak Suhaili beberapa kali berjanji mau ketemu dengan kita. Tapi tidak pernah dipenuhi. Padahal kita kader di bawah ujung tombak partai” tandasnya.

Selain kecewa dengan kisruh di Golkar Kota Bima.

Mereka pun kecewa dengan keputusan DPP Partai Golkar menetapkan dukungan kepada Muhammad Lutfi sebagai calon Walikota Bima.

Pihaknya mensinyalir, penetapan dukungan bagi

Muhammad Lutfi di Pilkada Kota Bima, tidak sesuai prosedur dan mekanisme berlaku di internal Partai Golkar, yakni Petunjuk Organisasi (PO) nomor 06 tahun 2016 terkait penjaringan aspirasi dimulai dari tingkat pengurus Golkar dibawah untuk dukungan kepala daerah. “ Kita merasa sebagai kader ditingkat bawah tidak pernah diminta saran dan pendapat. Tiba - tiba sudah ada keputusan rapat pleno” sesalnya.

Kedatangan puluhan kader Golkar Kota Bima tersebut diterima Ketua Harian DPD Golkar NTB, Misbach Mulyadi dan Wakil ketua bidang OKK, Abdul Hafid. Namun dalam pertemuan tersebut, sempat terjadi ketegangan, bahkan sampai aksi pukul meja. Karena tidak puas dengan jawaban yang diberikan.

Misbach Mulyadi berjanji segera akan menfasilitasi pertemuan kader Golkar dengan Suhaili FT. “ Kita akan jadwalkan dengan Pak Ketua (Suhaili- red) dan terkait dukungan ke Lutfi, itu sudah sesuai dengan prosedur, apa mau dipersoalkan lagi” jelasnya.

Masih tak puas dengan jawaban tersebut. Puluhan kader Golkar Kota Buma ini pun mengancam bakal menduduki kantor DPD I Partai Golkar NTB, dengan bermalam disana. “Pokoknya kita mau ketemu pak ketua (Suhaili. Red). Jika tidak mau ketemu, kita nginap di kantor ini (Golkar NTB. Red)” tegas Sahrir Bahkan jika sampai asiprasinya itu tidak ditanggapi serius Golkar NTB ?.

Mereka mengancam untuk memboikot dukungan pada Suhaili di Pilkada NTB sebagai calon Gubernur, di kota Bima. “ Tidak ada pilihan bagi kita selain boikot di Pilgub” pungkasnya. (ndi)

Penjualan Saham PT.DMB untuk Menjemput Peluang Baru Dari Hal. 1 Disebutkan dari harga pembelian saham pada tahun 2009 lalu senilai, 860 juta dolar Amerika. Sementara pada saat penjualan kepada PT AMI (Amman Mineral Internasional), sebesar 400 juta dolar Amerika. Jika tidak dilepas, maka harga saham tersebut akan semakin kecil. ‘’Jadi itulah gambarannya, kenapa kita harus melepasnya. Dari pada kita hanya pegang kertas saja, dan nilainya terus semakin kecil. Maka lebih baik kita lepas saja, dan dapat uang. Uanganya kita

reinvestasikan ke hal yang lebih produktif, dan menguntungkan daerah,’’ jelasnya. Melihat kondisi tersebut, PT DMB melakukan langkah strategis menjemput peluang-peluang baru yang lebih realistis untuk mewujudkan visi baru menjadi BUMD yang inovatif dan sebagai agen perubahan di NTB. Terakhir disampaikan Andi yang juga Ketua KONI NTB ini bahwa, mengenai mekanisme dan prosedur penjulan saham tersebut sudah dilakukan dengan persetujuan para pemegang saham dan juga persetujuan DPRD. (ndi/*)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Kamis, 10 Agustus 2017

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Mahasiswa KKN Unram Sosialisasi Bahaya Narkoba di Ampenan Mataram (Suara NTB) Mahasiswa KKN Universitas Mataram (Unram) menggelar penyuluhan bahaya narkoba di Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Selasa (8/8). Kegiatan dihadiri puluhan masyarakat Ampenan dengan narasumber dari BNN Provinsi NTB dan kepolisian.

Dalam paparannya, Penyuluh Narkoba Ahli Pratama BNN Provinsi NTB, Adi Seryo Prabowo, S.PSi., menjelaskan penyuluhan ini dimaksudkan dengan harapan agar kegiatan penyuluhan ini memberi manfaat bagi masyarakat sehingga mereka mampu memahami bahaya dari penyalahgunaan narkoba.

Selain itu tentunya, setelah

masyarakat memahami bahaya narkoba, mereka lebih berhatihati terhadap bahaya yang ditimbulkan dari gaya hidup yang tidak sehat, baik bahaya secara kesehatan, sosial kemasyarakatan, dan bahaya secara ekonomi.

“Dan juga dalam mendukung pencapaiain target salah satunya dengan melakukan penjaringan kesehatan anak usia sekolah tingkat lanjut yang ada di Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram,” katanya.

Dikatakan Adi Seryo, narkoba membahayakan kehidupan setiap orang. Efek rusaknya luas ke berbagai sendi kehidupan. Untuk itu hendaknya dijauhi agar tidak menyesal di kemudian hari.

Sementara itu, panitia kegia-

tan yang juga anggota KKN Unram di Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Baiq Septy Jusa Maharani mengaku kegiatan penyuluhan dan sosialisasi ini dimaksudkan untuk memberi informasi kepada para mahasiswa dan mahasiswi akan bahaya narkoba.

Bahaya narkoba kata dia, mengakibatkan hancurnya masa depan generasi muda penerus perjuangan bangsa.

Selain itu, penyuluhan bertujuan untuk .mengurangi tingkat kenakalan remaja dan peredaran narkoba di lingkungan sekolah.

Mengingat saat ini peredaran narkoba tidak mengenal usia, jenjang pendidikan, strata sosial. Semuanya bisa masuk perangkap hitam narkoba jika tidak diantisipasi. (dys)

Dispora Usulkan Renovasi Sekretariat Kwarcab Lotim

(Sauara NTB/yon)

DIRENOVASI - Gedung Kwarcab Lotim yang diusulkan direnovasi Selong (Suara NTB) – Gedung Sekretariat gerakan pramuka Kwartir Cabang (Kwarcab) Lotim bakal direnovasi. Pasalnya, gerakan pramuka yang menjadi tanggung jawab dari Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Lotim sudah mengusulkan dalam RKA-nya sebesar Rp 2,5 miliar.

“Jadi untuk renovasi gedung Kwarcab ini, kita sudah

usulkan dalam RKA sebesar Rp 2,5 miliar,” terang Kepala Dispora Lotim, Drs. M. Zaini pada Suara NTB, Rabu (9/8).

Ditegaskannya, renovasi gedung Kwarcab pramuka sangat penting untuk dilakukan karena keberadaan gerakan pramuka memiliki peranan besar dalam mendidik karakter anak bangsa, melatih jiwa disiplin, kepemimpinan serta sikap jujur dan mau ke-

berja. Terlebih, gedung Kwarcab Lotim sering dimanfaatkan oleh sejumlah pihak dalam menggelar sejumlah pertemuan-pertemuan penting. “Gedung Kwarcab ini juga sudah lama, sudah saatnya untuk direnovasi,” sebutnya.

Maka dari itu, Zaini berharap supaya apa yang diusulkan itu dapat disetujui yang tentunya setelah dilakukan sejumlah mekanisme seperti rapat paripurna di DPRD Lotim maupun oleh bupati. Sehingga, pembangunan gedung sekretariat Kwarcab Lotim dapat dieksekusi pada 2018 mendatang. “Itu yang kita usulkan, masukkan dalam RKA kita di Dispora, semoga disetujui,” harapnya.

Pada bagian lain, Zaini menyebut bahwa saat ini pembangunan gedung pemuda dan mahasiswa pembangunannya sudah dimulai kerjakan dan ditargetkan tuntas akhir tahun ini. Dikatakannya, selain melakukan pembinaan terhadap atlet, pembangunan di bidang fisik sangat penting untuk dilakukan sebagai wadah untuk para pemuda dan mahasiswa dalam menuntut ilmu. (yon)

Praktik Ijon Diduga Terjadi pada Pengadaan Barang dan Jasa Mataram (Suara NTB) Praktik ijon diduga terjadi pada pengadaan barang dan jasa di Kota Mataram disesalkan oleh kalangan legislatif.

Praktik itu nilai sama dengan sogok - menyogok, sehingga aparat penegak hukum (Kejaksaan dan Kepolisian) diminta untuk mengusut.

Demikian ditegaskan Ketua Komisi III DPRD Kota Mataram, I Gde Wiska, S.Pt "Jika itu benar terjadi bisa saja APH mengusut," katanya dikonfirmasi, Selasa (8/8) malam.

Menurutnya, pengadaan barang dan jasa melalui sistem tender kemudian dilakukan praktik ijon dinilai melanggar. Sepengetahuannya, sistem tender harus melalui proses dan mekanisme yang diatur berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 54 Tahun 2010.

"Kalau di ijon tender itu tidak ada kepercayaan," ujarnya.

TP4D sebagai panitia sekaligus pengawas tender mestinya berperan besar memantau rekanan dimenangkan apakah sesuai prosedur dan persyaratan atau tidak. Permainan semacam ini akan berimbas terhadap kualitas pekerjaan.

"TP4D seharusnya berperan sangat besar," tambahnya.

Kasus seperti ini kata dia, tidak mencerminkan asas keadilan. Pihaknya akan menelusuri dugaan tersebut. Kemungkinan akan dibentuk tim khusus pencari fakta sehingga praktik itu terbongkar.

Praktik ijon diduga terjadi

sebelum lelang proyek ditender.

Kasus ini diduga telah lama terjadi. Aktornya diduga para kontraktor berkantong tebal.

Modusnya, sejumlah uang disetorkan dalam jumlah tertentu tergantung nilai proyek yang bakal dikerjakan.

Rupiah yang disetorkan itu

sebagai uang panjar untuk memuluskan proses lelang.

Lelang melalui layanan pengadaan sistem elektronik (LPSE) Kota Mataram diduga hanya formalitas belaka. Ratusan paket fisik maupun pengadaan barang sudah ada pemenangnya.(cem)

(Suara NTB/dys)

BERSAMA - Para mahasiswa Unram yang KKN di Ampenan foto bersama dengan penyuluh narkoba ahli pratama BNN provinsi NTB, Rabu (9/8).