Edisi 08 September 2017 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000 Online :http://www.suarantb.com

SUARA NTB

16 HALAMAN NOMOR 149 TAHUN KE 13

E-mail: hariansuarantb@gmail.com

JUMAT, 8 SEPTEMBER 2017

Pengemban Pengamal Pancasila

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Dukungan PDI-P NTB pada Pilgub Linier dengan Kabupaten/Kota PILKADA serentak tinggal setahun lagi. Bakal calon gubernur/ wakil gubernur, bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota mulai bermunculan. Namun, sejauh ini belum ada pasangan bakal calon yang resmi mendeklarasikan paketnya.

Memang partai –partai ada yang telah memunculkan calonnya untuk bertarung di Pilgub NTB. Partai-partai juga ada yang telah mempublikasikan ‘’jagonya’’ yang diusung untuk berkompetisi di Pilkada Lombok Timur, Lombok Barat dan Kota Bima.

Nama-nama bakal calon yang dimunculkan partai bisa saja berubah. Karena bakal calon tersebut, seperti informasi yang beredar belum ada yang mengantongi Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan DPP. Kendati belum ada deklarasi, sudah ada partai yang terbuka mempublikasikan bakal calon yang diusungnya. Seper-

(Suara NTB/dok)

Drs.Ruslan Turmuzi ti PDI-P NTB misalnya. Partai berlambang banteng gemuk dengan moncong putih dalam lingkaran ini, sudah mulai menyebut nama Dra.Hj.Putu Selly Andayani, M.Si yang diusung dalam Pilgub NTB 2018. PDI-P bahkan telah menyebut, Selly

akan diduetkan dengan Bupati Lombok Timur, H.Moch.Ali bin Dachlan untuk merebut kursi NTB 1 dan 2.

Selain untuk Pilgub NTB, PDI-P juga telah menyebut dukungan bakal calon bupati untuk Pilkada Lombok Barat (Lobar).

Dalam sebuah kesempatan beberapa waktu lalu, Ketua DPD PDI-P NTB, H.Rachmat Hidayat, SH, menyebutkan, dalam Pilkada Lobar, partainya akan mengusung Ketua DPD Perindo NTB, H.Izzul Islam sebagai bakal calon bupati.

Bagaimana dengan Pilkada Lotim dan Pilkada Kota Bima? ‘’Untuk di Pilkada Lombok Timur dan Pilkada Kota Bima, kami (PDI-P) belum memunculkan nama bakal calon,’’ jelas Wakil Ketua DPD PDI-P NTB, Drs. Ruslan Turmuzi, kepada Suara NTB, Rabu (6/9) di Mataram. Sejauh ini katanya, PDI-P masih memantau dan mengamati, Bersambung ke hal 15

Pemprov NTB Kekurangan 4.603 ASN

Pengguna Tramadol di Bima Sasar Pelajar SD

Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB berharap mendapatkan jatah formasi pada pembukaan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahap III. Pasalnya, sesuai hasil Analisis Beban Kerja (ABK) yang dilakukan, Pemprov NTB masih kekurangan 4.603 PNS atau Aparatur Sipil Negara (ASN).

Seperti diketahui, pemerintah pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB) telah membuka rekrutmen CPNS tahap I dan II. Pada tahap I, Kemen PANRB membuka rekrutmen belasan ribu CPNS untuk instansi Mahkamah Agung (MA) dan Kemen-

TO K O H Belum Dapat Persetujuan

H. Fathurahman

LELANG jabatan tiga eselon II lingkup Pemprov NTB belum mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Namun, Pemprov tetap optimis persetujuan Mendagri akan segera keluar. ‘’Belum ada (persetujuan Mendagri). Tetap kami kawal di Kemendagri.

Tetapi sampai saat ini belum keluar persetujuan Mendagri,’’ kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Drs. H. Fathurahman, M. Si ketika dikonfirmasi Suara NTB, Bersambung ke hal 15

terian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Kemudian, belakangan ini, Kemen PANRB kembali membuka rekrutmen belasan ribu CPNS untuk 61 instansi, termasuk di dalamnya satu provinsi yakni Kalimantan Utara (Kaltara). Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Drs. H. Fathurahman, M.Si yang dikon-

firmasi Suara NTB, Kamis (7/ 9) siang kemarin mengatakan baru satu provinsi yang mendapatkan jatah formasi CPNS pada tahap II ini. ‘’Jadi baru satu provinsi yang dapat jatah, Kaltara (Kalimantan Utara) saja. Karena merupakan daerah pemekaran baru. Jadi, Bersambung ke hal 15

Ahmad

Bima (Suara NTB) – Sejumlah kepala sekolah dasar (SD) di Kabupaten Bima kerap mengeluhkan siswanya yang diduga mengonsumsi tramadol.

Keluhan kepala SD itu telah disampaikan langsung kepada Badan Nasional Narkotika Kabupaten (BNNK) Bima.

Demikian disampaikan, Kepala BNNK Bima, Ahmad SH, Kamis (7/9).

Ia mengaku, keluhan tersebut diterimanya saat melakukan penyuluhan. Saat penyuluhan itu, hampir di setiap sekolah yang dikunjungi, Bersambung ke hal 15

PANEN TEMBAKAU Sebagian petani tembakau di Lombok sudah memasuki masa panen. Petani masih cemas, hasil tembakau tahun ini apakah Mekkah (haji kalau untung ) atau Malaysia (TKI kalau rugi)—istilah para petani tembakau— . Namun dengan pola kemitraan, ada harapan petani diuntungkan dalam panen tahun ini.

Tampak sejumlah ibu rumah tangga sedang memanen daun tembakau di Desa Pijot, Keruak, Lombok Timur, Kamis (7/9).

(Suara NTB/nas) (Suara NTB/bul)

PR Pemprov Turunkan Angka Kemiskinan 3,82 Persen Tabel penurunan angka kemiskinan sejak 2014-2017 di NTB Tahun (Posisi Maret)

Angka Kemiskinan (Persen)

2014

17,24

2015

17,10

2016

16,48

2017

16,07

Sumber : BPS NTB

Mataram (Suara NTB) – Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi - H. Muh. Amin, SH, M.Si (TGB- Amin) masih punya pekerjaan rumah (PR) menurunkan angka kemiskinan sebesar 3,82 persen setahun ke depan. Saat ini, angka kemiskinan di NTB sebesar 16,07 persen pada Maret 2017. Sesuai target RPJMD hingga akhir 2018, tingkat kemiskinan di NTB ditargetkan sebesar 12,25 persen.

Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si mengatakan, butuh kerja keras dan sinergitas antara pemerintah provinsi dengan pemda kabupaten/kota untuk mengejar target tersebut. Menurutnya, lokus kemiskinan berada di kabupaten/kota. Kemudian rentang kendali juga lebih mudah kabupaten/kota dibandingkan provinsi. ‘’Karena itu apa yang diintervensi oleh provinsi melalui program dan kegiatan, itu-

lah yang kita sinergitaskan sekarang melalui penanggulangan kemiskinan dari desa,” kata Wagub di Mataram.

Menurutnya, perlu ada inovasi dan kreativitas dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan. Meskipun Pemprov masih punya PR menurunkan angka kemiskinan sebesar 3,82 persen hingga akhir 2018 mendatang, Wagub mengaku optimis.

Bersambung ke hal 15

Sumbawa Tak Setuju Merger

Pemprov Siapkan Skenario Revisi Perda PT. Bank BPR NTB Jika Pemda Sumbawa tidak setuju dengan merger tersebut, maka Pemprov sudah menyiapkan skenario melakukan revisi Perda No. 10 Tahun 2016 Tentang Penggabungan dan Perubahan Bentuk Badan Hukum PD. BPR NTB menjadi PT. Bank BPR NTB. Hal tersebut diungkapkan Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB, H. Chairul Mahsul, SH, MM ketika dikonfirmasi Kamis (7/9). Ia menjelaskan, sebelum tanggal 8 Oktober mendatang harus ada sikap final dari Pemda Sumbawa maupun Sumbawa Barat. ‘’Kita berharap seluruh kabupaten/kota dan provinsi

‘’

Kalau ada ‘’Kalau ada kabupaten kabupaten tak tak bersedia maka tak bisa dipaksakan. Maka dipaksanakan.

Makalangkah langkah yang dilakukan mengubah (revisi) Perda.

H. Chairul Mahsul

bergabung sesuai dengan Perda. Kalau sikap final 10 kabupaten/kota maka Perda berlaku. Kalau ada kabupaten tak bersedia maka tak bisa dipaksakan. Maka langkah yang dilakukan mengubah (revisi) Perda,” katanya.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/nas)

Mataram (Suara NTB) – Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi telah memerintahkan Sekda, Ir. H. Rosiady H. Sayuti, M.Sc, Ph.D untuk berkomunikasi dengan Pemda Sumbawa dan Sumbawa Barat terkait dengan merger PD. BPR menjadi PT. Bank BPR. Dari pemberitaan di media massa, Pemda Sumbawa Barat sudah menyatakan setuju dengan merger BPR NTB. Sementara itu, Pemda Sumbawa masih belum ada persetujuan mengenai merger BPR ini.

Pemprov masih menunggu sikap Bupati Sumbawa hingga berakhirnya pelaksanaan Festival Moyo yang akan datang.

SUARA NTB Jumat, 8 September 2017

Utamakan Warga Sekitar KEMENTERIAN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah membangun dua rumah susun sederhana sewa (rusunawa) di Lingkungan Montong Are Kelurahan Mandalika Kecamatan Sandubaya. Rusunawa sebagai alternatif bagi masyarakat Kota Mataram tidak memiliki rumah. Hunian murah dan aman itu diharapkan menekan tingkat kekumuhan di lingkungan.

Keberadaan rusunawa praktis mengurangi beban pembiayaan masyarakat khususnya menyewa rumah atau kos - kosan. Dua rumah susun di Lingkungan Mon(Suara NTB/cem) tong Are diutamakan adalah Nasrudin warga belum memiliki rumah, berpenghasilan rendah, serta penduduk Kota Mataram.

Tetapi kata Lurah Mandalika, Nasrudin ditemui, Kamis (7/ 9) pihaknya lebih memprioritaskan masyarakat setempat.

Meskipun tidak menutup kemungkinan penghuninya dari lingkungan lainnya. “Yang kita utamakan itu warga sekitar rusun dulu. Baru kemudian kita cari di lingkungan lain,” paparnya.

Dijelaskan, pengelolaan rusunawa tanggungjawab Unit Pengelolaan Teknis Dinas (UPTD) rusunawa yang bernaung di bawah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kelurahan kata dia, sifatnya mengakomodir dan mendata warga yang ingin tinggal. “Kalau tidak salah itu ada 150 kamar. Semua sudah penuh,” akunya.

Nasrudin menambahkan, masyarakat antusias menempati fasilitas perumahan murah dari pemerintah. Terutama warga yang memiliki penghasilan rendah dan tidak mempunyai rumah bisa terbantu. Sewa satu kamar cukup luas hanya dibayar Rp 110 ribu – Rp 150 ribu. Sewa itu relatif murah jika dibandingkan dengan kos - kosan di Kota Mataram.

Terhadap penghuni ilegal atau menyalahgunakan rusun, ia mengaku jadi tanggungjawab pengelola dan petugas keamanan setempat. Pihaknya tetap mengantisipasi agar penghuni ingin tinggal diketahui asal - usulnya. “Keamanan nanti ditanggungjawab UPTD,” tambahnya.

Ia menegaskan, faktor keamanan sangat penting tidak saja bagi penghuni rusunawa melainkan warga di lingkungan. Dia meminta agar masyarakat di rusun dan lingkungan berbaur dan terlibat aktif dalam setiap kegiatan, agar ketertiban dan keamanan tetap terjaga. (cem)

SUARA MATARAM

Halaman 2

Pemkot Mataram Trauma Dikibuli Investor Mataram (Suara NTB) Enam investor kembali mengajukan diri mengelola Taman Wisata Loang Baloq di Kelurahan Tanjung Karang. Kini, investor itu tengah melakukan kajian feasibility study. Namun keinginan investor menanamkan modalnya tak membuat Pemkot Mataram untuk segera mengapresiasi, sebab kejadian beberapa tahun lalu membuat pemkot trauma akibat dikibuli investor.

Kepala Dinas Pariwisata Kota Mataram, Drs. H. Abdul Latief Najib mengaku, ada beberapa investor telah membuka komunikasi untuk mengelola Taman Wisata Loang Baloq.

Tetapi, ia tidak hanya menerima niatan dalam pembicaraan.

Tentu sejauh mana keseriusan dalam mengelola dengan pengajuan secara tertulis yang selanjutnya akan minta diekspose.

Pada proposal pengajuan kerjasama itu, pihaknya akan memberikan garis besar. Pertama, pengelolaannya ini nanti pemerintah berharap mereka mengakomodir kepentingan sekitar. Kedua, fungsi - fungsi sosial masyarakat jadi titik tekan. Kemudian, karena Loang Baloq pada posisi berdekatan dengan destinasi wisata religi harus jadi atensi.

“Jangan sampai kita beri kelola, kemudian investor semau maunya,” ujarnya, Kamis (7/9).

Latief berharap, investor paling tidak mensurvei dulu.

Sebab, prinsip kerjasama ini paling tidak, saling menguntungkan. Artinya, tidak cukup hanya semangat saja untuk mengelola, tetapi harus disertai keinginan kuat.

Ia menegaskan, gagalnya pengelolaan sejumlah aset pemerintah oleh pihak ketiga jadi catatan, sehingga pihaknya mengedepankan prinsip kehati - hatian agar tidak dikibuli kembali oleh pengusaha. “Prinsip kehati - hatian itu penting dan juga kultur masyarakat sekitar juga harus dilihat,” tambahnya.

Karena Loang Baloq lokasinya berdekatan dengan wisa-

ta religi akan jadi titik tekan, sehingga konsep pengelolaan destinasi ke arah rekreasi dan edukasi. Edukasi dimaksud, ia berharap rindang pohon dijadikan edukasi dan digunakan pelajar sebagai lokasi kegiatan pramuka. Selaint itu, spot di pantai bisa untuk banana boat dan dorong playing fox.

Artinya, konsep dibangun untuk pengembangan Loang Baloq tidak membangun fisik.

“Kalau playing fox tinggal meluncur ke pantai. Paint ball bisa dibuat bekas ban, drum, dan sebagainya,” terangnya.

Sekretaris Daerah Kota Mataram, Ir. H. Effendi Eko Saswito menjelaskan, kewenangan pengelolaan aset daerah telah diserahkan ke masing - masing satuan kerja perangkat daerah.

Termasuk Taman Wisata

”

Jangan sampai kita beri kelola, kemudian investor semau - maunya

Loang Baloq sudah ada investor yang berminat untuk mengelola. Sekarang ini,investor tengah mempersiapkan feasibility study.

Hasilnya nanti mereka akan coba menawarkan dan memaparkan ke Pemkot Mataram.

Dikatakan, Loang Baloq ini memang merupakan daerah wisata sehingga konsepnya nanti tidak jauh dari itu. Kemungkinan pihak ketiga ini ingin membangun hotel atau akomodasi wisata lainnya. Pemkot Mataram sambungnya, memang membutuhkan akomodasi di kawasan itu untuk mengembangkan daerah selatan yang terkoneksi Pemkab Lombok Barat. “Insya Allah, bulan depan ini sudah masuk konsepnya dan kami sudah ada

(Suara NTB/dok)

H. Abdul Latief Najib pertemuan dua kali,” akunya.

Di tahun 2014, Pemkot Mataram sempat mengerjasamakan lahan di Loang Baloq dengan Mataram Sunset Beach. Sayangnya, pembangunan hunian mewah lima lantai itu batal setelah tidak ada kejelasan investor untuk mengembangkan kawasan tersebut. (cem)

Maksimalkan Kaling

(Suara NTB/fit)

KALANGAN legislatif mengapresiasi diluncurkannya aplikasi smart city oleh Pemkot Mataram bertepatan dengan momen HUT Kota Mataram ke-24 tanggal 31 Agustus lalu. Hanya saja menurut anggota Komisi III DPRD Kota Mataram, Drs. Ketut Sugiarta, Pemkot Mataram harus membuktikan kesiapannya meluncurkan aplikasi smart city. “Itu kan sifatnya publik. Kalau hijau, bagi yang melapor tidak terealisasi, pasti akan komplain,” ujarnya.

Ketut Sugiarta menilai mekanisme yang diterapkan Pemkot Mataram dalam aplikasi smart city sudah cukup baik. Di mana masyarakat bisa mengontrol apakah masalah yang mereka laporkan sudah ditindaklanjuti atau belum. Tidak hanya OPD (Organisasi Perangkat Daerah) tapi Sekda pun diminta tetap mengawal laporan yang masuk dari masyarakat. “Sehingga mau tidak mau kan ada monitoring juga, betul tidak sesuai dengan standar yang ada,” ungkapnya.

Menurut Ketut Sugiarta, Pemkot Mataram harus memikirkan pula bagaimana mengakomodir masyarakat menengah ke bawah dengan estimasi tingkat pendidikan rendah sehingga tidak terlalu akrab dengan ponsel pintar. “Salurannya harus tetap ada, yakni lewat kepala lingkungan (Kaling),” katanya. Artinya, lanjut dia, Kepala lingkungan harus mengikuti perkembangan zaman. Paling tidak dapat mengoperasionalkan ponsel pintar. Ketua Fraksi Gerindra ini berpikir bahwa sebagai bagian dari struktur pemerintahan, keberadaan kepala lingkungan perlu dimaksimalkan.

Untuk itu perlu ada kucuran anggaran untuk melaksanakan gagasannya di masyarakat. Karena tanpa keterlibatan kepala lingkungan mustahil pemerintah yang lebih tinggi mengetahui kondisi yang sebenarnya di lapangan. “Bila perlu mereka dibina terus,” pintanya. Karena semua kaling di Mataram tingkat pendidikannya minimal SMA. “Kalau mereka dilatih dan dididik otomatis mereka akan bekerja maksimal,” imbuhnya. Karena bagaimanapun dalam bidang kesehatan, kebersihan dan keamanan, ujung tombak adalah lingkungan.

Ia mencontohkan masalah kemiskinan. Kepala lingkungan harus betul - betul mengetahui mana warga yang miskin dan sebaliknya. Sehingga pemberian bantuan kepada masyarakat tidak salah sasaran. “Jadi yang tidak miskin jangan diberikan bantuan,” katanya. Dalam struktur pemerintahan, Kepala lingkungan sejatinya memiliki peran yang sangat strategis. Tinggal sekarang bagaimana lurah melakukan supervisi. Misalnya lurah secara rutin melakukan pertemuan dengan kepala lingkungan sebagai bentuk pengawasan. Demikian pula dengan camat, harus memanggil para lurah untuk mengklarifikasi capaian program hingga ke tingkat lingkung a n . (fit)

Ketut Sugiarta

(Suara NTB/cem)

PENATAAN HALAMAN KANTOR - Pemkot Mataram sedang melakukan penataan halaman kantor Walikota. Tempat parkir kendaraan karyawan dialihkan ke lokasi lain. Tampak seorang pegawai berjalan di antara tumpukan paving block, Kamis (7/9).

Bantuan Dana Parpol di Mataram Diaudit Mataram (Suara NTB) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTB melakukan audit terhadap bantuan dana parpol di Kota Mataram. Bantuan dalam bentuk hibah senilai Rp 912.798.780 diperuntukkan bagi 11 parpol yang memperoleh kursi di legislatif.

Jumlah bantuan diterima pun berbeda - beda tergantung suara diperoleh pada Pemilihan Umum Legislatif tahun 2014 lalu. Auditor negara ini memeriksa penggunaan bantuan apakah sesuai nomenklatur atau sebaliknya.

Sebab, parpol harus menggunakan bantuan itu 60 persen untuk pendidikan politik. Dan, sisanya digunakan sebagai operasional sekretariat parpol. “Saya sudah diperiksa BPK,” kata Kepala Bidang Politik dan Bina Ideologi Bakesbangpol Kota Mataram, I Putu Juniartha, SH., ditemui di ruang kerjanya, Kamis (7/9).

Putu menjelaskan, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Per-

(Suara NTB/cem)

I Putu Juniarta mendagri) Nomor 77 Tahun 2014 mengisyaratkan kepada pemerintah daerah mewajibkan menyiapkan dana bagi Parpol mendapatkankursidiDPRD.BPKturunmengaudit dalam rangka penggunaan bantuan oleh parpol apa sesuai

nomenklatur atau sebaliknya.

“Misalnya parpol adakan seminar. Adakah undangan dan permintaan narasumber dan kuitansinya, atau tidak,” jelasnya.

Hasil audit BPK tidak ditemukan permasalahan sehingga menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) ke Inspektorat baru kemudian bersurat ke parpol untuk segera menyiapkan pengajuan bantuan ke pemerintah.

Pihaknya kata Putu, sifatnya mengecek kelengkapan administrasi saja. Proposal diajukan parpol nanti ditelaah oleh tim verifikasi. Setelah diverifikasi baru disampaikan ke Bagian Keuangan Daerah. BKD pun memeriksa lalu mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Dikatakan, evaluasi penggunaan dana bantuan parpol itu secara kegiatan tidak ada. Pun, ada temuan BPK akan diselesaikan bersama dengan pengurus parpol dan Inspektorat dalam rangka pembinaan. (cem)

Pemutusan Kontrak BPJS Sebaiknya Tidak Berlarut Mataram (Suara NTB) Setelah pemutusan kontrak antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dengan rumah sakit swasta di Kota Mataram berdampak terhadap pengalihan penanganan pasien ke rumah sakit milik pemerintah.

Karenanya pemutusan kontrak tersebut sebaiknya tidak perlu berlarut, sebab penanganan pasien tidak akan efektif.

Demikian disampaikan Direktur RSUD Kota Mataram, dr. H.L. Herman Mahaputra dikonfirmasi, Rabu (6/9). Dokter Jack, sapaan akrabnya menambahkan, sebagai rumah sakit rujukan RSUD Kota Mataram dan RSUD NTB akan menanggung segala resiko pascaputus kontrak BPJS dengan lima rumah sakit swasta di Kota Mataram.

Meskipun, salah satu rumah sakit swasta di Selagalas menerima pasien BPJS. “Mau tidak mau kita menanggulangi segala resikonya,” ujarnya.

Menurutnya, tidak

ada dampak yang terlalu signifikan terhadap pengalihan pelayanan kesehatan. Tapi di satu sisi ada peningkatan kunjungan yang awalnya 1.000 orang melonjak mencapai 1.100 - 1.200 pasien per hari. Dengan kondisi itu, ia mengaku sama sekali tidak kewalahan melayani pasien. Kalaupun terjadi penumpukan akan dirujuk ke rumah sakit provinsi.

Sebagai Ketua Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) NTB, ia memiliki pandangan bahwa pemutusan kontrak itu jelas merugikan masyarakat. Rumah sakit selaku penyedia layanan harus menyiapkan segala sesuatu dengan baik. Artinya, tidak boleh mereka (rumah sakit swasta,red) terburu - buru mengambil kesimpulan menghentikan kerjasama dengan BPJS. Dikatakan, penghentian kerjasama itu jadi isu tidak baik di nasional. Walaupun pada akhirnya rumah sakit swasta ingin kembali bekerjasama dengan BPJS. Tapi BPJS juga memiliki posisi tawar

menerima atau menolak.

“Saya sudah mengimbau RS swasta tidak perlu buru pemutusan hubungan kerja. Tapi RS swasta ngotot mau berhenti kerjasama,” tuturnya.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram, dr. H. Usman Hadi menyebutkan, bahwa dampak dari pemutusan kontrak kerjasama antara BPJS dengan lima rumah sakit swasta awal tahun 2017 ini, tidak terlalu berdampak signifikan.

Rumah sakit milik pemerintah yang dikhawatirkan bakal diserbu masyarakat yang notabene merupakan pasien BPJS, tidak sepenuhnya terbuktu.

Katanya, tidak ada penumpukan di rumah sakit milik pemerintah. Baik di RSUD Kota Mataram maupun RSUD NTB. “Alhamdulillah ya rumah Kota, rumah sakit provinsi, rumah sakit tentara ndak juga,” katanya.

Usman membantah kalau pasien BPJS kesulitan mendapatkan kamar saat hendak rawat inap. Ia mendapatkan konfirmasi itu dari puskesmas. (cem)

Pemkot Mataram Kekurangan 1.003 ASN Mataram (Suara NTB) Kebijakan Pemerintah Pusat membuka lowongan calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahap II untuk lembaga/instansi dan satu provinsi tak berimbas terhadap penerimaan pegawai di kabupaten/kota. Padahal, Pemkot Mataram sejauh ini kekurangan 1.003 Aparatur Sipil Negara (ASN).

Kepala Bidang Pemberdayaan Aparatur pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram, Ahmad Mujahidin menegaskan, satu catatan Pemkot Mataram terhadap rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) tergantung kebijakan Pemerintah Pusat. Dasar penentuan formasi dan kuota diberikan berada di Pemerintah Pusat.

Pelaksana seleksi atau panitia pelaksana seleksi nasional pun dikomandoi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil dan Reformasi Birokrasi. “Kita di daerah hanya mengikuti kebijakan di pusat,” kata Muja, sapaan akrabnya ditemui di ruang kerjanya, Kamis (7/9).

Untuk rekrutmen CPNS Tahun 2017 hanya instansi/ lembaga setingkat kementerian dan satu provinsi. Kota Mataram bagian dari daerah yang tidak masuk. Tetapi kata dia, kewajiban Pemda sebagai organisasi pemerintah menyerahkan formasi berdasarkan permintaan KemenpanRB atau

Badan Kepegawaian Nasional.

Pemkot Mataram sambungnya, telah melakukan itu dan menyerahkan 142 formasi ke Pemerintah Pusat. “Kebutuhan pegawai kita serahkan itu terakhir bulan Mei,” sebutnya.

Kebutuhan pegawai di Kota Mataram berdasarkan perhitungan jumlah formasi ASN sekitar 6.480 orang. Sementara, persediaan pegawai sejauh ini 5.477 orang atau kekurangan sekitar 1.003 dikalkulasi pegawai pensiun akhir Desember mendatang. Kekurangan paling banyak sebutnya, formasi guru kelas di sekolah dasar sebanyak 490 guru.

Dijelaskan, kebutuhan didasari struktur organisasi atau Kelembagaan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tetang Organisasi Perangkat Daerah. Kemudian ditindaklanjuti oleh Perda Nomor 15 Tahun 2016 tentang pembentukan perangkat daerah. Dasar itu disusun analisis jabatan, analisis beban kerja,dan penyusunan proyeksi kebutuhan lima tahun.

“Makanya ketika penerimaan CPNS formasi guru kelas itu paling banyak kita cantumkan,” kata dia.

Tidak adanya jatah penerimaan CPNS di Kota Mataram, Muja tidak mengetahui detail. Apakah NTB termasuk daerah kena moratorium.

Karena tidak ada signal apapun dari kementerian. (cem)

(Suara NTB/cem)

KEKURANGAN PEGAWAI - Pemkot Mataram kekurangan pegawai 1.003 orang. Dua orang pegawai BKPSDM terlihat sedang sibuk bekerja.

SUARA NTB

Jumat, 8 September 2017

Halaman 3

Ketahanan Pangan adalah Panglima Giri Menang (Suara NTB) Begitu pentingnya soal ketahanan pangan, korps Tentara Nasional Indonesia (TNI) menganggap ketahanan pangan sebagai jati diri bangsa.

Ketahanan adalah ‘panglima’ tertinggi yang harus diperjuangkan. Dengan ketahanan pangan yang kuat karena ditopang sektor pertanian yang tangguh, sehingga ketahanan pangan dan kedaulatan bangsa bisa dicapai.

Itu terungkap dari kegiatan panen raya bersama Pangdam IX Udayana Mayjen TNI Komaruddin Simanjuntak di Desa Badrain Kecamatan Narmada Lombok Barat, Kamis (7/9).

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur NTB, H.Muh. Amin, SH., M.Si pun mengakui

itu tidak sekedar sebagai anekdot.

Ketahanan pangan adalah kebutuhan pemerintah untuk menguatkan NKRI. Sumber ketahanan pangan adalah dari rakyat.

“Maka saya sangat setuju ketika Panglima TNI menyebut bahwa panglima kita adalah kedaulatan pangan,” kata Wagub.

Untuk itu, dia setuju dengan langkah TNI turun langsung ke masyarakat mendampingi petani dalam bercocok tanam.

“Kami apresiasi setinggi tingginya kerja TNI ini, demi memperjuangkan dan mempertahankan kedaulatan pangan ini,” kata Wagub.

Sementara Panglima Kodam IX Udayana Mayjen TNI Komaruddin Simanjuntak juga menegaskan lagi soal ini.

“Benar yang dikatakan Wagub tadi. Dan catat, salah satu

panglima (kedaulatan pangan) adalah Lombok, NTB. Dari 34 provinsi, salah satu sentra kedaulatan pangan adalah di NTB ini,” jelasnya.

Pangdam mengilustrasikan panglima kedaulatan pangan itu ditentukan oleh petani dan rakyat NTB sebagai pemegang komando suksesnya produksi pangan.

Kedaulatan pangan NTB direpresentasikannya petani dan masyarakat umumnya sebagai panglima pemegang tongkat komando kesuksesan kedaulatan pangan tersebut.

Tujuan itu dipastikannya sudah terwujud. “Dua tahun lalu Indonesia impor beras.

Sekarang sudah ekspor beras.

Jadi selesai. Jangan bahas yang dulu-dulu lagi,” tandasnya. Namun demikian agar memantapkan langkah kedaulatan pan-

gan itu, Indonesia tetap kejar target swasembada pangan.

Langkahnya selain perbaiki dan rehabilitasi saluran irigasi, juga menambah cetak sawah baru 1 juta hektar. Hal ini dipastikannya sebagai salah satu upaya dan jaminan Indonesia berdaulat di bidang pangan.

Dalam acara itu, dibuka kesempatan dialog dengan petani, dipandu Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura (Distan TPH) NTB, Husnul Fauzi. Kesempatan itu dimanfaatkan kelompok tani berkeluh kesah. Salah satunya kekeringan yang berdampak pada kurangnya debit air pertanian, soal harga gabah yang belum juga sesuai harapan, keluhan lain soal komoditi penunjang seperti peternakan agar jadi perhatian pemerintah. (ars/*)

(Suara NTB/ars)

Pangdam IX Udayana, Mayjen TNI Komaruddin Simanjuntak dan Wagub NTB H.Muh. Amin saat panen raya di Desa Badrain, bersama Kepala Distan TPH NTB Husnul Fauzi, unsur TNI, Polri, Pemda Lombok Barat lainnya.

Kekeringan Belum Berdampak

(Suara NTB/ars)

(Suara NTB/ars)

(Suara NTB/ars)

Pidato Pangdam IX Udayana Mayjen TNI Komaruddin Simanjuntak

Kadistan TPH Provinsi NTB Husnul Fauzi (dua dari kiri) saat memandu jalannya dialog dengan petani

Seorang perwakilan kelompok tani saat berdialog dengan Pangdam,Wakil Gubernur, DistanTPH NTB dan Bulog NTB.

(Suara NTB/ars)

Pangdam IX Udayana Mayjen TNI Komaruddin Simanjuntak saat mencoba alat panen padi combine harvester.

(Suara NTB/ars)

Wagub NTB H.Muh Amin saat mencoba alat panen padi combine harvester .

Giri Menang (Suara NTB) Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura (Distan TPH) Provinsi NTB, Husnul Fauzi menjelaskan soal kondisi agraria saat musim kering saat ini. Dia meyakinkan tidak ada pengaruhnya. Dia sudah meminta laporan ke semua kabupaten dan kota, satu daerah pun memastikan tidak ada kekeringan. Dampak kekeringan diyakinkan hanya pada kebutuhan konsumsi warga.

“Airpetraniantetapterpenuhi,contohdi Ekas.Disebut kekeringan, tapi air sumur masin ada. Jadi belum ada dampak untuk bencana kekeringan,” tegasnya.

Kalau pun debit air berkurang dari aliran sungai, yang sudah dilakukan petani memaksimalkan air tanah dangkal dengan membuat sumur sumur.

Pihaknya juga berkoordinasi dengan Dinas PU untuk penanganan air sumur dalam, termasuk bersama Balai Wilayah Sungai (BWS).

Diakui juga, sejak 2014 lalu tercatat 60 persen saluran irigasi di NTB rusak. Dampaknya pada kelancaran distribusi air ke area persawahan petani. Namun demikian, perbaikanterusdilakukandandiperkirakan segera tuntas.

“Yang 60 persen irigasi rusak, sudahdiikhtiarkansejakduatahun lalu.Sekarangpun,tahapannya trusdiperbaiki.Walaupun belum selesai total, tapi Oktober sudah bisa dipakai saat musim tanam,” kataHusnulFauzi.

Husnul Fauzi (ars/*) (Suara NTB/ars)

Polda NTB Segera Naik Kelas Mataram (Suara NTB) Kenaikan tipe Polda NTB menjadi tipe A sudah di depan mata. Tantangan kondusivitas daerah yang meningkat disikapi dengan peningkatan kinerja berikut sarana dan prasarananya.

Asisten Kapolri Bidang Perencanaan dan Anggaran (Asrena) Polri, Irjen Pol Bambang Sunarwibowo, Kamis (7/9) mengatakan, dinamika pembangunan NTB kekinian berpengaruh pada kesiapan kepolisian daerahnya.

“Kondisi politik, ekonomi, keamanan itu berpengaruh, yang dibutuhan adalah kesiapan. Menghadapi dan mengantisipasi hal tersebut, maka perlu Polda NTB naik tipe,” ujarnya didampingi Kapolda NTB, Brigjen Pol Firli.

Pemenuhan kriteria dan kelengkapan persyaratan Polda NTB untuk naik tipe, lanjut dia, saat ini sedang dalam proses tahap kajian akhir.

Namun, pihaknya hanya memiliki kewenangan untuk memverifikasi. Hasil verifikasi itu nantinya akan dikaji kembali di Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

“Polda NTB dari kriteria dan persyaratan punya peluang naik tipe. Namun harus ada dokumen lagi yang harus dilengkapi. Nanti keputasannya dari Presiden,” terangnya.

“Secara umum Polda NTB memenuhi kriteria,” imbuh perwira tinggi Polri kelahiran Malang, Jatim yang memiliki keluarga besar di Mataram itu.

Sementara Wakil Gubernur NTB, Moh Amin yang turut hadir dalam kegiatan tersebut, menyatakan kegembiraannya atas peluang kenaikan tipe Polda NTB tersebut.

Menurutnya, Pemprov NTB memiliki kepentingan yang besar atas hal itu. “Pemda sangat berkepentingan, melihat luas wilayah kita, jumlah penduduk, potensi ekonomi, dan tingkat kerawanannya,” ujarnya.

Politisi Partai Nasdem itu menyebutkan, NTB memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi kedua se-Indonesia dari catatan semester akhir 2016, yakni 5,89 persen. Pun demikian dengan tingkat pertumbuhan industri pariwisata yang mencapai 21,49 persen.

“Ini sangat tinggi sehingga memerlukan keamanan dan ketertiban. Inilah peran Polda NTB dengan bersinergi bersama pemerintah daerah,” kata Amin.

Peningkatan tipe itu, kata Wagub, dapat memastikan jaminan keamanan dan ketertiban di NTB, yang eksesnya membawa jaminan investasi di berbagai sektor yang kini berkembang pesat seperti pariwisata.

“Angka kriminalitas bisa ditekan maka keamanan berjalan baik. Investasi akan terus tumbuh,” pungkasnya.

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, Selasa (5/9) sebagaimana dikutip dari Antara menyebutkan, tiga Polda akan segera naik tipe yakni Polda Jambi, Polda Kalsel, dan Polda NTB, dan satu polda baru, Polda Kalimantan Utara. (why)

Disperindag Lobar Turun Awasi Limbah Minyak Hotel Giri Menang (Suara NTB) Belakangan banyak beredar isu di masyarakat tentang maraknya penjualan minyak bekas yang dilakukan beberapa oknum pengelola hotel di kawasan Senggigi. Untuk itu, Tim Terpadu Pengawasan Barang Beredar/Jasa dan Pengawasan Bahan Berbahaya Provinsi NTB didampingi Petugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Lombok Barat (Lobar) turun melakukan pengawasan.

Hal itu sesuai dengan Surat Edaran Gubernur Nomor : 510/111/2017 tentang Larangan Penjualan Minyak Goreng Bekas di Provinsi NTB. Pengawasan menyasar delapan hotel yakni Hotel Sheraton, Hotel Jayakarta, Bintang Senggigi, Aruna, Kila, Santosa, Katamaran dan Holiday Resort.

Dari informasi yang diperoleh, tim pengawas akan menelusuri hingga ke hilir sehingga ada kepastian dan jaminan minyak goreng bekas tersebut tidak digunakan untuk menggoreng bahan pangan. Pihak hotel juga diminta membuat sistem pengolahan minyak goreng bekas dan menandatangani surat pernyataan untuk tidak menjual minyak goreng bekas kepada usaha kecil yang ada di NTB. Menanggapi hal itu, Kepala Disperindag Agus Gunawan didampingi Kabid Perlindungan Konsumen, L. Agha Farabi dan Kasi Perlindungan Konsumen M. Busyairi di tempat terpisah menyayangkan bila minyak goreng bekas diperjualbelikan secara bebas. “Dampaknya buruk sekali. Bila digunakan menggoreng bahan pangan akan berdampak pada mutu, higienis dan berpotensi memicu

penyakit yang berbahaya. Kebersihannya tidak dapat dijamin,” ujarnya. (her/*)

(Suara NTB/her)

Minyak goreng dari salah satu Hotel di kawasan Senggigi, Lobar

(Suara NTB/her)

Tim Terpadu mengecek minyak di beberapa hotel di Kawasan Senggigi, Lobar.

SUARA NTB Jumat, 8 September 2017

Klaim Berkurang BADAN Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lombok Timur (Lotim), mengklaim wilayah yang terdampak kekeringan hingga saati ini berkurang.

Pasalnya, dari sebelumnya wilayah terdampak kekeringan tujuh sampai sebelas kecamatan, dari catatan BPBD hanya enam kecamatan yang masih mengalami kekeringan atau krisis air bersih.

Dikonfirmasi di ruang kerjanya, Kamis, (7/9), Kepala Pelaksana BPBD Lotim, H. (Suara NTB/dok) Napsi, MM., menyebutkan, H. Napsi enam kecamatan yang masih terdampak kekeringan itu di antaranya, Kecamatan Jerowaru, Keruak, Sakra Timur, Suela, Sambelia, dan Sembalun.

Selain itu, H. Napsi menyebut, wilayah Terara juga mengalami krisis air bersih di Desa Lando, namun tidak terlalu signifikan. “Dulu awalnya 11 kecamatan, berkurang menjadi sembilan kecamatan. Kemudian tujuh kecamatan dan sekarang tinggal enam kecamatan yang mengalami kekeringan atau krisis air bersih ini,” bebernya.

Berkurangnya wilayah yang terdampak kekeringan itu, lanjut Napsi, disebabkan adanya solusi permanen yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga sumber mata air terus bertambah. Di mana, terdapat tiga langkah utama yang dilakukan dalam mengatasi persoalan kekeringan ini, seperti bagi yang ada sumber airnya, maka di dalam mendroping air bersih itu dibangun pipanisasi. Sementara yang belum ada mata sumber airnya dilakukan geolistrik termasuk pembangunan sumur bor, serta ketiga dilakukan penyulingan. “Apabila yang tiga ini tidak mungkin untuk dilakukan, maka barulah dilakukan droping air ke sejumlah wilayah yang membutuhkan itu,”terangnya.

Terkait dengan berkurangnya wilayah yang terdampak kekeringan di Kabupaten Lotim, H. Napsi mengungkapkan jika pihaknya menganggarkan biaya penanggulangan kekeringan di APBD Perubahan sebesar Rp 50 juta. “Sakra Barat sudah tidak ada bencana kekeringan, Terara apabila sudah beroperasi bak penampungan, maka akan tuntas masalah kekeringan di wilayah itu. Sehingga bagaimana memberikan air dengan mengutamakan solusi permanen,” jelasnya.

Misalnya, tambah Napsi, kedepan pemerintah akan melakukan pengolahan air baku Bendungan Pandanduri. Dengan dilakukan pengolahan itu, maka diyakini akan dapat menjawab kebutuhan masyarakat, seperti di wilayah Kecamatan Keruak dan Jerowaru yang hingga saat ini merupakah wilayah yang tercatat paling parah mengalami dampak kekeringan. Sedangkan, untuk dari awal pendistribusian hingga bulan saat ini, disebutkan bahwa hampir 175 tangki air bersih yang sudah didropkan oleh BPBD Lotim. (yon)

APIP Harus Mampu Deteksi Dugaan Penyimpangan Proyek Selong (Suara NTB) Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) diminta bisa melakukan deteksi dini dan koreksi sejak awal dugaan penyimpangan proyek pengadaan barang dan jasa milik pemerintah.

APIP dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah dinilai sangat penting. Untuk itulah APIP dituntut agar memahami peraturan terkait pengadaan barang / jasa pemerintah.

Demikian ditegaskan Bupati Lombok Timur (Lotim) dalam sambutan tertulis yang dibacakan Asisten II Bidang Ekonomi Pembangunan dan Kesra Sekretariat Daerah Lotim H. Sahabudin pada Konsolidasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah bagi APIP se Kabupaten/Kota se Provinsi NTB yang difasilitasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Kamis (7/9).

Dalam melakukan pengawasan, ujarnya, APIP dituntut profesional serta dibarengi dengan kompetensi dan pengetahuan yang memadai tentang pengadaan barang/jasa pemerintah. APIP akan efektif apabila mampu menunjukkan peran sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. APIP harus memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan intansi pemerintah. APIP ini juga ditntut bisa memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah serta memelihara dan meningktkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi Pemerintah.

Sementara Kepala Bagian Keuangan LKPP Pusat, Jhon Piter Halomoan menjelaskan, pengadaan barang adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah /institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan memperoleh barang/jasa. Jasa layanan profesional membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir, jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan dalam suatu sistem tata kelola untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dan/atau penyediaan jasa lain selain jasa konsultansi, pekerjaan konstruksi dan pengadaan barang.

Menurutnya, tugas Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran adalah menetapkan Organisasi Pengadaan, menetapkan pemenang pengadaan seprti barang/pelaksana konstruksi/jasa lainnya sebesar Rp 100 miliar dan jasa konsultasi kurang lebih sebesar Rp 10 miliar. KPA juga bertugas menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/PP. Mengawasi pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan, mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh dokumen pengadaan.

Inspektur pada Inspektorat Lotim, Haris menambahkan, pemberian tambahan pengetahuan kepada peserta dalam gelaran worksop APIP diharap juga bisa meningkatkan kompetensi dalam mengaudit pengadaan barang dan jasa.

Kegiatan ini digelar dua hari yang diikuti 50 peserta terdiri dari 34 peserta dari APIP Lombok Timur dan 16 perwakilan APIP Kabupaten /Kota se NTB yang diwakili oleh 2 orang peserta masing-masing kabupaten/kota. (rus)

SUARA PULAU LOMBOK

Kejari Lotim Kewalahan Tangani Kasus Dugaan Korupsi Selong (Suara NTB) Jumlah laporan kasus dugaan korupsi yang masuk ke meja Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Timur (Lotim) cukup banyak. Pihak Kejari ini pun mengaku kewalahan menangani kasus-kasus tersebut. Terlebih mengingat jumlah penyidik yang efektif hanya 14 orang.

‘Memang kewalahan, tapi tetap kita eksis dan berusaha selesaikan secepatnya,” terang Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Lotim, Iwan Gustiawan menjawab Suara NTB di ruang kerjanya, Kamis (7/9).

Iwan menegaskan, meski banyak kasus, semua penyidik dituntut untuk bersikap profesional dalam menjankan semua tugasnya. Di antara kasus-kasus yang saat ini sedang ditangani, sebut Iwan kasus sertifikat di atas kawasan Hutan Lindung Sekaroh.

Prosesnya sudah mulai tahap persidangan. Dari fakta persidangan yang masih proses, dimungkinkan akan muncul buk-

ti-bukti baru dengan tersangkatersangka baru juga. “Bisa saja ada tersangka baru jika kita temukan ada nanti dalam fakta persidangan,” paparnya.

Masih di lingkup hutan Lindung Sekaroh, muncul kasus dugaan penyalahgunaan hutan lindung oleh Autore. Kasus perusahaan budidaya mutiara yang diduga menggunakan kawasan hutan lindung tanpa izin ini diketahui sudah menetapkan tersangka dan masih dalam proses penyidikan.

Lainnya ada kasus yang diduga menjerat kepala desa.

Yakni, sedang proses penanganan juga, kasus dugaan korupsi Anggaran Dana Desa (ADD) yang

sedang dalam proses penyidikan.

Kasus lainnya, dugaan pungutan liar (pungli) Program Nasional (Prona) Sertifikasi Tanah oleh Kepala Desa Pringgabaya Utara.

“Kasus dugaan pungli Desa Pringgabaya Utara ini bisa berpotensi naik dari ke penyidikan,” urainya. Selanjutnya sudah P21, Dugaan Pungi Prona Desa Tetebatu Selatan yang diduga menjerat kepala desa.

Berikutnya ada penyelidikan terhadap dugaan penyelewengan bantuan sosial (bansos) dari Dinas Peternakan dan Dinas Pertanian Provinsi NTB. Diselidiki unsur yang bisa mengarah ke tindak pidana korupsi bansos ke beberapa kelompok

ternak dan kelompok tani.

Selain kasus dugaan korupsi, penyidik-peyidik Kejari Lotim ini juga disibukkan untuk menyelesaikan kasus tindak pidana umum (pidum). Pidum yang bersumber dari limpahan aparat kepolisian dari seluruh Polsek se Kabupaten Lotim.

Iwan Gustiawan menghitung, untuk kasus pidum ini saja rata-rata per bulan masuk perkara untuk diselesaikan 300-400 kasus. Dibanding dengan jumlah penyidik di Kejari Lotim, maka dapat terbagi satu jaksa dituntut menangani 16 perkara setiap tahun.

Ditambahkan, mengingat jumlah penyidik yang ada di Lotim dibandingkan dengan yang ada di kabupaten Kota lainya memang cukup. Akan tetapi didlihat dari sisi jumlah kasus dan tingkat efektivitas penanganan kasusnya, maka jelas masih memerlukan tena-

(Suara NTB/rus)

Iwan Gustiawan ga. Tuntutan percepat penyelesaian kasus ini sudah diupayakan. Namun tidak ditampik, masih memerlukan waktu karena saking banyaknya kasus yang menunut untuk segera diselesaikan. (rus)

Warga Kerongkong Digegerkan Penemuan Mayat Bayi

(Suara NTB/yon)

SAMPAH - Masyarakat di Lombok Timur (Lotim) masih menjadikan sungai tempat favorit membuang sampah. Padahal, sikap tersebut cukup merusak lingkungan. Tampak salah seorang masyarakat sedang mencari barang yang layak untuk dijual di tengah tumpukan sampah di kolong jembatan perbatasan antara Kecamatan Sikur dan Masbagik.

Disos Tegaskan Jangan Ada Pungli Bantuan RTLH Tanjung (Suara NTB) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan (Disos PPPA) Kabupaten Lombok Utara (KLU) mengisyaratkan akan menyalurkan bantuan sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) 2017 kepada warga kurang mampu dalam waktu dekat. Dalam proses alokasinya ke penerima, Disos PPPA menegaskan tidak boleh ada pungutan liar (pungli) yang berpotensi mengurangi jumlah bantuan.

Hal itu ditegaskan Kepala Disos PPPA KLU, Hadari, kepada wartawan Kamis (7/9). Ia mengisyaratkan penyaluran bantuan RTLH tinggal menunggu pembuatan rekening kelompok di bank yang ditunjuk. Jika proses ini selesai, maka Pemkab melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) akan mengeluarkan surat perintah pencairan kepada bank.

“Siapapun itu, mau kades, aparat desa, atau dari dinas yang mau memotong bantuan tersebut, tolong segera laporkan ke dinas. Tidak boleh ada pemotongan bantuan RTLH ini,” tegas Hadari.

Ia menjelaskan, bantuan RTLH yang akan dikucurkan sebesar Rp 5,3 miliar kepada 530 penerima yang terbagi dalam 53 kelompok.

Jumlah alokasi ini lebih rendah dari pagu dana yang disetujui DPRD untuk APBD murni 2017 lalu sebesar Rp 7,5 miliar.

Alokasi sebesar Rp 5,3 miliar ini tidak lepas dari proses verifikasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial melibatkan Inspektorat KLU. Di mana dari target 75 kelompok, yang memenuhi syarat verifikasi sebanyak 530 rumah tangga.

Mengacu pada nominal yang akan diterima oleh tiap rumah tangga sebesar Rp 10 juta, maka Hadari menilai jumlah ini masih sedikit. Pemotongan anggaran dengan dalih yang dibuatbuat akan membebani penerima bantuan.

“Ada beberapa yang mengusulkan penarikan sejumlah uang ke penerima bantuan hingga Rp 500 ribu dengan alasan untuk pembuatan proposal. Masa iya sampai segitu untuk pembuatan proposal, cukup Rp 5 ribu saja,” cetusnya menolak usulan itu.

Selain bantuan pembuatan proposal, celah lain yang memungkinkan pemotongan dana bansos RTLH adalah proses pembuatan rekening bank. Saat memproses rekening, oknum tak segan membuat dalih yang memungkinkannya menarik dana dari penerima.

Oleh karena itulah, Hadari menyarankan agar kelompok penerima RTLH mengurus langsung pembutan rekening. Ketua kelompok dan Bendahara Kelompok yang ditunjuk anggota, agat berinisiatif mengurus sendiri segala keperluan di bank tanpa perantara.

“Jika di satu kelompok ada 10 orang dan

Tambahan ASN Nihil, KLU Maksimalkan Kontrak Daerah Tanjung (Suara NTB) Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) masih harus berjuang keras dalam memenuhi tuntutan standar pelayanan minimal di tengah keterbatasan jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dimiliki. Terlebih lagi, Pemda KLU tak diberikan jatah tambahan rekrutmen ASN. “Untuk pengangkatan CPNS tahun ini kita belum dapat jatah dari pusat,” ujar Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKD PSDM) KLU, H. M. Najib, Kamis (7/9).

Sebagaimana diketahui, penyerahan SK PNS terakhir oleh Bupati KLU, H. Najmul Akhyar, dilakukan pada kurun waktu Agustus 2016 lalu.

Ketika itu Pemkab menyerahkan 303 Surat Keputusan (SK) Pegawai Negeri Sipil (PNS) kepada 303 pegawai yang sebelumnya berstatus Calon PNS (CPNS) dari Kategori II (K2).

Halaman 4

Rinci SK PNS yang diserahkan saat itu meliputi, CPNS pendidikan SD sebanyak 2 orang, SMP sebanyak 7 orang, SMA sebanyak 223 orang, Diploma I (DI) sebanyak 2 orang, DII sebanyak 8 orang, DIII sebanyak 17 orang dan S1 (Sarjana) sebanyak 45 orang. Jumlah itu tersebar antara lain sebagai tenaga guru sebanyak 255 orang, tenaga penyuluh sebanyak 4 orang dan tenaga teknis/administrasi sebanyak 45 orang.

Menyadari masih banyaknya kekurangan tenaga, Najib menekankan bahwa optimalisasi pelayanan baik di SKPD maupun pada jabatan fungsional dibantu oleh keberadaan tenaga kontrak daerah.

Arahan itu merupakan pertunjuk langsung bupati.

“Mengatasi kekurangan tenaga, Pak Bupati meminta kita memaksimalkan Kinerja ASN yang ada, itu sebabnya untuk ASN ditambah

Tunjangan Kinerja (TKD) ASN KLU agar termotivasi untuk kerja maksimal. Di samping itu penambahan tenaga kontrak daerah diharapkan bisa mengurangi kesenjangan kekurangan ASN kita,” paparnya.

Najib mengakui saat ini pihaknya tengah nerada di BAKN Regional Bali Nusa Tenggara. Saat bertemu pejabat BAKN ia tak lupa menyinggung kekurangan jumlah ASN dengan harapan mendapat atensi dari pemerintah pusat.

Di Lombok Utara sendiri, dukungan tenaga kontrak daerah dirasakan sangat membantu kelancaran tugas pelayanan SKPD. “Jumlah tenaga kontrak daerah kita sekarang ini sebanyak 1.212 orang. Tetapi jumlah ini belum termasuk hasil tes terakhir,” pungkasnya sembari mengisyaratkan kemungkinan adanya tambahan tenaga kontrak setelah tes dievaluasi. (ari)

biaya pembukaan rekening kelompok sebesar Rp 100 ribu, maka tiap anghota hanya mengeluarkan Rp 10 ribu saja. Kita tidak ingin masyarakat yang sudah miskin ini dibebani lagi,” tegasnya lagi.

Dalam rangka mengantisipasi terjadinya pungli bantuan RTLH, pihaknya akan mengawal proses penyaluran. Disos telah membentuk tim yang akan diterjunkan ke lapangan memantau progres penyaluran hingga rumah dalam keadaan siap huni. (ari)

Selong (Suara NTB) Kasus pembuangan bayi di Lombok Timur (Lotim) kembali terjadi. Kali ini, sesosok mayat bayi ditemukan di Sungai Belimbing Desa Kerongkong Kecamatan Suralaga. Bayi yang saat itu ditemukan dalam kondisi sudah tidak bernyawa menggegerkan anak-anak yang tengah mandi di sungai dan awalnya mengira jika mayat bayi itu merupakan boneka.

Informasi yang diterima Suara NTB, penemuan mayat bayi itu terjadi Rabu (6/9) sekitar pukul 17.00 wita. Penemuan mayat bayi ini berawal ketika Deri dan sejumlah kawan-kawannya sedang mandi di Sungai Belimbing sekitar pukul 16.30 Wita. Deri awalnya melihat bayi itu seperti boneka yang terapung, kemudian selanjutnya ditarik menggunakan kayu.

Setelah mendekat, barulah ia bersama teman-temannya menyadari dan terkejut bahwa itu merupakan tubuh bayi yang sudah dalam kondisi meninggal.

Mengetahui itu merupakan bayi, Deri bersama teman-temannya kemudian berhenti

mandi dan kemudian menceritakan hal tersebut kepada masyarakat yang saat itu berada di dekat sungai. Setelah itu, warga ramai-ramai mendatangi lokasi penemuan bayi untuk kemudian dilaporkan ke Polsek Suralaga. Sementara, aparat kepolisian dari Polsek Suralaga yang mendapat laporan tersebut langsung mendatangi TKP dan mengevakuasi mayat bayi ke Puskesmas Kerongkong.

Kasubag Humas Polres Lotim, Iptu. Made Tista, Kamis (7/9), membenarkan adanya penemuan bayi di Sungai Belimbing oleh sejumlah anak-anak yang tengah mandi. Terkait penemuan bayi ini, katanya, aparat kepolisian sudah berkoordinasi dengan Koramil Suralaga, Kadus serta tokoh masyarakat. Termasuk mengecek jasad bayi di Puskesmas Kerongkong. Sementara, jasad bayi dimakamkan di pekuburan umum Desa Kerongkong Kecamatan Suralaga. “Saksi-saksi sudah dimintai keterangan. Sementara, pelaku pembuangan masih dalam proses penyelidikan aparat kepolisian,”pungkasnya. (yon)

SUARA NTB Jumat, 8 September 2017

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5 (Suara NTB/kir)

TENDA - Kondisi Pantai Kuta dengan tenda yang didirikan masyarakat sekitar untuk menggelar tradisi Madak.

Serba Salah Terapkan Perbup SOTK PEMERINTAHAN desa di Lombok Barat (Lobar) serba salah untuk penerapan Perbup Nomor 9 dan 10 terkait SOTK yang merupakan turunan dari Permendagri Nomor 82,83 dan 84. Pasalnya, desa dituntut untuk menerapkan perbup ini, sementara jika dilaksanakan justru waktu sosialiasi perbup ini sangat singkat ke masyarakat.

Pihak desa berharap agar (Suara NTB/ist) pelaksanaan perbup ini Zahar Mahmud haruslah di evaluasi.

“Kita serba salahnya menerapkan Perbup SOTK, kalau tidak dilaksanakan itu tuntutannya jelas. Ketika dilaksanakan,namun sosialisasi di tingkat masyarakat tak cukup banyak waktu,” jelas Kepala Desa Jatisela Zahar Mahmud, Kamis (7/9).

Menurutnya, pelaksanaan Perbup SOTK ini bersamaan dengan sosialisasi tahun ini. Seharusnya sosialisasi dilaksanakan tahun ini, sedangkan pelaksanaan perbupnya tahun depan.

Pola SOTK ini, jelasnya, pemilihan perangkat kadus tidak lagi dilaksanakan langsung, namun sekarang melalui mekanisme seleksi. Sebab kadus adalah kepala kewilayahan termasuk perangkat desa. Sehingga harus dilaksanakan dengan pola seleksi. Terkait pelaksanaan seleksi perangkat Desa Jatisela sendiri dimulai sejak Rabu tanggal 6 September dan berakhir Kamis kemarin. Setelah itu, jelasnya, mekanismenya ada dikirim ke kecamatan untuk dapat rekomendasi baru setelah itu diumumkan lalu keluar SK oleh kades terhadap perangkat desa yang dinyatakan lulus. (her)

Kasus LAY, Pemda Lobar-KLU Dinilai Lalai Giri Menang (Suara NTB) Perpindahan salah satu Aparatur Sipil Negara (ASN) Lombok Barat (Lobar) Lalu Ahmad Yani (LAY) yang menjabat sebagai eselon III di Kabupaten Lombok Utara (KLU) tidak ansih kesalahan dari LAY. Namun, hal ini terjadi karena ada unsur kelalaian di kedua belah pihak, baik Pemkab Lobar dan KLU. ‘’Khusus KLU, kenapa menerima ASN tanpa prosedur kepindahan sesuai ketentuan. Sebaliknya Lobar sendiri lalai dan kecolongan terhadap jajarannya yang pindah secara diam-diam,’’ kritik Wakil Ketua Komisi I DPRD Lobar H. L. Muhammad Ismail, Rabu (6/9).

Pihaknya mempertanyakan alasan KLU mau menerima kepindahan bersangkutan, padahal tidak melalui aturan prosedur yang berlaku. Lantas apa dasar pemda KLU menerima bersangkutan sebagai pegawai disana, bahkan diangkat menjadi eselon III. “Itu yang kami pertanyakan, kenapa bisa menerima ASN tanpa melalui prosedur lebih dulu? Ini kan ilegal namanya,” kritiknya.

Pada kasus ini, justru Pemda Lobar tidak terlalu dipersalahkan, karena bersangkutan tidak pernah melapor lebih dulu ke Pemkab setempat. Bahkan jelasnya, Pemkab Lobar pasti senang sekali jika ada pejabat atau ASN yang pindah dan mendapatkan tempat yang bagus di daerah lain.

Namun jelasnya, terjadinya persoalan ini tentu hal ini harus menjadi bahan evaluasi baik bagi Lobar dan KLU. Menanggapi hal ini, L. Ahmad Yani mengaku, jika dirinya hanya selaku objek. Terkait urusan pemindahan dan pelantikan tersebut diserahkan kepada kedua Pemda. Menurutnya, kemungkinan sudah ada komunikasi antar kedua pemda. “Mungkin saja sudah ada komunikasi antarkedua pemda,” akunya, Rabu (6/9).

Sebelumnya, Ketua Baperjakat Lobar H. Moch. Taufiq mengakui pihaknya tidak pernah memberikan izin atau rekomendasi kepindahan bersangkutan. “Tidak pernah ada kami setujui kepindahan bersangkutan,”jelasnya.

Terkait mekanisme perpindahan ASN, melalui izin ke provinsi dan persetujuan dari Pemda Lobar. Jika prosedur itu tak dilalui, maka bisa dikatakan proses pemindahan ASN ini menyalahi prosedur. (her)

Pejabat Pensiun dan Kosong

Lima Jabatan Eselon II di Lobar Bakal Dipansel Giri Menang (Suara NTB) – Pemkab Lombok Barat (Lobar) bakal melakukan seleksi terhadap lima jabatan eselon II baik yang saat ini lowong dan bakal lowong, karena pejabatnya penisun. Lima jabatan SKPD itu, di antaranya Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), Kepala BKD dan PSDM, Asisten I, Asisten II dan Staf Ahli Bupati Bidang Aparatur. Empat jabatan di antaranya bakal pensiun tahun depan, ada yang per Januari dan per April tahun 2018.

“Kami akan lakukan seleksi (pansel) sejumlah jabatan eselon II, itu dilakukan tiga bulan sebelum pensiun seperti Pak Asisten I yang akan pensiun,” jelas Sekda Lobar H. Moch. Taufiq, Kamis (7/9).

Sekda menyatakan proses seleksi ini dilakukan sudah beberapa kali dalam proses pengangkatan pejabat eselon II di Lobar. Hal ini mengacu aturan yang berlaku. Untuk diketahui, jelasnya, terdapat 7 ribu lebih ASN di Lobar terdiri dari 32 eselon II dengan ratusan orang eselon III dan IV. Kepala BKD dan PSDM, H Ahdiat Subiantoro menyatakan terdapat lima pejabat eselon II yang dipansel tahun ini.

Disebutkan lima jabatan yang bakal dipansel, di antaranya Kepala Disnakertrans, Asisten I, Asisten II, Kepala BKD dan PSDM dan Staf Ahli Bupati. Sementara dirinya pensiun per tanggal 1 Maret 2018, sama halnya dengan Asisten II Setda Lobar H. Poniman.

Sedangkan Asisten I Setda Lobar pensiun per tanggal 1 Januari tahun 2018, namun sesuai diskresi Komisi ASN boleh dipansel tiga bulan sebelum pensiun. Sementara jabatan dua eselon II, yakni Staf Ahli Bidang Aparatur dan Kepala Disnakertrans kosong. Untuk mengisi jabatan eselon II ini pihaknya akan membentuk tim panitia seleksi dan dibentuk tahun ini.

Untuk pembentukan pansel ini, sudah ada anggaran yang dialokasikan melalui APBDP. Nantinya, pansel ini terdiri dari 5 orang, dari pemda, akademisi dan unsur masyarakat dari Lobar.“Tahun ini kami bentuk, sudah ada anggarannya,” ujarnya. Pembentukan pansel ini sendiri tengah tahap pembahasan, hal ini akan disampaikan ke pimpinan.

Otomatis dengan diisinya jabatan eselon II, maka jabatan eselon III akan naik eslon, dari seleksi terbuka maka jabatan lowong akan diisi oleh peserta dari jabatan eselon III. Terkait pejabat eslon II yang mengeluh tak didengar oleh bawahannya, menurut mantan Kepala Kesbangpol ini bahwa hal ini pembahasan lewat baperjakat bukan lewat BKD sendiri. (her)

Gelar Tradisi Madaq, Kawasan Kuta Dipenuhi Tenda Warga Praya (Suara NTB) Kondisi kawasan Pantai Kuta Desa Kuta Kecamatan Pujut Lombok Tengah (Loteng) kembali kumuh. Menyusul aktivitas tradisi Madaq yang digelar warga desa sekitar kawasan pantai. Padahal kawasan Pantai Kuta saat ini tengah dalam proses penataan oleh pihak Indonesia Tourism Development Coorporation (ITDC).

Pantauan Suara NTB, di kawasan Pantai Kuta, Kamis (7/9), puluhan tenda dari terpal berwarna warni, kini sudah mulai berdiri di sepanjang

Pantai Kuta. Warga juga membawa perlengkapan dan peralatan masak-memasak untuk keperluan selama tradisi madaq berlangsung.

“Madaq ini biasanya digelar selama seminggu. Dimulai pada saat bulan purnama. Setiap bulan ke empat penanggalan Sasak,” sebut Inaq Saimah.

Untuk kegiatan intinya memang hanya tiga hari. Tapi karena harus ada persiapan, sehingga butuh waktu sekitar seminggu.

Ia menjelaskan, tradisi Madaq yakni berupa menangkap ikan di laut dan dimasak langsung di

pinggir pantai bersama-sama setelah itu disantap bersama. “Memang kemarin, sempat diingatkan untuk tidak menggelar madaq. Tapi karena ini sudah jadi tradisi, jadi warga tetap menggelar Madaq,” sebutnya.

Dikonfirmasi terpisah, Camat Pujut L. Sungkul mengaku sudah mengingatkan warga untuk memindahkan lokasi Madaq. Namun warga menolak, dengan alasan itu sudah menjadi tradisi masyarakat Loteng bagian selatan.

Sehingga warga sudah diingatkan, untuk tetap mejaga ke-

mendadak. Hal ini untuk mengantisipasi, terjad i kebocoran informasi terkait tes urine di jajaran Polres Loteng. Semua kapolsek dipanggil, termasuk para perwira dan pejabat di lingkup Polres Loteng lainnya.

“Ada sanksi tegas bagi anggota Polri termasuk di jajaran Polres Loteng jika terbukti positif menggunakan narkoba,” tegas Karo Propam Mabes Polri, AKBP Sugeng Kuncoro.

Sanksi, ujarnya, bisa sampai pemecatan. Jika pelangga-

murun tersebut. Karena itu memang sudah menjadi budaya masyarakat Loteng bagian selatan. Pihaknya hanya bisa berharap, ada perhatian khusus dari pihak ITDC sendiri ke depan untuk bisa mengatur tradisi Madaq bisa tetap digelar, tanpa mengganggu penataan kawasan Pantai Kuta.

“Ini kan tradisi masyarakat setempat. Tidak bisa dilarang.

Kita hanya bisa ingatkan, kepada warga untuk tetap menjaga kebersihan dan keamanan kawasan pantai selama tradisi berlangsung,” ujarnya. (kir)

Posisi Sumiatun Terancam

H.M. Izzul Islam-Farin ”Adu Lobi” di DPP Giri Menang (Suara NTB) – Setelah survei yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI) terhadap empat Bakal Calon Bupati Lombok Barat (Lobar), menguat dua nama yang bertarung sengit. Keduanya adalah H.M. Izzul Islam (HMI) dan Nauvar F Farinduan “adu lobi” di tingkat DPP untuk mendapatkan SK Golkar pada perhelatan Pilkada Lobar 2018. Adanya kondisi ini, posisi Hj. Sumiatun yang juga Ketua DPD Golkar Lobar terancam.

“Situasi terkini di DPP Partai Golkar menguat dua nama, yakni H. M. Izzul Islam dan Farin. Hal ini sejatinya merupakan pertarungan politisi senior dan yunior,” ungkap,politisi Partai Golkar Chris Parangan kepada Suara NTB, Kamis (7/9).

Menurutnya, perkembangan terkini di DPP terkait Pilkada Lobar, jika dua nama ini menguat di DPP. Artinya, jelas Fungsionaris Pusat Partai Golkar ini, DPP akan menjatuhkan pilihan ke salah satu nama dari empat nama yang telah disurvei oleh DPP. Hasil survei LSI itu, hanya sebagai salah satu indikator dalam proses pengambilan keputusan akhir.

Artinya hasil survei yang masuk hanya sebagai bahan pertimbangan, bukan merupakan suatu keputusan akhir DPP untuk menerbitkan surat rekomendasi usungan dan dukungan ke salah satu nama dari empat nama tersebut.

Diakuinya, sosok H. M. Izzul Islam sedikit di atas angin, karena dari tujuh parpol

(Suara NTB/ist)

Chris Parangan bersama Nurdin Khalid pendukung pemerintah termasuk Golkar, Izzul telah memperlihatkan sinyal positif dengan dukungan PDIP selaku partai pendukung pemerintah. ‘’Golkar-PDIP adalah bagian dari tujuh parpol pendukung pemerintah,”jelasnya.

Mengenai nasib Hj. Sumiatun yang juga Ketua DPRD Lobar, Chris menjawab diplomatis. “Kita lihat saja nanti,” katanya berdiplomasi sembari menyatakan kedua

kandidat baik H.M. Izzul Islam dan Farin belum memiliki pasangan yang pasti.

Di sisi lain, Ketua Tim Penjaringan Golkar Lobar, L. Hermayadi mengaku, pihaknya belum menerima hasil survei yang dilakukan LSI tersebut. Sesuai kesepakatan, hasil survei tersebut diserahkan dulu ke DPP barulah disampaikan ke panitia. “sejauh ini kita belum diberitahukan ke kami,

308 TKI NTB Terjerat Kasus di Rantauan Giri Menang (Suara NTB) Berdasarkan data BP3TKI per bulan Agustus 2017, sebanyak 308 kasus menimpa TKI asal NTB. Dari 308 kasus ini sebanyak 221 sudah diselesaikan, sedangkan 87 belum selesai. Dari sekian banya kasus-kasus TKI ini, paling tinggi di daerah Lotim baru Loteng, sedangkan Lobar diurutan terbanyak TKInya berkasus di rantauan. ‘’Kasus-kasus yang menimpa TKI ini bermacam-macam, tertinggi terkait pemberangkatan TKI non prosedural dan over kontrak. Selain itu kasus asuransi ketenagakerjaan,’’ ujar Kasi Perlindungan dan Pemberdayaan BP3TKI Mataram Noerman Adhiguna kepada wartawan, Kamis (7/9).

Dijelaskan, lebih rinci dari 308 kasus TKI tersebut tertinggi Lotim sebanyak 88 kasus,

Loteng 79 kasus, Sumbawa 37 kasus, Lobar 35 kasus, Sumbawa Barat 21 kasus,Kabupaten Bima 18 kasus, KLU 13 kasus, Dompu 10 kasus, Kota Mataram 5 kasus dan Kota Bima 2 kasus. Kasus yang termasuk tertinggi yang menimpa TKI NTB adalah pemberangkatan non prosedural salah satunya over kontrak. Over kontrak sendir jelasnya, terjadi sebanyak 31 kasus, termasuk kasus TKW asal Gunungsari.

Kasus kedua tertinggi, yakni masalah asuransi insiden crane yang roboh di Mekkah ketika pelaksanaan haji tahun 2015 lalu. Diakui, banyak klaim dilakukan sepihak, sehingga perlu difasilitasi untuk klaim asuransi tersebut. Selain kasus ini, ada juga kasus ketenagakerjaan yang bersifat biasa. Dari berbagai kasus ini, ada lima negara penyumbang kasus TKI

NTB yang tertinggi antara lain Malaysia dengan pengaduan 140 kasus lalu di urutan kedua Arab Saudi.

Negara-negara ini, jelasnya, pengaduannya terbanyak ke BP3TKI. Sejauh ini negara-negara ini, termasuk tujuan penempatan terbanyak TKI asal NTB. Namun jumlah kasus ini terbilang sedikit dibandingkan dengan total TKI yang berangkat mencapai ratusan ribu orang Dijelaskan lebih jauh dari 87 kasus TKI yang belum selesai terbanyak dari kasus over kontrak. Pihaknya belum banyak memfasilitasi kepulangan TKI ini. Untuk penyelesaian kasus-kasus yang menimpa TKI ini jelasnya, kasus ketenagakerjaan yang lebih cepat diselesaikan. Sedangkan kasus over kontrak terkait pemulangan TKI cukup sulit diselesaikan. (her)

Anggota Polres Loteng Tes Urine Praya (Suara NTB) Polres Lombok Tengah (Loteng) menggelar tes urine bagi seluruh personel dan jajarannya. Tes urine ini dipandu langsung tim dari Propam Mabes Polri yang dipimpin AKBP Sugeng Kuncoro. Tes dilakukan untuk mengidentifiasi ada tidaknya personel Polres Loteng yang menggunakan narkoba dan zat adiktif lainnya.

Tes berlangsung sekitar pukul 07.30 wita secara

bersihan kawasan Pantai Kute dan sekitarnya selama kegiatan berlangsung. Tidak kalah penting, warga juga diingatkan untuk tidak mengganggu aktivitas pembangunan di kawasan Pantai Kuta.

“Sudah ada komitmen dari warga untuk tetap menjaga kebersihan pantai. Termasuk ikut menjaga kelancaran proses penataan kawasan Pantai Kuta yang saat ini masih berlangsung,” ujarnya.

Sungkul mengaku, tidak bisa melarang warga menggelar tradisi yang sudah turun te-

ran yang dilakukan personel bersangkutan termasuk pelanggaran berat. Ia menjelaskan, hasil tes urine itu nantinya akan dilaporkan ke Mabes Polri dan Mabes Polri yang akan menindaklanjuti laporan tersebut ada tidaknya temuan personel yang menggunakan narkoba. “Tes bukan hanya di sini saja. Tetapi semua jajaran akan dites. Tes ini untuk memastikan ada tidaknya personel yang positif menggunakan narkoba,” tegasnya. (kir)

(Suara NTB/kir)

SERAHKAN - Kapolres Loteng Kholilur Rohman menyerahkan sampel urine pada tes urine yang digelar di Mapolres Loteng, Kamis (7/9).

kita tunggu saja,” imbuh politisi asal Gerung ini. Terkait menguatnya dua nama H.M

Izzul Islam dan Farin, ia sendiri belum tahu. Karena hal ini dari DPP. (her)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Jumat, 8 September 2017

Parlementaria

Halaman 6

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456

Kerjasama Sekretariat DPRD Sumbawa dengan Harian Suara NTB Paripurna APBD-P Sumbawa 2017

Fraksi Dewan Sampaikan Sejumlah Catatan Sumbawa Besar (Suara NTB) Fraksi – Fraksi DPRD Sumbawa menyampaikan beberapa catatan dalam lanjutan rapat paripurna, pemandangan umum fraksi-fraksi dewan terhadap penjelasan Bupati Sumbawa. Terkait pembahasan APBD Perubahan 2017.

Fraksi PDI-P melalui juru bicaranya, Junaidi, menyatakan penyusunan kebijakan umum anggaran dilakukan berdasarkan asumsi perkembangan ekonomi makro, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah dan kebijakan pembiayaan daerah yang dikondisikan dengan kemampuan keuangan daerah, kondisi perekonomian serta laju inflasi dalam daerah.

Begitu juga dengan perubahan kebijakan pendapatan daerah yang semula ditargetkan sebesar Rp 1.59 Triliun meningkat sebesar Rp 87,3 Miliar, sehingga pendapatan daerah setelah perubahan menjadi sebesar Rp 1,67 Trliun. Peningkatan yang cukup besar terjadi pada lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah

yang dipisahkan.

Fraksi PDI-P juga menyampaikan beberapa hal. Diantaranya, mengapresiasi capaian PAD yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD. Namun tetap mendorong Pemkab, terkait kebijakan pendapatan daerah pada masa mendatang harus menjadikan prioritas utama dalam rangka mengoptimalkan percepatan pembangunan daerah.

Mengingat ketergantungan fiskal daerah yang masih tinggi terhadap pemerintah pusat. Pemerintah daerah perlu memikirkan dan merencanakan kebijakan stimulasi yang tepat dan sinergis antar lintas sektor terhadap setiap komponen pendapatan daerah unggulan dan potensial yang belum dimanfaatkan secara maksimal.

Seperti sektor pariwisata dan kekayaan alam lainnya yang belum dimanfaatkan secara maksimal termasuk penerimaan pembiayaan. Hal ini penting dilakukan agar pada masa yang akan datang daerah tidak

Fraksi Hanura Ungkap Dugaan Jual Beli Proyek Sumbawa Besar (Suara NTB) Fraksi Hanura DPRD Sumbawa, menduga adanya pungutan atau jual beli paket proyek pembangunan fisik teknis berkisar 10 sampai 20 persen dari nilai proyek. Hal ini sudah menjadi bagian dari indikasi korupsi.

Hal itu disampaikan Juru Bicara Fraksi Hanura, Ahmad Junaidi, dalam pemandangan umumnya terhadap penjelasan Bupat terkait pembahasan APBD P, Kamis (7/9) kemarin. Melalui kesempatan tersebut, Fraksi Hanura mengharapkan pihak kepolisian maupun kejaksaan dapat melakukan penyelidikan terhadap dugaan dimaksud. Hal ini demi terciptanya pembangunan yang bermanfaat dan bermartabat di daerah ini.

Hal ini, menurut Fraksi Hanura, berkaitan dengan lamanya penyerapan anggaran di sejumlah dinas. Tidak lepas dari lambannya realisasi program-program yang ada. Dan satu hal yang miris saat ini diduga terjadi di dinas tersebut, yaitu adanya pungutan atau jual beli paket proyek tersebut.

Sedangkan, untuk belanja penyelesaian dana alokasi khusus 2016, terkhusus bagi pembangunan jalan hotmik bagian selatan, lantung, ropang, orong telu dan sempe, mungkin perlu mempertimbangkan hal-hal teknis. Sebab semenjak pembangunan jalan tersebut, masyarakat yang peduli sudah menyuarakan akan adanya dugaan penyelewengan dan terbukti jalan tersebut tidak bertahan lama, dan saat ini sekitar 40% sudah rusak. (arn)

Banyak Warnet di KSB Tak Kantongi Izin Taliwang (Suara NTB) Operasional Warnet (warung internet) di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) ternyata masih banyak yang belum melengkapi diri dengan izin resmi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ketiadaan sejumlah syarat yang harus dipenuhi disinyalir menjadi alasan para pengusaha Warnet malas mengurus izin.

Kabid Kominfo Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) KSB, Syaifullah mengatakan, banyak Warnet yang beroperasi saat ini belum mengantongi izin resmi. Para pengusaha warung jasa telekomunikasi nirkabel itu kebanyakan masih malas mengurus izin karena persyaratan yang harus dipenuhi. “Ini alasan mereka karena syaratnya,” terangnya kepada media ini, Kamis (7/9).

Salah satu syarat yang merasa berat dipenuhi oleh para pengusaha Warnet, terkait Izin Mendirikan Banungan (IMB). Menurut Syaifullah, rata-rata Warnet yang ada saat ini menggunakan lokasi dengan sistem sewa di tempat-tempat strategis. Hal ini membuat mereka tidak menyiapkan IMB lokasi yang dimanfaatkannya sesuai dengan tujuan penggunaan bangunan.

“Itu yang kami lihat. Syarat IMB ini mereka belum bisa penuhi karena bangunanya ada yang disewa,” ujarnya.

Sebenarnya, kata Syaifullah, soal persyaratan tersebut pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) telah memberikan keringanan kepada para pengusaha. Mereka diberikan toleransi waktu untuk memenuhi persyaratan itu agar mereka segera mengurus izin usahanya.

“Tapi sejauh ini mereka belum juga mengurus izinnya. Padahal sudah ada kemudahan dari DPMPTSP,” cetusnya.

Terhadap kondisi itu, Syaifullah mengaku, pihaknya terus menyosialisasikan kepada para pengusaha Warnet. Tujuannya agar mereka segera mengurus izin dengan kemudahan persyaratan yang diberikan tersebut. “Kami terus dorong mereka karena memang ketentuannya demikian,” tegasnya.

Sementara itu, ditanya mengenai pengawasan pengunaan internet sehat? Syaifullah menyatakan, sejauh ini pihaknya masih terus menggelar sosialisasi. Dalam dua tahun terakhir, pihaknya gencar melakukan sosalisasi di tingkat pengguna tataran pelajar SMP dan SMA. “Tahun lalu kami fokus ke wilayah kecamatan Poto Tano dan Seteluk. Tahun ini rencananya kita ke kecamatan Sekongkang,” paparnya.

Menurutnya, pihaknya sengaja menyasar para siswa sekolah SMP dan SMA sebagai target sosialisasi penggunaan internet sehat. Pasalnya sebagai pengguna, usia para siswa masih sangat labil sehingga berpotensi memanfaatkan kemudahan teknologi komunikasi itu untuk hal-hal yang menyimpang. “Terutama anak-anak SMP. Mereka ini belum punya sistem filterisasi yang kuat secara intelektual sehingga setiap informasi yang ada di internet diserap begitu saja tanpa melihat negatif positifnya,” ujarnya.

Sedangkan kepada para pengusaha internet, Syaifullah mengaku, pihaknya tetap mengarahkan agar membuat sistem internal untuk mencekal para pengguna tidak memanfaatkannya pada hal-hal negatif. (bug)

hanya mengandalkan pajak daerah dan PAD yang sah lainya sebagai komponen dominan dalam pendapatan daerah.

“Fraksi kami mengharapkan optimalisasi komponen pendapatan lainnya sebagai penyokong pertumbuhan ekonomi daerah,” terangnya.

Fraksi Partai Golkar melalui juru bicaranya, Berlian Rayes S.Ag, menekankan jumlah hal. Terhadap kenaikan sebesar 20,96% pada penambahan belanja yang dialokasikan untuk penyelesaian pembebasan tanah Bandara Sultan Kaharuddin, agar dapat dilakukan pembayaran sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Kemudian, pembebasan tanah di Jalan Garuda, yang mengorbankan salah satu sarana pendidikan, yaitu SDN Lempeh, pihaknya belum melihat dalam perubahan anggaran ini apakah SDN Lempeh tersebut akan dibangun ditempat semula atau direlokasi ke tempat lain. Terhadap pembebasan lahan Bendungan Beringin Sila,

Fraksi Partai Golkar mendorong Pemkab segera melakukan pembebasan lahan tersebut sesuai peruntukannya.

Demikian pula pemberian bantuan terhadap kecamatan.

Fraksi Partai Golkar mengharapkan kepada seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Sumbawa untuk melakukan identifikasi dan inventarisasi terhadap seluruh obyek pajak. Mengingat sekarang ini, obyek pajak semakin meningkat. Dengan adanya pembukaan lahan- lahan baru dan maraknya pembangunan perumahan- perumahan baru. Akan tetapi masyarakat masih banyak yang belum sadar akan kewajibannya membayar pajak.

Pihaknya juga berharap Pemkab membangun RTH layak anak di Kabupaten Sumbawa. Mengingat kurangnya sarana atau area bermain bagi anak- anak yang ramah anak.

Begitu pula terhadap DED Bala Putih, Fraksi Partai Golkar memberikan dukungan penuh untuk segera dianggarkan.

Mengingat Bala Putih merupa-

kan lambang kejayaan dan lambang kebesaran Sumbawa yang harus tetap ada di Pusat Kota Sumbawa. Sedangkan hal-hal lain yang berhubungan dengan belanja modal, seperti pengadaan mobil Damkar, pengadaan truk sampah, Fraksi Partai Golkar mendukung untuk segera direalisasikan.

Sementara Fraksi PAN melalui juru bicaranya, Khaeril, menyikapi ancaman kekeringan yang melanda Sumbawa saat ini. Agar ada langka jelas yang diambil untuk kemudian dikoordinasikan dengan semua OPD sehingga penanganan kekeringan lebih komprhenship. Kemudian terkait masih kurangnya tenaga dokter, FPAN mendorong agar segera ditemukan solusinya, sehingga masyarakat Sumbawa bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih baik. Terkait masih maraknya peredaran narkoba, Pemkab Sumbawa diminta menyiapkan infrastruktur yang memadai yang bisa menopang kinerja BNNK Sumbawa.

Sedangkan Fraksi PPP, melalui juru bicaranya, Ismail,

meminta Bupati Sumbawa dan Baperjakat untuk mengevaluasi kinerja OPD yang menyebabkan terjadinya keterlambatan pekerjaan yang tidak sesuai dengan harapan Bupati. Kondisi ini sudah tentu berpengaruh terhadap progress penyerapan anggaran daerah yang sudah direncanakan sesuai dengan program yang akan dikerjakan untuk dapat dinikmati langsung oleh masyarakat. Keterlambatan pekerjaan dikhawatirkan berpen-

garuh terhadap kualitas pekerjaan yang asal-asalan.

FPPP juga meminta pemerintah daerah untuk melakukan penguatan kelembagaan dan tata kelola manajemen BUMD. Dlam rangka mengoptimalkan kontribusi nyata BUMD terhadap percepatan pembangunan daerah. Sehingga ke depan Pemkab memiliki acuan dan standar yang riil dalam memberikan penyertaan modal. (arn/*)

Bantuan SMKN 1 Alas, Jaksa Klarifikasi Kementerian Sumbawa Besar (Suara NTB) Dugaan penyimpangan bantuan sarana kemaritiman SMKN 1 Alas tengah dalam penanganan pihak Kejari Sumbawa. Rencananyajaksaakanmengundangsejumlah pihakterkaituntukmelakukanklarifikasi.Termasukdari pihak Kementerian Pendidiikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI, selaku sumber dana bantuan.

“Kita akan mengundang kurang lebih 10 pihak terkait untuk diklarifikasi. Mulai dari pengadaannya yang melibatErwin Indrapraja

kan pihak ULP, PPK, PPHP, dan dari komite. Bahkan kami akan mengklarifikasi pihak Kemendikbud,” kata Kasi Intelijen Kejari Sumbawa, Erwin Indrapraja, SH., MH kepada wartawan, Kamis (7/9) kemarin.

Pihaknya melakukan klarifikasigunamengetahuikebenarandari informasi yang diperoleh sebelumnya. Mengenai klarifikasi tersebut, diakuinya akan dilakukan dalam

”

Kita akan mengundang kurang lebih 10 pihak terkait untuk diklarifikasi

waktu dekat. Adapun terhadap pihak dari Kementerian, bisa saja pihaknya yang langsung ke Jakarta melakukan klarifikasi atau nantinya pihak kementerian yang mendatangi kejaksaan.

Untuk diketahui, SMKN 1 Alas mendapatkan bantuan sarana kemaritiman pada tahun 2016 lalu.

Bantuan tersebut sebanyak tiga item,diantaranyapengadaankapal yang digunakan untuk kegiatan praktik siswa SMK setempat.

Bantuannya bersumber dari APBN Kementerian Pendidikan dan Kabudayaan (Kemendikbud), dengan anggaran sekitar Rp 2,5 miliar. Namun proses pengadaannya diduga tidak sesuai dengan prosedur dan aturan. Selain itu juga diduga tidak sesuai spesifikasi. Saat ini pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumbawa tengah melakukan pengumpulan data (puldata) dan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket). (ind)

(Suara NTB/dok)

Dinilai Klaim Tanah Masyarakat

Pemda Sumbawa Diminta Hentikan Pengelolaan Tanah oleh PT Pelindo Sumbawa Besar (Suara NTB) Sejumlah Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) beserta puluhan masyarakat Kecamatan Labuhan Badas mendatangi Kantor Bupati Sumbawa, Rabu (5/9). Kedatangan massa aksi guna mendesak Pemda Sumbawa untuk memutuskan dilakukan penyetopan pengelolaan tanah oleh PT Pelindo. Karena dinilai mengklaim tanah masyarakat.

Abdul Hatap, salah satu orator menyampaikan kecewaan terhadap tindakan pemerintah Kabupaten Sumbawa atas ketidak pedulian dan keadilan terhadap masyarakat Labuan Badas. Dimana PT Pelindo yang berlokasi di Labuan Badas tidak sepenuhnya untuk mengklaim tanah yang berlokasi di Labuan Badas tersebut sebagai tanah hak milik PT Pelindo. Karena berdasarkan sertifikat nomor 402, 493 494 dan 495 yang dikeluarkan oleh Badan Pertahanan Nasional (BPN) Kabupaten Sumbawa pada tahun 1978, tanah tersebut diberikan untuk hak dikelola oleh PT Pelindo. Bukan untuk dijadikan sebagai hak milik berdasarkan sertifikat nomor dan hak sebagai pengelola yang tertuang dalam sertifikat.

“Kami lembaga swadaya masyarakat bersama masyarakat Labuhan Badas meminta kepada Pemerintah untuk menghentikan pengelolaan tanah tersebut dan kembalikan kepada masyarakat Labuhan Badas. dan kami minta kepada oknum Badan Pertahanan Nasional Sumbawa untuk bertanggung jawab atas

terbitnya sertifikat baru karena diduga sertifikat tersebut melawan hukum,” ujarnya.

Massa menyatakan sikap kepada pemerintah bahwa keadilan harus ditegakkan. Kemudian kembalikan hak-hak masyarakat yang dikuasai oleh PT Pelindo. kemudian diadili secara hukum atas tindakan PT Pelindo secara monopoli melawan hukum mengambil hak masyarakat sesuai dengan undang-undang yang berlaku yang diamanatkan oleh negara Republik Indonesia.

Untuk itu kepada pemerintah melalui Bupati Sumbawa diminta memutuskan supaya sertifikat hak pengolah yang diberikan kepada PT Pelindo distop, karena tanah tersebut diklaim sebagai hak milik.

Selain itu diminta dikembalikan dengan segera tanah hak milik masyarakat Labuhan Badas yang dikuasai perusaaan tersebut. Termasuk meminta pertanggungjawaban BPN atas sertifikat hak pengelolaan yang diberikan kepada PT Pelindo, bukan harus mengklaim tanah tersebut sebagai hak milik.

“Jika poin tersebut tidak dilaksanakan maka kami atas nama LSM bersama warga masyarakat akan melakukan pemblokiran dan boikot penutupan jalan masuk ke Labuan Badas sampai permasalahan tersebut diselesaikan,” kata Taufan, orator lainnya.

Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Sumbawa, Dr. H. Muhammad Ikhsan yang menerima massa mengakui sudah membaca dan sudah mengerti

(Suara NTB/ind)

DEMONSTRASI - Sejumlah LSM dan puluhan masyarakat Labuhan Badas saat melakukan demonstrasi di Kantor Bupati Sumbawa. dengan tuntutan yang disam- dengan sejumlah pihak terpaikan. Hanya saja pihaknya kait untuk menelusuri kepetidak bisa langsung menangga- milikan tanah.

“Kami tidak bisa menentupi hal tersebut di depan massa aksi. Meskipun demikian apa kan siapa yang salah. Kami hanyang menjadi aspirasi massa ya bisa memfasilitasi dan meakan disampaikannya kepada mediasi. Kalau dari mediasi yang dilakukan tidak ditemukan Bupati nantinya.

Nantinya p i haknya KAMIS, 07/09/17 akan mengadak a n pertemuan t e r hadap hal ini

Honor Pekerja Pembersihan Saluran Irigasi BPSDAWS Diduga Digelembungkan Sumbawa Besar (Suara NTB) Proyek pekerjaan pembersihan saluran irigasi pada Balai Pengelola Sumber Daya Air Wilayah Sumbawa (BPSDAWS) tahun 2013-2014 diduga bermasalah. Dimana honor pekerja dalam proyek tersebut diduga digelembungkan. Kini kasus ini sudah ditangani pihak Intelijen Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumbawa dengan melakukan pengumpulan data (puldata) dan pengumpulan bahan keterangan

(Suara NTB/arn)

PEMANDANGAN UMUM - Juru Bicara Fraksi Partai Golkar DPRD Sumbawa, Berlian Rayes, sedang menyampaikan pemandangan umum fraksinya.

(pulbaket).

Untuk diketahui, anggaran dalam pekerjaan tersebut lebih kurang Rp 7 miliar. Dengan jumlah honor yang diterima pekerja berbeda-beda, tergantung dari jabatanya. Adapun saluran irigasi tersebar di beberapa tempat di wilayah Kabupaten Sumbawa.

Kasi Intelijen Kejari Sumbawa, Erwin Indrapraja, SH.,MH kepada wartawan, Kamis (7/9) kemarin mengakui pihaknya tengah menangani kasus terse-

but. Dari laporan diduga terjadi markup dan terindikasi fiktif terkait honor pekerja. Meskipun demikian, pihaknya perlu mengkaji terlebih dahulu kebenaran dari laporan. “Ada informasi awal terkait dugaan markup. Tetapi harus kita kaji benar tidaknya hal tersebut,” ujarnya.

Makanya, pihaknya berencana melakukan klarifikasi terhadap sejumlah pihak terkait dan mengumpulkan data-data.

Dalam hal ini lima orang yang akan diklarifikasi terlebih dahu-

lu. Untuk sementara, pihaknya akan mengklarifikasi terkait honor pekerja dalam pekerjaan pembersihan saluran. Namun tidak menutup kemungkinan akan mengarah kepada pembangunannya jika terindikasi menyimpang.

“Yang dilaporkan kan honor pekerjanya. Namun tidak menutup kemungkinan arahnya ke sana (pembangunan saluran irigasi). Makanya kita coba kaji dulu dengan mengumpulkan data-data,” pungkasnya. (ind)

jalan keluar, karena negara kita negara hukum silahkan melakukan upaya hukum,”terangnya.

Mendengarkan hal tersebut massa langsung meninggalkan Kantor Bupati dan merencanakan melakukan aksi ke Kantor DPRD Kabupaten Sumbawa.(ind)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Jumat, 8 September 2017

Mantan Anggota Dewan Belum Kembalikan Randis

(Suara NTB/ula)

Dompu (Suara NTB) Tunjangan transportasi bagi pimpinan dan anggota DPRD Dompu sesuai PP No 18/2017 mewajibkan mereka mengembalikan kendaraan dinas (Randis) yang mereka pakai selama ini. Namun, Randis DPRD Dompu justru masih dipegang oleh mantan anggota Dewan yang sudah berakhir masa jabatan 2014 lalu. Bahkan diduga ada randis tersebut yang sudah dipindahtangankan, sehingga belum dikembalikan.

H. Chaerunnasa

Sekwan DPRD Dompu, Drs. H. Chaerunnasa kepada Suara NTB saat dikonfirmasi, Kamis (7/9) kemarin mengungkapkan, beberapa mantan anggota Dewan yang belum mengembalikan randis ke Sekretariat Dewan (Setwan) wa-

laupun beberapa kali surat dilayangkan untuk menindak lanjuti surat BPK. “Kita bersurat karena tugas untuk menertibkan aset dan menindak lanjuti surat BPK, tapi kita malah dianggap keterlaluan,” katanya.

Diantara aset kendaraan yang belum dikembalikan dari mantan anggota Dewan berupa 2 unit kijang kapsul yang

dipegang Drs. H. Syafrin AM, MAP (Partai Golkar) dan Iwan Kurniawan, SE, MAP (PAN). “Pak Iwan katanya menunggu penghapusan (pelelangan). Dia sudah daftarkan (untuk dihapus),” akunya.

Untuk sepeda motor, lanjut H Chaerunnasa, ada di Marjan (PMB), Drs H Syafrin AM, MAP (partai Golkar), dan Ilham Yahyu, S.Pd (PPD). Mereka ini juga sudah disurati untuk segera mengembalikan, tapi sampai saat ini belum dikembalikan. “Ilham Yahyu sudah ada surat laporan kehilangan dari Kepolisian (sepeda motor jenis vixion),” kata salah seorang staf di Setwan.

Sementara untuk randis dari anggota Dewan saat ini pasca diberlakukannya PP tentang hak keuangan dan

administrasi pimpinan dan anggota DPRD tahun 2017, H Chaerunnasa mengaku, masih ada beberapa yang belum mengembalikan. Diantaranya EA 1110 R yang dipegang fraksi PAN, EA 1107 R yang dipegang Badan Legislasi, EA 9 R yang dipegang ketua Komisi III, dan EA 1121 R yang dipegang Badan Kehormatan.

“Kalau sepeda motor baru sebagian yang mengembalikan.

Kendaraan yang dikembalikan setelah dibuatkan berita acara, kita serahkan ke BPKAD dan Bagian Umum (Setda). Terserah mereka mau arahkan kemana kendaraan. Tanggung jawab saya, bila anggota tidak kembalikan kendaraan, saya tidak akan bayarkan tunjangan transportasinya,” jelasnya. (ula)

Belum Salurkan Bantuan, BPBD KSB Klaim Kekeringan Belum Berdampak Taliwang (Suara NTB) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) sampai dengan saat ini belum melakukan penyaluran bantuan air bersih terhadap beberapa desa yang diprediksi akan terkena dampak bencana kekeringan. Belum adanya penyaluran bantuan tersebut terjadi karena 12 desa yang diprediksi akan terkenda dampak kekeringan belum ada yang melaporkan diri terkait kondisi kekeringan yang terjadi di masing-masing desa yang dianggap rawan tersebut.

“Kondisi kita di Sumbawa Barat ini masih dianggap subur.

Sehingga masyarakat masih bisa memenuhi kebutuhan air bersihnya secara mandiri. Tidak seperti kabupaten/kota yang lain di NTB yang sudah berdampak dan sudah droping air bersih. Kalaupun terjadi kekeringan nantinya, kita juga sudah siapkan rencana antisipasi supaya kekeringan ini tidak berdampak langsung pada kondisi masyarakat,” ungkap Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Sumbawa Barat Ir. Lalu Muhammad Azhar MM kepada Suara NTB, Kamis (7/9) kemarin.

Dikatakannya, sebagai langkah antisipasi ketika bencana kekeringan ini benar-benar terjadi, pihaknya juga sudah melakukan pendataan. Dimana ada sekitar 19. 591 kepala keluarga (KK) dari 12 desa yang diprediksi akan terkena dampak bencana kekeringan di tahun 2017. Jumlah tersebut hanya tersebar di empat kecamatan, yakni Kecamatan Seteluk, Jereweh serta kecamatan Poto Tano dan Taliwang. Sedangkan untuk bagian selatan (Maluk dan Sekongkang) akan di intervensi oleh PT AMNT untuk bantuan air bersihnya.

“Kita hanya fokus di empat kecamatan saja yang kita anggap saat ini sudah siaga tanggap bencana kekekeringan. Sedangkan dua kecamatan yang lain masih terpantau aman dan dua kecamatan lainnya akan dibantu oleh PT AMNT.” ungkapnya.

Seraya menambahkan, terkait masalah kekeringan yang hampir setiap tahunnya terjadi, pihaknya tidak memiliki upaya lain selain melakukan pembelian terhadap air-air ini untuk disalurkan kepada masyarakat. Sedangkan untuk jangka panjang dalam pengentasan masalah ini, baik itu dengan pembuatan sumur bor tidak ada kewenangan pihaknya, melainkan tugasnya berada di Dinas Pekerjaan Umum (DPU).

“Kita hanya diminta untuk dropping air bersih saja, sementara untuk pembuatan sumur bor tugasnya di PU sebagai langkah jangka panjang menyikapi masalah kekeringan ini,” tukasnya.

Sementara untuk musim penghujan sendiri diprediksikan akan terjadi pada bulan Oktober hingga April tahun 2018 mendatang. (ils)

(Suara NTB/jun)

BERORASI - HMPS saat berorasi di Halaman Kantor DPMPD Dompu, Kamis (7/9).

HMPS Desak DPMPD Berhentikan Kades Serakap Dompu (Suara NTB) – Himpunan Mahasiswa dan Pemuda Serakapi (HMPS) mendesak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMPD) Dompu untuk segera memberhentikan Kepala Desa Serakapi dari jabatanya. Mengingat surat pengunduran dirinya 31 Juli 2017 lalu, seharusnya sudah ditunjuk Plt Kepala Desa untuk efektifitas roda pemerintahan di Desa.

“Tapi yang terjadi saat ini kades masih menjabat,” ungkap Koordinator Aksi, Azhar saat berorasi di halaman Kantor DPMPD, Kamis (7/9).

Berdasarkan hasil penelusuran HMPS pihak DPMPD dianggap tidak pernah menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengawal kinerja kepala Desa. Bahkan mereka menunding para pihak ini telah berkoalisi, sehingga kepala Desa masih bisa leluasa menikmati fasilitas jabatanya.

Selain itu lanjut Irfan, sampai saat ini berdasarkan pengakuan BPD Desa Serakapi bahwa kepala desa tidak pernah melaporkan LPJ akhir tahunnya sejak 2015 - 2016.

“Untuk 2017 ini kami paham karena tahap pertama belum selesai dan masih ada tahap kedua. Selama pelaksanaan program juga tidak pernah ada tranparansi, seperti bantuan langsung untuk orang tua jompo, bakulan, bantuan sosial, pengaspalan sampai lampu penerangan jalan,” bebernya.

Kabid Pemerintahan Desa, M. Ali melalui Kasi Bina Pemerintahan Desa DPMPD, Arif Mauludin, SE yang menemui masa aksi saat itu menjelaskan, terkait pengunduran diri Kades Serakapi dan enam kades lainya DPMPD telah melayangkan surat pada Departemen Dalam Negeri.

“Di poin ke empat dikatakan bahwa dalam pengelom-

KSB akan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengamanan HDG Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Daerah (Pemda) Sumbawa Barat akan melakukan evaluasi terhadap kinerja dari tim pengamanan Harga Dasar Gabah (HDG) yang sudah dibentuk selama ini. Evaluasi ini perlu dilakukan untuk melihat sejauh mana progres pengembalian sejumlah uang yang dikucurkan oleh Pemda setempat terkait masalah HDG. Plt kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Sumbawa Barat Nurdin Rachman SE, kepada Suara NTB, Kamis (7/9) mengatakan, evaluasi terhadap tim pengamanan HDG ini perlu dilakukan, karena modal yang dikucurkan oleh Pemda tidaklah sedikit sekitar Rp 2,3 miliar untuk delapan rekanan yang dipercaya. Apakah sudah melaksanakan tugas dengan baik atau hanya mengambil uangnya saja tanpa ada aktifitas. Meskipun di awal waktu setelah uang ini dicairkan ada aktifitas pembelian gabah dari petani, tetapi progres selanjutnya belum ada laporan.

Selain itu, pihaknya juga akan melakukan evaluasi berapa jumlah gabah yang berhasil terserap dari uang terse-

Pemda Dompu Minta Pusat Perpanjang Izin Eksplorasi PT.STM Dompu (Suara NTB) – Kabag Perekonomian Pemda Dompu, Soekarno, ST., MT., berharap pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Kehuatan (Kemenhut) segera memperpanjang izin eksplorasi PT. STM. Hal ini untuk menjaga keberlangsungan investasi di Dompu, terutama untuk kepentingan jangka panjang.

“Kita berharap segera mendapat perpanjangan izin eksplorasi itu, karena kita semua tahu, kami berkepentingan untuk investasi di daerah ini untuk kepentingan jangka panjang,” katanya kepada wartawan di ruang kerjanya beberapa waktu lalu.

Pemberhentian kegiatan eksplorasi akibat tidak diperpanjangnya Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) sesuai Pasal 34 Ayat 3 Permenhut Nomor P50 Tahun 2016 itu, menurut dia, mestinya dapat disuaikan dengan kontrak karya yang kini dikantongi PT. STM. Karena bagaimana pun izin yang ditanda tangani antar negara tersebut terbit lebih dahulu dari pada Permenhut. “Yang harus menyesuaikan kemungkinan permenhut nantinya,” ujar Soekarno.

Beberapa waktu lalu lanjut Soekarno, pihaknya sudah mengadakan pertemuan dengan pihak kementerian, hanya saja pembicaraannya tidak difokuskan pada persoalan PT. STM,melainkan masalah penggunaan bersama kawasan hutan untuk ketahanan pangan.

“Jadi bagaimana lahanlahan kawasan hutan itu bisa dimanfaatkan sesuai perizinannya, sesuai perundang-undangan oleh masyarakat,” ujarnya.

Dengan begitu jelas dia, kawasan hutan yang ada saat ini bisa dikerjasamankan dengan perusahaanperusaha yang bersedia mengelola, seperti PT. AWB, UTL dan sebagainya. Tapi pemanfaatn hutannya tidak untuk mengubah fungsi hutan. “Dan ini memenuhi izin baru tapi izin yang ada, ada peraturan kehutan P81 Tahun 2016,” jelasnya.

Informasi yang dihimpun Suara NTB sebelumnya, dengan tidak diperpanjanganya izin eksplorasi tersebut pihak perusahan kini fokuskan kegiatan diluar kawasan hutan, belum diketahui pasti sampai kapan penghentian eksplorasi ini berlangsung. (jun)

72 Desa Rampungkan Laporan Penggunaan DD

(Suara NTB/ils)

Lalu Muhammad Azhar

Halaman 7

but. Jangan sampai anggarannya habis begitu saja tanpa ada kejelasan kemana uang tersebut dibelanjakan. “Kita akan panggil dinas terkait (Diskoperindag) dan delapan rekanan yang melaksanakan program ini,” ujarnya.

Dikatakannya, selain melakukan evaluasi, pihaknya juga mengingatkan kepada rekanan penerima program terkait waktu pengembalian uang tersebut sesuai dengan kesepakatan awal. Karena program ini hanya untuk sekali jalan saja (ketika HDG dibawah standar yang ditetapkan) bukan dalam bentuk penyertaan modal. Sehingga mau tidak mau uang tersebut harus dikembalikan ke kas daerah sekitar bulan November mendatang. Karena ada juga aktifitas lain yang harus dibayarkan dengan uang tersebut. Apabila tidak juga dikembalikan maka jaminan yang awalnya diserahkan sebagai bukti kesanggupan untuk membayar akan diambil oleh Pemerintah.

“Uang ini bukan dalam bentuk penyertaan modal, tetapi untuk pengamanan. Sehingga apabila sudah tidak ada

aktivitas jual beli dan HDG aman diharapkan untuk bisa dikembalikan,” ungkapnya.

Ia menambahkan, terkait dengan HDG ini, pihaknya belum menerima informasi terbaru dari dinas tekhnis (Koperindag). Bahkan pihaknya juga sudah sempat melayangkan surat kepada dinas terkait untuk bisa memberikan progres, tetapi pada kenyataannya tidak ada sama sekali yang dilaporkan. Sehingga hal yang paling ditakutkan dalam bantuan ini tidak ada pengembalian seperti yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Makanya pihaknya sangat bersikeras untuk memanggil dan meminta klarifikasi jangan sampai uang tersebut tercecer kesana kemari tanpa ada kejelasan.

“Kita mungkin akan panggil hari Selasa depan untuk dimintai klarifikasi terkait masalah ini. Termasuk juga akan melakukan evaluasi terhadap program sakti KSB (Program Pairiri dan Bariri),” tandasnya.

Catatan Suara NTB menyebutkan, anggaran tersebut mulai dikucurkan sekitar bulan April tahun 2017 lalu. Adapun

fungsi dari dana pengamanan HDG ini untuk menstabilkan harga gabah di masyarakat. Sehingga masyarakat tidak terlalu merugi dengan anjloknya harga gabah.

Selain itu, mitra yang sudah ditunjuk juga harus menjual gabahgabah ini ke Bulog tersebut dilakukan untuk menekan terjadinya penyimpangan. (ils)

Nurdin Rachman

pokan desa-desa yang akan diikusertakan dalam pilkades serentak adalah kepala desa yang sudah berakhir masa jabatanya atau mengundurkan diri,” jelasnya.

Untuk itu pihaknya telah membuat surat pemberhentian bagi Kades Serakapi dan enam kades lainya, Bupati Dompu pun sudah menandatangani surat pemberhentian tersebut. Hanya saja syarat pembagian itu diwajibkan ada LKP dan LPPD dari pemerintah Desa. “Hari ini akan kita bagi, apa syaratnya pertama adalah adanya laporan LKPD dan LPPD,” pungkasnya.

Massa aksi juga melanjutkan aksinya di depan kantor DPRD Dompu dan di Inspektorat Dompu. Di Dewan para massa aksi menuntut Dewan untuk menjalankan fungsi pengawasan.

Massa aksi juga menyuarakan agar Inspektorat melakukan audit investigasi pengelolaan anggaran Desa. (jun)

Dompu (Suara NTB) Sebanyak 72 Desa di Kabupaten Dompu penerima dana Desa (DD) tahun 2017 telah menyelesaikan pelaporan sebagai syarat pencairan tahap kedua. Dengan demikian, semua Desa dipastikan tidak ada yang akan dipotong DD tahap kedua.

Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemeberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Dompu, M Ali, SH kepada Suara NTB di Dompu, Kamis (7/9) kemarin, mengaku bahwa semua Desa di Dompu telah menyampaikan laporan peng-

gunaan DD tahap pertama dengan mengimput datanya melalui Online monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran Negara (om-span) yang langsung terkoneksi dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri. “Semua Desa sudah menyelesaikan pelaporannya,” katanya.

Kemungkinan dalam waktu dekat ini, lanjut M Ali, transer tahap kedua akan masuk ke kas daerah.

Bila laporan belum diinput melalui om – span, anggaran tahap kedua untuk DD tidak akan ditransfer ke daerah.

“Paling dalam waktu dekat ini akan ditransfer tahap keduanya,” ungkapnya.

Dijelaskan M Ali, yang diinput melalui om – span hanya laporan dan fisik SPJ-nya tetap ada di Desa. Namun SPJ ini akan disampaikan pemerintah Desa ke Camat sebagai syarat pencairan anggaran tahap berikutnya. “Nanti Camat yang akan memeriksa SPJ dan realisasi di lapangan. Karena Camat yang akan memberikan rekomendasi untuk bisa dicairkan tahap berikutnya,” jelasnya. (ula)

M Ali

PDAM Pastikan Segera Rehabilitasi Saluran Pipa di Selaparang Dompu (Suara NTB) – Koordinator Bidang Tehnik PDAM Dompu, M. Nur memastikan kesulitan air bersih yang dialamimasyarakat Dusun Selaparang Desa Matua segera teratasi.

Hal itu menyusul rencana pihaknya bersama Dinas PU untuk melakukan rehabilitasi.

Diperkirakan 1 atau 2 minggu kedepan rencana itu akan terealisasi, karena masih menunggu penyelesaian administrasi dan penunju (Suara NTB/dok)

kan kontraktornya.

“Kami dan Dinas PU telah membuat perencanaan, itu bukan hanya sekedar rencana sudah pasti 99 persen akan dipasang pipa lebih besar untuk pelayanan di Selaparang,” katanya kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Kamis (7/9).

Permasalahan yang diakui sudah dialami masyarakat selama tiga tahun lebih itu bukan semata-mata keinginan pihaknya, tetapi elevansinya yang tidak memungkinkan untuk melayani secara merata. Selain itu juga beberapa pelanggan dilokasi tekanan tinggi sering melepas kilometer sehingga berimbas pada masyarakat lainya. Untuk itu selaku pelayan masyarakat pihaknya meminta maaf atas permasalah yang terjadi selama ini.

“Kami mohon maaf yang terutama, kami dari PDAM sama sekali tidak ada niat untuk membiarkan terhadap layanan air bersih, justru kami akan tidur nyenyak kalau kami bisa memberikan layanan ter-

baik,” ujarnya.

Rencananya jaringan pipa yang ada saat ini akan diganti dengan ukuran yang lebih besar, termasuk penepingan dibeberapa titik. Selain di Dusun Selaparang, Desa Nowa juga akan dilakukan penyempurnaan guna terlayaninya masyarakat yang berada di dataran tinggi.

Kesulitan air bersih yang terjadi tegas M. Nur, bukan karena debit mata air yang kurang tetapi kodisi saluran perpipaanya sudah tidak memungkinkan. Ditambah tingkat kebutuhan pelanggan juga terus meningkat.

“Termasuk penggunaan sanyo itu juga mempengaruhi tidak merataknya pembagian air bersih, padahal kalau kita lebih arif air ini bisa kita tabung, tinggal dibuatkan penampungan jadi konsumsinya lewat bak itu,” jelasnya. (jun)

SUARA NTB

Jumat, 8 September 2017

Pengusaha Apatis dengan Perbankan Mataram (Suara NTB) Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Provinsi NTB akan mengkampanyekan agar masyarakat tak meminimalisir penggunaan jasa perbankan. Menyusul masih tingginya suku bunga kredit, meski Bank Indonesia telah beberapa kali melakukan penyesuaian suku bunga acuan (BI Rate).

Kampanye tidak menggunakan uang bank ini, dikarenakan perbankan masih enggan menyesuai(Suara NTB/dok) kan suku bunga kredit L. Herry Prihatin menggunakan BI Rate. Hal ini tentu memberatkan bagi masyarakat.

“Bank ini mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya.

Karena itu kami ingin kampanyekan sebaiknya masyarakat tidak gunakan uang bank,” kata Ketua Kadin Provinsi NTB, L. Herry Prihatin.

Mengapa dikatakan bank ini masih memberatkan bagi masyarakat. Terbukti bahwa masyarakat akar rumput daya belinya lemah, tetapi tidak menyandarkan diri kepada dukungan dana perbankan. Bahkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTB, semester 1 tahun 2017 ini, pertumbuhan kredit perbankan minus hingga Rp 1 triliunan.

Bank Indonesia melakukan penyesuaian suku bunga acuan bagi perbankan, dengan BI Rate terakhir 4,5 persen dari sebelumnya 4,75 persen. Dari beberapa kali penurunan suku bunga acuan, justru perbankan tak mengikutinya. Bahkan untuk suku bunga Kredit Perumahan Rakyat (KPR), bunga kreditnya mencapai 20 persen (tambahan dari biaya administasi dan syarat-syarat lain yang dipotong oleh bank).

Aturan-aturan lain perbankan juga dikritik ketua Kadin.

Misalnya, soal syarat-syarat mendapatkan kredit, minimal usaha sudah berjalan satu tahun, menggunakan jaminan.

“Kalau usaha sudah jalan, ngapain minjem di bank. Ini tidak masuk akal. Orang mau berusaha, justru tidak bisa berusaha,” imbuhnya.

Pemerintah melalui APBN dan APBD, mestinya dapat membantu masyarakat untuk mendapatkan dana-dana segar. Justru pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat, dengan menitip anggarannya di perbankan.

Tentu ini peluang bagi masyarakat untuk memutarnya. Bahkan memberikan kembali pinjaman kepada masyarakat dengan suku bunga komersil.

“Bahasa sederhananya, kalau pemerintah mau membantu, ini rakyatku, saya kasi pinjam uang tanpa bunga, tapi setahun harus dikembalikan. Ini kebalik, uang untuk bantuan ke masyarakat di kasi ke bank, bank yang mendapat manfaat besarnya,” demikian Herry.

Herry mengatakan, konsep-konsep yang dijalankan perbankan bahkan telah diikuti oleh koperasi. Suku bunga kredit tinggi, menggunakan jasa debt collector, bahkan penyitaan.

Peran pemerintah, harusnya bersedia menjadi pihak penjamin kredit kemitraan. Antara satu orang yang memiliki modal, dengan pihak lainnya yang membutuhkan modal. Pemerintah yang menjadi jaminan. Pinjam meminjam dengan pola kemitraan ini tidak diatur bunga, melainkan sistem bagi hasil.

“Bermuamalat antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain menjadi pola yang sangat pas. Pemerintah tinggal menggerakkannya,” demikian Herry. (bul)

Tenaga Honorer Sumbang Kemiskinan Mataram (Suara NTB) Kalangan wakil rakyat di DPRD NTB, menduga bahwa tenaga honorer pemerintah daerah ikut menjadi salah satu penyumbang tertinggi persentase keparahan kemiskinan di NTB. Sebab diketahui, penghasilan rata-rata tenaga honorer di Provinsi NTB masih sangat rendah, yakni di bawah standar pendapatan garis kemiskinan.

Demikian disampaikan anggota Komisi II DPRD NTB, bidang perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, Ir. Made Slamet, MM, ketika dikonfirmasi Suara NTB, Ka(Suara NTB/dok) mis (7/9) kemarin.

Made Slamet “Keparahan kemiskinan tidak saja dialami oleh masyarakat biasa, (petani dan nelayan), yang berdasi juga mengalami kemiskinan, misalnya para tenaga honorer di instansi pemerintahan sendiri atau guru honorer. Mereka kan digaji rata-rata Rp 200 ribu perbulan. Disatu sisi mereka punya keluarga, bagaimana mau cukup memenuhi kebutuhan dasarnya. Apalagi mau bicara kebutuhan yang lain,” ujarnya menanggapi tingginya persentasi keparahan kemiskian yang dirilis oleh BPS, yang tembus sampai 13 persen lebih.

Menurutnya, selama ini pemerintah daerah belum memiliki data yang komprehensif terkait kemiskinan tersebut, baik soal karakteristik dan juga lokasi yang selama ini menjadi kantong kemiskinan. Pemerintah daerah selalu mempersepsikan bahwa kantong kemiskinan terbesar itu ada sektor pertanian dan nelayan. Padahal menurutnya, kemiskinan terparah itu justru ada di lingkungan pemerintah sendiri (tenaga honorer), yang selama ini tidak pernah disadari.

“Tenaga honorer ini adalah kelompok miskin yang selama Ini tersembunyi, karena yang kita anggap miskin ini adalah petani. Padahal tenaga honorer ini juga besar. Ayo berapa puluh ribu jumlahnya, besar sekali. Apalagi mereka tinggal di perkotaan dengan tingkat biaya hidup dan mobilitas tinggi. Mau dari mana memenuhinya dengan hanya gaji di bawah Rp 300 ribu itu,” katanya. Hal itu menurutnya sangat relevan dengan data dari BPS yang menyebutkan bahwa keparahan kemiskinan itu ada di kota.

Oleh karena itu, ia berkeyakinan, bahwa salah satu penyumbang terbesar persentase keparahan kemiskinan tersebut adalah kelompok tenaga honorer tersebut. Lebihlebih guru honorer. Menurutnya, seharusnya itu juga menjadi perhatian pemerintah, untuk memastikan kesejahteraan tenaga honorer.

“Kita terlena sama mereka, kita belum tegas menerapkan UU perburuhan itu. Misalnya untuk guru honorer kan mereka dibayar per jamnya, Rp 15 ribu sampai Rp 25 ribu.

Lantas berapa jam sih mereka ngajar perbulannya. Makanya saya katakan ini juga besar menyumbangkan kemiskinan. Ayok coba kita cek,” tantangnya.

Anggota Dewan dari dapil Kota Mataram itu, ia mendorong pemerintah daerah untuk memberikan perhatian pada tenaga honorer tersebut, dengan program dan kebijakan yang berpihak pada mereka. Sebab keberadaan mereka, seperti misalnya guru honorer sangat besar terhadap pembangunan daerah. (ndi)

Halaman 8

PDI-P Rancang Strategi Pemenangan Ali - Selly Mataram (Suara NTB) PDI-P memastikan bahwa pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur, H. Moch. Ali BD dan Hj. Putu Selly Andayani, MSi di Pilkada NTB 2018, sudah tidak ada perubahan lagi. Pasangan ini dipastikan akan tetap bersama sampai pendaftaran di KPU sebagai calon pada awal tahun 2018 mendatang.

Demikian ditegaskan Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPD PDI-P NTB, Ir. Made Slamet, MM ketika dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (7/9) kemarin. Hal itu juga

ditegaskan oleh PDI-P, ditujukan untuk menepis berbagai isu yang selama ini muncul untuk mengganggu pasangan tersebut, yang mencoba menyandingnyandingkan Ali BD dengan

pasangan calon wakil lainnya.

“Bagi kami, sudah tidak lagi bicara soal kemungkian-kemungkian. Kita sudah tidak berandai-andai lagi. Sudah selesai.

Kan kita sudah selesai pada soal

pasangan calon yang akan diusung, kan Ali-Selly,” tegasnya.

Menurut anggota DPRD NTB ini, pihaknya sekarang telah mulai merancang strategi pemenangan, dengan melakukan konsultasi dan memasifkan sosilisasi dan silaturahim ke kantong-kantong basis massa pendukung.

“Sekarang kita itu sedang konsolidasi, kan pasangan sudah jelas, jadi kita sudah ta-

hap pembentukan tim untuk melakukan sosialisasi dan silaturahim. Dan kami sudah jalan untuk itu berkeliling,” bebernya.

Dengan langkah seperti itu, maka PDIP dinilai telah lebih maju satu langkah dalam mempersiapkan pertempuran di Pilkada NTB, dibandingkan dengan parpol dan calon lain yang masih sibuk saling menjajaki koalisi dan komunikasi calon pasangan. (ndi)

(Suara NTB/ist)

MANGKRAK - KJA milik nelayan di Pulau Sumbawa yang mangkrak.

Diprotes, Bantuan KKP Rp 50 Miliar ke NTB Mataram (Suara NTB) Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) memprotes distribusi bantuan dari Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) sebesar Rp 50 miliar ke NTB. Bantuan tersebut turun untuk menyelamatkan nasib para eks penangkap benih lobster.

KKP melalui Direktur Jenderal Perikanan Budidaya baru-baru ini mulai mendistribusikan bantuan tersebut.

Sasarannya kepada 2.246 orang di Kabupaten Lombok Tengah dan Lombok Timur.

Bentuk dukungan tersebut berupa sarana dan prasarana budidaya dengan total 2.246 paket. Yaitu masing-masing untuk budidaya rumput laut sebanyak 720 paket, budidaya ikan bawal bintang 655 paket, budidaya ikan kerapu 580 paket, budidaya ikan bandeng 40 paket, budidaya udang vannamei 20 paket, budidaya ikan lele 209 paket dan budidaya ikan nila 14 paket.

Bantuan diberikan setelah

lebih dari sepuluh ribuan penangkap benih lobster kehilangan mata pencaharian setelah Peraturan Menteri KP No 56 tahun 2016 tentang larangan penangkapan dan/atau pengeluaran lobster, kepiting dan rajungan dari wilayah NKRI berlaku.

“Eks penangkap benih lobster di Kabupaten Sumbawa juga tidak kecil jumlahnya. Berapa aset nelayan yang sia-sia karena Permen KP ini, setelah ada bantuan, justru di Sumbawa tidak diperhatikan,” kata Ketua HNSI Kabupaten Sumbawa, Syarifuddin bersama Ketua HNSI Provinsi NTB, L. Kamala, SH, M.Kn di Mataram.

Nelayan di tiga kecamatan terdampak di antaranya di Kecamatan Empang, Lunyuk dan Labangka. Dengan total jumlah nelayan tak kurang dari 600 nelayan. Saat ini kondisi mereka tidak menentu.

Bahkan hanya menjadi pemancing ikan.

Saat masih aktif, ada ratusan ribu ekor benih lobster yang

dikeluarkan nelayan di tiga kecamatan itu sehari. Pendapatan mereka menjadi subur sebelum Permen KP berlaku.

“Ini yang menjadi kecemburuan eks penangkap benih lobster di Kabupaten Sumbawa.

Kenapa Rp 50 miliar hanya ditumpuk di nelayan-nelayan di Lombok. Karena itu persoalan ini menjadi perhatian kami,” tanyanya.

Di tiga kecamatan itu, ada seribuan keramba tak difungsikan. Padahal, satu keramba nilainya Rp 10 sampai Rp 15 juta. Keramba tersebut di modali oleh para pengusaha benih lobster sebelumnya untuk menampung benih lobster yang ditangkap. Ini menjadi beban bagi nelayan, ketika modal yang telah diambil ditagih kembali oleh pemiliknya.

Karena itu, HNSI Kabupaten Sumbawa juga meminta nelayan di kabupaten tersebut kecipratan bantuan agar tak terlalu berat beban ekonomi yang ditanggung.

Residivis Jambret Korban hingga Gegar Otak Mataram (Suara NTB) Bagi pengendara diharap hati-hati saat menggunakan telepon genggam sambil berkendara. Selain menganggu konsentrasi, juga dapat memancing pelaku kejahatan.

Seperti Suriatul Aini (24) yang menjadi korban penjambretan Rabu (6/9) malam lalu. tak hanya telepon genggamnya yang raib, ia juga kini harus dirawat di rumah sakit.

Pelaku jambret diduga Sahrul Iman alias Yong (19) dan Hamdi (23), warga Karang Pule, Sekarbela. Aksi dua sekawan yang sengaja menyasar wanita sebagai korbannya itu cukup bengis.

Kapolsek Cakranegara, Kompol Haris Dinzah menjelaskan, dua pelaku itu dengan beringas menarik paksa Oppo F1s milik korban saat melintas di Jalan Pertanian, Getap, Cakranegara Selatan, Cakranegara.

Malam itu korban sedang dalam perjalanan pulang ke Lilir, Gunung Sari, Lombok Barat dari tempat kerjanya di Abiantubuh Baru, Cakranegara.

“Setelah HP nya diambil, korban langsung mengejar dan teriak maling,” ujarnya dalam rilis di Mapolsek Cakranegara, Kamis (7/9).

Sekitar 30 meter dari tem-

(Suara NTB/why)

BUKTI - Kapolsek Cakranegara, Haris Dinzah (tengah) Kamis (7/9) menunjukkan bukti telepon genggam hasil jambretan dua pelaku dengan TKP Getap, Cakranegara Selatan. pat kejadian, pelaku yang menggunakan Honda Scoopy tanpa nomor polisi menabrak korban yang mengendarai Honda Vario DR 4519 BI. Keduanya terjatuh. Korban menderita luka gegar otak, patah tangan, dan lecet di beberapa bagian tubuhnya. Sementara pelaku yang hanya menderita lecet di lengan langsung diamankan masyarakat bersama polisi.

“Korban saat ini masih menjalani perawatan di

RSUD Kota Mataram karena lukanya itu cukup parah,” kata Haris. Korban juga merugi Rp 3,9 juta atas kejadian itu.

Pelaku Sahrul bukan pemain baru. Tahun 2015, ia yang mencuri di Senggigi, Lombok Barat itu dihukum penjara 1 tahun 3 bulan. Setelah keluar penjara ia tak kapok juga. Sahrul dan Hamdi terancam penjara paling lama tujuh tahun atas sangkaan pasal 363 ayat 1 ke-4 dan ke-5 KUHP. (why)

Sementara L. Kamala menyarankan pemerintah untuk melakukan evaluasi atas bantuan-bantuan yang diberikan.

Evaluasi dimaksud menyangkut pemerataan distribusi bantuan dan jenis bantuan yang diberikan.

Pemerintah juga diminta tidak setengah-setengah memberikan bantuan. Hal ini dikatakan L. Kamala karena paket bantuan yang diberikan kepada nelayan bukan paket bantuan menyeluruh.

“Untuk KJA (Keramba Jaring Apung), bahan baku yang dibutuhkan adalah balok kayu, pelampung (drum plastik), tali, net atau jaring. Dalamnya waring untuk tempat budidaya.

Batu batu pemberat, baru dibuat rumah apung di atasnya.

Sekarang yang dikasi di Lombok Timur, hanya jaring, batu pemberat, tali beberapa meter. Padahal perlu pelampung sebagai intinya. Kalau itu tidak dikasi lengkap, apa jadinya bantuan itu, dari mana nelayan mencari

dana tambahan,” ujarnya.

HNSI NTB juga mempertanyakan janji Menteri KPP, Susi Pudjiastuti kepada nelayan di NTB untuk menggelontorkan bantuan sebesar Rp 200 miliar. Yang saat ini hanya diisi Rp 50 miliar, itupun belum termasuk berbagai pemotongan, administrasi, pajak dan pihak ketiga.

“Rp 50 miliar ndak cukup untuk membantu sekian banyak eks penangkap benih lobster,” demikian Kamala.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Kelautan Perikanan Provinsi NTB, Ir. L. Hamdi, M.Si mengatakan, bantuan diberikan secara bertahap. Lebih dari 10 ribuan nelayan eks penangkap benih lobster di NTB. Untuk tahap pertama bantuan turun ke Pulau Lombok yang populasi eks penangkap benih lobsternya cukup besar. “Sumbawa menyusul, kita juga mintakan. Tapi tidak bisa kita janji kapan diberikan,” demikian kepala dinas. (bul)

Hasil Tes Urine

Tiga Anggota Polda NTB Teridentifikasi Positif Mataram (Suara NTB) Tim Divpropam Polri terjun langsung dari Jakarta untuk mengetes urine anggota polisi di NTB. Teridentifikasi ada tiga anggota yang urine-nya positif. Hal itu diungkapkan Kabid Propam Polda NTB, AKBP Gatut Kurniadin, Kamis (7/ 9) di sela kegiatan verifikasi kenaikan tipe Polda NTB oleh Asrena Polri. Tim Divpropam melakukan tes urine di tiga tempat Rabu (6/9) lalu, yakni Polda NTB, Polres Mataram, dan Polres Lombok Barat. “Ada tiga anggota yang harus diklarifikasi lagi. Hasil urine dibawa ke Jakarta untuk didalami lagi,” ujarnya.

Sementara Kamis (7/9) tim Divpropam Polri mengetes urine anggota Polres Lombok Tengah dan Polres Lombok Timur.

Mengenai identitas tiga anggota itu ia enggan menjabarkan lebih rinci. “Dari tiga itu yang jelas kemarin ada tes urine itu di Polda, Mataram, dan Lombok Barat,” sebut dia.

Ia mengatakan, identifikasi positif tersebut menurutnya tidak serta

merta menunjukkan keterkaitan dengan narkoba. Kemungkinan lain seperti anggota dimaksud sedang menjalani pengobatan.

“Memang perlu didalami lagi. Tidak bisa langsung justifikasi hasil tes urine itu mengandung zat tertentu, perlu pendalaman lebih lanjut,” jelasnya.

Gatut menerangkan, kecurigaan atas keterlibatan tiga anggota itu dengan narkoba perlu diklarifikasi lebih lanjut.

“Ini kan sifatnya tidak tertangkap tangan. Setelah diperiksa juga tidak ditemukan barang bukti terkait itu. Bicara narkoba kan harus ada bukti, ini kan tidak,” bebernya.

Tujuan dari tes urine itu, lanjut dia, berkenaan dengan upaya peningkatan profesionalisme anggota yakni dengan pencegahan narkoba.

“Selain pencegahan, ini juga memberikan efek deteren anggota untuk tidak terlibat penyalahgunaan narkoba. Nanti yang positif itu akan diberi kesempatan untuk mengklarifikasi,” pungkas Gatut. (why)

SUARA NTB Jumat, 8 September 2017

BPPD dan Konjen Australia Bahas Ekonomi Komprehensif Mataram (Suara NTB) – Belum lama ini terdapat rencana kerjasama yang akan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi NTB dengan Pemerintah Australia. Salah satunya pada sektor pariwisata yang menjadi salah satu sektor unggulan Pemda NTB. Melihat peluang itu, Badan Promosi Pariwisata Daerah Provinsi NTB melakukan pertemuan terbatas bersama Konjen Australia-Bali Dr. Helena Studdert saat berkunjung ke NTB. Pertemuan itu membahas tentang ekonomi komprehensif. Dimana program itu menjadi salah satu bentuk kerjasama Pemerintah Indonesia dan Australia yang berakhir pada Desember tahun ini.

“Kami membahas tentang banyak hal, tapi yang paling utama tentang hubungan antara NTB dengan Australia pada bidang pariwisata. Mereka (Pemerintah Australia) tertarik untuk berinvestasi dan akan membantu untuk peningkatan SDM serta aksesibilitas Australia-NTB,” kata Ketua BPPD NTB H. Afan Ahmad saat memimpin pertemuan bersama Konjen AustraliaBali, di Mataram, Rabu (6/9).

Pertemuan itu membahas kelangsungan kerjasama pariwisata dan membahas tentang wisata halal NTB. Afan mengatakan bahwa Pemerintah Australia tertarik untuk berinvestasi pada segmen wisata halal. Mengingat perkembangan muslim di Australia semakin membaik.

“Kemarin itu pertemuan kita lakukan bersama dengan pelaku pariwisata lainnya. Kita juga membahas tentang rencana penerbangan langsung dari Australia ke Lombok. Mengingat wisman asal Australia jumlahnya terus bertambah setiap tahun,” ujarnya.

Afan bersama pelaku pariwisata lainnya berharap Pemerintah Australia dapat membantu untuk memfasilitasi adanya penerbangan langsung ke Lombok. Sebab itu akan menambah kenyamanan wisatawan yang ingin berlibur ke Lombok tanpa melalui Bali. Selain itu peningkatan SDM menjadi hal yang tidak luput dalam pembahasan. Sebab SDM yang andal pada bidang pariwisata sangat diperlukan untuk memberikan kenyamanan bagi setiap wisatawan.

“Selama ini mereka datang ke Lombok melalui Bali. Itu menghabiskan waktu mereka di perjalanan, padahal tujuannya adalah Lombok. Kalau ada penerbangan langsung kan bagus,” harapnya.

Selain itu, Konjen Australia-Bali Dr. Helena Studdert sebelumnya juga merasa tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang konsep wisata halal. Apalagi NTB menyabet gelar sebagai destinasi wisata halal terbaik dunia dua tahun berturut-turut.

“Kami jelaskan bahwa wisata halal bukan hanya untuk wisatawan muslim saja. Hanya saja, semua kebutuhan untuk wisatawan muslim itu kami sediakan. Yang non muslim juga bisa menikmati wisata halal dalam paket-paket wisata yang sudah disiapkan para pelaku pariwisata,” ujarnya.

Afan berharap melalui pertemuan itu, bisa menghasilkan kerjasama yang menguntungkan antara kedua belah pihak.

Baik itu kerjasama dalam jangka pendek ataupun dalam jangka panjang. Sehingga kerjasama dalam rangka menyukseskan rencana ekonomi komprehensif itu dapat berjalan dengan baik dan maksimal.

H. Afan Ahmad (lin) (Suara NTB/lin)

Enam Tahun Festival Moyo, Kunjungan Masih Loyo Mataram (Suara NTB) Festival Moyo akan digelar pada 10 September mendatang.

Kegiatan ini akan berlangsung selama sebulan dengan berbagai rangkaian acara. Tahun ini menjadi tahun ke enam pelaksanaan event tahunan ini. Bahkan tahun ini festival moyo masuk dalam kalender event Dinas Pariwisata Provinsi NTB. Meski sudah mempromosikan potensi moyo selama enam tahun, namun kunjungan wisatawan masih loyo.

Sebelumnya Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Sumbawa, Junaidi membenarkan bahwa Festival Moyo akan digelar selama sebulan.

Yaitu 9 September hingga 10 Oktober 2017. Ini merupakan salah satu festivalterbesaryangdilakukansetiaptahunnyaolehPemerintahKabupatan Sumbawa. Kendati tiap tahunnya kunjungan wisatawan ke Pulau Moyo masih terkesan stagnan. “Memang benar akan dilakukn Festival Moyo pada 9 September hingga 10 Oktober nanti,” ujarnya.

Tahun sebelumnya, sekitar 5.000 lebih peserta yang menghadiri pembukaannya. Ribuan wanita Sumbawa yang menggunakan pakaian adat lengkap dengan balutan jilbabnya. Selain itu berbagai kebudayaan dan adat istiadat juga turut ditampilkan yang diharapkan menjadi suatu kekhasan daerah Sumbawa yang dapat menarik wisatawan. Hanya saja, yang hadir merupakan warga setempat. Sedikit dari wisatawan yang hadir menyaksikan event itu. Padahal setelah masuk dalam kalender event, festival moyo selalu disebut-sebut akan dilaksanakan untuk menggaet kunjungan wisatawan.

Pemkab Sumbawa berharap penyelenggaraan event ini bisa menjadi perhatian dan tanggung jawab semua pihak. Bukan hanya oleh panitia penyelenggara, melainkan oleh para seniman atau budayawan, pemerhati, para pelaku usaha dan masyarakat Kabupaten Sumbawa. Sehingga Festival Moyo bisa memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan.

Hal ini didasari akan keinginan Pemda menjadikan sektor pariwisata sebagai salah satu sektor unggulan yang dapat diandalkan sebagai salah satu pilar pembangunan jangka panjang. Sebab sektor kepariwisataan mampu menggerakkan ekonomi dan mampu menciptakan banyak peluang usaha dan lapangan kerja sehingga memberikan konstribusi besar dalam pembangunan ekonomi serta percepatan pertumbuhan ekonomi di NTB. Hanya saja, Festival Moyo dari tahun ke tahun seperti tidak ada perubahan. Tahun-tahun sebelumnya dilakukan karnaval budaya, pameran UMKM dan pertunjukan budaya asli suku Samawa. Tidak ada hal yang diperbarui dalam lima tahun pelakasanaanya. Tahun keenam ini masih belum diketahui rangkaian kegiatan yang akan dilakukan. Pemkab Sumbawa dan Pemprov NTB harus melakukan evaluasi terhadap pelaksaan event setiap tahunnya. Sebab meskipun diadakan besar-besaran, namun kujungan wisatawan tidak juga membaik. (lin)

(Suara NTB/lin)

FESTIVAL MOYO - Pertunjukan Rantok pada pelaksaaan Festival Moyo tahun sebelumnya.

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 9

Potensi Pariwisata Sumbawa Minim Perhatian

Mataram (Suara NTB) Anggota Komisi II DPRD NTB yang membidangi pariwisata, H. Busrah Hasan mengaku sangat menyayangkan kurangnya perhatian Pemprov NTB khususnya, Dinas Pariwisata terhadap perkembangan pariwisata di Pulau Sumbawa. Padahal potensi wisata di Sumbawa menurutnya tidak kalah bagusnya dengan di Pulau Lombok.

“Dinas Pariwisata NTB seharusnya tidak menutup mata terhadap pariwisata Sumbawa. Di manaPulauSumbawamerupakan satu kesatuan yang utuh sebagai bagian dari Provinsi NTB,” kata Busrah Hasan di Mataram.

Busrah menilai, selama ini pariwisata di Pulau Sumbawa, khususnya di Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) seperti tidak mendapat tempat di hati para pemangku kepentingan di Pemerintah Provinsi (Pemprov)

NTB. Alhasil, potensi alam yang begitu indah dimiliki kedua kabupaten tersebut seolah-olah terabaikan dan tidak terurus.

“Sebagai orang wakil dari Sumbawa, kami menyadari untuk mengejar pariwisata Lombok, pariwisata Sumbawa mungkin belum bisa. Tapi, perlu juga diingat keindahan alam Pulau Sumbawa, lebih-lebih KSB tidak kalah menariknya dengan yang ada di Lombok. Tinggal sekarang keseriusan Dinas Pariwisata NTB untuk memberikan perhatian lebih

terhadap kemajuan pariwisata di Sumbawa,” jelasnya.

Iamenyebutkan,salahsatucontoh, wilayah Maluk di KSB yang memiliki pantai dengan keindahan pantainya yang bagus dan indah untuk bisa ditonjolkan. Hal yang sama juga di Desa Jelenga, kawasan Talonang dan ke selatannyalagiyangmemilikikeanekaragaman budaya. “Sebenarnya banyak, tapi karena kurang serius dipromosikan. Jadi tidak seperti diminati,” terangnya.

Padahal, berdasarkan pan-

tauannya, kawasan pariwisata Maluk sangat kerap didatangi wisatawan asing. Namun, kembali lagi karena minimnya infrastruktur, kurangnya fasilitas penginapan dan dukungan promosi dari provinsi membuat lokasi itu terlihat sepi dikunjungi wisatawan.

Karena itu, politisi dari Partai Golkar ini pun mengajak dan mendorong agar Dinas Pariwisata NTB dan Dinas Pariwisata Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat. Termasuk, pelaku industri pariwisata di NTB mulai dari Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD), Asosiasi Perjalanan Wisata Indonesia (Asita) NTB, Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) NTB untuk bersama-sama berupaya agar pariwisata Lombok dan Sumbawa bisa berjalan seirama, pungkasnya.

H. Busrah Hasan (ndi) (Suara NTB/ndi)

(Suara NTB/lin)

MADAK MADEK MARE - Warga Lombok Tengah saat melakukan tradisi Madak Madek Mare belum lama ini.

Tradisi ”Madak Madek Mare” Segera Digelar Mataram (Suara NTB) – Provinsi NTB memiliki beberapa suku dan memiliki banyak budaya. Belakangan, budaya itu juga dijadikan sebagai daya tarik untuk mendatangkan banyak wisatawan. Terutama wisatawan mancanegara yang suka menyaksikan budaya asli Indonesia. Salah satu budaya yang seringkali dilakukan oleh masyarakat Lombok Tengah di Pantai Kuta adalah Bau Nyale dan Madak Madek Mare. Ini dilakukan tiga kali dalam setahun, yakni September sampai dengan Bulan November.

Jika sudah memulai tradisi, pengunjung Pantai Kuta tidak perlu heran ketika melihat banyaknya tenda yang terbuat dari terpal dan ulatan daun kelapa seadanya. Tenda berukuran 3x5 meter itu digunakan untuk berteduh dan beristirahat selama

empat malam, setelah melakukan aktivitas madak empaq (menangkap ikan). Ini merupakan tradisi turun temurun yang dipercaya sudah ada sejak ratusan tahun lalu.

“Ini tradisi yang harus dilakukan. Karena ini sudah diwariskan dari leluhur kami dan kami selalu melakukannya setiap tahun. Kami melakukan Madak Madek Mare ini sebanyak tiga kali dalam setahun,” ujar warga Desa Sade Kecamatan Pujut Lombok Tengah, Inak Midah.

Inak Midah menuturkan, kegiatan itu setiap tahun selalu dilakukan oleh seluruh warga Desa Sade sebagai warisan leluhur. Terlihat ratusan tenda di sepanjang pesisir Pantai Kuta yang menandakan dimulainya aktivitas madak oleh seluruh warga. Kegiatan ini dapat diikuti oleh semua usia, dari

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 Mataram (Suara NTB) – sekarang penggunaan media 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 Kemanan di destinasi wisa- sosial sangat besar pengaruh1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 ta seperti menjadi harga mati nya. Karena sedikit saja ada 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 untuk kemajuan pariwisata di kejadian dan menyebar di me1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 daerah itu. Misalnya NTB yang dia sosial, wisatawan akan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 saat ini bisa dikatakan sebagai berpikir kembali untuk 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 daerah yang sedang naik daun berkunjung,” ujarnya.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 pariwisatanya. Tahun-tahun Saat ini sudah banyak kel1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 sebelumnya santer terdengar ompok sadar wisata yang ter1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 kabar tentang banyaknya ak- bentuk di masing-masing des1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 tivitas meresahkan dari tinasi. Tugasnya tidak saja 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 oknum yang tidak bertanggung menjaga kebersihan, namun 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 jawab. Sehingga Kementerian juga menjaga kondusivitas.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 Pariwisata menganggap per- Bahkan di Kabupaten Lom1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 soalan kemananan menjadi bok Tengah telah dibuat pulu1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 hal yang sangat penting untuk han pos-pos pengamanan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 diperhatikan. yang melibatkan masyarakat.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 Deputi Bidang Pemasaran Tujuannya, agar masyarakat 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 Pariwisata Nusantara Kemen- bersama aparat dapat men1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 terian Pariwisata RI Esthy jaga keamanan secara bersa1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 Reko Astuti menegaskan agar ma-sama.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 masyarakat dapat membantu “Intinya keamanan ad1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 aparat dalam menciptakan alah hal utama yang harus 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 rasa aman. Terutama di desti- diperhatikan. Disamping ke1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 nasi wisata yang ada di seki- bersihan dan suasana di des1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 tarnya. Sehingga wisatawan tinasi itu,” ujarnya.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 merasa senang dan nyaman Sebab promosi akan dilaku1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 saat berkunjung. kan apabila destinasi itu aman 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 “Tapi belakangan saya me- untuk dikunjungi. Sehingga 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 lihat NTB aman dan tidak ada wisatawan merasa puas saat 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 kejadian yang meresahkan. Ini berkunjung. Kementerian Pari1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 patut disyukuri,” ujarnya. wisata juga akan melakukan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 Ia mengapresiasi bahwa be- promosi secara intensif pada 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 lakangan pariwisata NTB se- destinasi yang dianggap siap.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 makin aman dan tidak ada isu- Salah satunya siap memberi1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 isu meresahkan. Sehingga ini kan rasa aman dan nyaman 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 bisa menjadi nilai lebih bagi bagi wisatawan.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 pariwisata NTB di mata “Kami memasarkan destina1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 wisatawan. Ia mengingatkan si atau pariwisata daerah yang 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 kembali akan pentingnya per- mampu memberikan jaminan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 an masyarakat dalam mema- rasa aman dan nyaman kepada 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 jukan sektor pariwisata. wisatawan.Sehinggawisatawan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 “Keamanan harus benar- merasa puas saat datang 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 benar ditingkatkan karena berkunjung,”ujarnya.(lin) 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012

Kemenpar Soroti Keamanan Destinasi di NTB

anak-anak hingga orang dewasa. Sehingga terlihat seperti satu keluarga yang tengah piknik dan menikmati waktu berlibur di pinggir pantai.

Bukan hanya itu saja, bahkan alat untuk menangkap ikan pun cukup sederhana. Menggunakan kayu yang dipotong pendek dan bermodal keberanian, semua warga pada pagi dan siang hari beramai-ramai mencari ikan. Tradisi ini dipercaya dapat memperlancar rejeki bagi masyarakat yang melakukannya.

“Pagi-pagi sekali, semua anak-anak terutama laki-laki dewasa turun ke laut untuk menangkap ikan sebagai lauk selama kemah dilaksanakan,” terangnya dalam Bahasa Sasak.

Tak ada kegiatan yang terlalu berat yang dilakukan selama kemah berlangsung, yakni han-

ya memperkenalkan laut kepada anak-anak usia dini. Laut merupakan salah satu anugerah Yang Kuasa yang menyimpan berbagi berkah bagi melanjutkan kehidupan. Dengan demikian, sejak usia dini anakanak sudah mengetahui dan tidak takut dengan laut.

“Untuk anak-anak yang berusia 5 hingga 10 tahun kita biarkan bermain dan mengenal laut,” kata Inak Midah.

Inak Midah dan warga lainnya mengaku tidak begitu mengetahui maksud sebenarnya dari tradisi ini, mereka hanya meyakini hal itu dapat memperlancar semua kegiatan dan rejekinya. Menurutnya, hal itu hanya diketahui secara rinci oleh para sesepuh desa. Namun pada umumnya, tradisi ini wajib dilakukan apabila warga menginginkan semua aktivitas sehari-

harinya berjalan dengan baik.

Tradisi ini dilakukan selama tiga kali dalam setahun. Umumnya dilakukan pada Agustus, September dan Oktober.

Tradisi ini seperti sebuah kewajiban, dimana masyarakat meyakini jika tidak dilakukan akan menghambat kelancaran aktivitas mereka dalam kehidupan sehari-hari.

Terlepas dari itu semua, tradisi ini semestinya dapat menjadi agenda tahunan Pemda Lombok Tengah maupun Pemda Provinsi NTB. Sebab tradisi unik ini dapat menarik minat wisatawan untuk berkunjung.

Bukan hanya itu saja, nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi ini juga patut dijaga. Sebab hal ini merupakan salah satu budaya baik yang harus dilestarikan oleh semua pihak, termasuk Pemerintah. (lin)

Butuh Modal, Masyarakat di Lingkar Destinasi Wisata Mataram (Suara NTB) Perkembangan sektor pariwisata saat ini semakin pesat.

Tidak Sedikit masyarakat yang mulai menggantungkan hidupnya dari sektor ini. Tidak sedikit pula masyarakat yang berupaya untuk terlibat, namun terkendala karena keterbatasan modal.

Ini harusnya dapat menjadi sasaran berbagai program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan. Salah satunya dengan memberikan modal usaha.

Apalagi dengan adanya anggapan tentang pariwisata di NTB menjadi salah satu sektor yang cukup menjanjikan. Pemerintah pun tengah gencar melakukan pelatihan tenaga kerja bidang pariwisata. Hal ini karena kebutuhan akan tenaga kerja semakin meningkat. Namun masih banyak masyarakat yang telah dilatih dan masih menganggur. Ini disebabkan kurangnya modal untuk membangun bisnis di sektor pariwisata.

Sebelumnya, Pengamat Ekonomi Dr Firmansyah mengatakan bahwa pelatihan saja tidak cukup, masyarakat yang sudah dilatih barangkali perlu diberikan modal dan dikawal. Perlunya mendorong UMKM di sektor pariwisata ini agar semakin berkembang.

Ia melihat bahwa Pemerintah hanya perlu merancang kawasan wisata NTB menjadi pasar yang menjanjikan bagi masyarakat.

Jika dilihat kembali, banyak masyarakat yang berharap dan

menggantungkan hidupnya dari sektor ini. Zaenudin misalnya, warga Dusun Selindungan Desa Pelangan Kecamatan Sekotong ini sangat berharap mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan banyak keuntungan dari sektor ini.

“Modalnya minjam, lama minjam sampai malu sama tetangga. Karena jualannya juga tidak banyak yang laku,” ujarnya.

Firmansyah melihat besarnya potensi peningkatan perekonomian warga melalui usaha kecil di pinggir pantai.

Misalnya penjual ikan bakar, gorengan, asesoris dan lainnya. Menurutnya, usaha kecil ini bisa berkembang apabila dikawal pemerintah dan diberikan modal yang cukup.

“Pemerintah daerah bisa ran-

cang tempat itu sebagai pusat perbelanjaan. Pedagang bisa jualan dengan nyaman, pembeli juga mudah memilih mana yang ingin dibeli,” kata Firmansyah.

Dinas Pariwisata NTB diharapkan dapat memaksimalkan potensi pariwisata yang sudah baik saat ini. Sebab keterlibatan pemerintah dianggap menjadi salah satu faktor yang menentukan maju atau tidaknya pariwisata. Disamping keterlibatan masyarakat yang paling utama.

“Dinas Pariwisata tidak bisa sendiri kelola pariwisata. Harus dibantu SKPD lainnya. Misalnya Disperindag, dan dinas lainnya. Disperindag bisa buatkan pasar khusus di destinasi wisata atau dibuat dalam konsep lain yang serupa,” ujarnya. (lin)

(Suara NTB/lin)

PANTAI DUDUK - Sejumlah wisatawan tengah menikmati suasana Pandai Duduk sambil menunggu pesanan makanan dari pedagang di sekitar pantai.

PENDIDIKAN

SUARA NTB Jumat, 8 September 2017

Halaman 10

Formasi Belum Lengkap

(Suara NTB/ron)

GURU garis depan yang ditugaskan di NTB sudah mulai bekerja. Namun demikian sampai pada pelepasan beberapa waktu lalu, jumlah guru garis depan di NTB masih belum lengkap. NTB mendapatkan kuota 28 guru garis depan, tapi baru 26 orang yang sudah mulai bertugas.

Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, H. Aidy Furqon, S.Pd., M.Pd., ditemui Kamis (7/9), mengatakan dua orang yang belum datang itu beralasan baru melahirkan, sehingga masih diberikan kesempatan.

“Kita mengusulkan berdasarkan kebutuhan, tetapi syaratnya sekolah yang dituju adalah sekolah yang kekurangan guru dan berada di daerah terpencil, dasar itu maka pemerintah pusat hanya memberikan jatah 28, dari jatah itu lahirlah 26, lagi dua kita menunggu. Kalau pemerintah pusat memberikan waktu, masih bisa disusul,” kata Aidy.

Guru garis depan sendiri ditugaskan di daerah terluar, terdepan, dan tertinggal (3T) di NTB. Pihaknya sendiri mengurusi guru garis depan untuk pendididkan menengah, tersebar di sejumlah daerah, seperti di Bima, Dompu, Kabupaten Lombok Utara (KLU) dan Sumbawa. “Kita urusi guru garis depan level pendidikan menengah, di Sumbawa itu di Pulau Moyo ada dua orang,” kata Aidy.

Mata pelajaran yang diampu oleh guru garis depan itu bervariasi. Menurut Aidy, pihaknya mengajukan jumlah yang cukup banyak. Tetapi pemerintah pusat melalui kementerian Pendidikan dan Kebudayaana memberikan 28 orang. “Riil kebutuhan guru kita sebenarnya banyak,” ujarnya.

Para guru garis depan itu mengisi kekurangan guru di sejumlah sekolah yang berada di daerah 3T itu. Bahkan ada juga sekolah yang tidak memiliki guru berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN). Guru garis depan itulah yang mengisi guru ASN di sana. “Guru garis depan ini yang mengisi sekolah terjauh, memang tidak ada guru di situ, dan situlah ASN-nya selama ini kekurangan,” ujar Aidy.

Menurutnya, sampai saat ini tidak ada masalah yang dihadapi oleh guru garis depan. Mereka melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan baik. (ron)

Perpres tentang PPK Disahkan

Lima Hari Sekolah Tergantung Kesiapan Sekolah Mataram (Suara NTB) Polemik mengenai sekolah lima hari sepekan dipastikan berakhir setelah ditandatanganinya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK). Salah satu poin pentingnya yaitu sekolah dapat memilih antara enam atau lima hari sekolah dalam sepekan. Di NTB sendiri secara umum sekolah lima hari belum bisa dilaksanakan secara menyeluruh.

Sebelumnya sekolah lima hari sepekan diatur melalui Permendikbud Nomor 23 tahun 2017 tentang Hari Sekolah.

Permendikbud itu juga mendapat penolakan yang cukup keras dari sejumlah unsur masyarakat.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Drs. H. Muh. Suruji, Kamis (7/9) , mengatakan pihaknya mendukung penguatan pendidikan karakter. Menurutnya pendidikan penguatan karakter itu menjadi keharusan untuk diterapkan di sekolah.

“Tidak ada hubungan dengan lima hari sekolah,” kata Suruji.

Sementara terkait dengan penerapan sekolah lima hari dalam sepekan, Suruji menekankan sulit diterapkan secara menyeluruh di NTB. Oleh karena itu, hanya akan diterapkan oleh sekolah yang menyanggupi. “Sekolah lima hari sepekan tidak akan diterapkan menyeluruh,” katanya.

Dalam Perpres 87/2017 tentang PPK, sekolah diberikan kewenangan memilih enam atau lima hari sekolah dalam sepekan berdasarkan kesepakatan sekolah dengan komite sekolah. Penerapan lima hari sekolah juga mempertimbangkan ketersediaan pendidik, sarana prasarana, kearifan lokal dan pendapat tokoh masyarakat dan agama setempat. Sementara Permendikbud 23/2017 tentang Hari Sekolah mengharuskan sekolah berlangsung lima hari sepekan dengan durasi delapan jam, penerapannya mempertimbangkan kesiapan sumber daya pada sekolah dan akses transportasi.

Ditemui terpisah, Kepala UPTD Layanan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusu-Pendidikan Layanan Khusus (Dikmen dan PK-PLK) Lobar-Mataram, Abdurrosyidin R.,ditemui Kamis (7/9), mengatakan keluarnya Perpres tentang PPK sebagai solusi terbaik, karena sekolah memiliki beragam kondisi.

“Nanti sekolah yang siap dan atas persetujuan komite maupun dari masyarakat dan oang tua itulah yang menjadi penentu apakah sekolah itu memilih lima atau enam hari, beda dengan di permendikbud yang harus lima hari, sekarang lebih mengakomodir,” ujarnya.

Menurutnya langkah ini merupakan apresiasi terhadap masyarakat. Di NTB sendiri harus dilihat dulu kondisi daya dukung sekolah. Mengerucut di sekolah yang berada di Lombok Barat dan Mataram pun masih belum bisa menerapkan sekolah lima hari sepekan. “Hampir semua SMA di Mataram akan kesulitan.

Di Lobar letak geografis yang menjadi kendala,” kata Rosyidin.

Sementara itu, Ketua Dewan Pendidikan Provinsi NTB, Drs. H. Syamsudin Anwar , ditemui di ruang kerjanya, Kamis (7/9) menyampaikan, sekolah lima atau enam hari sepekan tidak mempengaruhi penguatan pendidikan karakter. “Penguatan pendidikan karakter bisa tetap tercapai, asalkan tetap terpogram dan terencana dengan bagus, pasti bisa,” katanya. (ron)

Kendala Dana

Hanya Tiga Sekolah Jadi ”Pilot Poject” Revitalisasi SMK Mataram (Suara NTB) Revitalisasi SMK dicanangkan oleh pemerintah melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2016 tentang SMK. Ada 125 sekolah yang menjadi proyek percontohan atau pilot project dari revitalisasi SMK ini. Diakibatkan terkendala dana, hanya ada tiga sekolah di NTB yang dipilih menjadi pilot project revitalisasi SMK. Hal itu disampaikan Kepala Seksi Kurikulum SMK, Bidang Pembinaan SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Umar, S.Sos., MM., ditemui Kamis (7/9). Ia menyampaikan tiga sekolah itu yaitu SMKN 4 Mataram, SMKN 1 Kuripan, dan SMKN 1 Sakra. Ketiga sekolah itu terpilih melalui verifikasi. “Karena menyangkut dana, di NTB dijatah tiga sekolah saja,” katanya.

Ada tiga bidang yang menjadi fokus revitalisasi SMK saat ini yaitu bidang pariwisata, kemaritiman, dan pertanian.

SMK yang terpilih sebagai pilot project itu menjadi tolok ukur untuk revitalisasi.

Disinggung dengan adanya penelitian yang menyebut lulusan SMK menyumbang cukup banyak pengangguran, menurutnya, itulah yang menjadi fokus revitalisasi SMK. Sinkronisasi melalui revitalisasi harus sama dengan yang ada di industri. “Kalau dengan cara revitalisasi ini, tidak terjadi pengangguran, kalau sama dengan ketentuan, saya yakin tidak ada pengangguran,” yakinnya.

Inpres tentang revitalisasi dikeluarkan pada tanggal 9 September 2016 di Jakarta dan ditujukan kepada 12 Menteri Kabinet Kerja (termasuk Menteri Pendidikan dan Kebudayaan), 34 Gubernur, dan Kepala Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Dalam rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia.(ron)

(Suara NTB/ron)

ASAH KREATIVITAS – Seorang siswi SMP mengikuti lomba baca puisi saat Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) tingkat Provinsi NTB di Taman Budaya NTB, belum lama ini. FLS2N menjadi ajang mengembangkan kreativitas pada bidang seni bagi para siswa.

Sementara, Tim Saber DO KLU Temukan 416 Anak Putus Sekolah Tanjung (Suara NTB) Tim Saber Drop Out (DO) yang dibentuk Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU) hingga kini masih menyasar jumlah siswa yang mengalami putus sekolah, karena berbagai alasan. Untuk sementara, data jumlah siswa DO sebanyak 416 orang.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Dikpora Lombok Utara, melalui Kasi Kelembagaan Sarpras, Drs. Suandi kepada wartawan, Kamis (7/9).

Menurutnya, Dikpora saat ini masih berupaya menemukan siswa yang terindikasi tidak menamatkan pendidikannya. Di mana di maayarakat, jumlah 416 orang

saat ini diindikasikan masih bisa bertambah.

“Berdasarkan data yang kami verifikasi dari kategori anak usia sekolah umur 6 tahun sampai dengan 21 tahun, siswa putus sekolah mencapai 416 anak. Kita masih himpun yang lainnya,” ungkap Suandi.

Sebagaimana instruksi bupati, kata dia, menekankan agar

jumlah siswa putus sekolah didata secara menyeluruh dan valid menurut nama, alamat, hingga jenjang pendidikan terakhir. Pihaknya juga mendata alasan dan penyebab putus sekolah pada anak di rentang usia tersebut. Dari penyebab itu akan dicarikan solusi, sehingga anak bersangkutan bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan

yang lebih tinggi.

“Sekarang kita sedang melaksanakan verifikasi door to door, kita datangi dari rumah ke rumah untuk mendata berapa banyak jumlah anak yang putus sekolah, dan apa sebab putus sekolah,” sambungnya.

Dalam pendataan ini, Tim Dikpora bersinergi dengan Tim Saber DO yang melibatkan berbagai pihak. Data yang dihimpun selanjutkan akan dibahas untuk disikapi lebih lanjut.

Bahkan hari ini (kemarin, red), pemerintah sedang sedang membahas tindaklanjut siswa DO melibatkan lintas instansi

di kantor Bappeda KLU. Ia menambahkan berdasarkan pendataan yang dilakukan, diketahui usia sebagian anak putus sekolah melewati jenjang pendidikan baik untuk SD, SMP dan SMA. Namun demikian animo mereka untuk memperoleh pendidikan kembali cukup tinggi.

“Saat ini sudah sudah anak yang mulai sekolah lagi, sedangkan yang belum itu nanti akan kita rekom ke PKBM (mengikuti paket A, B dan C) agar anak - anak tersebut mendapatkan program pendidikan pemerintah,” demikian Suandi. (ari)

Menurun, Prestasi SLBN di Ajang O2SN di Medan Siswa SMPN 1 Pringgasela LKSN Tingkat Nasional Mataram (Suara NTB) Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) Pembina Kota Mataram tidak pernah absen mengirimkan siswa-siswinya ke ajang Lomba Keterampilan Siswa Nasional (LKSN) tiap tahun.

LKSN merupakan lomba keterampilan yang digelar khusus bagi siswa-siswi penyandang disabilitas.

Prestasi SLBN Pembina Kota Mataram di ajang LKSN pun terbilang cukup gemilang. Tiap tahun, SLBN Pembina Mataram menempatkan namanya di papan peraih juara. Tahun 2016 lalu, SLBN Pembina Kota Mataram menempatkan salah seorang siswanya sebagai juara II LKSN Tingkat Nasional dalam bidang menjahit.

Namun prestasi sekolah yang terletak di sebelah barat eks Bandara Selaparang pada ajang LKSN tahun ini menurun drastis. Empat wakil yang dikirim ke Jakarta, semuanya gagal meraih hasil positif. Mereka yang dikirim berlaga dalam bidang merias, membatik, mengolah barang bekas dan menghias hantaran.

Kepada Suara NTB, Kepala SLBN Pembina Kota Mataram, Sungkono, S.Pd., menerangkan faktor kegagalan paling mendasar, karena pembinaan yang sangat kurang. Pembinaan dilakukan hanya tiga hari. Itu pun dilakukan dengan segala keterbatasan sekolah.

Sebab diakui Sungkono, pembinaan bagi kontingen NTB yang akan mengikuti ajang LKSN Tingkat Nasional tidak ditangani Pemprov NTB. Melainkan pembinaan pada para siswa diserahkan ke sekolah dengan segala kekurangan yang dihadapi sekolah, tentunya pembinaan jadi tidak maksimal. Padahal harusnya, pembinaan dilakukan pihak provinsi mengingat siswa SLBN berlaga di ajang LKSN Tingkat Nasional membawa nama daerah. Terlebih sebelumnya sudah dilakukan seleksi terhadap para siswa. “Barangkali pembinaan yang belum maksimal, karena pembinaannya diserahkan ke sekolah,” terangnya.

Lebih jauh disebutkan, seandainya pembinaan dilakukan pihak provinsi, tentu hasil yang didapat bisa lebih maksimal, karena mereka dengan kemampuan yang dimiliki, dapat mendatangkan pelatih dari luar. “Kalau sekolah kewalahan, misalnya untuk datangkan instruktur kecantikan biaya tinggi,” sambungnya.

Selamatkan Nama Daerah

(Suara NTB/dys)

TUNJUKKAN - Kepala SLBN Pembina Kota Mataram Sungkono menunjukkan hasil karya siswa berupa hiasan hantara. Karya ini dilombakan di ajang LKSN Tingkat Nasional.

Berbeda dengan daerah lain seperti Jawa Timur dan Jawa Barat, pembinaan dilakukan serius kepada para siswa. Setahun sebelum digelarnya lomba, pemerintah sudah melakukan pembinaan terhadap mereka yang nantinya akan menjadi wakil daerah saat berlaga di ajang lomba tingkat nasional. “Saya tanya di teman-teman Jatim, kalau ada yang mau ikut lomba tahun 2018 nanti, disana sudah dilakukan pembinaan rutin. Kalau kita untuk lomba, pembinaannya kurang”.

Dirinya berharap agar pemerintah fokus melakukan pembinaan pada para siswa yang akan berlaga di berbagai ajang lomba.

Jangan sampai pembinaan dilakukan dua atau tiga hari sebelum lomba digelar. (dys)

STIKES Yarsi Bekali Mahasiswa Penguatan Iman Mataram (Suara NTB) – Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Yarsi Mataram tetap membekali mahasiswa dengan penguatan keimanan, selain juga dibekali dengan ilmu pengetahuan. Sebelum mahasiswa wisuda, mahasiswa juga diharuskan menghapal juzz amma.

Hal itu disampaikan Ketua STIKES Yarsi Mataram, H. Zulkahfi, S.Kep. NS., M.Kes., Kamis (7/9). Berbagai program yang menunjang penguatan keimanan siswa dilakukan oleh STIKES Yarsi, seperti Iqra di pagi hari dan Salat Dzuhur diwajibkan berjamaah. Selain ada ceramah agama dan Salat Jumat di kampus. Hal yang menarik, katanya, semua petugas Salat Jumat dari mahasiswa.

“Ada ketentuan yang kita buat, sebelum mahasiswa diwisuda. Mahasiswa itu harus menghapal Juz

Amma. Ini menjadi nilai tambah dan keunggulan kita dari segi ke-Islamannya,” ujar Zulkahfi.

Sebagai upaya memberikan penghargaan kepada siswa berprestasi di bidang Al Quran, STIKES Yarsi menggratiskan SPP bagi hafidz Al Quran.

Langkah ini dilakukan agar hafidz Al Quran itu bisa menukarkan ilmuanya kepada mahasiswa yang lain, sehingga visi islami visi Islami STIKES Yarsi bisa terwujud.

Dalam mengembangkan keimanan di kampus itu. Pihaknya melakukan banyak hal yang berkaitan dengan penguatan keimanan. Oleh karena itu, jadwal pembelajaran dan kurikulum diatur sedemikian rupa. “Sehingga mahasiswa kita ini, selain menjadi perawat dan bidan yang kompeten di bidangnya, juga mahir di bidang keislamannya,” harap Zulkahfi. (ron)

Selong (Suara NTB) Ajang Olimpiade Olahraga Siswa (O2SN) tingkat nasional yang digelar di Medan Sumatera Utara berakhir, Kamis (7/9). Lotim yang mengirim tujuh atlet yang menjadi wakil NTB itu nyaris pulang dengan tangan hampa.

Dari semua atlet, hanya M. Zulfaruk Maulana, atlet dari SMPN 1 Pringgasela yang bisa mempersembahkan satu medali perak sebagai oleh-oleh “Alhamdulillah kita hanya bisa juara II tingkat nasional dari cabang olahraga silat tingkat SMP,” ungkap Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Lotim, Drs. M. Zaini.

Menurutnya, atlet silat andalan Lotim ini tersisih di babak final melawan kontingen dari Kalimantan Tengah. “Selisihnya cuma sedikit,” ungkapnya.

Meski hanya dengan medali perak, namun torehan prestas Maulana dinilai Zaini sudah sangat membanggakan. Siswa kelas II SMPN 1 Pringgasela itu telah mengukir sejarah di tingkat nasional. “Ini baru pertama kali kita peroleh sejak gelaran O2SN dan dari cabang olahraga silat,” tutur Zaini.

Harapannya, setelah melalui tahapan laga yang cukup melelahkan itu prestasi para siswa bisa terus ditingkatkan. Segala kelemahan dan kelebihan perlu dibenahi. Diakui, prestasi saat ini masih belum memuaskan,

apalagi atlet asal Lotim masih banyak kekurangan.

Komitmen Dispora Lotim, akan coba membuat satu magnet untuk terus memancing kemunculan siswa-siswa berprestasi. Prestasi yang ada sekarang diakui belum bisa maksimal mengingat keterbatasan sarana dan prasarana. Termasuk keterbatasan angggaran. Dibutuhkan magnet kemajuan yang tidak lepas dari faktor pendukung sarana dan prasarana. “Karena kalau tidak ada anggaran tidak bisa akomodir semua untuk dibina,” paparnya.

Kalau mau maju, lanjutnya maka harus ditopang dengan anggaran. Melalui anggaran yang memadai inilah baru bisa lebih maksimal melakukan pembinaan. “Kalau ada anggaran kan bisa kita datangkan pelatih dari tingkat provinsi hingga tingkat nasional datang ke Lotim,” urai Zaini.

Ditambahkan, atlet silat memang menjadi salah satu cabang olahraga unggulan. Atlet silat selama ini banyak berlatih hanya secara otodidak, karena silat sebagai warisan budaya nenek moyang. Jika dihadirkan pelatih yang tingkatannya lebih tinggi, maka prestasi yang dihasilkan bisa lebih tinggi pula.

“Kalau semua dilakukan konsentrasi penuh dalam melakukan pembinaan insyaallah melejit prestasi anak-anak kita,” imbuhnya. (rus)

Halaman 11

SUARA NTB Jumat, 8 September 2017

Bonus Atlet Dompu Belum Cair Mataram (Suara NTB) Janji KONI Dompu memberikan bonus untuk atlet peraih medali di Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX yang berlangsung di Jawa Barat (Jabar), 15-30 September 2016 ternyata urung dicairkan. Para atlet asal Dompu mempertanyakan kapan pencairan bonus atlet berprestasi tersebut.

“Bonus kami belum cair sampai sekarang. KONI Dompu belum memberikan penjelasan terkait belum cairnya bonus kami,” ucap

Atlet Atletik Asal Dompu, Abdul Razak kepada Suara NTB di Mataram, Kamis (7/9) kemarin.

Dikatakan Rajak, sebelumnya KONI Dompu pernah menjan-

jikan bonus bagi atlet Dompu yang mampu meraih medali di PON 2016. Namun hingga PON berakhir tahun 2016, bonus untuk atlet Dompu peraih medali

di pesta puncak olahraga nasional belum juga dicairkan.

Para atlet asal Dompu peraih medali PON 2016 pun menanyakan kapan pencairan bonus mereka. Mereka ingin bonus atlet dapat dicairkan secepatnya atau sebelum Musorkab KONI Dompu dilaksanakan akhir bulan September ini. Pasalnya bila jabatan ketua KONI Dompu berakhir dikhawatirkan bonus at-

let tidak bisa dibayarkan.

“Sebelum jabatan ketua KONI Dompu berakhir kita berharap KONI Dompu segera mencairkan bonus buat atlet peraih medali PON,” harapnya.

Untuk diketahui, pada PON/2016 terdapat empat atlet asal Dompu yang sukses meraih medali, yakni Abdul Rajak, Murdani, M. Yamin dan Rohani. Abdul Rajak meraih

medali emas di nomor estafet 4x400 meter atletik, kemudian Murdani meraih medali perak di tarung derajat, serta Rohani meraih medali perunggu di 100 meter gawang putri atletik dan M. Yamin meraih medali perunggu di tarung derajat.

Ketua Umum KONI Dompu, H. Yuhasmin yang dikonfirmasi di tempat terpisah membenarkan bila bonus untuk atlet

Dompu yang meraih medali di PON 2016 belum bisa dicairkan pihaknya. Pasalnya, KONI Dompu belum punya anggaran.

“Kita upayakan bonus atlet dibayar setelah pemilihan ketua KONI Dompu yang baru. Karena kami masih menunggu anggaran dari Pemda Dompu bulan Oktober,” ucapnya. (fan)

Tim Futsal Malaysia akan Jalani Laga Persahabatan di NTB Mataram (Suara NTB) Tim futsal asal Malaysia, Kuantan Rangers FC akan menjalani pertandingan persahabatan di sport hall GOR 17 Desember Turide Mataram, 9-11 September mendatang. Juara Liga Futsal Brunei Darussalam tahun 2017 akan berada di Mataram selama tiga hari untuk menjalani laga persahabatan.

Demikian disampaikan oleh Sekretaris Asosiasi Futsal Provinsi (AFP) NTB, Agus Sukmayadi kapada Suara NTB di Mataram, Kamis (7/9) kemarin. “Tim futsal juara Liga Futsal Brunei Darussalam 2017, Kuantan Rangers Malaysia akan menjalani pertandingan persahabatan di Mataram tanggal 9 hingga 11 September 2017,” ucapnya.

Rencananya, Kuantan Rangers Malaysia bertanding di Mataram ini kata Agus sudah disetujui oleh pihak AFP NTB. Rencananya pertandingan akan berlangsung selama tiga hari.

Di laga hari pertamanya Kuantan Rangers Malaysia akan berhadapan dengan tim Mataram FC tanggal 9 September, selanjutnya melawan tim Vamos Mataram tanggal 10 September serta di hari terakhir Melawan Timnas Futsal Putra Indonesia yang tengah dipersiapakan mengikuti Piala AFF Futsal Club tahun 2017.

Alasan tim Kuantan Rangers berlatih di Mataram kata Agus karena pengaruh dari tim futsal Indonesia yang selalu mengadakan TC di Mataram. Diharapkan pertandingan persahabatan itu dapat meningkatkan kerjasama tim futsal Indonesia secara umum. Dan kerjasama dengan pengurus futsal di NTB secara khusus.

“Kami membuka kesempatan untuk para pencinta olahraga di NTB untuk menyaksikan pertandingan itu. Penonton bisa HILANG nonton gratis atau tidak dipungut biaya,” jelas Agus. (fan) HILANG STNK R2 YAMAHA XEON DR2633LF NOKA/ NOSIN : MH344D001BK136306/44D-136345 AN. HARMAN HADI HILANG DISEKITAR SWETA JL. SANDUBAYA HILANG STNK R2 YAMAHA DR2166BO NOKA/NOSIN : MH328D2049K075224/ 28D-1074996 AN. SANG KOMANG BUDI RENCANA HILANG DISEKTAR JL. ERLANGGA KOTA MATARAM HILANG STNK R2 HONDA DR5395CR NOKA/NOSIN : MH1JFW112GK658232/ JFW1E-1656669 AN. NYIMAS NYAYU YULIA LESTARI HILANG DISEKITAR AMPENAN HILANG BPKB R4 DAIHATSU HILINE DR625AG NOKA/ NOSIN : 4278/925566 AN. LALU WIRATMAJA, SH HILANG DISEKITAR JL. LANGKO KOTA MATARAM

(Suara NTB/fan)

PEMUSATAN LATIHAN - Suasana peresmian pemusatan latihan atlet Popnas di Wisma Nusantara Mataram, Rabu (7/9) malam lalu.

Atlet NTB Harus Berlatih Sungguh-sungguh Mataram (Suara NTB) Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) NTB,Hj. Husnanidiaty Nurdin membuka secara resmi pemusatan latihan atlet Popnas NTB di Wisma Nusantara Mataram, Rabu (6/9) malam lalu. Pada kesempatan itu Kadispora mengingatkan atlet agar berlatih dengan sungguh-sungguh.

RUPA-RUPA KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah,Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177 GameHouse: MELAYANI PENGISIAN GAME PC/LAPTOP (GAME SELALU UPDATE), SERVICE PC/LAPTOP, RAKIT PC GAMING, DAN MAINTENANCE PC/LAPTOP. JL. PENDIDIKAN NO. 2 (UTARA KAMPUS AMM) HP. 085858403130 Airlangga Fotocopy Menerima: Foto Copy, Print, Jilid Skripsi, Jilid Spiral, Jilid Buku, Laminating dan Menyediakan alat tulis kantor, alat-alat listrik, pulsa DLL. . Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081803740769 V Laundry Menerima: cuci setrika, cuci karpet, cuci boneka,cuci gorden, cuci tas + sepatu DLL. Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081803740769 Allea Galeri, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

“Atlet harus berlatih sungguh-sungguh. Lebih baik berdarah-darah saat latihan dari pada dipermalukan dalam pertandingan,” ucap Hj. Husnanidiaty Nurdin saat mem-

berikan sambutan di acara pembukaan pemusatan latihan atlet Popnas 2017.

Hadir dalam acara itu, Ketua Umum Pengprov Kodrat NTB, H. Ahmad Rusni, Ketua

SALON

SALON

Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan)

Vmel Griya Manten & Salon, mnrm prwtan rmbut,kulit &tubuh,Rias pngantin&wisuda, mnyediakn pnywaan bju pngntn &bju adat ank,tersedia pkt pernikahan,Promo ramadhan :smoothing disc.30%, Jl Bungkarno N0.99 Pagutan,Hp:087765029666

KITA-KITA SALON & SPA, Prmo:Mnrik Smoothing Colour hnya Rp 100-400rb, Ombre/ Highlight Rp 75-250rb, Make Up Wisuda+Hair Do Rp 150rb, Jl. Arya Bnjar Gtas, Bagek Kembar Tanjung Krng Sekarbela, Hub. 081917347453, Pin BB D34158D4 SALON DEWA-DEWI,menerima: Rias Pengantin Bali, Agung&Modifikasi,Pkt Prewed dgh harga trjngkau. Menerima Prwatan wajah & rambut. Hub: Rika (081917965628)jl.Teleq raya no.26 Kr.bedil, FB:DewaDewi Payas Bali Mataram, IG :Rika_Pratistha Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809 AMYRALD SALON & SPA,mlyani prwtan khusus wjah,rmbt &bdan.Promo smoothing 100300rb,Facial whitening+ozone+totok aura (2jam)125rb, mngtasi kulit brjrwat,flek &mncrhkan kulit,make-up wisuda 150rb,lulur+massage+sauna 85rb, jl.swasembada 11c, kekalik jaya, hub.085239056182 (lidya)

TWIN’S SALON, Paket Perawatan Trjangkau : Pkt 1 = Facial + totok wajh + Crmbath + Catok vit (40rb),Pkt 2=Crmbath+Massage + Lulur + facial+Totok Wajah + Ctok + Mskr Bdan +ratus Vagina (100rb), dan Masih Bnyk Lagi Pkt Trjangkau Lainnya, Hub: 087 765860889/085937064233, jl.Salak Gg II No.5, Tohpati LKP YUNI SALON Promo Krsus Kilat Unt Smua Prgrm Bljr Hy 1 Bln Anda Siap Bekerja dan Buka Usha Salon. Berminat Hub. YUNI SALON. Jl. Dr. Sutomo No. 18 Krg Bru Mtrm. Hp: 087865155031/081236448081 Quen Shi Salon & Day Spa Menerima:Cream Bath, Hair mask, Colouring, Smoothing, Body Masage, Body Scrub, Body Mask, Milk Bath, Ear Candle, Mani & pedi cure, Ratus, Sauna & Facial, disc. 30% smooting & Rebonding .

Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081917388443 Rcsm Youfo MTR salon Spa Muslimah, Prm Lbra:gratis cutting hair u/rbondng & smoothing.Prwtan Spa,facial,Creambath,Galvanic Spa.Facial Free Massage tgn&kaki mlai dr 65rb.Jl Kertanegara Btn Palm Indah I,Blkang Apotek Panjitilar. FB&IG:Youfo Mataram. WA: 087765893848 AYSHA SALON AND BODY TREATMENT, mlyani: prwatan rmbt&kulit, opening trial facial treatment by eternal beauty,mngatasi: wjah kriput,mnghlngkn bkas jrwat mncrahkan wjah,mnghlngkn flek, alamat : jl. dr. soetomo ,kr. baru, mtr, hp : 087800106674/ 082147428836

Umum PASI NTB, H. Suhaimi, Ketua Umum Taekwondo Indonesia (TI) NTB, L. Wirahman, Ketua Bidang Pembinaan Prestasi (Binpres) KONI Demisioner, Wibowo Budi Santoso dan beberapa pengurus cabor yang mengikuti Popnas 2017.

Hj. Husnanidiaty Nurdin yang biasa disapa Eni mengatakan pemusatan latihan atlet Popnas di Mataram sudah dimulai tanggal 5 September dan akan berlangsung hingga tangga 11 September 2017.

Pada pemusatan latihan yang berlangsung selama tujuh hari itu Eni mengingatkan atlet agar bersungguh-sungguh latihan. Sehingga hasil yang dicapai di Popnas bisa maksimal. Dalam hal ini Eni

LOWONGAN AMYRALD SALON membutuhkan karyawan yang professional/berpengalaman, disiplin, bertanggung jawab, pekerja keras & mau ditarget. gaji 1-2jt/bln.Hp 085239056182/jl. swasembada 11 c, kekalik jaya.

DIBUTUHKAN SEGERA TERAPIS SALON, SUDAH BERPENGALAMAN DIBIDANG SALON KECANTIKAN DAN TREATMENT, BELUM MENIKAH, UNTUK DITEMPATKAN DI INA PARISKA SALON CAB. MATARAM, LAMARAN DIKIRIM KE INA PARISKA SALON, JL. MAJAPAHIT NO. 31 B-C MATARAM DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2 DICARI SEGERA SOPIR PRIA/WNT, BAWA SIM & KTP LOMBOK TAKSI JL. KOPERASI NO.102 MATARAM HUB. 087865493799.

tidak ingin atlet NTB tidak serius latihan karena akan berdampak buruk pada prestasi atlet.

Ditegaskan Eni, pihaknya tidak memasang medali emas di Popnas 2017, namun demikian Eni menginginkan atlet pelajar bisa meningkatkan prestasi. Dalam hal ini tolak ukur prestasi atlet meningkat adalah dari peningkatan prestasi, dimisalkannya dari cabor atletik akan dilihat catatan waktu yang diraih harus lebih bagus dari sebelumnya.

“Kita tidak memasang target juara, namun atlet pelajar harus menunjukan peningkatan prestasi,” jelasnya.

Sebagaimana diberikan sebelumnya jumlah kontingen NTB sebanyak 101 atlet, 19 pelatih dan 30 Ofesial serta mengikuti 10 cabor dari 25 cabor yang dipertandingkan.

Para kontingen akan bertandang ke Semarang mulai 11 September 2017. (fan)

LOWONGAN DIBUTUHKAN SEGERA PEMBANTU RUMAH TANGGA (PRT) DIUTAMAKAN YANG BELUM MENIKAH , MAU TINGGAL DI DALAM, GAJI+THR. HUBUNGI BPK ADI (081917109080) DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 Perusahaan Farmacy membutuhkn: Salesman TO/Kanvas dgn syrt:Pria max 30th,pendidikan min.SMA, pnglman min.1thn, mnguasai area lombok(TO), P.Sumbawa (Kanvas),mmliki sim C(TO), Krm lmran: PT.Lenko Surya Perkasa,Jl.Ry Sandik No.19, 081915726592 PATRA SALON membutuhkan kryawan, yg blum berpngalman siap d training, diutamakan yang belum menikah, hub : 087864337006, jl. swakarya No.21 A kekalik-sekarbela.

Jumat, 8 September 2017

SUARA NTB

Halaman 12

RUKO - VILA - KOST

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/ Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu.

Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Jumat, 8 September 2017

Halaman 13

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

MENU : NASI KELOR, NASI LEBUI, BEBALUNG, SOTO, PELECING, RUJAK, ES KELAPA MUDA TEMAT & MENERIMA PESANAN NASI KOTAK, SNACK KANTOR. HUBUNGI IBU IDA AHMADI HP 081907415439

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat

Rp. 995 Jt

Jumat, 8 September 2017

SUARA NTB

Halaman 14

Ribuan Warga Kabupaten Bima Meriahkan Pencanangan Germas Bima (Suara NTB) Ribuan masyarakat Kabupaten Bima ikut meramaikan acara sosialisasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS), yang dipusatkan di kantor Bupati Bima persiapan, Godo Kecamatan Woha, Kamis (7/9).

Kegiatan sosialisasi Germas itu, diawali senam bersama kemudian dilanjutkan makan buah bersama.

Setelah itu jalan santai mengelilingi kantor Bupati Bima persiapan yang dilepas oleh Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri bersama Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB, dr.Nurhandini Eka Dewi,Sp.A. Serta terakhir dilanjutkan acara hiburan, beragam even lomba sekaligus penyerahan hadiah, hadiah-hadiah yang diberikan didukung oleh Dinas Kesehatan Provinsi

NTB melalui Dana Dekonsentrasi Satker 03 Kesmas dan ada juga berbagai bazar.

Panitia kegiatan sebelumnya menyebarkan undangan sebanyak 1.000 lembar. Dengan menghadirkan para peserta, dari Dinas Kesehatan (Dikes), masyarakat umum, di seluruh Kabupaten Bima, pelajar SMP dan SMA, FKPD, Kepala OPD dan Kepala Bagian ruang lingkup pemerintahan Kabupaten Bima.

Acara tersebut dihadiri Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB dr.Nurhandini Eka Dewi,Sp.A beserta jajarannya ,Juga dihadiri Wakil Ketua DPRD, H. Muhammad, Ketua Tim Penggerak Kabupaten Bima, , dan pihak Milenium Chalange Acount Indonesia (MCAI).

Plt. Kepala Dikes Kabupaten Bima, dr. Ganis Kristanto dalam pengantarnya mengajak seluruh lapisan dan elemen untuk meningkatkan Germas. Dengan memakan buah secara teratur demudian berolahraga secara teratur.

“Hasilnya akan menjadi generasi sehat dan sejahtera. Juga bisa membiasakan kita untuk mengikuti pola hidup sehat,” ujarnya.

Karena menurut Ganis, pola hidup sehat ada sejumlah kegiatan.

Diantaranya dengan cara melaku-

kan aktivitas fisik, konsumsi sayur dan buah, memeriksa kesehatan secara berkala dan anggota keluarga tidak ada yang merokok.

“Serta yang terakhir bayi harus mendapat ASI ekslusif,” katanya.

Sementara Bupati Bima mengingatkan peserta yang mengikuti sosialisasi itu tentang pentingnya mengonsumsi buah dan sayut untuk kesehatan.

Menurutnya, buah yang dikonsumsi tidak harus mahal.

“Tapi manfaatnya yang lebih penting untuk kesehatan,” ujarnya.

Bupati mengajak seluruh masyarakat dan peserta yang hadir dalam sosialisasi Germas itu untuk mulai menanam buahbuahan lokal, dengan memanfaatkan halaman rumah.

“Hasilnya bisa dipetik untuk dikonsumsi oleh keluarga. Karena buah lokal sangat kaya manfaat bagi kesehatan,” katanya.

Diakhir sambutannya, bupati menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada jajaran MCAI, yang selama beberapa tahun belakangan ini melakukan pendampingan terkait masalah kesehatan di Kabuapten Bima. (uki/*)

Bupati Bima dan Kepala Dikes Provinsi NTB, saat membuka jalan santai pada sosialisasi Germas, Kamis (7/9)

Kemeriahan mewarnai kegiatan Germas di Kabupaten Bima

Kemeriahan mewarnai kegiatan Germas di Kabupaten Bima

Bupati Bima, menyerahkan hadiah kepada salah seorang peserta

Senam bersama Bupati Bima, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB dan masyarakat

Kegiatan Germas di Kabupaten Bima berlangsung semarak

RAGAM

SUARA NTB Jumat, 8 September 2017

Halaman 15

Sel ISIS Masih ’’Tidur’’ Giri Menang (Suara NTB) Informasi sebelumnya terkait sel-sel ISIS yang menyebar ke sejumlah daerah termasuk NTB, tidak perlu dirisaukan. Sebab sel tersebut terpantau masih ‘’tertidur’’, karena terus dimonitor TNI dan Polri.

Hal itu disampaikan Pangdam IX Udayana Mayjen TNI Komaruddin Simanjuntak usai panen raya di Lombok Barat, Kamis (7/9) kemarin.

Dia berharap masyarakat tidak terlalu khawatir dengan informasi yang berkembang.

Meski pun itu fakta, tapi sepenuhnya agar dipercayakan penanganan dan

(Suara NTB/ist)

Parpol Dilarang Memungut Dana dari Anggota Praya (Suara NTB) Alokasi bantuan dana pembinaan bagi partai politik (Parpol) di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) bakal naik cukup signifikan. Konsekuensinya, Parpol dilarang untuk memungut kepada anggotanya maupun calon anggota baru. Terutama menjelang Pemilu. Jika ada yang ditemukan memungut, maka Parpol bersangkutan bakal ditindak tegas.

“Apapun namanya pungutan itu, kalau tidak dilandasi regulasi yang jelas, itu masuk kategori pungutan liar (pungli).

Dan, sanksi bagi yang melaku-

kan pungli sudah jelas,” terang Inspektur Inspektorat Loteng, Ir. L. Aswatara, kepada Suara NTB, Kamis (7/9).

Ia menjelaskan, pemerintah pusat menaikkan alokasi bantuan dengan tujuan untuk meringankan beban operasional Parpol yang ada. Sehingga Parpol tidak lagi harus memungut biaya kepada anggota maupun calon anggotanya. Terutama lagi bagi yang akan mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, beberapa Parpol justru membebani biaya tertentu.

Akibatnya, banyak

Pemprov Siapkan Skenario Revisi Perda PT. Bank BPR NTB Dari Hal. 1 Pemegang saham PD. BPR NTB terdiri dari 11 entitas pemerintahan, yakni provinsi dan 10 pemda kabupaten/ kota. Dalam Perda No. 10 Tahun 2016, diamanatkan supaya merger BPR NTB itu harus mendapatkan persetujuan dari seluruh pemegang saham, dalam hal ini 11 entitas pemerintahan.

Jika ada Pemda yang tidak setuju, maka Pemprov, kata Chairul tak bisa memaksa.

Sehingga mau tidak mau akan dilakukan revisi Perda No. 10 Tahun 2016. Perda ini diundangkan pada 8 Oktober 2016 lalu. Pemprov NTB juga sudah menyerahkan nama-nama calon Direksi dan Komisaris PT. Bank BPR NTB ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Sebelumnya, OJK mengembalikan berkas usulan merger PT. Bank BPR ke Pemprov NTB. Pasalnya, ada dua kabupaten yang belum menyetujui merger tersebut.

Yakni Sumbawa dan Sumbawa Barat. Nama-nama calon Direksi dan Komisaris PT.

Bank BPR NTB juga sudah dilakukan perbaikan sebelum diajukan ke OJK untuk dilakukan fit and proper test (uji kepatutan dan kelayakan). Namun, Chairul tak mau menyebutkan nama-nama calon dirkesi dan komisaris yang telah diajukan Pemprov NTB ke OJK tersebut.

Namun yang jelas, sesuai dengan Perda No. 10 Tahun 2016, jajaran direksi berasal dari internal BPR. Kemudian usia direksi dan komisaris tiodak lebih dari 58 tahun. Mantan Inspektur Inspektorat NTB ini mengatakan, jika dilakukan revisi Perda, maka Pemprov akan menghilangkan salah satu pasal dalam Perda tersebut yang mengharuskan calon direksi berasal dari internal BPR. Menurutnya, gubernur menginginkan supaya lembaga keuangan milik pemerintah daerah ini dapat ditangani secara profesional. Artinya, jajaran direksi dapat diambil dari luar internal BPR. (nas)

Dukungan PDI-P NTB Pada Pilgub Linier dengan Kabupaten/Kota Dari Hal. 1 kapabilitas dan elektabilitas bakal calon yang muncul.

Seperti di Pilkada Lotim misalnya. PDI-P sudah mengamati ada sejumlah bakal calon yang muncul. Ada sejumlah nama yang wacananya akan bertarung dalam Pilkada Lotim. Ada H.Syamsul Luthfi, H.Sukiman Azmi. Kemudian Hj.Lale Yaqutunafis, Drg. Asrul Sani, TGH.Najamudin dan beberapa nama lainnya. ‘’Untuk Pilkada Lotim, saat ini kami sedang memantau bakal calon yang muncul. PDI-P sejauh ini belum memutuskan nama bakal calon yang diusung.’’

Begitu juga untuk Pilkada Kota Bima. Nama-nama bakal calon yang akan menggantikan M. Qurais H. Abidin, memang sudah bermunculan dan kini sedang dalam pemantauan ‘’radar’’ PDI-P NTB. Jika di Pilgub NTB dan Pilkada Lobar, PDI-P sudah jelas mengarahkan dukungan pada bakal calon tertentu.

Bagaimana dengan bakal calon PDI-P di Pilkada Lotim dan Kota Bima? Ruslan Turmudzi mengatakan bahwa namanama yang digadang-gadang di Pilkada Lotim dan Kota Bima, memiliki peluang yang sama

diusung oleh PDI-P. Misalnya H.Syamsul Lutfhi, memiliki peluang diusung PDIP. Begitu juga H.Sukiman Azmi, Hj.Lale Yaqutunafis, Drg. Asrul Sani, TGH.Najamudin dan bakal calon lainnya. ‘’Mereka semuanya (yang memiliki kapabilitas dan elektabilitas bagus), berpeluang besar diusung PDI-P. Namun dengan catatan penting, paket yang kita usung di Pilkada Lotim dan Kota Bima termasuk di Pilkada Lobar, dukungannya linier dengan paket yang diusung PDI-P dalam Pilgub NTB,’’ jelas Ketua Komisi III DPRD NTB ini.

Yang dimaksud dukungan linier dijelaskan Ruslan , ketika PDI-P di Lotim misalnya mengusung H.Syamsul Luthfi sebagai calon bupati.

Maka paket H.Syamsul Luthfi nantinya harus mendukung paket yang diusung PDI-P dalam Pilgub NTB yang mewacanakan pasangan H.Moch. Ali bin DachlanDra.Hj.Putu Selly Andayani, M.Si. Begitu juga pasangan calon lain di daerah yang diusung PDI-P, dukungannya harus linier dengan Pilgub NTB. (*)

masyarakat yang sebenarnya mau terlihat dalam proses pemilu sebagai calon anggota legislatif. Namun urung terlibat, lantaran tidak mampu membayar biaya yang telah dipatok oleh Parpol bersangkutan. Hal itu sama saja artinya, membatasi hak politik masyarakat. ‘’Inilah yang ingin coba diminimalisir. Sehingga pemerintah menaikkan alokasi bantuan bagi Parpol yang ada,’’ katanya.

Dengan besarnya alokasi bantuan Parpol tersebut, Inspektorat Loteng tentunya juga akan lebih intensif dan ketat dalam melakukan pengawasan. Jangan sampai bantuan yang ada disalahgunakan, yang tidak hanya akan merugikan Parpol itu sendiri. Tetapi juga masyarakat.

Mengingat, hajatan bantuan dana Parpol tersebut juga untuk mendorong pendidikan politik bagi masyarakat. ‘’Bantuan yang diterima Parpol,diharapkan bisa dipergunakan semaksimal mungkin. Untuk membantu pendidikan politik masyarakat di daerah ini khususnya,’’ ujar mantan Staf Ahli Bupati Loteng ini.

Sehingga masyarakat Loteng ke depan bisa memperoleh pendidikan politik yang baik dan benar. Dengan duku-

ngan dari Parpol-parpol yang ada di daerah ini. Karena pendidikan politik bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata. Justru tanggung jawab besar untuk memberikan pendidikan politik yang baik dan benar tentunya, ada di tangan Parpol.

Disinggung terkait besaran bantuan dana bagi Parpol di Loteng, Ketua DPRD Loteng, H. Achmad Puaddi, FT.SE, mengaku sampai saat ini masih belum jelas. Karena masih menuggu rumusan dari pemerintah pusat, soal perhitungan besaran bantuan dana Parpol. ‘’Kita masih menunggu rumusan perhitungan besaran bantuan dana parpol dari pemerintah pusat. Sehingga berapa besaran bantuan dana Parpol yang nantinya harus disiapkan oleh pemerintah daerah, belum ditentukan.’’

Memang informasi yang ada, besaran bantuan dana parpol sebesar Rp 1.000 per suara. Namun seperti perumusan pastinya, pihaknya masih menunggu. “Soal ini nanti akan dibahas bersama pemerintah daerah. Setelah kita menerima rumusan perhitungan besaran bantuan dana parpol dari pemerintah pusat,” pungkas politisi Partai Golkar ini. (kir)

(Suara NTB/ars)

INTERAKTIF - Berbagai upaya dilakukan oleh Pemda Sumbawa dalam mempromosikan Festival Pesona Moyo 2017, salah satunya melakukan sosialisasi melalui Interkatif di Radio Global FM Lombok, Kamis (7/9). Tampak Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Sumbawa, Ir.H. Junaedi, M.Si (kanan) dan Kabag. Humas dan Protokol Setda Kabupaten Sumbawa, M. Lutfi Makksi, S.Pd., M.Si interaktif dipandu oleh penyiar Radio Global FM Lombok, Kika Ataya

Komaruddin Simanjuntak

Pelapor Kasus K2 Dompu Datangi Polda NTB Mataram (Suara NTB) Syamsudin alias Some, warga yang getol melaporkan kasus dugaan korupsi pengangkatan honorer K2 Dompu mendatangi Polda NTB, Kamis (7/9) siang kemarin. Dia mempertanyakan perkembangan penyidikan, termasuk status tersangka yang belum juga ditahan.

Some yang merupakan bagian dari 134 honorer yang dicabut SK pengangkatannya, mempertanyakan perkembangan kasus ini karena sudah dua bulan berjalan sejak ditingkatkan ke penyidikan.

“Saya langsung bertemu penyidik, menanyakan sudah seperti apa perkembangannya. Ini kan sudah dua bulan, kok belum selesai selesai,” kata Syamsudin, di Gedung Ditreskrimsus Polda NTB. Sebenarnya surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) sudah diterimanya beberapa waktu lalu. Ada dua poin isinya. “Pertama kasus ini masih dalam tahap penyidikan. Kedua, penyempurnaan petunjuk P19

Pemprov NTB Kekurangan 4.603 ASN Dari Hal. 1 kita berharap mungkin ada tahap III nanti dari formasi di Kemen PANRB. Kan masih ada 33 provinsi yang belum dapat formasi,’’ kata Fathurahman.

Ia menjelaskan, rekrutmen CPNS dilakukan secara bertahap oleh Kemenpan RB. Pihaknya berharap, ada tahap III dan NTB mendapatkan formasi sesuai dengan jumlah kekurangan pegawai yang ada saat ini. ‘’Kita berharap, kita berdoa. Intinya provinsi berharap ada formasi, jatah masing-masing daerah di provinsi dan kabupaten/kota yang

sudah kita sampaikan ke Kemen PANRB,” tambahnya.

Fathurahman mengatakan, jika berbicara soal kekurangan PNS, hampir seluruh pemerintah daerah mengalami kekurangan. Termasuk NTB dan pemerintah kabupaten/ kota. Khusus untuk Pemprov NTB, masih kekurangan sebanyak 4.603 pegawai sesuai ABK. Fathurahman merincikan 4.603 formasi yang diusulkan ke pemerintah pusat itu masing-masing tenaga kesehatan 757 orang, tenaga teknis 945 orang, guru SMA 1.495 orang, guru SMK 1.322 orang dan guru SLB 84 orang.

Kebutuhan PNS Pemprov NTB untuk tenaga kesehatan, teknis dan guru SMA/SMK dan SLB sebanyak 6.965 orang. Sementara, jumlah PNS yang ada untuk bidang-bidang tersebut baru 2.362 orang.

Artinya, Pemprov masih kekurangan 4.603 orang, yang kemudian diusulkan dalam pembukaan penerimaan CPNS tahun 2017 ini.

“Prinsipnya, kita sudah menyampaikan. Karena itu yang sudah kita lakukan terkait kebutuhan pegawai kita saat ini. Data itu menjadi dasar Kemen PANRB untuk ditelaah lebih lanjut di sana,’’ jelasnya. (nas)

PR Pemprov Turunkan Angka Kemiskinan 3,82 Persen Dari Hal. 1 ‘’Targetnya sampai 12,25 persen sampai 2018. Kita optimis (tercapai), karena potensi dan peluang ada. Tinggal SDM yang ada di pemerintahan dan juga stakeholders lainnya. Kemudian sinergitas, kerjasama dan kerja keras semua pihak,” katanya.

Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) NTB ini menyebutkan sekitar 40 persen warga NTB atau 2,4 juta jiwa masuk kategori miskin dan rentan miskin. Ia mengingatkan, jangan sampai warga yang rentan miskin ini menjadi miskin.

Menurutnya, menjaga 1,6 juta jiwa warga NTB yang rentan miskin ini supaya tidak jatuh menjadi miskin menjadi tugas berat pemerintah daerah, baik provinsi dan kabupaten/kota. Pemda diminta melakukan intervensi program maupun kegiatan melalui strategi mereka masing-masing. ‘’Karena sekali lagi, potensi serta peluang yang ada bisa

dilakukan kabupaten/kota.

Itu yang akan menjadi angkaangka yang ada di provinsi dan nasional,’’ katanya.

Apalagi, kata Wagub, pada 2018 mendatang, Pemprov dan tiga kabupaten/kota akan melaksanakan Pilkada serentak. Artinya, sebagian dana akan tersedot untuk pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan tersebut. Namun, dengan adanya paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah pusat dan kebijakan penanganan kemiskinan dari desa yang diinisiasi pemerintah provinsi dapat mempercepat penurunan kemiskinan di daerah ini.

“Saya harapkan agar tidak terjadi ego sektoral. Semua SKPD harus betul-betul bersinergi. Kalau tidak bisa, maka sulit. Anggaran ada tetapi jika tidak dikelola dengan baik oleh sumber daya manusia yang hebat juga tidak bisa. Makanya bersamaan,” tandasnya.

Tahun awal RPJMD NTB 2013, persentase angka kemiskinan di NTB sebesar 17,25 persen. Realisasi sam-

antisipasinya oleh TNI dan Polri.

“Dan ini (ISIS, red) tidak saja di NTB dan di Bali saja, tapi secara nasional mereka banyak. Bahkan jumlahnya di daerah lain lebih banyak dari yang ada di NTB ini,” ujarnya.

Pangdam mengurai situasi saat ini yang relatif masih stabil dan termonitor. Keberadaan sel-sel itu sebelumnya karena kader-kader ISIS yang sebelumnya mendalami latihan militer di Timur Tengah yang dilanda konflik. Mereka kemudian diajak kembali ke Indonesia karena tertekan di negara yang bergolak tersebut.

Sebelum mereka kembali ke NTB, sudah terpantau dari Jakarta. ‘’Datanya mereka sudah ada di Jakarta.

Kegiatannya apa saja, kita batasi dia. Bila mereka keluar, kita bersikap di sana, pantau terus,” jelas Pangdam, namun enggan menyebut jumlah keseluruhan di NTB. Maka hemat dia, yang harus dilakukan, membiarkan sel-sel ISIS itu tetap ‘’tidur’’.

“Makanya saya katakan, biarkan dia ‘’tertidur’’. Jangan sampai dia bangun. Caranya kita yang aktif. TNI Binter (pembinaan teritorial) dan Polri patroli,” sarannya.

Dalam rangka antisipasi ini, dia meminta masyarakat agar tidak alergi dengan aparat TNI dan Polri. Tujuan mereka menjaga masyarakat dari gangguan kamtibmas dari mana pun, termasuk ancaman sel ISIS. “Jangan alergi dengan tentara yang Binter. Ini untuk beri rasa aman,” harap Pangdam. (ars)

pai 2015, angka kemiskinan masih 16,54 persen. Pada 2016, angka kemiskinan ditargetkan 14,25 persen. Namun, angka kemiskinan masih pada posisi 16,02 persen pada September 2016.

Pada 2018, sesuai RPJMD, angka kemiskinan ditargetkan tersisa sebesar 12,25 persen. Sementara itu, pada posisi Maret 2017, angka kemiskinan di NTB sebesar 16,07 persen. Artinya, Pemprov masih punya PR menurunkan angka kemiskinan sebesar 3,82 persen hingga 2018 mendatang.

Berdasarkan data BPS, gambaran penurunan angka kemiskinan di NTB empat tahun terakhir pada posisi Maret. Pada Maret 2014, angka kemiskinan di NTB sebesar 17,24 persen. Kemudian turun menjadi 17,10 persen pada Maret 2015. Selanjutnya, pada Maret 2016, angka kemiskinan di NTB turun menjadi 16,48 persen. Pada posisi Maret 2017, angka kemiskinan di daerah ini turun menjadi 16,07 persen. (nas)

jaksa,” ujarnya.

Menerima SP2HP itu membuatnya kurang puas, sehingga berinisiatif mendatangi langsung Subdit III Tipikor Ditreskrimsus yang menangani kasus ini. Salah satu hal yang mendorongnya, eskalasi politik di Dompu yang semakin tidak menentu sebagai dampak dari kasus ini.

Sebenarnya dia mengaku sudah mendatangi Kejati NTB yang menerima pelimpahan berkas. Dia juga sempat mempertanyakan keseriusan Kejakasan dalam mempelajari berkas, sehingga dikembalikan dua kali

oleh Jaksa berikut petunjuk.

Some yang saat ini posisinya dilindungi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), berharap dalam waktu dekat petunjuk dalam P19 tuntas dan dikembalikan ke jaksa untuk diperiksa kembali.

Some pada saat itu ditemui langsung Kasubdit III Tipikor Ditreskrimsus, AKBP Bagus Satrio Wibowo, SIK. Di ruangannya, Kasubdit memberi penjelasan terkait perkembangan penanganan kasus tersebut, sesuai dengan langkah langkah yang ditempuh penyidiknya. (ars)

Belum Dapat Persetujuan Dari Hal. 1 Kamis (7/9) siang kemarin.

Awal pekan ini, Pemprov sudah mengirim surat Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi mengenai permintaan persetujuan ke Mendagri soal rencana lelang tiga jabatan eselon II. Yakni Kepala Biro Perekonomian, Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip serta Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Politik, Hukum dan Pelayanan Publik.

Gubernur meminta persetujuan Mendagri sebelum membuka lelang tiga Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) itu lantaran NTB merupakan daerah yang akan melaksanakan Pilkada. Sesuai ketentuan, Pemda harus bersurat ke Mendagri jika ingin melakukan mutasi.

Fathurahman mengatakan, pihaknya melalui Badan Penghubung Daerah (BPD) NTB di Jakarta terus memonitor perkembangan surat yang te-

lah dikirim tersebut. Ia mengaku optimis Mendagri akan memberikan persetujuan.

Pasalnya, lelang jabatan yang akan dilakukan Pemprov NTB untuk mengisi kekosongan jabatan tiga jabatan eselon II yang ada.

Disinggung mengenai waktu yang semakin mepet, tahun anggaran 2017 beberapa bulan lagi akan berakhir?

Fathurahman berharap persetujuan Mendagri akan segera keluar. Jika persetujuan tersbeut telah keluar, maka akan segera dilakukan pembukaan seleksi terbuka tiga jabatan eselon II tersebut.

Ia mengatakan, tahapan seleksi tiga jabatan eselon II itu dapat percepat menjadi satu bulan. Namun, untuk waktu seleksi tetap akan dibuka selama 15 hari atau dua minggu. Tahapan selanjutnya yang bisa dipersingkat hingga penetapan tiga besar calon pejabat eselon II untuk masing-masing posisi. (nas)

Pengguna Tramadol di Bima Sasar Pelajar SD Dari Hal. 1 ada masuk keluhan bahwa di sekolah itu siswanya yang mengonsumsi obat keras jenis tramadol. ‘’Bahkan ada satu sekolah SD di Kabupaten Bima melaporkan sebagian siswanya terpengaruh akibat konsumsi tramadol,” kata Ahmad kepada Suara NTB. Menurutnya, persoalan tersebut tidak bisa ditangani langsung sendiri oleh BNNK Bima. Karena ada proses dan mekanisme yang harus dilalui. Selain itu, ada hambatan, yakni tidak adanya kesadaran masyarakat untuk melaporkan hal itu.

Karena sejauh ini, masalah untuk memulihkan pencandu atau penyalahguna obat tramadol di Bima, masih terkendala pada kurangnya kesadaran masyarakat untuk melapor ke BNNK. ‘’Kami hanya sarankan agar orang tua atau elemen terkait bisa melaporkan kepada kami. Supaya mereka ini bisa direhabilitasi. Tapi jujur kami mencari pasien untuk direhabilitasi sulit sekali,’’ katanya.

Terkait efek tramadol, stigma yang dibangun pada ka-

langan masyarakat. Dengan meminum tramadol akan memberikan rasa kuat dan segar. Walaupun diketahuinya bersifat sementara. ‘’Jadi habis kerja minum ini (tramadol) merasa segar dan kuat. Begitu yang dirasakan dan mereka terus mengonsumsinya. Tanpa menyadari menyadari efeknya bisa merusak sistem saraf,’’ ujarnya.

Menurut Ahmad, berdasarkan pengakuan salah satu bandar nasional, daerah Bima merupakan wilayah di Indonesia Timur yang banyak permintaan narkoba dan tramadol. ‘’Ini berdasarkan pengakuan dari bandar sendiri, Bima wilayah terbanyak meminta barang ini,’’ katanya.

Terkait pemberantasan atau untuk memutus rantai jaringan tersebut, Ahmad mengakui, kinerja pihaknya belum efektif atau intens dalam melakukan penindakan di lapangan.

“Sampai saat ini kami masih terbatas jumlah personel dan bahkan bisa dikatakan kekurangan personel. Terkait hal ini, kami sudah meminta bantuan kepada Polres dan Polda,” pungkasnya (uki)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Jumat, 8 September 2017

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Pilkada Lotim 2018 Selong (Suara NTB) Wakil Bupati (Wabup) Lombok Timur (Lotim), H. Haerul Warisin yang digada-

ng-gadang akan ikut bertarung dalam Pilkada Lotim 2018 mendatang, mengaku berpasangan dengan H.

Machsun Ridwayni merupakan kehendak Allah, bukan karena adanya unsur keterpaksaan satu sama lain.

Menurut Haerul Warisin, mencari pasangan di dunia politik, rumah tangga, maupun mencari teman di kampus serta di manapun, itu semua merupakan kehendak dari Allah. Itu karena jodoh dan bukan sematamata adanya unsur keterpaksaan. “Itu sudah dijodohkan oleh Allah antara saya dan dia, (H. Machsun,red), jadi kalimatnya begitu iya,”terangnya.

Selain itu, Haerul Warisin juga menuturkan bahwa dalam maju di Pilkada Lotim 2018, ia tidak pernah mengajak maupun mencari figur yang akan menjadi wakilnya. Akan tetapi, sahabat-sahabat itulah yang menghubunginya untuk bertemu dan berkomunikasi.

Setelah berkomunikasi biasa, barulah sejumlah kerabatnya itu mengajak untuk sama-sama berjuang maju bertarung di Pilkada Lotim yang dihelat pada tahun 2018 mendatang.

“Sejumlah figur yang mengajaknya itu, empat sampai lima orang,” ujar H. Iron, sapaan akrabnya.

Untuk saat ini, lanjutnya,

komunikasi yang terbangun dengan H. Machsun sangat baik. Belakangan muncul penggabungan nama kedua balon cabup dan bacabup itu menjadi H. Haerul Warisin – H. Machsun Ridwainy (Harum). Terlebih saat ini dirinya sudah mendapat rekomendasi dari sejumlah partai pengusung sebanyak tiga rekomendasi, di antaranya Nasdem, PPP, PAN. “Anggap saja tiga partai itu sudah kita dapatkan rekomendasinya, kita tinggal menunggu PBB dan Insya Allah PKS akan mengarah ke kita, termasuk Gerindra,” paparnya.

Terkait tiga kandidat yang akan bertarung dalam pesta demokrasi lima tahunan itu, H. Haerul Warisin tidak mengantisipasi kandidat manapun. Yang pasti, katanya, kandidat yang maju bertarung dalam suatu pesta demokrasi memiliki kekuatan masingmasing. Diketahui, sejumlah figur yang diprediksi maju pada Pilkada Lotim, yakni paket Harum, H. Sukiman Azmy-H.Rumaksi (Sukma), serta dua figur lainnya yang sama-sama berasal dari organisasi Nahdlatul Wathan (NW), yakni H. M. Syamsul Luthfi dari NW di Pancor dan Hj. Lale Yaquttunafis dari NW di Anjani, yang hingga saat ini masih memilih “menjomblo”.

“Saya tidak mengantisipasi siapapun, saya kan masih menjabat sebagai wakil bupati. Jadi saya bekerja, saya bersila-

turahmi, saya menjenguk masyarakat. Baik Pak Sukiman maupun Pak Luthfi, termasuk Lale Yaqut juga kuat, kita sama-sama kuat,” pungkasnya. (yon) H. Haerul Warisin

(Suara NTB/dok)

Paket ’’Harum’’ Muncul Bukan Karena Terpaksa