20 HALAMAN
NOMOR 197 TAHUN KE 69
Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id
terbit sejak 16 agustus 1948 perintis: k. nadha HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000
balipost (158 rb Like) http://facebook.com/balipost
Pengemban Pengamal Pancasila
kamis pon, 9 maret 2017
Unmas Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd. kepada Bali Post, Bali TV dan Indonesia Network. Status madya yang diperoleh Unmas, katanya, membuat PTS lainnya berlomba merebut status tersebut. Namun, Made Sukamerta mengatakan dalam bidang penelitian tak hanya dinilai dari prestasi seberapa banyak dosen meraih dana hibah Dikti dalam penelitian, juga prestasi mahasiswanya memenangkan dana hibah Dikti dalam berbagai Penelitian
Kreativitas Mahasiswa (PKM). Yang penting lagi seberapa tinggi peran PT dalam membantu dosen lewat anggaran rutin tiap tahun untuk mendorong dosen memenangkan penelitian Dikti dan lembaga lainnya. ‘’Tahun ini Unmas menyiapkan dana Rp 1 miliar untuk penelitian bagi dosen,’’ tegasnya. Para dosen juga dimotivasi untuk menghasilan artikel yang dimuat di jurnal nasional dan internasional. Mereka tak boleh lagi bersantai-
@balipostcom http://instagram.com/balipostcom
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 233801, 225764 Faksimile: 227418
LPPM Berstatus Madya, Konsisten KKN ke Desa UNIVERSITAS Mahasaraswati (Unmas) Denpasar memiliki dua keunggulan yakni sebagai PTS di Bali, NTB dan NTT yang lengkap dengan 14 prodi dan menjadi satu-satunya PTS di Bali yang Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)nya meraih status madya. ‘’Dengan status madya ini Unmas Denpasar banyak menerima dana hibah Dikti untuk masyarakat. Tentu prestasi ini tak lepas dari kemajuan bidang penelitian para dosennya,’’ tegas Rektor
@balipostcom (4.812 Follower) http://twitter.com/balipostcom
santai karena penelitian dosen merupakan wajah kualitas sebuah PT. Bagi dosen bergelar guru besar diwajibkan menghasilkan tiga artikel yang masuk indeks Secopus internasional dan dosen dengan jabatan lektor kepala minimal memiliki tiga artikel yang diterima di jurnal nasional. Ini untuk pengimbangan tugas dosen sebagai pengajar, peneliti dan melakukan pengabdian masyarakat. Hal. 19 KKN ke Desa
’’Dengan status madya ini Unmas Denpasar banyak menerima dana hibah Dikti untuk masyarakat. Tentu prestasi ini tak lepas dari kemajuan bidang penelitian para dosennya.’’ Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd.
Berita Siang, Pukul 12.30 Wita Seputar Bali, Pukul 18.00 Wita Kamis, 9 Maret 2017
Ucapkan ’’Pesawat akan Meledak’’
Penumpang Lion Diamankan di Ngurah Rai
Denpasar (Bali Post) – Penumpang pesawat Lion Air, AD (56), diamankan polisi di Bandara Ngurah Rai, Rabu (8/3) sore kemarin. Warga negara asing (WNA) itu diamankan karena mengucapkan kalimat ‘’pesawat ini akan meledak’’. Ucapan itu disampaikan ketika pesawat Lion Air yang ditumpanginya bersiap-siap take off. Terkait teror yang diucapkan oleh WNA Arab itu, sejumlah penerbangan ikut terdampak. Ada 11 penerbangan yang delay. Di antaranya 7 penerbangan internasional dan 4 penerbangan domestik. Menurut sumber, penumpang pesawat Lion Air tujuan Jakarta itu mengatakan ‘’pesawat ini akan meledak setelah terbang’’. Ucapan itu didengar seorang penumpang, KB, warga negara Filipina. KB langsung melapor ke crew pesawat dan disampaikan kepada pilot. ‘’AD saat itu bersama rombongannya berjumlah empat orang,’’ ujar sumber yang minta identitasnya dirahasiakan. Pihak crew sempat menanyakan itu kepada AD yang mengaku dari Arab. Namun, ia mengatakan hanya bercanda. Pilot langsung melapor ke darat dan diputuskan pesawat kembali ke parkir. Pelaku dan rombongan beserta saksi langsung dibawa ke Base Ops Lanud untuk dilakukan pemeriksaan, termasuk barang bawaannya. Hal. 19 Penumpang Diperiksa
Bali Post/ant
KERJA SAMA - Presiden Afrika Selatan Jacob Zuma didampingi mantan Presiden Megawati Soekarnoputri dan Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama saat memberikan keterangan pers usai melakukan pertemuan di Jakarta, Rabu (8/3) kemarin. Mega menyebutkan telah disepakati kerja sama antara PDI Perjuangan dengan partainya Jacob Zuma.
Kamis Ini Sidang E-KTP
KPK Tak Terganggu Guncangan Politik Jakarta (Bali Post) – Kamis (9/3) hari ini akan digelar sidang perdana kasus e-KTP. Akan terungkap sejumlah nama besar dalam sidang tersebut. Mereka sebagian besar duduk di DPR dan eksekutif. Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyatakan KPK tidak akan terganggu apabila terjadi guncangan politik terkait adanya dugaan peran nama-nama besar dalam dakwaan kasus tindak pidana korupsi pengadaan paket KTP elektronik (e-KTP) tahun anggaran 2011-2012. ‘’Untuk dampak politik kami tentu saja tidak menghitung itu karena fokus KPK adalah menangani kasus ini di jalur hukum,’’ kata Febri di gedung KPK, Jakarta, Rabu (8/3) kemarin. Menurut Febri, KPK akan fokus saja dengan dua orang terdakwa dalam perkara eKTP yang akan diproses lebih lanjut dalam persidangan. ‘’Kemudian informasi, fakta-fakta, bukti-bukti akan kami kumpulkan secara terus-menerus dan kami akan
menangani kasus ini semaksimal mungkin yang bisa ditangani KPK sesuai dengan kewenangan KPK di Undang-undang KPK,’’ tuturnya. Febri mengatakan bahwa dalam persidangan eKTP tidak hanya soal nama-nama saja tetapi juga akan diuraikan kronologi dari awal peristiwa tersebut dan tentu tidak terhindarkan penyebutan nama pihak-pihak tertentu dan perannya masing-masing meskipun belum tentu semuanya akan jadi pelaku dalam perkara ini. Hal. 19 Unsur Birokrasi
Febri Diansyah
Berawal ’’Nyanyian’’ Nazar Bali Post/ist
DIAMANKAN - Penumpang Lion Air diamankan di Bandara Ngurah Rai, Rabu (8/3) kemarin.
Kapolda Sebut Raja Salman Senang di Bali
RAJA Arab Saudi Salman bin Abduaziz al-Saud sudah lima hari berada di Bali. Selama di Pulau Dewata ini, Raja lebih banyak menghabiskan waktunya di sekitar hotel dan pantai. Sementara pangeran dan rombongan lainnya, banyak mengunjungi objek wisata, utamanya di Gianyar. Di antaranya objek wisata Ceking dan Monkey Forest. Hal. 19 Keindahan Alam
Bali Post/ist
GWK - Petugas melakukan pengamanan di GWK, Kuta Selatan, terkait liburan Raja Salman beserta rombongannya di Bali.
Nazaruddin
KASUS e-KTP bak bola liar. Mereka bisa saja menyeret siapa saja. Bahkan diduga akan makin banyak yang tersangkut. Kasus ini merugikan negara Rp 2,3 triliun. Bahkan, KPK menilai kasus korupsi ini adalah paling serius. Walaupun baru dua tersangka yang terungkap. Keduanya dari Kementerian Dalam Negeri. Kasus ini bermula ketika konsorsium PT PNRI memenangkan tender dengan penawaran harga Rp 5,8 triliun. Sementara para pesaingnya mengajukan penawaran lebih rendah, antara Rp 4,7 triliun - Rp 4,9 triliun. Lelang e-KTP ini dimulai pada 2011. Terungkapnya kasus ini berawal dari ‘’nyanyian’’ terpidana korupsi M Nazaruddin. Ia bahkan membeberkan bahwa pengaturan lelang sudah
berlangsung sejak Juli 2010. Pada Juni 2011, Kementerian Dalam Negeri mengumumkan konsorsium PT PNRI sebagai pemenang dengan harga Rp 5,9 triliun. Konsorsium ini terdiri dari Perum PNRI, PT Sucofindo (Persero), PT Sandhipala Arthapura, PT Len Industri (Persero), PT Quadra Solution. Enam bulan kemudian, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyatakan ada persekongkolan dalam tender penerapan KTP berbasis NIK Nasional (e-KTP) tahun 2011-2012. Pelakunya, menurut KPPU adalah Panitia Tender, PNRI) dan dan PT Astra Grapia (AG). Dalam putusan tersebut, majelis KPPU membeberkan bentuk-bentuk persekongkolan yang dilakukan antara PNRI dan AG. Persekongkolan juga dijalin dengan panitia lelang. Hal. 19 Tulis Dokumen
Dihukum Enam Tahun
Putu Leong Tak Kecewa dan Minta Maaf Jakarta (Bali Post) – Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Demokrat I Putu Sudiartana divonis enam tahun penjara ditambah denda Rp 200 juta subsider tiga bulan kurungan. Majelis juga mewajibkan uang pengganti Rp 300 juta, karena menerima suap dan gratifikasi senilai Rp 3,2 miliar dan 40 ribu dolar Singapura. Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (8/3) kemarin, juga menjatuhkan vonis tambahan pada terdakwa berupa pencabutan hak untuk dipilih setelah lima tahun setelah menjalani pidana pokok. ‘’Majelis berpendapat untuk mengabulkan tuntutan jaksa agar mencabut hak politik terdakwa,’’ kata ketua majelis hakim Hariono. Vonis itu lebih rendah dibanding tuntutan jaksa penuntut umum KPK yang meminta agar Putu ‘’Leong’’ Sudiartana divonis tujuh tahun penjara dan denda sebesar Rp 200 juta subsider enam bulan kurungan. Putusan itu berasal dari dua dakwaan
yaitu dakwaan pertama Pasal 12 huruf a UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan dakwaan kedua dari Pasal 12 b UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal. 19 Partai Demokrat
’’Apa pun keputusannya saya terima. Saya mendukung penegakan hukum yang diputuskan. Saya menerima. Saya tidak kecewa, kalau salah, ya… salah. Saya salah, dan saya minta maaf kepada rakyat Indonesia, saya minta maaf, saya salah dan dihukum memang wajar. Terima kasih semuanya.’’ Putu Sudiartana