Issuu

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000 Online :http://www.suarantb.com

SUARA NTB

16 HALAMAN NOMOR 148 TAHUN KE 13

E-mail: hariansuarantb@gmail.com

KAMIS, 7 SEPTEMBER 2017

Pengemban Pengamal Pancasila

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Dorong Gerakan Kebersihan Lingkungan

Bupati Turun Langsung dan Beri Motivasi Masyarakat Dompu (Suara NTB) Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin yang dikenal dengan ‘’Bupati Jagung’’ kini memberikan perhatian pada kebersihan lingkungan dan penataan dalam kota. Bupati bahkan terlibat langsung membersihkan sampah di sekitar pendopo dan Kantor Bupati yang berlokasi di depan Pengadilan Negeri Dompu dan Gedung PKK Dompu. Bupati turun dari mobil dinas Fortuner EA 1 R yang ditumpanginya ketika melihat beberapa pegawai dan pejabat Dinas Kesehatan Dompu sedang membersihkan serta memasang pagar warna warni di sekitar Jembatan Sungai Silo, Rabu (6/9) kemarin. Karena di tempat ini, sebelumnya terlihat kumuh dan sampah dibuang sembarangan oleh warga hingga ke sungai. Bersambung ke hal 15 (Suara NTB/ula)

ANGKAT PAGAR - Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin saat membantu angkat pagar warna warni yang dibuat jajaran Dinas Kesehatan Dompu, Rabu (6/ 9) kemarin (bawah). Sementara Bupati Dompu juga ikut membersihkan lingkungan sekitar pendopo di hari libur usai lebaran Idul Adha 1438 H, Sabtu (2/9) lalu.

Kerak Kemiskinan di NTB Capai 13 Persen Mataram (Suara NTB) – Badan Pusat Statistik (BPS) NTB mencatat kerak kemiskinan atau orang miskin dan sangat miskin di NTB mencapai 13 persen. Berdasarkan data terbaru BPS, angka kemiskinan di NTB pada Maret 2017 sebesar 16,07 persen.

TO K O H

Kepala BPS NTB, Dra. Endang Triwahyuningsih menjelaskan, konsep kemiskinan yang digunakan BPS adalah pendekatan kebutuhan dasar. Yakni kebutuhan dasar makanan dan kebutuhan dasar non makanan. Pengeluaran untuk memenuhi konsumsi 2100 kkal perkapita perhari (diwakili paket komoditi kebutuhan dasar makanan sebanyak 52 jenis komoditi).

Tak Pernah Habis 100 Persen WAKIL Gubernur (Wagub) NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si memerintahkan, seluruh SKPD dan Sekretariat Dewan (Setwan) memangkas belanja Alat Tulis Kantor (ATK) dan perjalanan dinas. Hal ini sesuai dengan rekomendasi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) atas evaluasi APBD Perubahan 2017. ‘’Apapun bentuk catatan hasil evaluasi Mendagri, wajib kita tindaklanjuti. Bersambung ke hal 15

Bima (Suara NTB) – Sebanyak 26 petani di 13 kecamatan Kabupaten Bima, dipanggil oleh penyidik, belum lama ini. Mereka dimintai keterangan soal pengadaan bibit bawang merah tahun 2016 lalu, yang saat ini kasusnya sedang diusut Polda NTB. Kabid Hortikultura Dinas Pertanian dan Perkebunan (Disperbun) Kabupaten Bima, Syahrial, S.P, mengaku, Bersambung ke hal 15 Syahrial

Hutan Rinjani Gagal Dimaksimalkan Atasi Kekeringan Mataram (Suara NTB) Debit air yang sebenarnya sangat tinggi tersedia di kawasan Gunung Rinjani. Selain sumbernya dari Danau Segara Anak, juga dari kawasan hutan yang masih terjaga. Sayangnya potensi ini gagal dimaksimalkan untuk mengatasi kekeringan di Pulau Lombok. ‘’Menurut saya, potensi air di Gunung Rinjani 90 persen bisa melayani kebutuhan air masyarakat. Kalau itu bisa dimaksimalkan, saya kira tidak ada kekeringan. Tapi kan ini tidak dimanfaatkan,’’ kata Kepala Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR), Raden Agus Budi Santosa, Rabu (6/9). Saat ini, luas hutan dalam kawasan TNGR mencapai 41.330 hektare. Kawasan hutan yang tentu saja menyimpan potensi air relatif besar yang selama ini melalui Daerah Aliran Sunai (DAS) dan anak sungai. Belum lagi potensi air dari Danau Segara Anak yang luasnya 11.800 hektare dengan kedalaman 200 – 300 meter. Air dari Segara Anak selama ini dilepas ke sungai, termasuk Kokok Putek dan melalui sungai sungai kecil lainnya. Bersambung ke hal 15

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/nas)

ANTRE - Antrean warga Desa Labuan Tereng, Lembar, Lombok Barat, saat menjemput bantuan air bersih dari Polda NTB, Rabu (6/9). Berita selengkapnya di halaman 15. (Suara NTB/why)

Rekrut 5.200 Orang

Pemprov Usulkan Anggaran Gaji Guru Honorer SMA/SMK Rp 120 Miliar Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB akan segera merekrut sebanyak 5.200 guru honorer SMA/SMK di daerah ini. Para guru honorer ini akan ditempatkan di SMA/SMK negeri maupun swasta yang ada di NTB. Untuk gaji guru honorer ini, Pemprov akan mengusulkan anggaran sebesar Rp 120 miliar dalam RAPBD 2018. Hal tersebut diungkapkan

Kepala Dinas Dikbud NTB, Drs. H. Muh. Suruji dikonfirmasi Suara NTB di Mataram. Suruji menjelaskan, seleksi guru honorer ini akan dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB. Pihaknya hanya membicarakan masalah mekanismenya saja dengan BKD. Ia mengatakan, untuk SMA/SMK negeri, Pemprov

akan merekrut sebanyak 3.500 guru honorer. Sisanya akan disebar untuk SMA/ SMK swasta yang ada di NTB. Sehingga total yang akan direkrut sebanyak 5.200 orang. ‘’Sekarang ini TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) sedang berdiskusi dengan Banggar untuk mencari titik temu di KUA PPAS 2018,’’ katanya. Begitu ada kepastian

bahwa gaji guru honorer ini masuk dalam KUA PPAS 2018, maka Pemprov akan langsung melakukan seleksi. Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/uki)

Kasus Bawang Merah, 26 Petani Bima Diinterogasi Penyidik

SUARA NTB Kamis, 7 September 2017

Kesepakatan Permanen KONFLIK warga di dua lingkungan yakni Asahan dan Peresak Kelurahan Pagutan berakhir dengan kesepakatan damai antarkedua belah pihak. Kesepakatan damai, Senin (4/9) itu ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) yang disaksikan oleh Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana, Kapolres Mataram, AKBP Muhammad, Kejari Mataram, Joko Purwanto serta tokoh masyarakat kedua lingkungan. Perjanjian damai itu kata Camat Mataram, Hariadi, (Suara NTB/cem) SIP merupakan kesepakaHariadi tan permanen antara kedua belah pihak. Artinya, masyarakat di Lingkungan Asahan dan Peresak tidak boleh keluar atau melanggar kesepakatan tersebut. Kedua belah pihak tidak bertanggungjawab bilamana ada provokator yang memancing keributan. “Warga sepakat menyerahkan ke kepolisian,” kata Hariadi, Rabu (6/9). Dia menjelaskan, keributan kembali terjadi pekan kemarin karena ada peristiwa pelemparan. Kedua lingkungan ini saling klaim melakukan perbuatan itu. Tetapi potensi keributan segera ditangani bersama aparat kepolisian. Mantan Camat Sekarbela ini menambahkan, pihaknya sudah mempertemukan tokoh masing - masing lingkungan. Masyarakat bersepakat berdamai yang difasilitasi oleh Pemkot Mataram. “Sebenarnya sudah lama kita fasilitasi, cuma menunggu momen yang tepat mempertemukan keduanya,” terangnya. Hasil mediasi Senin (4/9), perwakilan Lingkungan Asahan dan Peresak mengambil keputusan membuat batas larangan bunyi - bunyian jaraknya 100 meter. Dengan rincian 59 meter ke timur dan 59 meter ke sebelah barat. Larangan bunyi - bunyian dipasang berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Kota Mataram. “Rambunya langsung kita pasang,” akunya. Meskipun demikian, Hariadi mengaku tetap melakukan sosialisasi di dua lingkungan. Dengan harapan, masyarakat hidup berdampingan dan jangan ada hal spele antarindividu bertikai kemudian mengarahkan isu agama dan SARA, sehingga mengganggu kondusivitas masyarakat di Kota Mataram. (cem)

SUARA MATARAM

Halaman 2

Pengentasan Kemiskinan di Mataram Jangan Hanya Retorika Mataram (Suara NTB) Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana tak ingin penanganan kemiskinan di Kota Mataram dianggap hanya retorika saja. Secara de facto tertuang dalam kebijakan yang didistribusikan dalam klaster anggaran penanggulangan kemiskinan. Hanya memang dalam penganggaran tidak disebutkan secara spesifik untuk itu. “Secara langsung memang tidak disebutkan di situ. Tapi kita telah masukan anggaran penanggulangan kemiskinan,” kata Wawali ditemui, Rabu (6/ 9). Mohan yang juga Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah menanggapi soal ketidakhadirannya pada rapat di Pemprov NTB. Ia menegaskan, ketidakhadirannya pada rapati itu bukan menganggap hal itu tidak penting karena persoalan mendasar diberikan atensi lebih. Apalagi soal kemiskinan, sosial kemasyarakatan, dan peningkatan infrastruktur. Mohan mengklaim, ketidakhadirannya itu karena ada halangan sehingga mendelegasikan kepada Kepala Badan Per-

encanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), Ir. Amiruddin yang secara kebetulan menangani sektor itu. “Saya tidak hadir di situ karena ada halangan. Makanya saya utus Kepala Bappeda untuk itu,” ujarnya. Dia menjelaskan, persoalan kemiskinan ini bersifat pararel. Sebab, masalah ini jadi satu kesatuan dengan kesehatan, ekonomi, pendidikan, dan infrastruktur. Pemkot Mataram mengintervensi ke arah itu. Artinya, seluruh aspek itu terkompergensi dalam upaya mengentaskan kemiskinan. Menurutnya, pola penanganan tidak bisa dilakukan seperti di kabupaten lain yang menyasar desa - desa. Bisa saja Pemkab

lainnya di NTB menemukan satu lingkungan yang diidentifikasi sebagai simpul angka kemiskinannya tinggi atau kawasan rentan miskin. Akan tetapi, berbeda halnya dengan kemiskinan di Kota Mataram. Jumlahnya sporadik atau merata di masing - masing lingkungan. “Kita tidak bisa dengan pola itukarenapendudukmiskindikota merata di lingkungan,” jelasnya. Indikator atau kriteria dilakukan Pemkot Mataram adalah melihat secara visual kondisi rumah warga, fasilitas di rumahnya, pendapatan, dan lain sebagainya. Tetapi memang penduduk miskin di Mataram tidak terlalu dominan, meskipun diakui ada di semua lingkungan.

”

Penduduk miskin di kota merata di lingkungan

miskinan Rp 43 miliar. Kemudian, melonjak 200 persen di tahun 2016 menjadi Rp 134 miliar. Terakhir di tahun 2017 meningkat senilai Rp 196 miliar. (cem)

“Kita tidak bisa mengintervensi ke lingkungan karena jumlahnya sporadik,” terangnya. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Mataram bahwa penduduk miskin di Kota Mataram 9.80 persen atau 44.810 jiwa dari jumlah penduduk sekitar 450 ribu jiwa. Intervensi dari sisi penganggaran relatif meningkat setiap tahun. Di tahun 2015, anggaran pengentasan ke-

(Suara NTB/cem)

AKAN DIKELOLA INVESTOR - Lahan di Taman Wisata Loang Baloq yang menghadap pantai rencananya akan dikelola investor. Lahan di TWLB ini sebelumnya akan dikelola Mataram Sunset Beach, namun kemudian investor itu batal membangun hotel.

Jadi Beban bagi Parpol KEBIJAKAN Pemerintah pusat menaikkan dana partai politik sepuluh kali lipat mendapat apresiasi dari kalangan politisi. “Sebenarnya kalau mengikuti kebutuhan dari partai itu sendiri, berbicara ideal, masih belum memadai,” ujar Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH. Tetapi, kenaikan dana parpol sepuluh kali lipat ini, katanya, luar biasa berat bagi parpol. Terhadap besarnya perhatian pemerintah itu, membawa beban tanggung jawab tersendiri bagi parpol. “Justru bebannya lebih besar dan lebih berat daripada nilai kenaikannya,” Terlebih (Suara NTB/fit) dengan kondisi ideal yang H. Didi Sumardi saya sampaikan itu,” akunya. Beban berat itu, seperti diketahui opini masyarakat terhadap parpol tidak begitu baik. Oleh karena itu, momentum kenaikan dana parpol ini secara tidak langsung sebagai bentuk penegasan komitmen bagi parpol untuk melakukan pembenahan yang lebih baik lagi dalam mengelola parpol dengan prinsip demokrasi yang diharapkan. Outputnya adalah bagaimana fungsi yang dijalankan parpol itu, bisa dipertanggungjawabkan kepada publik. Di antaranya bagaimana melakukan rekrutmen terhadap kaderkader yang memang memenuhi kualifikasi untuk menjalankan tugas tugas di kelembagaan sesuai dengan fungsinya. Khususnya lembaga legislatif. Keberadaan kader-kader parpol menjalankan amanah rakyat dengan sebaik baiknya. Fungsi lainnya adalah melakukan pendidikan politik bagi masyarakat. “Ini pertaruhan bagi parpol itu sendiri membuktikan bahwa dirinya itu sebagai satu lembaga yang kredibel dan bisa dipercaya melaksanakan fungsi itu. Sebab, tantangan bagi parpol adalah pembuktian bagi dirinya. “Ini lo partai saya memiliki kualifikasi melakukan pendidikan politik bagi rakyat,” katanya. Setelah itu, tahap berikutnya adalah diharapkan parpol lebih intens melakukan tugasnya memberikan pendidikan politik bagi rakyat. Ini bukan tugas ringan. Selain membutuhkan anggaran yang besar juga perlu strategi dan metode tersendiri bagi parpol untuk menjalankan fungsi mengedukasi masyarakat secara politik. Paling tidak diharapkan parpol sesuai konstituen yang dimiliki, bagaimana hubungan parpol itu dengan konstituennya berjalan baik. “Mana yang menjadi konstituen bagi parpol itu diharapkan memiliki wawasan politik yang baik,” imbuhnya. Untuk itu, sebagai cermin parpol berhasil melakukan pendidikan politik bagi konstituen. Tugas berat lainnya adalah bagaimana parpol menyiapkan kader-kadernya untuk posisi pada jabatan publik. Khususnya di jalur pemilihan kepala daerah. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi parpol untuk mewujudkan itu. Manakala parpol gagal melaksanakan fungsinya, dikaitkan dengan besarnya anggaran yang diberikan kepada parpol, hal itu dikhawatirkan akan memunculkan reaksi dari masyarakat,” pungkasnya. (fit)

Investor Tertarik Kelola Lahan di Loang Baloq Mataram (Suara NTB) Salah satu investor cukup tertarik ingin mengelola lahan di Loang Baloq, Kelurahan Tanjung Karang Kecamatan Sekarbela. Lahan dengan luas sekitar 40 are rencananya akan dibangun pusat akomodasi pariwisata di Kota Mataram. Sekretaris Daerah Kota Mataram, Ir. H. Effendi Eko Saswito menjelaskan, kewenangan pengelolaan aset

daerah telah diserahkan ke masing - masing satuan kerja perangkat daerah. Termasuk Taman Wisata Loang Baloq sudah ada investor yang berminat untuk mengelola. Sekarang ini,investor tengah mempersiapkan feasibility study. Hasilnya nanti mereka akan coba menawarkan dan memaparkan ke Pemkot Mataram. “Nantinya kita akan pelajari apakah layak untuk

dikerjasamakan atau tidak,” kata Sekda, Selasa (5/9). Dikatakan, Loang Baloq ini memang merupakan daerah wisata sehingga konsepnya nanti tidak jauh dari itu. Kemungkinan pihak ketiga ini ingin membangun hotel atau akomodasi wisata lainnya. Pemkot Mataram sambungnya, memang membutuhkan akomodasi di kawasan itu untuk mengembangkan

Masyarakat Bisa Cek Izin Lewat Aplikasi ’’MOLAH’’ Mataram (Suara NTB) Masyarakat khususnya yang mengurus izin tak perlu repot - repot datang ke kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Cukup dengan mengecek melalui aplikasi android Mataram Online Lisensi Android Helpfull (MOLAH), pemohon sudah mengetahui sejauhmana tindaklanjut permohonan izin mereka. Aplikasi MOLAH yang dilaunching 31 Agustus bertepatan dengan Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Mataram ke 24, kata Sekretaris DPMPSTP Kota Mataram, Bambang Juni Wartono, telah diunduh 50 masyarakat. Artinya, masyarakat cukup antusias menikmati layanan murah,

mudah, dan praktis tersebut. “Data yang masuk sudah 50 masyarakat yang unduh,” kata Bambang ditemui di ruang kerjanya, Rabu (6/9). Menggunakan aplikasi ini lanjutnya, masyarakat bisa memantau sejauh mana tindak lanjut izin mereka. Cukup dengan memasukkan nomor registrasi diberikan pada penyerahan berkas di petugas loket. Sehingga, pemohon tidak perlu datang ke dinas hanya mengecek karena cukup dengan memantau lewat aplikasi di android. “Aplikasi diunduh dulu di app store,” terangnya. Dengan sistem ini pemohon bisa melihat retribusi perizinan yang harus dibayar ke pemerintah. Demikian pula, jika

ada izin yang free (gratis) akan terlihat pada aplikasi ini. Untuk pendaftaran atau pengajuan izin bisa melalui perizinan online. Berkasnya kemudian menyusul diserahkan ke petugas loket. Pola perizinan seperti ini kata Bambang, menghindari praktik percaloan. Pemohon tidak lagi berhubungan dengan petugas di loket sehingga lebih gampang mengontrol proses pengajuan izin mereka. “Jadi tidak ada istilah calo izin. Masyarakat sudah gampang tinggal unduh langsung bisa mengakses informasi perizinannya,” katanya. Dari segi rating di app store telah mencapai 4,9. Posisi ini dinilai baik karena paling tinggi itu 5. (cem)

Membengkak, Bantuan Dana Parpol di Mataram Mataram (Suara NTB) Tidak saja di Pemprov NTB, bantuan dana bagi partai politik (parpol) di Kota Mataram turut membengkak. Untuk satu suara di tahun 2017 dihargai Rp 4.540. Kenaikannya cukup fantastis dibandingkan tahun 2014 lalu dengan harga tidak mencapai Rp 1.000 per suara. Besar bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapat kursi di DPRD Kota Mataram berdasarkan hasil Pemilu Legislatif Tahun 2014 berbeda - beda. Bantuan paling besar diterima yaitu Partai Golkar senilai Rp 187. 601.880 dengan perolehan sembilan kursi dan 41.322 suara. Berikutnya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dengan perolehan lima kursi dan 26.335 suara. Bantuan yang diterima senilai Rp 119. 560.900. Partai Gerindra meskipun mendapatkan kursi lebih besar dibandingkan PDI-P yaitu enam kursi. Tetapi perolehan suaranya 23.424 suara sehingga mendapat bantuan Rp 106.344.960. Partai Demokrat dengan perolehan empat kursi dan 19.929 suara jumlah bantuan

diterima Rp 90.477.660. Kemudian, PPP dengan perolehan lima kursi mendapatkan bantuan Rp 89. 147.440 dengan jumlah suara terpaut sedikit dengan Demokrat yakni 19.626. Selanjutnya, Partai Hanura dengan perolehan suara 15.763 dan 2 kursi di DPRD mendapat bantuan Rp 71.564.020. Lalu disusul PKB yang mendapatkan kursi satu, tapi perolehan suaranya mencapai 12.928 sehingga layak diberikan bantuan lebih besar dibandingkan PKS yang mendapatkan tiga kursi tapi jumlah suara rendah. PKB menerima bantuan Rp 58.693.120. Sedangkan PKS hanya Rp 49.735.700. Berikutnya Partai Nasdem dengan perolehan dua kursi dan 10.947 suara memperoleh bantuan Rp 49.699.380. PAN yang hanya mendapatan satu kursi mendapatkan bantuan Rp 47.729.020. Bantuan diterima PAN lebih besar dibandingkan PKPI. Padahal, PKPI memiliki dua kursi di parlemen. Tetapi, perolehan suara PAN selisih 1.478 suara dari PKI yang hanya memperoleh suara 9.035. Menanggapi hal tersebut,

(Suara NTB/cem)

BENDERA PARPOL - Komisioner KPU Kota Mataram, Sopan Sopian Hadi menunjukkan beberapa bendera parpol yang memperoleh kursi di DPRD Kota Mataram, Selasa. Kepala Bidang Politik dan Bina Ideologi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Mataram, I Putu Juniartha, SH., menjelaskan, pemberian bantuan kepada partai politik memang diwajibkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2014. Di mana, kabupaten/kota, provinsi maupun di pusat untuk mengalokasi bantuan dana bagi parpol yang mendap-

atkan kursi di legislatif. Bantuan itu berlaku lima periode. Sejauh ini kata dia, tidak ada instruksi dari Pemerintah Pusat untuk kenaikan bantuan dana parpol. “Memang sih ada wacana. Tapi kan sifatnya nasional termasuk perhitungan di nasional,” kata Putu dikonfirmasi, Selasa (5/9). Pemberian bantuan itu tidak tergantung jumlah kursi melainkan dihitung dari jumlah suara

dari masing - masing parpol. Partai politik mendapatkan bantuan berbeda, meskipun kursi didapatkan di parlemen banyak. Namun demikian, Putu mengklaim tidak ada kenaikan bantuan dana parpol tahun ini. Hanya saja secara umum digambarkan bahwa satu suara dihargai Rp 4.540. “Kenaikan tidak ada karena kita berpedoman di pusat,” klaimnya. Terkait harga satu suara pada tahun 2014 Rp 800. Putu enggan mengomentari hal itu. Yang jelas, bantuan diberikan ke Parpol berdasarkan perhitungan. Dan, pembagian itu dilakukan secara profesional berdasarkan rumusan - rumusan. Putu mengaku pernah diperiksa oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) terkait penentuan besar kecilnya bantuan ke Parpol. Komisioner KPU Kota Mataram, Bedi Saparwadi, SE., ditanya mengenai bantuan parpol enggan memberikan tanggapan. Ia mengaku, pemberian bantuan parpol jadi kewenangan pemerintah daerah dan KPU hanya berhak mengeluarkan jumlah suara. (cem)

daerah selatan yang terkoneksi Pemkab Lombok Barat. “Insya Allah, bulan depan ini sudah masuk konsepnya dan kami sudah ada pertemuan dua kali,” akunya. Di tahun 2014, Pemkot Mataram sempat mengerjasamakan lahan di Loang Baloq dengan Mataram Sunset Beach. Sayangnya, pembangunan hunian mewah lima lantai itu batal setelah tidak

ada kejelasan investor untuk mengembangkan kawasan tersebut. Padahal, pihak ketiga dan investor telah melakukan peletakan batu pertama. Ditanya potensi kembali gagalnya pengelolaan Loang Baloq oleh investor? Sekda yakin persoalan itu tidak akan terulang lagi. Pihaknya nanti akan melihat kualifikasi dari investor termasuk kredibilitasnya yang akan jadi penilaian. (cem)

Bantuan untuk Pedagang Miras di Mataram akan Dievaluasi Mataram (Suara NTB) Peredaran minuman keras (miras) tradisional semakin marak di Kota Mataram menunjukkan lemahnya pengawasan serta tak efektifnya bantuan atau kompensasi diberikan Pemkot Mataram kepada pedagang miras. Pedagang bukannya mengalihkan profesinya dengan bantuan modal yang diberikan, justru dinilai mengembangkan usaha mereka dari bantuan yang diberikan pemerintah. Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana dikonfirmasi, Rabu (6/9), meminta dilakukan peninjauan kembali terhadap kompensasi diberikan pemerintah sebelumnya. Jangan sampai bantuan modal dihajatkan agar masyarakat mengalihkan profesinya justru mengembangkan usahanya. “Saya pikir ini perlu ditinjau lagi kalau memang informasinya seperti itu,” kata Mohan. Meskipun demikian, ia berpikir positif saja dan tidak mau beranggapan bahwa bantuan itu disalahgunakan. Mohan juga belum menerima hasil investigasi Satpol PP yang menemukan indikasi seperti itu. Ini nantinya akan dijadikan evaluasi kedepan untuk memberikan bantuan kembali. “Tentu kita akan evaluasi ini,” ujarnya. Di satu sisi, Wawali mengaku lemahnya supervisi atau pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah. Tetapi memang pengawasan peredaran miras tradisional harus secara terintegrasi yang melibatkan lintas sektor seperti Kepolisian, TNI, camat,

lurah, dan tokoh masyarakat setempat. Pihak - pihak ini harus bersinergi menegakan aturan itu, sehingga penanganan lebih maksimal. “Kami akui memang kita masih lemah melakukan pengawasan,” ujarnya. Jika langkah persuasif dan imbauan tidak efektif menekan peredaran miras di Kota Mataram, Mohan kembali memberikan peringatan ke pedagang. Pihaknya akan memberikan sanksi lebih tegas lagi dengan penegakan aturan. Di samping itu memang kata dia, camat dan lurah harus proaktif turun memantau ke lapangan. Titik - titik mana menjadi lokasi peredaran miras tradisional dikoordinasi dengan aparat terkait untuk dilakukan penertiban. Di tahun 2016, Pemkot Mataram memberikan kompensasi ke pedagang miras secara bervariasi. Nilainya Rp 5 juta – Rp 10 juta tergantung besar kecilnya usaha mereka. Kompensasi itu dimaksudkan agar pedagang mengalihkan profesi mereka. Nyatanya, pedagang miras tetap marak terjadi. Bahkan, investigasi aparat penegak Perda menemukan indikasi pedagang menggunakan kompensasi untuk mengembangkan usaha mereka. Kambuhnya penyakit sosial itu dipicu lemahnya penindakan oleh pemerintah. Meskipun lima pedagang diseret ke pengadilan dan dikenakan sanksi tindak pidana ringan (tipiring) dengan denda Rp 500 ribu. Tetapi tidak mengendurkan niat masyarakat menjual miras kembali. (cem)

SUARA NTB Kamis, 7 September 2017

Mantan Napi dan TKI Dilatih Keterampilan Mataram (Suara NTB) Mantan Nara Pidana (Napi) dan mantan TKI mendapat perhatian khusus untuk diberikan pelatihan keterampilan, agar lebih diberdayakan di masyarakat. Dinas Sosial Provinsi NTB melalui Bidang Rehabilitasi Sosial (Rehsos) menyiapkan kegiatan pelatihan kepada mereka agar lebih terampil. Puluhan mantan napi, TKI, ditambah wanita-wanita rawan sosial (janda dan tidak punya pekerjaan), serta Gelandangan dan Pengemis (Gepeng) di kabupaten/ kota, dilatih dan di didik (Suara NTB/bul) secara bergiliran. Huailid Sebelumnya lebih dari 40-an orang di Lombok Barat dan mulai dilaksanakan di Lombok Timur, serta menyusul di Kabupaten Lombok Utara, kata Kepala Bidang Rehsos, Huailid. “Mereka diberikan bekal keterampilan dan dukungan untuk pemberdayaan,” demikian diutarakan mantan Sekretaris Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi NTB ini kepada Suara NTB, Rabu (6/9) kemarin. Huailid mengatakan, untuk wagra binaan (mantan Napi) beberapa jenis pelatihan yang diberikan yakni perbengkelan dan difokuskan pada peternakan. Pemerintah melalui ABPN dan APBD memberikan tambahan bantuan dana segar untuk pembelian ternak dan alat-alat perbengkelan. Sementara untuk untuk mantan TKI, Hualid menjelaskan, lebih kepada bagaimana manajemen ekonomi agar mereka semakin produktif di daerahnya. “Selama ini mereka bawa uang cukup banyak, tapi tidak tahu bagaimana cara memanfaatkannya. Kita latih mereka untuk manajemen keuangan,” imbuhnya. Data Badan Pusat Statistik (BPS), dana kiriman TKI yang masuk dari luar negeri angkanya cukup besar ke NTB. Bahkan pada tahun 2016 lalu, angkanya mencapai Rp 1,7 triliun, meningkat signifikan dari biasanya hanya Rp 1,4 triliun. BPS juga mendorong agar dana tersebut bermanfaat efektif, terutama untuk pengentasan kemiskinan dan pengangguran. Menurut Kepala badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB, Endang Tri Wahyuningsih. Karena itulah, dinas terkait dapat mengambil langkah bagaimana mengajak para TKI dan keluarga TKI agar menggunakan remitansi TKI lebih tepat sasaran. Meskipun sebenarnya, pemanfaatan remitansi TKI tergantung pemilik uangnya. Namun menurut Endang, pemanfaatan remitansi yang lebih positif harus terus diajak. Kiriman TKI yang masuk ke NTB pada tiga bulan pertama (JanuariMaret) tahun 2017 ini telah mencapai RP 347,9 miliar. TKI dari Saudi Arabia mendominasi jumlah kiriman terbesar. Jumlah kiriman TKI yang masuk ke NTB pada triwulan I 2017 ini. Bank Indonesia mengakumulasi jumlah kiriman TKI dari masing-masing bank Rp 73 miliar lebih. Sementara dari PT. POS tercatat 274,8 miliar lebih. Hualid menambahkan, kegiatan pelatihan untuk wanita rawan sosial ekonomi, dikhususnya pada pelatihan tata boga, salon kecantikan. Mereka juga mendapatkan dukungan peralatan pascapelatihan. “Output kegiatan ini dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraannya. Ini bagian dari program pengentasan kemiskinan,” demikian Huailid. (bul)

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

75 Persen Perusahaan Belum Kooperatif Salurkan CSR Mataram (Suara NTB) Forum Corporate Social Responsibility (CSR) menilai masih banyak perusahaan yang belum kooperatif menyalurkan dana tanggung jawab sosialnya. Forum ini bahkan mencatat baru 25 persen perusahaan yang bisa diajak berkomunikasi. CSR atau dana sosial perusahaan adalah dana wajib yang disisihkan dari keuntungan perusahaan, dan wajib disalurkan oleh perusahaan sebagai rasa tanggung jawab perusahaan terhadap sosial maupun lingkungan sekitar di mana perusahaan itu berada, misalnya melakukan suatu kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dan menjaga lingkungan, memberikan beasiswa untuk anak tidak mampu di daerah tersebut, dana untuk pemeliharaan fasilitas umum, sumbangan untuk membangun desa/fasilitas masyarakat yang bersifat sosial dan berguna untuk masyarakat banyak, khususnya masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut berada. Ketua Forum CSR Provinsi

NTB, Zainul Aidi mengatakan belum mengetahui persis berapa kisaran CSR perusahaan yang beroperasi di NTB. “Saya melihatnya makin banyak di distribusikan, baik dalam bentuk penyaluran langsung, maupun melalui pemberdayaan,” katanya pada Suara NTB di Mataram, Rabu (6/9) kemarin. Penyalurannya, ada yang dikoordinasikan oleh perusahaan, tetapi sebagian besar perusahaan los koordinasi dengan forum yang telah dibentuk pengurusannya dua kali ini. Karena itulah, kata Zainul Aidi, forum ini terus membangun komunikasi, dalam rangka mendapat gambaran secara terukur peran perusahaan swasta terhadap kemiskinan, pengangguran dan ekonomi masyarakat

melalui dana CSR-nya. Ada 100-an jumlah perusahaan yang beroperasi di NTB sepengetahuan Forum CSR. Yang aktif melakukan koordinasi untuk penyaluran CSRnya hanya 25 perusahaan. Beberapa diantaranya disebut Zainul Aidi, Angkasa Pura, PLN, beberapa perbankan, termasuk Bank Indonesia sendiri. Keaktifannya diukur dari tingkat laporan yang disampaikan setelah penyaluran CSR oleh perusahaan. Zainul Aidi mengatakan, saat ini forum sedang melakukan evaluasi kepada perusahaan-perusahaan untuk memastikan kegiatan apa saja yang telah dilakukan dalam penyaluran CSRnya tahun ini. Karena itu, forum ini juga berencana akan road show kepa-

da perusahaan-perusahaan untuk agar tergugah berkoordinasi dalam penyaluran dana sosialnya. Ia mengatakan, sejauh hasil pemantauannya, perusahaan masih menyalurkan dana CSR-nya tumpang tindih dengan perusahaan lain. Karena itu, melalui forum inilah akan dilakukan koordinasi ke mana saja idealnya CSR disalurkan. “Kita ingin perusahaan ini menyalurkan CSR secara kluster. Misalnya potensi UMKM di Nipah (Lombok Utara, di Jenggik (Lombok Timur). Kami melihat perusahaan menyalurkan CSRnya sendiri-sendiri, dan tidak melakukan koordinasi dengan perusahaan lain,” imbuhnya. Selain itu, perusahaan menyalurkan CSR tidak berkelanjutan dan terfokus pada sisi-sisi tertentu. Harusnya diperluas dengan melakukan pembinaan berkelanjutan agar CSR yang disalurkan bermanfaat lebih besar. “Bagaimana mengembang-

(Suara NTB/dok)

Zainul Aidi kan kluster-kluster UMKM, kita akan dorong agar kegiatannya CSRnya lebih menyentuh kepada aspek pemberdayaan di tingkat UKM. Kalau yang sekarang penyaluran CSR mereka secara langsung dan belum menyentuh kepada pemberdayaan aspek jangka panjang,” kritiknya. (bul)

(Suara NTB/ist)

HADIAH UTAMA - GM Digital Product Expansion Jawa Bali Heribertus Budi Ariyanto bersama GM Sales Telkomsel Regional Bali Nusra Anandoz Bangsawan, menyerahkan hadiah utama Program Copy Paste NSP Periode 2 berupa “Motor Honda Beat” ke pelanggan setia Bapak Apolo Nius Mnahonin didampingi oleh Mgr Digital Expansion Bali Nusra Indra D Hariadi dan Mgr Branch Denpasar Endra Diputra.

Pelanggan Setia Telkomsel Dapat ”Honda Beat” Program Copy Paste NSP Mataram (Suara NTB) Sebagai bentuk apresiasi kepada pelanggan setia Telkomsel yang telah menggunakan Nada Sambung Pribadi (NSP) Telkomsel, terutama pelanggan yang mengaktifkan dengan cara mengcopy paste NSP rekannya, pada Rabu (6/9) kemarin, Telkomsel kembali menyerahkan apresiasi program Copy Paste NSP tersebut berupa satu unit Motor Honda Beat kepada pelanggan setia di wilayah Bali, dan Nusa Tenggara (NTB, NTT). Penyerahan hadiah dilakukan

langsung oleh GM Sales Telkomsel Regional Bali Nusra Anandoz Bangsawan bersama GM Digital Product Expansion Jawa Bali Heribertus Budi Ariyanto di kantor Telkomsel Regional Bali Nusra, Denpasar. Program Copy Paste NSP periode 2 ini, juga diperuntukkan bagi pelanggan yang mengaktifkan NSP dengan cara meng-copy paste NSP rekannya (tekan 5) pada saat mendengar Nada Sambung Pribadi ketika melakukan panggilan. Adapun periode berlangsung-

nya program yaitu sejak bulan Februari 2017 hingga April 2017 lalu, berlaku untuk wilayah Bali, NTB dan NTT. Tercatat lebih dari 90 ribu NSP yang telah diaktifkan oleh pelanggan selama periode berlangsungnya program. Tingginya angka aktivasi NSP tersebut mencerminkan bahwa tingginya antusiasme pelanggan Telkomsel terhadap program Copy Paste NSP ini. “Kami ucapkan terima kasih atas tingginya antusiasme pelanggan Telkomsel di wilayah Bali dan Nusa Tenggara yang telah berpar-

tisipasi dalam program Copy Paste NSP periode 2 ini, dan selamat bagi pelanggan yang telah memenangkan undian Motor Honda Beat. Demi kesinambungan keberhasilan program CPNS tersebut, selanjutnya kami akan menggelar Program Gebyar NSP dengan hadiah yang lebih fantastis, antara lain Mobil Honda Brio, Motor Yamaha Aerox dan HP Samsung S8. Hal ini merupakan bentuk konsistensi kami untuk selalu memberi yang terbaik bagi pelanggan,” demikian Heribertus dalam keterangan tertulisnya kepada media ini. (bul)

Mataram (Suara NTB) Nasib para eksportir lokal secara teknis sepenuhnya masih tergantung vendor. Para pengusaha lokal ini masih krisis jaringan pemasaran produk di luar negeri. Karena itu, Ketua Asosiasi Pen-

gusah Eksportir (Apex) Provinsi NTB, H. Anhar Tohri meminta pemerintah daerah memberi perhatian, dengan memfasilitasi pelaku usaha untuk mengikuti kegiatan-kegiatan pameran yang bersifat nasional dan internasional.

“Tidak bisa hanya dengan rapat, pertemuan, pelatihan. Fasilitasi untuk pameran nasional dan internasional agar produk lokal dikenal,” katanya kepada Suara NTB di Mataram, Rabu (6/9). Pengusaha luar negeri masih belum sepenuhnya percaya pada pengusaha lokal. Karena itulah, kerjasama dagang untuk produk-produk kerajinan, biasanya melibatkan vendor yang sebagian besar ada di Bali, maupun Djogja. Padahal, dari sisi produk, potensi ekspor produk hasil kerajinan dan industri dari NTB tidaklah kecil. Dan sebagian besar dikirim menggunakan nama vendor yang ada di luar daerah. “Saya ke Bali, ke Yogja untuk melihat-lihat, ternyata temanteman yang nilai barangnya sampai Rp 400 juta, Rp 500 juta, masih menggunakan nama vendornya sebagai tujuan pertama pengusaha luar negeri. Dan pengusaha NTB juga belum bisa menarik diri dari vendonya (ketergantungan),” imbuhnya. Karena komunikasi dan jaringan yang terbatas inilah, pemerintah diminta memotori eksportir-eksportir lokal. Agar manfaat lebih dari kegiatan ekspor tersebut tidak direbut terus menerus oleh pengusaha-pengusaha luar. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB, Nilai ekspor Provinsi NTB Bulan Juli 2017 sebesar US$

Anhar Tohri 199.211.009, mengalami peningkatan 232,43 persen jika dibandingkan ekspor Juni 2017 yang bernilai US$ 59.925.062. Ekspor pada Bulan Juli 2017 yang terbesar ditujukan ke negara Jepang sebesar 72,08 persen, Philipina sebesar 27,69 persen dan Taiwan sebesar 0,09 persen. Jenis barang ekspor Provinsi NTB yang terbesar Juli 2017 adalah barang tambang/galian non migas senilai US$ 198.749.952 (99,77 persen), ikan dan udang senilai US$ 208.185 (0,10 persen) dan garam, belerang, kapur sebesar US$ 168.671 (0,08 persen). Sementara umumnya, industri kerajinan hanya mengambil posri satu persen dari total ekspor NTB selama setahun. (bul)

Eksportir Lokal Masih Bergantung Vendor

(Suara NTB/bul)

SUARA NTB Kamis, 7 September 2017

SUARA PULAU LOMBOK

Wabup Akui Telat Dapat Informasi WAKIL Bupati (Wabup) Lombok Timur (Lotim), H. Haerul Warisin, MSi, mengaku alasan tidak hadirnya pada undangan pemerintah provinsi dalam rapat koordinasi (rakor) penanggulangan kemiskinan, Selasa (5/9) disebabkan karena dirinya terlambat mendapatkan informasi terkait undangan itu. “Iya saya tidak hadir hari kemarin, (Selasa, red) karena terlambat mendapat informasi terkait undangan itu. Sementara, terdapat sejumlah agenda yang tidak kalah penting yang harus dihadiri,”terang Wabup dikonfirmasi Suara NTB di pendopo wabup, Rabu (6/9). Diakuinya, rakor penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan di tingkat Provinsi NTB, merupakan kegiatan yang sangat penting. Akan tetapi, karena di waktu yang sama sudah ada agenda yang lain, sehingga itu yang disanggupi dengan masyarakat maupun agenda yang sudah sanggupi koordinasi dengan pihak lain. “Saya sudah sanggupi kegiatan yang lain, baru saya dikasih tahu hari itu juga oleh ajudan saya bahwa ada undangan itu, tentunya saya tak bisa hadir,”ujar wabup. Terkait persoalan ini, orang nomor dua di Gumi Selaparang ini mengaku, bukan berarti pemerintah Kabupaten Lotim tidak ada yang hadir dalam pertemuan tersebut. Wabup mengklaim, pihaknya langsung mengkomunikasikan hal tersebut dengan mengutus perwakilan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). “Bukan sama sekali tidak hadir, sudah ada pihak dari Bappeda yang mewakili saya langsung,” sebutnya.

Orang nomor dua di Gumi Selaparang ini kembali menegaskan, informasi terkait adanya undangan tersebut didapatkan sekitar pukul 09:00 Wita. Sedangkan, pada hari Selasa (5/9), terdapat sebanyak tiga agenda yang harus dihadiri yang tidak kalah penting juga. “Artinya, selama itu berkaitan dengan masyarakat tidak boleh kita bohong, terlebih sudah janji. Sementara untuk di provinsi juga penting, tapi karena informasi kita dapatkan terlambat dan juga bisa diwakilkan oleh pihak lain,”ungkapnya. Diakuinya, dirinya sering terlambat menerima undangan dari pemerintah provinsi. Dalam hal ini, ujarnya, informasi terkait adanya undangan ini bisa diinformasikan sehari atau beberapa saat sebelum pelaksanaan suatu rakor, karena harus mengukur waktu terutama dalam hal perjalanan. Misalnya, undangannya jam 10:00 wita, akan tetapi diinformasikan jam 09:00 wita, perjalanan sudah satu jam setengah, belum lagi terkendala macet dalam perjalanan. “Jadi kita juga malu apabila datang selalu terlambat, jadi sekalian tidak. Namun kita tidak bisa salahkan pemerintah provinsi, kita tidak bisa salahkan yang disini, (kabupaten,red),”ujarnya. Sementara, Kabag Humas dan Protokoler Setda Kabupaten Lotim, Ahmad Subhan, mengaku tidak mengetahui adanya undangan dari pemerintah provinsi terkait rakor penanggulangan kemiskinan 2017. Biasanya, katanya, apabila ada undangan dari pemerintah provinsi pasti akan dikirim baik melalui email Pemda maupun via ponsel baik itu pesan singkat maupun langsung. (yon)

Teliti Persoalan Kemiskinan

Pemkab Lotim Gandeng UMY

Selong (Suara NTB) Persoalan kemiskinan merupakan salah satu hal yang coba dikupas akar masalahnya. Pemkab Lombok Timur (Lotim) menggandeng Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) untuk meneliti lebih jauh persoalan kemiskinan di Kabupaten Lotim. Di samping itu, kerjasama penelitian dan pengembangan serta pengabdian kepada masyarakat serta bidang lainnya yang dikerjasamakan. Rabu (6/9), Rektor UMY Dr. Ir. Gunawan Budiyanto, MP secara khusus datang ke Lotim diterima Wakil Bupati Lotim, H. Haerul Warisin di Pendopo Wakil Bupati. Kerjasama Pemkab Lotim dan UMY ini tertuang dalam Suarat Nomor 02/UMY/KS/IX/2017 dan 181.6/ 21/PD/2017 tentang Kerjasama Kegiatan dan Pengabdian kepada masyarakat di Kabupaten Lotim melalui pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Wakil Bupati Lotim, H. Haerul Warisin mengapresiasi pelaksanaan KKN yang dilaksanakan UMY di Lotim. Pemkab Lotim mendukung upaya UMY menjalankan Tri Dharma perguruan Tinggi sebagai salah satu syarat dalam

pelaksanaan perkuliahan. Kerjasama Pemkab Lotim dengan UMY harapannya bisa memberikan ruang gerak terutama penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta kepada para peserta KKN. Harapannya juga bisa mensinergikan fungsi masing-masing bagi peningkatan pembangunan, pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama masyarakat Kabupaten Lotim. Sementara Rektor UMY, Dr. Ir. Gunawan Budiyanto, MP., menjelaskan, jika mahasiswanya sudah menggelar KKN tematik di Sembalun. Kegiatan KKN ini sudah berlangsung kurang lebih 2 bulan. Pelaksanaan KKN di Kabupaten Lombok Timur ini sudah dilaksanakan sebanyak 2 kali

(Suara NTB/yon)

PROYEK - Proyek Pusuk Sembalun yang diduga mengandung unsur tindak pidana korupsi. Kasus ini masih dalam tahap penyidikan aparat Polres Lotim.

Kasus Pusuk Sembalun

Polres Lotim Ajukan Penghitungan Kerugian Negara ke BPKP Selong (Suara NTB) Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satreskrim Polres Lombok Timur (Lotim), terus mempercepat penanganan kasus dugaan korupsi penataan kawasan Pusuk Sembalun. Setelah dikantonginya hasil audit investigasi. Saat ini, Polres Lotim kembali mengajukan Penghitungan Kerugian Negara (PKN) ke Badan Pemeriksa Keungan dan Pembangunan (BPKP). Kapolres Lotim, AKBP. Wingky Adhitiyo Kusumo, SIK, MH, melalui Kasat Reskrim Polres Lotim, AKP. Antonius F Gea, menjelaskan, dari hasil audit investigasi yang diterimanya dari BPKP,

terdapat adanya unsur kerugian negara dalam pembangunan proyek pusuk Sembalun yang menelan anggaran sebesar Rp 1,6 miliar untuk pembangunan fisiknya itu. “Untuk hasil audit investigasi sudah kita terima dan terdapat ada unsur kerugian negara. Minggu lalu kita kembali ajukan untuk Penghitungan Kerugian Negara (PKN),”sebutnya. Seiring dengan diajukannya PKN itu, Antonius menyebut jika pemeriksaan terhadap sejumlah saksi tetap berjalan, saksi-saksi mulai dari tahap perencanaan, tahap lelang, pemenang tender, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

maupun Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta sejumlah pihak terkait lainnya. Pemeriksaan kembali terhadap sejumlah saksi itu dilakukan untuk mencari keterangan yang lebih detail terkait pembangunan kawasan Pusuk Sembalun tersebut. Terkait nama calon tersangka, Antonius enggan membeberkan. Dikatakannya bahwa ketika suatu kasus tersebut sudah naik ke penyidikan, tentunya kasus tersebut sudah mengerucut. “Kalau memang sudah sidik, tentu untuk calon tersangka sudah mengerucut. Sudah ada tindak pidana, ada kerugian negara,”tegasnya. (yon)

Realisasi Anggaran Dievaluasi

Lima SKPD di KLU Masuk Kategori Merah

(Suara NTB/yon)

AKSI - Aksi solidaritas di Lotim terkait nasib warga etnis Rohingya di Myanmar.

Peduli Pengungsi Rohingya

KNPI Apresiasi Bupati Lotim Selong (Suara NTB) Pernyataan Bupati Lotim, H. Moch Ali Bin Dachlan yang siap menyediakan satu pulau untuk para pengungsi Rohingya jika datang ke Gumi Selaparang ini diapresiasi sejumlah pihak. Termasuk dari Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI). Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) KNPI, M. Taufik, mengaku, pernyataan Bupati Lotim itu sudah cukup tepat. Lotim sebagai daerah dengan mayoritas penduduknya Muslim ini siap juga menerima kedatangan para pengungsi Rohingya. Atas nama pemuda Lotim, Ketua DPD KNPI Lotim ini menyatakan kecaman kerasnya terhadap militer Myanmar yang tidak manusiawi. “Kita kutuk tragedi kemanusiaan yang dilakukan tentara Myanmar,” ungkapnya. Nobel Perdamaian yang diterima Aung San Suu Kyi juga didesak agar segera dicabut. Menurutnya, Aung San Suu Kyi tidak pantas dan tidak layak menerima Nobel Perdamaian, karena Myanmar dibuat tidak damai. Sementara itu, Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Lotim, Ahmad Subhan mengemukakan, Pemkab Lotim menunjukkan kepeduliannya yang besar terhadap warga etnis Rohingya. Dalam hal ini, ujarnya, sesuai arahan bupati dikeluarkan surat edaran kepada seluruh instansi pemerintah di lingkup Pemkab Lotim untuk menyumbang seikhlasnya. Surat edaran yang dibuat melalui Badan Amil Zakat Daerah (Bazda) ini disebar juga ke seluruh kecamatan dan desa-desa. (rus/yon)

(Suara NTB/rus)

BERSAMA REKTOR - Wakil Bupati Lotim, H. Haerul Warisin bersama Rektor UMY Gunawan Budiyanto, menunjukkan nota kerjasama antara Pemkab Lotim dan UMY, Rabu (6/9). mulai dari tahun 2016. Tahun ini dilaksanakan pada 2 desa di Kecamatan Sembalun yaitu Sembalun Bumbung dan Sajang. “Jumlah peserta tahun ini sebanyak 36 orang dari semua fakultas,” sebut rektor. Rektor juga menyampaikan pesan kepada peserta KKN untuk bisa bersinergi dengan program pemerintah yaitu dengan

cara ikut memberikan pemahaman kepada masyarakat setempat terutama tentang program prioritas yang akan dilakukan oleh Pemkab Lotim. Mahasiswa KKN ini sudah melakukan beberapa kegiatan, salah satunya membuat pusat informasi wisata, mengingat Sembalun merupakan salah satu destinasi wisata andalan di Lotim. (rus)

Fraksi Demokrat KLU Siap Dukung Najmul

Minta Perbaikan Rekomendasi PEMBENTUKAN tiga kecamatan baru di Kabupataten Lombok Timur (Lotm) Kotaraja, Lenek dan Kokoq Putiq tidak berjalan mulus. Dari tiga calon kecamatan baru itu, hanya Kecamatan Lenek yang paling lengkap persyaratannya dan diyakinkan bisa terbentuk tahun ini. Sementara, rencana pembentukan Kecamatan Kotaraja belum bisa dilakukan, karena tidak bisa memenuhi per(Suara NTB/dok) syaratan 10 desa. SedangIrfan Widiyatma kan Kokoq Putih menunggu persetujuan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Menurut Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lotim, Irfan Widiyatma kepada Suara NTB, Rabu (6/9), ada rekomendasi gubernur terhadap pembentukan kecamatan itu yang dianggap salah alamat. Alamat ditujukan semestinya ke Menteri Dalam Negeri, bukan dikembalikan ke Bupati Lotim. “Kita sedang minta perbaikan rekomendasi ke gubernur. Yakni khusus untuk Kecamatan Kokoq Putiq yang mensyaratkan bisa dibentuk ketika mendapat pengakuan persetujuan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) atas rekomendasi dari Gubernur NTB,’’ ujarnya. Dijelaskannya, pembentukan Kecamatan Kotaraja besar keinginan Pemkab Lotim agar bisa dibentuk. Namun, syarat 10 desa tidak bisa dipenuhi, karena satu desa, yakni Desa Jurit Baru menolak untuk bergabung dalam wilayah Kecamatan Kotaraja. Jajaran Pemkab Lotim sudah melakukan lobi-lobi ke pemerintah desa. Akan tetapi selama empat bulan dilakukan lobi tidak bisa dan tetap bersikukuh berada di wilayah Kecamatan Masbagik. Sementara untuk rencana pembentukan Kokok Putiq dijelaskan tidak menggunakan persyaratan 10 desa. Namun, ada klausul lain, yakni Kokoq Putiq ini merupakan salah satu wilayah kecamatan yang akan menjadi penyangga hutan, hutan lindung dan hutan konservasi. Dalam ketentuan perundang-undangan, bisa dibentuk kecamatan baru seperti wilayah yang berada di perbatasan, wilayah terluar, penyangga hutan lindung dan syarat lainnya yang disetujui Mendagri. “Jadi yang sudah siap saat ini hanya rencana pembentukan Kecamatan Lenek, insyaallah Oktober ini sudah mulai dibahas,” demikian Irfan. (rus)

Halaman 4

Tanjung (Suara NTB) Realisasi anggaran APBD murni 2017 pada 29 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemkab Lombok Utara (KLU) tercatat masih sangat rendah. Hingga 4 September, realisasi fisik dan keuangan tercatat sebesar 52 persen. Sedangkan sisa masa tahun anggaran tinggal empat bulan saja. Memimpin rapat evaluasi, Plh. Sekda KLU, Ir. Hermanto, Rabu (6/9), mengungkapkan terdapat 3 kategori yang disematkan dalam realisasi keuangan SKPD. Kategori hijau dengan persentase 50 persen ke atas, kategori kuning yaitu 40 persen sampai 50 persen dan kategori merah kurang dari 40 persen. Berdasarkan data, papar Hermantp, terdapat tujuh SKPD yang masuk dalam kategori hijau. Sekretariat DPRD dengan realisasi 74 persen, Kesbangpol sebesar 71 persen, Inspektorat 61 persen, Sekretariat Daerah sebesar 57 persen, Dinas Sosial sebesar 62 persen, Satpol PP dan Damkar sebesar 56 persen, dan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah sebesar 55 persen. Sementara untuk kategori kuning dihuni oleh sepuluh SKPD, di antaranya Badan Kepegawaian Daerah (BKD) sebesar 40 persen, Bapenda sebesar 42 persen, Dinas LH, Diskominfo, dan Disbudpar

masing-masing tercatat sebesar 43 persen, Dukcapil sebesar 45 persen, Dikpora sebesar 46 persen, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebesar 47 persen, dan Dinas Tenaga Kerja dan Penanaman Modal sebesar 49 persen. Sedangkan SKPD yang masuk katagori merah meliputi RSUD Tanjung tercatat 27 persen, Dinas PUPR sebesar 33 persen, Dinas Kesehatan sebesar 38 persen, Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan sebesar 38 persen, dan Dinas Koperasi dan Perdagangan tercatat masih 39 persen. “Yang masuk dalam kategori merah ini sekitar 5 SKPD. Kalau dijumlah secara keseluruhan artinya realisasi keuangan kita hingga 4 September hanya 52 persen,” kata Hermanto. Menurut pejabat yang merangkap Asisten II Setda KLU itu, jumlah tersebut masih jauh dari harapan. Betapa tidak, idealnya jika memasuki bulan September ini realisasi harus mencapai di atas 60 persen. Rendahnya capaian fisik dan keuangan SKPD di KLU mengeksekusi anggaran itu tak lepas dari proses yang agak sedikit lamban. Ia pun berharap agar pengelola anggaram di dinas/badan memaksimalkan waktu yang ada untuk menggenjot realisasi. “Kegiatan sekarang ada yang berakhir sampai proses tander, maka

dari itu tinggal jalan saja. Kita harap dengan pertemuan ini, koordinasi akan semakin intens,” imbuhnya. Dari 29 SKPD yang dievaluasi, 5 SKPD tersebut tercatat mengelola anggaran lebih besar dari yang lain. Oleh karena itu, Tim dari Sekretariat dipimpin oleh Asisten II akan rutin mengevaluasi SKPD tersebut mulai bulan ini. “Untuk memantau, kami dari Sekretariat Daerah membentuk Tim terdiri dari Asisten II, Bagian Pembangunan akan mengevaluasi secara rutin tiap bulan. Kita akan fokus turun di SKPD yang dananya besar,” jelasnya. Dari penjelasan Kepala SKPD dengan kategori merah, Hermanto merasa optimis realisasi bisa meningkat. Pasalnya sejumlah kegiatan yang belum tereksekusi didominasi oleh pengadaan barang dan saja. Di RSUD Tanjung misalnya, dengan catatan 27 persen realisasi anggaran ditengarai, karena adanya alokasi pengadaan Alkes yang belum terlaksana. Sehingga disimpulkannya, alokasi anggaran yang paling kecil saja diperkirakan tidak akan membutuhkan waktu lama. “Menjadi perhatian kita adalah realisasi PBB di Bapenda, ini masih minim. Ini tidak lepas dari kesadaran masyarakat dan perlu untuk disosialisasikan lagi,” demikian Hermanto. (ari)

Tanjung (Suara NTB) Pascaterpilihnya Dr. H. Najmul Akhyar, SH. MH., sebagai Ketua DPC Demokrat Lombok Utara, Fraksi Demokrat langsung memberi pernyataan sikap. Di mana fraksi dengan jumlah kursi terbanyak di DPRD KLU ini siap mendukung program kepemimpinan Najmul, baik sebagai bupati sekaligus ketua partai yang baru menggantikan H. Djohan Sjamsu, SH. “Atas nama fraksi kami ucapkan selamat atas terpilihnya Pak Najmul Akhyar sebagai Ketua DPC periode 2017-2022 dan kami siap mendukung pemerintahan beliau,” ungkap Sekretaris Fraksi Demokrat KLU, Kardi, A.Ma., Rabu (6/9). Pada Muscab serentak Partai Demokrat se NTB di Hotel Lombok Raya Senin (4/9) malam, Najmul yang juga Bupati Lombok Utara terpilih secara aklamasi. Dari 8 hak pilih, dua nama yang bersaing adalah Najmul Akhyar dan Djohan Sjamsu. Kardi yang dalam proses Muscab tercatat sebagai Panitia OC pada sidang pertama, menyebut bahwa Djohan Sjamsu hanya didukung oleh 2 suara yakni Ketua PAC Pemenang, M. Azhar dan Ketua DPC Demisioner atas nama Djohan sendiri. Sedangkan 4 PAC lain di KLU, serta masing-masing 1 suara di tingkat DPD dan DPP dikantongi oleh Najmul Akhyar. “Di situlah muncul sosok negarawannya beliau, sehingga beliau menyarankan agar tidak ada pertarungan sehingga ket-

(Suara NTB/ari)

Kardi ua dipilih secara aklamasi. Saat itu juga Pak Djohan menyatakan mengundurkan diri. Keputusan beliau itu membuat kader Demokrat lain haru sampai menangis,” ujar Kardi. Terhadap dinamika politik yang berkembang di Partai Demokrat Lombok Utara, Kardi menyatakan saat ini pihaknya menunggu proses konsolidasi yang akan dibangun oleh Ketua DPC. “Soal apakah akan ada pergeseran di tingkat susunan Fraksi Demokrat di DPRD, itu kewenangan beliau. Apakah Ketua Fraksi akan diganti atau tidak kita belum tahu,” imbuhnya. Hanya saja, tambah dia, Fraksi Demokrat KLU turut dipesan oleh mantan Ketua DPC, Djohan Sjamsu, agar Fraksi Demokrat memberi dukungan penuh kepada Ketua DPC baru sekaligus mendorong suksesnya program Najmul sebagai bupati. (ari)

Akun Medsos Calon Harus Terdaftar Selong (Suara NTB) Panitia Pengawasan Pemilihan Umum (Panwaslu) Lombok Timur (Lotim) siap mengawasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Termasuk pengawasan terhadap penggunaan akun media sosial (medsos) yang disinyalir kuat menjadi salah satu media kampanya dari pasangan calon. Seluruh akun medsos itu diingatkan ke depan ini harus terdaftar di Panwaslu. “Sekarang ini sudah mulai kita bahas dan mulai melacak akun-akun medsos milik dari para bakal calon,” ungkap Ketua Panwaslu Lotim, Retno Sirnopati, menjawab Suara NTB, Rabu (6/9). Retno mengemukakan, medsos memang digunakan untuk kampanye. Akan tetapi saat ini belum bisa didefinisikan demikian, karena belum masuk tahapan. Setelah nantinya sudah masuk tahapan, maka diwajibkan bagi seluruh medsos milik masing-masing pasangan calon, termasuk milik tim sukses dan relawan untuk didaftarkan. Setelah tahapan itu mulai, lanjutnya Panwaslu juga siap menerima laporan pengaduan dari masyarakat. Jika nantinya ada laporan yang berujung pada indikasi yang dapat merugikan pasangan calon lain, maka Panwaslu bisa mengam-

bil tindakan. Namun untuk saat ini penindakan belum bisa dilakukan Panwaslu karena salah satu penyelenggara Pemilu yang baru terbentuk ini sedang dalam proses konsolidasi dan membangun komunikasi dengan pihak terkait. Ketentuan pengawasan dari Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) juga belum ada. “Kita sekarang masih menunggu ketentuan dari Bawaslu,” ungkap Retno. Ditambahkan, yang dilakukan Panwaslu saat ini adalah masih fokus pada upaya melengkapi sarana dan prasarana penunjang. Selain membangun komunikasi dengan pihak terkait, Panwaslu sedang mempersiapkan untuk membentuk Panwas tingkat kecamatan. Rabu kemarin, tuturnya, Panwaslu sudah berkoordinasi dengan jajaran Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lotim. Antara Panswaslu dan KPU saling berbagi informasi mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan. Retno berharap, antara KPU dengan Panwas bisa berjalan sinergis. Pelaksanaan Pilkada 2018 mendatang diharap bisa lebih baik dan lebih berkualitas. Setiap tahapan yang akan dilakukan KPU sudah dikomunikasikan dengan Panwas. (rus)

(Suara NTB/rus)

KOORDINASI - Panwaslu Lotim melakukan koordinasi dengan Komisioner KPU Lotim di kantor Panwaslu Lotim, Rabu (6/9).

SUARA NTB Kamis, 7 September 2017

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Melihat Warga Dilanda Krisis Air

Pendaftaran Dibuka Oktober PENDAFTARAN bagi partai politik (parpol) baru calon peserta Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2019 mendatang segera dibuka. Jika tidak ada tidak ada halangan berarti, pendaftaran akan dibuka mulai 3 Oktober mendatang. Demikian diungkapkan Koordinator Divisi Hukum dan Pengawasan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Hasyim Asy’ari, di Praya, Rabu (6/9). Dihubungi usai peluncuran Lumbung Pemilu KPU Lombok Tengah (Loteng), Hasyim mengatakan kalau saat ini KPU RI (Suara NTB/kir) sudah menyelesaikan pemHasyim Asy’ari bahasan regulasi terkait pelaksanaan Pemilu 2019. Di mana nantinya pemilu akan digelar serentak. Tidak hanya memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari tingkat pusat hingga daerah saja, tapi memilih presiden dan wakil presiden. “Pemilu tahun 2019 mendatang, tidak hanya memilih anggota legislatif saja. Juga akan memilih presiden dan wakil presiden,” jelasnya. Untuk itu, bagi pihak-pihak yang ingin terlibat dalam pemilu diharapkan bisa segera menyiapkan diri, terutama bagi parpol baru, agar menyiapkan semua persyaratan yang dibutuhkan. Supaya bisa ditetapkan sebagai kontestan Pemilu 2019 mendatang. Ia menegaskan, pendaftaran parpol tersebut khusus bagi parpol baru. Pun demikian, tidak ada jaminan bagi parpol baru yang mendaftar untuk lolos menjadi kontestas Pemilu 2019. Jika ingin lolos, parpol baru harus bisa memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun bagi parpol lama, tidak perlu mendaftar kembali, karena sudah dipastikan lolos sebagai peserta. “Jadi parpol lama otomotis lolos. Tapi kalau parpol baru, belum ada jaminan bisa lolos. Harus bisa memenuhi persyaratan yang ada terlebih dahulu. Baru bisa ikut sebagai kontestan Pemilu 2019,” tandasnya. Disinggung berapa parpol yang akan mendaftar, Hasyim mengaku belum bisa memastikan, karena tahapan pendaftaran sendiri belum dimulai. Tapi dari informasi yang ada di media masa, baik cetak maupun elektronik beberapa parpol sudah mulai memperkenalkan diri. KPU RI menargetkan proses pendaftaran dan verifikasi terhadap parpol baru bisa tuntas tahun ini, sehingga tahun depan, parpol peserta Pemilu 2019 sudah bisa ditetapkan. Dengan begitu, parpol juga bisa punya cukup waktu untuk mempersiapkan diri menghadapi pemilu serentak yang direncanakan akan digelar pada Bulan April 2019. (kir)

Kades Diminta Segera Tentukan Sikap Praya (Suara NTB) Wakil Bupati Lombok Tengah (Loteng), L. Pathul Bahri, S.IP., memberikan peringatan keras bagi para oknum kepala desa (kades) yang rangkap jabatan sebagai pengurus partai politik. Mereka diminta segera menentukan pilihan, tetap menjadi kades atau memilih sebagai pengurus parpol. “Kalau aturannya tidak melarang tentunya tidak masalah kades rangkap jabatan sebagai pengurus parpol. Tapi kalau aturannya mengatakan tidak boleh, maka aturan itu harus dipatuhi dan dijalankan,” tegasnya, Selasa (5/9). Menurutnya, sebagai tokoh sekaligus figur sentral di tengah masyarakat, para kades hendaknya bisa menjadi contoh dan teladan yang baik bagi masyarakat. Dimulai dari hal yang sederhana, mematuhi aturan-aturan yang berlaku. Jangan kemudian justru melanggar yang justru bisa menjadi preseden buruk bagi masyarakatnya. “Dalam persoalan ini kita sederhana. Kalau regulasinya tidak boleh, maka tidak boleh kades rangkap jabatan sebagai pengurus parpol. Dan, itu mau tidak mau harus dijalankan,” imbuhnya. Sampai sejauah ini, dirinya belum mendapat lapora perihal adanya kades di Loteng yang juga sebagai pengurus parpol. Namun sebelum diketahui, pihaknya berharap kadeskades yang merasa rangkap jabatan sebagai pengurus parpol segera menentukan sikap. Tetap sebagai kades atau memilih jadi pengurus parpol. Sebelumnya, Kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Loteng, Drs. Jalaludin, menegaskan sesuai UU Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, sudah ada larangan tegas kalau kades tidak boleh merangkap jabatan sebagai pengurus parpol. Pihaknya DPMD Loteng rencananya akan menerjunkan tim, guna menyelidikan keberadaan kades yang juga menjadi pengurus parpol. (kir)

Bangun Sumur Secara Swadaya, Beli Air Bersih Hingga Ratusan Ribu Kondisi warga yang dilanda kekeringan di wilayah Lembar Lombok Barat (Lobar) begitu memprihatinkan. Pasalnya mereka terpaksa membeli air untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Mereka terpaksa membeli air, lantaran air sumur yang mereka bangun secara swadaya mengering. PENUTURAN warga Sambik Rempek Desa Labuan Tereng Kecamatan Lembar, Rabitah, kondisi krisis air sudah dialami sejak beberapa bulan terakhir. Ia mengaku kecewa lantaran lambannya respons pemda dalam hal penyaluran air bersih. Warga, jelasnya, tak bisa memenuhi kebutuhan air bersih, lantaran air sumur sudah mengering. Demikian pula mata air yang ada sudah mengering, meski tidak semua. Karena itulah, jelasnya, selain mengambil air langsung di sumur warga, tak sedikit warga yang membeli air untuk kebutuhan konsumsi. “Di mana harga untuk satu drum air bersih warga yang terbilang mampu membayar sekitar Rp 100 ribu,”jelas Rabitah. Kendati diakuinya harga itu cukup mahal, namun karena menjadi sebuah kebutuhan beberapa warga tetap membelinya.”Itu juga penggunaannya paling cuma satu minggu,” ujar ibu tiga orang anak ini. Hal senada diungkapkan Amaq Suhaimi. Walaupun dirinya dan beberapa warga sudah pernah mencoba untuk menggali sumur, tetap saja sumur tersebut mengering.”Sudah pernah kita menggali sumur dalamnya 7 meter, ada airnya tapi sekarang kering,” ucapnya. Itu artinya, masalah kekeringan di desa ini belum tuntas dan membutu-

hkan perhatian banyak pihak, khususnya pemerintah daerah. Terkait hal ini, Kepala Desa Labuan Tereng, Humaidi mengaku, terdapat tujuh dusun di desanya yang mengalami kesulitan air bersih. Dusun itu adalah Dusun Bantur Mas, Tebu Lilin, Plepok, Kembung Polak, Lendang Andus, Gerepek dan Sambi Rempek. Ia mengaku, untuk mengatasi krisis air ini tak sekedar disalurkan air, namun perlu dibangunkan sumur bor agar bisa dipakai jangka panjang oleh warga. Ia berharap agar pembangunan bisa direalisasikan dalam waktu dekat. Sejauh ini, jelasnya, ada solusi untuk mengatasi kekeringan dengan pemasangan jaringan pipanisasi PDAM. Hanya saja, pemasangan pipanisasi PDAM yang sedang berlangsung tersebut baru mengcover empat dusun dari tujuh dusun yang menjadi langanan kekeringan. ”Sisanya itu belum ada solusinya kita. Yang kita butuhkan paling tidak ada sumur bor dari pemerintah dalam hal ini steakholder terkait, yang sifatnya besar (dalam). Sementara itu Kasi Logistik pada BPBD Lobar Tohri mengatakan terdapat tujuh desa mengalami kekeringan, yakni Desa Eyat Mayang, Labuan Tereng, Giri Tembesi, Giri Sasak, Kuripan Selatan, Batulayar Barat, dan Sekotong Tengah. (her)

KURANG AIR BERSIH - Warga Desa Labuan Tereng Kecamatan Lembar yang mengalami krisis air bersih. Mereka butuh bantuan pemerintah dan pihak lainnya mendistribusikan air ke kawasan ini.

(Suara NTB/her)

DPRD Kritik Penempatan Pejabat di Lobar Giri Menang (Suara NTB) Rendahnya realisasi PAD dan belanja APBD di Lombok Barat (Lobar) diakibatkan beragam faktor, selain dinilai kepala SKPD malas juga disebabkan sejumlah kepala SKPD tak sinkron dan kurang sepaham dengan jajaran di bawahnya. Akibatnya, jajaran SKPD terkait tak mendengarkan apa yang diperintahkan atasannya. Kondisi ini pun dikeluhkan kepala SKPD ke kalangan DPRD. ‘’Kondisi ini menjadi tanggung jawab pihak Baperjakat dalam hal ini Sekda Lobar H. Moch. Taufiq, karena dinilai keliru menempatkan para pejabat di SKPD, sehingga mengakibatkan kondisi ini terjadi,’’ kritik Wakil Ketua Komisi I DPRD Lobar, H. L. Muhammad Ismail, Rabu (6/9).

Diakuinya, salah satu kepala dinas mengeluhkan ke komisi I karena tak didengar oleh jajaran di bawahnya, sehingga hal ini menjadi penyebab realisasi programnya tak mencapai target. Program yang seharusnya pada APBD murni bisa dituntaskan pada Desember, namun lebih dari

50 persen belum direalisasikan. Bahkan, di beberapa SKPD jauh di bawah target yang seharusnya dicapai, apalagi saat ini sudah memasuki bulan September. Menurut politisi PDIP ini, kondisi ini terjadi akibat kesalahan di jenderal birokrasi dalam hal ini Baperjakat

dalam hal ini Ketua Baperjakat dalam menempatkan pejabat di SKPD. Ia melihat banyak penempatan dipaksakan, sehingga tak diterima oleh jajaran di SKPD terkait. “Dipaksakan sifatnya penempatan pejabat itu, sehingga kondisi ini terjadi,” kritiknya. Bahkan, menurutnya penempatan pejabat di beberapa dinas justru tak sesuai dengan disiplin ilmunya. Kondisi ini pula yang menyulitkan pejabat untuk melaksanakan program di bawah. Salah satunya, Dinas Sosial dijabat oleh seorang dokter yang keahliannya tentu jauh dari yang ditan-

gani di Dinas sosial. Menanggapi hal ini, Asisten I Setda Lobar, H. Halawi Mustafa, menegaskan, penempatan pejabat di SKPD berdasarkan assessment, baik eselon II dan eselon III serta IV. Untuk penempatan pejabat eselon III, jelasnya, sudah dilakukan assessment, sehingga penempatan sesuai ketentuan. Terkait persoalan ada kepala SKPD yang tak didengar oleh bawahannya, tentu harus dijadikan bahan evaluasi. “Intinya penempatan pejabat sudah berdasarkan assessment, sesuai ketentuan,” bantahnya. (her)

Peringatan Harganas Sengketa Tapal Batas Diharap Tuntas di Lobar Diisi Kampanye KB Sebelum Pilkada Giri Menang (Suara NTB) Asisten I Setda Lombok Barat (Lobar), H. Halawi Mustafa mengaku pihaknya sedang menunggu keputusan pusat terkait sengketa tapal batas dengan Lombok Tengah di Dusun Nambung Desa Buwun Mas. Pihaknya akan jemput bola untuk mengetahui keputusan terkait sengketa dengan mendatangi Kemendagri. Pasalnya, sesuai arahan pusat agar tapal batas ini tuntas sebelum Pilkada dimulai tahun depan. Terkait sengketa tapal batas ini, jelas Halawi, pihak pemda sudah menyerahkan dokumen ke pusat. Pihaknya sudah menyerahkan semua dokumen yang diperlukan pusat terkait tapal batas tersebut. “Kita akan jemput bola ke Kemendagri untuk mengetahui hasil keputusannya, bila perlu kita ke sana, karena sebelum pilkada sengketa ini sudah harus diselesaikan,” jelas Halawi, Rabu (6/9). Pihaknya akan berangkat ke Kemenedagri untuk mencari tahu putusan dari Kemendagri terkait tapal batas tersebut. Persoalan ini sendiri diserahkan ke pusat, karena mentok di provinsi, sehingga pihak Pemda sudah me-

lengkap semua dokumen yang diperlukan. “Jadi semua sudah kami penuhi, tinggal keputusan dari pusat,” imbuhnya. Sementara itu, kalangan DPRD Lobar meminta agar pemda segera memastikan keputusan Kemendagri terkait tapal batas tersebut. Menurutnya, apapun hasilnya maka kedua belah pihak harus menerima. Tarik ulur soal batas wilayah, jelasnya , seharusnya tidak terjadi jika dikembalikan ke peta batas wilayah. “Harus segera dituntaskan itu, karena jelang Pilkada ini,”jelas Ahmad Zaenuri anggota DPRD Lobar. Menurutnya harus diperjelas, sebab jelang Pilkada persoalan ini jangan sampai dipolitisasi. Tapal batas ini juga harus tuntas, sebab di wilayah itu terdapat pemilih yang harus diperjelas statusnya masuk daerah mana. Kabag Pemerintahan Setda Lobar Hamka menyatakan Kementerian Dalam Negeri sejauh ini belum memutuskan sengketa tapal batas antara Lombok Barat dengan Lombok Tengah di Dusun Pengantap Desa Buwun Mas. Sengketa tapal batas ini tinggal menunggu SK penepatan dari Kemendagri. Pemda Lobar pun tengah menunggu keputusan dari Kemendagri tersebut. Seharusnya sengketa ini diputuskan tahun ini, namun akibat terkena rasionalisasi anggaran, maka tidak bisa keluar tahun ini. “Untuk NTB hanya dua belum diputuskan Kemendagri, yakni segmen Kabupaten SumbawaKSB dan Lobar dengan Loteng yang berlokasi di Dusun Pengantap,” katanya. (her)

Kades Saribaye Lantik Perangkat Desa Giri Menang (Suara NTB) Perangkat Desa Saribaye Kecamatan Lingsar Lombok Barat (Lobar), Rabu (6/ 9) dilantik. Pelantikan dilakukan Kepala Desa Saribaye, Sarawan Sukadani disaksikan kepala desa se-Kecamatan Lingsar, Babinsa, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan masyarakat sekitar. Sarawan berpesan kepada para perangkat desa yang baru dilantik untuk menyiapkan diri menjalankan tugas yang dinilai cukup berat. Dirinya juga mengingatkan tentang pentingnya memahami aturan-aturan terkait pencairan anggaran dan lainnnya.”Dana desa terus bertambah, namun ada aturan terkait pencairan yang perlu diketahui jajaran perangkat desa dan kadus,”jelasnya. Sementara itu, Camat Lingsar Rusditah untuk terus meningkatkan koordinasi dengan pihak kecamatan. “Jika ada kesulitan dalam menyusun laporan, pembukuan atau administrasi di desa, Pemerintah Kecamatan akan siap membantu. Ketika kerja tolong perhatikan

juklak, juknis, aturan dan rambu-rambu yang diberikan,” pintanya. Khusus perangkat yang menyentuh langsung anggaran, termasuk Kepala Urusan Perencanaan diminta lebih memahami dan mempelajari RPJM Lobar dan desa, serta APBDes. Pelantikan perangkat desa ini sendiri sebelumnya telah melalui proses seleksi yang ketat oleh panitia dari pemerintah desa sebulan yang lalu. Sementara Kepala Desa Babussalam Muhammad Zaini juga melantik 8 kepala dusun (kadus). Selain 8 kadus, turut pula dilantik seorang kepala seksi desa setempat. Pelantikan yang bertempat di Aula Kantor Desa Babussalam ini dihadiri Camat Gerung H. Mulyadi dan sejumlah tokoh agama dan masyarakat Babussalam. Dalam sambutannya, Muhammad Zaini mengatakan, perangkat desa yang dilantik ini merupakan perangkat desa yang dinyatakan lulus melalui panitia seleksi (pansel). (her)

Giri Menang (Suara NTB) Sebanyak 58 petugas Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) se Kabupaten Lombok Barat (Lobar) melakukan konvoi di seputaran Kota Gerung dan di Bupati Lobar untuk mengkampanyekan pentingnya Keluarga Berencana (KB). Kegiatan ini menjadi pembuka perayaan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke XXIV tingkat Kabupaten Lobar yang diselenggarakan di Bencingah Agung Kantor Bupati Lobar, Rabu (6/9). Sekretaris Penyuluh Keluarga berencana (PKB) Lobar yang sekaligus Kasi Bina Remaja dan Lansia pada Kantor Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A), Lobar Anang Toha Mislahuddin memimpin konvoi ini. “Walaupun konvoi kami tanpa bendera atau atribut KB, cukup dengan stiker di motor adalah ciri khas kami. Cukup merujuk pada sepeda motor warna biru dengan full stiker KB, orang sudah tahu maksud kami,” terangnya. Sementara itu, Ketua TP PKK Lobar Hj. Khaeratun Fauzan Khalid menyatakan Harganas ini momentun untuk merevitalisasi keluarga. Apalagi, keluarga sebagai unit terkecil dalam struktur sosial dinilai memiliki peran penting dalam pembangunan. Kegiatan tahunan ini, jelasnya, bertujuan memupuk terus menerus kesadaran masyarakat akan pentingnya keluarga yang kecil, bahagia dan sejahtera. Pihaknya berharap, momentum Harganas kali ini agar bisa

menumbuhkan kesadaran setiap keluarga untuk memperbaiki kualitas keluarga secara kontinyu sesuai dengan tema tahun ini yakni Dengan Hari Keluarga Nasional, kita bangun karekter bangsa melalui keluarga yang berketahanan. Sekda Lobar, Ir. H. Moh. Taufiq, M.Sc., dalam arahannya menyatakan, Harganas hendaknya dapat dijadikan sebagai momentum kebangkitan program kependudukan, KB dan pembangunan keluarga untuk menuju keluarga kecil bahagia. “Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama, tempat terbentuknya kepribadian sosial,” paparnya. Pada kesempatan itu, panitia pun mengumumkan Pemenang Lomba Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) tingkat Provinsi NTB yang diraih oleh Pemkab Lobar di antaranya adalah RSUD Tripat Gerung sebagai juara 1 tingkat Provinsi pada Lomba Versi Award, Radio Darling Desa Lingsar dan Kelompok Informasi dan Konseling Desa Midang sebagai juara 1 Kelompok Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) tingkat Provinsi NTB. Dalam kesempatan yang sama, panitia juga mengumumkan prestasi di tingkat kabupaten, antara lain yang diraih oleh Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) Sehat Cerdas dan Berakhlak sebagai Pemenang lomba Program KKBPK tingkat Kabupaten Lobar. Pada Lomba PKB diraih PKB Desa Lembuak-Kecamatan Narmada serta lomba-lomba yang lain. (her)

(Suara NTB/ist)

SERAHKAN - Ketua TP PKK Lobar Hj. Khaeratun Fauzan Khalid menyerahkan hadiah pada pemenang lomba pada acara Harganas, Rabu (6/9).

SUARA NTB Kamis, 7 September 2017

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

KSB Mulai Tahapan Pra Penyusunan APBD 2018 Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) saat ini telah mulai melaksanakan tahapan pra penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2018. Plt. Sekretaris Daerah (Sekda) KSB, Dr. Ir. H. Amry Rakhman, M.Si mengatakan, saat ini pihaknya tengah memimpin Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melakukan analisa terhadap prospek seluruh sektor pendapatan dan pembiayaan yang dijalankan di (Suara NTB/bug) tahun 2018 nanti. H. Amry Rakhman “Kita di TAPD sudah rapat sekali. Ini pra, kita cek kemungkinan pendapatan, arah belanja dan kemungkinan hambatan yang akan dihadapi di tahun depan,” terangnya kepada media ini, Rabu (6/9). Gelaran pra pembahasan APBD itu masih akan berlanjut hingga minggu ketiga bulan September ini. Amry menyatakan, pemerintah memang menargetkan akan mengajukannya ke DPRD di akhir bulan ini sehingga pembahasan dapat tuntas di awal November mendatang. “Pengalaman kita satu bulan itu selesai. Jadi kalau kita ajukan akhir bulan, November kita sudah punya pegangan untuk pembiayaan tahun 2018,” katanya. Ia menyampaikan, pada tahun 2018 mendatang kondisi keuangan daerah tidak akan sebesar di tahun ini yang mencapai Rp 1,5 triliun. Salah satu faktor yang mempengaruhinya karena pendapatan dari bagi hasil penggunaan sumber daya alam (SDA) berupa royalti kegiatan pertambangan Batu Hijau tidak sebesar yang dikelola saat ini. “Kalau sekarang kan kita ada tambahan dari 2018 sumbernya royalti. Tapi tahun depan kita tidak akan dapat sebesar itu lagi. Makanya proyeksi kita (APBD) tahun depan tidak akan sebesar sekarang,” timpalnya. H. Amry menyatakan, untuk sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pendapatan lainnya yang sah akan digenjot pemeirntah di tahun depan. Ia pun mengklaim, akan terjadi kenaikan dari target tahun ini meski belum terlalu signifikan. “Mulai tahun ini kan kita sedang dorong semua SKPD yang punya sumber pendapatan agar memaksimalkannya. Sehingga tahun depan itu kenaikan pendapatan pasti akan terjadi. Tapi yang paling signifikan mempengaruhi anggaran kita yang dana bagi hasil SDA itu,” tukasnya. Selanjutnya ditanya mengenai dana perimbangan pusat? Mantan kepala Bappeda Litbang KSB ini menyatakan, relatif tidak akan ada perubahan. Penerimaan dana dari pusat itu ia perkirakan masih berada pada angka yang nyaris sama dengan tahun ini. “Kalau ada pengurangan atau kenaikan nilainya tidak akan terlalu besar,” imbuhnya. (bug)

Pengendalian Banjir Taliwang

BWS dan Pemda KSB Diminta Sosialisasi Langsung Taliwang (Suara NTB)Badan Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara I dan pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) diharapkan agar menggelar sosialisasi ke masyarakat terkait rencana pelaksanaan progrm pengendalian banjir kota Taliwang. Kepala Desa Sapugara Bree, Andi Subandi, S.Pd mengatakan, sosialisasi terkait program pusat itu ke masyarakat langsung sangat diperlukan. Mengingat program tersebut akan dilaksanakan di sejumlah titik tidak saja di (Suara NTB/bug) dalam kota Taliwang, namun di beAndi Subandi berapa titik di kecamatan lainnya. “Nah saya berbicara seperti ini kebetulan kegiatannya ada juga dilaksanakan di desa kami. Jadi kami minta BWS langsung sampaikan juga ke masyarakat kami,” cetusnya kepada wartawan, Rabu (6/9). BWS saat ini telah dua kali menggelar sosialisasi. Hanya saja dalam setiap sosialisasi hanya melibatkan pemerintah desa setempat dan sejumlah tokoh masyarakat. Menurut Andi, sosialisasi itu perlu langsung turun di masyarakat, karena meski pihaknya dianggap sebagai representasi masyarakat tetapi setiap informasi mengenai program itu akan lebih valid jika dapat disampaikan oleh sumbernya langsung dalam hal ini BWS. “Kalau kami yang sampaikan mungkin akan banyak pertanyaan yang akan mencuat dan kami pasti tidak bisa menjawab semuanya,” timpalnya. Menurut dia, permintaan tersebut bukan dalam arti pemerintah desa menolak program tersebut. Hanya saja resistensi di masyarakat tidak menutup kemungkinan terjadi karena mereka tidak memiliki informasi secara utuh terhadap program itu. “Misalnya mungkin ada lahan warga yang terkena kegiatan pekerjaannya. Bisa saja menolak. Nah kami tetap akan bantu, tapi informasi menyeluruh di awal kami perlukan supaya kami lebih mudah mengkomunikasikannya dengan warga kami nanti,” ujarnya. Tidak saja memberikan informasi utuh, Andi juga berharap, pelaksanaa proyek program pengendalian banjir itu dapat memberikan manfaat bagi masyarakat setempat. Caranya dengan melibatkan masyarakat dalam setiap pelaksanaan proyek di lapangan. “Misalnya kalau butuh tenaga pekerja harapan kami bisa merekrut warga kami. Tentu yang memiliki kemampuan sesuai pekerjaan yang dilaksanakan agar kualitasnya tetap bagus,” cetusnya. Terakhir Andi menegaskan, pihaknya akan mendukung penuh program penanggulangan banjir kota Taliwang yang akan didanai oleh pemerintah pusat tersebut. Sebab kesuksesan program itu akan memberikan manfaat besar bagi daerah. “Tapi tadi kembali, supaya berjalan lancar harapan kami sosialisasinya juga langsung ke warga kami,” pungkasnya. (bug)

(Suara NTB/arn)

PANEN - Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Ekonomi, dan Keuangan, Muhammading saat ikut panen pada lahan uji coba Jarwo di Berare.

Inovasi Pertanian Perlu untuk Pertahankan Produksi Sumbawa Besar (Suara NTB)Pemkab Sumbawa tetap berkomitmen untuk memajukan sektor pertanian guna meningkatkan kesejahteraan petani. Produksi padi di Kabupaten Sumbawa terus meningkat dari tahun ke tahun sehingga Kabupaten Sumbawa tetap menjadi salah satu lumbung beras yang menopang keberlanjutan program ketahanan pangan secara nasional. Namun untuk mempertahankan hal

tersebut, dituntut adanya inovasi di bidang pertanian. Demikian disampaikan Bupati Sumbawa, yang diwakili Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Ekonomi, dan Keuangan, Drs. H. Muhammading, M.Si, pada kegiatan Panen dan Temu Lapang Petani di Desa Berare Kecamatan Moyo Hilir. Kabupaten Sumbawa merupakan salah satu daerah di Provinsi NTB yang memiliki potensi pertanian yang luas yaitu meliputi luas baku lahan

Tiga Ribu Hektar Lebih Lahan HGU Terindikasi Telantar di Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Persoalan lahan HGU di Sumbawa cukup pelik. Bayangkan saja, ada sekitar 3000 hektar lebih lahan HGU di Sumbawa terindikasi telantar. Berbagai upaya telah ditempuh Pemkab Sumbawa untuk meminta kejelasan status HGU yang sudah habis masa berlakunya tersebut hingga mengadu Kementrian Agraria. Kanwil BPN NTB sebagai pemilik kewenangan pun nyatanya tidak pernah merespons masalah tersebut. Demikian disampaikan Kabag Pertanahan Setda Sumbawa, Abdul Haris didampingi Kasubag Fasilitasi Sengketa Pertanahan, Ade Chandra, Rabu (6/9). Sejauh ini, pihaknya telah turun melakukan inventarisasi di lapangan pada 6 titik dari 21 titik lokasi HGU yang terindikasi terlantar di Sumbawa. Yakni, di Alas Barat, Moyo Utara, Utan, Rhee, Empang, Pelampang. Termasuk HGU di Labuan Bontong Tarano yang tengah diincar Kimia Farma untuk pabrik pengolahan garam. Total luas lahan HGU yang sudah habis masa berlakunya tersebut pada 21 titik lokasi tersebut lebih dari 3000 hektar. Pihaknya menyesalkan pihak Kanwil BPN NTB yang tidak pernah turun mengecek kondisi lapangan atas HGU dimaksud. Meski masa waktunya telah lama habis. Sebagai lembaga yang memiliki otorisasi memberikan izin sekaligus mencabut HGU, seharusnya turun, apakah HGU yang diberikan masih sesuai peruntukkannya atau tidak. “BPN Provinsi harusnya membentuk tim, untuk melihat apakah HGU yang dikeluarkan masih berlaku atau

tidak. Pemanfaatannya masih sesuai peruntukan atau tidak. Andaikan mereka turun pun, tidak boleh. Tetapi sampai tiga kali dan keputusanya ada di Kementerian. Ini yang makin menambah repot urusan HGU terlantar ini. Namun hal ini tidak pernah mereka lakukan,” tuding Haris. Padahal kalau mereka (Kanwil BPN) bersedia turun ke lapangan, Pemkab siap memfasiltasi Panitia C dengan dukungan dana. Langkah prosedural juga telah dilakukan Pemkab. Dengan mengutusnya bersama Asisten I dan Kepala Bappeda bertemu Direktur di Kementrian ATR yang membidangi masalah tanah terlantar ini. Membuat laporan secara resmi tentang persoalan HGU ini. Pihak Kementrian berjanji akan kembali memanggil Pemkab Sumbawa untuk difasilitasi penyelesaian masalah ini termasuk dengan pihak BPN. “Namun nyatanya sampai sekarang belum ada tindak lanjut,” sesalnya. Padahal masalah HGU terindikasi terlantar ini mendesak untuk dituntaskan di Sumbawa. Mengingat salah satu kendala terbesar investasi di Sumbawa, akibat status lahan HGU yang tidak jelas. “Jelas ini menghambat investasi. Contohnya saja, investasi Kimia Farma untuk garam di Labuan Bontong yang masih terkendala HGU ini. Apalagi mengingat banyak investor yang mengincar lahan pada HGU yang bermasalah ini. Masalah ini yang membuat repot Bupati dan Pemkab. Sementara kalau kita bergerak ke wilayah selatan juga sudah tidak bisa, karena kawasan hutan,” keluhnya. (arn)

Dugaan Bayi Tertukar

Komisi IV DPRD Sumbawa Sesalkan Pelayanan Pihak RSUD Sumbawa Besar (Suara NTB)Adanya dugaan bayi tertukar di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sumbawa baru-baru ini mendapat sorotan dari sejumlah pihak. Termasuk Komisi IV DPRD Kabupaten Sumbawa yang menyesalkan pelayanan yang diberikan pihak rumah sakit. Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Sumbawa, Ida Rahayu, SAP yang dikonfirmasi, Selasa (5/9) kemarin mengakui baru mengetahui adanya dugaan bayi tertukar di RSUD Sumbawa. Untuk pembuktiannya, pihaknya menyarankan supaya dilakukan tes DNA oleh pihak rumah sakit. Meskipun masih dugaan, selaku ketua komisi yang membidangi masalah kesehatan ia sangat menyesalkan

kelalaian yang dilakukan pihak rumah sakit dalam memberikan pelayanan. “Untuk membuktikan kebenarannya dari bayi harus dilakukan tes DNA. Tetapi saya sangat menyesalkan kelalaian yang dilakukan dalam memberikan pelayanan yang diberikan,” ujarnya. Menurutnya, kejadian ini tidak seharusnya terjadi. Apalagi beralasan bahwa ada kesalahan dalam menyampaikan data. Dimana bidan yang merawat ibu melahirkan seharusnya bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Apalagi sudah lama bertugas di rumah sakit setempat. Bukan malah memberikan pelayanan yang justru memberikan masalah. Karena yang bersangkutan digaji oleh negara untuk menjalankan tugasnya.

“Kejadian ini seharusnya tidak terjadi. Kan seharusnya dia lebih profesional dalam menjalankan tugasnya. Apa tugasnya dia digaji sama negara kalau tugasnya saja tidak beres. Artinya memberi masalah dennan tidak memberikan pelayanan yang baik,” pungkasnya seraya menegaskan pihaknya berencana memanggil pihak rumah sakit dalam waktu dekat ini terkait persoalan ini. Seperti diberitakan, Jumaedi warga Desa Empang Bawa Kecamatan Empang mempersoalkan pelayaan yang diberikan pihak RSUD Sumbawa. Bermula saat istrinya Endang Lestari melahirkanbayi pertama mereka di rumah sakit setempat dengan operasi caesar pada Sabtu (2/9) lalu. Ia meduga bayi mereka tertukar, karena saat bayinya diterima jenis

kelaminnya tidak sesuai dengan yang disampaikan perawat dan yang tertera dalam surat keterangan kelahiran. Berdasarkan surat keterangan, bayi mereka berjenis kelamin laki-laki, tetapi kenyataannya yang diserahkan perempuan. Pihak rumah sakitpun meminta maaf dan mengatakan ada kesalahan dari penyampaian informasi dan penulisan yang dilakukan. Yang membuat Jumaedi merasa curiga, karena klarifikasi yang diberikan pihak rumah sakit baru disampaikan pada keesokan harinya. Disamping itu saat penyerahan bayi, juga prosesnya berbelit-belit. Sehingga Jumaedi ngotot untuk dilakukan tes DNA untuk meyakinkan bahwa bayi yang diterima benar-benar bayi yang dilahirkan istrinya. (ind)

sawah 56.191 Ha, luas baku lahan bukan sawah 114.566 Ha. Namun, lanjut Muhammading, semakin bertambahnya populasi manusia dan alih fungsi lahan serta isu global warming, menuntut untuk terus melakukan upaya-upaya intensifikasi maupun ekstensifikasi pertanian dalam rangka mengantisipasi meningkatnya kebutuhan pangan dari tahun ke tahun. Upaya tersebut optimis dapat direalisasikan karena tersedianya berb-

agai inovasi dan teknologi hasil penelitian, terutama yang dihasilkan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan). Sementara itu, Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) NTB, Dr. Ir. M. Saleh Mokhtar M.P, menjelaskan, tujuan penyelenggaraan panen dan temu lapang petani untuk menyampaikan informasi dan memperlihatkan keragaman teknologi Jajar Legowo (Jarwo) Super yang berpotensi

untuk dikembangkan secara luas di Kabupaten Sumbawa. Dijelaskan pula bahwa untuk pengembangan program Jarwo Super tersebut dilakukan uji coba seluas 10 ribu hektar di seluruh Indonesia. Dimana Kabupaten Sumbawa mendapat jatah uji coba seluas 281 hektar. Dari uji coba yang telah dilaksanakan di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Sumbawa, terbukti mampu meningkatkan produksi padi rata rata empat ton per hektar. (arn)

Pengerjaan Lambat, TP4D Panggil PPK Pembangunan Kantor Inspektorat

Sumbawa Besar (Suara NTB) Pembangunan Kantor Inspektorat Kabupaten Sumbawa lambat, meskipun masa pengerjaan akan berakhir dalam bulan September ini. Hal ini berdasarkan hasil pemantauan lapangan yang dilakukan Tim Pengawal Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kabupaten Sumbawa belum lama ini. Untuk itu TP4D memanggil PPK, Kotraktor dan konsultan pengawas pembangunan kantor setempat, Rabu (6/9) kemarin. Hal ini guna melakukan evaluasi terhadap pengerjaan yang dilakukan. Kajari Sumbawa, Paryono, SH yang ditemui di ruangannya membenarkan adanya pemanggilan tersebut. Pemanggilan ini dilakukan setelah beberapa hari yang lalu TP4D melakukan pengecekan lapangan terhadap pembangunan kantor Inspektorat dan Arpusda Kabupaten Sumbawa. Dari pengecekan yang dilakukan, diketahui kemajuan pengerjaan sudah mencapai 60an persen. Terhadap pembangunan Kantor Arpusda masih memiliki waktu yang cukup untuk diselesaikan. Karena pengerjaan berakhir pada tanggal 5 November mendatang. Sementara kantor Inspektorat baru pengerjaan berakhir tangal 22 September mendatang. “Seharusnya pengerjaan sudah mendekati selesai kan. Karena batas pengerjaan harus sudah selesai tanggal 22 September ini. Makanya tadi kami panggil PPK, kontraktor dan konsultan pengawas permbangunan kantor Inspektorat untuk mengevaluasi pengerjaan,” ujarnya. Dijelaskannya, terjadinya keterlambatan dalam pemban-

gunan lantaran adanya penambahan item pengerjaan. Sementara dengan adanya penambahan tersebut tidak diikuti dengan ditambahnya waktu pengerjaan. Makanya pihaknya sudah memberikan arahan agar pembangunan bisa dipercepat, dengan menambah jumlah pekerja sedsuai dengan keahliannya. Disamping juga memperhatikan kulalitas pekerjaan. “Dalam pertemuan kami sudah memberikan arahan supaya mempercepat pengerjaan. Harus tambah pekerja sesuai dengan keahliannya. Cepat dalam artian bukan harus sembarangan, tetapi kualitas juga diperhatikan. Di akhir rapat sudah dibuatkan semacam komitmen bersama untuk menyelesaikan pembangunan sesuai waktu dan sesuai spek,” tukasnya. Sementara, Ketua TP4D Sumbawa, Erwin Indrapraja, SH, MH menambahkan, pihaknya melakukan evaluasi terhadap dua kegiatan yakni pembangunan kantor Inspektorat dan Arpusda Kabupaten Sumbawa. Terkait evaluasi prosedur dan aturan, ser-

ta untuk memenuhi jangka waktu pembangunan yang dilakukan. Dalam hal ini pihaknya memanggil PPK, kontraktor dan konsultan pengawas pembangunan gedung Inspektorat. Karena terjadi kelambatan dalam pembangunan. Hal ini disebabkan adanya penambahan 15 item pekerjaan di luar kontrak. Namun kontraktor saat itu tidak memperpanjang kontrak waktu pekerjaan. “Seharusnya dengan adanya pekerjaan tambahan, diperpanjang waktunya juga. Itu tidak dilakukan. Makanya dianjurkan untuk kenapa tidak diadendum waktunya. Itu diperbolehkan dalam perpres,” terangnya. Rencananya, kata Erwin akan diajukan mengenai adendum tersebut, karena adanya tambahan 15 item pekerjaan tersebut. Hanya saja hal ini masih akan dikaji terlebih dahulu. Meskipun demikian, pihaknya optimis pembangunan gedung Inspektorat bisa diselesaikan tepat waktu. Karena rekanan juga akan menambah pekerja sebanyak 15 orang. (ind)

Ubah Aturan, KSB Belum Terima Transfer DD Tahap II Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) hingga saat ini belum menerima transfer anggaran Dana Desa (DD) tahap II. Sebelumnya,pemerintahpusatmenjanjikan, penyaluran DD tahap II sebesar 40 persen itu akan direalisasikan pada 31 Agustus lalu. “Kita sudah cek arus keuangan kita. Tapi sejauh ini kami belum menemukan adanya transfer baru dari pusat khususnya untuk DD,” terang Plt. Kepala BPKD KSB, Nurdin Rahman, SE kepada media ini. Ia mengatakan, pihaknya telah mengkonfirmasi mengenai transfer DD itu ke pusat. Hasilnya, sementara ini transfer dinyatakan belum dilaksanakan karena pemerintah pusat masih melakukan perubahan aturan terhadap penyaluran DD tersebut. “Itu yang mereka sampaikan. Nah sampai kapan penyesuaian aturannya itu kami juga belum tahu pasti,” sebutnya. Menurut Nurdin, untuk persyaratan pencairan DD tahap II, Pemda KSB telah memenuhin-

ya. Karenanya ia memastikan, persoalan mengenai hal tersebut tidak menjadi salah satu alasan pusat masih menunda proses transfernya ke daerah. “Memang kita terakhir menyelesaikan persyaratannya. Tapi setelah kita ajukan dan konfrontir semuanya sudah lengkap. Jadi saya pastikan masalahnya tidak lagi di kita (daerah),” klaimnya. Nurdin berharap, transfer DD tahap II itu dapat segera dilaksanakan oleh pusat. Pasalnya keterlambatan akan turut memengaruhi percepatan daya serap di tingkat desa. “Apalagi tidak menutup kemungkinan dana itu ada sebagian yang akan digunakan desa untuk program fisik,” timpalnya. Dijelaskannya, desa saat ini sudah mulai menyusun Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Perubahan. Percepatan masuknya transfer DD tahap II itu semakin dibutuhkan agar desa dapat melakukan penyesuaian dengan programnya. “Kalau bisa selesai awal Okto-

ber, artinya ada sisa waktu 3 bulan desa menjalankan programnya. Waktunya limit sekali karena di akhir tahun desa juga secara paralel harus mulai menyusun SPJ untuk syarat pencairan DD tahap I tahun 2018,” ujarnya. Sementara itu ditanya mengenai pencairan DD tahap I, mantan Kabag Ekonomi Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda) KSB ini menyebutkan, secara umum seluruh desa telah melaksanakannya. Namun masih ada beberapa desa yang belum sepenuhnya tuntas. “Yang tahap I kita juga terus mendorong desa mencairkan sebelum masuk yang tahap II nanti,” pungkasnya. Untuk diketahui, jumlah DD yang disalurkan pemerintah pusat untuk 57 desa di KSB di tahun 2017 ini sebesar Rp 47,7 miliar. Di tahap pertama pusat telah mentransfer sebesar Rp 28,6 miliar atau 60 persen dari total DD yang diterima KSB. Sisanya di tahap II nanti, pusat akan kembali mentransfer sebesar Rp 19,1 miliar atau 30 persennya. (bug)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Kamis, 7 September 2017

(Suara NTB/uki)

DKP Siapkan Desa Model Ketersediaan Pangan Tahun 2018

PENELITIAN PUNGLI - Ketua Tim PTIK, Marpin Effendi didampingi Kapolres Bima Kota, Ahmad Nurman, saat kegiatan penelitian pungli, di Mapolres Bima Kota, Selasa (5/9).

Taliwang (Suara NTB)Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Sumbawa Barat saat ini tengah mengusulkan anggaran sekitar Rp. 1,6 miliar untuk menciptakan desa model ketersediaan pangan di tahun 2018. Konsep desa tersedia pangan ini dihajatkan untuk bisa menurunkan tingkat inflasi yang sampai dengan saat ini cenderung tinggi, karena semua kebutuhan pokok harus di support dari luar daerah. Kepala DKP Sumbawa Barat Ir. H. Alimin kepada Suara NTB, Rabu (6/9) mengatakan, konsep untuk desa model ketersediaan pangan ini akan dilakukan mulai tahun 2018 ini. Dimana setiap kepala keluarga (KK) nantinya akan diminta untuk menyiapkan lokasi di pekarangan rumahnya masingmasing untuk dijadikan kebun. Kebun ini juga diharapkan bisa ditanam segala jenis kebutuhan pokok, seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. Karena selama ini pekarangan hanya sebagai hiasan semata tidak memiliki makna lainnya. Padahal di pekarangan ini bisa menjadi lokasi untuk menambah penghasilan apabila bisa dikelolah dengan baik. “Kita akan coba untuk tahap pertama di tahun 2018 ada sekitar delapan desa. Desa-desa akan kita berikan pendananan untuk memaksimalkan pengelolaan pekarangan yang ada,” ungkapnya. Dikatakannya, dalam pelaksanaan program ini nantinya, dinas terkait juga akan ikut terlibat. Karena pembiayaan nantinya akan di support oleh Pemkab, baik itu masalah bibit, pupuk, maupun para penyuluh pertanian yang dimiliki saat ini. Bahkan masing-masing desa akan mendapatkan bantuan sekitar Rp. 200 juta untuk memaksimalkan masalah pekarangan ini. Anggaran tersebut juga dianggap cukup untuk bisa mengcover sekitar 300 KK. Selain jumlah anggaran yang tersedia tersebut, pihaknya juga tetap akan meminta kepada masing-masing desa untuk bisa melakukan sharing anggaran dalam pelaksanaan program ini. “Kita hanya mampu untuk 300 KK saja, apabila ada desa yang memiliki jumlah KK lebih dari anggaran yang kita siapkan, maka kita minta desa juga bisa mengambil bagian untuk sharing anggarannya,” ujarnya. Ia menambahkan, apabila di delapan desa ini dianggap sudah berjalan maksimal maka akan terus dilanjutkan ke desa-desa yang lain. Karena konsep awalnnya, program ini lebih kepada pemenuhan kebutuhan dasar secara mandiri. Ketika dari hasil desa model ini ada kelebihan, maka bisa untuk dijual ke pasar ataupun tempat lainnya. Sehingga prilaku konsumtif yang ada selama ini bisa semakin diminimalisir. Tentu tujuan akhirnya untuk bisa menurunkan tingkat inflasi yang ada. “Kita memiliki tekad untuk tetap melanjutkan program ini. Sehingga kebutuhan bahan pangan di daerah bisa dipenuhi secara mandiri,” tandasnya. (ils)

Setelah Bangli, Pemkab Mamuju Utara akan Studi Banding ke Kota Bima Kota Bima (Suara NTB) – Pemerintah Kabupaten Bangli Provinsi Bali melakukan kunjungan studi mengenai peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Bima, Selasa (5/9) kemarin. Hal serupa juga akan dilakukan pemerintah Kabupaten Mamuju Utara Sulawesi Selatan, dalam waktu dekat. Walikota melalui Plt Kabag Humas dan Protokol Kota Bima, Syahrial Nuryadin S.Ip M.M, mengatakan, dalam kunjungannya ke Kota Bima, rombongan Pemkab Bangli dipimpin langsung oleh Bupati, I Made Gianyar. “Rombongan diterima oleh Plt. Sekda, unsur FKPD serta sejumlah pimpinan OPD lingkup pemkot Bima, di aula kantor Walikota,” ujarnya. Menurut Syahrial, Pemkab Bangli melalukan studi ke Pemkot, karena menganggap pencapaian IPM Kota Bima, termasuk dalam kategori sangat baik, terutama di wilayah Provinsi NTB. “Memang pada tahun 2016 lalu, IPM kita 73,67. Sedangkan IPM nasional 70,18 Sementara tingkat NTB 65,81,” katanya. Sementara Kabupaten Mamuju Utara, lanjutnya, akan melakukan kunjungan studi serta sharing informasi guna mendorong pengembangan ekonomi masyarakat dan tata kelola tenun ikat. “Surat permohonanya sudah kita terima. Rencananya pada 15 September mendatang,” terangnya. Dia menilai kunjungan pemerintah Mamuju Utara, dalam rangka melakukan studi banding tersebut, tidak terlepas dari prestasi Pemkot Bima yang meraih Upakarti dari Kementrian Perindustrian dalam pengembangan IKM khususnya tenun ikat, belum lama ini. Ia menambahkan, kegiatan menenun di Kota Bima, sekarang sudah menjadi pendapatan tambahan ibu rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Serta adanya regenerasi perajin tenun dari kalangan muda. “Namun upaya ini tidak terlepas dari peran semua pihak, terutama masyarakat,” pungkasnya. (uki)

Syahrial Nuryadin

Soal Pungli, Tim PTIK Turun ke Kota Bima Kota Bima (Suara NTB) – Tim PTIK melakukan penelitian tentang pengaruh pungli terhadap kinerja anggota di lingkungan Polri dan dampaknya terhadap kepercayaan masyarakat di aula Polres Bima Kota, Selasa (5/9). Pada penelitian tersebut, Tim PTIK membagikan quisioner dan diskusi kepada sejumlah elemen. Seperti ma-

(Suara NTB/dok)

hasiswa, tokoh masyarakat, dinas Perhubungan, Kejaksaan, Sat Pol PP, serta sejumlah anggota Polres Bima Kota. Ketua Tim PTIK, Kombes Pol Drs. Marpin Effendi M.Si didampingi Kapolres Bima Kota, AKBP Ahmad Nurman, SIK, mengatakan, tujuan kegiatan tersebut untuk mengevaluasi apa saja hambatan kinerja Satker Pungli.

“Mungkin pada anggaran atau networking, agar kedepan dapat diperbaiki,” katanya Suara NTB. Menurutnya, hal-hal yang menghambat pelaksanaannya di lapangan, apakah mengenai kekurangan anggaran, serta dukungan masyarakat terhadap pungli tersebut akan ditindaklanjuti. “Hasil dari penelitian ini akan dilaporkan kepada pimpi-

nan. Berharap tentang regulasinya di revisi,” katanya. Ia menjelaskan, berdasarkan Keppres tentang kinerja Satker Pungli. Pemerintah pusat hanya menyediakan anggaran penyuluhan. Sementara anggaran penyidikan menggunakan dana internal. “Makanya semua ini bisa dipertimbangkan, terutama perbaikan anggaran kedepan-

nya,” katanya. Selain melakukan penelitian. Tim tersebut sekaligus dalam rangka melakukan sosialisasi, penyuluhan hingga pencegahan terhadap tindakan pungli. Berharap masyarakat dan seluruh komponen untuk bekerjasama. “Kami juga berharap setelah ini, semua pihak dapat meluruskan tindakan negatif pungli,” harapnya. (uki)

Polres Bima Kota Usut Pengelolaan ADD Desa Karumbu

Bima (Suara NTB) – Unit Tipikor Mapolres Bima Kota, tengah mengusut atau memproses kasus dugaan penyalahgunaan, Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Karumbu Kecamatan Langgudu, pada tahun 2016 lalu.

(Suara NTB/ils)

H. Alimin

Halaman 7

Kapolres melalui KBO Sat Reskrim Polres Bima Kota, Ipda Wongso, dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (6/9), membenarkan hal tersebut. Kata dia, kasus tersebut sedang tahap penyidikan. Menurut dia, diusutnya kasus tersebut, setelah pihaknya menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Kabupaten Bima, bahwa ada sejumlah temuan, yang berpotensi merugikan negara hingga puluhan juta rupiah. “Berdasarkan LHP yang kami terima pengelolaan ADD tahun 2016 di Desa Karumbu berpotensi merugikan negara lebih dari Rp 40 juta,” ungkapnya. Diakui Wongso, berdasarkan LHP tersebut, ada empat item

pengerjaan fisik proyek menjadi temuan. Bahkan tiga diantara pekerjaannya, tidak sesuai dengan volume atau RAB. “Sementara satu sisanya belum dikerjakan sama sekali hingga saat ini,” katanya. Wongso membeberkan, sejak menangani kasus tersebut, penyidik Mapolres setempat, sudah mengambil keterangan empat orang tim yang melakukan auditor dari Inspektorat Kabupaten Bima. Selain itu, lanjutnya, mengambil keterangan beberapa pihak terkait. Seperti Kaur Keuangan desa Karumbu, pendamping lokal desa, pendamping teknis dan seorang pemilik toko. “Pemilik toko yang dimintai keterangan sebagai obyek

pembelian barang material barang yang digunakan dalam proyek,” katanya. Wongso mengakui, saat dimintai keterangan. Para saksi yang dipanggil tersebut hanya berbicara secara normatif. Bahkan diantara mereka mengaku mengetahui hasil audit dari Inspektorat terkait temuan tersebut. “Untuk sementara kita hanya mengumpulkan keterangan dari saksi dulu. Rencananya dalam waktu dekat, saksi yang akan dipanggil adalah Kepala Desa,” ujarnya. Sebelumnya Sekretaris Daerah Kabupaten Bima, Drs. H. Taufik Hak. M.Si, dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (24/8), juga mengakui itu. Namun Sekda, enggan menyebutkan secara de-

”

Rencananya dalam waktu dekat, saksi yang akan dipanggil adalah Kepala Desa ( Wongso) tail dua Kades tersebut. “Ya ada dua kades di Bima yang sedang diproses hukum,” katanya. Menurutnya, persoalan tersebut diusut atau diproses, menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Inspektorat setempat. Yang melaporkan ada dugaan penyalahgunaan ADD. “Berdasarkan LHP yang

diterima oleh Bupati, hasilnya ada dugaan penyalahgunaan,” katanya. Informasi yang dihimpun Suara NTB, dua Kades yang diproses tersebut yakni Kades Oi Katupa Kecamatan Tambora, dengan kisaran penyalahgunaan Rp 80 juta. Serta Kades Karumbu Kecamatan Langgudu, sebesar Rp 40 juta. (uki)

Kasus Seleksi Perangkat Desa, 16 Saksi Dimintai Keterangan

(Suara NTB/ist)

MENINGGAL – Dokumen dan foto Muhtar, jemaah haji asal Kabupaten Bima yang meninggal di Mekkah.

Satu Jemaah Haji Asal Bima Meninggal karena Sakit Bima (Suara NTB) – Satu orang jemaah haji asal Kabupaten Bima dilaporkan meninggal dunia, di Mekkah, Arab Saudi. Jemaah tersebut, diketahui bernama Muhtar Soro Idris, warga Rt 8 Rw 4 dusun Sori Limbi Desa Kole Kecamatan Ambalawi. Kepala Kemenag Kabupaten Bima, Drs. H Syahrir M.Si dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (6/9), membenarkan informasi tersebut. Kata dia, lelaki kelahiran tahun 1955 atau berusia 62 tahun itu, meninggal karena sakit. “Dilaporkan meninggal pada 2 Sepetember kemarin. Dan sudah dimakamkan langsung di Mekkah,” ujarnya. Meski pihaknya belum mengetahui jelas kronologinya meninggalnya, namum sebe-

lum diberangkatkan ke tanah suci, Muhtar, kata Syahrir, sempat dibawa ke dilarikan ke rumah sakit, akibat menderita TBC. “Dari awal keberangkatan sudah ada gejala sakit TBC,” katanya. Ia mengaku, kabar meninggalnya jemaah tersebut, telah disampaikan Kemenag setempat kepada pihak keluarga. Mereka sudah mengikhlaskannya serta berharap amal ibadahnya diterima di sisi Tuhan yang Maha kuasa. “Pihak keluarga sudah mengikhlaskan walaupun saat menerima kabar ini kaget,” ujarnya. Syahrir menyebutkan, dengan meninggalnya satu orang itu. Tercatat, sudah ada dua jemaah haji Kabupaten Bima yang meninggal di Arab Sau-

di. Sebelumnya, yakni Usman Ismail warga Desa Mangge Kecamatan Lambu. “Usman meninggal 25 Agustus kemarin, akibat kecelakaan tertabrak mobil selesai shalat shubuh,” terangnya. Ia menambahkan, jemaah yang berangkat ke tanah suci tahun 2017 ini sebanyak 375 orang dari jumlah jemaah 381 yang sedianya diberangkatkan, namun enam orang diantaranya gagal diberangkatkan. “Dari 375 ini yang meninggal ada dua orang. Sehingga yang tersisa ada 373 jemaah. Sedianya jemaah ini akan tiba di Bandara Intenasional Lombok (BIL) pada 3 Oktober mendatang,” pungkasnya. (uki)

Kota Bima (Suara NTB) – menetapkan tersangka atau Penyidik Polres Bima Kota pihak-pihak yang terlibat terus memproses kasus pen- dalam kasus itu. gadaan soal dan kunci jawaban Selain itu, Wongso juga beseleksi perangkat desa Kabupat- lum bisa memastikan waktu en Bima tahun 2017. Hingga dalam menyelesaikan kasus saat ini, tercatat ada 16 saksi tersebut. Selain, masih banyyang telah dimintai keterangan. ak perkara lain, kasus terseKBO Sat Reskrim Polres but masih didalami serta diBima Kota, Ipda Wongso, men- tangani penuh kehati-hatian. gaku, kasus tersebut sempat “Masih dalami. Kasus ini juga akan dialihkan ke Polda NTB kita tangani penuh kehatibeberapa waktu lalu. Hanya hatian,” ujarnya. saja, kasusnya kembali ditaIa menambahkan, selain ngani oleh Polres setempat. memintai. Wongso juga me“Di Mapolda NTB kemarin ngaku, pihaknya telah menyita hanya dilakukan gelar perka- sejumlah barang bukti (BB) ra. Namun kini dikembalikan dari pelapor dan juga terlapor. untuk ditangani oleh Polres,” Diantaranya laptop, HP katanya kepada Suara NTB, lengkap dengan nomornya. (uki) Selasa (5/9). Diakuinya, sejak menangani kasus tersebut, pihaknya telah memanggil puluhan saksi untuk dimintai keterangan. Seperti Kepala DMPDes Kabupaten Bima, empat akademisi penyusun soal dan kunci jawaban. “Terakhir tiga orang peserta seleksi dari desa Buncu Kecamatan Sape juga telah dimintai keterangan serta 8 peserta dari desa Punti Kecamatan Soromandi. Jadi untuk keseluruhannya 16 saksi yang telah dimintai keterangan,” ungkapnya. Diakuinya, meski kasus tersebut telah dinaikkan pada tahap sidik, namun hingga saat ini, pihaknya belum Wongso (Suara NTB/uki)

SUARA NTB Kamis, 7 September 2017

POLHUKAM

Halaman 8

Demokrat Tak akan Paksakan Diri

Nasib Rohmi Ditentukan Hasil Survei Mataram (Suara NTB) Nama Dr. Ir. Sitti Rohmi Djalilah, cukup lama digadang-gadang akan tampil bertarung di Pilkada serentak Provinsi NTB, tahun 2018, melalui Partai Demokrat. Hanya saja, keputusan resmi untuk mengusung kakak kandung Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi itu, apakah sebagai bakal calon gubernur atau Wakil Gubernur, belum diambil oleh Demokrat, karena masih menunggu hasil survei yang direncanakan akan dibuka hari ini.

Lamban Atasi Kekeringan SEKRETARIS Komisi IV DPRD NTB yang membidangi masalah lingkungan, Nurdin Ranggabarani, SH., MH., sangat menyayangkan lambatnya penangangan dan suplai air bersih akibat kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Provinsi NTB. Padahal, bencana kekeringan itu sudah menjadi siklus tahunan, sehingga semestinya ada upaya lebih dini untuk mengatasinya. Demikian disampaikan Nurdin, ketika dikonfirmasi wartawan di ruang kerjanya. “Saya menyayangkan penanganannya kekerin(Suara NTB/ndi) gan ini. Seperti kerja petuNurdin Ranggabarani gas pemadam kebakaran, begitu ada api baru terburu-buru datang ke lokasi,” katanya. Politisi PPP itu mengaku, tidak habis pikir dengan cara penanganan kekeringan yang dilakukan pemerintah provinsi saat ini. Sebab kekurangan air akibat kekeringan yang melanda NTB selalu terjadi setiap tahun. Namun, belum juga ada solusi untuk mengatasinya yang lebih sistimatis dan jangka panjang. “Padahal ini seperti penyakit laten, sudah terjadi berpuluh-puluh tahun tapi belum juga bisa ditangani,” tegasnya. Menurut Nurdin, pihaknya sudah menyuarakan agar Pemprov NTB membangun sumur bor di wilayah-wilayah kekeringan tersebut. Namun dalam realisasinya, Pemprov NTB sangat lamban untuk melaksanakannya. “Kalau bangun sumur bor kenapa baru sekarang. Padahal, kami sering teriak di komisi soal itu,” tegasnya. Seharusnya, kata Nurdin, Pemprov berpikir skala prioritas dalam menyusun setiap kebijakan maupun mengalokasikan anggaran di APBD. Sebab, kebutuhan air adalah hal paling mendasar yang harus terpenuhi oleh masyarakat. “Bagaimana mau bicara sejahtera, kalau kebutuhan mendasar belum bisa dipenuhi. Orang tidak bisa hidup tanpa air,” katanya. Karena itu, ia menyarankan agar Pemprov NTB melalui organisasi perangkat daerah (OPD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Bappeda menyusun perencanaan secara berkelanjutan mulai dari program hingga alokasi anggaran yang cukup. Ia juga berharap agar pembangunan sumur terus diperbanyak, akses infrastruktur ke lokasi yang mengalami kekeringan juga perlu diperbaiki sehingga bisa memperlancar distribusi air. “Kita juga memahami memerangi kekeringan ini tidak bisa sekaligus. Perlu ada program nyata secara berkelanjutan. Karena apapun itu, di sini ada masyarakat kita yang sangat membutuhkan bantuan,” pungkasnya. (ndi)

Ketua DPD Partai Demokrat NTB, TGH. Mahali Fikri, yang dikonfirmasi terakit hal itu, mengaku bahwa Partai Demokrat sudah pasti akan mengusung Sitti Rohmi. Hanya saja untuk posisi Gubernur atau Wakil, menurut Mahali, partainya akan bersikap realistis, tergatung hasil survei eletabilitasnya. “Kita fleksibel saja, karena kami itu partai realistis. Sekarang ini kami sudah lakukan survei dan akan kita buka hasilnya malam ini. Lalu akan kami mendengar keterangan dari lembaga yang melakukan survei,” terang Mahali kepada wartawan. Hasil survei itulah yang akan menjadi patokan dasar bagi Demokrat untuk menentukan posisi Sitti Rohmi, apakah akan diusung sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur. Karena dalam

survei itu, disimulasikan untuk mengukur peluang Rohmi sebagai calon gubernur dan juga potensi sebagai wakil gubernur. Termasuk juga disimulasikan pasangannya, serta mengukur kekuatan lawan. “Semua calon kita survei juga, untuk mengetahui seberapa besar kekuatannya. Kalau Rohmi kita survei dia. Kalau jadi Gubernur berapa persen kekuatannya dan dengan siapa dia berpasangan untuk kuat. Kalau jadi wakil, seberapa kekuatannya juga, dan dengan calon gubernur siapa dia baru kuat. Intinya nanti hasil survei itu menentukan. Kalau hasilnya menunjukkan dalam waktu dekat bisa memadai jadi gubernur dan berpotensi untuk menang, maka kami gubernur. Tetapi kalau survei menunjukkan tidak cukup waktu untuk Gubernur

dan cukupnya jadi wakil, ndak apa-apa,” jelasnya. Sebelumnya, Ketua Bidang Pembinaan Organisasi Kepemudaan dan Pengkaderan DPP Partai Demokrat Pramono Edhie Wibowo, ketika dikonfirmasi terkait Pilkada NTB pascapenutupan muscab serentak di Mataram, menegaskan bahwa Partai Demokrat akan bersikap realistis. Demokrat tidak akan memaksakan diri harus mengajukan kadernya, jika memang situasi tidak memungkinkan. “Kalau ada kader yang kuat untuk jadi nomor satu, kita dorong. Tetapi kalau ndak kuat maka kita jadi nomor dua. Kalau juga tidak kuat di satu tidak di dua juga tidak. Maka kita tinggal mendukung siapa dan ada di mana, tetapi kita juga dapat apa di sana? Jadi Demokrat itu harus meng-

(Suara NTB/bul)

FOTO BERSAMA - Kepala Biro Pengawasan Hakim, Kemas Abdul Roni (dua dari kiri), Ketua Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Hakim, Joko Sasmito (dua dari kanan), Koordinator Penghubung KY NTB, Ridho Ardian Pratama (paling kanan) foto bersama Penanggung Jawab Harian Suara NTB, H. Agus Talino dan Wakil Penanggung Jawab Harian Suara NTB, Raka Akriyani saat berkunjung ke Kantor Harian Suara NTB kemarin.

Mabes Polri Tes Urine Anggota Polda NTB Mataram (Suara NTB) Ratusan anggota Polda NTB menjalani tes urine secara mendadak Rabu (6/7). Mulai dari Wakapolda NTB, Kombes Pol Imam Margono sampai anggota pangkat terbawah. Keterlibatan oknum anggota dengan narkoba patut diberi sanksi pemecatan. Tes urine itu dilakukan tim Divpropam Polri. Satuan fungsi pembina keprofesionalan dan disiplin polisi itu rela datang dari Mabes Polri untuk mengecek keterlibatan narkoba anggota Polda NTB. Hal serupa juga digelar di Polres jajaran. Wakapolda NTB, Kombes Pol Imam Margono menegaskan, keterlibatan oknum anggota baik sebagai pemakai bah-

kan sampai menjadi pengedar tidak ada toleransi hukuman. “Yang pemakai saja dipecat apalagi dia pengedar,” ujarnya. Dalam tes urine pagi kemarin, 32 pejabat utama Polda NTB yakni para direktur, kepala biro dan kepala bidang dan perwira jajarannya menjalani tes urine. Pun demikian anggota dari berbagai satuan kerja kepolisian menjalani tes serupa, mulai dari Brimob, reserse, lantas, sampai intelijen “Jadi ini dilaksanakan secara mendadak. Bagus juga karena kita mengharapkan hasil yang objektif,” jelasnya. Mengenai hasilnya, dari 32 perwira menengah itu tidak ada yang teridentifikasi posi-

tif narkoba. Sementara untuk anggota lainnya belum diumumkan karena pesertanya cukup banyak. “Untuk sementara pejabat utama semua negatif,” beber Imam. Anggota Polda NTB dan Polres di seluruh NTB tidak pula seluruhnya bersih dari narkoba. Dalam catatan Bidpropam ada enam oknum anggota terlibat narkoba dipecat pada tahun 2016. Sementara tahun 2017 ini satu orang, yang upacara pemecatannya dipimpin langsung Kapolda NTB, Brigjen Pol Firli Mei lalu, yakni Yohantoro Arif, yang kini masih diadili di Pengadilan Negeri Praya atas tuduhan pengedar 11,86 gram sabu. (why)

KPU Konsultasikan Juknis Pilkada NTB 2018 Mataram (Suara NTB) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi NTB terus mematangkan persiapannya untuk menggelar pilkada serentak Provinsi NTB 2018. KPU yang kini tengah mempersiapkan berbagai peraturan pelaksana teknis pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB itu, kemudian dikonsultasikan kepada publik untuk menyerap masukan, saran dan pendapat, dalam Rapat konsultasi publik pedoman teknis,Rabu (6/ 9) kemarin. Dalam konsultasi publik yang digelar oleh KPU itu, beberapa hal yang mengemuka. Yakni mengenai teknis penyelenggaraan Pilkada yang rentan menjadi persoalan, seperti definisi suara sah, persyaratan pencalonan, baik oleh parpol maupun jalur perseorangan, pencoblosan, hak pilih, DPT dan teknis pemungutan suara lainnya. Salah satu isu yang cukup mendapat banyak perhatian dalam sesi diskusi tersebut, yakni mengenai syarat penca-

lonan melalui jalur perseorangan. Karena diprediksi pada Pilkada NTB 2018 akan ada lebih dari satu orang bakal calon gubernur yang maju menggunakan jalur perseorangan. Menurut Dr. Kharuddin, SH, MH, salah satu narasumber dari Universitas Mataram yang dihadirkan KPU, memberikan penjelasan terkait teknis syarat dukungan calon perseorangan. Menurutnya, selama ini dalam persepsi masyarakat, bahwa untuk calon perseorangan, orang lebih konsentrasi untuk mengumpulkan KTP. Padahal menurutnya, KTP itu hanyalah bukti dukungan. “Orang banyak salah kaprah, terkait dokumen persayaratan calon perseorangan, sehingga orang lebih konsentrasi untuk mengumpulkan KTP. Padahal KTP itu bukan dukungan, tapi bukti dukungan. Tapi yang paling penting itu adalah formulir dukungan, yang dilampirkan dengan bukti dukungan KTP itu. Ada KTP tapi tidak ada surat dukungan, yang ditan-

gunakan hasil survey. Jangan maju hanya dengan modal berani saja. Jangan terjun ke laut tanpa ada persiapan. Kalau elektablitasinya ndak kuat, ya ngapain,” tegasnya. Terakhir disampaikan Edy, bahwa untuk partai koalisi, DPP menyerahkan sepenuhnya pada DPD, dengan partai mana saja, asalkan tidak bertentangan dengan peratu-

ran perundang-undangan. Sebab, koalisi itu merupakan keharusan karena di NTB tidak ada satupun partai yang bisa mengajukan calon sendiri tanpa berkoalisi. “Termasuk peluangan berkoalisi dengan PDI-P, kenapa tidak, kan SBY sendiri sudah datang ke PDI-P pada tanggal 17 (Agustus), itu sebuah tanda kita bisa bekerja sama,” terangnya. (ndi)

PAN Kirim Nama Rudi dan Ahyar ke DPP

Sardian Legowo Tak Diusung PDIP Giri Menang (Suara NTB) Ketua DPC PDIP Lombok Barat, H. Sardian menyatakan dukungan PDIP ke H. Izzul Islam adalah pilihan terakhir dari proses yang dilakukan selama ini. Terkait dirinya yang berkeinginan maju pada Pilkada, menurutnya pertimbangan lebih ke DPD I yang bisa menjawab hal itu. Sebab sejauh ini, DPC sendiri melakukan proses penjaringan. Hasil penjaringan itulah yang menentukan sikap. “Keputusan mendukung H. Izzul Islam itu pilihan terakhir. Kalau terkait kenapa arah dukungan bukan ke saya selaku kader, tentu itu yang menjawab adalah DPD yang berhak. Kalau kami sudah laksanakan tugas melakukan penjaringan,” jelas Sardian. Ia sendiri mengikuti apapun keputusan partai. Menurutnya, dukungan ke H. Izzul Islam karena sosok yang bersangkutan memiliki rekam jejak yang baik di lembaga eksekutif dan legislatif. Izzul Islam juga dinilai mampu memperbaiki kondisi Lobar saat ini yang stagnan. Sehingga sosok Izzul Islam yang memiliki relasi kuat ke pusat dan pengalaman dinilai akan mampu melakukan perbaikan. Sosok Izzul Islam, jelasnya, komplet untuk membawa Lobar lebih baik ke depan. Karena berbagai potensi yang dimiliki sosok Izzul Islam sehingga berpeluang memenangkan Pilkada 2018 mendatang. Terkait apakah dirinya tetap maju pada Pilkada, menurutnya, kalau parpol memberikan mandat maka akan dilaksanakan. Namun apapun keputusan DPD tentu akan diterima pihaknya. Karena bagaimana pun yang berwenang adalah DPD dan DPP. Sementara itu, arah dukungan PDIP ini sendiri dipastikan setelah Ketua DPW Perindo NTB H.M. Izzul Islam mendukung Ali-Selly pada Pilgub nanti. Informasi yang berbedar bahwa, dukungan Perindo ini menjadi konpensasi atau konsekuensi PDIP mendukung HM. Izzul Islam di PDIP Lobar. Terkait sinyalemen bahwa PDIP memiliki kepentingan terselubung di balik dukungannya ke Izzul Islam, dibantah keras oleh Sardian. (her)

(Suara NTB/ndi)

DISKUSI - Ketua DPD Partai Demokrat, TGH. Mahali Fikri, tengah berdiskusi serius dengan sejumlah petinggi partai Demokrat dan dengan bakal calon Gubernur, Sitti Rohmi, terkait peluang Rohmi untuk berlaga di Pilkada NTB.

datangani secara kolektif maupun individu, sama saja itu adalah sampah,” jelas Kharuddin. Lebih lanjut disampaikan oleh Kharuddin, setelah calon memegang surat formulir dukungan, maka untuk bukti dukunganya itu, diperbolehkan dilapirkan identitas pendukung itu tidak hanya KTP, tetapi juga boleh dalam bentuk SIM, paspor atau surat keterangan dari Dukcapil. Bersdasarkan PKPU nomor 3 tahun 2017, telah disebutkan hal tersebut dengan jelas. Namun penjelasan dari Kharuddin itu mendapat banyak respon dari audiens. Karena dalam aturan terbaru tidak disebutkan sama sekali soal diperbolehkan identitas lain selain KTP sebagai bukti syarat dukungan. Sehingga berdasarkan asas hukum, di mana aturan terbaru akan mengesampingkan aturan yang lebih lama. Sehingga yang wajib dikumpulkan adalah KTP dan atau surat keterangan dari Dukcapil. Sementara itu komisioner

(Suara NTB/ndi)

SOSIALISASI - KPU Provinsi NTB tengah mensosilisasikan berbagai regulasi juknis Pilkada NTB pada masyarakat untuk mendapatkan saran, masukan dan kritikan dalam rangka penyempurnaannya. KPU NTB, H. Ilyas Sarbini, SH, MH., menambahkan bahwa, jumlah DPT Pilkada NTB sebanyak 3.003.000 orang. Dengan demikian, persyaratan KTP dukungan perseoranan adalah 350 ribu KTP. Terakhir disampaikan salah satu peserta, agar KPU

mulai memasifkan sosialisasi aturan Pilkada di tengahtengah masyarakat. Terutama pada masyarakat bawah. Tidak hanya dilakukan di kalangan elit saja. Karena justru persoalan itu lebih banyak muncul di tingkat masyarakat bawah. (ndi)

Mataram (Suara NTB) DPW Partai Amanat Nasional (PAN) NTB telah melakukan pleno penetapan bakal calon kepala daerah NTB yang akan diajukan ke DPP dalam waktu dekat ini untuk mendapatkan rekomendasi dukungan. Dari belasan bakal calon yang mendaftar, PAN hanya telah menetapkan dua pasangan bakal calon. Demikian disampaikan oleh Ketua Panitia Pilkada DPW PAN NTB, H. Saiful Islam, SH kepada wartawan, saat dikonfirmasi di sela-sela kegiatan rapat konsultasi teknis juknis Pilkada NTB oleh KPU di Mataram, Rabu (6/9) kemarin. “Setelah kami selesaikan proses sesi penjaringan, kami plenokan minimal dua nama untuk kita kirim ke DPP, pada tanggal 13 nanti. Nanti DPP yang akan memutuskan, kita mendukung siapa,” ujarnya. Pada kesempatan itu, setelah didesak oleh wartawan, Saiful Islam membeberkan nama dua pasangan yang akan dibawa ke DPP. Mereka adalah Lalu Rudi Irham Sri Gde yang berpasangan dengan Muh, Amin. Dan pasangan kedua yakni H. Ahyar Abduh berpasangan dengan Mori Hanafi. “Mereka itulah, dua pasangan itu yang kita kirim nanti. Calon gubernurnya, Kolonel Lalu Rudi dan Ahyar Abduh dan wak-

ilnya, adalah Mori Hanafi dan Muh. Amin,” bebernya. Selain bakan calon gubernur, pada saat yang bersamaan, PAN juga akan mengirimkan nama-nama pasangan bakal calon kepala daerah untuk tiga kabupaten/kota yang akan ikut menggelar Pilkada serentak. Hanya saja untuk kabupaten/ kota, Saiful Islam tidak menyebutkan nama seluruhnya. “Dikota Bima, kita kirim Muh. Luthfi dan Feri Sofyan. Untuk Lobar ada Hadi Sulthon,” katanya tanpa menyebutkan secara lengkap untuk Pilkada Lobar dan Lotim. Setelah nama-nama pasangana calon itu dikirim ke DPP, pihaknya akan menunggu hasil keputusan DPP, kepada siapa dukungan PAN akan jatuh. Menurut Saiful Islam, paling lama DPP akan mengumumkan nama-nama tersebut setelah diterima dari DPW, adalah satu bulan. Terakhir disampaikan oleh Saiful Islam, ia juga membantah bahwa PAN bersama PKB telah keluar dari koalisi poros tengah. Menurutnya ha itu tidak benar. Karena sampai saat ini, komunikasi dengan partai-partai peserta koalisi poros tengah masih terus terjalin. “Masak saya mau lapor dulu kalau kita mengadakan pertemuan, jadi komunikasi kita masih tetap lancer,” pungkasnya. (ndi)

KPU Loteng Luncurkan Lumbung Pemilu Praya (Suara NTB) Menjelang gelaran Pilkada NTB tahun 2018, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lombok Tengah (Loteng) turut melakukan persiapan. Salah satunya dengan meluncurkan lumbung pemilu atau rumah pintar pemilu, Rabu (6/9) kemarin. Lumbung pemilu tersebut ke depan diharapkan bisa menjadi pusat informasi sekaligus studi bagi masyarakat dan pihak terkait lainnya, terkait kepemiliuan. “Ini satu langkah maju yang dilakukan oleh KPU Loteng. Dan, ke depan keberadaan Lumbung Pemilu ini benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” ujar Wabup Loteng L. Pathul Bahri, S.Ip. Utamanya bagi masyarakat, untuk mengenal lebih jauh tentang pemilu. Termasuk proses dan tahapan pemilu itu sendiri. Dengan begitu, secara perlahan akan tumbuh kesadaran masyarakat untuk mau dan ikut terlibat dalam setiap proses pemilu. Bahwa pemilu itu penting. Selain sebagai bagan dari proses demokrasi juga dalam hal mendukung proses pembangunan. “Melalui informasi yang tersedia di Lumbung Pemilu ini, masyarakat bisa paham akan arti penting pemilu itu sendiri,” tandasnya. Ditempat yang sama, Koordinator Divisi Hukum dan Pengawasan KPU RI, Hasyim Asy’ari, menyambut positif apa yang dilakukan KPU Loteng dengan membentuk Lumbung Pemilu. Yang nantinya bisa menjadi wahana pembelajaran bagi masyarakat dalam mema-

hami pemilu. Para pelaku pemilu, dalam hal ini partai politik (parpol) juga bisa mengambil manfaat dari informasi yang disajikan di Lumbung Pemilu tersebut. “Dengan berbagai informasi yang tersedia di Lumbung Pemilu ini, parpol juga bisa memetik manfaatnya. Paling tidak, bisa memetakkan peta dan kekuatan politik yang dimiliki parpol bersangkutan,” imbuhnya. Sehingga parpol bisa menentukan langkah dan kebijakan yang akan diambil setiap kali menghadapi gelaran pemilu. Masih menurut Hasyim, ke depan apa yang telah dilakukan KPU Loteng tersebut juga bisa menjadi contoh bagi KPU-KPU lainnya. Sehingga proses pembelajaran politik di semua daerah bisa merata. Karena bagaimanapun juga, pembelajaran politik merupakan tugas semua pihak. Tidak hanya pemerintah dan penyelenggaran pemilu saja. “Kalau sudah ada fasilitas seperti Lumbung Pemilu ini, masyarakat bisa mengakses semua informasi tentang pemilu. Dan, itu juga salah satu bagian dari pembelajaran politik,” timpalnya. Sementara itu, Ketua KPU Loteng, Ari Wahyudi, S.H., mengatakan fasiltas yang tersedia di Lumbung Pemilu tersebut cukup lengkap. Mulai dari data dan informasi kepemiluan, perpustakaan mini sampai ruang simulasi tahapan dan pelaksanaan pemilu. “Semua informasi tentang pemilu ada dan bisa akses oleh masyarakat,” tandasnya. (kir)

SUARA NTB Kamis, 7 September 2017

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 9

Pelaku Pariwisata akan ’’Jual’’ NTB di Negeri Sembilan Mataram (Suara NTB) Berbagai cara dilakukan pelaku pariwisata untuk menjual paket wisata yang ada di NTB. Salah satunya dengan melakukan table top. Dalam waktu dekat akan dilakukan table top di Negeri Sembilan, Malaysia. Ini dilakukan untuk dapat terus merawat pasar Malaysia dengan kunjungan yang semakin baik setiap tahunnya.

(Suara NTB/lin)

BUKIT NANGGI - Wisatawan kategori milenium yang mendaki Bukit Nanggi yang ada di Sembalun Lombok Timur belum lama ini.

Mendaki, Tren Wisatawan Milenium Selong (Suara NTB) Berwisata saat ini seakan menjadi hobi. Tidak saja pantai, bahkan gunung dan bukit pun menjadi sasaran wisatawan. Saat ini tengah banyak wisatawan atau pelancong yang disebut sebagai wisatawan milenium. Salah satu yang paling banyak dan paling sering dilakukan adalah mendaki. Kini, mendaki seakan menjadi tren atau gaya hidup. Ada istilah baru untuk menyebut wisatawan generasi muda. Ialah generasi milenium disematkan pada wisatawan muda yang memiliki rentang usia antara 20 hingga 35 tahun. Salah satu pilihannya adalah mendaki gunung dan bukit. Misalnya mendaki Rinjani atau mendaki Bukit Pergasingan dan bukit-bukit lainnya. “Sekarang kalau tidak mendaki dikatakan tidak keren. Karena teman-teman semua rata-rata sudah mendaki, paling tidak mendaki bukit dengan ketinggian 1.500 mdpl,” kata Agus Budiarta, salah satu wisatawan kategori milenium di Kota Mataram. Ia bersama beberapa rekannya belum lama ini telah mendaki Bukit Nanggi yang ada di Sembalun. Sebelumnya ia juga pernah mendaki Bukit Pergasingan bahkan Gunung Rinjani. Ia merasa ketagihan, sebab melihat pendakian sebagai suatu petualangan baru yang menyenangkan. “Saya bertemu banyak orang. Bahkan banyak juga yang seumuran dengan saya. Saya melihat mereka ini sudah kecanduan mendaki. Termasuk saya sendiri yang sudah rindu akan ketinggian,” ujarnya. Dilansir dari ThinkDigital.Travel, lembaga think thank turisme, mengatakan, generasi milenium merupakan generasi yang menganggap diri mereka memiliki sebuah hak yang hakiki sejak lahir, yaitu hak untuk melakukan perjalanan atau travelling. Tidak heran kemudian generasi M ini kemudian menjadi salah satu pilar dari industri turisme modern. Hal ini juga dapat dilihat dengan semakin banyaknya pelaku pariwisata yang menyediakan paket wisata low budget khusus untuk wisatawan milenium. “Tidak perlu menginap di tempat yang bagus, yang penting bisa jalan-jalan dan bisa menikmati keindahan alam,” akunya. Seperti dikutip dari ThinkDigital.Travel, generasi M tidak mencari merek mewah atau mobil mahal. Sebaliknya, mereka mencari pengalaman, sesuatu hal yang dapat memperkaya kehidupan mereka. Statistik menunjukkan bahwa 6 dari 10 lebih suka menghabiskan uang mereka pada pengalaman daripada hal-hal material. Hasil penelitian lembaga riset industri pariwisata Phocuswright, menegaskan asumsi tersebut. Menurut Phocuswright, Generasi M merupakan generasi yang paling sering melakukan perjalanan di antara kelompok umur yang lainnya. Mereka diperkirakan secara bertahap akan menghabiskan lebih banyak dana untuk layanan wisata dibandingkan dengan kelompok usia lainnya selama 12 bulan ke depan. Pada 2020, generasi ini akan mewakili setengah dari semua perjalanan yang ada. Sebagai catatan, lembaga pariwisata PBB The World Tourism Organization (UNWTO) menyatakan, industri pariwisata pada paruh pertama tahun ini tumbuh positif. Dengan tingkat kedatangan turis internasional tumbuh sebesar 4 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu. Asia Pasifik, yang saat ini menjadi salah satu primadona tujuan wisata generasi M, mencatat pertumbuhan kedatangan internasional sebesar 9 persen, merupakan yang tertinggi di seluruh dunia. Tingkat pertumbuhan kunjungan internasional di wilayah tersebut dipimpin oleh kawasan Oceania dengan tingkat pertumbuhan 10 persen, disusul kawasan Asia Timur Laut dan Asia Tenggara dengan masingmasing 9 persen. Salah satu tujuannya adalah destinasi wisata yang ada Indonesia, termasuk Bali dan NTB. (lin)

“Kunjungan dari Malaysia memang terbanyak daripada negara lain. Ini perlu kita jaga, salah satunya dengan melakukan promosi pariwisata. Tapi tidak hanya promosi, akan dilakukan table top juga oleh 40 seller yang merupakan pelaku pariwisata dari NTB,” kata Kepala Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Provinsi NTB H.Afan Ahmad, di Mataram, Rabu (6/9). Ia mengatakan bahwa ini merupakan salah satu cara untuk membuat kunjungan

wisatawan Malaysia semakin banyak. Sebab selama ini wisatawan dari Malaysia semakin banyak berkunjung dari tahun ke tahun. “Apalagi NTB sudah dikenal dengan wisata halalnya. Jadi sangat sesuai dengan kebutuhan wisatawan dari Malaysia,” ujarnya. Para pelaku pariwisata pada umumnya akan menjual paket wisata di mana destinasinya sudah siap. Misalnya kawasan Mandalika, kawasan tiga gili, Sembalun dan

banyak lainnya. Sebab, tidak sedikit dari wisatawan yang berasal dari Malaysia lebih memilih untuk berkunjung ke destinasi-destinasi itu. “Mereka ini karakteristik wisata yang diinginkan beragam. Ada yang suka mendaki gunung, ada yang suka ke pantai, ada yang suka ke air terjun, ada juga yang suka wisata budaya. Jadi kita jual semua ke mereka,” ujarnya. Selama ini hampir 50 persen kunjungan wisatawan mancanegara didominasi oleh

(Suara NTB/lin)

H.Afan Ahmad banyak lagi yang tahu tentang Lombok. Sehingga kunjungan bisa semakin bertambah,” ujarnya. (lin)

(Suara NTB/ist)

LOMBA PERAHU DAYUNG - Sejumlah peserta saat berkompetisi pada lomba perahu dayung di Sape, Rabu (6/9).

Bima Promosikan Wisata Lewat Lomba Perahu Dayung Mataram (Suara NTB) Lomba perahu dayung beberapa kali telah dilakukan di beberapa destinasi yang ada di Bima. Ini bertujuan untuk mempromosikan potensi pariwisata berdasarkan kearifan lokal masyarakat setempat. Kegiatan ini diselenggarakan di Pelabuhan Syahbandar Desa Bugis Kecamatan Sape, Rabu (6/9) kemarin. Bupati Bima Hj.Indah Dhamayanti Putri berkesempatan untuk membuka kegiatan itu secara langsung. Berdasarkan keterangan pers yang diterima Suara NTB, Hj. Indah mengatakan

bahwa dengan adanya lomba perahu dayung yang digagas oleh karang Taruna Bunga Karang, dapat dijadikan sebagai ajang promosi wisata. Selain itu juga dapat dijadikan sebagai agenda tahunan. Sehingga masyarakat dapat menyaksikan dan terhibur dengan adanya lomba ini. Hal ini dikarenakan kita memiliki luas pantai yang cukup panjang dan menyimpan banyak potensi yang dapat dilakukan. “Oleh karena itu melalui ajang ini saya selaku kepala daerah mendukung dengan adanya kegiatan lomba, karena melalui kegiatan ini dalam

rangka memperkenalkan potensi wisata yang ada di wilayah kita khususnya potensi yang ada di Desa Bugis Kecamatan Sape,” ujarnya, di Sape, Rabu (6/9). Ia mengapresiasi upaya promosi yang dilakukan oleh Karang Taruna Bunga Karang Desa Bugis Kecamatan Sape. Ia berharap agar kegiatan seperti ini dapat terus dilanjutkan pada tahun berikutnya. Sebab kegiatan ini dalam rangka menggali potensi yang ada di wilayah Kabupaten Bima untuk dapat dipromosikan. Dinda berharap melalui ajang ini selain mendukung

10 Ribu ”Homestay” Pemerintah Australia Tertarik Investasi Bidang Pariwisata dalam Tiga Tahun Mataram (Suara NTB) Pemerintah telah merencanakan akan membuat setidaknya 100 ribu homestay dalam tiga tahun. Semuanya tersebar di 10 destinasi prioritas, salah satunya NTB. Provinsi NTB ditargetkan akan memiliki setidaknya 10 ribu homestay selama tiga tahun, hingga tahun 2019. Ini merupakan salah satu cara untuk mengembangkan ekonomi masyarakat berdasarkan kearifan lokal. Selain itu juga untuk menunjang semakin banyaknya kunjungan wisatawan yang berkunjung. “Kami sangat mendukung rencana pemerintah untuk membuat banyak homestay. Karena ini akan dikelola oleh masyarakat dan bisa memberikan nilai tambah dan meningkatkan perekonomian masyarakat,” kata Pegiat Pariwisata di Kabupaten Lombok Tengah Muhammad Iqbal kepada Suara NTB, Rabu (6/9). Sebelumnya Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB H.L.Moh.Faozal, S.Sos.,M.Si juga membenarkan adanya rencana Pemerintah untuk membuat banyak homestay. Pemda dalam hal ini Dinas Pariwisata sangat mendukung rencana dan jumlah yang ditargetkan. “Itu masih rencana, ya semoga saja berjalan lancar,” kata Faozal belum lama ini. Target jumlah homestay baru pada 2019 ada di angka 100.000. Semuanya akan dibangun pada 10 destinasi prioritas yang sudah diputuskan oleh Presiden Joko Widodo. Kesepuluh destinasi itu adalah Danau Toba Sumut, Tanjung Kelayang Belitung, Tanjung Lesung Banten, Kepulauan Seribu Jakarta, Borobudur Jawa Tengah, Bromo Jawa Timur, Mandalika Lombok, Labuan Bajo NTT, Wakatobi Sultra dan Morotai Maltara. Tahun 2017 ini ditargetkan 20.000 homestay, tahun 2018 ditambah 30.000 lagi, dan tahun 2019 dibangun 50.000 unit. Sehingga total keseluruhan berjumlah 100.000 homestay. Ini diharapkan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat dan mampu mencukupi kebutuhan wisatawan akan tempat menginap selama berada di NTB dan destinasi yang ada di daerah lainnya. “Homestay itu dikelola secara korporasi, bukan cara koperasi. homestay ini dijalankan dengan mesin baru, model bisnis baru, berbasis pada digital yang saya sebut digital sharing ekonomi,” kata Menteri Pariwisata Arief Yahya belum lama ini. Sementara itu, Muhammad Iqbal melihat rencana ini akan mendapatkan sambutan yang baik dari masyarakat maupun wisatawan. Terlebih saat ini banyak wisatawan yang memilih untuk menginap di homestay. Karena selain harganya yang relatif lebih murah, wisatawan juga dapat lebih berbaur dan mengatahui kebiasaan masyarakat setempat. (lin)

wisatawan asal Malaysia. Disusul Australia dan negaranegara lainnya. Mereka menganggap kebutuhan sebagai wisatawan muslim dapat terpenuhi dan dipersiapkan dengan baik saat berkunjung ke NTB. “Kita berharap target kunjungan wisatawan mancanegara sebanyak 1,5 juta itu bisa terpenuhi. Sehingga target kunjungan 3,5 juta wisatawan secara keseluruhan dapat tercapai,” ujarnya. Selain melakukan table top, akan dilakukan pula promosi wisata pada Matta Fair yang diselenggarakan oleh Pemerintah Malaysia. Sehingga pengunjung pada Matta Fair dapat mengetahui informasi tentang wisata NTB. “Kita berharap akan lebih

Mataram (Suara NTB) Pemerintah Australia saat ini tengah memperkuat komunikasi dengan Pemerintah Indonesia. Rencana kerjasama pada bidang pendidikan, sosial dan ekonomi merupakan hal yang diajukan untuk dilakukan kedua negara. Tidak ketinggalan sektor pariwisata yang ada di NTB. Pemerintah Australia melalui Australian Consulate General for Bali Dr. Helena Studdert antusias menjalin kerjasama lebih lanjut. “Saya di sini untuk kemitraan ekonomi komprehensif. Kemarin saya sudah bertemu dengan Gubernur NTB dan kami membahas banyak hal. Termasuk pendidikan dan investasi atau kerjasama bidang ekonomi. Termasuk kerjasama bidang pariwisata,” kata Dr. Helena Studdert saat melakukan pertemuan terbatas dengan pelaku pariwisata NTB, di Mataram, Rabu (6/9). Helena mengatakan bahwa kunjungan masyarakat Australia ke Indonesia terus mengalami peningkatan. Tahun 2016 jumlah kunjungannya sebanyak 1,2 juta orang. Sedangkan yang berkunjung ke NTB tercatat sebanyak 250 ribu orang dalam setahun. Ia melihat pertumbuhan pariwisata NTB semakin baik. Sementara karakteristik destinasi wisata yang diinginkan masyarakat Australia sangat cocok dengan NTB. “Saya melihat kecenderungan masyarakat Australia dalam berlibur sudah begeser. Mereka sudah tidak mau lagi berkunjung ke tempat yang ramai seperti Bali. Jadi mereka lebih memilih Lombok karena tidak ramai seperti Bali,” ujarnya.

(Suara NTB/lin)

FOTO BERSAMA - Helena Studdert (keenam dari kiri) saat foto bersama pelaku pariwisata usai melakukan pertemuan, di Mataram, Rabu (6/9). Sementara itu, terkait dengan rencana investasi, pihaknya akan melakukan verifikasi terlebih dahulu. Sebab ia melihat potensi wisata selain di KEK Mandalika cukup bagus. Hal ini dinilai sebagai nilai tambah bagi NTB. Sebab di samping destinasi yang diunggulkan, ada pula destinasi lain yang tidak kalah menarik untuk dikunjungi. “Kami sangat tertarik untuk melakukan investasi secara besar di NTB. Karena kami melihat perkembangan dan pertumbuhan pariwisata NTB semakin baik. Tapi kami perlu melihat lebih lanjut, apakah rencana investasi kami sesuai dan cocok untuk NTB,” imbuhnya. Selain itu, ia juga berencana untuk memperbanyak beasiswa kepada masyarakat NTB yang ingin belajar ke Australia. Ia juga berharap Sekolah Menengah Kejuruan yang ada di NTB dapat melakukan pertukaran siswa, sehingga mereka dapat

mengasah kemampuan berbahasa Inggris sekaligus belajar tentang banyak hal. “Kami ingin bekerjasama pada bidang pendidikan. Salah satunya, kami ingin mendatangkan guru untuk mengajar Bahasa Inggris dan sebaliknya, kami juga ingin belajar Bahasa Indonesia. Jadi bisa menguntungkan bagi kedua negara,” ujarnya. Ia berharap kerjasama ini dapat berlanjut dan dapat terjalin dengan baik. Ia juga melihat sektor pariwisata di NTB sangat berpengaruh pada sektor ekonomi, bahkan ekonomi di Australia. Sebab ia merasa bahwa Australia juga memiliki kepentingan dalam hal itu. “Kami juga sangat apresiasi dan ingin tahu lebih lanjut tentang wisata halal. Karena yang saya tahu, NTB mendapatkan predikat wisata halal terbaik di dunia. Sebab pertumbuhan dan perkembangan muslim di Australia juga semakin baik. Saya rasa ini akan cocok,” ujarnya. (lin)

sektor wisata juga sebagai ajang mempererat tali silaturahim diantara para peserta lomba. Ia berpesan kalah dan menang dalam lomba itu merupakan hal yang biasa akan tetapi kegiatan ini juga dalam rangka ajang promosi sektor pariwisata. Menurut Ketua Panitia Pelaksana Afriadin, SH dalam laporannya, bahwa kegiatan ini dilaksanakan selama lima hari. Pada tanggal 610 September 2017, di mana peserta berasal dari warga masyarakat nelayan Kecamatan Sape dan Lambu. Adapun jenis kegiatannya,

meliputi lomba perahu sampan mesin yang diikuti 13 orang peserta, lomba perahu yang menggunakan mesin tempel yang diikuti 8 orang. Kemudian ada lomba perahu mini yang diikuti 11 orang. Selain itu ada pula lomba perahu dayung yang diikuti 15 orang, serta lomba renang yang diikuti 8 orang. Sebagai bentuk pelaksanaan dari lomba ini Bupati Bima Hj.Indah Dhamayanti Putri melepas para peserta lomba perahu yang disaksikan oleh warga. Ia juga memberikan bantuan sebesar Rp 5 juta. (lin)

Maksimalkan Potensi Wisata yang Belum Tersentuh Mataram (Suara NTB) Lombok memiliki banyak potensi wisata yang dapat dikembangkan. Hanya saja keterbatasan akses dan minimnya fasilitaspendukungmenjadikendala untuk memaksimalkan potensi itu. Beberapa destinasi itu kerapkali luput dari perhatian pemda setempat. Misalnya PantaiPidanadiLombokTimur,Pantai Lawar di Sumbawa, Pantai Selindungan di Lombok Barat dan banyak lainnya. Berbagai cara dilakukan oleh penduduk setempat agar Pemda dapat memberikan dukungan berupa bantuan anggaran untuk membangun fasilitas. Namun hingga saat ini Pemda belum memberikan perhatian. Alasannya, masih fokus pada destinasi unggulan yang ada di masing-masing daerah. “Kami sudah mengajukan proposal hampir setiap tahun. Itu tidak satu saja, kami mengajukan ke DPR, ke Pemda tapi tidak pernah diperhatikan,” kata Muhammad Zainuddin, pelaku pariwisata Lombok Barat, Rabu (6/9). Ia mewakili masyarakat menyampaikan kekecewaannya atas kurangnya perhatian Pemda terhadap pengembangan destinasi di tempatnya. Meski demikian, ia bersama masyarakat lainnya tetap berikhtiar untuk mengembangkan wisatanya dan mendatangkan sebanyak-banyaknya wisatawan. Bukan hanya Zainudin, Pegiat Pariwisata asal Kabupaten Bima Muhammad Iskandar

juga sangat mengharapkan perhatian Pemda, baik kabupaten maupun provinsi. Sebab di Bima banyak destinasi yang tidak kalah menarik untuk dikunjungi. Namun masih minim promosi, sebab masih kurang fasilitas pendukung. “Seperti yang dikatakan Pemda, kami juga tidak bisa melakukan promosi pariwisata apabila fasilitasnya kurang. Karena itu akan berpotensi membuat wisatawan merasa kurangnyaman.Sehinggakami hanya mengandalkan kunjungan wisatawan lokal,” ujarnya. Setiap akhir pekan, semakin banyakwisatawanyangberkunjung ke pantai-pantai yang ada di pesisir Bima. Namun kunjungan masih didominasi oleh wisatawan lokal. Sehingga daya belinya terbilang masih kurang. Padahal, Iskandar meyakini pantai-pantai yang ada di daerahnya sangat potensial untuk mendatangkan wisatawan nusantara maupun mancanegara. Dengan catatan fasilitas di destiansi itu dilengkapi. “Kami berharap Pemda maupun anggota DPR tidak hanya melakukan kunker, tapi tidak melaksanakan aspirasi kami. Semoga ke depannya destinasi-destinasi di pinggiran ini dapat diperhatikan,” harapnya. Diketahui, selain Lombok Barat dan Kabupaten Bima masih banyak destinasi baru di berbagai daerah. Namun saat ini masih belum bisa dipromosikan secara masif, karena keterbatasan akses dan fasilitas pendukung. (lin)

SUARA NTB Kamis, 7 September 2017

PENDIDIKAN

Halaman 10

Lindungi Generasi Bangsa Atletik Warnai Hidup BAIQ Amalia Zahra, siswi kelas IX pada SMPN 8 Mataram ini salah satu siswi berprestasi di Kota Mataram. Berbagai prestasi dalam bidang olahraga atletik mewarnai perjalanan hidup Amalia. Salah satu prestasi yang tidak dapat dilupakan ialah menjadi juara satu lari lempar lompat pada ajang O2SN Tingkat Kota Mataram tahun 2017. Siswi bertubuh jangkung kelahiran Mataram 6 Maret 2002 silam itu menuturkan awal mula dirinya tertarik pada olahraga atletik. Amalia menemukan bakat di bidang atletik secara tidak sengaja. Berawal dari seringnya mengikuti lomba-lomba atletik di tingkat kelurahan saat itu, (Suara NTB/dys) Amalia menyadari bakatnya itu. Baiq Amalia Zahra “Dulu sering ikut lomba di tingkat kelurahan dan dapat juara,” tuturnya. Sejak itulah tepatnya saat Amalia duduk di bangku kelas VI SD, Amalia akhirnya bergabung dengan organisasi Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI) Kota Mataram. Di PASI, Amalia mulai mengembangkan karir atletiknya secara profesional. Hingga mendapatkan pelatihan intensif sampai saat ini. Latihan secara profesional dijalani Amalia setiap hari. Untuk hari Senin sampai Kamis, latihan dipusatkan di Lapangan Atletik, Gomong, untuk hari Jumat berlatih fitness difasilitasi Dinas Pemuda dan Olahraga dan latihan hari Sabtu dipusatkan di GOR 17 Desember. (dys)

Fakultas Kedokteran Unram Raih Akreditasi A Mataram (Suara NTB) Setelah berjuang selama setahun mempersiapkan borang akreditasi, akhirnya Fakultas Kedokteran Universitas Mataram (Unram) berhasil meraih hasil akreditasi A untuk masa 2017-2022 dari Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi Kesehetan (LAM-PTKES). Kepastian mendapat hasil akreditasi A setelah LAMPTKES mengeluarkan SK pada tanggal 5 September. Dengan raihan akreditasi A, berarti Fakultas Kedokter(Suara NTB/dys) an Unram kini dapat berdiri Hamsu Kadrian sejajar dengan Fakultas Kedokteran beken lainnya seperti Fakultas Kedokteran UI, Unair, dan Undip. Di Indonesia, saat ini terdapat sekitar 80 fakultas kedokteran, namun yang telah mendapat akreditasi A baru sekitar 15 fakultas, termasuk Fakultas Kedokteran Unram. Kepada Suara NTB, Rabu (6/9), Dekan Fakultas Kedokteran Unram dr. Hamsu Kadrian, mengungkapkan raihan akreditasi A menunjukkan kualifikasi sebagai fakultas berkualitas di Indonesia. Hasil ini sebutnya sangat membanggakan mengingat usia Fakultas Kedokteran Unram masih sangat muda yaitu baru berusia 14 tahun. Hasil akreditasi A juga sekaligus menjadikan yang pertama dan satu-satunya lembaga pendidikan tinggi bidang kesehatan di NTB yang meraih akreditasi A. Diakui, ada beberapa keuntungan jika suatu fakultas mendapat hasil akreditasi A. Misalnya lulusannya akan sangat mudah diterima di dunia kerja dan mendapat kemudahan saat melanjutkan ke jenjang studi lebih lanjut. Selain itu memudahkan untuk membuka program pascasarjana. “Kita bisa buka Prodi lebih lanjut misalnya program pascasarjana pendidikan dokter spesialis,” tuturnya. Lebih jauh disebutkan, agar bisa memperoleh hasil akreditasi A, paling tidak suatu fakultas harus memenuhi tujuh standar seperti visi misi, ketersediaan SDM, mahasiswa dan alumni, administrasi, tata kelola, sarana dan prasarana, penelitian dan pengabdian masyarakat. Memenuhi tujuh standar tersebut bukan perkara mudah. Dibutuhkan kerja keras terutama kekompakan seluruh civitas akademika untuk mewujudkan hal tersebut. Dirinya pun bertekad mempertahankan apa yang telah diraihnya kini. (dys)

STP Mataram Rancang Kurikulum Sesuai Potensi Lokal Mataram (Suara NTB) Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) Mataram terus berbenah. Pihak kampus mulai merancang kurikulum baru, terutama dengan adanya program studi (Prodi) baru yaitu S1 Pariwisata. Kurikulum yang dirancang nanti disesuaikan capaian pembelajaran yang baru yang dikeluarkan oleh Himpunan Lembaga Pendidikan Tinggi Pariwisata Indonesia (Hildiktipari) dengan penguatan pada potensi lokal. Hal itu disampaikan Ket(Suara NTB/ron) ua STP Mataram, Drs. I Putu I Putu Gede Gede, M.Par., Rabu (6/9). STP Mataram sebelumnya bernama Akademi Pariwisata (Akpar) Mataram, pada pertengahan tahun ini resmi berubah bentuk menjadi STP Mataram. Menurut Putu Gede, STP Mataram sedang menyusun kurikulum dengan capaian pembelajaran (CP) baru. “Capaian pembelajaran itu seragam, kalau dulu antar daerah berbeda, sekarang sama,” katanya. Namun demikian, yang membedakan yaitu pengembangan pada potensi lokal yang dimiliki setiap daerah. Seperti muatan lokal, apa yang menjadi penguatan di setiap daerah. “Misalnya Lombok ini apa, termasuk di S1 itu kita sedang rancang kurikulum di sini,” ujar Putu Gede. Dengan berubah bentuk menjadi STP Mataram, ada penambahan program studi yaitu S1 Pariwisata. Saat ini, katanya, sedang dalam proses penerimaan mahasiswa baru. Kebanyakan lulusan DIII sebelumnya yang mendaftar ke S1 Pariwisata STP Mataram. Selain S1 Pariwisata, STP juga memiliki prodi DIII Perhotelan, DIII Perjalanan Wisata, dan DI Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Tyatama Mataram. Putu Gede menjelaskan, saat ini pihaknya tengah melakukan migrasi data mahasiswa Pangkalan Data Dikti, terutama migrasi data mahasiswa semester III dan semester V yang otomatis masuk ke STP. Selanjutnya melakukan migrasi data dosen, akan ada mutasi dosen dari akademi ke sekolah tinggi. Setelah itu barulah akan dilakukan re-akreditasi. Pihak STP Mataram harus melapor ke Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), karena BAN PT akan mengeluarkan rekomendasi bahwa akreditasi masih berlaku. Apalagi, akreditasi AKPAR sebelumnya masih berlaku sampai 2021. Sementara untuk prodi S1 diberikan waktu selama dua tahun sejak menerima Surat Keputusan (SK) menjadi sekolah tinggi untuk melakukan re-akreditasi. “Begitu izin keluar, sudah melekat akreditasi selama dua tahun. Nantinya akreditasi menggunakan sistem akreditasi online,” jelas Putu Gede. (ron)

Perlindungan Anak Jadi Prioritas DP3AKB

Mataram (Suara NTB) Adanya ancaman terhadap generasi muda yang muncul sekarang ini menjadi atensi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) NTB. DP3AKB NTB tidak ingin generasi muda yang merupakan penerus harapan bangsa terjerumus dalam penyalahgunaan obat atau obat-obatan terlarang. Untuk itu, DP3AKB gencar melakukan kampanye perlindungan anak ke 3 daerah di NTB yang dianggap merah, yakni Kabupaten Bima, Kota Bima dan Dompu. ‘’Pertama yang kita lakukan, untuk 3 daerah merah, yakni Kabupaten Bima, Kota Bima dan Kabupaten Dompu. Kami melakukan kampanye perlindungan anak dari penyalahgunaan obat, narkoba, penyakit menular seksual di 3 daerah ini,’’ ujar Kepala DP3AKB NTB Ir. Hj. Hartina, MM., pada Suara NTB di ruang kerjanya, Rabu (6/9). Dalam upaya melakukan kampanye atau sosialisasi, ujarnya, pihaknya mengumpulkan 300 hingga 500 anak,

baik di Kabupaten Bima, Kota Bima dan Dompu. Dalam sosialisasi yang dilakukan, tambahnya, tidak hanya dengan ceramah, tapi dengan permainan, pemutaran film-film pendek tentang materi sosialisasi dan mendapat respons cukup besar dari peserta. Bahkan, dalam sosialisasi yang dilakukan di Dompu, tambahnya, Bupati Dompu H. Bambang M. Yasin menjadi keynote speaker dan memberikan materi tentang perlindungan anak selama 2 jam lebih. Mantan Kepala Badan Ketahanan Pangan — kini Dinas Ketahanan Pangan NTB ini, menegaskan, sosialisasi

yang dilakukan bertujuan memberikan perlindungan pada generasi bangsa. Pihaknya tidak menginginkan, anakanak yang masih bersih menjadi korban pengguna obatobat terlarang atau korban kekerasan pada anak. Hal inilah yang ingin gencar dilakukan pihaknya dengan intens melakukan sosialisasi di lapangan. ‘’Kami menjaga anak-anak yang masih bagus ini tidak terjerumus. Itu kenapa kami ambil atau lakukan di kota, seperti di Dompu. Kemudian di Kabupaten Bima, kami ambil di daerah kecamatan yang agak jauh. Tapi dalam pelaksanaannya, kami

undang siswa dari luar kota yang rentan,’’ terangnya. Meski demikian, mantan Kepala Dinas Kehutanan NTB ini, mengaku, apa yang dilakukan DP3AKB tidak bisa sendiri, tapi butuh koordinasi dan sinergi antara instansi lain, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Lembaga Perlindungan Anak ataupun Bappeda di lapangan. Adanya koordinasi dan sinergi ini, harapnya, anak-anak yang menjadi korban penyalahgunaan obatobatan, seperti tramadol, narkoba dan lainnya bisa diminimalisir. Termasuk, upaya meminimalisir anak-anak yang menjadi korban pelecehan seksual atau kekerasan. Pihaknya tidak menampik, banyak anak-anak yang menjadi korban pelecehan seksual atau kekerasan di masyarakat. Meningkatnya jumlah ini, katanya, tidak terlepas dari keberanian anak-anak atau orang

(Suara NTB/ham)

Hj. Hartina tua yang menjadi korban melapor pada instansi berwenang. Untuk itu, pihaknya berupaya melakukan sosialisasi, baik di sekolah atau tempat lain. Termasuk melakukan pelatihan pada petugas agar mampu menangani permasalahan pada anak dengan baik. (ham)

SMPN 8 Mataram Optimis Juara Lomba Sekolah Sehat Mataram (Suara NTB) Suasana asri dan nyaman kala setiap mata memandang halaman depan SMPN 8 Mataram. Nuansa hijau alami di setiap sudutnya menambah betah dan ingin berlama-lama di tempat itu. Ya, ketersediaan ruang terbuka hijau di area sekolah telah mengantarkan sekolah ini meraih juara satu dalam Lomba Sekolah Sehat (LSS) Tingkat Kota Mataram. Di samping tentu telah terpenuhinya indikator lain pada penilaian LSS. Hasil itu sekaligus menempatkan sekolah yang terletak di sebelah timur bekas bandara Selaparang itu sebagai wakil Kota Mataram dalam ajang LSS Tingkat Provinsi yang akan digelar akhir September mendatang. Ditemui Suara NTB, Rabu (6/9), Kepala SMPN 8 Mataram H. Ishaka, menerangkan ruang terbuka hijau yang terdapat di sekolah menandakan komitmen sekolah dalam menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan sekolah. Meski belum dapat dipastikan persentase ruang terbuka hijau di tempat itu, Ishaka mengaku persentasenya lebih dari cukup. Mengingat ruang terbuka hijau tidak saja terdapat di sisi halaman depan sekolah, namun juga terdapat di seluruh sisi sekolah termasuk juga di dalam lapangan sekolah. Komitmen menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan sekitar sekolah ditularkan ke seluruh warga sekolah. Alhasil kini muncul kesadaran warga sekolah lainnya menjaga lingkungan sekolah. Dikatakan Ishaka, mengikuti lomba, pihaknya punya beban moral mengingat Kota Mat-

(Suara NTB/dys)

PERLIHATKAN - Kepala SMPN 8 Mataram H. Ishaka memperlihatkan berbagai tanaman apotek hidup yang terletak di salah satu sudut sekolah, Rabu (6/9). aram beberapa waktu lalu berhasil meraih piala Adipura. Piala bergengsi di bidang kebersihan lingkungan. Tentu, setidaknya hal itu harus sejalan dengan kebersihan dan kesehatan lingkungan. “Punya beban moral lebih karena kemarin da-

pat Piala Adipura,” sebutnya. Selain ketersediaan ruang terbuka hijau yang cukup, indikator lain yang telah dipenuhi sekolah ialah ketersediaan UKS termasuk di dalamnya administrasi yang baik, cara pengolahan sampah, keterse-

TK Khalifah Lombok Kunjungi Balai Inseminasi Buatan Giri Menang (Suara NTB) TK Khalifah Lombok menyelenggarakan program outing class dengan melakukan kunjungan ke Balai Inseminasi Buatan di Banyumulek, Lombok Barat, Rabu (6/9). Kunjungan yang diikuti 35 anak ini untuk memperkenalkan hewan ternak kepada para peserta didik TK Khalifah Lombok. Kepala TK Khalifah Lombok Lina Ilmiawarni, S.Pd., di selasela kegiatan mengatakan, program ini merupakan program tahunan yang dilaksanakan setiap tahun, kunjungan disesuaikan dengan tema pelajaran. Dengan melakukan kunjungan langsung sesuai tema pelajaran, anak-anak TK Khalifah tidak sekadar mempelajari teori di kelas. “Kami ingin memperke-

nalkan hewan ternak itu kepada anak-anak, jadi tidak hanya memberikan teori di dalam kelas tetapi kami terjun ke lapangan langsung,” ujar Lina. Selain memperkenalkan tentang hewan ternak, anakanak juga dijelaskan mengenai hewan kurban. Menurut Lina, anak-anak mendapat penjelasan langsung mengenai hewan kurban, termasuk juga mengajarkan kepada anakanak bagaimana memelihara hewan kurban, seperti cara memberi makan dan apa saja makanan hewan itu. “Mereka tadi keliling diperkenalkan jenis-jenis hewannya, khususnya sapi, jenis-jenis sapi, bagaimana bentuk sapi perah itu, bagaimana cara mengambil susu karena anak-anak setiap hari kan minum susu jadi agar

mereka tahu asal susunya itu darimana,” jelasnya. Lina berharap dari kegaitan ini, anak-anak TK Khalifah Lombok mengetahui cara menjaga hewan ternak. Serta dapat menumbuhkan jiwa kewirausahaan kepada mereka. “Karena basic-nya TK Khalifah Lombok adalah taukhid dan jiwa entrepreneur-nya,” katanya. Kasubag Tata Usaha Balai Inseminasi Buatan, Ram mengatakan Balai Inseminasi Buatan banyak dikunjungi berbagai pihak. Pihaknya mengajarkan kepada anak-anak yang berkunjung tentang hewan ternak, seperti jenis-jenis sapi, makananya, cara perawatannya. Harapannya, ketika mereka sudah mengenalinya, mereka bisa mempraktikkannya nanti saat dewasa. (ron)

(Suara NTB/ist)

BERKUNJUNG - Kunjungan TK Khalifah Lombok ke Balai Inseminasi Buatan, Banyumulek, Lombok Barat, Selasa (6/9).

diaan apotek hidup, dan kantin sekolah yang sehat. Pihaknya optimis dapat keluar sebagai juara di ajang LSS Tingkat Provinsi. Terlebih Tim Pembina Pemkot Mataram rutin mengecek dan mengevaluasi seluruh persiapan sebelum

mengikuti lomba. Tim yang terdiri dari lintas SKPD seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup dan PKK itu sudah empat kali turun ke sekolah. (dys)

SMPN 19 Mataram Terima Bantuan Laboratorium Komputer dari Kementerian Mataram (Suara NTB) SMPN 19 Mataram memperoleh bantuan laboratorium komputer dan LCD dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mendukung pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Bantuan ini berkat SMPN 19 Mataram melaksanakan UNBK pada Ujian Nasional lalu. “Alhamdulillah, berkat melakukan kegiatan UNBK akhirnya dari kementerian memberikan laboratorium komputer dan LCD,” kata Kepala SMPN 19 Mataram, Hj. Aminah, S.Ag., M.Pd., Rabu (6/9). Awalnya SMPN 19 Mataram tidak melaksanakan UNBK pada UN tahuan ajaran 2016/2017 lalu, namun ketika Hj. Aminah dimutasi untuk mengisi posisi kepala di SMPN 19 Mataram, ia melihat di SMPN 19 sudah memiliki 20 komputer. Dengan merujuk pada surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), yang menyebutkan sekolah yang memiliki 20 unit komputer harus ikut UNBK, ia pun mengiyakan untuk mengikuti UNBK. “Saya mendukung apa yang diprogramkan pemerintah, segera kita iya-kan, segera menghubungi operator NTB, bahwa kami siap UNBK, kebutuhan servernya itu, alhamdulillah dengan kerja sama guru dan elemen di sini, alhamdulillah siap,” kata Aminah. Fasilitas untuk pelaksanaan UNBK mulai disiapkan pihaknya saat itu. SMPN 19

(Suara NTB/dok)

Hj. Aminah menggunakan dua ruang untuk UNBK. Aminah menyebutkan, sebanyak 146 siswa yang akan mengikuti UNBK lalu, ditambah dengan sekolah swasta yang ikut melaksanakan UNBK di SMPN 19. Total komputer yang disiapkan sebanyak 65 komputer, berasal dari meminjam di siswa dan guru. Namun berdasarkan saran dari operator, SMPN 19 akan menggunakan 48 komputer untuk tiga sesi UNBK. Aminah bersyukur dengan keseriusan pihak sekolah melaksanakan UNBK yang lalu, sehingga mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat. “Semua itu juga hasil kerja keras bersama warga SMP 19 Mataram sehingga sekolah kita dapat perhatian dari kementerian,” ujarnya. (ron)

Halaman 11 (ant/bali post)

SUARA NTB Kamis, 7 September 2017

Gubernur Perjuangkan Bagus Jadi ASN Mataram (Suara NTB) Keinginan I Gusti Bagus Saputra untuk menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkup Pemprov NTB direspon positif oleh Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi. Orang nomor satu Lingkup Pemprov NTB itu mengupayakan atlet peraih medali emas SEA Games 2017 menjadi ASN.

Indra Sjafri

Timnas U-19 Antisipasi Kebangkitan Filipina Jakarta (Suara NTB) Tim nasional U-19 Indonesia mengantisipasi hasrat bangkit Filipina di laga kedua Grup B Piala AFF U-18 di Stadion Thuwunna, Yangon, Myanmar, Kamis (7/9). Sebab, di pertandingan perdananya, Selasa (5/9), Filipina kalah 2-3 dari Brunei Darussalam. Sementara Indonesia sukses menaklukkan tuan rumah Myanmar dengan skor 2-1. “Saya merasa Filipina punya motivasi untuk bangkit setelah mereka dikalahkan Brunei Darussalam di laga pertama. Kami tidak mau meremehkan mereka,” ujar pelatih timnas U-19 Indonesia Indra Sjafri, dikutip dari tim media Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI), diterima di Jakarta, Rabu kemarin. Pelatih yang membawa Indonesia juara Piala AFF U19 tahun 2013 ini pun menyiapkan rencana untuk meraih poin penuh dari Filipina. Indra mengaku dirinya memiliki beberapa variasi permainan dan mungkin melakukan rotasi pemain. “Kami mewaspadai lini depan dan pemain sayap Filipina yang cepat,” kata dia, sembari menambahkan bahwa kemenangan atas Filipina penting untuk memperbesar peluang lolos ke semifinal. Antisipasi kebangkitan Filipina juga digaungkan oleh para pemain Garuda Nusantara, julukan timnas U-19. “Filipina adalah tim yang bagus dan tentu tidak mau kalah lagi. Kami tidak menganggap enteng Filipina, tetapi kami wajib memenangkan laga besok,” kata penyerang timnas U-19 Hanif Saghara. Hanif menambahkan, timnya sudah melakukan evaluasi dari laga pertama kontra Myanmar. Dia dan rekannya pun berjanji tidak akan mengulangi kekurangan yang dilakukan di pertandingan perdana tersebut. Adapun partai timnas U-19 Indonesia versus Filipina digelar di Stadion Thuwunna, Yangon, Myanmar, pada Kamis (6/9), mulai pukul 18.30 WIB. Grup B Piala AFF U-18 2017 sendiri beranggotakan Indonesia, Vietnam, Filipina, Brunei Darussalam dan tuan rumah Myanmar. Jika ingin melaju ke babak berikutnya atau semifinal maka Egy Maulana dan kawan-kawan sedikitnya harus menduduki posisi kedua grup. Garuda Nusantara saat ini berada di posisi kedua klasemen sementara grup dengan tiga poin, di bawah Brunei Darussalam dengan poin serupa tetapi memasukkan gol lebih banyak. (ant/bali post)

HILANG HILANG BPKB R2 DR5892MB NOKA/NOSIN : MH1JFW118GK489172/ JFW1E-1490119 BPKB.M09433823 AN. ELY HERMAWATI HILANG DISEKITAR JL. PENDIDIKAN KOTA MATARAM HILANG STNK R4 RANGER XLT DR9581AG NOKA/NOSIN : MNBBSFE40BW947215/ WLAT128377 AN. PT. SERASI AUTO RAYA HILANG DISEKITAR JL. TGH FAISAL KOTA MATARAM HILANG STNK R2 HONDA DR6340BG NOKA/NOSIN : MH1HB62148K377/HB62E1375878 AN. ARDIANSYAH, SPD HILANG DISEKITAR JL. JEND. SUDIRMAN KOTA MATARAM

“Boleh, akan saya usahakan. Kalau ada penerimaan CPNS ( Calon Pegawai Negeri Sipil) tahun ini kita usahakan,” ucap Gubernur NTB menjawab permintaan atlet BMX NTB, I Gusti Bagus Saputra yang baru saja meraih medali emas di SEA

Games 2017. Pernyataan itu dilontarkan oleh Gubernur NTB di Ruang Tamu Gubernur NTB, Selasa (6/9) lalu. Dimana saat itu Gubernur menerima lima atlet NTB yang baru pulang mengikuti SEA Games 2017. I Gusti Bagus Saputra ad-

alah atlet peraih medali emas di pertandingan cabor balap sepeda BMX SEA Games 2017. Atlet asal Kota Mataram itu memanfaatkan pertemuan itu dengan meminta penghargaan buat atlet peraih medali emas SEA Games 2017. Terkait permintaan Bagus

saat itu, Gubernur langsung mengingatkan Kadispora NTB, Hj. Husnanidiaty Nurdin untuk segera mendata atlet berprestasi internasional yang ingin jadi ASN. Rencananya Gubernur NTB akan perjuangkan para atlet berprestasi untuk diangkat menjadi ASN. Tidak sampai di situ, Gubernur juga mengingatkan Kadispora NTB yang hadir saat itu agar mencatat masukan atlet itu. Dalam hal ini Gubernur tak ingin atlet

berprestasi luput dari perhatian pemerintah daerah. Bila ada penerimaan ASN tahun ini Pemprov NTB kata Gubernur harus memprioritaskan atlet untuk masuk PNS lewat jalur khusus olahragawan. “Tolong di data kembali atlet-atlet berprestasi untuk ikuti tes CPNS. Jangan sampai lolos dan jangan sampai luput. Kalau ada penerimaan CPNS bulan Oktober mendatang coba diusahakan,” tegas Gubernur NTB. (fan)

(Suara NTB/fan)

FGD - Beginilah suasana kegiatan FGD di Hotel Sahid Leghi Mataram, Rabu (6/9).

KONI Pusat Gelar FGD di Mataram Atlet Popnas NTB Resmi

Mataram (Suara NTB) Menjelang pelaksanaan Asian Games tahun 2018, pihak KONI Pusat menggelar Fucus Group Discussion (FGD) di Hotel Sahid Leghi Mataram, Rabu (6/9) kemarin. FGD itu melibatkan seluruh pengurus cabor anggota KONI NTB. Dari pihak KONI Pusat dihadiri empat orang yakni, Bendara Umum, Myjen (purn) Johnni E. Awuy, Wakil Ketua Bidang Pengumpulan dan Pengolahan Data, N. Trisono Widiyanto, Kabag Urda KONI, Badru Taman dan Staf KONI Pusat, Nur Sahid. Bendara Umum KONI Pusat, Myjen (purn) Johnni E. Awuy, yang diwawancara Suara NTB usai kegiatan mengatakan bahwa FGD ad-

RUPA-RUPA KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah,Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti. DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177 GameHouse: MELAYANI PENGISIAN GAME PC/LAPTOP (GAME SELALU UPDATE), SERVICE PC/LAPTOP, RAKIT PC GAMING, DAN MAINTENANCE PC/LAPTOP. JL. PENDIDIKAN NO. 2 (UTARA KAMPUS AMM) HP. 085858403130 Airlangga Fotocopy Menerima: Foto Copy, Print, Jilid Skripsi, Jilid Spiral, Jilid Buku, Laminating dan Menyediakan alat tulis kantor, alat-alat listrik, pulsa DLL. . Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081803740769 V Laundry Menerima: cuci setrika, cuci karpet, cuci boneka,cuci gorden, cuci tas + sepatu DLL. Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081803740769 Allea Galeri, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

alah salah satu kegiatan diskusi sekaligus pengumpulan data atlet masing-masing cabor di NTB menjelang pelaksanaan Asian Games 2018. “Kita ingin mengetahui data-data atlet berprestasi yang dimiliki seluruh pengurus cabor di NTB. Data atletatlet ini akan kita gunakan untuk kebutuhan persiapan Asian Games,” ucapnya. Dijelaskannya, kegiatan FGD merupakan program nasional yang diselenggarakan oleh KONI Pusat di seluruh provinsi di Indonesia. Namun pelaksanaan FGD di NTB di

gelar di Hotel Sahid Leghi Mataram. Secara substansinya, acara itu mengumpulkan database pelaku olahraga dan tenaga keolahragaan. Dengan harapan sebagai rencana strategis pengembangan olahraga secara nasional. Ditambahkannya, FGD juga sebagai tolak ukur pembinaan atlet. Dengan menghimpun seperti itu hubungan KONI Pusat dengan daerah bisa berjalan sinergi guna pengembangan atlet berprestasi maupun unggulan. (fan)

SALON

Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan)

Vmel Griya Manten & Salon, mnrm prwtan rmbut,kulit &tubuh,Rias pngantin&wisuda, mnyediakn pnywaan bju pngntn &bju adat ank,tersedia pkt pernikahan,Promo ramadhan :smoothing disc.30%, Jl Bungkarno N0.99 Pagutan,Hp:087765029666

KITA-KITA SALON & SPA, Prmo:Mnrik Smoothing Colour hnya Rp 100-400rb, Ombre/ Highlight Rp 75-250rb, Make Up Wisuda+Hair Do Rp 150rb, Jl. Arya Bnjar Gtas, Bagek Kembar Tanjung Krng Sekarbela, Hub. 081917347453, Pin BB D34158D4 SALON DEWA-DEWI,menerima: Rias Pengantin Bali, Agung&Modifikasi,Pkt Prewed dgh harga trjngkau. Menerima Prwatan wajah & rambut. Hub: Rika (081917965628)jl.Teleq raya no.26 Kr.bedil, FB:DewaDewi Payas Bali Mataram, IG :Rika_Pratistha Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809 AMYRALD SALON & SPA,mlyani prwtan khusus wjah,rmbt &bdan.Promo smoothing 100300rb,Facial whitening+ozone+totok aura (2jam)125rb, mngtasi kulit brjrwat,flek &mncrhkan kulit,make-up wisuda 150rb,lulur+massage+sauna 85rb, jl.swasembada 11c, kekalik jaya, hub.085239056182 (lidya)

TWIN’S SALON, Paket Perawatan Trjangkau : Pkt 1 = Facial + totok wajh + Crmbath + Catok vit (40rb),Pkt 2=Crmbath+Massage + Lulur + facial+Totok Wajah + Ctok + Mskr Bdan +ratus Vagina (100rb), dan Masih Bnyk Lagi Pkt Trjangkau Lainnya, Hub: 087 765860889/085937064233, jl.Salak Gg II No.5, Tohpati LKP YUNI SALON Promo Krsus Kilat Unt Smua Prgrm Bljr Hy 1 Bln Anda Siap Bekerja dan Buka Usha Salon. Berminat Hub. YUNI SALON. Jl. Dr. Sutomo No. 18 Krg Bru Mtrm. Hp: 087865155031/081236448081 Quen Shi Salon & Day Spa Menerima:Cream Bath, Hair mask, Colouring, Smoothing, Body Masage, Body Scrub, Body Mask, Milk Bath, Ear Candle, Mani & pedi cure, Ratus, Sauna & Facial, disc. 30% smooting & Rebonding . Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081917388443 Rcsm Youfo MTR salon Spa Muslimah, Prm Lbra:gratis cutting hair u/rbondng & smoothing.Prwtan Spa,facial,Creambath,Galvanic Spa.Facial Free Massage tgn&kaki mlai dr 65rb.Jl Kertanegara Btn Palm Indah I,Blkang Apotek Panjitilar. FB&IG:Youfo Mataram. WA: 087765893848 AYSHA SALON AND BODY TREATMENT, mlyani: prwatan rmbt&kulit, opening trial facial treatment by eternal beauty,mngatasi: wjah kriput,mnghlngkn bkas jrwat mncrahkan wjah,mnghlngkn flek, alamat : jl. dr. soetomo ,kr. baru, mtr, hp : 087800106674/ 082147428836

Jalani TC di Mataram

Mataram (Suara NTB) Kontingen Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) NTB yang tersebar di kabupaten/kota di NTB sudah berdatangan. Sebanyak 101 atlet itu resmi menjalani Training Center (TC) atau pemusatan latihan di Mataram, 5 September 2017. TC tersebut akan berlangsung hingga menjelang keberangkatan mengikuti Popnas yang akan berlangsung di Semarang, Jawa Tengah (Jateng), 11-21 September 2017. Salah seorang perwakilan pengurus tarung derajat Dompu, Abdul Khair yang diwawancara Suara NTB di Mataram, Rabu (6/9) kemarin mengatakan bahwa atlet dari kabupaten Dompu sudah berdatangan sejak, 5 September lalu. Dia yang mewakili cabor tarung derajat Dompu diwakili enam atlet. “Kami dari tarung derajat Dompu mengirim enam atlet ke Popnas. Ini berdasarkan hasil Seleksi tarung derajat bulan Agustus lalu, dimana tarung

LOWONGAN AMYRALD SALON membutuhkan karyawan yang professional/berpengalaman, disiplin, bertanggung jawab, pekerja keras & mau ditarget. gaji 1-2jt/bln.Hp 085239056182/jl. swasembada 11 c, kekalik jaya. DIBTHKAN Kryawati untk Salon Kecantikan.Diutamakan yg Mnguasai Smua Prwtan Rambut dan Kulit. Brpngalaman Mnimal 1 Thn dibidangnya. Brpnampilan Mnarik usia 18-30 Thn dan Mmiliki Kndraan Sndiri. Berminat hub. Yuni Salon Jl. dr. Stomo No. 18 Krg. Baru, Mtrm. HP : 087865155031 DIBUTUHKAN SEGERA TERAPIS SALON, SUDAH BERPENGALAMAN DIBIDANG SALON KECANTIKAN DAN TREATMENT, BELUM MENIKAH, UNTUK DITEMPATKAN DI INA PARISKA SALON CAB. MATARAM, LAMARAN DIKIRIM KE INA PARISKA SALON, JL. MAJAPAHIT NO. 31 B-C MATARAM DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2 DICARI SEGERA SOPIR PRIA/WNT, BAWA SIM & KTP LOMBOK TAKSI JL. KOPERASI NO.102 MATARAM HUB. 087865493799.

derajat Dompu keluar sebagai juara umum dengan meraih enam medali emas,” ucap Abdul Khair yang merupakan ketua Pengcab Kodrat Dompu. Tidak hanya tarung derajat, namun atlet dari cabor lainnya seperti atletik, pencak silat, voli pasir, voli Indoor, taekwondo, karate, senam dan renang sudah berdatangan. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) NTB, Hj. Husnanidiaty Nurdin yang dikonfirmasi Suara NTB ditempat terpisah membenarkan bila sejumlah kontingen Popnas NTB sudah berdatangan. Para atlet akan menjalani pemusatan latihan hingga menjelang keberangkatan mengikuti Popnas tanggal 11 September 2017. Pelaksanaan TC atlet Popnas NTB itu kata Husnanidiaty Nurdin akan diresmikan oleh Sekda NTB, Rabu (6/9) pukul 17.00 Wita di Wisma Nusantara Mataram. “Pembukaan TC atlet akan dibukan secara resmi oleh pak Sekda di Wisma Nusantara nanti malam,” ucapnya. Sebagaimana diberitakan sebelumnya kontingen Popnas NTB akan diperkuat 101 atlet, 19 pelatih dan 30 Ofesial. Mereka akan bertanding di 10 cabor dari 25 cabor yang dipertandingkan di Popnas 2017.(fan)

LOWONGAN DIBUTUHKAN SEGERA PEMBANTU RUMAH TANGGA (PRT) DIUTAMAKAN YANG BELUM MENIKAH , MAU TINGGAL DI DALAM, GAJI+THR. HUBUNGI BPK ADI (081917109080) DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 Perusahaan Farmacy membutuhkn: Salesman TO/Kanvas dgn syrt:Pria max 30th,pendidikan min.SMA, pnglman min.1thn, mnguasai area lombok(TO), P.Sumbawa (Kanvas),mmliki sim C(TO), Krm lmran: PT.Lenko Surya Perkasa,Jl.Ry Sandik No.19, 081915726592 PATRA SALON membutuhkan kryawan, yg blum berpngalman siap d training, diutamakan yang belum menikah, hub : 087864337006, jl. swakarya No.21 A kekalik-sekarbela.

Kamis, 7 September 2017

SUARA NTB

Halaman 12

RUKO - VILA - KOST

RUPA - RUPA

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/ Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Kamis, 7 September 2017

Halaman 13

RUPA-RUPA

MENU : NASI KELOR, NASI LEBUI, BEBALUNG, SOTO, PELECING, RUJAK, ES KELAPA MUDA TEMAT & MENERIMA PESANAN NASI KOTAK, SNACK KANTOR. HUBUNGI IBU IDA AHMADI HP 081907415439

gin Belajar n i P ANIMASI ? SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat

Rp. 995 Jt

SUARA NTB Kamis, 7 September 2017

Serius Entaskan Kemiskinan KEMISKINAN merupakan persoalan yang tidak bisa dianggap sepele oleh pemerintah daerah, khususnya oleh pemerintah kabupaten/kota. Kemiskinan harus segera mendapat penanganan secara serius, sehingga jumlah penduduk miskin bisa ditekan. Melihat kondisi sekarang ini, jumlah penduduk miskin kemungkinan akan bertambah, karena warga yang rentan miskin cukup banyak. Jika kebijakan pemerintah berubah dan tidak berpihak pada masyarakat, maka penambahan warga miskin tidak bisa dihindari. Meski demikian, seluruh pemerintah daerah, baik provinsi dan kabupaten/kota di NTB komit mengurangi warga miskin. Daerah dengan seabrek programnya diklaim untuk mengurangi warga miskin dan upaya meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakatnya. Namun terkadang tidak bisa dihindari, ketika semangat daerah tidak dibarengi dengan keinginan menuntaskan masalah kemiskinan. Terkadang kepala daerah atau wakil kepala daerah yang bertanggung jawab menangani masalah kemiskinan terkesan tidak peduli dengan masalah kemiskinan yang ada di daerahnya. Sebagai contoh, ketika rapat koordinasi masalah kemiskinan yang digelar Pemprov NTB di salah satu hotel berbintang di Mataram, Selasa (5/9) lalu. Rapat koordinasi yang dipimpin Wakil Gubernur H. Muh. Amin, SH, MSi., ini fokus membahas masalah kemiskinan di seluruh daerah di NTB, baik di Pulau Sumbawa atau Pulau Lombok. Pembahasan masalah kemiskinan ini tentu merupakan tindak lanjut dari upaya pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten/kota dalam menyatukan visi dan misi terkait langkah yang akan dilakukan. Itu artinya, pemerintah kabupaten/ kota yang memiliki wilayah sejalan dengan pemerintah provinsi dalam mengentaskan masalah kemiskinan. Harapannya tidak ada tumpang tindih kebijakan, sehingga upaya mengentaskan kemiskinan bisa berjalan seperti yang diharapkan bersama. Meski demikian, dalam proses pembahasan masalah kemiskinan tidak semua wakil kepala daerah hadir di acara ini. Wakil kepala daerah di Pulau Lombok tidak ada satu pun yang hadir, padahal, jumlah warga miskin terbanyak di pulau ini. Sementara Pulau Sumbawa yang memiliki jumlah warga miskin lebih sedikit, apresiasi wakil kepala daerahnya untuk hadir membahas warga miskin cukup tinggi. Meski ada pimpinan SKPD teknis yang hadir, ketidakhadiran unsur pimpinan daerah ini cukup disayangkan. Seharusnya, wakil kepala daerah yang masih merasa peduli dengan masyarakat miskin di daerahnya harus meluangkan waktu dan membahas masalah kemiskinan dengan pemerintah yang lebih tinggi. Di sinilah nanti, kesempatan wakil kepala daerah menyampaikan kawasan mana saja yang masih belum dapat perhatian dan masih banyak kantong kemiskinan. Sementara di satu sisi, mereka sering mengeluhkan minimnya dana untuk penanganan masalah kemiskinan di wilayahnya. Sementara ketika mereka punya kesempatan, mereka tidak mau hadir. Padahal, kalau mencermati, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) NTB, kerak kemiskinan atau orang miskin dan sangat miskin di NTB mencapai 13 persen. Berdasarkan data terbaru BPS, angka kemiskinan di NTB pada Maret 2017 sebesar 16,07 persen. Namun, seperti disampaikan Kepala BPS NTB, Dra. Endang Triwahyuningsih, penurunan kemiskinan di NTB selama tiga tahun terakhir terjadi pelambatan. Ia mengatakan, dari 16,07 persen jumlah penduduk miskin di NTB pada posisi Maret 2017, sebesar 13 persen merupakan kerak kemiskinan. Masyarakat yang masuk kerak kemiskinan ini adalah mereka yang miskin dan sangat miskin. Melihat fakta ini, kepala daerah dan wakil kepala daerah harus serius mengentaskan masalah kemiskinan. Jangan hanya karena persoalan sepele, wakil kepala daerah malas menghadiri rapat koordinasi berkaitan dengan pengentasan kemiskinan. (*)

OPINI

Halaman 14

PT.AMNT, Komunikasi dan Revitalisasi Nilai Masyarakat ERTAMBANGAN diyakini oleh sebagian besar masyarakat sebagai sesuatu yang sangat membantu dalam mendorong pembangunan wilayah, khususnya pertambangan emas. Pertambangan bagi sebagian kecil orang dipercaya mampu membawa masyarakat menuju Wellfare Community. Sehingga tidak heran jika hampir semua perusahan pertambangan men-citra-kan keprofesionalannya sebagai perusahaan melalui Corporate Social Responsibility (CSR). Dimana, kuantitas dan kualitas CSR setiap perusahaan tidaklah sama dan sangat tergantung dari bagaimana kebijakan masingmasing perusahaan. Kebijakan perusahaan tambang sangat bisa menjadi tolak ukur bagaimana pengalaman, cara pandang, dan tingkat pemahamannya sebagai perusahaan professional. Di lain sisi, kebijakannya juga bisa dijadikan cermin bagaimana cara pandang dan tingkat pemahaman perusahaan terhadap masyarakat di sekitarnya. tidak terkecuali di NTB dimana perusahaan luar negeri PT.Newmont Nusa Tenggara (NNT) pernah “menyekop” emas hingga kemudian digantikan oleh perusahaan dalam negeri PT. Aman Mineral Nusa Tenggara (AMNT). Komunikasi AMNT dari Persepsi Masyarakat Beberapa tahun yang lalu, pernah dan bahkan sering kita dengar pernyataan minor yang “lantang” tentang pengusiran perusahaan asing dan harus diambl alih oleh kelompok dalam negeri. Akuisisi saham PT. NNT oleh perusahaan dalam negeri yang tergabung dalam PT.AMNT sepertinya telah memuasi keinginan tersebut. Keberadaan PT. AMNT di Batu Hijau, Kab. Sumbawa Barat-NTB, akan memasuki satu tahun dalam hitungan hari bila dihitung sejak pertama melakukan aktivitas pertambangan. Tagline yang sering diperdengarkan kepada masyarakat saat proses akuisisi yaitu “AMNT akan lebih baik dari NNT”. Tagline ini pun tersebar cepat di kalangan masyarakat dan karyawan meskipun sumbernya dari “goa” antah berantah. ada yang percaya dan yakin sepenuh hati, namun tidak sedikit yang merasa was-was dan bahkan tidak percaya. Namun di kalangan masyarakat, justru kepercayaan tentang pernyataan “lebih baik” itu sepertinya mulai memudar. Bagaimana tidak, sejak pertama beraktivitas, sebagian besar program pemberdayaan, kemitraan, dan pembangunan yang dimulai oleh Newmont, ditangguhkan dan bahkan berhenti meskipun waktu kontrak yang belum habis.

Oleh: Samsun Hidayat, M.Pd (Direktur inPROGRASS dan Ketua LATS Ano Rawi Desa Sekongkang Atas) Tidak hanya itu, masyarakat kemudian dikejutkan dengan kabar adanya pensiun sukarela dan pensiun dini. Masyarakat khususnya karyawan semakin cemas. Bukan karena takut pensiun tetapi karena mereka dihadapkan dengan informasi buntung multitafsir. Belajar dari dua hal tersebut, dengan menjadikan perusahaan sebelumnya sebagai tolak ukur , wajar kemudian jika muncul “bejubel” spekulasi negatif masyarakat terhadap perusahaan baru. Misalnya, perusahaan yang miskin, dana CSRdikurangi, PHK besar-besaran, kurang ini dan kurang itu. Melihat fenomena ini, penulis memandang beberapa hal vital sebagai catatan yang perlu segera difikirkan oleh PT.AMNT. Pertama, hendaknya mempertimbangkan program-program pemberdayaan dan kemitraan masyarakat yang telah dimulai oleh perusahaan sebelumnya, meskipun dengan sistem pengawasan dan evaluasi yang berbeda. Karena tidak sedikit masyarakat yang secara langsung “menggantungkan diri” dan mengandalkan program tersebut sebagai tangga membangun kemandirian ekonomi mereka. Alasan lain yang tidak kalah penting yaitu kelesuan aktivitas ekonomi di masyarakat semakin terlihat. Dikhawatirkan akan berdampak terhadap lahirnya aktivitas-aktivitas negatif seperti kriminalitas yang merugikan masyarakat dan bahkan perusahaan. Kedua, membangun pendekatan yang lebih persuasive dan logis dalam mengkomunikasikan semua kebijakan bahkan visi PT.AMNT kepada masyarakat. Hal ini menjadi penting untuk menghindari spekulasi-spekulasi, kerisauan, serta menurunnya trust masyarakat terhadap perusahaan. Penulis melihat gaya komunikasi PT.AMNT dari persepsi masyarakat sepertinya memberikan celah yang lebar terhadap pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang dapat melahirkan konflik horizontal maupun vertikal. Ketiga, Perusahaan perlu ikut membantu memikirkan strategi pertahanan budaya dan revitalisasi nilai masyarakat sekitar tambang sebagai komitmen dan tanggung jawab sosial perusahaan yang paling utama. Pentingnya Revitalisasi Nilai Masyarakat Pascatambang Salah satu tantangan serius kawasan industri yaitu kecendrungan tercerabutnya nilai-nilai budaya dan adat istiadat. Secara kasat mata, pola tersebut salah satunya digambarkan lewat pergeseran par-

adigm berpikir masyarakat dari Value Oriented menuju Money Oriented. Tidak terkecuali masyarakat di sekitar tambang yang berada di Sumbawa Barat setelah PT.NNT “pamit” pulang kampung. Maka, tanggung jawab pemeliharaan, pembangunan, serta revitalisasi nilai masyarakat “perlu” dipikirkan oleh perusahan penggantinya yaitu PT.AMNT. Menurut penulis, begitu banyak budaya-budaya dan kearifan lokal yang perlahan mulai berkurang bahkan hilang. Penulis tidak ingin “terburu-buru” mengatakan bahwa industry pertambangan menjadi penyebabnya. Tetapi penulis sebagai bagian masyarakat yang hidup di sekitar aktivitas tambang Batu Hijau dan bergelut dengan kebudayaan dan adat setempat, percaya bahwa secara langsung atau tidak, pertambangan juga mungkin ikut memberikan kontribusi terhadap pergeseran nilai masyarakat. Tidak sedikit upaya PT.NNT sebelumnya terhadap pembangunan nilai budaya. Sayangnya, upaya-upaya tersebut belum berhasil menahan derasnya arus budaya “gaib” yang mengancam. Memandang pelestarian dan pengembangan nilai budaya, penulis lebih menganggap hal tersebut sebagai senjata pertahanan terakhir yang dimiliki oleh masyarakat. Kekuatiran penulis, yaitu meluasnya kecendrungan masyarakat yang berpikir sempit dan menganggap tambang sebagai satu-satunya pekerjaan yang paling terhormat. Pertambangan diletakkan di puncak tangga sebagai cita-cita tunggal. Ketika hal ini terjadi, kemungkinan tidak akan ada yang mau dan tekun menjadi guru, tidak akan ada yang bersedia menjadi guru ngaji, tidak akan ada yang rela mengurus masjid, akan hilang yang mau menjaga nilai budaya, bakat dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat terkubur, kata “gotong royong” menjadi penghias di setiap simpang jalan, dan kelak kita akan melihat masyarakat seperti tim sepak bola, yang semua pemain berhasrat mencetak gol. Bahkan keeper rela meninggalkan gawang demi mementingkan status sosial dari pada citacita keberhasilan bersama. Menghindari ancaman itu, sudah sewajarnya Managemen PT.AMNT mengawali dan membuktikan itikad baiknya melalui strategi komunikasi yang jelas, logis, dan measurable bagi masyarakat. Kejelasan informasi tentang maksud, tujuan, kebijakan perusahaan akan mampu menutup peluang dan celah mewabahnya ambiguitas persepsi nan isoterik.

RADIO

Sederhananya, untuk meng-iyakan prase “lebih baik” masyarakat harus diarahkan agar memiliki tolak ukur yang sama dengan persepsi perusahaan. Dengan begitu, trust masyarakat terhadap perusahaan pun tidak dikuatirkan. Selanjutnya pihak managemen perlu mempertimbangkan untuk menjadikan revitalisasi nilai khususnya nilai budaya, sebagai landasan kebijakan. Revitalisasi nilai bahkan sangat mungkin bisa menjadi acuan dan landasan penting ketika menjalin kemitraan pada program-program pemberdayaan. Dengan begitu revitalisasi nilai dan reklamasi wilayah berbuah senyum dan kesejahtraan. Sebagai penutup, penulis berharap revitalisasi nilai ini bisa dipandang urgent baik bagi pemerintah daerah, perusahaan maupun masyarakat sekitar tambang. dengan mengoptimalkan pendekatan komunikasi yang baik ketiga komponen tersebut, niscaya akan ada upaya bersama dan gotong royong secara proporsional antar komponen dalam memanfaatkan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya menuju kesejahtraan.. Karena penulis yakin bahwa kebaikan yang disajikan dengan cara yang buruk akan dipandang buruk. Sebaliknya, keburukan yang disjikan dengan cara yang baik akan dipandang baik. Akan lebih baik lagi jika kebaikan itu disajikan dalam bentuk yang paling baik. (*)

Kerak kemiskinan di NTB capai 13 persen Butuh cara tak biasa untuk mengentaskannya

*** Eksportir lokal masih bergantung pada vendor Butuh keberanian dan kerja keras untuk mandiri

***

RAGAM

SUARA NTB Kamis, 7 September 2017

Pengaruhi Penurunan Kemiskinan

Capaian Indikator IPD Loteng Dominan Merah dan Kuning Mataram (Suara NTB) Seluruh Pemda kabupaten di NTB diharapkan fokus menangani beberapa indikator Indeks Pembangunan Desa (IPD) yang capainnya merah dan kuning dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dari desa. Berdasarkan data Sekretraiat Nasional (Seknas) Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) Kementerian Sosial (Kemensos), capaian indikator IPD di Lombok Tengah (Loteng) masih didominasi merah dan kuning. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, M. Sc, M.TP yang dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (6/9) siang kemarin menyatakan, indikator-indikator yang capainnya merah dan kuning harus menjadi perhatian Pemda kabupaten dalam menyusun perencanaan pengentasan kemiskinan. “Itu kan dari data BDT (Basis Data Terpadu) yang diolah Seknas SLRT. Harapannya, capaian yang merah dan kuning itulah yang kita akan fokus tangani,” kata Ridwan. Mulai tahun 2017 ini, Pemprov menginisiasi upaya melawan kemiskinan dari desa. Ia menjelaskan alasan menjadikan desa sebagai ujung tombak melawan kemiskinan. Berdasarkan BDT yang dikeluarkan TNP2K, sekitar 40 persen atau 2,4 juta jiwa masyarakat NTB masuk dalam kategori miskin dan hampir miskin. Data tersebut telah dipegang dan dimiliki by name by address dan telah diberikan kepada Pemda kabupaten/kota. Dalam Musrenbang tingkat Provinsi NTB beberapa waktu lalu, penanganan kemiskinan harus diparsialkan dan berbasis kawasan. Pemprov mensinergikan program-program yang ada di SKPD. Termasuk juga dengan program-program yang ada di kabupaten/kota dan juga program pemerintah desa. Sebelumnya, La Ega dari Seknas SLRT Kemensos dalam rakor kemiskinan yang digelar Pemprov NTB, Selasa (5/9) lalu menjelaskan pentingnya data. Data ini digunakan untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan yang sudah dilakukan tahun sebelumnya dan apa yang harus dibenahi tahun selanjutnya. Ia menyebutkan, dalam upaya pengentasan kemiskinan, pemerintah telah memiliki program Raskin, Bantuan Siswa Miskin (BSM), PKH dan Jamkesmas. Namun, program-program tersebut kontribusinya terhadap pengeluaran warga miskin masih minim. Seperti raskin sekitar 4 persen, BSM sebesar 7 persen, PKH sebesar 13 persen dan Jamkesmas belum ada datanya. “Maka kita harus konsolidasi program ini saja, jangan bikin program baru. Maka ini akan memberikan kontribusi yang besar terhadap penurunan kemiskinan termasuk kerak kemiskinan,” ujarnya. Ia menambahkan, dari empat program tersebut, orang miskin baru dapat sekitar 0.03 persen. Artinya, masih banyak orang miskin dan sangat miskin di Indonesia yang tidak mendapatkan program tersebut. “Ini mesti menjadi hal yang perlu kita konsolidasikan. Menghubungkan mereka dengan program lainnya,” katanya. Melalui SLRT, dilakukan identifikasi terhadap masyarakat miskin dan rentan miskin. Data SLRT tersebut harus menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah. Sehingga program yang dilakukan benar-benar tepat sasaran dan menyentuh masyarakat miskin. “Sistem yang membantu untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin dan rentan miskin, kemudian menghubungkan mereka dengan program dan layanan yang dikelola oleh pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota dan non-pemerintah sesuai dengan kebutuhan mereka,” katanya. Ega menambahkan, SLRT juga membantu mengindentifikasi keluhan masyarakat miskin dan rentan miskin, melakukan rujukan, dan memantau penanganan keluhan untuk memastikan bahwa keluhan-keluhan tersebut ditangani dengan baik. “Data SLRT yang begitu bagus harus dimanfaatkan untuk sebuah perencanaan. Dalam pengentasan kemiskinan kita mulai dari dimensi, variabel dan indikator,” katanya. Ia mencontohkan data SLRT untuk Loteng. Dimana, indikator IPD di kabupaten tersebut banyak capaiannya yang masih merah dan kuning. Artinya, dalam melakukan perencanaan pembangunan, Pemda harus melihat indikator yang capaiannya masih merah dan kuning tersebut untuk dilakukan intervensi program, baik oleh provinsi maupun kabupaten. Dari lima indikator IPD, hanya pelayanan dasar yang capainnya hijau pada 8 kecamatan di Loteng yakni Janapria, Praya Timur, Jonggat, Praya, Praya Tengah, Pringgarata, Batukliang dan Kopang. Sementara empat kecamatan masih kuning yakni Batukliang Utara, Praya Barat Daya, Pujut dan Praya Barat. Pada indikator kondisi infrastruktur, semua kecamatan di Loteng capaiannya merah kecuali Kopang. Kemudian indikator aksesibilitas, hanya tiga kecamatan yang capainnya hijau, yakni Praya Barat, Praya Tengah, Pringgarata dan Kopang. Selain itu, capainnya kuning. Selanjutnya pada indikator pelayanan publik, ebam kecamatan capainnya merah dan sisanya kuning. Pada indikator penyelenggaraan pemerintahan, semua kecamatan di Loteng capaiannya kuning. (nas)

Bupati Turun Langsung dan Beri Motivasi Masyarakat Dari Hal. 1 Walaupun di sekitar itu terdapat bak sampah besar yang langsung diangkut dengan mobil sampah oleh petugas. H.Bambang pun ikut mengangkat pagar warna warni yang dibuat dari limbah kayu jati untuk memagari lokasi tersebut sehingga warga tidak membuang sampah sembarangan. ‘’Ini luar biasa dan kreatif. Pagarnya bagus dan dicat warna warni. Semoga masyarakat tidak lagi membuang sampah di sembarang tempat, tapi dibuang di bak sampah yang sudah disediakan,’’ harapnya. Gerakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) diharapkan H Bambang, langsung pada kegiatan nyata yang dapat diikuti oleh masyarakat dan lembaga lain. Karena terlalu banyak sosialisasi dalam ruangan, akhirnya objek yang di luar ruangan tidak tertangani. ‘’Ada kegiatan pun lebih besar biaya uniform pejabat dan mobilisasi dari pada biaya untuk kebersihan,’’ katanya usai bergotong royong bersama staf Pendopo Bupati di sekitar Kantor Bupati depan Pengadilan Negeri Dompu, Sabtu lalu. Ia bahkan mendorong, agar budayagotongroyongdanbudayabersih – bersih ini bisa terus dilakukan setiap harinya. Bila setiap hari ada lokasi yang dibersihkan secara terus menerus, maka semua titik akan tertangani. ‘’Sehari satu titik seperti ini terus berlangsung hingga semua titik tertangani secara tuntas,’’ ungkapnya. Tidak hanya itu, H. Bambang juga mengapresiasi gerakan menjaga kebersihan dan lingkungan yang dilakukan oleh Yayasan We Save Dompu dan Forum Pengembangan Kampung Kreatif Dorotangga (FPKKD). Yayasan We Save Dompu tanpa gembar gembor dan mengharapkan bantuan pemerintah melakukan pembersihan sampah plastik. Bahkan anggotanya yang bekerja suka rela siap mengajarkan anak Dompu berbagai keterampilan

dengan menukarkan dengan sampah plastik. Pada Agustus 2017 lalu, Yayasan We Save Dompu yang diunggah di laman Facebooknya soal aktivitas pembersihan Sungai Silo di pasar bawah Dompu dengan melibatkan peserta dari pertukaran pelajar Indonesia – Australia. FPKKD yang mampu mendorong perubahan kampung di Doro Sura Dorotangga dari perkampungan kumuh menjadi kampung warna warni dan dikunjungi anak muda serta keluarga. Lokasi ini bahkan menjadi objek wisata baru dengan berbagai gambar lukisan serta pewarnaan rumah warga sekitar. ‘’Yang luar biasa mereka lakukan tanpa ada kasak kusuk tentang biaya,’’ katanya. Dinas Kesehatan Dompu yang memiliki gerakan Jumat Bersih kini merambah di lingkungan sekitar. Jembatan Bali 1, akses ke Kantor Bupati masih menjadi tempat pembuangan sampah sembarangan oleh warga. Selama ini, upaya pembersihan terus dilakukan pihaknya bersama Puskesmas Dompu Kota, tapi tetap kotor. Kemungkinan warga yang membuang sampah menggunakan sepeda motor dan malas turun untuk membuangnya ke bak sampah. “Makanya sekarang kita buatkan pagar yang bagus (pagar kayu dari limbah kayu jati) supaya kelihatan asri dan menggugah masyarakat untuk tidak lagi membuang sampah sembarangan. Tapi di buang di bak yang sudah disediakan,” kata Sekretaris Dinas Kesehatan Dompu, Ir Zaenal Arifin, M.Si. Ia juga mengharapkan kepada masyarakat sekitar juga ikut peduli terhadap kebersihan lingkungan. Ketika lingkungan kotor, akan mudah mendatangkan penyakit dan tidak nyaman. Apalagi Sungai Silo yang menyatu dengan Sungai Laju di Simpasai ini juga dimanfaatkan sebagian warga masyarakat untuk kebutuhan sehari – sehari. (ula/*)

Halaman 15

Polda NTB Kerahkan ’’Water Cannon’’ Atasi Kekeringan Mataram (Suara NTB) Kesulitan air bersih sudah menjadi kawan akrab warga Desa Labuan Tereng, Lembar, Lombok Barat. Kekeringan di daerah itu terjadi setiap tahun. Bantuan air bersih seolah emas bagi ribuan warga. Seperti tampak saat dua mobil water cannon Polda NTB yang datang menyuplai air bersih, Rabu (6/9). Ratusan warga mengantre dengan alat tampung air masing-masing. Salah satunya Papuk Yam alias Mariam (60). Terik matahari siang tak ada artinya bagi warga Dusun Sambik Rempek itu demi mendapatkan dua ember air. ‘’Ya daripada setiap hari

kita turun ke sumur ngambil air pak. Ini lumayan,” kata nenek itu. “Saya jalan ambil air biasanya sampai dua kilo (meter),” imbuhnya. Water cannon Polda NTB itu mengalirkan 6.500 liter kepada sekitar 400 kepala keluarga hari itu di tiga titik penyaluran. Kepala Desa Labuan Tereng, Humaidi Husai menyebutkan, dari 13 dusun yang ada di desanya, tujuh

dusun diantaranya terdampak kekeringan parah. Ia mengapresiasi upaya kepolisian yang menyalurkan air bersih kemarin. “Paling tidak ini mengurangi kesulitan warga kami,” jelasnya. Di sisi lain, penyaluran air bersih setiap musibah kekeringan menurutnya tidak menyelesaikan masalah pokok yang dialami warganya. Penanggulangan kekeringan,

lanjut dia, memerlukan solusi jangka panjang. Sebab, kekeringan yang melanda warganya bukan baru-baru ini saja terjadi. Melainkan setiap tahun. “Yang dibutuhkan penanganan permanen sehingga tiap tahun tidak perlu lagi drop air. Bisa selesai ini dengan sumur bor,” cetusnya. Pihak desa sudah terlampau sering mengajukan proposal ke pemerintah daerah tetapi tidak kunjung ditanggapi juga. “Kalau untuk jaringan perpipaan ke rumah-rumah warga sudah kami coba tangani pakai dana desa. Ini tinggal sumber air utamanya,” kata

Humaidi. Kabid Humas Polda NTB, AKBP Tri Budi Pangastuti menerangkan, pengerahan water cannon untuk menyalurkan air bersih kepada warga itu sebagai tindak lanjut dari arahan Kapolda NTB, Brigjen Pol. Firli pekan lalu. “Kita memiliki sumber daya prasarana yang bisa kita manfaatkan untuk meringankan kesulitan masyarakat,” ujarnya. Penyaluran air serupa bakal terus digiatkan selama musibah kekeringan melanda NTB. target daerah selanjutnya yakni di wilayah Lombok Tengah dan Lombok Timur. (why)

Gaprindo dan Pemerintah Pusat Beri Motivasi Petani Tembakau Lombok Selong (Suara NTB)Perusahaan-perusahaan rokok yang tergabung dalam Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo), berkomitmen meningkatkan kualitas dan produktivitas pertanian tembakau Indonesia. Hal itu terungkap dalam ‘’Diskusi Pertanian dan Industri Tembakau’’, di Desa Pijot Utara, Lombok Timur, Rabu (6/9). Gaprindo yang merupakan gabungan perusahaan rokok seperti PT HM Sampoerna Tbk. Sampoerna dan PT Bentoel International Investama Tbk (Bentoel Group), dalam diskusi itu menghadirkan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri dari Kementerian Perdagangan, Ir. Bambang, MM, Dirjen Perkebunan dari Kementerian Pertanian, Panggah Susanto dan Dirjen Industri Agro dari Kementerian Perindustrian, Tdjahja Widiyanti. Hadir juga Bupati Lombok Timur, H. Ali Bin Dachlan dan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura NTB, Ir. Husnul Fauzi. Sebelum diskusi, para dirjen melakukan panen raya tembakau bersama petani di kawasan industri tembakau itu. Dilanjutkan dengan kunjungan ke industri pengolahan dan pengompronan tembakau. Dalam sambutannya, Bambang menebar optimisme kepada para petani yang hadir, agar tidak terpengaruh dengan berbagai sentimen tentang petani dan produksi tembakau dan produk rokok. “Setiap ada kata kata buruk ten-

tang tembakau, maka saat itu mari bangun optimisme,” ajaknya kepada petani. Dia setuju, harus ada sinergi perusahaan rokok dengan pemerintah pusat, ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah untuk pemberdayaan petani. Saat ini kondisi dinamis terjadi pada industri rokok dan tembakau meski pun sentimen negatif masih terjadi. Dia ingin industri rokok dan tembakau tetap maju. “Jangan sampai terganggu oleh orang orang yang bicara tapi tidak paham tentang rokok dan tembakau,” tegasnya. Kepala Dinas Pertanian TPH NTB, Husnul Fauzi meminta pemerintah pusat menaruh perhatian ke petani tembakau dengan memaksimalkan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Saat ini NTB menurutnya hanya menerima Rp 300 miliar lebih atau hanya 3 persen dari total penerimaan cukai pemerintah pusat. Idealnya menurut dia, 15 sampai 20 persen, atau berkisar Rp 3 triliun. Sebab dengan hanya 300 miliar, akan habis untuk pembangunan subsektor lain. Subsektor pertanian hanya kebagian Rp 5 miliar. “Dana sebesar itu kalau dimaksimalkan untuk tembakau saja, cukupnya hanya untuk 5 hektare saja,” ujarnya. Sementara Ketua Gaprindo Muhaimin Moeftie menjelaskan, program kemitraan yang dilakukan dalam budidaya tembakau memberikan jaminan pembelian, penyediaan satuan produksi seperti pupuk, bibit, zat pelindung tanaman,

serta upaya peningkatan kualitas dan produktivitas tembakau melalui bimbingan teknis penanaman. ‘’Program kemitraan menjadi jembatan dalam upaya meningkatkan produktivitas dan kualitas produk petani nasional. Para petani yang bermitra mendapatkan bantuan serta akses pasar langsung kepada pelaku usaha sehingga nilai ekonomi yang diterima petani dapat maksimal, tanpa harus melalui perantara atau pedagang,” jelasnya. Program kemitraan dengan petani lokal di Lombok yang dijalankan Sampoerna dan Bentoel Group, memayungi lebih dari 4.200 petani tembakau yang bekerja di area seluas lebih dari 10.000 ha. Kemitraan yang dijalankan bersama dengan ratusan kelompok tani berhasil meningkatkan produktivitas tembakau secara signifikan, menjadikan Lombok daerah penghasil tembakau kedua terbesar di Indonesia. Moeftie berharap bahwa program kemitraan dapat menjadi jawaban atas defisit tembakau di Indonesia, baik secara kualitas, kuantitas, dan jenis. Dalam lima tahun terakhir, rata–rata produksi tembakau di dalam negeri selalu di bawah 200.000 ton per tahun. Sementara, permintaan tembakau berkisar 340.000 ton per tahun. ‘’Kemitraan adalah solusi yang tepat dalam mengatasi permasalahan defisit tembakau di Indonesia,’’ tegas Moeftie. Maka menurut dia, pendekatan yang saling menguntungkan ini lebih baik ketimbang

Tak Pernah Habis 100 Persen Dari Hal. 1 Nanti dibahas, disesuaikan dengan rekomendasi itu. Saya kira seperti itu dilakukan. Supaya APBD kita lebih banyak di belanja modal dan belanja publik,” kata Wagub ketika dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (6/9) siang kemarin. Menurut Wagub, tindaklanjut atas hasil evaluasi Mnedagri itu harus segera dituntaskan oleh TAPD bersama Banggar DPRD NTB. Mengingat, tahun anggaran 2017 tinggal empat bulan. Ia mengatakan jika hanya mengurangi belanja ATK dan perjalanan dinas, tidak akan mengganggu pelak-

sanaan program SKPD. “Kita minta pimpinan SKPD menyesuaikan sendiri, nanti dengan DPRD tentu juga ada rapat kerja ataupun konsultasi selanjutnya. Untuk menyesuaikan angka-angka terakhir. Yang diminta dikurangi adalah hal-hal yang belanja-belanja yang bisa, layak, pantas untuk dikurangi,” tambahnya. Amin menambahkan, seluruh pimpinan SKPD harus melakukan penyisiran belanjabelanja yang tidak substantif. Menurutnya, permintaan supaya Pemda mengurangi perjalanan dinas merupakan catatan yang bagus dan penting. Bila perlu, kata Wagub, jika ada un-

dangan yang tidak terlalu penting ke pusat, maka Kepala SKPD jangan ke luar daerah. Ia menmabahkan, jika eksekutif melakukan penyisiran belanja ATK dan perjalanan dinas, maka Dewan melalui Sekwan juga perlu melakukan hal serupa. Efisiensi anggaran harus dilakukan di seluruh SKPD termasuk Setwan. Selama ini, lanjut Wagub, anggaran tak pernah habis 100 persen. “Artinya, tidak semua juga dipergunakan kepala dinas, teman-teman DPRD. Tetapi dengan adanya evaluasi ini, saya kira ini menjadi catatan penting bagi kita,” tandasnya. (nas)

Kerak Kemiskinan di NTB Capai 13 Persen Dari Hal. 1 Kemudian kebutuhan dasar non makanan yakni kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan, dan lainnya (diwakili 51 jenis komoditi non makanan di perkotaan dan 47 jenis komoditi non-makanan di pedesaan). Endang mengungkapkan, penyebab perlambatan penurunan kemiskinan di NTB selama tiga tahun terakhir. Ia mengatakan, dari 16,07 persen jumlah penduduk miskin di NTB pada posisi Maret 2017, sebesar 13 persen merupakan kerak kemiskinan. Masyarakat yang masuk kerak kemiskinan ini adalah mereka yang miskin dan sangat miskin. Dengan angka kemiskinan sebesar 16,07 persen, NTB berada pada posisi delapan nasional provinsi yang miskin di Indonesia. Pada 2017 ini, katanya, penurunan kemiskinan di NTB mencapai 0,42 persen. Diakui, penurunan angka kemiskinan ini sangat lambat. “Tapi kalau kita dilihat di seluruh Indonesia, NTB sudah sangat luar biasa 0,42 persen. Berada pada ranking keenam untuk penurunannya secara nasional,” kata Endang. Dengan angka sebesar itu diharapkan kedalaman dan keparahan kemiskinan di NTB tidak dalam. Pengeluaran masyarakat miskin diharapkan jangan jauh dari garis kemiskinan. Garis kemiskinan di NTB sebesar Rp 341.000. Diharapkan, pengeluaran masyarakat

miskin jangan jauh dari garis kemiskinan. “Kemudian untuk indeks keparahannya. Distribusi pengeluaran di antara orang-orang miskin tersebut masih tidak terlalu jauh. Misalnya, pengeluarannya Rp 341.000, orang miskin itu jangan sampai ada yang Rp 100.000, Rp 200.000. Jadi, jaraknya jangan terlalu jauh,” harapnya. Ia menyebutkan, karakteristik penduduk miskin di NTB, sebesar 73,30 persen berpendidikan SD ke bawah. Kemudian, sebesar 58,32 persen penduduk miskin di NTB bekerja di usaha pertanian. Karena memang sektor pertanian tak membutuhkan keahlian khusus. “Jadi, mayoritas mereka berada di sektor pertanian dan separuhnya penduduk miskin itu berada di wilayah pedesaan,” bebernya. Pada 2017 ini, jumlah penduduk NTB yang berada di pedesaaan sebanyak 2,9 juta jiwa dengan angka kemiskinan sebesar 14,89 persen. Meskipun persentasenya lebih rendah dibandingkan perkotaan, kata Endang, tetapi dari sisi jumlah lebih tinggi dibandingkan perkotaan. Sedangkan, secara persentase, jumlah penduduk miskin di perkotaan jauh lebih besar dibandingkan pedesaan. Endang menambahkan, faktor utama yang menyebabkan orang miskin di perkotaan dan pedesaan adalah beras. Harga beras naik sedikit saja, meskipun cuma Rp 50, selain mempengaruhi inflasi, juga

mempengaruhi kemiskinan di perkotaan dan pedesaan. Selain beras, kemiskinan juga dipengaruhi oleh konsumsi rokok kretek/filter. Menurut Endang, orang lebih baik merokok daripada makan terutama di pedesaan. Endang menyebutkan 20 persen penduduk miskin di NTB mengaku merokok. Selain itu, 30 persen juga mengaku tak memiliki BPJS. ‘’Penurunan kemiskinan kita rendah karena 13 persen dari 16,07 persen itu merupakan kerak kemiskinan. Kerak itu artinya orang yang miskin dan sangat miskin. Jadi kalau menurunkan sampai dengan 12 persen itu sangat sulit. Karena 13 persen merupakan kerak kemiskinan. Inilah yang menjadikan kita agak lambat (penurunan angka kemiskinan),” jelasnya. Ia menyebutkan kerak kemiskinan masing-masing kabupaten/kota di NTB berbeda-beda. Untuk Lombok Barat, kerak kemiskinannya sebesar 10-12 persen, Lombok Tengah 14 – 15 persen, Lombok Timur 13 persen, Sumbawa 1011 persen. Selanjutnya, Dompu 9 – 10 persen, Bima 15 persen, Sumbawa Barat 14 – 15 persen, Lombok Utara 19 persen, Kota Mataram 8 persen dan Kota Bima 7 persen. “Jadi, jangan sampai nanti targetnya dari Lombok Tengah itu 12 persen. Akan sulit untuk mendapatkan target itu. Yang bisa kita targetkan sekitar 14 persen itu,” katanya. (nas)

(Suara NTB/ars)

PANEN RAYA - Tiga Dirjen bersama Gaprindo saat panen raya tembakau di Desa Pijot Utara. memberlakukan pembatasan impor tembakau yang berpotensi mengganggu industri tembakau yang menopang ke-

hidupan enam juta orang karena beberapa jenis tembakau tidak dapat tumbuh di Indonesia. (ars)

Kasus Bawang Merah, 26 Petani Bima Diinterogasi Penyidik Dari Hal. 1 pemanggilan tersebut berlangsung beberapa waktu lalu. Setelah pihaknya menerima surat dari penyidik. ‘’Masingmasing dua orang dari setiap kecamatan. Jika ada 13 kecamatan berarti ada 26 orang yang dipanggil,’’ katanya kepada Suara NTB, Rabu (6/9). Syahrial tidak merinci alasan atau dasar pemeriksaan tersebut. Sebab, Ia tidak mengetahui persis dan detail persoalan tersebut. Hanya saja, berdasarkan surat salinan yang diterima, hanya seputar pengadaan bibit bawang merah. ‘’Hanya sebatas itu. Kita diminta untuk meneruskan surat kepada kelompokkelompok penerima bantuan tahun 2016 lalu,’’ jelasnya. Selain puluhan petani, Syarial mengaku, tiga orang bawahannya juga dipanggil untuk dimintai keterangan oleh penyidik. Saat pengadaan bawang merah tersebut, mereka masing-masing se-

bagai PPK, Bendahara dan Kepala Seksi (Kasi). ‘’Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya saya tidak mengetahuinya,’’ katanya. Sementara Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri, yang dimintai konfirmasi terkait proyek pengadaan bibit bawang tahun 2016 yang kini tengah diusut Polda NTB, enggan berkomentar banyak. ‘’Kita doakan semoga nggak ada pengaruhnya,’’ katanya singkat. Seperti diketahui, pengadaan bibit bawang tahun 2015 senilai Rp 18 miliar dan bantuan bibit bawang tahun 2016 senilai Rp 124 miliar diduga bermasalah. Saat ini, kasusnya sedang diusut Polda NTB. Berdasarkan catatan Suara NTB, dalam dua tahun terakhir, Kabupaten Bima mendapatkan kucuran bantuan pengadaan bibit bibit bawang merah dalam jumlah besar dari Kementan RI. Pada tahun 2017, dipastikan bantuannya menyusut yakni hanya Rp 2 miliar. (uki)

Pemprov Usulkan Anggaran Gaji Guru Honorer SMA/SMK Rp 120 Miliar Dari Hal. 1 Anggaran yang diusulkan sebesar Rp 120 miliar karena gaji para guru honorer ini nantinya akan disesuaikan dengan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP). “Akhir tahun ini sudah ada nama-nama guru honor-

er itu. Karena Januari mereka sudah tugas. Makanya kita tunggu selesai pembahasan KUA PPAS. Begitu selesai akan kelihatan anggarannya berapa. Kalau orang-orangnya sudah lengkap nama-namanya,’’ kata mantan Kepala BKD dan Diklat NTB ini. (nas)

Hutan Rinjani Gagal Dimaksimalkan Atasi Kekeringan Dari Hal. 1 Agus Budi Santosa mengkritik peran Tim Koordinasi Pemerdayaan Sumber Daya Air (TKPSDA) yang seharusnya mampu memaksimalkan potensi air di Rinjani sebagai sektor hulu. Tidak selamanya kekeringan yang harus disalahkan pemanfaatakn di sektor hilir, khususnya masyarakat. Jika saja TKPSDA mau memanfaatkan kawasan taman nasional itu, pihaknya secara terbuka dan berkoordinasi. Membahas pola pemafaatan yang maksimal sehingga aliran air bisa sampai ke kawasan hilir. ‘’Selama ini ketersediaan air besar di Rinjani sebagai kawasan hulu. Tapi begitu mengalir, habis di tengah jalan. Kenapa? Karena tidak ada yang meneruskan aliran air ini ke hilir,” ungkapnya. Dia menyebut ratusan DAS Rinjani tidak mampu meneruskan aliran air ke sungai sampai kawasan hilir, karena kondisi sungai memprihatinkan. Demikian juga kawasan DAS yang mulai berkurang sebagai daerah tangkapan. “Karena apa? Hutannya tidak ada, pohonnya tidak ada. Nah ini yang kita coba pikirkan, bagaimana aliran air ke daerah hilir ini bisa menerus-

kan yang dari hulu. Saya lihat di media media (berita kekeringan), selama ini tidak membahas soal ini. Saya lihat TKPSDA juga tidak pernah menyinggun soal ini,” kritiknya. Sebagai “penguasa” di kawasan hulu, pihaknya tentu tidak bisa menginisiasi, karena tidak masuk dalam TKPSDA. Lagipula menurutnya tidak ada kewenangan, kecuali ada ajakan untuk koordinasi pemanfaatan air kawasan TNGR. Tapi dia melihat yang terjadi, ketersediaan air sebenarnya cukup. Hanya tinggal dimaksimalkan. Tapi yang membuat kekeringan, kapasitas ketersediaan air yang konstan, tidak bisa diimbangi dengan kapasitas kebutuhan. Menangani kekeringan di sektor hilir baginya akan tetap menjadi proyek tahunan yang tidak berujung. Sistem yang paling ideal adalah memperbanyak pohon yang bisa menyimpan air seperti beringin dan bambu di jalur -jalur sungai. Dia semakin prihatin melihat kondisi kekeringan saat ini yang hanya ditangani secara instan. Jika ada yang mau membuka diri untuk memikirkan pemanfaatan Rinjani, maka pihaknya sangat siap diajak koordinasi. (ars)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Kamis, 7 September 2017

suarantb.com

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Satu Randis DPRD Loteng Belum Dikembalikan Praya (Suara NTB) Hingga batas waktu pengembalian kendaraan dinas (randis) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Tengah (Loteng) akhir bulan kemarin, satu randis belum dikembalikan oleh salah seorang anggota DPRD setempat. Kon-

sekuensinya, tunjangan transportasi bagi anggota DPRD Loteng bersangkutan tidak akan diberikan. Dan, baru akan diberikan kalau sudah mengembalikan randis yang dimaksud. “Laporan yang masuk tinggal satu randis yang belum dikembalikan,” kata Ketua DPRD

(Suara NTB/kir)

RANDIS DIKEMBALIKAN - Sejumlah randis yang sudah dikembalikan para anggota DPRD Loteng, masih disimpan untuk sementara waktu, sebelum nantinya dikembalikan ke pemerintah daerah. Sampai saat ini, dari 40 sepeda motor dinas yang ada, satu sepeda motor belum dikembalikan.

Loteng,H.AchmadPuaddi,FT.SE., kepada Suara NTB, di ruang kerjanya, Rabu (6/9). Randis tersebut berupa sepeda motor yang sebelumnya dibawa oleh salah seorang anggota DPRD Loteng. Kalau untuk mobil dinas yang dibawa oleh pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD) termasuk 39 sepeda motor lainnya sudah kembali. Kecuali mobil dinas pimpinan DPRD Loteng, kemungkinan masih akan dibawa oleh pimpinan DPRDLotengbersangkutan.Karena memang secara aturan, pimpinan Dewan dibolehkan tetap membawa mobil dinas. “Konsekuensinya sama, tunjangan transportasi tidak akan diberikan kepada pimpinan DPRD Loteng,” jelasnya. Karena regulasinya sudah jelasnya mengatur, tunjangan transportasi tidak boleh diberikan bersamaan. Dalam artinya, tunjangan tersebut diberkan ketika anggota Dewan bersangkutan masih memegang randis.

600 Ribu Wajib Pilih di Loteng Belum Rekam E-KTP Praya (Suara NTB) Komisi Pemilihan Umum (KPU) NTB telah mendata jumlah wajib pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) NTB tahun 2018 mendatang, mencapai 3,7 juta orang. Namun dari wajib pilih tersebut yang sudah melakukan perekaman E-KTP baru sekitar 3,1 juta orang. Sisanya sebanyak 600 ribu lebih belum melakukan perekaman E-KTP hingga saat ini. Demikian Ketua KPU NTB, Lalu Aksar Ansori,SP., mengungkapkan di Praya, Rabu (6/9). Ia menjelaskan, perekaman E-KTP penting dilakukan bagi para wajib pilih di daerah ini. Untuk memastikan, para wajib pilih tersebut bisa menggunakan hak pilihnya pada Pilkada NTB mendatang. Pasalnya, kalau wajib pilih tersebut tidak melakukan perekaman E-KTP, maka yang bersangkutan belum terdaftar sebagai penduduk wajib pilih. Sehingga berpotensi kehilangan hak pilihnya. “Kan yang melakukan perekaman E-KTP pastinya penduduk yang sudah cukup umur. Dan, salah satu syarat bagi penduduk untuk bisa menggunakan hak pilihnya harus terdaftar sebagai penduduk wajib pilih,” terangnya. Ansori menjelaskan, hasil perekaman E-KTP bakal menjadi salah satu sumber data bagi KPU nantinya dalam menentukan jumlah pemilih. Termasuk di Pilkada NTB tahun 2018 mendatang. Di mana nantinya, walaupun pemilih bersangkutan tidak mendapat surat panggilan asal-

kan sudah melakukan perekaman E-KTP, maka tetap bisa menggunakan hak pilihnya. Terhadap data pemilih yang sudah ada, pihaknya tetap melalukan up date secara berkala. Dengan melibatkan jajaran KPU kabupaten/kota. Up date dilakukan untuk memperoleh gambaran kondisi dan peta jumlah pemilih yang ada. Sekaligus untuk mengurangi beban pada saat penetapan jumlah pemilih jelang gelaran Pilkada NTB mendatang. (kir)

Sementara untuk anggota dan pimpinan AKD, harus mengembalikan randis yang dibawanya. Walaupun pada prinsinya, antara pimpinan dan anggota Dewan sama. Bisa tetap membawa randis dalam

kondisi tertentu. “Jadi kalau masih ada anggota DPRD Loteng yang belum mengembalikan randis yang dibawanya, maka selama itu juga tunjangan transportasi tidak akan diberikan,” tandasnya. (kir)