edisi-1034

Page 1

16

Edisi 1034/ 3 - 9 juni 2019

Pelajar adalah pemuda dan calon pemuda yang akan mewarisi estafet kepemimpinan bangsa, maka Pekan Olahraga Pelajar dan Pekan Seni Pelajar Provinsi Bali (Porsenijar) Provinsi Bali diharapkan dapat membentuk pemuda yang berkarakter, kuat, sehat, dan maju, serta percaya diri, berkepribadian yang santun, tegas dan berbudi pekerti luhur.

H

al ini disampaikan Gubernur Bali Wayan Koster dalam sambutannya yang dibacakan Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati pada pembukaan Porsenijar Provinsi Bali tahun 2019. Gubernur Koster mengatakan, mencerdaskan kehidupan bangsa melalui instrumen pembangunan nasional di bidang keolahragaan merupakan upaya peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia secara jasmani, rohaniah, dan sosial dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, sejahtera, dan demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang

Buka Porsenijar Provinsi Bali, Gubernur Koster Ingatkan Sportivitas

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. “Di samping itu, melalui pembangunan olahraga kita secara tidak langsung menumbuhkan dan membentuk jiwa sportivitas pada generasi muda,” ujar Ketua DPD PDIP Provinsi Bali ini. Ia menambahkan, pembentukan jiwa seperti ini sangat penting guna membentengi generasi muda dari pengaruh-pengaruh negatif yang saat ini sedang melanda bangsa kita. Pekan Olahraga Pelajar pada tahun ini akan diperlombakan/ mempertan­d ingkan 26 Cabor, 6 Cabor eksebisi dan 17 seni, sehingga secara keseluruhan berjumlah 49. Gubernur berharap, melalui Porsenijar Provinsi Bali Tahun 2019, dapat menjadi wahana meningkatkan keterampilan, kreativitas dan ekspresi bidang olahraga dan seni di tingkat pelajar.

Pembukaan Porsenijar Provinsi Bali

Plt Kadispora Provinsi Bali I Made Rentin mengatakan, sebanyak 5.600 atlet, official dan wasit/juri akan terlibat

dalam Porjar 2019 yang dilaksanakan pada tanggal 26-31 Mei 2019 ini. Rinciannya kontingen Kabupaten Badung

sebanyak 864 orang, Kabupaten Bangli 400 orang, Kabupaten Buleleng 500 orang, Kota Denpasar 864 orang, Kabupaten Gianyar 710 orang, Kabupaten Jembrana 447 orang, Kabupaten Karangasem 400 orang, Kabupaten Klungkung 300 orang, Kabupaten Tabanan 500 orang dan wasit/juri sebanyak 670 orang. Adapun cabor yang dipertan­ dingkan antara lain: atletik, pencak silat, sepak takraw, bulu tangkis, tenis lapangan, renang, tenis meja, bola voli, bola voli pasir, sepak bola, bola basket, taekwondo, senam, catur, panjat tebing, judo, karate, kriket, tarung derajat, woodball, gate ball, panahan, petanque, dancesport, balap sepeda dan shorinji kempo. Sedangkan 6 cabor ekspedisi, antara lain wushu, kabaddi, baseball/softball, menembak, rugby dan selam. (ast)

Wagub Cok Ace Sampaikan Alasan Pencabutan Perda Nomor 3 Tahun 2016 Dengan diundangkannya peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara maka Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2006 yang dipakai acuan penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Bendahara, Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain pada Pemerintah Provinsi Bali sudah tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, sehingga perlu dicabut. Demikian disampaikan Gubernur Bali Wayan Koster yang dibacakan Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati pada Rapat Paripurna ke-7 DPRD Bali dengan agenda Penyampaian penjelasan Dewan terhadap Raperda tentang Penyeleng-

garaan Ketenagakerjaan dan Penjelasan Gubernur terhadap Raperda tentang Pencabutan Perda Nomor 3 tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Rugi Kerugian Daerah di Gedung DPRD Bali, Denpasar, Rabu (29/5). Tiga peraturan pelaksanaan itu adalah Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara sebagai dasar hukum penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Bendahara, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/ Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebagai dasar hukum penyelesaian Ganti

Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, dalam Pasal 56 mengatur bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah diatur dengan Peraturan Kepala Daerah. Terkait Raperda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, Wakil Gubernur Bali yang akrab disapa Cok Ace mengatakan hal ini akan dibicarakan, namun secara prinsip setuju terhadap upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bali. “Saya setuju apapun

Wagub Cok Ace menghadiri Rapat Paripurna DPRD Bali

yang niatannya untuk kesejahteraan masyarakat, kalau ada hal-hal yang perlu kita benahi bersama kita benahi bersama,” katanya. Sebelumnya juga dilakukan Rapat Paripurna ke-6 DPRD Bali dengan

agenda Penyampaian Tanggapan Dewan Terhadap Pendapat Gubernur atas Raperda tentang Sistem Pertanian Organik dan Raperda tentang Perubahan Ketiga atas Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. (ast).

Bali Segera Terbitkan Pergub Atur Zonasi Transportasi Konvensional dan Online

Gubernur Bali Wayan Koster saat menemui ratusan anggota perhimpunan Bali Transport Bersatu (BTB) di halaman Kantor Gubernur Bali

Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan komitmennya untuk mendukung keberadaan transportasi konvensional di Bali. Bukan tanpa alasan hal ini dilakukan, mengingat transportasi konvensional memiliki sejarah yang panjang dalam mendukung perkembangan dan citra sektor pariwisata yang menjadi pendongkrak utama ekonomi Bali saat ini. “Walaupun sudah ada yang lebih modern seiring perkembangan za-

man, tapi kita jangan sampai melupakan yang sudah ada lebih dulu. Para driver transport konvensional ini sudah ada jauh-jauh sebelumnya, yang direkrut berdasar kriteria-kriteria khusus, bukan asal-asalan,” tegas Gubernur Bali Wayan Koster saat menemui ratusan anggota perhimpunan Bali Transport Bersatu (BTB) di halaman Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Senin (27/5). Menurut Gubernur Bali, seiring perkembangan pariwisata Bali, driver

transport konvensional ini ikut memba­ ngun Bali. Dengan menjadi para driver yang didukung kemampuan dalam menjelaskan keunggulan Bali yang berbasis pariwisata budaya kepada para tamunya, artinya mereka ikut membangun pariwisata Bali. Untuk itu, para driver ini harus tetap didukung, bila perlu terus ditingkatkan kemampuannya. “Jadi jangan ragukan komitmen saya, akan terus saya dukung keberadaan transportasi konvensional,” kata Koster. Gubernur menjelaskan, walaupun saat ini telah ada Peraturan Menteri yang mengatur keberadaan sarana transportasi di Bali baik konvensional maupun online, namun menurutnya Bali tidak bisa disamakan dengan daerah lain. Hal ini dikarenakan Bali sebagai daerah wisata harus memiliki penunjang sarana transportasi yang mengedepankan pelayanan. Lebih jauh, Koster pun berjanji akan segera mengambil langkah-langkah yang mendukung keberadaan transport

konvensional, salah satunya yakni segera menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) yang mengatur zonasi operasi antara konvensional dan taxi online (taxol). “Dalam Pergub akan dimuat pengaturan wilayah, jadi taxol tidak boleh memasuki wilayah transport-transport konvensional yang sudah memiliki pangkalan tetap dan menjalin kerja sama dengan organisasi peguyuban. Jika taxol ingin ikut, ya mereka harus terdaftar sebagai anggota peguyuban. Kita pun akan dukung kualitas para driver konvensional ini, semisal kita bantu fasilitasi peremajaan kendaraan bersama BPD, tentunya dengan bunga paling rendah,” urai Koster yang disambut dukungan para anggota BTB. Sebelum berinisiatif menemui ratusan anggota BTB untuk menyampaikan komitmennya secara langsung, Koster sebelumnya juga berkesempatan menerima audiensi dari perwakilan BTB di ruang kerjanya. Dalam kesempatan

itu, Ketut Suriadi selaku pembicara menyampaikan harapannya agar ada jalan keluar dari pemerintah untuk mengatur keberadaan sarana transportasi konvensional bersama taxol, supaya bisa meredam perselisihan yang sering timbul. Ia pun menjelaskan bagaimana para driver transportasi konvensional tergabung dalam sebuah peguyuban dan hanya bisa menarik penumpang di pangkalan yang dibawahi paguyubannya. “Di luar area itu, kami tidak berhak mengambil penumpang, karena kami juga menghormati mereka yang memiliki pangkalan itu, jadi kami tidak sembarang ambil penumpang. Untuk masuk peguyuban kami juga harus melewati seleksi dengan kriteria tertentu dan membayar kontrak dengan jumlah tertentu, itu yang perlu diketahui, agar bisa saling menghormati antar-driver,” ujarnya. (ast)

redaksi@cybertokoh.com, iklan@cybertokoh.com

cybertokoh

@cybertokoh

@cybertokoh

www.cybertokoh.com


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.
edisi-1034 by e-Paper KMB - Issuu