Edisi 06 September 2017 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000 Online :http://www.suarantb.com

SUARA NTB

16 HALAMAN NOMOR 147 TAHUN KE 13

E-mail: hariansuarantb@gmail.com

RABU, 6 SEPTEMBER 2017

Pengemban Pengamal Pancasila

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Bupati Lotim Siap Sediakan Satu Pulau untuk Pengungsi Rohingya

H. Moch Ali Bin Dachlan (Amaq Asrul)

Selong (Suara NTB) Bupati Lombok Timur (Lotim) H. Moch Ali Bin Dachlan alias Amaq Asrul siap menyediakan satu pulau untuk warga-warga korban konflik etnis Rohingya. Salah satu dari belasan pulau yang ada di wilayah administratif Kabupaten Lotim siap disediakan untuk para pengungsi. Pengungsi sebanyak 10 ribu pun siap diterima Lotim. ‘’Ini alasan kemanusiaan, masalah kemanusiaan itu bersifat universal,’’ tegas Ali BD kepada Suara NTB di Selong, Selasa (5/9) kemarin. Sebagai bangsa yang beradab, maka kedatangan para pengungsi yang sakit itu harus diterima dan diberikan pengobatan. Bupati Lotim mempersilakan para pengungsi datang ke Lotim dan dipersislakan juga oleh bupati, lembaga di Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), United Nations High

Commissioner for Refugees (UNHCR) untuk membiayai kehidupan dari para pengungsi tersebut. Ali BD menuturkan, ia juga pernah punya pengalaman membantu pengungsi. Waktu itu sekitar tahun 1983, ada pengungsi 1 kapal dari Vietnam tiba di Lembar. ‘’Kita bantu waktu itu dengan memberikan bahan makanan,’’ tuturnya. Pandangan Ali BD terkait konflik yang berkepanjangan yang menimpa etnis Rohingya di negara bagian Rakhine, Myanmar atau dahulu di sebut Burma harus dilihat dari berbagai dimensi. Pertama masalah dalam negeri Myanmar, kedua hubungannya dengan negara-negara sekitar kawasan Asia Tenggara, termasuklah Indonesia. Atau yang tergabung dalam negara-negara anggota Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). Bersambung ke hal 15

Banggar dan TAPD Sisir Belanja ATK dan Perjalanan Dinas Mataram (Suara NTB) – Hasil evaluasi APBD Perubahan (APBD-P) NTB 2017 telah ditandatangani Menteri Dalam Negeri (Mendagri) pada Senin (4/9) lalu. Mendagri memberikan sejumlah catatan yang harus ditindaklanjuti Pemprov NTB, antara lain mengurangi belanja Alat Tulis Kantor (ATK) dan perjalanan dinas. Menindaklanjuti beberapa catatan Mendagri itu, Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) NTB langsung menggelar rapat. Wakil Ketua DPRD NTB, Mori Hanafi, SE, M.Comm mengatakan, catatan mengenai perlunya dilakukan efisiensi atau

TO K O H

KO M E N TTAA R

tahun selalu begitu dan itu biasa. Itu biasa dan wajar dan akan kita lakukan efisiensi. Makanya ini saya mendahului karena kita mau rapat Badan Anggaran bersama teman-teman TAPD dalam rangka menyikapi hasil evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri,” ujarnya ketika dikon-

tahui besar pengurangannya. “Kita belum tahu, karena evaluasi itu baru kemarin ditandatangani oleh Mendagri, langsung Banggar membahas hari ini juga. Jadi, baru kemarin sore ditandatangani. Jadi kita tak perlu menunggu hari, langsung kita rapat hari ini bersama TAPD,” imbuhnya. Ketika ditanya berapa lama akan dibahas tindaklanjut hasil evaluasi Mendagri itu? Mori mengatakan tergantung hasil evaluasinya. Jika hasil evaluasi itu menyangkut banyak hal, Bersambung ke hal 15

Dugaan Korupsi UP Dikpora

Serahkan ke Proses Hukum PENYELIDIKAN proyek pengadaan bibit bawang merah Kabupaten Bima yang nilainya mencapai miliaran rupiah masih bergulir di Polda NTB. Terakhir, rekanan asal Surabaya yang memenangkan tender pengadaan bibit sudah diklarifikasi. Namun mengenai proses hukum di kepolisian, Pemkab Bima tak akan terganggu. Proses hukum akan tetap diikuti sesuai prosedur, namun pengembangan sentra bawang merah akan terus berlanjut. ‘’Yang pasti, kami serahkan semuanya ke proses hukum. Kami dari Pemkab Bima mengikuti saja,’’ kata Wakil Bupati Bima, Bersambung ke hal 15

pengurangan belanja ATK dan perjalanan dinas itu saja yang diminta tiap tahun oleh Kemendagri. Untuk itu, pihaknya bersama TAPD sedang membahas untuk dilakukan penyisiran belanja ATK dan perjalanan dinas, baik Dewan maupun OPD. “Itu rutin, dari tahun ke

firmasi Suara NTB diselasela menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Provinsi NTB, Selasa ( 5/9) siang kemarin. Pada kesempatan tersebut, Mori mengaku lebih awal keluar meninggalkan rakor penanggulangan kemiskinan tersebut lantaran harus segera membahas hasil evaluasi Mendagri atas APBD-P 2017. Ditanya, seberapa besar belanja ATK dan perjanalan dinas yang akan dikurangi, Mori mengatakan belum menge-

Dahlan M Noer (Suara NTB/dok)

Ini Contoh yang Baik ADA pemandangan yang berbeda dalam rapat koordinasi (Rakor) penanggulangan kemiskinan tingkat provinsi tahun ini. Dimana, Wakil Bupati/Wakil Walikota se – Pulau Lombok kompak tak menghadiri undangan. Sementara itu, Wakil Bupati/Wakil Walikota se – Pulau Sumbawa tampak kompak menghadiri kegiatan tersebut mulai dari pembukaan hingga akhir. Rakor penanggulangan kemiskinan itu dibuka Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si yang juga Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD). Hadir juga sebagai pembicara, Ketua Unit Advokasi Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Dr. M. Arif Tasrif. Pantauan Suara NTB, dari 10 wakil kepala daerah yang diundang pada Rakor tersebut, Bersambung H. Ridwan Syah ke hal 15

Wabup KSB Sebut Aliran Dana Rp 500 Juta Mengada-ada Mataram (Suara NTB) Wakil Bupati (Wabup) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) H. Fud Syaifuddin, ST mengklarifikasi soal aliran dana Rp 500 juta yang disebut- sebut diterimanya. Dana yang sumbernya dari Uang Persediaan (UP) Dikpora itu dibantah dengan tegas, tidak ada sepeserpun masuk kantongnya. Tuduhan itu dianggap mengada- ada. Meski diterpa terus dengan isu ini, dia tetap lapang dada. Baginya ini cobaan sebagai pemimpin dan harus tetap menjaga emosional agar tetap stabil. Walau sebelumnya di depan persidangan Pengadilan Tipikor Mataram, terdakwa Elisa Wartini dengan terang menyebut namanya disebut menerima uang hasil tindak pidana korupsinya itu saat menjabat sebagai Bendahara Dikpora KSB. Soal konfrontir di persidangan bagi dia tidak jadi soal. ‘’Kapan saja saya akan hadir penuhi panggilan.’’ Meski kewajiban sebagai saksi atas panggilan JPU sudah dipenuhi beberapa pekan lalu. Bersambung H. Fud Syaifuddin ke hal 15

. (Suara NTB/her)

WARGA MISKIN - Pemprov NTB menggelar Rakor bersama dengan 10 pemerintah kabupaten/kota untuk memperkuat sinergi dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan. Harus diakui bahwa jumlah penduduk miskin di NTB masih tinggi. Papuq Mehran warga Sekotong, Lombok Barat, adalah salah seorang dari sekian banyak warga NTB yang harus dientaskan dari kemiskinan.

(Suara NTB/ars)

NTB Perkuat Sinergi, Melawan Kemiskinan dari Desa

(Suara NTB/nas)

FOTO BERSAMA - Foto bersama Wagub, H.Muh.Amin dengan Kepala Bappeda NTB, H. Ridwan Syah bersama wakil kepala daerah dan utusan kabupaten/kota yang mengikuti Rakor kemarin.

(Suara NTB/dok)

(Suara NTB/nas)

TANDA TANGAN - Wagub NTB, H. Muh. Amin menandatangani kesepakatan dalam Rakor penanggulangan kemiskinan di Hotel Lombok Raya, kemarin.

Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB kembali menggelar rapat koordinasi (Rakor) bersama dengan 10 pemerintah kabupaten/kota untuk memperkuat sinergi dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan. Mulai tahun ini dan selanjutnya, Pemprov melakukan upaya percepatan penanggulangan kemiskinan berbasis desa. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, M.Sc, M.TP menyatakan, Rakor kali ini agak berbeda dari tahuntahun sebelumnya. Tema Rakor kali ini “Melawan Kemiskinan dari Desa”. “Temanya memang agak sedikit spesifik dibandingkan tema Rakor sebelumnya. Karena, kita ingin fokus soal kemiskinan ini,” terang Ridwan pada Pembukaan Rakor Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Provinsi NTB, Selasa (5/9) di Hotel Lombok Raya, Mataram. Hadir pada kesempatan tersebut, Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, Sh, M.Si, Ketua Unit Advokasi Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Dr. M. Arif Tasrif, Sekda NTB, Ir. H. Rosiady H. Sayuti, M.Sc, Ph.D dan seluruh Wakil Bu-

pati/Wakil Walikota se- Pulau Sumbawa, Pimpinan OPD lingkup Pemprov NTB dan pimpinan instansi vertikal yang ada di NTB. Ridwan menjelaskan, alasan pihaknya menjadikan desa sebagai ujung tombak melawan kemiskinan. Ia mengatakan., berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT) yang dikeluarkan TNP2K, sekitar 40 persen atau 2,4 juta jiwa masyarakat NTB masuk dalam kategori miskin dan hampir miskin. Data tersebut telah dipegang dan dimiliki by name by address untuk seluruh desa se – NTB. Berdasarkan diskusi dengan para pakar dari perguruan tinggi dan OPD dalam Musrenbang beberapa waktu lalu, kara Ridwan, penanganan kemiskinan harus diparsialkan, berbasis kawasan. “Kita sinergikan programprogram yang ada di pemerintah provinsi. Termasuk program-program yang ada di kabupaten/kota dan juga program yang ada di desa,” katanya. Meskipun NTB termasuk provinsi yang cukup progresif dalam penurunan angka kemiskinan, kata Ridwan. Diakuinya penurunan kemiskikan di NTB selama tiga tahun terakhir mengalami perlambatan. Bersambung ke hal 15

SUARA NTB Rabu, 6 September 2017

Verifikasi Ulang Objek Pajak JATUH tempo pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) berakhir 31 Agustus pekan kemarin. Meskipun demikian, masih saja ada perbedaan antara nilai pembayaran dengan objek pajak. Perbedaan itu menyebabkan masyarakat memprotes ketidaksesuaian itu sehingga diminta Badan Keuangan Daerah Kota Mataram melakukan verifikasi ulang objek pajak. Lurah Pejeruk, H. Abdul Wahab menjelaskan, realisasi PBB per 31 Agustus pekan kemarin telah mencapai 71 persen atau sekitar Rp 200 juta lebih dari target Rp 300 juta lebih. (Suara NTB/cem) Capaian ini berbeda jauh H. Abdul Wahab dibandingkan realisasi tahun sebelumnya karena Badan Keuangan Daerah (BKD) telat menyerahkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) ke Kelurahan. “Biasanya kita sampai di atas 100 persen lebih,” kata Wahab ditemui Selasa (5/9). Dikatakan, wilayah Pejeruk merupakan pemukiman tradisional karena masyarakatnya penduduk asli Kota Mataram. Dari segi potensi pajak relatif kecil dibandingkan dengan lingkungan lainnya. Hanya dominan di kompleks perumahan tagihan pajaknya relatif besar. Di satu sisi diakui Wahab, persoalan dihadapi petugas juru pungut menemukan SPPT ganda. Objek pajak telah dipecah,tapi pemilik masih atas nama sebelumnya. Tapi ini bisa diatasi dan warga mau membayar tunggakan tagihan mereka. “Kita maklumi saja karena pelayanan di BKD banyak. Data dientri banyak juga,” tuturnya. Pada prinsipnya kata dia, masyarakat memiliki itikad baik membayar pajak dilihat dari persentase realisasi hingga saat ini. Setidaknya, Badan Keuangan Daerah juga harus memverifikasi kembali objek pajak. Pendataan ulang dimaksud karena beberapa objek pajak berubah. Salah satu contoh, rumah yang awalnya sederhana berubah jadi mewah. Akan tetapi, tagihan mereka sama seperti sebelumnya. Hal ini nantinya menimbulkan kecemburuan di masyarakat Terhadap wajib pajak (WP) besar dengan tagihan Rp 5 juta relatif taat. Pihaknya tidak repot dan ketika jatuh tempo mereka datang membayar sendiri ke kelurahan atau langsung ke instansi teknis. Untuk mengejar realisasi sampai 31 Desember mendatang, pihaknya terus menyisir wajib pajak di masing - masing lingkungan. Polanya dengan memberikan pelayanan di masjid - masjid bekerjasama dengan BKD. “Tingkat kesadaran masyarakat bagus. Cuma ketika mau bayar SPPT mereka hilang,” ujarnya. Ia meminta masyarakat tidak saja menuntut hak mereka melainkan harus memenuhi kewajiban membayar pajak ke negara. Sebab, uang disetorkan akan dikembalikan oleh pemerintah dalam bentuk program peningkatan infrastruktur. (cem)

Pemanfaatan MWP Harus Jelas PEMKOT Mataram diminta tegas menyikapi persoalan MWP (Mataram Water Park). Sebab, sudah bertahun-tahun aset milik Pemkot Mataram itu dibiarkan mangkrak dan tak terurus. ‘’Saya kira ini bukan mau atau tidak mau. Yang kita pertanyakan selama ini seperti apa perencanaannya,’’ kata Sekretaris Komisi III DPRD Kota Mataram, Ismul Hidayat kepada Suara NTB di DPRD Kota Mataram, Selasa (5/9). Kalangan Dewan, kata dia, tidak mempersoalkan OPD (Organisasi Peragkat Daerah) mana saja yang mengelola (Suara NTB/fit) Ismul Hidayat MWP. ‘’Yang kita inginkan adalah planning ke depan itu. Akan diapakan MWP, apakah akan seperti semula atau diubah fungsinya,’’ ujarnya. Karena, dari raker (rapat kerja) sebelumnya, Dinas PU Kota Mataram yang saat itu diberi amanah melakukan pemeliharaan MWP, beralasan, tidak dimanfaatkannya MWP karena tidak sesuai dengan standar atlet cabor renang. Sehingga kala itu Dewan mendorong Pemkot Mataram bagaimana memanfaatkan MWP sebagai ruang publik. ‘’Apakah itu ruang renang anak maupun keluarga,’’ cetusnya. Sekarang Dewan ingin Pemkot Mataram mengambil sikap, apakah MWP yang pengelolaannya diserahkan kepada Dispora (Dinas Pemuda dan Olahraga) Kota Mataram akan dimanfaatkan untuk latihan atlet cabor renang ataukah akan dikomersilkan. Kalau memang Pemkot ingin memfokuskan MWP untuk latihan atlet cabor renang, maka dengan adanya pembentukan OPD baru, Dispora Kota Mataram dianggap paling tepat mengelola MWP. Tetapi paling tidak, pembangunan MWP yang menelan anggaran hingga Rp 6 miliar seharusnya pengelolaannya sudah terealisasi. ‘’Artinya tidak dianggurin seperti sekarang ini,’’ sesalnya. Ismul menyayangkan Pemkot Mataram begitu lamban menyikapi persoalan MWP ini. ‘’Kita cepat membangun tapi memeliharanya, memanfaatkannya kita sangat lamban,’’ katanya. Politisi PKS ini menekankan bahwa Udayana, lokasi di mana berdirinya MWP sebetulnya bisa menjadi lokasi publik terpadu. Baik dalam bentuk wisata kuliner maupun penyediaan ruang publik untuk olahraga. ‘’Kalau itu (MWP, red) diserahkan ke Dispora, apakah siap,’’ tanyanya. Jangan sampai hanya diserahkan kemudian MWP tidak kunjung dimanfaatkan dengan berbagai macam alasan. Untuk itu, Dewan ingin mengetahui seperti apa perencanaan pemanfaatan MWP ini ke depannya. Karena, kalau Pemkot Mataram belum bisa memastikan arah pemanfaatan MWP, tentu akan menjadi kesulitan tersendiri bagi Dispora untuk mengelolanya. (fit)

SUARA MATARAM

Halaman 2

Wajib Pajak Besar di Mataram Masih Menunggak Mataram (Suara NTB) Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 31 Agustus mencapai 88 persen atau senilai Rp 21,3 miliar dari target Rp 24 miliar di tahun 2017. Belum terserap maksimalnya potensi PBB dipicu sejumlah wajib pajak (WP) besar tak taat membayar pajak alias menunggak. Sekretaris Badan Keuangan Daerah Kota Mataram, H. Nizar Denny Cahyadi, SE tidak menyebutkan nilai tunggakan serta siapa saja wajib pajak tersebut. Dari catatan menurutnya, tahun ke tahun relatif lebih kecil WP besar menunggak pajak. Sanksi administrasi berupa denda dua persen dari nilai tagihan tetap dikenakan. “Masih ada beberapa WP besar ini tidak membayar sampai jatuh tempo,” sebutnya ditemui Selasa (5/9). Dia menyebutkan, realisasi PBB telah mencapai 88,84 per-

sen atau senilai Rp 21,3 miliar dari target Rp 24 miliar. Dirincikan, progres realisasi paling tinggi di Kecamatan Cakranegara dengan realisasi 99,05 persen atau Rp 5,9 miliar dari target Rp 6,02 miliar. Kemudian disusul Kecamatan Selaparang 95,12 persen atau senilai Rp 3,4 miliar dari target Rp 3,6 miliar. Kecamatan Sandubaya serapan PBB baru 90,48 persen atau senilai Rp 3,3 miliar dari target Rp 3,7 miliar. Kemudian, Kecamatan Mataram dan Ampen-

Ia melihat partipasi masyarakat relatif lebih bagus dibandingkan tahun sebelumnya. Indikator ini diukur dari serapan PBB mencapai Rp 21 miliar. Sementara, di tahun 2016 lalu dari target Rp 22 miliar serapan hingga 31 Agustus hanya Rp 19 miliar. Untuk WP besar ini kata dia, pola dilakukan dengan sistem jemput bola. Selain itu, lewat edukasi jalan sehat melibatkan seluruh WP se - Kota Mataram. Dijelaskan, gebyar ini adakan sebagai bulan pembayaran untuk mengukur kepatuhan pembayaranPBBsebeH. Nizar Denny Cahyadi lum jatuh tempo. (cem)

an di angka 86 persen. Realisasi Kecamatan Mataram Rp 4,2 miliar dari target Rp 4,8 miliar. Sedangkan, Ampenan capaian senilai Rp 2,5 miliar dari target Rp 2,9 miliar. Sementara serapan paling rendah Kecamatan Sekarbela 61,74 persen atau Rp 1,6 miliar dari target Rp 2,7 miliar. Kemungkinan kata Denny sapaan akrabnya, ada penambahan realisasi di dua hari belakangan. “Kemungkinan ada penambahan dua hari kemarin,” sebutnya.

(Suara NTB/cem)

(Suara NTB/cem)

LAPAK PKL - Pemkot Mataram akan membangun lapak di samping SMAN 5 Mataram. Akan tetapi, proyek itu hingga kini belum juga dikerjakan. Seperti terlihat di gambar, PUPR baru mengerjakan knockdown lapak PKL di atas saluran.

Pol PP Temukan Indikasi Monopoli Lapak PKL Mataram (Suara NTB) Satuan Polisi Pamong Praja (Sapol PP) Kota Mataram menemukan indikasi monopoli penguasaan lapak pedagang kreatif lapangan (PKL) oleh pedagang. Indikasi itu ditemukan saat melakukan penertiban di salah satu kompleks PKL di Kota Mataram. Kasat Pol PP Kota Mataram, Chaerul Anwar melalui Kabid Trantibum dan Linmas, Bayu Pancapati menegaskan, dari hasil penertiban justru ditemukan indikasi monopoli lapak

PKL. Satu pedagang justru menguasai dua sampai tiga lapak. Modusnya pengelolaan lapak diserahkan ke anak, menantu bahkan adiknya. “Satu pedagang bisa ambil dua sampai tiga lapak. Itu yang kita temukan di lapangan,” kata Bayu, Selasa (5/9). Tentunya kata dia, merugikan masyarakat lain yang ingin memiliki keinginan untuk berusaha. Pihaknya telah menyampaikan temuan tersebut ke Dinas Perdagangan agar diseleksi kembali.

ke pedagang. Jadi, kita hanya mengarahkan supaya pedagang ini tidak sampai berjualan di trotoar,” katanya. Dia tidak mengetahui detail hingga kapan toleransi diberikan ke pedagang. Sementara, PKL ini semakin hari semakin menimbulkan kesan kumuh. Ia berharap justru Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang segera mengerjakan proyek tersebut. Camat dan lurah juga diminta mendata kembali warga

Sejumlah PKL berjualan di atas trotoar di depan Kantor Imigrasi. Bayu mengaku telah memberikan peringatan ke pedagang tapi ada kebijakan dari Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh untuk memberikan toleransi hingga pembangunan lapak disamping SMAN 5 Mataram rampung. Pedagang memanfaatkan pagar Islamic Center dan sepanjang jalan menuju Pasar Dasan Agung ini telah ditertibkan. “Pak Wali berikan toleransi

SKPD Mataram Diingatkan Jangan Lelet Kerja

Pascaputus Kontrak BPJS

Tak Ada Penumpukan Pasien di Rumah Sakit Mataram (Suara NTB) Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram, dr. H. Usman Hadi menyebutkan bahwa dampak dari pemutusan kontrak kerja sama antara BPJS dengan lima rumah sakit swasta awal tahun 2017 ini, tidak terlalu berdampak signifikan. Rumah sakit milik pemerintah yang dikhawatirkan bakal diserbu masyarakat yang notabene merupakan pasien BPJS, tidak sepenuhnya terbukti. Katanya, tidak ada penumpukan pasien di rumah sakit milik pemerintah. Baik di RSUD Kota Mataram maupun RSUP NTB. “Alhamdulillah ya rumah sakit Kota, rumah sakit provinsi, rumah sakit tentara, ndak juga,” katanya. Usman Hadi membantah kalau pasien BPJS kesulitan mendapatkan kamar saat hendak rawat inap. Dia mendapatkan informasi dari Puskesmas. “Kemarin saya punya teman saya antar ke VVIP RSUD, ndak juga. Masih bisa,” katanya. Kendati demikian, ia berharap tidak ada masyarakat yang sakit.

Kerjasama Rumah Sakit Swasta dengan BPJS sejatinya meringankan tugas pemerintah. “Yang penting ikuti aturan Kemenkes dan BPJS,” katanya. Seperti diketahui, ada lima RS Swasta yang tahun 2016 tidak memperpanjang kerjasama dengan BPJS Kesehatan. “Sekarang sudah ada yang memperpanjang. Yang sudah disetujui, rumah sakit harapan keluarga tanggal 15 Juli kemarin,” ujarnya. Sedangkan empat RS Swasta lainnya (RSI Siti Hajar, RS Risa Sentra Medika, RS Bio Medika dan RS ST Antonius Karang Ujung, Ampenan), masih menunggu persetujuan BPJS. Empat rumah sakit swasta itu masih kekurangan dokter spesialis. “Kalau yang empat ini sudah siap maju, ajukan dong ke BPJS,” katanya. Syarat yang harus dipenuhi oleh RS swasta yang ingin bekerjasama dengan BPJS adalah menyediakan 20 persen bed untuk orang miskin. Ia bersyukur bahwa empat rumah sakit swasta ini sudah mulai memenuhi persyaratan Kemenkes. “Itu harus dimon-

Mataram (Suara NTB) Sekda Kota Mataram, Ir. H. Effendi Eko Saswito menanggapi serius rendahnya serapan keuangan dan fisik pada bulan Agustus. Realisasi ini dijadikan atensi sebagai bahan evaluasi sekaligus mengingatkan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) agar jangan lelet bekerja. “Iya, jangan sampai ada yang lelet kerja,” jawabnya ditemui di ruang kerjaannya, Selasa (5/9). Realisasi keuangan dan fisik Pemkot Mataram pada bulan Agustus di semester ketiga rendah. Padahal, target 68,33 persen tapi realisasi keuangan 43,58 persen. Data dihimpun Suara NTB, dari keadaan pada bulan Juli belanja tidak langsung dengan total 41 dengan 41 item kegiatan total pagu Rp 588.467.071.002. Realisasi keuangan senilai Rp 311.369.408.545 atau sekitar 52,91 persen dan fisik 52,92 persen. Untuk belanja langsung dari total 47 DP dengan 1.544 kegiatan pagu anggaran Rp 770.504.192.503 realisasi keuangan senilai Rp 316.172.638.959 atau 41,03 persen dan realisasi fisik 48,40 persen. Eko menambahkan, sebenarnya tidak a d a p e r soalan t e r hadap

(Suara NTB/fit)

H. Usman Hadi itor lagi,” cetusnya. Selanjutnya BPJS akan turun bersama ARSI (Asosiasi Rumah Sakit Swasta) NTB sampai terpenuhinya syarat yang diatur dalam Permenkes. Selanjutnya akan dilakukan rapat untuk menentukan apakah empat rumah sakit swasta itu layak bekerja sama lagi dengan BPJS atau sebaliknya. (fit)

Untuk pengelolaan MWP itu, ada dua opsi ditawarkan Eko. Pertama, pemerintah sebagai pemilik aset mengelola sendiri dengan konsekuensi menganggarkan untuk penataan dan lain sebagainya. Kedua, menyerahkan pengelolaan ke pihak ketiga. Dan, pemerintah tidak mengeluarkan anggaran untuk penataan. “Kalau dikelola pihak ketiga lebih enak. Kita tidak perlu mengeluarkan anggaran,” tambahnya. Dijelaskan Sekda, pengelolaan aset daerah telah diserahkan ke organisasi perangkat

daerah (OPD) baru sejak awal tahun 2017 lalu. Tanggungjawab seluruh baik pemeliharaan dan pengelolaan diserahkan ke SKPD teknis. Termasuk MWP telah dianggarakan Rp 1,2 miliar untuk revitalisasi. Demikian pula, sejumlah aset lainnya kini pengelolaanya di SKPD teknis. “Komitmen kita tetap bagaimana aset daerah ini dikelola dengan baik,” ujarnya. Kepala Dispora Kota Mataram, Amran M. Amin dikonfirmasi menjelaskan, sejak dibentuknya perangkat daerah baru Pemkot Mataram menyerahkan

sebagian urusan pengelolaan aset ke Dispora. Secara kebetulan MWP jadi tanggungjawabnya akan dikembangkan dengan merevitalisasi atau memulihkan kembali seperti fungsi semula. Secara kriteria kolam renang ini tidak memenuhi standar nasional, sehingga target itu akan dipenuhi. Dikatakan, di APBD 2018 pihaknya telah mengajukan perencanaan penganggaran untuk menata kembali MWP. Anggaran disiapkan senilai Rp 1,2 miliar direncanakan untuk menambah lintasan kolam ser-

ta perbaikan bagian lain dan membeli peralatannya. Amran mengaku, sebulan yang lalu ada keinginan investor mengelola aset milik daerah. Pemkot Mataram rupanya tak ingin pengalaman sebelumnya terulang lagi, sehingga diminta komitmen bersama dari investor “Saya turut dihadir rapat dengan Pak Sekda dan pihak ketiga. Kami prinsipnya kerjasama dengan pihak ketiga jangan yang sudah - sudah dan ingin mengelola Ampenan Harbour, baru ada komitmen bersama kemudian hilang,” terangnya. (cem)

(Suara NTB/dok)

MWP Sebaiknya Dikelola Investor Mataram (Suara NTB) Sekretaris Daerah Kota Mataram, Ir. H. Effendi Eko Saswito mengaku belum mendapatkan informasi tindaklanjut pengelolaan Mataram Water Park (MWP) dari Dinas Pemuda dan Olahraga. Belakangan, ada investor berkeinginan mengelola kolam renang senilai Rp 6 miliar untuk dijadikan wahana bermain. “Makanya ini belum saya dapat informasi dari Dispora seperti apa tindaklanjut pertemuannya dengan investor itu,” kata Sekda ditemui Selasa (5/9).

mereka. Artinya, jangan sampai ada penambahan - penambahan kembali agar PKL sebelumnya terakomodir semua. “Camat dan lurah harus tegas siapapun PKL menempatkan beberapa lapak harus diminta berikan ke orang lain,” pintanya. Indikasi monopoli lapak PKL ini, Kepala Dinas Perdagangan Kota Mataram, Lalu Alwan Basri berusaha dikonfirmasi lewat ponselnya tidak bisa dihubungi. Termasuk pesan singkat dikirim juga tak direspon. (cem)

H. Effendi Eko Saswito

eksekusi program karena semua telah berjalan. Persoalan dari sisi anggaran saja sedangkan fisik sedang berjalan. Ia mengklaim, progres capaian keuangan dan fisik tahun ini jauh lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Indikator ini dilihat dari capaian pada bulan Juli 2017 yang diklaim mencapai 51 persen. “Saya pikir teman - teman media turut membantu mengingatkan SKPD,” tambahnya. Beberapa torehan prestasi di SKPD lanjutnya, sebuah indikator progres yang baik dari indikator kerja. Pimpinan OPD telah bekerja maksimal sehingga mendapatkan penghargaan dari Pemprov maupun Pemerintah Pusat. Asisten II Setda Kota Mataram, Wartan, SH.MH., sebelumnya mengaku kondisi ini terus didorong dan Unit Layanan Pengadaan (ULP) telah menyurati Organisasi Perangkat Daerah mempercepat pekerjaan sifatnya tender maupun dikerjakan dengan swakelola. Dikatakan, rendahnya serapan di triwulan ketiga masih bisa dikejar satu bulan kedepan. Sebab, beberapa SKPD tengah merevisi anggaran mereka di anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Perubahan. Mantan Kadis Koperindag mengklaim rendahnya serapan keuangan dan fisik itu tidak ada kaitannya dengan indikasi SKPD mengundur pekerjaan mereka. Beberapa kendala teknis seperti revisi anggaran dan tak tersedianya space barang jadi persoalan. Tapi ini akan dievaluasi secara keseluruhan dan akan dinilai berdasarkan indikator kinerja SKPD. Selanjutnya nanti akan dilaporkan ke kepala daerah sebagai laporan evaluasi kinerja. (cem)

SUARA NTB Rabu, 6 September 2017

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

BKSDA Perketat Pengawasan Jual Beli Satwa Dilindungi Giri Menang (Suara NTB) Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi NTB memperketat pengawasan jual beli satwa dilindungi. Perhatian ditujukan khusus kepada sentra-sentra perdagangannya. Salah satunya, pasar burung di Cakranegara Mataram. BKSDA Provinsi NTB memperbanyak matamata untuk mengawasi aktivitas jual beli satwa dilindungi di sana. Hal ini ditegaskan Kepala BKSDA Provinsi NTB, Dr. Ir. Widada, MM saat melepasliarkan kembali di Taman Wisata Alam (TWA) Kerandangan, Lombok Barat ratusan burung dari 11 jenis burung yang diamankan petugas di Pelabuhan Lembar tanpa dokumen yang sah. Untuk meminimalisir jual beli satwa dilindungi, Widada mengatakan dalam setahun pihaknya melakukan sosialisasi dan patrol, hingga 3 kali untuk melakukan pengawasan. Hanya saja kendala yang dihadapi, dalam setiap kegiatan operasi langsung yang dilakukan. Nyaris setiap kegiatan patroli petugas, terindikasi telah diketahui oleh jaringan para pedagang burung. “Pas kita datang, tidak ada kita jumpai burung-burung yang dilindungi dijual. Mungkin karena mere-

ka tahu duluan,” demikian Widada. Tepat bila disebut, antara petugas dan pedagang-pedagang burung, main “kucing-kucingan”. Karena itu, lanjut Widada, BKSDA memperluas kerjasama dengan memasang informan, perannya memberikan informasi ke BKSDA, di mana saja pihak-pihak yang memelihara atau jual beli satwa dilindungi. “Kita lebih banyak berhasil kalau ada imforman dari masyarakat. Sering juga kalau ada burung yang dikirim lewat bandara, terdeteksi. Modusnya macam-macam,” imbuhnya. Perdagangan satwa yang dilindungi ini, katanya menarik karena informasinya nilai jualnya yang tinggi. Bahkan hasil penelitian salah satu LSM, secara nasional transaksi satwa dilindungi ini mencapai triliunan. Potensi transaksinya di NTB, menurut Widada belum dilakukan. Ada lebih dari 40 jenis burung yang dilindungi berdasarkan PP no-

mor 7 tahun 1999. Pengawasan tak pernah berhenti dilakukan, bekerjasama dengan stakeholders terkait. Salah satunya Kanwil Gakum wilayah Denpasar. BKSDA melakukan pengawasan hingga rumah-rumah makan untuk mendeteksi keberadaan satwa dilindungi. Untuk sanksinya, sudah jelas menurut Widada, Rp 100 juta dan kurungan badan maksimal 5 tahun. “Beberapa waktu lalu ada yang sedang transaksi kita gerebek dan dilakukan proses hukum,” ujarnya. Karena itu, secara persuasif ia meminta kepada masyarakat untuk bekerjasama. Agar satwa-satwa yang dilindungi undang-undang, tidak dipelihara, kecuali dengan izin-izin tertentu. BKSDA juga melakukan pengawasan terhadap jual beli satwa dilindungi melalui layanan transaksi online. Hanya saja, BKSDA masih perlu bekerja keras untuk menembus jaringannya. “Agak sulit dideteksi yang jual lewat online. Karena berjaringan dan masuknya harus pakai password,” demikian Widada. (bul)

(Suara NTB/dok)

PELEPASAN - Kepala BKSDA, Widada dan stakeholders melakukan pelepasan burung sitaan yang akan dikirim ke luar daerah tanpa dokumen.

(Suara NTB/dok)

82 Peserta dari Tiga Provinsi Bersaing di Ajang KKIN Mataram (Suara NTB) – PuluhanperwakilandaritigaprovinsiregionalIwilayah Bali, NTB dan NTT akan bersaing di ajang Kompetisi Keterampilan Instruktur Nasional (KKIN) VI yang dilaksanakan di Mataram pada 5 – 9 September ini. Sebanyak 82 orang peserta, dari instruktur pemerintah sebanyak 46 dan instruktur swasta 36 orang dari tiga provinsi ini akan merebut merebut juara I untuk mewakili wilayah di ASEAN Skills Competition (ASC), menurut laporan Kepala Bidang Latihan dan Produktivitas (Lattas) Disnakertrans Provinsi NTB, Hj. Sri Wilujeng pada pembukaan KKIN di Mataram, Selasa (5/9). Sembilan bidang yang dilombakan pada kompetisi ini di antaranya, Bidang Otomotif Kendaraan Ringan, Bidang Pendingin dan Tata Udara, Bidang Tata Busana, Bidang Desain Grafis, Bidang Perancangan Rekayasa Mekanik CAD, Bidang Solusi Perangkat Lunak Teknologi Informasi untuk Bisnis, Bidang Pengelasan, Bidang Instalasi Listrik dan Bidang H. Wildan

Elektronika. Dilaksanakan di BLK Mataram dan SMK 3 Mataram. Peserta yang lolos untuk juara I di masing-masing bidang, akan didaftarkan pada KKIN VI tingkat nasional di Semarang sekitar Bulan November 2017 mendatang. Beberapa tujuan yang ingin dicapai melalui kegiatan ini diantaranya di paparkan mantan Kepala BLK Mataram ini, memberikan motivasi dan kesempatan bagi Instruktur untuk berkompetisi secara positif dan konstruktif, sehingga dapat menumbuhkan kebanggaan terhadap profesi dan unit kerjanya. Mengukur dan memantau peta kompetensi Instruktur sesuai dengan bidang keahliannya. Memberikan masukan dalam perencanaan program pembinaan instruktur di masa yang akan datang. Selain itu, memotivasi instruktur untuk lebih meningkatkan kompetensinya baik secara individu maupun secara kedinasan di instansi masing-masing. Membina dan meningkatkan kerjasama antara sesama instruktur dan pen-

gelola lembaga pelatihan kerja baik di daerah maupun di tingkat pusat. Menambah wawasan dan pengalaman berkompetisi bagi instrukturdanpengelolalembagapelatihan kerja dalam penyelenggaraan kompetisi, sehingga mampu menyiapkan calon competitor pada ASC dan mampu menyiapkan diri pada ajang kompetisi trainer tingkat Asia Tenggara maupun tingkat yang lebih luas. Lainnya tentu sebagai media untuk tukar pengalaman dan informasi yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, teknologi dan dunia kepelatihan.Mempererathubungankerjasama antara pemerintah, swasta dan dunia usaha dan industri. Kepala Dinas Nakertrans Provinsi NTB, Drs. H. Wildan menyebut, BLK mempunyai peran dalam meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam bidang pendidikan (Pelatihan). Instruktur sebagai ujung tombak dari BLK tentunya harus mempunyai Kompetensi dan Profesionalisme yang andal sehingga mampu menularkan Pengetahuan (Knowledge), Keterampilan (Skills)

dan mampu merubah sikap (Attitude) peserta pelatihan kearah yang lebih baik. Dengan demikian akan dapat memberikan dampak terhadap IPM dari sisi Pendidikan (Pelatihan). Karena itu, sebagai pembina instruktur, Kementerian Ketenagakerjaan melalui Direktorat Bina Intala dan Tenaga Pelatihan tentunya harus mampu meningkatkan kompetensi instruktur, salah satunya dengan Pelaksanaan Kompetisi Instruktur. Baik untuk instruktur pemerintah/swasta. “Kompetisi ini diharapkan adanya peta kompetensi instruktur seluruh Indonesia sehingga pembinaan instruktur dapat dilaksanakan dengan tepat sasaran,” ujarnya. Diharapkan melalui kegiatan KKIN ini dapat memberikan motivasi dan kesempatan bagi para instruktur untuk berkompeisi secara positif dan konstruktif, sehingga dapat menumbuhkan kebanggaan terhadap profesi instruktur dan selalu dapat meningkatkan kompetensinya sesuai perubahan kemajuan teknologi di era sekarang. (bul)

SUARA NTB Rabu, 6 September 2017

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Pelantikan ASN Salahi Prosedur Gelar Pilkades Serentak PEMILIHAN kepala desa (pilkades) serentak di 6 desa di Kabupaten Lombok Utara (KLU) sedang dalam proses. Dari ke-6 desa yang menggelar ditaksir menelan anggaran mencapai Rp 900 juta. Kepala Bagian Pemerintahan Setda KLU, Tresnahadi, S.Pt., Selasa (5/9) mengutarakan anggaran untuk pilkades serentak sudah disetujui dan akan dicairkan melalui dana APBD Perubahan 2017. Sebanyak 6 desa yang mengikuti Pilkades serentak antara lain, Desa Loloan, Desa Sokong, Desa Medane, Desa Samik Bangkol, Desa Akar-akar, (Suara NTB/ari) dan Desa Teniga. Tresnahadi “Setiap desa akan menerima anggaran berbeda, ada yang Rp 100 juta, mengacu pada jumlah daftar pemilih serta jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS),” kata Tresnahadi. Dijelaskan dana bantuan pilkades akan dicairkan dalam bentuk bantuan keuangan kepada pemerintah desa. Sejumlah logistik yang akan dibiayai menggunakan sumber anggaran tersebut meliputi surat suara, honor panitia KPPS, petugas pendataan, hingga sejumlah rapat-rapat yang diselenggarakan oleh pihak panitia pilkades. Adapun proses terkini pilkades, Tresnahadi menyebut saat ini sudah sampai tahapan pengundian nomor urut calon kepala desa. Hampir semua desa sudah menentukan nomor urut calon pada 31 Agustus lalu. Selanjutnya pada 2 Oktober hingga 15 Oktober mendatang, calon akan menggelar kampanye terbuka. Pemilihan serentak akan dilaksanakan pada 19 Oktober 2017. “Kampanye akan dilangsungkan selama dua Minggu. Bulan ini kami fokus menyediakan pengadaan logistik di tiap desa,” tandasnya. Terpisah, Kapolres Lombok Utara, AKBP Rifai, SH., mengungkapkan pihak Kepolisian siap mengawal tahapan kampanye Pilkades hingga pemilihan. Polres akan menerjunkan personel untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan. “Pengamanan sudah kami inventaris titik rawan. Kami juga terus berkoordinasi dengan Pemkab selaku penyelenggara Pilkades,” demikian Rifai. (ari)

Keterwakilan Perempuan di Parlemen Harus Diperbanyak Selong (Suara NTB) Dorongan terkait meningkatkan keterwakilan perempuan untuk duduk di kursi parlemen atau kursi legislatif kian menguat. Pasalnya, keterwakilan perempuan menjadi wakil rakyat sangat penting, terutama dalam penyusunan undang-undang yang berkaitan dengan masalah perempuan. “Kita (DP3AKB, red) hingga saat ini menilai keterwakilan perempuan khususnya di DPRD Lotim masih minim, inilah yang kita dorong,” ujar Sekretaris Dinas P3AKB (Suara NTB/yon) Lotim, Hj. Siti Sukaenah, Hj. Siti Sukaenah dikonfirmasi, Selasa (5/9). Diakuinya, sebelumnya diharapkan keterwakilan perempuan sebanyak 30 persen. Namun pada nyatanya, dengan jumlah penduduk sebanyak 1,3 juta jiwa. Tingkat keterwakilan perempuan hanya 2 persen. “Tentu masih sangat jauh dari apa yang diharapkan,” ujarnya. Maka dari itu, inilah yang menjadi PR dari pemerintah untuk mendorong keterwakilan perempuan maju dalam pemilihan legislatif dan dapat duduk di kursi parlemen. Paling tidak, ke depan diharapkan paling tidak terdapat 12 perempuan yang bisa mewakili perempuan. Maka dari itu, melalui Dinas P3AKB khususnya bidang pemberdayaan perempuan. Dalam mengatasi hal ini, pihaknya sudah melakukan sosialisasi dan pendidikan politik pada perempuan. Hal itu dimaksudkan untuk memberikan motivasi dan pemberitahuan terhadap perempuan-perempuan di Lotim untuk berkpirah di dunia politik. Kendati demikian, Hj. Siti Sukaenah menegaskan minimnya keterwakilan perempuan duduk di kursi parlemen bukan berarti perempuan itu lemah. Melainkan, hal itu disebabkan karena kemauan dari perempuan itu sendiri serta keberpihakan rakyat terhadap figur yang bersangkutan saat dilakukan pemilihan legislatif dari Dapilnya masing-masing untuk dapat duduk di lembaga pembuat undang-undang tersebut. Sementara untuk di bidang lain, keterwakilan perempuan cukup bagus, seperti menduduki jabatan sebagai kepala dinas, sekretaris dan kepala bidang. “Dari segi harfiah memang perempuan dianggap lemah, tapi perempuan saat ini kuat dan sangat layak untuk duduk di kursi DPR dalam mengawal dan meningkatkan kesetaraan gender,”tegasnya. (yon)

Ajang O2SN

Atlet Silat dan Karate Lotim Wakili NTB Selong (Suara NTB) Siswa-siswa SD, SMP dan SMK sederajat di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) disebut telah mengharumkan nama Lotim dalam ajang Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) tingkat provinsi. Prestasi gemilang atlet siswa ini menempatkan Lotim juara umum dengan perolehan medali terbanyak. “Kita meraih tujuh medali emas, satu atlet karate dan enam dari silat,” tutur Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Lotim, M Zaini. Kepada Suara NTB, Zaini mengutarakan, atlet asal Lotim ini pun selanjutnya akan dikirim mengikuti O2SN tingkat nasional yang akan digelar di Medan dalam waktu dekat. Diyakini, prestasi para siswa ini akan bisa memberikan nama baik bagi Lotim pada khususnya dan NTB. Harapannya menghadapi lawan-lawannya di tingkat nasional, para atlet ini bisa bersaing dan pulang menorehkan prestasi kembali. Bisa menyisihkan lawan-lawannya dari berbagai daerah di seluruh Indonesia. “Mudah-mudahan berhasil,” asanya. Menghadapi laga di tingkat nasional, diakui, Zaini sangat berat. Pengalaman berlaga di tingkat provinsi diharapkan bisa menjadi pengalaman, masing-masing cabor diharapkan ulet dalam berlatih. Saat adu tanding, diminta bisa sambil belajar. Pengetahuan dan teknik melumpuhkan lawan seperti apa yang belum dimiliki diharapkan bisa dikuasai, sehingga bisa meraih prestasi yang membanggakan. Silat dan karate adalah cabor unggulan dan Lotim mewakili NTB. Atlet silat yang akan mewakili ini diklaim bisa menjadi andalan Lotim dan NTB serta mampu memberikan yang terbaik di tingkat nasional. (rus)

BKD Lombok Utara akan Dievaluasi

Tanjung (Suara NTB) Pelantikan salah satu ASN atas nama Lalu Ahmad Yani, SKM. M.Kes., (LAY) yang diduga menyalahi prosedur mendapat atensi serius dari Wakil Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU), Sarifudin, SH. MH. Menurutnya, LAY yang diklaim masih berstatus ASN Pemkab Lombok Barat (Lobar) merupakan pukulan telak bagi citra Pemkab Lombok Utara. Ia pun berjanji akan mengevaluasi instansi terkait. “Ini pelajaran buat BKD. Saya tidak melihat siapa di situ, itu secara teknis mereka yang kerjakan. Kalau salah ngaku salah, kembalikan, jangan dipaksakan,” tegas wabup kepada wartawan, Selasa (5/9). Sarifudin menegaskan, jika dirinya telah memberi peringatan agar selektif dan berhati-hati dalam memproses mutasi pejabat. Sebab mutasi dan pelantikan ASN sangat menentukan bagi masa depan ASN bersangkutan. Sebagaimana diketahui, LAY sebelum mutasi pada Kamis (31/ 8) malam lalu, tercatat sebagai staf pelaksana pada Badan Kepegawaian Daerah dan Pengem-

bangan Sumber Daya Manusia (BKD PSDM). Sementara pada pergeseran pejabat terakhir, pejabat Eselon IIIA tersebut dipromosikan sebagai Sekretaris pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) KLU. Alih-alih promosi berjalan mulus, LAY, justru dituding belum mengajukan permohonan mutasi dari Lobar kr KLU. Hal itu diungkapkan langsung Sekretaris Daerah Lombok Barat, H. Moh. Taufik. Di mana LAY ditegaskan masih tercatat sebagai pejabat fungsional di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Lobar. “Kita akan evaluasi semua,

termasuk pejabat Eselon II. Tidak menutup kemungkinan juga walau BKD sudah saya wanti-wanti tempatkan orang harus hati-hati. Jangan-jangan yang menetapkan orang juga tidak paham, ini kan susah,” cetusnya. Sarifudin pun memerintahkan supaya BKD PSDM KLU segera berkoordinasi dengan Pemkab Lobar untuk menyelesaikan persoalan ini. Baginya peristiwa mutasi ASN lintas kabupaten di KLU ini memancing preseden buruk bagi Pemkab. “Saya kira ini kesalahan yang harus kita akui. Kalau terbukti, segera kembalikan karena ini bisa jadi preseden buruk. Komisi ASN tahu, kita bisa dis-

(Suara NTB/ari)

Sarifudin idang,” cetusnya kecewa. Terpisah, Ketua Komisi I Bidang Hukum, Pemerintahan dan SDM DPRD Lombok Utara, Ardianto SH, menilai peristiwa pelantikan ASN

mutasi tanpa melalui koordinasi ini memalukan bagi daerah. Ia bahkan khawatir akan muncul tudingan jika Pemkab Lombok Utara seolah menghalalkan segala cara mewujudkan keinginannya. “Jangan semua cara dihalalkan, kalaupun ada kepentingan silakan, tapi yang objektif. Kalau bohong jangan setengah-setengah, sekalian saja, tetapi yang rapi. Peristiwa ini memalukan, memang tidak ada orang KLU yang mampu,” tanyanya. Sementara di tempat berbeda, Kepala BKD PSDM Lombok Utara, H. M. Najib yang dikonfirmasi enggan berkomentar banyak. Meski demikian, ia mengaku sudah mengutus Sekretaris BKD dan Kepala Bidang Mutasi untuk menemui Pemkab Lobar. “Sudah saya utus Kabid Mutasi untuk menyelesaikan masalah ini ke Lobar. Intinya yang bersangkutan sudah ikut Pansel,” ujarnya via telepon kepada wartawan. (ari)

DP3AKB dan Mampu Bakti Kembali Godok Perubahan Renstra Selong (Suara NTB) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) kembali membedah perubahan rencana strategis (renstra). Hal itu menyusul terbentuknya organisasi perangkat daerah (OPD) baru dan terpisahnya antara penanganan Pemberdayaan Perempuan dengan Perlindungan Anak. Menurut Sekretaris DP3AKB Lotim, Hj. Siti Sukaenah, terbentuknya OPD baru ini, maka sudah sepatutnya RPJM dalam OPD diubah. Apabila tidak demikian, maka program yang dilaksanakan yang sebelumnya terlebih dahulu disusun untuk tahun 2014-2018 tidak dapat nyambung dengan perubahan sekarang. Kondisi itu dikarenakan adanya perubahan nomenklatur. “Kita perbaiki RPJM sesuai dengan OPD baru. Yang mana

(Suara NTB/yon)

PERTEMUAN - Pertemuan antara DP3AKB, Mampu Bakti serta Bappeda dan instansi terkait lainnya dalam pembahasan renstra perubahan penanganan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Restra dari tahun 2014 hingga 2018. Sehingga sehubungan dengan OPD baru, maka tentu dilakukan perubahan,”ujarnya, Selasa (5/9). Misalnya untuk saat ini ada penambahan satu bidang, antara bidang pemberdayaan perempuan dan bidang perlindungan anak yang saat ini sudah dipisah, sehingga ke depan dalam penanganan masalah perempuan dan anak lebih efektif. Sebelumnya, Koordinator Mampu Bakti Sub Office NTB, Nurjanah mendukung Dinas P3AKB Lotim untuk penyusunan renstra atas penyesuaian terbentuknya OPD baru sesuai dengan penambahan bidang, yakni perlindungan anak yang dipisah dengan pemberdayaan perempuan. Untuk itu, Mampu Bakti memastikan di dalam renstra tersebut termuat indikator dan capaian program terkait bidang-bidang yang ada di Dinas P3AKB. (yon)

Minim, Perusahaan Daftarkan Peringatan Muharram Karyawannya Jadi Peserta BPJS Lotim Jadikan Momentum Kebangkitan Zakat

Selong (Suara NTB) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) menyebut sejauh ini jumlah perusahaan di Lotim yang mendaftarkan karyawan masuk menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) masih minim. Tercatat, dari 1.558 perusahaan ditambahkan UMKM sekitar 315, jumlah yang sudah terdaftar di BPJS baik BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 380 perusahaan. Menurut Kepala Disnakertrans Lotim, Andika Istujaya menyampaikan, masih minimnya perusahaan di Lotim yang mendaftarkan karyawannya menjadi peserta BPJS disebabkan berbagai faktor. Seperti karena ketidaktahuan pihak perusahaan

maupun jangkauan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah yang masih terbatas. “Perusahaan yang sudah mendaftarkan diri di BPJS berdasarkan dari dari BPJS sekitar sebanyak 380 perusahaan,” ujarnya. Terkait dengan perusahaan yang sudah mendaftarkan karyawannya itu, Andika meminta kepada pihak perusahaan yang sudah mengikutsertakan pegawainya menjadi peserta BPJS baik kesehatan maupun ketenagakerjaan supaya dibuatkan banner lalu ditempatkan di depan perusahaan itu sendiri. Hal itu supaya dapat diketahui baik oleh masyarakat terlebih pemerintah bahwa perusahaan yang bersangkutan sudah masuk dalam program BPJS. “Dengan begitu, perusahaan yang belum disosialisasikan dapat diketahui dengan mudah,” tambahnya.

Andika mengakui, pihak dari Disnakertrans mengaku belum sepenuhnya melakukan sosialisasi terhadap semua perusahaan di Lotim untuk mendaftarkan karyawannya menjadi peserta BPJS. Namun secara kedinasan, lebih dari 700 perusahaan sejak tahun 2011 hingga 2017 yang sudah melakukan sosialisasi terkait dengan regulasi ketenagakerjaan yang ada. Termasuk masuk dalam BPJS, baik BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan. Termasuk untuk para TKI, kepada PPTKIS masing-masing sudah disosialisasikan setiap pemberangkatan ke luar negeri, terdapat tiga komponen asuransi yang harus dibayarkan, di antaranya pra, sedang dan purna. “Apabila dia belum bayar pra, maka kita tidak layani,” tegasnya. (yon)

Pimpin Demokrat, Najmul Akhyar Gantikan Djohan Sjamsu Tanjung (Suara NTB) Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU), H. Najmul Akhyar, SH. MH., secara mengejutkan menggeser mantan Bupati KLU, H. Djohan Sjamsu, SH., sebagai Ketua DPC Lombok Utara. Hal itu terjadi setelah Najmul secara aklamasi terpilih dalam gelaran Muscab yang berlangsung di Mataram, Senin (4/9) malam. Najmul Akhyar kepada wartawan usai Muscab mengucap terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepadanya memimpin Demokrat KLU. Ia menganggap Partai Demokrat merupakan media pemersatu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. “Partai Demokrat, pertama saya jadikan sebagai media membangun negara, membangun silaturahmi dengan partai lain. Partai adalah alat perjuangan. Tidak dalam konteks saling mengkotak-kotakkan tetapi bersatu membangun KLU,” ungkap Najmul. Usai Muscab dirinya selaku Ketua DPC akan menggelar konsolidasi dengan mengundang pengurus dan simpatisan Partai Demokrat KLU. Ia mengajak untuk menyatukan tekad membesarkan Demokrat di Lombok Utara. Ditanya mengenai komit-

Selong (Suara NTB)Pemkab Lombok Timur (Lotim) kembali akan menggelar peringatan tahun baru Islam, 1 Muharram 1439 Hijriah. Acara akan dimulai tanggal 20 September ini. Sejumlah rangkaian kegiatan dipersiapkan. Bagi Pemkab Lotim di bawah pimpinan Bupati H. Moch Ali Bin Dachlan dan Wakil Bupati H. Haerul Warisin, Muharram dijadikan momentum untuk kebangkitan zakat. Sesuai amanah Bupati Lotim, Muharram menjadi momentum untuk menguatkan zakat. Mengutip apa yang telah ditegaskan Bupati, Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Lotim, Ahmad Subhan, menjelaskan, Zakat merupakan gerakan. Sebagai sebuah gerakan, dihadirkannya program zakat di Lotim bukan didasari motivasi untuk meraih pengharggaan. Pada era pemerintahan Bupati Ali BD, kehadiran tahun baru Islam selalu dirayakan. Hari besar Umat Islam

itu diisi dengan berbagai kegiatan. Pada periode pertama pemerintahan Ali Dachlan, Muharram juga disemarakkan. Sebagai daerah yang notabenenya dihuni sebagian besar umat Islam, Pemkab Lotim juga menjadikan simbol-simbol Islam dalam naskah kedinasan. Seperti pembuatan surat menyurat mengawalinya dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Lebih jauh soal zakat, Kabag Humas mengungkapkan, distribusi zakat murni untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Semua operasional Badan Amil Zakat Daerah itu dialokasikan dari APBD, bukan diambil dari zakat yang terkumpul. Meski dalam aturan boleh mengambil beberapa bagian untuk amil zakat, namun tidak dilakukan Pemkab Lotim. Dari dana zakat juga diarahkan untuk terus meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Salah satunya dengan membangun Rumah Sakit Islam Kita. Rumah sakit ini akan tempat pelayanan pengobatan bagi masyarakat miskin. (rus)

Panwaslu Belum Bisa Bertindak

(Suara NTB/ari)

BERSAMA - H. Najmul Akhyar bersama pengurus Partai Demokrat lainnya usai Muscab DPD Partai Demokrat KLU di Mataram, Senin (4/9) malam. men dukungannya dalam Pilgub 2018, selaku Ketua DPC, dirinya siap memenangkan calon yang diusung Partai Demokrat. Meski demikian ia tidak berani berandai-andai terhadap jumlah suara minimal yang akan diraih. Hal senada juga disinggungnya perihal suksesi Pileg 2019. Ia mendorong agar seluruh pengurus dan simpatisan Demokrat untuk berusaha lebih baik lagi. “Dalam Pileg target kita adalaj berusaha lebih baik dan kita tingkatkan dari periode sekarang, kerja keras seperti saat dipimpin

oleh Pak Haji Djohan Sjamsu,” pungkasnya. Sementara, mantan Bupati KLU, H. Djohan Sjamsu, SH., belum bisa dikonfirmasi. Dihubungi via telepon, no HP yang bersangkutan mailbox. Namun demikian, saat berbincang dengan koran ini beberapa waktu lalu, Djohan meyakinkan bahwa tidak akan ada Muscab DPC usai Musda Demokrat NTB. Ketua DPD Demokrat NTB, TGH. Mahalli Fikri, ia sebutkan telah menandatangani kesepakatan dengan semua Ketua DPC di NTB. (ari)

Selong (Suara NTB) Baliho dan spanduk berisi gambar-gambar bakal calon ramai terpasang di beberapa titik. Mulai dari pinggir jalan hingga di pohon-pohon. Keberadaan gambar para balon itu masih bebas terpasang. Panitia Pengawasan Pemilu (Panwaslu) belum bisa memberikan tindakan. “Sekarang Panwaslu belum bisa bertindak karena belum masuk tahapan,” ungkap Ketua Divisi Penindakan dan Pelanggaran Panwaslu Lotim, Sahnam saat dikonfrmasi Suara NTB, Senin (4/9). Menurut Sahnam, saat ini masanya adalah sosialisasi dan belum masuk kategori kampanye. Sementara Panwaslu hanya memberikan tindakan ketika sudah masuk tahapan. “Yang kami tindak ini adalah calon, bukan bakal calon,” ungkapnya. Diakui pemasangan spanduk dan baliho berisi gambar calon ini terpasang sembarangan. Akan tetapi hal ini bukan menjadi kewenan-

gan Panwaslu untuk memberikan tindakan. Pemasangan baliho dan spanduk ini dinilai sebatas sosialisasi dari bakal calon. Sedangkan aturan pelanggaran yang akan ditindak oleh Panwaslu adalah, ketika semua tahapan sudah mulai dilaksanakan. Khususnya aturan tentang kampanye, yakni saat calon sudah ditetapkan dan diberikan waktu untuk kampanye. Selama masa kampanye inilah, Panwaslu akan melakukan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan semua gambar calon. Disebutkan, calon tidak boleh melakukan pemasangan gambar di musala atau tempat-tempat pendidikan. Saat ini, imbuhnya, harapannya pengawasan dan partisipasi aktif dari masyarakat yang memberikan pengawasan. Harapannya memasang gambar itu juga mengedepankan estetika, yakni saling menghargai dan tidak saling merusak. (rus)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Rabu, 6 September 2017

Jamin Semua Kawasan KEKERINGAN diakui sudah melanda hampir sebagian besar wilayah di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), walau belum dikatakan darurat kekeringan. Mengingat, kondisi ketersediaan air baku dimasyarakat masih ada. Ketersediaan air di masyarakat jauh berkurang dari kondisi normal pada musim penghujan. Wabup Loteng, L. Pathul Bahri, S.IP., kepada wartawan di kantornya, Selasa (5/9), menegaskan, Pemkab Loteng sudah melakukan langkah(Suara NTB/dok) langkah penanganan, seperti L. Pathul Bahri penyaluran air bersih ke kawasan yang terkena dampak kekeriangan. Terutama di wilayah Loteng bagian selatan. Orang nomor dua di Loteng ini pun menjamin semua daerah yang terkena dampak kekeringan bakal terlayani air bersih. “Persediaan air bersih kita cukup memadai. Untuk bisa melayani semua daerah yang terkena dampak kekeriangan. Jadi khawatirnya, semua akan kita layani,” terangnya. Hanya saja, tegasnya pemerintah daerah juga berharap masyarakat, terutama pemerintah desa pro aktif memantau kondisi kekeriangan. Jika memang kondisi sudah sangat parah dan butuh bantuan air bersih, segera mengajukan permintaan, sehingga pemerintah daerah bisa segera bertindak. “Masyarakat jangan hanya menunggu bantuan datang. Harus pro aktif, paling tidak memberikan informasi soal kebutuhan air bersih. Supaya pemerintah bisa segera bertindak,” ujar mantan anggota DPRD NTB ini. Disinggung kondisi kekeringan sendiri, Pathul mengaku tahun ini belum termasuk parah. Jika dibandingkan dengan kondisi kekeringan sebelum-sebelumnya. Di mana air bersih masih ada. Tapi debitnya yang memang jauh berkurang, sehingga butuh intervensi berupa bantuan air bersih dari pemerintah.(kir)

Realisasi Anggaran, Kinerja Pemda Lobar Dinilai Mengecewakan Giri Menang (Suara NTB) Kalangan DPRD Lombok Barat (Lobar) mengkritisi kinerja Pemda, Dewan menilai kinerja jajaran pemda sangat mengecewakan dari sisi realisasi PAD dan belanja APBD. Hasil evaluasi kalangan Komisi II DPRD Lobar, jika realisasi PAD kritis hingga September baru tercapai sekitar 47 persen. Dikhawatirkan, jika hingga akhir tahun ini tak tercapai 100 persen, maka anggaran daerah akan mengalami kolaps. “Kinerja jajaran Pemda tahun ini sangat mengecewakan, realisasi PAD kritis (sangat rendah) padahal sudah masuk bulan September dan realisasi belanja APBD baru 67 persen,” kritik anggota Komisi II DPRD Lobar H. Ahmad Zaenuri, Selasa (5/9). Politisi PKPI ini mengaku, pihaknya sangat cemas dan khawatir dengan kinerja jajaran SKPD di Lobar. Termasuk kinerja Bapenda. Dari hasil

evaluasi Komisi II sampai bulan September realisasi PAD baru 47 persen atau Rp 80 miliar lebih dari target PAD yang mesti dicapai Rp 224 miliar lebih. Realisasi PAD ini, jelasnya, sangat mengkhawatirkan, sebab sudah masuk akhir semester II tahun ini. Kalau sampai bulan Desember capaian dari PAD di bawah 90 persen, maka berdampak terhadap belanja daerah. Dikhawatirkan jika realisa-

si PAD hanya 90 persen, maka belanja daerah akan kolaps sebab program yang sudah diarahkan di APBD, namun tidak bisa dilaksanakan, karena anggaran tidak ada. Karena itu, ia mendesak agar bulan September ini segera dilakukan penagihan. Bapenda perlu memanggil semua jajaran baik bidang PBB, retribusi, dan bidang lain untuk mensinkronkan serta mempercepat proses penagihan. Sebab menurutnya, yang nama-

(Suara NTB/kir)

GIRING TERNAK - Musim kemarau tahun ini terasa cukup kering dan menyebabkan sejumlah kolam penampung air di Desa Kuta Kecamatan Pujut mengering. Tampak seorang warga tengah menggiring sejumlah hewan ternak miliknya ke kolam yang masih berisi air di Desa Kuta beberapa waktu lalu.

Terumbu Karang di Lobar Banyak Rusak Giri Menang (Suara NTB) Lombok Barat memiliki daerah wisata yang ternama dengan 23 gili di wilayah Sekotong. Kondisi gili ini sendiri masih bagus, namun terumbu karang yang dimiliki di wilayah ini banyak yang mengalami kerusakan. Terumbu karangi ini sendiri menjadi potensi wisata yang baik. “Kita di Lobar ini punya sektor pariwisata gili-gili (pulau kecil), kondisi terumbu karang masih ada meskipun sudah ada yang alami kerusakan,” ungkap Sekda Lobar H. Muh. Taufiq belum lama ini. Menurutnya sektor pariwisata mejadi fokus pemda ke depan melalui pengembangan gili-gili tersebut. Selain itu, di

sektor budidaya laut berupa mutiara menjadi salah satu potensi pemikat parwisata. Mengacu hasil penelitian yang dilakukan Wildlife Conservation Society (WCS) terhadap status ekosistem terumbu karang di Pulau Lombok, khususnya di kawasan Sekotong sebagian terumbu karang mengalami kerusakan. Persentase terumbu karang berstatus baik Kawasan itu sekitar 70 persen sedangkan 30 persennya rusak. Kondisi ini menurutnya masih aman. “Ya kita akui tidak semua terumbu karang di kawasan Sekotong dalam kondisi baik, tapi ada sebagian yang rusak,”ungkap Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Lobar Ahmad Subandi,

belum lama ini. Dijelaskan penelitian WCS salah satu lembaga independen dilakukan selama 20 hari di perairan Lombok Barat. Lokasinya mulai dari perairan Lembar, ke Labuan Poh, Gili Nanggu, Gili Asahan, Gili Layar dan kawasan lainnya. Hasilnya, dari satu indikator yakni penutupan karang lunak di sekitar kawasan Labuan (gili) Poh dan Gili Sudak sekitarnya mengalami kerusakan. Di sekitar kawasan ini diberi tanda merah, artinya tingkat kerusakan cukup parah. Sebagian lagi kuning, artinya rusak ringan. Sedangkan di sekitar Gili Rengit, Gili Layar dan Gili Asahan diberi warna hijau. Artinya, di kawasan ini terumbu karangnya bagus. (her)

Tangani Kekeringan, Pemda Dinilai Setengah Hati

(Suara NTB/her)

SALURKAN - Penyaluran air bersih untuk menangani kekeringan bersifat sementara waktu. Perlu ada solusi permanen dari pemerintah agar masyarakat tidak dilanda kekeringan tiap tahun.

nya pajak hotel dibayarkan rutin oleh pihak WP sehingga bisa ditagih tiap bulan. Menanggapi kritikan ini, Kepala BPKAD Lobar Joko Wiratno mengakui belanja pada posisi 67 persen. Namun bupati telah memerintahkan kepada semua OPD dan pejabat yang menangani kegiatan fisik agar bekerja keras dengan mengacu aturan yang ada. Jangan sampai mau cepat, namun tidak ikuti prosedur. “Persoalannya sebenarnya SKPD Sudah bekerja keras, hanya saja memang hampir tiap tahun kita mampu realisasikan kegiatan menjelang akhir tahun. Sehingga belanja modal dari pembayaran baru bisa direalisasikan setelah selesai kerjaan,” jelas Joko.

Ia menyatakan bahwa tiap bulan ada evaluas dari pimpinan terkait realisas fisik, keuangan dan PAD bahkan pada saat evaluasi kepala SKPD dimintai klarifikasi satu per satu terkait capaiannya. Misalnya, proyek kantor Inspektorat baru direalisasikan uang muka diambil, namun secara fisik tinggi, tapi realisasi keuangan masih rendah. Hal ini karena menunggu selesai fisik 100 persen, barulah dicairkan pembayaran tahap selanjutnya. Termasuk pembebasan lahan untuk pembangunan akses dari Masjid Baital Atiq-Kuripan sudah dilakukan tahap perencanaan dan sosialisasi pun sudah. Tinggal tahap pengukuran dan penilaian lalu dilakukan pembayaran. (her)

Dewan Desak Laporkan Kasus Piutang Pajak Hotel ke APH

Bupati Harus Waspadai Penggembosan dari Dalam Giri Menang (Suara NTB) Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid perlu mewaspadai adanya oknum jajaran SKPD yang diduga sengaja menggembosi dari dalam. Artinya kinerja Fauzan digerogoti dengan sengaja memperlamban program-program yang langsung menyentuh masyarakat bawah. Akibatnya, kinerja Pemda di bawah pimpinan bupati akan dinilai buruk oleh masyarakat, karena lelet merealisasikan program di bawah. ‘’Lebih-lebih saat ini, menjelang Pilkada, sehingga bisa saja kondisi itu terjadi untuk menjatuhkan elektabilitas bupati yang bakal maju pada pilkada 2018 mendatang. Hal ini terbukti dengan realisasi belanja APBD yang masih jauh dari harapan. Dari APBD Rp 1,5 tirilun baru direalisasikan 67 persen,’’ ungkap anggota DPRD Lobar H. Ahmad Zaenuri, Selasa (5/9). Ia mengambil contoh proyek ruas jalan Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Matarm -Narmada, kalau saja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mau peduli terhadap masyarakat, maka perencanaan dilakukan bulan bulan Januari. Dalam hal ini, perencanaan bisa dilakukan selama satu bulan, barulah dilakukan proses lelang satu bulan setengah, sehingga bulan April bisa dieksekusi. Jika ini dilakukan maka bulan Mei pengerjaan jalan sudah tuntas. Namun hal ini tidak dilakukan, sehingga pengerjaan jalan pun sampai saat ini belum selesai. Proyek Jalan ini pun dikerjakan setelah masyarakat ribut dan memprotes ke bupati. Selain malas, ujar politisi asal Lingsar ini bisa jadi ada nuansa politis jelang pilkada ini. Supaya nama bupati jelek, karena dinilai tidak bisa mengelola SKPD. Dari sisi politis, jelasnya, hal ini berdampak karena masyarakat berteriak dulu menyalahkan bupati. Baru bisa dilaksanakan program di bawah. Menanggapi hal ini, Asisten III Setda Lobar H. Fathurrahim menyatakan sah-sah saja ada asumsi dewan, seperti itu namun ia menekankan harus berpikir positif sebab jangan sampai membangun opini berdasarkan asumsi yang tidak mendasar. Ia membantah adanya penggembosan terhadap bupati dari dalam birokrasi. “Berat lho kata menggembosi ini, kalau kasarnya pengkhianat. Tidak sembarang dibahasakan begitu, karena kalau ini ada kesengajaan. Kita sebagai ASN bekerja profesional dan tidak ada niatan seperti itu,” tegas Asisten III. Menurutnya, kenapa kondisi serapan masih rendah, karena memang demikian kondisinya. Pimpinan terus melakukan pemantauan melalui rapat pimpinan tiap bulan. Menurutnya, tidak ada SKPD yang sengaja tidak melakukan kegiatan. Termasuk capaian PAD terus dipantau. (her)

Halaman 5

Giri Menang (Suara NTB) Tak maksimalnya sumur bor menanggulangi masalah kekeringan yang melanda sebagian masyarakat di Lombok Barat (Lobar) mengundang perhatian serius dari kalangan DPRD. Para wakil rakyat menilai, pembangunan sumur bor ini tidak direncanakan secara matang, sehingga belum bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat. Pemda pun dinilai setengah hati mengatasi kekeringan yang tiap tahun melanda daerah ini. “Ini kan pemda setengah hati menanangani kekeringan,

bangun sumur bor namun belum bisa dimanfaatkan oleh masyarakat,” kritik Wakil Ketua DPRD Lobar, H. M. Nursaid kepada wartawan di ruang kerjanya, Selasa (5/9). Ia menekankan kedepan jangan sampai pemda sekedar membangun sumur bor, namun tidak ditindaklanjuti dengan membangunkan sarana pendukung. Ke depan DPRD akan mengalokasikan angaran untuk pembangunan sumur bor, baik dari program optimalisasi. Terutama di titik-titik yang mengalami krisis air tiap tahun. Sebab hasil serapan di bawah selama ini

persoalan ini banyak dituntut masyarakat. Sementara itu, Sekda Lombok Barat HM Taufiq menyoroti proyek sumur bor untuk menanggulangi kekeringan justru belum maksimal dimanfaatkan warga untuk memperoleh air bersih. Ia mengkritisi jajaran SKPD terkait yang kurang responsif alias lelet mengusulkan pembangunan pipanisasi di daerah yang sudah dibangunkan sumur bor. Menurutnya hal semacam ini tidak bisa dideteksi semua oleh TAPD, sehingga SKPD haruslah proaktif. (her)

Rayakan Hari Jadi Ke 72

Loteng Gelar Bulan Pesona Mandalika Praya (Suara NTB) Perayaan Hari Jadi Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) yang ke 72 tahun 2017 ini, bakal terasa istimewa. Pemkab Loteng sudah menyiapkan sejumlah kegiatan yang akan digelar mulai tanggal 30 September mendatang dalam rangkaian Bulan Pesona Mandalika. Di mana total ada sekitar 30 kegiatan yang akan digelar selama satu bulan perayaan berlangsung. Demikian disampaikan Kabag Humas dan Protokol Setda Loteng, Drs. H.L. Herdan, M.Si., saat memberikan keterangan pers di ruang kerjanya, Selasa (5/9). Ia menjelaskan, tema kegiatan perayaan hari jadi Loteng tahun ini, lebih kepada nuasana religi. Bahkan lomba-lomba yang akan digelar juga bernuansa religi. Sejauh ini, sudah ada beberapa kegiatan yang sudah positif akan digelar, seperti karnaval budaya dan tablik akbar. Bahkan, khusus untuk kegiatan karnaval budaya pesertanya bukan hanya dari Loteng saja. Tetapi semua daerah di NTB juga akan diundang untuk turut serta menyemarakkan karnaval budaya tersebut. Lama perayaan akan digelaran selama satu bulan penuh, sehingga tema

(Suara NTB/dok)

Lalu Herdan besarnya yakni Bulan Pesona Mandalika “Solah, Soleh Soloh”. Yang mengandung makna Loteng yang cantik dan indah, beriman atau berilmu serta bersatu. “Untuk kegiatan pembuka akan diawali dengan kegiatan Rahman Rahim Day pada tanggal 30 September atau bertepat dengan tanggal 10 Muharram 1439 hijriah,” tegasnya. (kir)

Giri Menang (Suara NTB) Kalangan DPRD Lombok Barat (Lobar) sepertinya gerah dengan tingkah laku pengelola hotel penunggak pajak di wilayah Senggigi. Dewan mendesak agar Pemda Lobar melaporkan kasus piutang pajak ke aparat Penegak Hukum (APH), pasalnya sampai saat ini belum ada titik terang terkait penyelesaiannya. Pihak pengelola hotel diduga melakukan tindakan pidana menggelapkan pajak selama beberapa tahun, bahkan pajak tahun ini saja belum dibayarkan, sehingga membengkak hingga Rp 9,3 miliar lebih. Pemda juga diduga dikadali pengelola hotel, karena diberikan cek kosong senilai Rp 3,4 miliar, namun tak ada isinya. Atas dasar itulah, Pemda bisa mempidanakan pengelola hotel. Menurut H. Ahmad Zaenuri ,anggota Komisi II DPRD Lobar menegaskan salah satu hotel diduga melakukan tindakan pidana penggelapan pajak masyarakat, sehingga dalam waktu satu kali 24 jam bisa dilaporkan ke kepolisian atau ke kejaksaan. “Itu jelasjelas pidana karena menggelapkan pajak, pemda dibohongi dikasih cek kosong Rp 3,4 miliar, namun tidak ada isinya,” kritiknya, Selasa (5/9). Menurutnya, sangat aneh kalau sekian tahun hotel

menunggak pajak, namun tidak diselesaikan. Ia menegaskan, jika sekda dan jajaran SKPD berkomitmen untuk membangun daerah seharusnya pemda bersurat ke aparat untuk melakukan pengusutan kasus pidana. Anggota DPRD Lobar dari Fraksi PKB H. Jamhur juga mempertanyakan piutang pajak yang malah “hilang”. Padahal masalah ini telah ada sejak zaman lama, bahkan ketika nama hotel pertama terjadi piutang pajak. Ia pun mendesak agar Pemda mengambil langkah tegas supaya tidak diikuti oleh WP yang lain. Ia juga mempertanyakan lelang aset hotel untuk pembayaran piutang pajak yang terkesan tidak jelas, menurutnya terkait kendala terkait persyaratan sertifikat hotel yang perlu segera dipenuhi bukan menjadi alasan pembenar. Sementara itu, Kepala Bapenda Lobar H. Lale Prayatni, dikonfirmasi terkait sejauh mana proses lelang di KPKNL mengaku masih perlu sejauh ini masih menunggu sertifikat aset hotel tersebut, sebab itu satu syarat bagi KPKNL untuk melakukan lelang. Sertifikat lahan hotel itu sudah dijadikan jaminan di salah satu bank, sehingga untuk meminta sertifikat itu pemda perlu bersurat ke pihak bank dan pengelola hotel sendiri agar diserahkan ke Pemda. (her)

Ziadi Kembali Pimpin Demokrat Loteng Praya (Suara NTB) Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Demokrat Lombok Tengah (Loteng) petahana, Ahmad Ziadi, kembali terpilih memimpin Partai Demokrat Loteng setelah unggul tipis dari M. Samsul Qomar, pada gelaran Muscab Partai Demokrat Loteng di Mataram, Selasa (5/9). Ziadi yang juga Wakil Ketua DPRD Loteng ini, unggul dua suara. Setelah mengumpulkan 7 suara. Sementara Ketua Komisi II DPRD Loteng, M. Samsul Qomar mengumpulkan 5 suara dari total 12 suara yang ada. “Ini bukan kemenangan Ziadi. Tapi ini kemenangan bagi kita semua kader Partai Demokrat Loteng,” ungkapnya saat dihubungi Suara NTB, usai Muscab. Ia mengakui kalau, proses Muscab bukan pada persoalan kalah menang. Tetapi lebih kepada pendidikan dan pembelajaran demokrasi, sehingga ke depan para kader Partai Demokrat Loteng bisa menjadi kader yang lebih baik lagi. “Inilah demokrasi. Pilihan

harus kita hormati walaupun itu berbeda,” ujarnya. Pasca terpilih kembali, Ziadi mengaku sudah menyiapkan beberapa program jangka pendek. Yang paling dekat ialah konsolidasi pengurus dan kader hingga ke tingkat ranting. Termasuk penyiapan pakta integritas bagi para pengurus partai nantinya. Hal senada juga disampaikan M. Samsul Qomar. Menurutnya, muscab bukan temanya untuk saling kalah mengalahkan. Tetapi tempat untuk saling membesarkan diri dan partai tentunya. “Itu proses demokrasi. Dan, walaupun kita kalah bukan berarti kita tidak akan loyal kepada pimpinan yang baru,” tandasnya. Pihaknya berharap proses Muscab yang telah berjalan dengan aman dan lancar tanda ada konflik, bisa menjadi pembelajaran bagi semua kader. Bahwa esensi yang paling utama saat ini ialah bagaimana membesarkan partai, jika epentingan partai di atas kepentigan pribadi kader itu sendiri. (kir)

Menguat, Duet TGH. Hasanain - H. Muhammadun Giri Menang (Suara NTB) Sinyal duet antara TGH. Hasanain Juaini dengan H. Muhammadun semakin menguat. Hal ini hasil komunikasi kedua belah pihak yang intens. Bahkan duetininyarisfinal.Namundemikian penetapan duet ini perlu menunggu rekomendasi dari partai politik (parpol) yang berkoalisi. “Sudah hampir final (TGH. Hasanain-Haji Madun),” ungkap politisi Gerindra Lobar H. M. Nursaid, Selasa (5/9). Wakil Ketua II DPRD Lobar ini menjelaskan, dari parpol memberikan mandat secara lisan H. Muhammadun selaku Ketua DPC Gerindra Lobar untuk maju pada posisi nomor dua. Haji Madun, setelah awal pertemuan dengan pemimpin Ponpes Nurul Haramain NW Narmada melakukan pertemuan lanjutan dengan Hasanain. Itu dilakukan lantaran kesepaka-

tan di bawah sudah menyetujui, jika keduanya berpasangan memimpin Gumi Patut Patuh Patju 2018-2023. “Sudah dapat mandat dari DPP, jika Haji Madun diberi mandat sebagai Calon Wabup Lobar,” jelasnya. Dia menjelaskan, untuk mandat TGH. Hasanain masih dalam proses di Demokrat. Walau diketahui, dukungan pasti dari Demokrat sudah bisa dikantongi. Sementara untuk pendeklarasian, keduanya masih menunggu arahan DPP. “Yang jelas di tingkat bawah tak ada kendala, sudah sepakat,” imbuh Nursaid. Seperti diketahui, jika di tingkat kabupaten, Demokrat dan Gerindra jadi berkoalisi, harus tetap mencari tambahan kursi. Gerindra yang memiliki jatah kursi lima, sedangkan Demokrat punya tiga dengan total delapan kursi dinilai masih kurang satu kursi lagi. (her)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Rabu, 6 September 2017

Jaksa Bidik Bantuan Sarana Kemaritiman SMKN 1 Alas

Evaluasi SKPD, Pemda KSB akan Hapus BKP

Sumbawa Besar (Suara NTB) Bantuan sarana kemaritiman di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Alas mulai dibidik pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumbawa. Hal ini lantaran diduga terjadi penyimpangan dalam penyaluran bantuan tersebut. (Suara NTB/bug)

Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) kembali melakukan evaluasi Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) di lingkungannya. Hasilnya Pemda akan menghapus Badan Ketahanan Pangan (BKP) dan melakukan merger sejumlah urusan pemerintahan dalam SKPD baru. Bupati KSB, Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM mengatakan, dari hasil evaluasi keberadaan SKPD saat ini pemerintah telah mutuskan untuk menghilangkan BKP. Keberadaan SKPD itu dinilai tidak perlu lagi dibentuk karena urusan pangan secara umum ditangani bidang pertanian yang sudah memiliki organisasi tersendiri. “BKP kita hilangkan dan urusan pangannya kita gabungkan ke Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan (DPPP) saja,” terangnya kepada wartawan, Selasa (5/9). Masuknya urusan pangan ke DPPP itu, kata bupati akan merubah nomenklatur SKPD bersangkutan. Dalam struktur barunya nanti, bidang peternakan akan dihilangkan dari dinas tersebut dan akan menjadi Dinas Pangan Pertanian dan Perkebunan. Sementara bidang peternakan akan dibentuk SKPD baru dengan menambah urusan kesehatan hewan di dalamnya. “Nanti akan kita buat dinas peternakan dan kesehatan hewan. Ini bisa (dibentuk) karena urusan peternakan itu besar dan secara skoring juga mencukupi dibuat SKPD sendiri,” klaimnya. Selain menghilangkan kelembagaan BKP dan membentuk SKPD baru untuk urusan bidang peternakan. Dalam perubahan struktur perangkat daerah (PD) yang baru nantinya akan mengeluarkan bidang pertamanan dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan bidang pemakaman yang selama ini ada di Dinas Sosial (Disos). Kedua bidang itu nantinya akan digabung dan membentuk SKPD baru yang rencananya diberi nama Dinas Pertamanan dan Pemakaman. “Jadi dari perubahan perangkat daerah yang baru nanti akan satu SKPD yang dihilangkan dan dua SKPD baru yang kita buat,” papar bupati. Perubahan struktur perangkat daerah baru ini, menurut bupati akan segera diajukan ke DPRD untuk mendapatkan persetujuan. Ia menargetkan, perubahan itu sudah dapat ditetapkan pada awal November sehingga proses transisi anggarannya dapat disesuaikan dalam pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2018 mendatang. “Kita kan rencana bahas APBD murni 2018 di bulan Oktober. Nah saya mau SKPD yang baru dibentuk sudah bisa disiapkan anggarannya di sana sehingga per 1 Januari mereka sudah bisa jalan dengan program kerjanya,” ujar bupati. Selain mengejar pembahasan APBD 2018, alasan lain bupati ingin mempercepat perubahan struktur perangkat daerah itu untuk menyiapkan para pejabat dan personil yang akan ditempatkan nantinya. Ia menyatakan, dalam proses seleksi pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) terhadap sejumlah SKPD yang masih lowong saat ini akan digelar pada bulan Oktober mendatang. “Saya maunya nanti di seleksi itu pengisian JPTP untuk SKPD yang baru dibentuk bisa dilaksanakan bersamaan,” harapnya. (bug)

Halaman 6

Adapun informasinya, SMKN 1 Alas mendapatkan bantuan sarana kemaritiman pada tahun 2016 lalu. Bantuan tersebut sebanyak tiga item, diantaranya pengadaan kapal yang digunakan untuk kegiatan praktik siswa SMK setempat. Bantuannya bersumber dari APBN Kementerian Pendidikan dan Kabudayaan (Kemendikbud), dengan angaran sekitar Rp 2,5 miliar. Namun proses pengadaannya diduga tidak sesuai dengan prosedur dan aturan. Selain itu juga diduga tidak se-

suai spesifikasi. Kasi Intelijen Kejari Sumbawa, Erwin Indrapraja, SH., MH kepada wartawan, Senin (4/9) kemarin mengakui tengah membidik pengadaan bantuan di sekolah setempat. Saat ini pihaknya tengah melakukan pengumpulan data (puldata) dan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket). ”Saat ini sedang puldata dan pulbaket,” terangnya. Dijelaskannya, dalam pengadaan tersebut barang yang disebutkan diakuinya ada.

Hanya saja pihaknya akan melakukan pengecekan terlebih dahulu. Mengingat berdasarkan informasi yang diperoleh diduga tidak sesuai prosedur dan aturan. Selain itu juga tidak sesuai spesifikasi. Dalam hal ini pihaknya akan mengklarifikasi sejumlah pihak terkait untuk membuktikan kebenarannya. “Barangnya ada, cuma masih kita cek. Sejumlah pihak terkait nantinya akan kita klarifikasi untuk mengetahui kebenarannya,” pungkasnya. (ind) (Suara NTB/ind)

Pemprov Sinkronisasi Proyek di Sumbawa Puluhan Pegawai PN Sumbawa Dites Urine

(Suara NTB/ind)

Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) telah menetapkan besaran jumlah uang tunjangan transportasi yang akan diterima para anggota dan pimpinan DPRD setempat. Adapun jumlahnya sebesar Rp 11 juta perbulan untuk tiap anggota dan pimpinan. Ketentuan tambahan tunjangan transportasi bagi para anggota lembaga penyerap aspirasi rakyat itu mengikuti aturan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD. “Dalam aturan itu ini memang item baru yang dimasukkan sebagai tunjangan bagi anggota dan pimpinan dewan. Jadi mengikuti aturan itu kita sudah tetapkan sebesar Rp 11 juta per anggota per bulannya,” terang Plt. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) KSB, Nurdin Rahman, SE kepada wartawan, Selasa (5/9). Ia mengatakan, penetapan besaran jumlah tunjangan uang trasportasi itu setelah melihat hasil penetapan besaran item tunjangan yang sama di DPRD Provinsi NTB. Di mana para pimpinan dan anggota DPRD Provinsi NTB untuk tunjangan tersebut ditetapkan sebesar Rp 12 juta per anggota per bulannya. “Nah ketentuan PP 18/2017 menyebutkan nilai tunjangan transportasi anggota DPRD kabupaten/kota tidak boleh melebihi nilai DPRD provinsi. Jadi ditetapkanlah sebesar Rp 11 juta itu,” ungkap Nurdin. Meski telah telah menentukan jumlah besarannya, item tunjangan baru yang akan diterima para anggota DPRD itu saat ini belum disalurkan. Nurdin mengaku, pemerintah masih menyusun regulasi yang akan menjadi payung hukum penggunaan anggarana tersebut bagi para anggota dewan. “Jadi belum kita cairkan. Nanti kalau sudah ada aturannya baru bisa disalurkan,” timpalnya. Selain tunjangan uang transportasi, Nurdin mengatakan, dengan aturan terbaru itu item tunjangan lain bagi para anggota DPRD juga mengalami perubahan. Seperti tunjangan uang komunikasi dan perumahan. “Ini juga masih kita sedang susun. Tapi yang jelas ada perubahan juga soal nilainya yang akan diterima para anggota DPRD nantinya,” sebutnya. Ditanya berapa jumlah pendapatan para pimpinan dan anggota DPRD KSB dengan tambahan item tunjangan transporasi itu. Nurdin tak merincinya. Namun ia menyampaikan sebagai gambaran, penghasilan anggota DPRD saat ini rata-rata setiap bulannya bisa mencapai Rp 17 juta per bulan. “Yah kalau ada tambahan uang transportasi Rp 11 juta itu, artinya tiap anggota sekarang bisa memperoleh penghasilan sekitar Rp 28 juta sampai Rp 30 juta per bulannya,” bebernya. (bug)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Sebanyak 40 pegawai Pengadilan Negeri (PN) Sumbawa menjalani tes urine, Selasa (5/9). Dalam kegiatan yang dilakukan di kantor setempat, pihak PN bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Sumbawa. Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa, I Wayan Eka Mariarta, SH., M. Hum menyampaikan kegiatan dilaksanakan menindaklanjuti perintah Mahkamah Agung (MA) terhadap seluruh jajaran pengadilan untuk melakukan tes urine bagi hakim dan pegawai yang ada. Hal ini guna mengantisipasi pegawai atau hakim terlibat narkoba dan mengantisipasi ruang gerak peredarannya. Dimana narkoba selain merusak kesehatan dan generasi muda juga dilarang oleh agama. “Kami mengantisipasi ruang gerak peredaran narkoba itu sendiri. Jangan sampai kita

aparat peradilan yang tugasnya mengadili perkara khususnya terkait narkoba, justru kita sendiri yang terlibat,” ujarnya. Dijelaskannya, dalam kegiatan semua pegawai termasuk empat orang hakim dan pegawai honorer dilakukan tes urine. Pelaksanaannya dilakukan secara mendadak, untuk memastikan semua pegawai hadir. Dalam hal ini pihaknya berkoordinasi dengan pihak BNNK Sumbawa. Kedepannya kegiatan ini akan rutin dilaksanakan, guna memastikan jajaran Pengadilan Negeri Sumbawa bersih dari narkoba. Adapun hasil dari tes urine nantinya akan dilaporkan kepada pimpinan di Pengadilan Tinggi ataupun Mahkamah Agung. Jika ada pegawai yang terbukti positif maka penanganan selanjutkan diserahkan kepada pihak kepolisian. Disamping juga penindakan di internal Pengadilan. “Hasil tes urine akan kami

laporkan ke Pengadilan Tinggi ataupun Mahkamah Agung. Masalah penindakan kewenanan dari kepolisian. Di Internal kita juga pasti ada,” tukasnya. Sementara Kepala BNNK Sumbawa, AKBP Syirajuddin Mahmud menjelaskan, sebelum dilakukan tes urine, terlebih dahulu pegawai diberikan penyuluhan tentang narkoba. Untuk hasilnya sendiri, nantinya akan disampaikan. Kegiatan tes urine ini bertujuan untuk memperkecil permintaan terhadap narkoba, baik itu di kalangan masyarakat maupun kalangan pegawai dinas atau instansi. Kedepannya diharapkan semua instansi yang ada di Kabupaten Sumbawa dapat melaksanakan kegiatan tes urine ini. Supaya bisa menekan peredaran narkoba. “Harapan kami supaya bisa memperkecil permintaan terhadap narkoba ini. Kita antisipasi supaya peredarannya tidak sampai masif,” pungkasnya. (ind)

Dinas Perpustakaan Gelar Lomba Penata/Pengolah Arsip Sumbawa Besar (Suara NTB) Pengarsipan sangatlah penting dilakukan sebagai pusat ingatan dan informasi jika suatu berkas diperlukan sebagai keterangan. Selain itu juga untuk mengetahui sejarah yang terjadi di masa lalu. Namun banyak orang menganggap arsip tidaklah terlalu penting, sehingga pengelolaannya tidak dilakukan secara baik dan benar. Untuk itu, Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Sumbawa akan menggelar lomba penata/pengolah arsip bagi OPD di lingkup Pemda Sumbawa. Sebagaimana disampaikan Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Sumbawa, Ir. Mustafa, lomba ini dilaksanakan karena dirasakan betapa pentingnya catatan sejarah. Sehingga perlu dilakukan pengarsipan yang baik dan benar. Seperti halnya pembangunan melaksanakan serangkaian kebijakan program dan kegiatan. Dalam waktu tertentu OPD perlu melakukan catatan yang terekam dalam bentuk arsip. “Setiap kegiatan ada catatan kegiatan. Semuanya itu dipertanggung jawabkan oleh mereka (OPD). Proyek misalnya, ada perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Kalau arsip kurang ditata dan dikelola dengan baik, nantinya pasti kesulitan untuk mempertanggung jawabkan,” ujarnya.

(Suara NTB/arn)

Anggota Dewan Kantongi Uang Transportasi Rp 11 Juta Perbulan

sedang puldata dan pulbaket Erwin Indraparaja Indraparaja Erwin

11 Lokasi Peredaran Miras di KSB Mulai Dipetakan

TES URINE - Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa saat melakukan tes urine.

Sumbawa Besar (Suara NTB) Biro Bina APP dan LPBJP Setda Provinsi NTB mengadakan road show ke 10 kabupaten/kota se Provinsi NTB. Terkait rapat koordinasi pembinaan pembangunan Kabupaten/Kota se NTB pada Selasa (5/9) kemarin, di kantor Bupati Sumbawa. Dalam sambutannya, Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi Keuangan dan Infrastruktur Provinsi NTB Dr. Ir. Manggaukang Raba, MM yang juga membuka acara rakor secara resmi menyampaikan, tujuan diadakannya rapat koordinasi ini adalah untuk sinkronisasi APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten. Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten dapat secara jelas mengetahui lokasi pengerjaan proyek fisik dan non fisik dari dana/anggaran yang dikucurkan dari APBD Provinsi dan APBN. Sehingga ke depannya APBD Provinsi dan APBN yang sudah disalurkan pada tahun 2017 ini dapat menjadi tolok ukur keberhasilan dan dampaknya terhadap masyarakat. Serta diharapkan dapat menjadi acuan terhadap program yang akan diajukan Tahun 2018. Bupati Sumbawa yang diwakili oleh Staf Ahli Bupati Bidang Sumber Daya Aparatur dan Kemasyarakatan Ir. A. Yani memberikan ucapan selamat datang kepada pejabat Pemerintah Provinsi NTB. Turut hadir dalam acara tersebut Kepala Biro APP dan LPBJP Setda Provinsi NTB beserta rombongan, Pimpinan OPD lingkup Setda Kab. Sumbawa. (arn)

”Saat ini

Dijelaskannya, setiap OPD sesungguhnya sudah melakukan pengelolaan arsip. Namun sistemnya belum berjalan seperti yang diharapkan. Dimana dalam melakukan pengarsipan ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Jika tahapan tersebut dilakukan dengan benar, maka ketika mencari arsip akan sangat mudah dan tidak membutuhkan waktu yang lama. Disamping itu, apresiasi masyarakat terhadap arsip juga masih rendah. Sehingga pihaknya berharap arsip dapat dikelola dengan baik dan benar sesuai dengan undangundang nomor 43 tahun 2007 tentang kearsipan. “Kami berharap dengan dilakukannya lomba ini, OPD bisa melakukan pengarsipan dengan baik dan benar. Bahkan kami berharap nantinya arsip ini merupakan salah

satu urusan yang tidak kalah penting dari urusan yang lainnya,” tukasnya. Adapun mengenai lomba, kata Mustafa, dibagi menjadi dua. Penilaian untuk lembaga OPD dan perorangan dari personil OPD. Proses penilaian dilakukan sejak tanggal 4 hingga tanggal 7 September mendatang. Dari tanggal 4 hingga tanggal 6 dilakukan penilaian ke lapangan untuk OPD, dan tanggal 7 dilakukan pemilihan personil. Nantinya mereka akan dikupulkan untuk melakukan ujian tertulis dan ujian praktek. Dengan persentase 40 persen untuk ujian tulis dan 60 persen untuk ujian praktek. Untuk menilai kemampuan masing-masing pengelola arsip, mereka akan ditanyakan bagaimana pemberkasan, cara mengelola arsip dan lainnya. Adapun juri dalam lomba dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi NTB yang dibantu perwakilan Inspektorat dan dari Bagian Organisasi Tata Laksana (Ortal). Lomba ini sambungnya, perlombaan ini juga merupakan bagian dari kegiatan sebelumnya yakni Bimtek Pengelolaan Arsip tahun 2016 lalu. Dimana perwakilan OPD yang mengikuti Bimtek saat itu akan dinilai dan dievaluasi sejauh mana kemampuannya dalam menjalankan dan menerapkan pengelolaan arsip. (arn/ind)

Taliwang (Suara NTB) Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Sumbawa Barat mulai melakukan pemetaan terhadap lokasi yang disinyalir banyak peredaran Minuman Keras (miras) jenis brem dan tuak. Bahkan saat ini dinas terkait sudah menetapkan 11 titik lokasi utama rawan peredaran miras di wilayah tersebut. Plt kepala Dinas Pol PP Sumbawa Barat Agus Hadnan S. Pd, kepada Suara NTB, Selasa (5/9) tidak memungkiri banyaknya lokasi yang menjadi tempat utama peredaran gelap miras di wilayah tersebut. Hanya saja pihaknya mengklaim bahwa miras-miras tersebut berasal dari luar daerah dan tidak diproduksi di Sumbawa Barat. Baru- baru ini juga, pihaknya berhasil mengamankan AJ (35) yang dianggap sebagai pengedar miras di wilayah tersebut. AJ juga saat ini sedang dilakukan penyidikan dan akan dijerat dengan pasal 51 Perda nomor 3 tahun 2015. “Kita pastikan miras ini berasal dari luar daerah semua. Sementara orang yang kita amankan saat ini merupakan pengedar bukan sebagai pemasok miras ini,” ungkapnya. Dikatakannya, dalam mengatensi peredaran miras ini, semua anggota juga diminta untuk menyebar ke semua lokasi yang dianggap rawan. Terutama 11 titik yang sudah ditetapkan tersebut untuk bisa dilakukan pemantauan khusus. Sehingga peredaran miras

di Sumbawa Barat bisa semakin ditekan. Selain melakukan pemantauan khusus, pihaknya juga sudah mengidentifikasi pengedar dan pemasok barangbarang ini di KSB tinggal menunggu momen yang tepat saja untuk dilakukan penggerbekan. Tetapi yang jelas nama dan alamat orang-orang sudah ada dan sudah juga dipastikan, tinggal menunggu waktu yang tepat saja. “Data pengedar dan pemasok sudah kami kantongi tinggal menunggu momen saja untuk kita ambil sikap,” imbuhnya. Seraya menambahkan, terkait dengan peredaran miras ini, pihaknya juga sangat berterima kepada masyarakat yang ikut membantu memberikan informasi. Sehingga pihaknya bisa mengambil sikap untuk meminimalisir peredaran miras ini. Sedangkan terkait dengan masih maraknya para pelajar yang mengonsumsi minuman ini, pihaknya meminta kepada guru dan orang tua untuk bisa mengontrol siswanya. Artinya, guru ini bukan hanya memantau anak muridnya di sekolah saja melainkan harus juga dilakukan di luar sekolah. Begitupun juga dengan keluarga yang diharapkan mampu mengawasi anakanaknya. Sehingga hal-hal seperti ini bisa semakin ditekan. “Kita berharap orang tua dan sekolah bisa memantau anak-anak ini. Karena apabila hanya mengandalkan kita (Pol PP) tidak akan maksimal,” tandasn y a . (ils)

Agus Hadnan (Suara NTB/ils)

Masalah Konektivitas Wilayah Tetap Jadi Atensi KSB untuk Diselesaikan Taliwang (Suara NTB) Masalah konektivitas wilayah masih tetap menjadi atensi utama Pemerintah Daerah (Pemda) Sumbawa Barat untuk bisa diselesaikan. Karena sangat jelas terlihat jelas, ketimpangan ekonomi antara daerah yang ada di Pulau Sumbawa, khususnya Sumbawa Barat dengan daerah yang ada di Pulau Lombok. Hanya saja dalam menyikapi masalah ini, Pemda setempat tidak bisa bekerja sendiri melainkan tetap memerlukan bantuan serta dukungan dari semua pihak, baik itu Pemerintah Provinsi (Pemprov) maupun Pemerintah Pusat (Pempus). “Masalah infrastruktur jalan dan sarana lainnya sebenarnya harus diselesaikan karena akan berdampak langsung pada pengembangan ekonomi masyarakat. Karena ada banyak potensi daerah yang akan kita jual disini terutama sektor pariwisata, masalah konektivitas inilah sebagai gerbang utama yang harus bisa diselesaikan. Karena untuk saat ini Sumbawa Barat masih belum dilirik maksimal oleh investor karena terkendala akses jalan,” ungkap Plh Sekretaris Daerah (Setda) Sumbawa Barat Dr. Ir. H. Amry Rakhman M. Si kepada Suara NTB, Selasa (5/9). Dia mengatakan, sebenarnya infrastruktur dasar sudah terbangun di Sumbawa Barat. Tetapi sampai dengan saat ini masih dianggap belum maksimal. Sebut saja keberadaan dermaga

labuhan Lalar, Desa Labuhan Lalar, kecamatan Taliwang sampai dengan saat ini masih diam di tempat. Tidak ada kemajuan yang baik dalam percepatan pemanfaatan dermaga ini. Meskipun sudah ada wacana dermaga Benete akan menjadi dermaga khusus PT AMNT dan penyeberangan yang ada disana akan dialihkan ke Labuhan Lalar. Tetapi sampai dengan saat ini realisasinya masih belum memberikan informasi yang cukup mengembirakan. “Infrastruktur dasar kita sudah ada, tetapi kita anggap belum maksimal, karena pemanfaatannya belum bisa dirasakan,” ungkapnya. Selain masalah tersebut, Sumbawa Barat saat ini juga sudah memiliki Bandara Sekongkang di kecamatan Sekongkang. Tetapi bandara tersebut masih belum mulai melakukan aktifitas penerbangan karena masih terkendala proses perizinan. Sehingga asas manfaatnya belum juga bisa dirasakan sepenuhnya. Tentu masalah ini tidak bisa diselesaikan dalam waktu yang singkat, melainkan membutuhkan waktu yang cukup panjang. Untuk itu bantuan dari semua pihak sangat diharapkan. “Saya sudah berbicara dengan teman-teman di provinsi untuk bisa melihat infrastruktur Sumbawa Barat untuk bisa diselesaikan. Karena apabila infrastruktur jalan, laut, dan udara sudah lengkap maka KSB akan menjadi sektor Pariwisata masa depan NTB,” tandasnya. (ils)

SUARA NTB Rabu, 6 September 2017

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Izin Perusahaan Penjualan Pupuk yang Diduga Palsu Terancam Dicabut Dompu (Suara NTB) – Plt. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Atap Kabupaten Dompu, Drs. H. Chairunnasa mengatakan izin penjualan pupuk jenis Poskha milik CV. DSR terancam dicabut ketika terbukti menjual produk palsu.

(Suara NTB/jun)

Syafrudin

90 Persen Kasus HIV/AIDS Disebabkan Seks Bebas

Diperpanjangnya izin CV ini beberapa waktu lalu mengacu pada izin dan rekomendasi yang sudah dikantongi sebelumnya. Terlebih pihaknya tidak mengetahui bahwa distributor dan pengecer pupuk tersebut pernah diproses aparat kepolisian akibat menjual pupuk palsu di Desa Sera Kapi Tahun 2016. “Itu izin lama yang kita perpanjang, ada rekomendasi sebelumnya itu kan tanpa angga-

ran. Kalau masalah pupuk itu (palsu atau tidak, red) bukan urusan saya kita diperizinan mengeluarkan izin saja,” tegasnya kepada wartawan di Kantor DPRD Dompu, Selasa (5/9). Chairunnasa mengaku tidak pernah menerima laporan soal proses hukum distributor dan pengecer pupuk tersebut, sehingga tidak ada dasar pihaknya untuk tidak memperpanjang izin penjualan mere-

ka. Masalah pupuk ini palsu atau tidak, bukan tanggung jawabnya melainkan kewenangan Distanbun dan Diperindag. “Masalah pupuk itu dia dapat dari mana bukan urusan kita, kita ini cuma izin saja yang tau itu adalah pihak pertanian dan perdagangan,” jelasnya. Sejauh ini pihaknya banyak mengeluarkan izin perusahaan atau pengecer penjualan

pupuk non subsidi, hanya saja ia belum bisa merincikan perusahan-perusahaan tersebut. Dan sebagian besar dari mereka belum melakukan perpanjangan izin. “Banyak yang belum perpanjang,” ungkapnya. Pada dasarnya, tegas Chairunnasa, ketika terjadi pelanggaran seperti halnya terbukti mengedarkan pupuk palsu maka izin perusahaan tersebut akan ditarik kembali. Tetapi sikap ini harus melalui pembuktian terlebih dahulu di lapangan. “Kita turun lapangan untuk membuktikan kebenaranya baru

(Suara NTB/jun)

H. Chairunnasa kita akan menarik itu izin,” pungkasnya. (jun)

Dompu (Suara NTB) – Kepala Ruang Instalasi Fisioterapi RSUD Dompu, Syafrudin, ST, MT mengungkapkan, 99 persen penderita HIV/ AIDS di Dompu yang ditangani disebabkan kebiasaan free sex (seks bebas), baik itu kaum perempuan maupun laki-laki. Para penderita ini terdeteksi pada stadium akhir atau AIDS. “HIV/AIDS yang kami temukan itu bisa dikatakan 90 persen berangkat dari free sex, baik perempuan maupun laki-laki,” ungkapnya kepada wartawan di ruang kerjanya, Selasa (5/9). Beberapa waktu lalu seorang mantan TKW penderita HIV/ AIDS meninggal dunia setelah mendapat perawatan. Berdasarkan hasil pengkajian diketahui bahwa TKW asal Kecamatan Woja ini terbiasa melakukan seks bebas saat berada di luar negeri. Beberapa hari lalu juga lanjut Syafrudin, kembali ditemukan salah seorang kepala keluarga yang sudah menderita AIDS. “Insyaallah hari ini (kemarin) kami akan merujuk dia untuk mendapatkan pemeriksaan dan pengobatan lebih lanjut ke Provinsi,” ujarnya. Sementara faktor genetik baru satu kasus yang ditangani pihaknya, yang mana menimpa satu keluarga. Dari ayah menular ke ibu dan ibu tersebut melahirkan seorang anak perempuan yang juga positif HIV/AIDS. Informasinya kepala keluarga ini profesinya sebagai supir truk dan sering gonta ganti pasangan saat bertugas di luar daerah. Sedangkan penularan melalui jarum sutik belum pernah ditemukan pihaknya. Meski cara penularan penyakit mematikan itu berbeda namun efek yang ditimbulkanya tetap sama. Diketahuinya seks bebas menjadi penyebab paling dominan atas dasar konseling setiap pasienya. “Tidak bisa kita bedakan tergantung penggalian pada saat pengkajian, ingat penderita HIV/AIDS tidak bisa kita deteksi dengan kasat mata, jangan diangap kita sebagi konselor ini bebas dari penyakit itu, tidak ada jaminan kita bebas dari HIV,” jelasnya. Menyikapi persoalan itu pihaknya kini berkejasama dengan KPA Dompu untuk melakukan sosialisasi dan penjaringan penderita HIV/AIDS. Sasaranya kelompok waria dan masyarakat umum di kawasan-kawasan wisata. Karena menurutnya, daerah wisata sangat identik dengan aktifitas seks bebas. “Kenapa kesana? kita tahu kan daerah wisata itu identik dengan hal negatif seperti seks bebas,” pungkasnya. (jun)

Pimpinan Dewan Sepakat Tetap Gunakan Modis Dompu (Suara NTB) Tiga pimpinan DPRD Dompu sepakat memilih tetap menggunakan kendaraan dinas (Randis) untuk menjaga kewibaan lembaga Dewan. Sementara beberapa anggota Dewan yang memegang randis juga belum mengembalikan kendaraannya. Dipastikan, pimpinan dan anggota Dewan yang masih memegang kendaraan dinas tidak akan mendapatkan tunjangan transportasi yang besarnya Rp 10 juta per bulan setiap anggota. Wakil Ketua DPRD Dompu, M. Amin, S.Pd kepada Suara NTB mengaku, tetap mengenakan kendaraan dinas yang menjadi fasilitas pimpinan Dewan. Apalagi pada kendaraan pimpinan Dewan memiliki nomor polisi (Nopol) tersendiri, seperti untuk ketua DPRD EA 3 R, Wakil Ketua 1 EA 7 R, dan wakil ketua 2 EA 8 R. “EA 8 itu yang menjadi masalah. Kalau nomor biasa, saya kembalikan saja mobilnya,” aku M. Amin. Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Dompu, Drs H. Chaerunnasa kepada Suara NTB, Selasa (5/9) kemarin, mengatakan sudah mengingatkan pimpinan dan anggota DPRD Dompu soal ketentuan penghasilan pimpinan dan anggota DPRD Dompu yang mulai diberlakukan September 2017 sesuai PP tentang hak keuangan dan administrasi pimpinan dan anggota DPRD tahun 2017. Dalam surat dan pemberitahuan bahwa bagi pimpinan dan anggota Dewan akan diberikan tunjangan transportasi yang dibayarkan setiap bulan. Namun tunjangan transportasi ini akan dibayarkan bila pimpinan dan anggota Dewan tidak menggunakan kendaraan dinas. Sesuai ketentuan, kendaraan tidak dibedakan antara mobil atau sepeda motor. Bagi pimpinan dan anggota Dewan tetap menggunakan kendaraan dinas, maka mereka tidak akan dibayarkan tunjangan transportasinya. “Kalau mereka tidak kembalikan kendaraan dinasnya, saya tidak bayarkan tunjangan transportasinya. Itu saja saya,” katanya. H. Chaerunnasa mengaku, dirinya tidak ingin dipersoalkan kemudian oleh aparat penegak hukum (APH) karena persoalan tunjangan transportasi ini. Apalagi dirinya juga sudah diingatkan kejaksaan agar tidak sampai double pembiayaan yaitu mendapatkan randis dan juga mendapat tunjangan transportasi. “Saya sih simple aja. Kalau mereka menggunakan kendaraan dinas, saya tidak bayarkan tunjangan transportasinya,” aku Chaerunnasa. Bagi anggota Dewan yang terlambat mengembalikan kendaraan dinas, mereka akan dipotong tunjangan transportasinya. Besaran tunjangan transportasi bagi pimpinan dan anggota Dewan sebesar Rp 10 juta per orang per bulan. “Besaran tunjangan transportasi pimpinan dan anggota sama – sama Rp 10 juta. Besaran ini tidak membedakan kategori daerah dan ketentuannya tidak boleh melebihi tunjangan bagi anggota DPRD Provinsi,” ungkapnya. Sementara hingga Rabu (5/9) kemarin, diakui H. Chaerunnasa baru 6 unit mobil dinas (Modis) dan 13 unit sepeda motor yang dikembalikan melalui Setwan. Enam modis yang sudah dikembalikan antara lain yang dipegang oleh fraksi PPP (M Subhan, SE), fraksi PDIP (Taha, S.Pt), fraksi Nurani Demokrat (Ismul Rahmadin, S.Pd.I), fraksi PKB (Rahmat Syafiuddin, SH), fraksi PBB (Syafruddin, SH), dan fraksi PKS (Abdullah, S.Kel). Di DPRD Dompu, ada 9 fraksi dan 8 fraksi memegang mobil dinas. Yaitu fraksi PAN, dan fraksi Nasdem. Sementara fraksi Gerindar Berkarya tidak memegang mobil dinas karena 2 anggotanya mengenakan mobil dinas alat kelengkapan Dewan yaitu H Didi Wahyuddin, SE (Ketua BK), dan Kurnia Ramadhan, SE (Ketua Badan Legislasi). Untuk modis komisi – komisi Dewan juga belum ada yang mengembalikan yaitu mobil kijang kapsul yang dipegang Ketua Komisi 2, Drs Muhtar dan modis Isuzu yang dipegang Ketua Komisi 3, Ikhwahyuddin AK. “Saya akan kembalikan. Bahkan saya sudah tandatangan suratnya. Tapi mobilnya saya masih pegang, karena ada biaya perawatan kendaraan yang belum digantikan. Katanya akan dibayarkan Kamis (7/9) ini,” jelas Ikhwayuddin. (ula)

(Suara NTB/uki)

ANTRE – Para pegawai dan Hakim PN Raba Bima saat mengantre untuk melakukan tes urine, Selasa (5/9).

Di Ruang Sidang, Puluhan Hakim dan Pegawai PN Bima Dites Urine Kota Bima (Suara NTB) – Pengadilan Negeri (PN) Raba Bima bekerjasama dengan Badan Nasional Narkotika Kabupaten (BNNK) Bima, melakukan tes urine Narkotika terhadap puluhan pegawai di ruang sidang PN setempat, Selasa (5/9). Humas PN Raba Bima, Yanto Ariyanto SH kepada Suara NTB, mengakui hal

tersebut. Kata dia, ada sebanyak 55 pegawai, mulai dari kepala PN hingga pegawai honorer termasuk Hakim yang dites urine. “Tes urine ini dilakukan menindaklanjuti instruksi Mahkamah Agung (MA),” katanya. Diakuinya, tes tersebut untuk mendeteksi secara dini penyalahgunaan narkotika di internal PN setempat. Tahun

sebelumnya, seluruh Hakim melakukan tes serupa, juga kesehatan secara rutin. “Tapi tahun ini ada sedikit berbeda, yang dimana seluruh pegawai tanpa terkecuali melakukan tes. Kedepan kegiatan ini akan dilakukan secara rutin,” jelasnya. Menurutnya, tes urine narkotika tersebut diajukan oleh pihak PN setempat dua

Kekosongan Pimpinan SKPD Picu Rendahnya Serapan Anggaran Dompu (Suara NTB) Kekosongan pimpinan definitif diduga menjadi salah satu penyebab rendahnya kinerja dalam mengeksekusi program dan penyerapan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Dompu. Karena faktanya, 2 SKPD yang terancam dipotong Dana Alokasi Khusus (DAK) nya diduga terlambat diajukan ke Unit Layanan Pelelangan (ULP) untuk dilakukan proses tender. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan dan ULP Setda Dompu, Nasrun Hanif, SE, MM kepada Suara NTB, Senin (4/9) kemarin mengaku, setiap pengajuan proses tender yang masuk di aplikasi LPSE langsung diproses pihaknya. Namun pihaknya tidak bisa memproses bila permohonan tender belum masuk atau dibawa secara manual. “Katakan mereka membawa bahan tender ke kita secara manual, ndak bisa kita proses, karena yang bisa diproses itu yang ada dalam aplikasi. Ndak bisa juga diinput di kita. Data itu diinput oleh SKPD pemilik paket,” katanya. Paket pengadaan kapal/ sampan di Dinas Kelautan dan Perikanan senilai Rp 840 juta, diakui Nasrun Hanif, baru diajukan dan pihaknya langsung menayangkan pengumuman tendernya setelah melihat bahannya di aplikasi. Begitu juga dengan paket pekerjaan dermaga terapung untuk akses ke pulau Satonda di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata senilai Rp 400an juta, juga baru diajukan. “Itu baru diajukan. Kita

langsung proses pelelangannya,” akunya. Terkait kemungkinan tidak ditransfernya anggaran untuk 2 paket pekerjaan ini oleh pusat karena hingga 31 Agustus 2017 lalu belum ada kontrak kerjanya, dikatakan Nasrun Hanif, sebagai ULP pihaknya tidak mengetahuinya. Pihaknya hanya memproses tender paket pekerjaan berdasarkan permintaan pengguna anggaran (PA)/kuasa pengguna anggaran (KPA). “Tapi sekarang, dinas – dinas itu sudah mengajukan surat Bupati ke Kementrian terkait. Apa keputusannya? Kita ndak tahu,” jelasnya. Lambannya eksekusi program di beberapa SKPD diduga salah satu penyebabnya karena kekosongan pimpinan SKPD yang definitif. Kendati di SKPD tersebut ada pelaksana tugas (Plt), karena memimpin SKPD lain sehingga kurang fokus terhadap tugas tambahannya.

Nasrun Hanif

Seperti pengadaan kapal/perahu di Dinas Kelautan dan Perikanan sudah menjadi kegiatan rutin tahunan. “Saya ndak tahu kenapa baru – baru ini diajukan,” tanyanya. Sebagaimana diketahui, Plt Dinas Kelautan dan Perikanan Dompu, Ir. H. Fakhrurrazi yang juga menjabat kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Dompu. Di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dompu ditunjuk H Ichtiar, SH sebagai Plt dan definitifnya sebagai Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Dompu. “Iya, bisa jadi,” jawab Nasrun Hanif saat ditanya soal lambannya 2 SKPD ini memproses paket proyek tender. (ula)

(Suara NTB/ula)

minggu lalu. Hanya saja baru terlaksana, pada Selasa. Dari total 55 pegawai dan hakim yang dites, hasilnya negatif menggunakan narkotika. “Meski sejumlah orang diantaranya ada yang positif, namun akibat pengaruh obatobat yang diminum sebelumnya. Hasil tes ini akan kita laporkan kembali kepada MA di Jakarta,” ujarnya.

Sementara, Kepala BNNK Bima, H. Ahmad SH mengapresiasi langkah PN setempat yang melakukan tes urine terhadap seluruh pegawai serta para Hakim. Hal ini diharapkan bisa diikuti oleh instansi lainnya. “Tujuan dari pelaksanaan tes ini untuk menciptakan badan peradilan yang bebas narkoba,” pungkasnya. (uki)

Dipertanyakan, Alokasi Pungutan Pajak Penerangan Jalan di Dompu Dompu (Suara NTB) – Lembaga Advokasi Kebijakan Publik (LAKP) Kabupaten Dompu mempertanyakan kejelasan alokasi dana pungutan pajak penerangan jalan. Pajak yang dibebankan pada seluruh pengguna jasa listrik itu diduga telah menjadi dana siluman, pasalnya Rp 4 miliar lebih pendapatan pertahun tidak jelas perutukannya. “Berdasarkan data yang kita dapat adalah dalam setahun itu Rp 4 miliar lebih dari hasil pemotongan pajak tersebut, idealnya dana itu dipergunakan sesuai dengan juklak dan juknis yang ada. Aturan atau domainnya itu adalah untuk pemasangan lampu jalan. Sampai hari ini pemotongan tetap dilakukan tapi pemasangan tidak pernah ada,” kata Ketua LAKP Dompu, Muhammad Irfan saat berusaha mengkomunikasikan persoalan ini dengan angota DPRD Dompu, Selasa (5/9). Karenanya, melalui pertemuan ini diharapkan dapat diketahui penanggung jawab pengelola dana pungutan pajak tersebut, apakah Kepala PLN, Bagian Umum atau Bappenda. Terlebih ini juga untuk memastikan peruntukannya. Selain mempertanyakan pungutan pajak yang diduga telah menjadi dana siluman, kedatangan pihaknya juga untuk memprotes kinerja PLN yang terus melakukan pemad-

aman listrik secara sepihak. “Di satu sisi masyarakat dibebankan biaya pada tingginya pembayaran listrik. Di sisi lain, PLN juga tidak bisa diajak kerjasama dengan baik, dalam arti kata selalu dilakukan pemadaman listrik pada saat masyarakat sedang khusuk dalam beribadah,” ujarnya. Muhammad Irfan mengaku tidak mengetahui pasti apa alasan PLN terus melakukan pemadaman ini, yang pasti jika persoalan tersebut terus berkelanjutan LAKP akan meminta rekomendasi DPRD untuk memindahkan Rayon PLN di Kelurahan Simpasai. Sebab dinilai tidak memberi kontribusi nyata bagi masyarakat. “Yang kemarin pemadaman dilaksankan alasan kurang tenaga pembangkit, tenaga pembangkit sudah ada tanah sudah disediakan oleh pemerintah daerah sementara pemadaman listrik tetap dilaksanakan, artinya ada kebohongan secara berjemaah oleh beberapa oknum tidak bertanggung jawab,” jelasnya. Irfan menambahkan, saat ini masyarakat juga diresahkan masalah kenaikan tarif listrik yang secara tiba-tiba, kalau pun hal ini atas dasar kebijakan pemerintah mestinya pihak PLN melakukan sosialisasi sehingga tidak menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat. (jun)

POLHUKAM

SUARA NTB Rabu, 6 September 2017

Halaman 8

Pilkada Lotim

SUKMA Pertimbangkan untuk Tidak Deklarasi

Mataram (Suara NTB) Paket pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Lombok Timur, H. M. Sukiman Azmi dan H. Rumaksi, SJ, (SUKMA), tidak akan menggelar acara deklarasi besar-besaran untuk memperkenalkan pasangan calon ini. Karena kegiatan deklarasi dinilai hanya akan menghamburkan biaya dalam jumlah yang tidak sedikit.

WAKIL Ketua DPRD Provinsi NTB, Mori Hanafi, SE, M.Comm, mengecam aksi kekejaman dan keberingasan yang dilakukan oleh militer terhadap etnis Rohingya di Myanmar. Tindakan tersebut dinilai sebagai bentuk kejahatan pada kemanusiaan. Dimana korbannya kebanyakan adalah anakanak, dan para wanita yang tidak bisa melawan menggunakan senjata. “Mereka disiksa, dibantai, dan dirampas kemerdekaannya, direnggut hak-hak hidupnya. Ini adalah kekejaman untuk pemusnahan generasi etnis Rohingnya, yang sebagian besar adalah penganut Agama Islam. Untuk itu, harus segera dihentikan,” ujarnya kepada wartawan. Politisi Partai Gerindra itupun mengeluarkan kecaman keras atas kekejaman yang terjadi pada Muslim Rohingnya, serta segala bentuk ketidakadilan perlakuan terhadap etnis Rohingya oleh rezim dan aparat juga militer Myanmar. “Pemerintah Indonesia dan lembaga-lembaga kemanusiaan untuk terus mengirimkan bantuan-bantuan darurat yang dibutuhkan oleh masyarakat muslim Rohingya,” katanya. Ia mengharapkan, pemerintah Indonesia, ikut berperan aktif dalam menekan pemerintah Myanmar agar segera menghentikan aksi pembantaian dan penyiksaan terhadap Muslim Rohingya dan berlaku adil dalam penerapan hukum dan kebijakan, pada setiap etnis di Myanmar, termasuk etnis Muslim Rohingya. “Untuk itu kita mendukung penuh upaya-upaya produktif dan konstruktif pemerintah Indonesia, dalam rangka pemulihan keamanan dan penyelesaian konflik di Myanmar,” ujarnya. Disamping itu, ia juga menyerukan kepada rakyat Indonesia, khusunya masyarakat NTB, untuk ikut peduli pada penderitaan etnis Rohingya. Dengan cara membantu pengumpulan dana kemanusiaan untuk Rohingya, melalui lembagalembaga donasi yang kredibel. “Serta selalu mendoakan keselamatan saudara-saudara muslim Rohingya, agar selalu dalam perlindungan Allah SWT. Semoga perdamaian dan keadilan bisa segera terwujud bagi saudara-saudara muslim kita di Myanmar,” pungkasnya. (ndi)

(Suara NTB/dok)

Kecam Pembantaian Rohingya

Demikian disampaikan oleh Bakal Calon Wakil Bupati, H. Rumaksi, SJ yang dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (5/9) kemarin. Menurutnya, acara deklarasi bagi pasangan SUKMA tidak terlalu mendesak untuk dilaksanakan. “Kita pertimbangkan untuk tidak melakukan deklarasi, pemborosan. Kita juga tidak punya cukup dana, kita ini calon miskin. Beda dengan calon

lainnya yang banyak uangnya, jadi biarlah yang lain deklarasi,” kata Rumaksi. Dikatakan Rumaksi, jika hanya untuk mengumpulkan massa, pihaknya akan memanfaatkan momentum pendaftaran di KPU untuk muncul ke publik dengan menggunakan massa yang cukup besar, disertai sejumlah partai pendukung. Dengan konsep yang demikian, pasangan SUKMA menilai lebih efektif

dan efesien, yakni satu kali kerja dua agenda terlaksana. “Nanti pas daftar di KPU saja kita kumpulkan pendukung dan partai. Memang rencananya kamarin Bulan November, tapi kita melihat situasi, ya nanti samaan saja sama pas mendaftar itu,” jelasnya. Rumaksi mengaku, pasangan SUKMA telah mengantongi dukungan dari beberapa partai politik. Bahkan sejum-

(Suara NTB/why)

Nasdem Targetkan Satu Fraksi di DPRD NTB

Mataram (Suara NTB) Rapat kerja wilayah khusus (Rakerwilsus) DPW Partai Nasdem NTB, pada pekan kemarin, di Hotel Jayakarta, menghasilkan beberapa keputusan. Salah satunya menargetkan penambahan jumlah kursi Partai Nasdem di DPRD NTB minimal menjadi satu fraksi utuh, pada pemilu 2019 mendatang. “Untuk NTB, diupayakan masing-masing dapil terisi. Ya minimal kita bisa menjadi satu fraksi utuh, lima sampai enam kursilah. Dan itu wajar, karena ada delapan dapil, masak masing-masing dapil ndak bisa terisi, bercita-cita boleh dong,” katanya ketika dikonfirmasi Suara NTB di ruang kerjanya. Diketahui saat ini, hasil pemilu 2014 lalu, Partai Nasdem hanya mampu menempatkan tiga wakilnya di DPRD NTB, yakni dari dapil Lombok Barat dan KLU, Dapil Lombok Timur dan Dapil Kabupaten Bima, Dompu dan Kota Bima. Oleh karena itu, Nasdem tidak bisa menjadi satu fraksi utuh, tetapi harus begabung menjadi fraksi gabungan bintang restorasi bersama PBB, yang juga mendapatkan tiga kursi. Sementara untuk kabupaten/kota, Nasdem tidak mematok target khusus, namun per-

di peringkat dua dan tiga, antara lain Bripka Sanusi yang bertugas di Ditreskrimum Polda NTB, dan Bripka I Kadek Anom, Bhabinkamtibmas Desa Cendi Manik, Sekotong, Polres Lombok Barat. Imam menambahkan, anggota polisi lain dapat mengikuti keteladanan serupa dalam menjalankan tugas kedinasan. “Dengan adanya polisi teladan, tugas polisi ke depan lebih mudah. Terbantu dengan keteladanan mereka dalam bersosialisasi dengan masyarakat,” terangnya. Satu syarat mutlak polisi teladan yakni tidak pernah memiliki catatan pelanggaran etik dan disiplin, serta berbuat pidana. Bripka Wathani juara dengan kualifikasi berhasil membina paskibraka Lotim, Saka Bhayangkara Polres Lotim, pelatih Polisi Cilik, kreasi patroli kerawanan magrib. Di sela kesibukannya ber-

olehan kursi akan disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah. Sedangkan untuk DPR RI, Nasdem yang pada pemilu 2014 lalu mampu mengirimkan satu wakilnya. Pada pemilu 2019 Nasdem menaregtkan bisa bertambah menjadi dua orang, mengingat NTB telah terbagi menjadi dua dapil, yakni dapil Pulau Lombok dan Sumbawa. Selain itu, Rakorwilsus itu juga dijadikan ajang persiapan menghadapi Pilkada NTB 2018 dan pemilu 2019. Beberapa hal yang dilakukan oleh Nasdem yakni merancang strategi pemenangan dari jauhjauh hari. “Untuk persiapan pemilu 2019, kita melakukan pemetaan dapil, pelatihan saksi dan rekrutmen saksi. Karena di DPP kita ada komisi saksi nasional,” katanya. Sementara untuk Pilkada NTB 2018, Nasdem memutuskan untuk mengajukan Ketua DPW Nasdem NTB, H. Muh, Amin, SH, M.Si yang juga kini tengah menjabat sebagai wakil gubernur aktif, sebagai bakal calon gubernur atau wakil gubernur. Namun melihat perkembanan yang ada, Nasdem lebih realistis untuk memasang Amin kembali sebagai posisi wakil gubernur. Sebab untuk menjadi orang nomor satu, dinilai masih cukup berat. (ndi)

(Suara NTB/ist)

TKI ILEGAL - Para TKI ilegal yang diamankan polisi karena hendak menyeberang ke Malaysia melalui jalur laut ilegal.

Polair Gagalkan TKI Ilegal NTB ke Malaysia Mataram (Suara NTB) – Polisi mengamankan 22 orang diduga TKI ilegal di Batam, Kepulauan Riau (Kepri). Mereka yang hendak menyeberang ke Malaysia itu 14 orang diantaranya berasal dari NTB. Dirpolair Polda NTB melalui Kasatrolda, AKBP Dewa Wijaya mengungkapkan, para TKI ilegal itu digagalkan penyelundupannya oleh Ditpolairud Polda Kepri. “Mereka hendak dibawa ke Malaysia melalui jalur laut,” ujarnya dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (5/9). 22 orang tersebut diangkut dengan Suzuki Carry masuk ke Pantai Kampung Tua Teluk Mata Ikan, Nongsa, Batam pada Minggu (3/9) dini hari lalu.

Petugas Polair kemudian menghentikan rombongan itu. Rombongan itu terdiri dari 14 warga NTB, lima warga NTT, masing-masing satu orang warga Nanggroe Aceh Darussalam, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. 19 orang diantaranya laki-laki dan tiga orang perempuan. Dewa mengatakan, sedang dilakukan penyelidikan mengenai tekong yang menjembatani keberangkatan para TKI itu ke Malaysia melalui jalur ilegal. “Kami sudah koordinasi dengan Polair Polda Kepri, para TKI ilegal itu diserahkan penanganannya ke BP3TKI Batam. Sementara pengembangan tekong, sopir, dan ter-

sangkanya sedang dilidik,” pungkasnya. Terpisah Kabid Humas Polda NTB, AKBP Tri Budi Pangastuti menyebutkan, pihaknya sudah menerima koordinasi dari Mabes Polri terkait kasus itu. “Nanti kita cek bagaimana proses keberangkatannya. Karena kepolisian tidak bisa melarang orang bepergian. Mereka ini berangkatnya estafet, tidak langsung ke tujuan,” ujarnya. Pihaknya akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Disnaker NTB dan BP3TKI NTB untuk mendata para TKI itu. Saat ini mereka masih diamankan dan belum ada jadwal pemulangan. (why)

Tertib Sosial, Standar Moral Polisi Masa Kini Mataram (Suara NTB) – Seleksi polisi teladan tingkat Polda NTB 2017 menelurkan Bripka Nurul Wathani Akbar sebagai jawaranya. Bintara Polsek Selong itu sekaligus menetapkan standar moral bagi anggota kepolisian. Wathan meraih penghargaan terbaik sebagai polisi penggerak revolusi mental dan pelopor tertib di ruang publik, Selasa (5/9) di Lapangan Gajah Mada, Mapolda NTB. Piagam yang ditandatangani Kapolda NTB, Brigjen Pol Firli diserahkan langsung Wakapolda NTB, Kombes Pol Imam Margono kepada tiga anggota polisi yang memenangi peringkat satu sampai tiga. “Mereka ini agar bisa memajukan masyarakat, memberi manfaat untuk masyarakat, menjadi contoh, energi positif kepada masyarakat,” terangnya. Dua polisi lain yang berada

satu politisi PKB yang kini duduk di DPRD NTB, H. Makmun, SH, kepada Suara NTB menyampaikan bahwa hasil survei internalnya menepatkan SUKMA pada urutan tertinggi. Bahkan mengalahkan kandidat bakal calon bupati internalnya sendiri, yakni TGH. Najamudin Mustofa. “Hasil survei kami memang pasangan SUKMA ini unggul, dari calon lainnya. Tapi meskipun demikian, kami belum memutuskan arah dukungan, karena masih berproses. Kita tidak tahu nanti arahnya ke mana, apakah ke SUKMA atau H. Najamuddin, karena hanya mereka berdua yang mendaftar di partai kami,” jelasnya. (ndi)

Pemilu 2019

Ada Kerugian Negara KASUS Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMKN 1 Narmada 2014/2015 bergulir ke ekspos bersama penyidik dengan auditor. Dipastikan ada timbul kerugian negara dalam kasus yang belum ada penetapan tersangkanya itu. “Yang jelas ada kerugian negara,” kata Kapolres Mataram, AKBP Muhammad melalui Kasatreskrim, AKP Kiki Firmansyah Effendi, kemarin. Ia tidak merinci jumlah kerugian negara yang timbul dari dugaan penyimpangan penggunaan dana BOS tersebut. “Kerugian negara itu sudah kita ekspos dengan BPKP. Nanti angkanya akan kita sampaikan,” ujarnya. Sejumlah dokumen pertanggungjawaban penggunaan anggaran SMKN 1 Narmada sudah disita. Beberapa diantaranya diduga penggunaan dana ada yang tidak sesuai peruntukan. Kasus tersebut mulai diusut Maret 2016. Beberapa wali murid yang curiga dengan pertanggungjawaban keuangan sekolah melaporkannya ke Polres Mataram. Dalam tahap penyelidikan, kepala sekolah, bendahara, wali murid, serta rekanan penyedia barang, sudah diklarifikasi. Penyidik menemukan dugaan pidana korupsi sehingga meningkatkan status kasus ke penyidikan. BOS SMKN 1 Narmada untuk tahun 2014/2015 penanggarannya senilai Rp 1 miliar. Terhitung satu siswa memperoleh Rp 1,02 juta per tahun. Kiki Firmansyah Effendi (why)

lah parati telah menemui pihaknya untuk menyampaikan hasil pleno masing-masing. Akan tetapi, ia tidak menyebutkan partai apa saja yang sudah resmi memberikannya dukungan. Dari sejumlah sumber yang dihimpun Suara NTB, pasangan SUKMA saat ini paling diunggulkan. Sehingga diyakini banyak partai yang akan menjatuhkan dukungannya pada paket ini. Bahkan dari beberapa survei yang dilakukan oleh sejumlah partai, paket SUKMA, selalu menempati posisi teratas dari calon lainnya. Pengakuan terkait keunggulan SUKMA dalam berbagai survei elektabilitas itu, juga datang dari PKB. Salah

dinas, ia bahkan menyempatkan diri untuk mengajar mengaji di salah satu pondok pesantren di Selong. “Masalah prestasi itu sudah ada yang menentukan. Yang kita lakukan adalah melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Saya yakin teman anggota polisi lain banyak yang lebih baik lagi,” kata polisi lulusan SPN Singaraja 2001 merendah. “Dengan penghargaan ini semoga bisa memberi inspirasi kepada teman yang lain. Bekerja sesuai dengan aturan, semangat, dedikasi, loyalitas tinggi kepada masyarakat,” imbuh dia. Sementara Bripka Sanusi pun tak jauh berbeda. Polisi yang juga menjabat sebagai Kadus Terong Tawah, Desa Terong Tawah, Labuapi, Lobar aktif mengajar mengaji anakanak di dusunnya. Sementara Bripka Anom, memelopori pendirian radio

(Suara NTB/why)

PIAGAM - Wakapolda NTB, Imam Margono memberikan piagam penghargaan kepada polisi teladan penggerak revolusi mental dan pelopor tertib di ruang publik, Selasa (5/9) di Lapangan Gajah Mada, Mapolda NTB. amatir di Desa Cendi Manik, serta membidani terbentuknya komunitas masyarakat peduli bencana. Peraih peringkat pertama

polisi teladan NTB itu akan kembali bersaing di Mabes Polri untuk memerebutkan jawara nasional akhir tahun nanti. (why)

(Suara NTB/why)

BARANG BUKTI - Petugas BKSDA NTB, Selasa (5/9) menunjukkan barang bukti salah satu jenis burung yang digagalkan penyelundupannya ke Bali.

Burung Langka Sumbawa Diduga Diselundupkan ke Bali Mataram (Suara NTB) – Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) NTB mengungkap lima kasus penyelundupan burung Januari-September 2017. Sebanyak 6.106 ekor burung diselamatkan dari penyelundupan. Kasus terkini, 1.313 ekor burung digagalkan penyelundupannya ke Bali. Kepala BKSDA NTB, Dr Widada mengatakan, ribuan burung itu berasal dari Sumbawa. “Itu ada 12 jenis burung, satu di antaranya yaitu Kecial Kumbuk termasuk dalam spesies dilindungi,” ungkapnya ditemui Selasa (5/9). Ribuan burung itu digagalkan penyelundupannya saat melewati Pelabuhan Lembar dini harinya. Truk dengan nomor polisi DK 9389 KL mengangkut burung tersebut dari Sumbawa menuju Bali. Sopir truk masih menjalani pemeriksaan terkait pemilik burung berikut orang yang menjadi tujuan perdagangan burung tersebut. Jenis-jenis burung tersebut antara lain, Kemodong, Srigunting, Cico Kopi Melayu, Bondol Haji, Gelatik Batu Alam, Burung Cabai, Kecial Kuning, Kepodang dan Branjangan Jawa. “Burung yang tidak dilindungi boleh diperdagangkan, hanya saja harus mengantongi surat izin penangkaran dari BKSDA,” kata Widada. Potensi kerugian dari penyelundupan ribuan bu-

rung itu mencapai Rp 50 juta. Sejumlah burung itu akan dilepasliarkan di Taman Wisata Alam (TWA) Kerandangan, Batulayar, Lombok Barat. “Untuk habituasi kemudian dilepasliarkan sebagai upaya konservasi dengan mengembalikan satwa ke habitatnya,” jelasnya. Ia menyebutkan, populasi burung Kecial Kumbuk, yang masik daftar dilindungi tersebut masih terhitung bagus. Namun menurutnya jika tidak dikendalikan maka populasinya akan mengkhawatirkan. Untuk Kecial Kumbuk, termasuk dalam daftar spesies dilindungi seperti tertuang dalam lampiran PP 7/1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. “Populasinya masih sangat bagus. tetapi justru itu yang memancing para pecinta burung untuk mengambil dari sini. kita inginnya populasi terus meningkat, bukan berkurang,” kata dia. Dari lima kasus yang telah diungkap, tercatat ada dua jenis burung dilindungi yang pernah diselundupkan, yakni Kecial Kumbuk dan Koak Kaok alias Cucak Timor. “Kalau yang masuk daftar dilindungi ini kondisinya bisa mengkhawatirkan, terancam punah.Karenainiselamaduatahun belakangan ini kita semakin intensif peningkatan pengamanan,” pungkas Widada. (why)

BUDAYA DAN HIBURAN

SUARA NTB Rabu, 6 September 2017

Halaman 9 (Suara NTB/ist)

Rendah, Rata-rata Lama Menginap Wisatawan

PANTAI KALAKI - Keindahan Pantai Kalaki yang ada di Bima.

(Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Pemerintah Provinsi NTB tidak hanya bertugas untuk mendatangkan banyak wisatawan. Namun kualitas wisatawan yang datang juga perlu untuk diperhatikan. Sebab selama ini rata-rata lama menginap wisatawan tidak lebih dari tiga hari. Hal ini tentu saja berdampak pada pendapatan masyarakat dan harusnya menjadi bahan evaluasi tentang tidak betahnya wisatawan ke NTB. Berdasarkan rilis resmi Badan Pusat Statistik pada Juli 2017 tercatat rata-rata lama menginap wisatawan hanya 2,04 hari. Bahkan pada hotel bintang satu rata-rata lama menginap wisatawan hanya 1,55 hari. Ini seakan mengisyaratkan bahwa wisatawan seperti tidak betah berlamalama berada di NTB. “Rata-rata lama menginap (RLM) tamu pada bulan Juli 2017 di Hotel Bintang mencapai 2,04 hari. RLM paling lama dicapai oleh hotel bintang 5 yaitu mencapai 3,15 hari dan terendah pada hotel bintang 1 yaitu hanya 1,55 hari,” kata Kepala BPS Provinsi NTB , Ir. Endang Tri Wahyuningsih, MM. Pemda NTB harusnya melakukan evaluasi menyeluruh terkait kurang betahnya wisatawan menginap di hotel-hotel yang ada di NTB. Hal ini berdampak pula pada lamanya wisatawan berkeliling menikmati destinasi wisata. Hanya dengan waktu dua atau tiga hari dirasa masih kurang cukup. Sebab NTB memiliki banyak destinasi untuk dikunjungi. Namun meskipun rata-rata lama menginap wisatawan tidak mengalami peningkatan yang signifikan, tidak ada upaya lebih lanjut untuk mengatasi persoalan itu. Padahal apabila wisatawan bisa lebih lama tinggal, maka sektor ekonomi di NTB bisa lebih berkembang. Lamanya tamu yang menginap juga masih didominasi oleh wisatawan asing. Jika dibandingkan antara tamu asing dengan tamu dalam negeri, terlihat RLM tamu asing lebih lama dibandingkan RLM tamu dalam negeri. RLM tamu asing Bulan Juli 2017 mencapai 2,47 hari sedangkan RLM tamu dalam negeri hanya 1,90 hari. Bahkan di hotel non bintang RLM jauh lebih rendah. RLM tamu di hotel non bintang pada Bulan Juli 2017 mencapai 1,67 hari. Ini mengalami penurunan yaitu hanya sebesar 0,26 hari dibandingkan dengan RLM Bulan Juni 2017. Jika dilihat menurut kelompok kamar, RLM tertinggi dicapai oleh kelompok kamar <10, yaitu selama 2,42 hari dan terendah pada kelompok kamar 10 – 24 yaitu hanya 1,39 hari. “Lama menginap tamu asing di hotel non bintang lebih lama dibandingkan dengan tamu dalam negeri. Ini dapat dilihat dari RLM tamu asing di hotel non bintang mencapai 2,12 hari, sedangkan RLM tamu dalam negeri hotel non bintang hanya sebesar 1,50 hari,” ujarnya. Pemda harus segera mengambil tindakan atau langkah promosi yang tepat sasaran. Sehingga tidak hanya mendatangkan banyak wisatawan, namun juga mampu meyakinkan wisatawan agar bisa tinggal lebih lama di NTB. Sehingga ia dapat berkeliling menikmati destinasi hingga berbelanja di pusat oleh-oleh. (lin) Endang Tri Wahyuningsih

Pantai Kalaki yang Mencuri Perhatian Mataram (Suara NTB) Pantai Kalaki berada di Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima kian mencuri perhatian. Pantai ini mulai banyak dikunjungi wisatawan dari luar Bima dan wisatawan lokal. Pantai dengan ombak yang tenang dan suasana yang menyenangkan membuat wisatawan selalu ingin berkunjung kembali. Pantai Kalaki juga menjadi salah satu destinasi unggulan Pemerintah Kabupaten Bima saat ini. Pemerintah Kabupaten Bima saat ini telah menyediakan berbagai fasilitas di pantai ini. Terdapat beberapa serambi yang dibuat untuk digunakan oleh wisatawan. Pantai ini sangat cocok untuk liburan keluarga. Umumnya pada akhir pekan banyak keluarga yang datang untuk menikmati waktu bersama. Orang dewasa dan anakanak mandi bersama. Sebab

ombak pantai ini tidak terlalu besar, sehingga aman untuk dijadikan tempat bermain air. “Kalau di sini memang ramai kalau Hari Sabtu dan Minggu. Kalau hari-hari biasa itu tidak terlalu ramai. Biasanya orang-orang datang bersama keluarganya dan membawa bekal,” kata warga pegiat wisata di Bima Muhammad Iskandar, Selasa (5/9).

Pantai Kalaki sendiri merupakan salah satu objek wisata yang berada di kawasan Teluk Bima. Memiliki keanekaragaman daya tarik, antara lain pantai pasir putih, panorama alam pegunungan sekeliling yang menarik mendukung keberadaan objek wisata tersebut. Objek wisata pantai Kalaki relevan sekali sebagai lokasi ajang berbagai kegiatan ke-

pariwisataan Kabupaten Bima seperti wisata sepeda air, perahu pisang, jetsky, selancar angin dan lain-lainnya. Panjang garis pantai ini mencapai satu kilometer dan berada tepat di pinggir jalan raya. Sehingga suasana pantai ini akan terasa lebih hidup, apalagi ketika sedang ramai oleh wisatawan. Banyak fasilitas dan properti lain yang bisa disewa untuk mengisi kegiatan wisata anda di Pantai Kalaki. Sebelumnya telah dilakukan Festival Teluk Bima sebagai bagian dari promosi wisata Pantai Kalaki. Sehingga diharapkan akan mampu meningkatkan kunjungan wisatawan baik do-

mestik maupun mancanegara. Sehingga dapat mendorong peningkatan pendapatan masyarakat sekitar kawasan wisata. Di pantai ini juga seringkali dilakukan berbagai kegiatan, misalnya Parade Perahu Tradisional, Lomba Cerita Rakyat (Mpama Kade’e), Kareku Kandei (lomba memukul lesung) dan banyak lainnya. “Kami berharap akan banyak wisatawan yang berkunjung ke Pantai Kalaki dan pantai-pantai lainnya di Bima. Sehingga sektor pariwisata di Bima bisa semakin berkembang dan mendatangkan keuntungan bagi masyarakat sekitar,” ujarnya. (lin)

Bebalung Kuluh dan Pisang Warga Sembalun September Food Selimut di Hotel Santika Mataram Promo Golden Palace Sulap Rumah yang Menggoyang Lidah Jadi ”Homestay”

Mataram (Suara NTB) Selalu mendapatkan apresiasi dari para tamu terhadap makanan yang enak dan sangat variatif membuat Executive Chef Golden Palace Hotel Lombok, Muchlis Affandi kembali menciptakan menu spesial untuk promo makanan terbaru di Bulan September. Nasi Bebek Kampoeng dan Mi Seng Balacan menjadi menu andalan Bulan September yang merupakan hasil kreasi dan inovasi dari tim F&B Product di hotel berbintang empat ini. Sesuai dengan namanya Nasi Bebek Kampoeng merupakan racikan spesial Bebek empuk, gurih yang dimasak dengan bumbu rahasia menghasilkan rasa yang kental dengan rempah – rempah khas Pulau Lombok. Menu kedua yang diberi nama Mie Seng Balacan menjadi menu favorit karena mie yang disajikan terbilang unik yaitu mie goreng ditambahkan irisan daging ayam yang dimasak dengan bumbu Balacan. “Tingginya permintaan para tamu untuk menu tradisional menjadi salah satu alasan saya untuk kembali menciptakan kedua menu ini untuk promo kami di Bulan September, yang menjadikan hidangan ini lebih spesial lagi ialah karena para penikmatnya dapat request sendiri untuk tingkat kepedasan dari makanan yang disajikan,” tutur Chef Muchlis yang selalu optimis menu promo Bulan September ini akan membuat para penikmatnya untuk mencoba berkali – kali. Hotel yang terletak di tengah kota Mataram dengan bangunan full AC dimulai dari Lobby tersebut, saat ini terkenal dan selalu menjadi tujuan beberapa pejabat penting di Indonesia saat sedang berkunjung ke pulau Lombok yang ingin beristirahat sembari menikmati makanan khas Lombok. Golden Palace Hotel Lombok memiliki fasilitas yang sangat lengkap seperti Skylounge Lt.11 dan Roof Top Garden Lt. 12 dengan pemandangan Kota Mataram serta Pantai, Pegunungan hingga Sunset yang sangat indah di sore hari juga memiliki areal parkir cukup luas. Untuk Reservasi dan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Golden Palace Hotel Lombok di 0370 - 6170000 (hunting), atau datang langsung ke Jl. Sriwijaya No. 38 Mataram dan dapat pula mengunjungi website di www.goldenpalacelombok.com. (*)

(Suara NTB/ist)

MENU PROMOSI - Menu promosi Golden Palace Hotel Lombok di Bulan September adalah Nasi Bebek Kampoeng dan Mi Seng Balacan.

Mataram (Suara NTB) Hotel Santika Mataram setiap bulannya menghadirkan menu baru. Promosi bulan september ini Bebalung kuluh yang merupakan hidangan utama. Sedangkan untuk hidangan penutup hadir Pisang selimut. Tidak hanya makanan, dua macam minuman yakni hangat dan dingin hadir. Yakni Wedang Palm Sereh dan September ceria. “Kami ingin menghadirkan sesuatu yang berbeda dengan menambahkan kuluh pada sajian bebalung. Kuluh sendiri sangat mudah didapatkan, karena banyak dijual di pasar,” kata Chef Hotel Santika Matara, Yasa. Bebalung yang memang sudah terkenal di Pulau Lombok ini kini menjadi sajian promo menu di Hotel Santika Mataram untuk bulan ini. Iga sapi yang telah direbus dan dibumbui dengan bumbu pilihan dipadukan dengan kuluh sayuran lokal yang dikenal kaya akan kandungan protein serta lemak (Suara NTB/ist) tak jenuhnya sehingga baik dikonsum- MENU BARU - Sajian menu baru Bulan September di si. Disajikan dengan nasi putih hangat Hotel Santika, Bebalung Kuluh dan Pisang Selimut menjadikan menu ini patut dicoba baik menjadi pilihan santap siang maupun malam. gin di bulan ini, sesuai dengan namanya olahan “Iganya direbus lama dengan api kecil, biar dari minuman ini memang membuat ceria dan dagingnya empuk. Kalau sudah empuk baru segar. Perpaduan antara buah leci segar dan sirup dimasak dan ditambahkan bumbu serta kulu- serta jeruk nipis memberikan sensasi kesegaran hnya. Kuluhnya itu cepat matang, jadi dimaHidangan penutup hadir pisang selimut yang sukkan terakhir saja,” ujarnya. merupakan olahan terbuat dari pisang raja, menSelain makanan, minuman hangat wedang gapa pisang raja karena pisang ini sangat cocok palm sereh yang terbuat dari gula aren atau gula digunakan untuk olahan ini. Dilapisi selimut yang merah, dauh sereh, jahe serta jeruk nipis dan sir- terbuat dari kulit dadar didalamnya dilapisi selai up, ini baik untuk badan terutama cuaca dingin. coklat dan digulung membentuk dadar disajikan September Ceria merupakan nama minuman din- dengan saus coklat dan es cream stroberi. (lin)

Wisatawan Tak akan Temukan Anjing di Trawangan Mataram (Suara NTB) – Setiap destinasi wisata memiliki keunikan dan kekhasan tersendiri. Jika destinasi wisata adat Sade terkenal dengan kekhasan rumah tradisionalnya, maka Trawangan juga terkenal dengan keidahan pantainya. Namun bukan itu saja, salah satu yang menarik di tempat ini bahwa tidak akan ditemukan seekor anjing pun yang hidup. Sebab berdasarakan awikawik masyarakat setempat, anjing tidak diperbolehkan masuk ke dusun ini. “Tidak boleh ada anjing di sini, kalau ada itu langsung dibunuh dan dikubur atau dibawa ke luar pulau,” kata salah satu masyarakat di Gili Trawangan, Supandi. Ia mengatakan bahwa masyarakat telah sepakat tidak memperbolehkan adanya anjing memasuki pulau ini. Pertama karena alasan kebersihan,

kedua karena mayoritas masyarakat Trawangan merupakan muslim yang memiliki kepercayaan bahwa anjing merupakan hewan najis. “Kami semua bersepakat tidak boleh ada yang pelihara anjing dan tidak boleh membawa anjing ke Trawangan. Kecuali untuk urusan tertentu, misalnya polisi yang membawa anjing pelacak,” ujarnya. Kesepakatan ini masih dijaga hingga saat ini oleh masyarakat Trawangan. Ia juga berharap para pelaku pariwisata dapat memberikan infomasi kepada wisatawan agar tidak membawa anjing masuk Trawangan. Sebab demikian aturan atau awikawik masyarakat setempat. Arie Indah Hariani, wisatawan asal Bandung mengapresiasi aturan adat masyarakat Trawangan. Menurutnya setiap destinasi memang harus memiliki ke-

unikan tersendiri. Salah satunya Trawangan, dimana masyarakatnya tidak memperbolehkan anjing memasuki wilayahnya. “Menurut saya ini unik dan bagus juga. Sekarang kita lihat di perkampungan populasi anjing semakin meningkat. Tentu saja untuk memberikan kenyamanan bagi wisatawan, ini sangat bagus,” ujarnya. Arie berharap aturan adat ini dapat terus dipertahankan. Sehingga Trawangan tetap bersih dari kotoran anjing. Sebab pengalamannya ke berbagai destinasi, kadang ia menemukan kotoran anjing yang membuatnya merasa tidak nyaman. “Namanya anjing liar tidak ada yang pelihara kan mau buang kotoran dimana saja semaunya. Kalau anjing diperbolehkan masuk Trawangan, saya khawatir pantainya jadi kotor dan bau karena kotoran anjing,” ujarnya. (lin)

Selong (Suara NTB) Dua tahun berturut-turut, Lembah Sembalun masuk dalam catatan dunia sebagai destinasi wisata halal terbaik. Warga di sekitar Sembalun mengambil kesempatan ini untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomi. Salah satunya dengan menjadikan rumah-rumah warga sebagai homestay. Sehingga dapat disewakan kepada wisatawan yang ingin menginap. “Lumayan untuk menambah pemasukan. Biasanya yang banyak nginap itu, wisatawan yang baru turun dan akan mendaki Rinjani,” kata salah satu warga yang rumahnya dijadikan homestay, Inak Cuni, Selasa (5/9). Ia mengatakan sebelumnya banyak pendaki yang menginap. Namun belakangan banyak pula wisatawan yang ingin menikmati suasana dan keindahan Sembalun menginap di penginapan miliknya. Ia dan beberapa warga lainnya melakukan itu, sebab sebelumnya banyak permintaan dari wisatawan yang merasa kesulitan mencari tempat menginap di Sembalun. “Dulu itu wisatawan sering tanya, apa rumah saya itu penginapan yang disewakan. Tapi saya bilang bukan. Mumpung letaknya tidak jauh dari Rinjani, jadi saya buat saja bersama anak saya kami mengembangkan homestay ini,” ujarnya. Ia juga mengaku mendapatkan pelatihan dan sosialiasasi dari Pemdes. Sehingga warga siap dengan kedatangan banyak wisatawan yang berkunjung ke Sembalun. Selama ini ia menerapkan dan memberikan pelayanan yang sesuai dengan kekhasan daerahnya. Sehingga wisatawan bisa merasakan sensasi yang berbeda saat menginap di Sembalun. Tidak saja Inak Cuni, warga lainnya Amak Bur juga semakin aktif melakukan promosi terhadap homestay yang baru dibuatnya beberapa bulan lalu. Ia melihat perkembangan wisatawan yang berkunjung ke Sembalun semakin baik. Sehingga ia berinisiatif untuk membangun homestay yang bekerjasama dengan saudaranya. “Kita sehari-hari kerja di sawah, bertani. Tapi karena ini ada kesempatan untuk menambah penghasilan, kenapa tidak dimanfaatkan. Saya bersama saudara saya membangun homestay yang dapat dijadikan pilihan tempat menginap bagi wisatawan,” akunya. Baik Inak Cuni ataupun Amak Bur berharap akan semakin banyak wisatawan yang datang berkunjung dan menginap. Sehingga mereka dapat menambah penghasilan dan mampu mengantar anak-anaknya hingga bangku perguruan tinggi. Sebab selama ini, penghasilannya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. (lin)

(Suara NTB/lin)

HOMESTAY - Salah satu homestay yang ada di Lembah Sembalun dengan pemandangan yang indah.

SUARA NTB Rabu, 6 September 2017

Ajukan Berkas Pembayaran Honorer NASIB gaji honorer di Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) Pembina Kota Mataram mulai menemukan titik terang. Hal itu setelah Pemprov NTB memberi lampu hijau bagi honorer di sekolah negeri untuk mengajukan berkas pembayaran gaji honorer terhitung sejak alih pengelolaan bulan Januari lalu. Kepada Suara NTB, Kepala SLBN Pembina Kota Mataram Sungkono, S.Pd., mengemukakan rasa syukurnya atas kejelasan pembayaran gaji honorer di SLBN. Meski menurutnya, (Suara NTB/dys) pihaknya belum mengetahui Sungkono apakah pembayaran gaji honorer oleh Pemprov NTB dilakukan sama dengan gaji PNS, yakni terhitung sejak bulan Januari di mana jenjang pendidikan SMA/SMK diambil alih dan dikelola provinsi. “Harapan kita pembayarannya sejak bulan Januari sampai Agustus,” harapnya. Diakuinya, sejak alih pengelolaan ke provinsi, honorer belum mendapat gaji dari provinsi. Selama ini gaji sepenuhnya dibayarkan pihak sekolah yang jumlahnya tidak seberapa. Padahal harusnya, karena sudah dikelola provinsi gaji honorer harusnya diakomodir juga oleh provinsi. “Mudahan saja bisa segera terealisasi,” imbuhnya. Untuk pengajuan berkas dijadwalkan berlangsung tanggal 8 September mendatang. Sementara saat ini, seluruh berkas honorer SLBN Pembina Kota Mataram yang berjumlah enam orang sudah lengkap semua, sehingga tinggal menunggu waktu diajukan ke provinsi. Selain itu, dirinya juga berharap agar enam orang honorer di tempatnya dapat diberikan SK oleh provinsi, sehingga menjadi tanggungjawab provinsi. Di samping itu tentu dapat meringankan beban sekolah di tengah keterbatasan jumlah guru saat ini. “Harapannya bisa di-SK-kan kembali oleh provinsi. Ada yang sudah mengabdi sejak 2011, 2012,” tukasnya. (dys)

PENDIDIKAN

Halaman 10

Peningkatan Rata-rata Lama Sekolah Tidak Bisa Cepat Mataram (Suara NTB) Peningkatan rata-rata lama sekolah sebagai salah satu indikator Rencana Pembangunan Jangka Menengah diakui tidak bisa instan atau cepat. Karena di dalamnya ada variabel waktu yang menjadi pertimbangan. Langkah yang bisa diambil hanya menjaga angka putus sekolah atau drop out kecil. Demikian disampaikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Drs. H. Muh. Suruji, Selasa (5/9). Menurutnya cara untuk peningkatan ratarata lama sekolah dengan menjaga angka drop out sekecil mungkin serta membuat agar jumlah siswa yang melanjutkan sekolah bisa sebanyak mungkin. “Hanya

dengan menjaga drop out sekecil mungkin dan melanjutkan sekolah sebesar mungkin. Tidak bisa instan karena di dalamnya ada variabel waktu,” jelas Suruji. Berdasarkan Neraca Pendidikan Daerah Provinsi NTB tahun 2015 yang disusun oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, menunjukkan rata-rata lama sekolah di

NTB yaitu 6,67 tahun, dan harapan lama sekolah 12, 37 tahun. Angka yang ditunjukkan relatif cukup rendah. Sebelumnya, Suruji menekankan, sebaiknya pemerintah dan semua pihak fokus pada penyediaan sarana dan prasarana serta memberikan advokasi kepada masyarakat tentang pentingnya anak usia sekolah untuk bersekolah.

“Supaya anak usia sekolah jangan ada yang tidak sekolah, jangan ada yang drop out. Lalu bagaimana mendorong masyarakat itu sebanyak mungkin bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Maka otomatis dalam rentang waktu sepuluh tahun, itu selesai,” kata Suruji. Menurutnya dengan memberikan fokus pada penyediaan sarana dan prasarana serta upaya advokasi kepada masyarakat, maka diyakini, masalah rata-rata lama sekolah ini dapat terselesaikan. (ron) H. Muh. Suruji (Suara NTB/ham)

150 Sekolah Ditunjuk Jadi Sekolah Model Mataram (Suara NTB) Sebanyak 150 sekolah dari jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK seluruh NTB ditunjuk menjadi sekolah model Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Sekolah model itu menjadi acuan sekolah lainnya dalam pemenuhan delapan standar pendidikan. Sekolah-sekolah itu memberi imbas kepada lima sampai enam sekolah yang ada di sekitarnya. Hal itu disampaikan Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) NTB Drs. H. Muh. Irfan, MM., ditemui di (Suara NTB/ron) ruang kerjanya, Selasa (5/9). H. Muh. Irfan Menurutnya pihaknya menginginkan sekolah model itu menekankan pemenuhan delapan standar pendidikan sebagai acuan sekolah-sekolah lainnya. Selain itu juga untuk penguatan pendidikan karakter, serta penguatan dalam penguasaan teknologi informasi yang dikembangkan di sekolah model. “Jadi sekolah dikawal oleh LPMP, diberikan rangsangan anggaran untuk melakukan tiga hal tadi yang sifatnya ekstrakurikuler, kemudan nanti dari 150 sekolah itu kita lihat petanya keunggulan lokal yang dimiliki sekolah itu,” jelas Irfan. Program ini dimulai pada 2017 sampai selesai. Sekolah imbas nantinya diharapkan bisa menjadi sekolah model. Pada dua atau tiga tahun ke depan, diharapkan semua sekolah memiliki kualitas yang sama. Sekolah model diberikan rangsangan anggaran. Nantinya sekolah model juga mengimbaskan kepada lima sampai enam sekolah di sekitarnya. LPMP, kata Irfan, memberikan anggaran untuk visitasi sekolah imbas ke sekolah model. “Kepala sekolah terdekat melihat delapan standar yang dimiliki sekolah model, terutama keunggulan lokal dari sekolah model itu,” ujar Irfan. Dicontohkannya, di sekolah model itu memiliki etos kerja yang tinggi atau manajemen kepala sekolahnya yang berhasil, atau sarana dan prasarana yang baik. Itulah yang menjadi keunggulan dan model yang akan dicontoh oleh sekolah imbas. Irfan menjelaskan, sekolah model dimulai tahun ini, kepala sekolah diundang untuk mengikuti latihan. Nantinya akan dibuat kegiatan yang melibatkan sekolah model dan sekolah imbas, terutama kegiatan yang menunjukkan keunggulan sekolah model. “Misalnya dari sisi taman, penataan halaman misalnya, itu bisa mmenjadi contoh bagi sekolah lain, atau bagaimaan manajemen sekolahnya,” pungkasnya. (ron)

(Suara NTB/dys)

CILOK - Mahasiswi Unram ini mengembangkan cilok berbahan dasar pangan lokal tahu dan tempe sebagai solusi di tengah semakin meningkatnya permintaan masyarakat akan jajanan dan cemilan yang sehat dan bergizi.

Mahasiswa Unram Kembangkan Cilok Berbahan Dasar Pangan Lokal

Mataram (Suara NTB) Cilok atau pentol, merupakan cemilan ringan yang cukup digemari oleh masyarakat. Rasanya yang lezat dan tentunya bergizi, karena berbahan dasar tepung dan daging menjadikan cilok laris manis. Namun siapa sangka, di tangan kreatif mahasiswa Unram, cilok yang awalnya berbahan dasar tepung dan daging dikembangkan dengan

bahan dasar tahu dan tempe. Nino Winona Al Gasyiya, salah satu mahasiswi yang ikut terlibat dalam pembuatan cilok berbahan dasar pangan lokal tahu dan tempe mengaku, ide membuat cilok dari tahu dan tempe berawal dari kegelisahan melihat masyarakat yang tidak menggemari tahu dan tempe. Padahal mengkonsumsi tahu dan tempe dapat mem-

buat badan bergizi, tidak kalah bergizinya dengan mengkonsumsi daging. Dirinya menduga, masyarakat tidak menggemari tahu dan tempe karena kurang beragamnya produk berbahan dasar tahu dan tempe. Selain itu, produksi tahu dan tempe yang melimpah ruah di berbagai sentra pembuatan tahu tempe di Kota Mataram dimanfaatkan ma-

tinggi, bebas bahan pengawet dan MSG, dan menjangkau konsumen berkebutuhan khusus (gluten intolerance). Di samping itu, cilok berbahan pangan lokal ini jadi solusi jajanan sehat dan dapat menjadi cemilan khas Kota Mataram yang dapat dikembangkan menjadi usaha yang profitable, dan dapat meningkatkan pendapatan produsen tahu dan tempe. (dys)

SMPN 5 Mataram Tingkatkan Budaya Mutu

SMK Diharuskan Terapkan Kurikulum 2013 Versi 2017 (Suara NTB/dys)

WAKILI - Kelompok Tari Spendu Mataram yang akan mewakili NTB di ajang FLS2N tingkat nasional akhir September di Surabaya Jawa Timur.

Kelompok Tari Spendu Wakili NTB ke FLS2N Tingkat Nasional Mataram (Suara NTB) Ketekunan akhirnya berbuah manis. Hal itulah yang kini dirasakan dan dibuktikan oleh siswi-siswi kelompok tari asal SMPN 2 (Spendu) Mataram. Tidak sia-sia, belajar tekun tiap hari membuahkan cerita manis dalam karir hidup mereka. Kelompok tari yang terdiri dari lima siswi-siswi cantik yaitu Amelia Putri Dwi Jayanti, Alyssa Rizqia Haris, Luh Putu Nanetta Indesvari Kusuma Dwi, Dila Dithaliya dan Ni Putu Ayumas Taseha P.P ini berhasil menggondol juara lomba tari di ajang FLS2N Tingkat Provinsi NTB tahun 2017. Juara ini sekaligus mengantarkan mereka sebagai wakil NTB berlaga di FLS2N Tingkat Nasional pada 24 September di Surabaya nanti. Sebelum berlaga ke provinsi, kelompok tari ini keluar sebagai juara pada FLS2N Tingkat Kota Mataram. Alyssa, salah seorang anggota kelompok tari mengaku juara yang diraih merupakan hasil

kerja keras yang dibangun bersama timnya selama ini. Tidak salah jika kerja kerasnya itu diganjar dengan prestasi membanggakan. Tidak saja bagi mereka secara pribadi, namun membanggakan bagi kedua orang tua, sekolah, dan tentunya bagi Kota Mataram. Diakui Alyssa, timnya keluar sebagai juara tari pada FLS2N beberapa waktu lalu setelah membawakan tarian bertemakan Flora Fauna. Adapun tarian yang dibawakan tersebut menggambarkan keceriaan para petani jagung NTB, karena hasil panen yang melimpah ruah. Pesan yang ingin disampaikan tentunya ialah setiap orang harus menghargai jerih payah para petani. Karena tanpa mereka, makanan yang dimakan mungkin tidak ada. Lebih tepatnya, mensyukuri setiap apa yang ada saat ini. Sementara itu, Amelia menuturkan bagaimana dia dan anggota tari lainnya membangun tim sehingga kompak. Tim

tari sebenarnya sudah terbentuk sejak Amelia dan temantemannya duduk di bangku SD tepatnya saat mereka samasama bersekolah di SDN 2 Cakranegara. Sejak saat itu, mereka menjadi satu tim tari yang kompak, hingga akhirnya mereka sekolah di tempat yang sama di SMPN 2 Mataram. Berlatih menari di sanggar yang terdapat di luar sekolah adalah keseharian mereka sejak SD hingga kini. Di bangku SD, kelompok tari ini juga sangat berprestasi. Mereka juga pernah menjadi juara FLS2N Tingkat Provinsi pada tahun 2014 silam. Apa yang diraihnya kini, mengingatkan sukses mereka saat duduk di bangku SD. Menghadapi FLS2N Tingkat Nasional akhir September mendatang, tim tari ini sudah mulai berlatih di sanggar bersama para pelatih tari tentunya. Harapannya bisa tampil maksimal dan keluar sebagai juara di tingkat nasional. (dys)

Mataram (Suara NTB) SMPN 5 Mataram terus berupaya meningkatkan budaya mutu atau budaya prestasi di sekolah. Terlebih lagi, SMPN 5 Mataram juga ditunjuk sebagai salah satu sekolah model. Dengan budaya mutu yang terjaga itu diharapkan dapat memberi imbas kepada sekolah lainnya. Kepala SMPN 5 Mataram, H. Muhammad Ali, Selasa (5/9) mengatakan, pihaknya mengelola delapan standar pendidikan di sekolah dengan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Artinya sekolah harus memiliki budaya mutu, baik pada bidang akademik maupun non akademik. “Sehingga kita akan mengupayakan budaya mutu atau budaya prestasi,” katanya. SMPN 5 Mataram ditunjuk menjadi salah satu sekolah model, yang akan memberi imbas ke beberapa sekolah lainnya. Ditunjuk karena dilihat dari pengelolaan delapan standar pendidikan sesuai dengan SPMI. Ali mengatakan, SMPN 5 Mataram nantinya akan memberi imbas ke SMPN 14 Mataram, SMPN 19 Mataram, SMPN 20 Mataram, SMPN 22 Mataram, dan SMP Dwijendra. “Supaya masing-masing sekolah ini mengarahkan sekolahnya agar memiliki budaya mutu atau budaya prestasi,” katanya. Pihaknya sendiri sudah diberikan penguatan sebany-

(Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Seluruh SMK diharuskan menerapkan kurikulum 2013 versi 2017 merujuk Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 4678/D/Kep/MK/2016 tanggal 2 September 2016 tentang spektrum keahlian pendidikan menengah kejuruan. Ada sejumlah perubahan dibandingkan dengan ketentuan kurikulum sebelumnya. Demikian diungkapkan Kepala Seksi Kurikulum SMK, Bidang Pembinaan SMK Di(Suara NTB/dok) nas Pendidikan dan KebuUmar dayaan (Dikbud) NTB, Umar, S.Sos., MM., dihubungi Selasa (5/9). Menurutnya ada beberapa perubahan atau perkembangan spektrum itu. Ia menjelaskan, yang pertama mengenai program studi yang dulunya dibagi-bagi sekarang digabung menjadi satu. Selain juga tentang substansi nama, yang dulunya bernama paket keahlian menjadi kompetensi keahlian. “Dan beberapa nama yang disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang direvitalisasi kurikulum,” kata Umar, yang saat ini juga masih menjabat Kepala SMKN 3 Mataram. Sementara itu, jumlah bidang keahlian sebanyak sembilan bidang keahlian, 48 program keahlian, dan 142 kompetensi keahlian masih tetap. Hanya ditekankan adalah perubahan nama dan penggabungan beberapa program keahlian maupun kompetensi keahlian menjadi satu. Nama-nama yang dulunya dikonotasikan kurang bagus, diubah namanya. “Agar menjadi lebih menarik,” ujar Umar. Perubahan yang cukup berbeda yaitu mengenai silabus, jika kurikulum sebelumnya memberi contoh silabus, di kurikulum saat ini tidak diberi contoh silabus. Tetapi Guru dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) menganalisa Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD)-nya. Nantinya merekalah yang mengembangkan menjadi silabus yang akan diterapkan di sekolah masing-masing. “Sekarang versi 2107 harus menganalisa kompentensi dasar dulu baru disusun menjadi silabus. Di sana akan muncul waktu dan materi yang dibagi per semester,”jelas Umar. Pihaknya berharap melalui kurikulum ini, terjadi peningkatan kapasitas, serta kompetensi siswa meningkat lebih tajam dibandingkan sebelumnya dan siswa siap terjun ke dunia kerja. (ron)

hasiswa Unram untuk diolah menjadi makanan lain yang digemari masyarakat. Apalagi di tengah permintaan yang meningkat akan jajanan yang aman dan sehat. Lebih jauh Nino menungkapkan, keunggulan cilok berbahan dasar pangan lokal tahu dan tempe di antaranya yaitu bahan baku lokal mudah didapat, harga cukup kompetitif, sumber protein nabati yang

ak dua kali oleh Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) NTB. Pihaknya juga diberikan bantuan dana untuk mengelola sekolah model itu. Saat ini sedang disusun Rencana Anggaran Belanja (RAB) untuk berbagai kegiatan yang akan disusun, termasuk untuk kegiatan bagi sekolah imbas. SMPN 5 Mataram ke depan akan melaksanaan standar pendidikan itu. Delapan standar pendidikan itu yaitu standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan pendidikan, dan standar penilaian pendidikan. Nantinya pihak sekolah akan memberikan pelatihan kepada guru agar dapat meningkatkan kualitas kegiatan belajar mengajar di kelas. Bagi siswa juga akan dilakukan pengayaan agar nilai ujian dapat meningkat. Pemenuhan sarana dan prasarana juga lebih ditingkatkan, seperti alat peraga pembelajaran dan penunjang proses pembelajaran. (ron)

H. Muhammad Ali

Halaman 11

SUARA NTB Rabu, 6 September 2017

Gubernur Beri Bonus Atlet Peraih Medali SEA Games Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. TGH. M Zainul Majdi mengungkapkan rasa bangga teramat besar atas keberhasilan atlet NTB yang sukses meraih satu medali emas, dua perak dan satu perunggu di SEA Games, di Malaysia, 19-30 Agustus. Sebagai bentuk terimakasihnya, orang nomor satu di lingkup Pemprov NTB itu memberikan apresiasi uang pembinaan kepada lima atlet peraih medali di event level Asia Tenggara itu. Total uang pembinaan sebesar Rp 155 juta sebagai apresiasi itu diserahkan langsung Gubernur NTB di ruang tamu Gubernur NTB, Selasa (5/9). “Alhamdulillah, terimakasih untuk atlet yang sudah menyumbangkan medali. Prestasi ini menjadi kebanggan buat Indonesia dan daerah kita,” ucap Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi, saat menerima atlet di ruang tamunya. Saat itu Gubernur NTB didampingi Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto

dan Kadispora NTB, Hj. Husnanidiaty Nurdin. Hadir juga Ketua Umum PASI NTB, H. Suhaimi, Ketua Harian Pengprov Ikatan Sport Sepeda Indonesia (ISSI) NTB, Wibowo Budisantoso, Pelatih Muay Thai NTB, Indra Gunawan dan Ketua Harian Pengorov FORKI NTB, AKBP. (Purn) Muksin. Pada kesempatan itu Gubernur NTB mengungkapkan kebanggannya teramat besar terhadap para patriot olahraga NTB yang sukses meraih satu emas, dua perak dan satu

perunggu. Menurutnya prestasi tersebut sudah membanggakan bangsa Indonesia, meskipun ada satu atlet muay thai NTB, Ardiansyah belum berhasil menyumbangkan medali. Menurut Gubernur, prestasi anak NTB tidak lepas dari pola pembinaan olahraga NTB yang sudah lebih baik. Untuk itu dia terus mengingatkan KONI NTB dan Dispora NTB untuk tetap meletakkan pembinaan atlet dalam situasi tekanan yang kon-

struktif atau pembinaan ditujukan dengan meningkatkan daya tahan serta kemampuan teknik atlet. Lanjutnya, kedepan kata Gubernur pembinaan atlet NTB harus lebih terukur, kemudian skala perioritas atlet harus perlakukan khusus kepada cabor unggulan maupun atlet unggulan harus betulbetul dipakai. Begitu juga dengan cabor yang belum berprestasi tetap dianggarkan seperti biasa. Pola pembinaan cabor unggulan kata Gubernur harus tetap dilakukan skala perioritas, sekarang sudah kelihatan dan bertambah cabor-cabor yang berprestasi. Cabor prioritas kata Gubernur harus tetap dievaluasi terutama dilihat dari prestasi dan dukungan masyarakat.

“Terus berlatih lagi, saya berharap ada putra NTB yang bisa menyumbang medali emas untuk Indonesia di Asian Games 2018,” harapnya. Di tempat yang sama Ketua KONI NTB, H. Andy Hadianto melaporkan bahwa atlet NTB sukses meraih satu emas, dua perak dan satu perunggu. Satu emas diraih oleh I Gusti Bagus Saputra di balap sepeda BMX, kemudian dua medali perak diraih Ahmad Zigi Zaresta Yuda di cabor karate dan Fadlin-Iswandi di nomor estafet 4x100 meter atletik putra dan medali perunggu diraih Andrian di nomor 400 meter gawang putra. “Gubernur memberikan uang pembinaan Rp 50 juta untuk peraih emas, Rp 40 juta perak dan Rp 25 juta peraih perunggu,” ucap Andy. (fan)

(Suara NTB/fan)

VOLI - Beginilah suasana pertandingan voli Indoor dalam rangka peringatan Haornas yang digelar Dispora NTB, di Gelanggang Pemuda Mataram, Selasa (5/9) kemarin. Tim Koperasi (kanan) berhasil mengalahkan tim Inspektorat di laga hari pertama.

Dispora NTB Gelar Pertandingan Futsal dan Voli Indoor Antar Instansi Mataram (Suara NTB) Memperingati Hari Olahraga Nasional (Haornas) yang jatuh tiap tanggal 9 September, pihak Dinas Dikpora NTB menggelar pertandingan olahraga Futsal dan Voli Indoor Antar-instansi Lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB di Gelanggang Pemuda Mataram, Selasa (5/9). Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) NTB, Hj. Husnanidiaty Nurdin yang diwawancara Suara NTB mengatakan pertandingkan olahraga dalam rangka memperingati Haornas itu mempertandingkan dua cabang olahraga, yakni fut-

sal dan bola voli indoor. Pertandingan yang akan berlangsung hingga tanggal 9 September itu diikuti semua intansi dan lembaga di Lingkup Pemprov NTB. Selain mempertandingkan futsal dan voli Indoor, pihak Dispora NTB juga telah melaksanakan kegiatan olahraga tradisional yang melibatkan Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi dan pejabat lingkup Pemprov NTB di Kantor Gubernur NTB Agustus lalu. “Lomba yang pertama kita gelar adalah olahraga tradisional seperi terompah panjang yang melibatkan bapak Gubernur NTB di Kantor gubernur NTB bulan Agustus lalu. Sekarang kita menggelar olahraga pertandingan seperti pertandingan futsal dan bola voli indoor,” ucapnya. Hj. Husnanidiaty Nurdin yang biasa disapa Eni mengatakan jumlah olahraga yang dipertandingkan tahun ini memang tidak banyak. Namun

demikian untuk kedepannya pihaknya akan mempertandingkan lebih banyak cabor lagi. “Sekarang kita gelar permainan voli dan futsal saja.

RUPA-RUPA KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah,Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti. DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177 GameHouse: MELAYANI PENGISIAN GAME PC/LAPTOP (GAME SELALU UPDATE), SERVICE PC/LAPTOP, RAKIT PC GAMING, DAN MAINTENANCE PC/LAPTOP. JL. PENDIDIKAN NO. 2 (UTARA KAMPUS AMM) HP. 085858403130 Airlangga Fotocopy Menerima: Foto Copy, Print, Jilid Skripsi, Jilid Spiral, Jilid Buku, Laminating dan Menyediakan alat tulis kantor, alat-alat listrik, pulsa DLL. . Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081803740769 V Laundry Menerima: cuci setrika, cuci karpet, cuci boneka,cuci gorden, cuci tas + sepatu DLL. Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081803740769 Allea Galeri, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

SALON AYSHA SALON AND BODY TREATMENT, mlyani: prwatan rmbt&kulit, opening trial facial treatment by eternal beauty,mngatasi: wjah kriput,mnghlngkn bkas jrwat mncrahkan wjah,mnghlngkn flek, alamat : jl. dr. soetomo ,kr. baru, mtr, hp : 087800106674/ 082147428836

Mungkin jumlah ini sedikit karena tahap awal, semoga tahun depan bisa lebih banyak cabor yang kita pertandingkan,” harapnya. Lewat kegiatan olahraga tersebut, Eni berharap bisa menjadi sebagai ajang seleksi atlet Kopri NTB yang akan mengikuti pertandingan olahraga Kopri nasional di Jogjakarta dalam waktu dekat. Selain itu, harapan Eni pelaksanaan Pertandingan olahraga dalam rangka Haornas itu bisa menjadi budaya serta menjadi kebutuhan dan gaya hidup masyarakat. Harapannya melalui kegiatan olahraga itu dapat menciptakan kebugaran jasmani dan rohani masyarakat Indonesia yang sehat, khususnya masyarakat NTB. Selain menggelar pertandingan olahraga, Dispora NTB juga akan menggelar upacara peringatan Haornas bersama KONI NTB, di Kantor Gubernur NTB tanggal 9 Sepetember 2017. (fan)

SALON Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) KITA-KITA SALON & SPA, Prmo:Mnrik Smoothing Colour hnya Rp 100-400rb, Ombre/Highlight Rp 75-250rb, Make Up Wisuda+Hair Do Rp 150rb, Jl. Arya Bnjar Gtas, Bagek Kembar Tanjung Krng Sekarbela, Hub. 081917347453, Pin BB D34158D4 SALON DEWA-DEWI,menerima: Rias Pengantin Bali, Agung&Modifikasi,Pkt Prewed dgh harga trjngkau. Menerima Prwatan wajah & rambut. Hub: Rika (081917965628)jl.Teleq raya no.26 Kr.bedil, FB:Dewa-Dewi Payas Bali Mataram, IG :Rika_Pratistha

HILANG HILANG BPKB R4 MITSUBISHI DR1686 NOKA/NOSIN : L300DF221521/4056C360941 AN. MAWARDI BPKB : 11537046 HILANG DISEKITAR GOMONG MATARAM HILANG STNK R2 HONDA VARIO DR3192CL NOKA/ NOSIN : MH1KF1110FK062431/KF11E1060590 AN. RINA KUSHARTIK HILANG DISEKITAR JL. LANGKO KOTA MATARAM HILANG BPKB R4 TOYOTA DR1195DH NOKA/NOSIN : FJ40-275607/3F-262042 AN. MADE KAWI HILANG DISEKITAR LINGSAR HILANG BPKB R2 TOYOTA DR1491DB NOKA/NOSIN : MHFE2C12J8K008365/ DBB5549 AN. NITA HERAWATI NUFUS AR HILANG DISEKITAR JL. PLAMBOYAN MATARAM

LOWONGAN AMYRALD SALON membutuhkan karyawan yang professional/berpengalaman, disiplin, bertanggung jawab, pekerja keras & mau ditarget. gaji 1-2jt/bln.Hp 085239056182/jl. swasembada 11 c, kekalik jaya. DIBTHKAN Kryawati untk Salon Kecantikan.Diutamakan yg Mnguasai Smua Prwtan Rambut dan Kulit. Brpngalaman Mnimal 1 Thn dibidangnya. Brpnampilan Mnarik usia 18-30 Thn dan Mmiliki Kndraan Sndiri. Berminat hub. Yuni Salon Jl. dr. Stomo No. 18 Krg. Baru, Mtrm. HP : 087865155031 DIBUTUHKAN SEGERA TERAPIS SALON, SUDAH BERPENGALAMAN DIBIDANG SALON KECANTIKAN DAN TREATMENT, BELUM MENIKAH, UNTUK DITEMPATKAN DI INA PARISKA SALON CAB. MATARAM, LAMARAN DIKIRIM KE INA PARISKA SALON, JL. MAJAPAHIT NO. 31 B-C MATARAM DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2 DICARI SEGERA SOPIR PRIA/WNT, BAWA SIM & KTP LOMBOK TAKSI JL. KOPERASI NO.102 MATARAM HUB. 087865493799.

(Suara NTB/fan)

TERIMA ATLET - Gubernur NTB, Dr.TGH. M. Zainul Majdi didampingi Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto sedang menerima atlet SEA Games NTB, Selasa (5/9) kemarin.

Zigi Ikuti Kejuaraan Karate di Jerman Mataram (Suara NTB) Atlet karate kebanggaan NTB, Ahmad Zigi Zaresta Yuda tidak bisa hadir di acara pemberian apresiasi untuk atlet berprestasi yang digelar di Kantor Gubernur NTB, Selasa (5/9) kemarin. Pasalnya, atlet peraih medali perak kelas Kata (seni gerak) di SEA Games 2017 itu sedang mengikuti Kejuaraan Karate Internasional di Jerman, dalam Minggu ini. Demikian disampaikan Ketua Harian FORKI NTB, AKBP (Purn) Muksin saat dihubungi Suara NTB di Kantor Gubernur NTB, Selasa (5/9) kemarin. “Zigi sedang mengikuti kejuaraan karate di Jerman, sehingga tidak bisa hadir,” ucapnya. Pernyataan ini dilontarkan oleh Muksin menjawab ketidakhadiran Ahmad Zigi Zaresta Yuda diacara pemberian apresiasi oleh Gubernur NTB, Dr. TGH.M. Zainul Majdi untuk lima atlet NTB yang sukses meraih satu emas, dua perak dan satu perunggu di SEA Games 2017. Muksin mengatakan, atlet asal asal Lombok Barat (Lobar) itu telah bertandang ke Jerman untuk mengikuti kejuaraan karate level internasional. Menurut Muksin, kejuaraan karate di Jerman sangat penting bagi Zigi karena event itu sebagai ajang untuk mengincar tiket ke Olimpiade. Dalam hal ini Zigi mengincar poin untuk bisa mengikuti olimpiade 2018. Saat ini Zigi sudah mengantongi 600 poin dan menempati p e r ingkat 29 dunia. Zigi harus terus mengikuti kejuaraan dunia agar mengantongi poin lebih bany a k lagi sehingga Zigi bisa mewakili Indonesia di olimp i a d e musim dingin tahun 2018. Kejuaraan Karate yang di gelar di Jerman semacam Liga, dimana semua atlet karate level dunia harus mengikuti event itu untuk dapat meraih tiket mengikuti olimpiade musim dingin tahun 2018. (fan)

Ahmad Zigi Zaresta Yuda (ant/bali post)

HILANG HILANG STNK R2 YAMAHA DR4925CF NOKA/NOSIN : MH350C005DK649005/50C649023 AN. I KETUT SUASTA HILANG DISEKTAR JL. PEJANGGIK CAKRANEGARA HILANG STNK R2 YAMAHA DR6199CO NOKA/NOSIN : MH3RG1010FK001747/ G401E-0028000 AN. NYOMAN PUTRA YASA HILANG DISEKITAR KOTA MATARAM HILANG STNK R2 HONDA DR4024HA NOKA/NOSIN : MH1JBC111AK55594/ JBC1E-1518304 AN. SITI ROHIMAH HILANG DISEKITAR RUMAH MENUJU MATARAM HILANG STNK R2 HONDA REVO DR2926BI NOKA/ NOSIN : MH1JB62128K42014/HB62E-1490952 AN. SAHDAN HILANG DISEKITAR RUMAH MENUJU KOTA MATARAM

LOWONGAN DIBUTUHKAN SEGERA PEMBANTU RUMAH TANGGA (PRT) DIUTAMAKAN YANG BELUM MENIKAH , MAU TINGGAL DI DALAM, GAJI+THR. HUBUNGI BPK ADI (081917109080) DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 Perusahaan Farmacy membutuhkn: Salesman TO/Kanvas dgn syrt:Pria max 30th,pendidikan min.SMA, pnglman min.1thn, mnguasai area lombok(TO), P.Sumbawa (Kanvas),mmliki sim C(TO), Krm lmran: PT.Lenko Surya Perkasa,Jl.Ry Sandik No.19, 081915726592 PATRA SALON membutuhkan kryawan, yg blum berpngalman siap d training, diutamakan yang belum menikah, hub : 087864337006, jl. swakarya No.21 A kekalik-sekarbela.

SALON Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809 AMYRALD SALON & SPA,mlyani prwtan khusus wjah,rmbt &bdan.Promo smoothing 100300rb,Facial whitening+ozone+totok aura (2jam)125rb, mngtasi kulit brjrwat,flek &mncrhkan kulit,make-up wisuda 150rb,lulur+massage+sauna 85rb, jl.swasembada 11c, kekalik jaya, hub.085239056182 (lidya) Vmel Griya Manten & Salon, mnrm prwtan rmbut,kulit &tubuh,Rias pngantin&wisuda, mnyediakn pnywaan bju pngntn &bju adat ank,tersedia pkt pernikahan,Promo ramadhan :smoothing disc.30%, Jl Bungkarno N0.99 Pagutan,Hp:087765029666 TWIN’S SALON, Paket Perawatan Trjangkau : Pkt 1 = Facial + totok wajh + Crmbath + Catok vit (40rb),Pkt 2=Crmbath+Massage + Lulur + facial+Totok Wajah + Ctok + Mskr Bdan +ratus Vagina (100rb), dan Masih Bnyk Lagi Pkt Trjangkau Lainnya, Hub: 087 765860889/085937064233, jl.Salak Gg II No.5, Tohpati LKP YUNI SALON Promo Krsus Kilat Unt Smua Prgrm Bljr Hy 1 Bln Anda Siap Bekerja dan Buka Usha Salon. Berminat Hub. YUNI SALON. Jl. Dr. Sutomo No. 18 Krg Bru Mtrm. Hp: 087865155031/081236448081 Quen Shi Salon & Day Spa Menerima:Cream Bath, Hair mask, Colouring, Smoothing, Body Masage, Body Scrub, Body Mask, Milk Bath, Ear Candle, Mani & pedi cure, Ratus, Sauna & Facial, disc. 30% smooting & Rebonding . Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081917388443 Rcsm Youfo MTR salon Spa Muslimah, Prm Lbra:gratis cutting hair u/rbondng & smoothing.Prwtan Spa,facial,Creambath,Galvanic Spa.Facial Free Massage tgn&kaki mlai dr 65rb.Jl Kertanegara Btn Palm Indah I,Blkang Apotek Panjitilar. FB&IG:Youfo Mataram. WA: 087765893848

Rabu, 6 September 2017

SUARA NTB

Halaman 12

RUKO - VILA - KOST

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/ Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Rabu, 6 September 2017

Halaman 13

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

MENU : NASI KELOR, NASI LEBUI, BEBALUNG, SOTO, PELECING, RUJAK, ES KELAPA MUDA TEMAT & MENERIMA PESANAN NASI KOTAK, SNACK KANTOR. HUBUNGI IBU IDA AHMADI HP 081907415439

gin Belajar n i P ANIMASI ? SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat

Rp. 995 Jt

SUARA NTB Rabu, 6 September 2017

OPINI

Halaman 14

Mengapa Ada ’’Bullying’’? Jangan Dibiarkan Mangkrak PEMERINTAH perlu melakukan kajian mendalam sebelum memutuskan membangun sebuah fasilitas. Perencanaan pun harus matang. Tanpa perencanaan yang matang, bisa bisa fasilitas yang dibangun itu justru akan menimbulkan masalah. Sudah banyak contoh fasilitas yang dibangun pemerintah menelan anggaran besar tapi ujung ujungnya tidak bisa dimanfaatkan. Salah satunya seperti yang terjadi di Kota Mataram. Pemkot Mataram telah menggelontorkan setidaknya Rp 6 miliar untuk membangun MWP (Mataram Water Park). Anggaran Rp 6 miliar itu digelontorkan dalam dua kali tahun anggaran. Yakni tahun anggaran 2008 dan tahun anggaran 2010. MWP dibangun sejak masa pemerintahan mendiang HM. Ruslan, Walikota Mataram pada waktu itu. Sejak awal pembangunan MWP itu banyak menjadi sorotan kalangan dewan. Terutama, karena waktu itu peletakan batu pertama justru dilakukan di Taman Bumi Gora Udayana yang notabene lahan milik Pemprov NTB. Nyatanya pembangunan di Taman Bumi Gora itu tidak berlanjut karena memang belum ada persetujuan dari Pemprov NTB selaku pemilik lahan. Nasi sudah menjadi bubur, Pemkot Mataram akhirnya melakukan pembebasan lahan di sekitar lokasi pembangunan MWP. Permasalahan tidak selesai sampai di situ. Setelah rampung pun, MWP masih menimbulkan masalah. Niat Pemkot Mataram menjadikan MWP sebagai sarana latihan bagi atlet cabor renang, terpaksa kandas. Kedalaman kolam kurang dari standar atlet renang. Sehingga sampai saat ini MWP tidak kunjung dimanfaatkan. Kondisi ini tentu sangat jauh dari harapan. Impian Pemkot Mataram adalah menjadikan MWP sebagai wahana olahraga dan hiburan keluarga. Tetapi sampai saat ini, impian itu tidak juga terwujud. Pemkot Mataram sempat menawarkan secara terbuka pengelolaan MWP kepada investor. Sayangnya, sampai sekarang belum ada investor yang melirik MWP. Pemkot Mataram mencoba memasang posisi tawar. Pemkot Mataram menolak calon investor yang hanya berkeinginan mengelola MWP. Yang diinginkan Pemkot Mataram adalah investor yang mengembangkan kawasan MWP berikut mengoperasionalkannya. Setelah tak ada investor yang merapat, Pemkot Mataram kemudian melempar wacana untuk mengelola sendiri MWP. Tetapi sejak wacana itu digulirkan, Pemkot Mataram belum menunjuk OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang berhak mengelola MWP itu. Baru tahun ini, sejak terbentuknya OPD baru, Pemkot Mataram mulai menunjuk Dispora (Dinas Pemuda dan Olahraga) Kota Mataram untuk mengelolanya. Namun demikian, Pemkot Mataram hendaknya tidak gamang. Setidaknya sudah harus ada kejelasan ketika Pemkot Mataram sudah menunjuk Dispora Kota Mataram untuk mengelola MWP. Apakah MWP itu akan dimanfaatkan untuk latihan atlet cabor renang ataukah dikomersilkan untuk masyarakat umum. Kalau tidak ada kejelasan ke mana arah pengelolaan MWP, hal ini bisa menjadi batu sandungan bagi Dispora Kota Mataram nantinya. Apalagi Pemkot Mataram menganggarkan sekitar Rp 1,2 miliar untuk revitalisasi MWP. Anggaran revitalisasi ini menambah besar anggaran yang dihabiskan oleh MWP. Belum lagi sejak rampung, hingga sekarang, meski tidak dimanfaatkan, Pemkot Mataram harus tetap menganggarkan sekitar Rp 200 juta untuk biaya pemeliharaan. Untuk mencegah mubazirnya aset Pemkot Mataram di Udayana itu, bangunan MWP itu harus segera dimanfaatkan. Akan lebih baik kalau aset bernilai miliaran rupiah itu bisa mendatangkan PAD (Pendapatan Asli Daerah). (*)

RADIO

Kasus yang menimpa seorang pelajar SMP yang dibully oleh temanteman seusianya baik yang satu sekolah dan beda sekolah, sungguh memprihatinkan. Meskipun kasus bully sudah ada sejak dahulu namun tetap saja setiap ada kasus selalu membuat kita terhenyak kemudian mengelus dada. ETAPA tidak, kita menyaksikan dengan sangat gamblang bagaimana seorang remaja putri dibully baik fisik maupun psikisnya. Dia dijambak, ditendang, didorong hingga jatuh dan menerima kata-kata kasar dan ejekan. Bahkan dia juga harus mencium satu persatu tangan teman-teman yang membully-nya itu seperti layaknya seorang anak mencium tangan orang tuanya maupun gurunya di sekolah. Tidak hanya sampai di situ saja. Kejadian tersebut dividiokan dan saat korban mencium satu persatu tangan teman-teman pembully tersebut juga diabadikan dengan cara memfotonya. Pada akhirnya mereka memposting vidio tersebut ke dunia maya. Vidio tersebut pun viral! Dan yang jelas banyak komentar dan opini berkaitan dengan kasus tersebut. Berdasarkan maknanya bullying atau perundungan adalah suatu perlakuan yang mengganggu, mengusik terus-menerus dan juga menyusahkan. Dalam praktiknya terutama di sekolah banyak perlakuan perundungan yang dialami oleh seseorang/siswa. Seperti: Tidak membolehkan adik kelas/siswa untuk melewati jalur tertentu atau nonkrong/jajan di suatu tempat, “menertibkan” sendiri penampilan adik kelas. Seperti mendedel rok yang pendek tetapi dengan teriakan dan omongan kasar, menyuruh-nyuruh adik kelas melakukan sesuatu, meminta ditraktir makan dengan menggunakan kekuasaan, alias malak, mewajibkan pakai atribut tertentu di luar atribut sekolah, melakukan briefing ke adik kelas di luar sekolah, tanpa seizin sekolah, menyuruh adik kelas melakukan tugas yang sifatnya konyol, berkata kasar, memberi hukuman fisik, serta sanksi yang tidak mendidik terhadap adik kelas, mencela, mempermalukan, memusuhi, serta mengucilkan siswa di sekolah. Termasuk memberikan nama julukan, melarang adik kelas/siswa lain melakukan sesuatu yang seharusnya berhak ia lakukan. Seperti melarang ikutan ekskul, nggak membolehkan jajan di kantin dan sebagainya. Peran Orang Tua Orang tua mempunyai peranan penting untuk mencegah dan mengatasi perundungan yang menimpa anaknya. Orang tua harus jeli jika ada perubahan perilaku anaknya. Komunikasi harus selalu dilakukan. Sebagai orang tua terutama ibu pasti dapat melihat perubahan perilaku anaknya sendiri. Misalnya, biasanya si anak ceria tiba-tiba murung atau mengurung diri, marah-marah, suka menangis, tidak mau ke sekolah dan sebagainya. Orang tua harus bisa berkomunikasi dengan baik sehingga bisa mengetahui masalah perundungan yang dialami anaknya. Tidak dapat dipungkiri bahwa adanya “geng” di sekolah itulah yang menjadi pemicu terjadinya perundungan. Bukan hanya satu geng membully seseorang. Namun juga bisa terjadi intern geng itu sendiri. Biasanya untuk proses rekrutmen anggota geng tidak akan lepas dari bullying. Bentuknya juga macam-macam. Mulai dari dimaki dengan kata-kata kasar hingga harus melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan misalnya harus mau minum dari air kumuran seniornya. Itulah gambaran sekilas tentang bully di sekolah. Kejadiannya bisa di dalam kelas saat istirahat dan tidak ada guru, bisa di luar kelas mungkin di selasar, di wc, di kantin, tempat parkir motor dan di tempat-tempat yang tidak bisa dijangkau oleh guru. Meskipun ada guru piket namun kerja mereka rapi. Bahkan sudah ada yg bertugas mengawasi jika ada guru yang lewat atau mendekati lokasi berlangsungnya bullying. Rata-rata korban perundungan tidak berani mengadu kepada guru

Oleh: Pudji Isdriani Komari Alumni Fak Sastra Indonesia UNS 11 Maret dan Universitas Jakarta,. Ketua Umum Masyarakat Sastra Jakarta, Ketua Umum Isbanda NTB. karena takut dengan ancaman. Sehingga kasus perundungan bisa tertutup rapat. Kecuali ada yang berani mengadu atau ada guru yang melihat langsung. Upaya Mencegah Perundungan Sebenarnya upaya mencegah perundungan tidak terlalu sulit. Asalkan ada keseriusan dan atensi maksimal dari orang tua, guru dan masyarakat/lingkungan sekitar. Berikut upaya mencegah perundungan di sekolah 1. Komunikasi antara orang tua dengan anak tidak boleh tidak dilakukan. 2. Komunikasi antara orang tua dengan pihak sekolah terus berjalan. 3. Kenali siapa saja teman-teman sekelasnya 4. Kenali siapa saja orang tua temantemannya 5. Pasttikan anak Anda berangkat sampai ke sekolah 6. Pastikan anak Anda pulang tepat waktu 7. Pastikan anak Anda tidak berperilaku aneh 8. Pastikan anak Anda terbuka terhadap Anda 9. Pastikan Anda mempunyai jadwal ekskur sekolah 01. Komunikasi antara orang tua dengan anak wajib hukumnya. Orang tua tidak boleh lelah untuk membangun komunikasi dengan anak. Mulai dari bangun tidur, berangkat sekolah, pulang sekolah dan anak tidur lagi. Tanyakan selalu hari ini pelajaran di sekolah apa saja, ada ulangan atau tidak, ada PR atau tidak, siapa guru favoritnya, siapa guru yang menyebalkan, ulangannya bisa mengerjakan tidak, berapa nilai ulangannya, apa pelajaran yang disukai, apa pelajaran yang tidak disukai dsb. 02. Orang tua juga wajib menjalin hubungan mesra dengan pihak sekolah. Sebab ada tipe orang tua yang “cuek” terhadap sekolah. Contohnya, tidak pernah mau datang jika diundang rapat dengan pihak manajemen sekolah. Padahal saat rapat itulah (biasanya di awal tahun) pihak sekolah menyampaikan informasi penting yang berkenaan dengan kegiatan sekolah baik intra maupun ekstra selama satu semester. Di situ juga dibuka forum tanya jawab. Tipe orang tua yang “cuek” biasanya tidak mau tahu namun jika terjadi sesuatu terhadap anaknya, dia akan protes. Tipe orang tua seperti inilah yang membuat repot manajemen sekolah. Namun demikian masih banyak orang tua yang care terhadap sekolah, misalnya selalu hadir saat ada undangan, selalu bertanya kepada wali kelas perihal anaknya, memberikan masukan-masukan yang positif untuk sekolah, memberikan dukungan moril dan fiansial jika ada kegiatan. 03. Mengenal teman-teman anak Anda, ini sungguh penting. Biasanya anak di sekolah mempunyai teman sebangku, teman dekat, teman grup belajar, teman kerja kelompok, teman curhat, teman jajan dsb. Biasanya teman sebangku itulah yang menjadi teman semuanya. Jika anak Anda sudah mempunyai teman sebangku sekaligus menjadi teman semuanya, itu tanda baik.Sebab anak tersebut paling tidak sudah merasa nyaman karena ada seseorang yang selalu bersamanya. Kalau toh terjadi perundungan akan ada teman yang membelanya. Biasanya perundungan akan diterima oleh seorang siswa jika dia dianggap asosial dan tidak mempunyai teman dekat di kelasnya atau karena memang dia merasa tidak ada satu pun teman di kelas yang cocok dengan karakternya. Inilah yang harus diketahu betul oleh orang tua dan wali kelasnya suapaya si anak tidak dianggap aneh. Kalau perlu konsultasi dengan psikolog. Orang tua juga harus mempunyai data lengkap teman-teman sekelasnya seperti nama, alamat dan nomor telepon. Biasanya wali kelas mempunyai data itu, kalau wali kelasnya rajin data tersebut dibagikan ke semua siswa dan orang tua. Namun kalau tidak, orang tua harus aktif meminta data-data tersebut kepada wali kelas. 04. Mengenal orang tua teman sekolah anak-anak sangat penting. Anda wajib mengetahui siapa nama ayah ibunya, apa pekerjaannya, di mana alamat rumahnya, nomor hp,nomotr telepon rumah dsb. Dengan begitu jika sewaktu-waktu anak Anda pulang sekolah langsung ke ru-

mah temannya untuk kerja kelompok atau mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru maka Anda dapat mengeceknya. Ini juga untuk mengantisipasi seandainya anak Anda berbohong bilang ada tugas dari guru tapi ternyata dia main game atau nongkrong di suatu tempat. Namun jika Anda mempunyai semua data lengkap teman-temannya maka hal itu kecil kemungkinan akan terjadi. 05. Untuk poin ini biasanya orang tua apalagi di kota besar mempunyai banyak variasi transportasi. Mulai dari diantar sendiri oleh ortu, diantar sopir, naik kendaraan umum seperti bus kota, angkot,metro mini, trasns Jakarta, ojek reguler, ojek on line, grab car, kereta listrik, atau jalan kaki. Naik apa pun anak Anda ke sekolah pastikan dia sampai di sekolah. Anda dapat mengeceknya via telepon ke guru piket, ke wali kelas, ke teman sebangku atau sekelasnya. Dengan demikian Anda tidak perlu khawatir jika anak Anda dari rumah berangkat namun di tengah jalan “cabut” untuk mengelabuhi Anda dia pulang pas jam pulang sekolah sehingga Anda tertipu! 06. Anak-anak harus dibiasakan pulang sekolah tepat waktu sesuai dengan jadwal pelajaran yang diberikan oleh pihak sekolah. Jika berangkat dan pulang sekolah diantar oleh orang tua atau sopir mungkin tidak masalah. Namun kalau anak Anda naik motor sendiri atau naik kendaraan umum ini yang susah untuk dipantau. Dengan demikian memang sudah seharusnya orang tua untuk selalu memantau anak-anaknya. Sebab anak-anak usia remaja yang duduk di bangku SMP dan SMA sedang mengalami masa pubertas. Mereka ingin tahu segala sesuatu dan terkadang ingin mencobanya. Misal cabut dari kelas saat jam belajar, merokok, berkelahi, mencicipi narkoba mungkin? 07. Sebagai orang tua terutama ibu, harus mengetahui bagaimana perilaku anak-anaknya. Apakah hari itu dia bersikap biasa, wajar-wajar saja, berbeda atau aneh. Sebab anak yang sedang bermasalah otomatis akan berbeda perilakunya. Mungkin dia sedang stres karena banyak tugas dari guru, tidak bisa mengerjakan soal ulangan, mendapat nilai jelek, sedang konflik dengan teman sebangku, tidak cocok dengan teman satu kelompok saat mendapat tugas dari guru, ada teman laki-laki yang selalu mengganggunya (mungkin ada teman lakilaki yang menaksir dan agresif padahal dia tidak suka), ada guru yang menyebalkan , cerewet dan sebagainya. Untuk itu, orang tua terutama ibu wajib memahami dan mengetahuinya dengan cara bertanya dan memberikan solusi. Jangan sampai anak justru curhat dengan teman seusia yang mungkin memberikan solusi yang kurang bertanggungjawab bahkan menjerumuskan. 08. Jika anak merasa senang di rumah, dekat dengan keluarga baik ayah maupun ibunya. Merasa nyaman, merasa aman dekat dengan saudara-saudaranya, bisa mengeluarkan pendapatnya dengan terbuka, selalu mendapat dukungan keluarga, merasa disayang, merasa diperhatikan. Itulah dasar seorang anak akan terbuka terhadap orang tua dan keluarganya. Dia akan selalu menceritakan masalahnya di rumah. Mungkin sambil ngobrol saat makan malam (saat weekday) atau sarapan dan makan siang ( saat weekend ). Dengan demikian maka kecil kemungkinan anak Anda akan tertutup terhadap masalah yang sedang dihadapi. Dia akn menceriterakan semua masalahnya kepada orang-orang terdekat dan terpercaya yaitu keluarganya, bisa ayah, ibu, kakak atau adiknya. 09. Setiap sekolah pasti ada kegiatan ekstra kurikuler, minimal ada kegiatan pramuka yang saat ini menjadi ekstra kurikuler wajib. Hal tersebut berkaitan dengan salah satu cara pendidikan karakter bagi pelajar. Di samping pramuka masih banyak kegiatan ekstra kurikuler yang disediakan oleh sekolah. Seperti di salah satu sekolah menengah atas di Jakarta. Tempat penulis mengajar menyediakan kira-kira ada 15 ekskul. Seperti: Paskibra, Dance modern, tari tradisional (saman), Rohani Islam, Rohani Kristen, Karya Ilmiah Remaja (KIR), Majalah Dinding (Mading), NikuNiku (Bahasa dan Budaya Jepang), bulu tangkis, basket, sepak bola, volley ball, wushu, teater, dan pepala. Siswa bebas memilih kegiatan ekstra

RADIO

kurikuler. Sekolah pun sudah menyediakan semua jadwal kegiatan tersebut dan dibagikan kepada orang tua. Jadi tidak ada alasan orang tua dibohongi anaknya yang mengatakan ikut kegiatan ekskul padahal dia hang out entah kemana. Pemerintah Harus tegas Mencegah Perundungan Untuk mencegah terjadinya perundungan peran pemerintah sungguh sangat penting. Melalui Kemendiknas instruksi untuk mengatasi perundungan di sekolah-sekolah. Untuk itulah Kemendikbut mengeluarkan permendikbud nomor 28 tahun 2015. Dalam hal ini, mencegah dan menanggulangi tindak kekerasan di sekolah. Jadi pihak sekolah dan Dinas Pendidikan wajib mengikuti dan melaksanakannya. Dengan demikian kasus perundungan bisa dicegah sedini mungkin. Kerjasama antara orang tua, sekolah (kepala sekolah, guru mata pelajaran, guru konseling) , dan masyarakat harus intens dijalankan. Dengan demikian akan kecil kemungkinan terjadi perundungan di sekolah. Sehingga anak-anak Anda akan merasa nyaman bersekolah. Dampak Psikologis Perundungan Hal penting yang harus diperhatikan oleh orang tua adalah dampak perundungan yang dialami anak terhadap psikologi anak. Sebab Perilaku perundungan di sekolah merupakan suatu masalah sosial yang penting, karena memiliki dampak negatif pada kondisi psikologis dan penyesuaian sosial siswa, Ttofi & Farrington (2008). Biasanya anak yang mengalami perundungan stress dan depresi. Akibatnya korban akan mengalami gangguan kepribadian. Korban perundungan memiliki presepsi bahwa apa yang mereka pikirkan salah, mereka berfikir negatif, kurangnya percaya diri dan semangat. Korban mengalami trauma sehingga mereka mengalami gangguan psikologis. Banyak juga yang melakukan percobaan bunuh diri. Contohnya di Bantar Gebang, Fitri Kusrini, remaja 13 tahun yang bunuh diri dengan cara menggantung diri di kamar mandi karena sering diejek teman-temannya sebagai anak tukang bubur. Begitu juga dengan Linda Utami remaja SMP berusia 15 tahun yang menggantung diri di kamarnya karena sering diejek pernah tidak naik kelas. Karir, serta prestasi mereka akan menurun karena kurangnya rasa percaya diri terhadap apa yang mereka lakukan. Meskipun demikian tidak semua korban perundungan akan berdampak negatif. Banyak juga korban perundungan yang tidak menyerah begitu saja. Mereka bisa melawan walau harus menanggung risiko babak belur ( jika perundungan dilakukan secara fisik). Atau mereka dikucilkan oleh teman-temannya karena dianggap aneh namun dia tidak peduli dan tidak mau ambil pusing. Bahkan ada juga yang tidak takut melaporkan kepada guru atau bercerita kepada orang tuanya. Dengan begitu dia bisa mengatasi masalahnya dengan orang-orang yang terpercaya dan bebas dari kasus perundungan. Bahkan secara psikologis dia semakin kuat. Pada akhirnya, kasus perundungan dan dampaknya tergantung kepada diri masing-masing. Mau negatif atau positif?

NTB perkuat sinergi, melawan kemiskinan dari desa Yang paling penting realisasinya

*** Wajib pajak besar di Mataram masih menunggak Harus ditindak agar jadi shock therapy

***

SUARA NTB

Rabu, 6 September 2017

Bentuk Visi Keumatan, Lalu Sajim Gandeng TGH Muharar Mahfuz di Bursa Bupati Lombok Barat Oleh: Dr. H. Umar Said, SH., MM. (Ketua STIE AMM Mataram) DENGAN dilaksanakannya pemilihan Bupati secara langsung berdasarkan suara rakyat seperti halnya di Lombok Barat, maka Lalu Sajim telah melihat fenomena yang terjadi selama tiga periode pelaksanaan pemilihan Bupati yang telah berlangsung. Sedangkan mulai tahun 2018,yaitu untuk periode lima tahun ke empat, dinilai telah memberikan suatu pengalaman utamanya bagi para pemilih yang mempunyai hak pilih. Untuk menghadapi pemilihan Bupati tahun 2018 yang akan datang, Lalu Sajim merencanakan untuk mengajak TGH Muharar Mahfuz dari Kediri untuk bersama-sama membentuk dan mewujudkan visi keumatan dalam pesta demokrasi tersebut. Selama ini asumsi yang terbangun adalah bahwa partai politik hanya dapat menghitung kekuatan

suara dalam daftar anggota saja. Namun kiniseiring dengan laju informasi, pemilih semakin cerdas dan berpengalaman. Oleh karena itu akan sulit memprediksi hasilnya. Terlebih kaum muda (golongan milenial) yang saat ini telah memperoleh hak pilihnya. Maka merupakan hal yang wajar bila pergeseran nilai ini telah jelas terlihat jauh sebelum pemberitaan mengenai kenaikan anggaranbiaya untuk partai politik. Dimana hal ini menjadikan tendensi yang cukup besar bagi partainya. Belum matangnya visi dari calon yang diusul oleh partai tertentu, dan juga besaran uang partai bagi pengurusnya, menyebabkan semakin tidakjelasnya tujuan yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun mendatang. Lalu Sajim mengajak TGH Muharar, mantan anggota DPRD Lombok Barat yang ju-

Serahkan ke Proses Hukum Dari Hal. 1 Dahlan M. Noer kepada Suara NTB, Selasa (5/9) kemarin. Sebenarnya dia mengaku tidak terlalu tahu banyak soal proses hukum pengadaan bibit bawang tahun 2015 tersebut. Wabup Bima hanya mengamati dari pemberitaan media. Tapi faktanya sedang diproses hukum, dia membenarkan. Untuk itu, ketika ada jajarannya dipanggil khususnya pada Dinas Pertanian Kabupaten Bima, disarankan untuk kooperatif demi menghargai proses hukum yang masih tahap penyelidikan. “Siapapun yang dipanggil, kita sarankan untuk kooperatif. Karena ini (kasus, red) masih dalam tahap penyelidikan, “ tandasnya. Ditanya siapa-siapa yang sudah pernah dipanggil, Wabup tidak tahu persis. Namun dalam catatan Suara NTB sebelumnya, saksi dari Dinas Pertanian Kabupaten Bima yang sudah memenuhi panggilan penyidik Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB, di-

antaranya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kepala Seksi di Bidang Hortikultura, panitia dan bendahara. Dari eksternal, sudah pernah diperiksa rekanan asal Surabaya. Lanjut soal proses hukum tersebut, dampaknya, anggaran bantuan dari pusat anjlok. Sebelumnya puluhan miliar, menjadi kurang dari Rp 5 miliar. Wabup mengakui kondisi itu, karena bisa jadi menurutnya pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian melihat ada gejolak di lapangan kemudian memindahkan bantuan tersebut ke daerah lain. Tapi apapun itu, menurutnya tidak terlalu berpengaruh signifikan, karena pembibitan dan penanaman bawang merah tetap berlanjut di tingkat petani. “Dampaknya sih memang ada, tapi saya kira tidak sepenuhnya. Bima tetap menjadi sentra pengembangan bawang merah nasional, “ tandasnya. (ars)

Wabup KSB Sebut Aliran Dana Rp 500 Juta Mengada- ada Dari Hal. 1 Tapi pada dasarnya dana Rp 500 juta itu menurutnya tidak perlu lagi dipertanyakan. Karena semua sudah dijelaskan di BAP Kejaksaan yang sejak awal mengusut kasus ini. Dalam berita acara dijelaskannya, informasi UP Dikpora yang bermasalah itu diketahuinya hanya dari membaca di media. ‘’Apa yang dituduhkan ke saya, sudah saya jelaskan di BAP. Dan di BAP itu sudah saya bantah. Nah kalau sekarang disebut sebut, ini kan mengada-ada namanya,” tegasnya menjawab Suara NTB di Mataram, Selasa (5/9). Dalam BAP itu dia dikonfrontir dengan keterangan Elisa Wartini soal pencairan dua tahap, Rp 500 juta Februari dan Maret Rp 130 juta tahun 2015. Rincian angka pencairan itu pun dia dapatkan informasinya dari konfrontir di depan penyidik. Karena tidak pernah bertemu dengan terdakwa Elisa Wartini apalagi berurusan dengan uang ratusan juta. Yang dia ketahui, Elisa juga sempat diklarifikasi oleh TPTGR soal pencairan anggaran itu. Oleh terdakwa Elisa mengakui dan akan dikembalikan anggaran tersebut ke kas daerah. Saat itu, Fud mengaku namanya sama sekali tidak pernah disebutsebut. Karena uang dipakai sendiri oleh Elisa. ‘’Elisa sudah mengaku uang dipakai sendiri. Dan saat itu, dia (Elisa,red) akui tidak ada nama saya waktu itu. Intinya nama saya 2015 ndak pernah muncul, nah sekarang tibatiba ada. Saya kan harus bela diri,” tegasnya. Kalau pun ada penyerahan uang Rp 500 juta itu padanya, mestinya ada bukti kwitansi atau bukti transaksi lainnya yang dipegang. Karena sepengetahuannya terdakwa Elisa cukup disiplin soal pengelurahan uang yang sumbernya dari UP itu. Bahkan yang nilainya Rp 2 juta pun harus ada kwitansinya. ‘’Tapi ini masak Rp 500 juta ndak ada kwitansinya? Untuk apa dikasi uang segitu ke saya, apa kepentingannya dari saya ke dia, atau dari dia ke saya,’’ tanyanya. Kalau pun tuduhan berkutat pada aliran uang itu, mestinya harus didukung bukti dengan saksi, terutama saksi yang melihat penyerahan uang. Keterangan Fud sebelumnya akan dikonfrontir dengan

Joni, suami dari Elisa Wartini yang sekarang masih dipidana dalam kasus pembunuhan. Konfrontir akan dilakukan hakim Pengadilan Tipikor Mataram untuk menguatkan keterangan terdakwa Elisa yang menyebut ada aliran dana. Sebab Joni diklaim sebagai saksi. Namun Joni tidak bisa dikeluarkan dari tahanan, sepanjang belum ada penetapan hakim untuk menjadikannya sebagai saksi. Jika dihadirkan di Pengadilan kedua kalinya dalam rangka konfrontir, bagi mantan Wakil Ketua DPRD KSB ini tidak ada masalah. Dia siap hadir sebagai warga negara yang kooperatif atas proses hukum. Tapi dia tidak akan meninggalkan tugas daerah dan negara di KSB jika tidak ada panggilan dan kepastian dihadapkan dengan saksi lain. Apalagi dia hanya sebagai saksi apabila dipanggil oleh JPU. Namun jika hanya memenuhi kepentingan terdakwa, baginya harus tetap lewat mekanisme resmi. Ia tidak ingin ada upaya pemaksaan kehendak bahwa dia harus mengakui menerima anggaran, apalagi sampai penggiringan ke arah keterlibatananya. Bagaimana pun juga, unsur pidana harus memenuhi unsur alat bukti dan keterangan saksi. ‘’Masak ketika saya baru disebut terima uang lalu langsung tersangka? Ndak bisa dong, ini hukum, harus ada pembuktian,’’ tandasnya. Apakah ada upaya mempidanakan keterangan terdakwa di depan sidang yang menyebut ada aliran dana? Dia akan mempertimbangkan itu. Bagaimana pun juga ada batas kesabarannya sebagai manusia. Namun Fud masih harus mengedepankan diri sebagai pemimpin berjiwa besar, menganggap itu sebagai teguran dan ujian kepadanya. ‘’Bisa jadi ini teguran Tuhan kepada saya. Saya ini pemimpin masih muda yang harus dites kesabarannya, harus bijak, kembali ke diri saya bahwa ini cobaan. Yang paling penting adalah tetap sabar. Dilemanya, dia (terdakwa) juga kan masyarakat saya. Masak pemimpin mau pidanakan rakyaknya?, “ tandasnya. (ars)

gatelah memperjuangkan falsafah Lombok Barat di beberapa waktu yang Lalu. Motto Patut, Patuh, Patju sendiri identik dengan visi keumatan.Gerakan Patuh, Patut, Patju telah lama menggema yang puncaknya ketika Lombok Barat di bawah Drs. H. Lalu Mudjitahid yangmenjabat sebagai Bupati. Apa yang ditempuh oleh gerakan Patut, Patuh, Patju, ini adalah untuk keumatan. Adanya suatu kekhawatiran dari satu generasi ke generasi berikutnya yang terlihat yaitu kecendrunga-

nakan pudarnya nilai gotong-royong. Melihat kondisi ini, Lalu Sajim ingin menegakkan kembali gaung gotong-royong ala Patut, Patuh, Patju yang telah menjadi lambang Lombok Barat yang berlandaskan Peraturan Daerah Lombok Barat No. 3 Tahun 1970 yang lalu. Kesediaan TGH Muharar dengan Visi keumatan diharapkan dapat menegakkan kembali nilai-nilai yang mulai pudar tersebut, dan Inshaa Allah akan dapat diwariskan kepada generasi mendatang. Pembangunan dengan metode gotong-royong yang berlandaskan motto Patut, Patuh, Patju ini merupakan pembangunan yang tidak memandang kelas, agama atau keyakinan, golongan serta aliran tertentu. Semua individu terlibat untuk kepentingan bersama dan masyarakat. Kehidupan yang saling asih dan asuh terjalin sehingga kemiskinan secara tidak langsung akan terkikis. Dalam menjalankan roda kepemimpinannya hendaknya pemimpin mampu mendasarkan dirinya dengan rasa yang benar-benar ikhlas karena hal

ini sesuai dengan konsep patut, patuh, patju. Jadi jika dimulai dengan satu fase kepemimpinan dengan perasaan tidak ikhlas serta selalu mengharapkan berbagai tendensi tertentu, maka yang akan terjadi adalah pemerintahan yang korup. Untuk itu kepemimpinan adalah sebuah proses yang harus dijalani dengan sepenuh hati dan mengharapkan imbalannya hanya kepada Allah SWT. Jadi jelas,apapun bentuk kepemimpinanya pasti menguasai sejumlah orang tertentu atau masyarakat yang ada di daerahnya. sebagai makhluk yang multi dimensional maka manusia diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakatnya. Inilah pandangan dalam falsafah Patut, Patuh, Patju yang sejalan dengan visi keumatan yang akan dilaksanakan Lalu Sajim bersama TGH Muharar yang kini TGH Muharar sedang menunaikan ibadah Haji dan Inshaa Allah akan kembali ke tanah air pada tanggal 22 September 2017 nanti. Aamiin. (*)

Banggar dan TAPD Sisir Belanja ATK dan Perjalanan Dinas Dari Hal. 1 maka bisa membutuhkan dua sampai tiga hari. Namun, ia memperkirakan hasil evaluasi Mendagri itu tidak akan terlalu berat. ‘’Apa yang disarankan oleh Kemendagri bisa kita ikuti, saya rasa hari ini bisa selesai. Makanya saya masih belum bisa ngomong apa karena kita mau rapatkan dengan TAPD,” imbuhnya. Mengenai catatan supaya Pemprov mengurangi belanja ATK dan perjalanan dinas,

Mori mengatakan setiap tahun selalu ada rekomendasi seperti itu. Pengurangan belanja ATK dan perjalanan dinas baik dalam dan luar daerah baginya tidak ada yang istimewa. “Karena tiap tahun begitu hasil evaluasinya. Kalau cuma efisiensi perjalanan dinas, ATK itu tak terlalu substantif,” katanya. Politisi Partai Gerindra ini menambahkan, justru yang akan menjadi masalah jika ada program strategis Pemprov yang tak bisa jalan. Namun,

jika rekomendasinya cuma meminta pengurangan belanja ATK dan perjalanan dinas merupakan hal yang biasa. “Teman-teman DPRD mengurangi perjalanan biasa, teman-teman di TAPD mengurangi perjalanan dinas, biasa. Artinya tak ada persoalan,” tandasnya. APB D-P NTB 2017 berjumlah Rp 5,4 triliun lebih. Anggaran sebesar ini dipergunakan untuk menambah alokasi belanja untuk mempercepat pencapaian 31 indikator RPJMD. (nas)

Halaman 15

Ini Contoh yang Baik Dari Hal. 1 hanya Wakil Bupati/Wakil Walikota yang berasal dari Pulau Sumbawa yang lengkap hadiri. Diantaranya, Wakil Bupati Sumbawa Barat, Fud Syaifuddin, ST, Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mahmud Abdullah. Kemudian Wakil Bupati Dompu, Arifuddin, SH, Wakil Bupati Bima, Drs. H. Dahlan M. Noer, M. Pd dan Wakil Walikota Bima, H.Arrahman H.Abidin. Sementara, Wakil Kepala Daerah atau Ketua TKPKD Kabupaten/Kota se Pulau Lombok tak ada satupun yang hadir. Para wakil kepala daerah ini ada yang diwakili Kepala Bappeda, seperti Kota Mataram, Lombok Barat dan Lombok Utara. Kepala Bappeda NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, M.Sc, M.TP memuji kehadiran seluruh wakil kepala daerah yang berasal dari Pulau Sumbawa. “Teman-teman Wakil Bupati dari Pulau Sumbawa cukup lengkap. Ini luar biasa. Ini contoh yang baik menurut saya, ini perlu kita tularkan,” katanya. Selain memuji kehadiran seluruh wakil kepala daerah dari Pulau Sumbawa tersebut, Ridwan juga memuji mereka yang hadiri dari awal acara hingga selesai. Ia mengatakan, tak ada satupun wakil kepala daerah yang beranjak dari tempat duduknya dari acara pembukaan sampai berakhirnya acara rakor tersebut. “Biasanya kalau Rakor seperti ini , kalau Pak Gubernur sudah pergi, hilang (kepala daerah yang lain),” katanya. Ridwan menjelaskan Rakor penanggulangan kemiskinan tahun ini agak berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Selain melibatkan pemerintah kabupaten/kota, juga dilibatkan NGO dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) NTB. Bahkan, kata Ridwan, mulai

tahun ini Baznas mengalokasikan anggaran sebesar Rp 2 miliar setahun untuk penanganan masalah kemiskinan. Yakni perbaikan rumah tidak layak huni dan menyediakan jamban keluarga bagi masyarakat kurang mampu. “Kami menggunakan data TNP2K. Kita sudah punya itu. Kiat sekarang sedang menyusun program 2018. Ini sedang kita rampungkan supaya tertampung dalam APBD 2018. Kami sedang menyiapkan konsep program apa saja yang diintervensi, berapa targetnya. Provinsi berapa, kabupaten/kota berapa,” jelasnya. Ia mencontohkan seperti penanganan rumah tidak layak huni di NTB yang mencapai 65 ribu berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT). Pemprov NTB, katanya siap menangani sebanyak 2.000 unit per tahun. Jika masingmasing kabupaten/kota dapat menangani perbaikan rumah tidak layak huni sebanyak 500 unit dan pemerintah desa masing-masing 5 unit. Maka ia memprediksi rumah tidak layak huni sebanyak 65 ribu unit tersebut dapat tuntas dalam beberapa tahun. Selain itu, kata Ridwan, Pemprov juga mulai tahun 2017 ini memberikan bantuan keuangan kepada desa untuk penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dimana, sebanyak 30 BUMDes menjadi pilot project yang diberikan bantuan oleh pemerintah provinsi. Jika ini berhasil maka pada 2018 mendatang akan diberikan bantuan kepada 100 BUMDes. “Dengan BDT kita petakan semua. Kita mulai dari desa, air bersih, kesehatan, listrik. Bahkan, mulai tahun ini Dinas ESDM hanya memberikan bantuan listrik murah hanya yang ada dalam BDT,” pungkasnya. (nas)

Bupati Lotim Siap Sediakan Satu Pulau untuk Pengungsi Rohingya Dari Hal. 1 Ditinjau dari hubungan kawasan, harus dilihat dalam kepentingan bersama oleh negara-negara kawasan. Misalnya ada ketentuan dalam ASEAN, tidak akan mencampuri urusan dalam negeri masing-masing negara itu jelas. Tetapi harus terjadi dialog. Di mana ada prinsip yang dikembangkan di masa lalu, masalah Asia diselesaikan oleh masyarakat Asia sendiri. Karena itu orang Myanmar lebih senang kalau orang Indonesia datang ke sana daripada pengundang tim pencari fakta dari negara-negara barat. Ini terkait dengan suasana psikologis bangsa Asia. Karena semua sudah pernah dijajah bangsa barat. Hal ini penting menjadi perhatian. Peranan Indonesia sangat penting. Bukan saja dalam kerangka politik kawasan. Akan tetapi lebih penting adalah aspek kemanusian dan Hak Azasi Manusia. Pemerintah demokrasi Myanmar sekarang di satu pihak dan orang etnik Rohingnya di satu pihak. Orang-orang selalu mengambil posisi di Negara tersebut, dipandang dari sudut Rohingnya itu berbeda. Dia menjadi bagian dari negara sudah beratus-ratus tahun. Itu bagian dari Myan-

mar sudah dikuasai beratus tahun. Ada yang sudah bergerilya sejak dahulu. Kalau tidak pandai mempelajari peta politik Myanmar, bisa jadi nasibnya sama dengan salah satu wilayah di Philipina. Bisa berkumpul teroris dari beberbagai negara, sehingga menjadi berkepanjangan. Dari berbagai negara bisa datang dengan bahasa menolong orang menderita. Pemerintah Myanmar harus harti-hati. Harus cepat diselesaikan. Tidak bisa menunda dan membiarkan masalah ini berlarut-larut. bisa jadi ajang pertempuran yang baru dan lama. Walaupun ini tidak mudah, tetapi tidak bisa tidak diselesaikan dengan cepat. Masalah dalam negeri suatu bangsa masing-masing berpegang dengan sikapnya. Seperti kasus Mindanau Philipina dan kasus-kasus lainnya di negara lain juga sudah lama. Konflik Rohingya jika tidak disikapi, bisa jadi masalah besar. Karenanya, hal ini harus jadi pelajaran bagi Myanmar agar sungguh-sungguh menyelesaikan masalah ini. Tudingan konflik karena alasan agama yang muncul saat ini, Ali BD belum punya data soal kasus agama. Adanya pemberitaan yang menyebut korban Rohingya adalah orang

Islam. Akan tetapi, tidak diketahui juga jika ada orang di luar Islam. Untuk itu alasan agama harus hati-hati. Para korban dari umat Islam ini memang menjadi alasan banyak orang Islam di Indonesia dan dunia yang prihatin lalu membuat gerakan kemanusiaan. Konflik yang terjadi di Palestina juga tidak semua muslim. Akan tetapi pendindasan terhadap manusia membuat orang di seluruh dunia kasihan kepada korban. Apalagi kita orang Islam. Melihat saudara sesama muslim di Rohingya sudah tentu akan menimbulkan rasa kasihan dan prihatin yang besar. Apa yang dilakukan Indonesia selama ini dinilai Bupati Lotim sudah tepat. Diutusnya Menteri Luar Negeri Indonesia ke Myanmar dan bertemu dengan para petinggi negara tersebut dianggap baik untuk membangun dialog. Akan tetapi ada kemungkinan dalam analisa Ali BD. Coba dibandingkan selama pemerintahan militer, tidak pernah terjadi tragedi kemanusiaan seperti itu. Konflik kemanusiaan justru terjadi setelah militer tidak lagi memegang kendali pemerintahan. Meskipun ada 25 persen anggota parlemen dari militer seperti yang sudah terja-

di di Indonesia dulu, namun keberadaannya tidak memegang keputusan. Pandangan Amaq Asrul, bisa jadi ada unsur kesengajaan yang bernuansa politis. Terjadi perbedaan pendapat antara pemerintahan dari sipil dengan militer. Bisa juga bertujuan untuk memalukan pimpinan Myanmar, Aung San Suu Kyi di mata dunia. Di mana yang selalu dipersalahkan ketika terjadi persoalan diarahkan kepada siapa yang secara de facto menjadi pemimpin negara tersebut. Sehingga timbul usulan menarik Nobel Perdamaian yang diterima Suu Kyi meskipun Nobel itu sendiri diberikan oleh yayasan yakni industrialis penemu dan produsen persenjataan Afred Nobel. Boleh saja memberi kepada siapa saja karena yayasan tersebut punya uang. Meskipun kemudian dijual atau dibuang oleh yang menerima tidaklah menjadi masalah dunia, akan tetapi masalah si penerima sendiri. Hadiah Nobel Perdamaian dan lainnya itu tidaklah menjadi standar orang menjadi arif dan bijak di dunia. Fakta ini juga menjadi pelajaran bagi dunia yang menentukan derajat pemimpin dengan pemberian hadiah Nobel. Memberi

hadiah Nobel hanya kepada yang dianggap cocok dengan pikiran bangsa-bangsa barat. Negara Myanmar merupakan salah satu negara yang terbilang tidak mau peduli dengan negara lain yang senang atau tidak senang. Myanmar merupakan negara yang baru ‘’sembuh’’ dari kekuasaan militer. Meskipun militer itu sendiri masih kuat. Sistem komando militer sangat kuat. Karena pilihan rakyat saja yang menyebabkan Aung San Suu Kyi menang. Soal biksu yang menebar kebencian dengan pidato-pidatonya, kata Ali BD prinsip dalam ajaran agama Budha ada doktrin yang lemah lembut. Tidak boleh membangun kebencian. Tetapi tidak semua tokoh agama di semua agama menerapkan dengan sungguhsungguh ajaran agamanya. Bisa saja unsur politik yang tercampur. Jika biksu itu berapi-api pidato itu dinilai Ali BD adalah pandangan politisi. Wirathu itu kata Ali BD bukanlah seorang biksu. Seorang biksu itu lemah lembut gaya bicaranya. Tidak mau menistakan orang apalagi membunuh. Itu diharamkan. Sama halnya dengan yang mengaku tokoh agama tapi karena intervensi politik. (rus/*)

NTB Perkuat Sinergi, Melawan Kemiskinan dari Desa Dari Hal. 1 TNP2K yang berada di bawah Wakil Presiden memberikan astensi khusus bagi NTB. Di mana, NTB merupakan salah satu dari dua provinsi di Indonesia bersama Sumatera Selatan yang terpilih sebagai lokasi pendampingan dalam rangka penyusunan program dan anggaran untuk pennaggulangan kemiskinan. Untuk itu, kata Sekretaris Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) NTB ini, momentum Rakor ini sangat penting terutama bagi pemerintah provinsi. Pasalnya, tahun depan merupakan pengkhidmatan terakhir Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi dan H. Muh. Amin, SH, M.Si “Untuk itu, Rakor ini kita harapkan bsia melahirkan program-program dan kerjasama yang nyata, yang menggambarkan sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa. Termasuk dengan NGO dan mitra-mitra pembangunan lainnya,” harapnya. Ridwan menjelaskan, Rakor penanggulangan kemiskinan tahun ini agak sedikit berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Karean disesuaikan dengan tema “Melawan Kemiskinan dari Desa”. Dalam Rakor kali ini terdapat sejumlah testimoni dari orang-orang atau masyarakat yang berhasil menggerakkan

desa untuk penanggulangan kemiskinan. Sebanyak lima orang memberikan testimoni mengenai upaya yang mereka lakukan dalam melawan kemiskinan di desa. Diantaranya, Pengelola Desa Wisata Setanggor, Ida Wahyuni. Kemudian pengelola BUMDes dari Lombok Timur. Pengelola Lumbung Bersaing, Qazwaeni. Pengelola Bank Sampah yang dapat mengubah sampah menjadi rupiah, Syawaludin, SE. Dan Rudi Purnomo yang menginsiasi kredit jamban di Dompu. Harapannya dengan menampilkan lima testimoni tersebut dapat menjadi inspirasi bagi semua termasuk OPD bagaimana melawan kemiskinan dari desa. Kemudian Mensinergikan programprogram yang ada sehingga kita bisa lebih terpadu menurunkan angka kemiskinan. Selain testimoni, Bappeda juga mengundang beberapa narasumber. Antara lain, Dr. M. Arif Tasrif yang merupakan Ketua Unit Advokasi TNP2K, Kepala BPS NTB, Endang Triwahyuningsih, LSM Kompak, Wahyudi, Dewan Riset Daerah, Prof. Dr. Sarjan dan Seknas SLRT. Dengan menampilkan beberapa testimoni dan narasumber yang dianggap mampu menjabarkan tema “Melawan Kemiskinan dari Desa” harapannya, pada akhir Rakor ada kesepakatan konkret antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota dengan

memilih program-program apa yang dikeroyok bersama. Pada kesempatan tersebut, Ridwan menjelaskan, Bappeda juga menyusun data kemiskinan berbasis daerah pemilihan (Dapil) bagi 65 anggota DPRD NTB. Sebanyak 65 buku akan dibagikan kepada 65 wakil rakyat yang duduk di Udayana. Isi buku tersebut siapa saja orang miskin di NTB. Diharapkan, para anggota Dewan memahami secara utuh potret kemiskinan per dapil masing-masing. Sehingga nantinya memberikan gagasangagasan atau inovasi atau yang lebih konkret dana aspirasi diarahkan untuk membiayai atau dibelanjakan untuk pengentasan kemiskinan di dapil masing-masing anggota Dewan. Penyerahan buku data kemiskinan per dapil itu diserahkan Ridwan kepada Wakil Ketua DPRD NTB, Mori Hanafi, SE, M.Comm. Sementara itu, Wakil Gubernur (Wagub) NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si dalam sambutannya mengatakan Rakor ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/ kota dalam rangka mempercepat penanggulangan kemiskinan dengan tema “Melawan Kemiskinan dari Desa”. Menurutnya, Rakor ini sangat penting dilakukan sebab jumlah dan potensi kerawanan kemiskinan yang terjadi selama ini sebagian besar di desa. Ketua TKPKD NTB ini mengatakan desa memiliki potensi

pembangunan ekonomi cukup besar. Seperti potensi pertanian dan UMKM. Pertemuan ini, katanya, penting dilaksanakan mengingat tahun 2018, merupakan tahun politik dan tahun terakhir pengkhidmatan TGB-Amin. Hal itu perlu dicermati dan pahami bersama, bahwa pembangunan di NTB tetap dapat dipastikan berjalan dengan baik terutama mengenai masalah pengentasan kemiskinan. Wagub menambahkan, pada akhir 2018 nanti tingkat kemiskinan di NTB ditargetkan menjadi 12,25 persen. Namun, bila diamati setiap periode, penurunan penduduk miskin di NTB bersifat fluktuatif dan poin penurunannya bervariasi. Bahkan tantangan semakin berat. Selain memperkecil penduduk miskin, kebijakan penanggulangan kemiskinan juga terkait dengan bagaimana mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan yang ada. Pada periode Maret 2016 Maret 2017, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di perkotaan mengalami kenaikan sementara di perdesaan mengalami penurunan. Untuk perkotaan, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dari 3,137 pada Maret 2016 menjadi 3,590 pada Maret 2017. Untuk perdesaan, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dari 2,899 pada Maret 2016 menjadi 2,758 pada Maret 2017. Ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin di perkotaan

cenderung menjauh dari Garis Kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk meningkat, sedangkan rata-rata pengeluaran penduduk miskin di perdesaan cenderung mendekati Garis Kemiskinan. Selanjutnya, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) untuk perkotaan mengalami kenaikan, yaitu dari 0,780 pada Maret 2016 menjadi 1,060 pada Maret 2017. Untuk pedesaan, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengalami penurunan dari 0,769 pada Maret 2016 menjadi 0,679 pada Maret 2017. Dengan meningkatnya P2 berarti kesenjangan diantara penduduk miskin di perkotaan semakin bertambah, dan dengan dengan menurunnya P2 di perdesaan berarti kesenjangan diantara penduduk miskin semakin berkurang. “Untuk itu saya harapkan setiap kabupaten/kota dan SKPD teknis lebih fokus melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan yang ada,” kata Wagub. Mengingat, sekitar 753.7800 orang yang berada di bawah garis kemiskinan. Untuk itu, BDT yang dimiliki dapat digunakan sebagai sasaran program kegiatan dalam percepatan penanggulangan kemiskinan. “Potensipotensi yang berkembang di masyarakat inilah yang akan upaya percepatan penanggulangan kemiskinan tahun 2018,” tandasnya. (nas/*)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Rabu, 6 September 2017

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Banyak Tak Punya Kartu BPJS

Warga Miskin di Lobar Keluhkan Biaya Berobat

Giri Menang (Suara NTB) Banyak warga miskin di Lombok Barat (Lobar) yang belum memiliki kartu BPJS, sehingga terpaksa harus dihadapkan pada biaya berobat yang tak sedikit. Bahkan, pasien miskin dimintai dana untuk operasi hingga Rp 35 juta. Kondisi ini mengakibatkan warga tidak bisa berobat. Selain banyak warga belum punya BPJS, birokrasi pengurusan administrasi berobat juga dinilai njelimet, karena warga harus penuhi administrasi dulu baru bisa dilayani. Kondisi itu banyak ditemukan kalangan DPRD Lobar, sehingga memunculkan keprihatinan sekaligus kritikan ke pihak Pemda. Fraksi PKB, H. Jamhur menuturkan salah satu warganya dari Lingsar

yang miskin juga sempat mengalami hambatan ketika mau berobat. Pasalnya, warganya tak memiliki BPJS sehingga diminta untuk mengurus BPJS. “Jika tidak demikian, maka masuk pasien umum dengan bayaran mahal. Padahal dia miskin, di sinilah pemerintah harus peka. Seharusnya dilayani dulu masyarakat ini, soal administrasi bisa belakangan, masak nunggu warga meninggal dulu,” kritiknya. Dijelaskan, warganya yang masih berusia tujuh tahun lebih bernama M. Fatan. Orang tua pasien datang ke rumahnya untuk meminta bantuan, karena anaknya tersebut mengalami gegar otak akibat insiden terjatuh sehingga harus dioperasi namun belum punya BPJS. Ia pun langsung

koordinasikan dengan Dinsos, pihak Dinsos pun meminta agar dibuat rujukan ke Rumah Sakit Patut Patuh Patju lalu ke RSUP. Sedangkan pendanaan akan dicarikan solusi melalui Dikes, namun yang bersangkutan tetap dibebankan biaya operasi. Sehingga pihaknya pun melakukan penggalangan dana dari kalangan DPRD untuk membantu keluarga pasien. Sejauh ini mampu terkumpul Rp 5 juta. Pihaknya pun langsung membawa pasien ke RSUP, sehingga ada solusi untuk dioperasi. “Alhamdulillah sudah dioperasi,” jelasnya. Ia mengkritisi birokrasi penanganan warga miskin yang sakit di Lobar, sebab selalu yang diutamakan adalah masalah administrasi, identitas, dan BPJS bukan

segera menangani pasien. Pemda seharusnya mengadopsi pelayanan kesehatan di beberapa tempat, seperti di Tangerang. Di sana jelasnya, pasien diberi pelayanan dulu baru masalah administrasi birokrasi diurus belakangan. Ia juga mengingatkan masyarakat agar memiliki kesadaran untuk membuat kartu BPJS sebelum mengalami sakit. Diakui, di sinilah titik kelemahannya. Namun di sini butuh kepekaan pemda, bagaimana merespon kasus seperti ini. “Kasus warga miskin terkendala berobat ini terjadi hampir di semua tempat di Lobar,” jelas H. Jamhur. Seharusnya jajaran SKPD mencontoh responsif Bupati H. Fauzan Khalid ketika menerima keluhan dari warga langsung ditindaklanjuti dengan segera. Hal inilah jelasnya yang diinginkan agar masyarakat miskin tidak dipersulit. Untuk mengatasi masalah warga miskin tak punya BPJS ini lanjutnya, pemda mengarahkan Dana Baznas.

Menjawab hal ini, Kepala Dinas Kesehatan, Asisten III Setda Lobar H. Fathurrahim menyatakan secara umum pihak Pemda terus membangun koordinasi dengan BPJS terkait pelayanan ke masyarakat. Bahkan Dikes telah membuat gerakan setiap tahun untuk mesosialisasikan program BPJS. “Jadi Dikes sudah jemput bola membangun kesadaran memang tidak gampang,” imbuhnya. Tidak saja masyarakat biasa, di kalangan pejabatpun agak lalai terkait dokumen kesehatan ini. Sebab ha ini baru diurus jika sudah bertemu musibah. Padahal jelasnya BPJS ini sangat penting dan besar manfaatnya. Ia juga mengaku secara pribadi pernah mengalami hal itu. Dalam hal penerbitan kartu BPJS ini tent pihak BPJS bertanggung jawab, karena mereka harus diaudit. Mereka tidak akan mau membantu masyarakat kalau menjadi temuan. Ia menambahkan, kedepan pemda akan menerapkan pelayanan kesehatan satu pintu. Artinya Dinas Kesehatan, Dinsos, dan BPJS ada di rumah sakit untuk melayani warga yang belum punya BPJS. Hal ini sangat bagus sebab warga miskin yang ma mengurus BPJS tidak ribet. “Kedepan, program ini akan diupayakan supaya warga miskin tidak njelimet mengurus BPJS,”jelasnya. (her)