Edisi 05 Oktober 2016 | Balipost.com

Page 1

20 HALAMAN

NOMOR 46 TAHUN KE 69 Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id

terbit sejak 16 agustus 1948 perintis: k. nadha HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000

balipost (152 rb Like) http://facebook.com/balipost

rabu pon, 5 oktober 2016

Pengemban Pengamal Pancasila

@balipostcom (4.485 Follower) http://twitter.com/balipostcom

@balipostcom http://instagram.com/balipostcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Faksimile: 227418

Presiden Setuju Pemerintah Ambil Kendali Reklamasi Jakarta (Bali Post) – KPK menegaskan bahwa reklamasi seharusnya digerakkan oleh pemerintah dan bukan swasta, agar sebesar-besarnya dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat. ‘’Reklamasi harus di-drive pemerintah, bukan swasta. Jadi kalau swasta melakukan sesuatu, pemerintah yang jadi pemimpin terkait pemenuhan hal-hal yang berhubungan dengan lingkungan, regulasi dan kebutuhan sosial. Hal ini mencontoh apa yang terjadi di Rotterdam yang 70 persen dikuasai pemerintah dan 30 persen swasta. Bandingkan dengan yang di Jakarta, berapa pemerintah berapa swasta? Ini arahan Presiden,’’ kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif dalam diskusi ‘’Kebijakan Reklamasi: Menilik Tujuan, Manfaat, dan Efeknya’’ di gedung KPK Jakarta, Selasa (4/10) kemarin. Sejumlah pembicara yang hadir dalam diskusi itu adalah Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Dewan Pertimbangan Presiden 20072014 Emil Salim, Wakil Ketua KPK Laode M Syarief dan mantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto selaku moderator. Menurut Laode, KPK sudah bertemu

dengan Presiden pada 27 April 2016 dan dalam pertemuan itu Presiden Joko Widodo juga menyetujui usulan KPK mengenai pemerintah yang mengambil kendali reklamasi. Saran kedua adalah untuk mengubah Keputusan Presiden (Keppres) No. 52 Tahun 1995 tentang Pantai Utara Jakarta. Hal. 19 Banyak Kontradiksi

Bali Post/ade

REKLAMASI - Wakil Ketua KPK Laode M Syarif (kiri) bersama Menteri Susi Pudjiastuti dan Menteri Siti Nurbaya saat diskusi di gedung KPK Jakarta, Selasa (4/10) kemarin.

DPRD Bali Bersurat ke Presiden

Bali Post/ade

UNJUK RASA - Sejumlah aktivis demo tolak reklamasi di depan gedung KPK di Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (4/10) kemarin.

Dibuka, Gudang Harta Pengikut Dimas Kanjeng Makassar (Bali Post) – Aparat Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan membuka gudang harta pengikut pemilik Padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi di Jalan Sunu Blok K/10, Tallo, Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi membuka gudang milik Hj. Najmiah Muin itu bersama anak Najmiah dan kerabatnya. ‘’Setelah laporan dari anak korban ke Polda Jawa Timur, kita yang mem-backup kasus ini datang ke sini bersama anak dan kerabatnya yang lain untuk membuka gudang penyimpanan dan mendatanya semua,’’ kata Kepala Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Selatan Irjen Pol. Anton Charliyan di Makassar, Selasa (4/10) kemarin. Didampingi Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Makassar Kombes Pol. Rusdi Hartono dan Kepala Bidang Humas Polda Sulawesi Selatan Kombes Pol. Frans Barung Mangera, Anton menyaksikan empat koper besar berisi mata uang asing dan satu peti kepingan emas dari gudang itu. Menurut keterangan anak Najmiah, Muh Nur Najmul Muin (40), Najmiah Muin mendapatkan secara keseluruhan sembilan koper uang dan satu peti emas. Selain mendapat uang dan emas batangan yang diduga palsu itu, Najmiah juga mendapat beberapa benda antik seperti keris dengan panjang sekitar satu meter dan keris lain sepanjang setengah meter dari Taat Pribadi. Katanya menurut Taat keris itu milik Sultan Malaysia dan salah satu sunan dalam Wali Songo. Hal. 19 Sembilan Koper

Salurkan Aspirasi, Bukan Menolak Reklamasi

Denpasar (Bali Post) DPRD Bali memenuhi janjinya untuk bersurat ke Presiden RI terkait penyampaian aspirasi Pasubayan Desa Adat/ Pakraman Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa. Namun, isi surat yang dikirim Selasa (4/10) kemarin hanya menyampaikan pernyataan sikap Pasubayan. Sementara dewan tetap bertahan pada keputusan sebelumnya, tanpa menyertakan rekomendasi pembatalan Perpres No.51 Tahun 2014 dan mengembalikan Teluk Benoa sebagai kawasan konservasi. Surat dengan Nomor : 270/2142/DPRD

yang ditandatangani Ketua DPRD Bali I Nyoman Adi Wiryatama itu juga ditembuskan kepada Gubernur Bali. Dalam pengantarnya, dewan melampirkan empat hal sebagai bahan pertimbangan Presiden dalam pengambilan keputusan lebih lanjut. Yakni, pernyataan sikap Pasubayan, sikap pimpinan dan anggota DPRD Bali terkait pernyataan sikap Pasubayan, daftar hadir pimpinan dan anggota DPRD Bali yang menerima penyampaian aspirasi, serta daftar hadir Pasubayan. Hal. 19 Tak Berubah

Kenaikan Dana Bantuan Parpol

Tunggu Perekonomian Membaik Jakarta (Bali Post) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan pemerintah dengan DPR sepakat menaikkan dana bantuan partai politik (parpol), namun kenaikannya akan menyesuaikan dengan kondisi perekonomian negara. ‘’Kenaikan iya. Tapi kapan, kami belum bisa menjamin waktunya, karena kondisi ekonomi kita. Kami tak bisa janji kapan naiknya. Ketua Komisi

II kan juga bilang tidak menuntut. Kalau misal 2019 naik, ya... syukur, kalau lebih (lama) ya... tidak masalah,’’ kata Tjahjo Kumolo, Selasa (4/10) kemarin. Tjahjo mengakui dana bantuan untuk partai politik terbilang kecil. Saat ini, partai mendapatkan bantuan dari negara sebesar Rp 108 per suara. Namun, prioritas anggaran pemerintah saat ini difokuskan pembangunan infrastruktur dan penanggulangan kemiskinnan,

serta kesejahterkan rakyat. ‘’Sekarang memang kecil, per suara 108 rupiah. Soal kapan (waktunya), apakah tahun depannya lagi? Sepanjang ekonomi kita stabil (tidak masalah). Untuk sekarang, kesejahteraan, infrastruktur harus tercukupi. Kalau itu sudah (terpenuhi), saya yakin bisa dipenuhi (penambahan dana bantuan parpol),’’ kata Tjahjo. Hal. 19 Dana Parpol

Tjahjo Kumolo

Kasus Impor Gula

KPK Periksa Dirjen dan Sekjen Kemendag

Bali Post/ant

RUANG TUNGGU - Sekjen Kementerian Perdagangan Srie Agustina (kanan) dan Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Syahrul Mamma (kiri) menunggu di ruang tunggu sebelum diperiksa di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (4/10) kemarin.

Jakarta (Bali Post) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan (Sekjen Kemendag) Srie Agustina dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengurusan kuota gula impor yang diberikan oleh Bulog kepada CV Semesta Berjaya tahun 2016 untuk Provinsi Sumatera Barat. ‘’Srie Agustina diperiksa sebagai saksi untuk tersangka XS (Xaveriandy Sutanto),’’ kata Pelaksana Harian (Plh) Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati, di Jakarta, Selasa (4/10) kemarin. Selain Srie, KPK juga memeriksa

Direktur Jenderal (Dirjen) Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Syahrul Mamma. Selain keduanya, KPK juga memeriksa sopir Kepala Bulog Sumbar Benhur Ngkaime dan mantan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman. Kasus ini diawali dengan operasi tangkap tangan (OTT) yang terjadi pada Sabtu, 16 September 2016 dini hari terhadap empat orang yaitu Direktur Utama CV Semesta Berjaya Xaveriandy Sutanto, istrinya Memi, adik Xaveriandy dan Ketua DPD Irman Gusman di rumah Irman di Jakarta. (ant)

Kembalikan Kejayaan Pasar Agro 1

Badung Benahi Pasar Latu, Bangli Bedah Pasar Yangapi Bali tanpa pertanian akan mati. Demikian juga pariwisata. Sektor penyumbang terbesar PDRB Bali itu, masih menjadikan pertanian (alam) sebagai daya tarik bagi wisatawan. Jadi pertanian bagi Bali adalah harga mati. Pemerintah daerah pun mulai sadar akan hal itu. Mereka mulai merancang meningkatkan anggaran pertanian dalam APBD-nya. Tujuannya, pertanian Bali bangkit dan petaninya sejahtera. Kebangkitan pertanian Bali tentu harus diantisipasi dengan penyediaan pasar agro yang representatif. Demikian pula tempat pengolahannya, termasuk sistem penyimpanannya harus pula dibangun secara terkoordinatif. Tayang di Bali TV

Bali Post/par

AGRO - Pasar Kertha Sari di Latu, Abiansemal, Badung. Pasar agro ini sudah tak efektif lagi karena sebagian besar pedagang tutup.

Talk Show ‘’Menggugat Ketimpangan Pembangunan Bali Utara dan Mengelola Potensi Agro’’ yang diselengarakan 30 September 2016 lalu, akan ditayangkan tiga kali di Bali TV mulai Kamis (6/10) besok pukul 17.30 Wita. Tayangan berikutnya tanggal 13 dan 20 September 2016.

BADUNG, pemda terkaya di Bali, telah berancangancang menghidupkan kembali Pasar Kertha Sari. Pasar yang pernah berjaya sebagai pasar agro di Abiansemal. Sebab, Pasar Kertha Sari yang lebih dikenal dengan Pasar Latu itu, kalah saing dengan pasar agro di Kabupaten Tabanan. Bahkan kalah jauh dibandingkan dengan Pasar Mambal, yang jaraknya satu kilometer dari Pasar Latu. Hal. 19 Mati Suri

Bali Post/sos

YANGAPI - Pasar Yangapi, Bangli kini telah tutup. Tahun 2017 pasar ini akan disulap menjadi pasar agro.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.
Edisi 05 Oktober 2016 | Balipost.com by e-Paper KMB - Issuu