20 HALAMAN
NOMOR 133 TAHUN KE 68
Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id
terbit sejak 16 agustus 1948 perintis: k. nadha HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000
balipost (99rb Like) http://facebook.com/balipost
Pengemban Pengamal Pancasila
kamis wage, 31 desember 2015
@balipostcom (3,8rb Follower) http://twitter.com/balipostcom
@balipostcom http://instagram.com/balipostcom
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Faksimile: 227418
Bali Menanti Nawa Cita dan Tri Sakti Jokowi ORANG Bali tak lagi berdaulat atas Bali. Menguatnya kekuasaan kapitalis yang dibarengi dengan aliran kaum urban, membuat orang Bali terdesak. Ruang di Bali pun diincar hanya untuk kepentingan ekonomi. Sementara itu, akses pemeliharaan budaya dan pertanian tak lagi menjadi program strategis pemerintah. Ironisnya, Bali justru terlena dengan pertumbuhan ekonomi semu yang tak pernah dinikmati oleh krama Bali. Target-target pertumbuhan ekonomi hanya manis bagi kaum kapitalis, namun sangat pahit bagi pelaku usaha lokal dan rakyat di pinggiran desa.
nMenghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim. nMembuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
Oleh karenanya Nawa Cita dan Tri Sakti yang menjadi program unggulan Jokowi sangat dinantikan masyarakat Indonesia, termasuk Bali. Sebab, hingga akhir 2015 ini, program tersebut belum terimplementasi secara luas di Bali. Terbukti banyak permasalahan Bali yang belum ada solusinya. Padahal program tersebut menjadi satu-satunya harapan untuk memecahkan persoalan yang mencengkeram Bali. Masalah lingkungan adalah salah satunya. Reklamasi Teluk Benoa harus mendapat perhatian Jokowi. Bahkan, masyarakat Bali meminta Jokowi mencabut perpres yang melegal-
nMembangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerahdaerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. nMenolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya. nMeningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program Indonesia Pintar dan Indonesia Sehat. nMeningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya. nMewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektorsektor strategis ekonomi domestik. nMelakukan revolusi karakter bangsa, melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan. nMemperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia, melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antarwarga.
kan reklamasi. Program tersebut diharapkan bisa memecahkan persoalan yang mencengkeram Bali. Demikian pula soal KSPN Besakih. Masyarakat Bali berharap dikeluarkan dari lampiran PP 50/2013, karena penetapan KSPN Besakih sangat mencederai spiritualitas orang Bali. Ke depan dalam konteks revolusi mental dalam pemberdayaan krama Bali di tanah Bali, penguasa di Bali harus siap menjadi model. Pemimpin jangan lagi menerapkan doktrin-doktrin semu yang tak pernah dirasakan rakyat. Revolusi mental harus dijabarkan dalam bentuk aksi nyata menjaga Bali, bukan sebaliknya malah menjauhkan krama Bali dari kedaulatannya menjaga dan mengelola Bali.
Setidaknya, menurut akademisi Unud Prof. Wayan Windia, revolusi mental harus digerakkan oleh semua elemen dan pemimpin siap menjadi modelnya. Pemimpin harus berani menolak kapitalis dan memberikan ruang kepada pengusaha lokal untuk berdikari. Dana-dana rakyat yang terakumulasi dalam APBD harus dikembalikan kepada penguatan sektor pertanian dan ekonomi kerakyatan. ‘’Bali hanya menunggu kehancuran jika revolusi mental tidak segera dijabarkan oleh elite-elite pemegang kebijakan di Bali. Pemimpin harus menjadi orangtua yang mengayomi perjuangan krama Bali menjaga tanah Bali dalam hal ini budaya dan tradisinya. Hal. 19 Budaya Petani
‘’…akses pemeliharaan budaya dan pertanian tak lagi menjadi program strategis pemerintah. Ironisnya, Bali justru terlena dengan pertumbuhan ekonomi semu yang tak pernah dinikmati oleh krama Bali. Target pertumbuhan ekonomi hanya manis bagi kaum kapitalis, namun pahit bagi pelaku usaha lokal dan rakyat.’’
Lindungi Pengusaha Lokal KONDISI perekonomian di tahun 2015 tidak sebagus 2013 dan 2014. Tidak saja terjadi di Bali, tetapi juga secara nasional bahkan global. Terutama terjadi pada Tiongkok yang sebelumnya menguasai pasar, justru mengalami pelambatan yang sangat drastis. Begitu juga di Amerika Serikat dan Eropa, yang selama ini dikenal sebagai pasar tradisional ekspor Bali. Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana Prof. Dr. Ketut Rahyuda, S.E., MSIE. mengatakan, Bali cukup terkena imbas dari pelambatan ekonomi secara global. Mengingat, masyarakat Bali dominan menggantungkan hidup dari sektor UKM. Ekspor dari para pelaku UKM menjadi tidak bagus karena daya beli asing secara keseluruhan menurun. “Kebutuhan impor kita meningkat terus karena pasar untuk Indonesia ini meningkat, artinya kebutuhan masyarakat terhadap barang dan jasa sesungguhnya berasal dari barang-barang dan jasa impor. Sedangkan daya beli asing itu menurun secara keseluruhan, dari Amerika sampai Eropa itu menurun sehingga ekspor kita juga menurun,” ujarnya. Hal. 19 Para Pendatang
Ekonomi Bali Terancam Kolaps Empat bulan ke depan Bali berada pada zona rawan dalam pengembangan dunia usaha. Empat bulan ke depan akan menjadi pertaruhan hidup-mati dunia usaha di Bali. Jika pemerintah tak melakukan gebrakan dalam pengelolaan APBD dan APBN, dunia usaha di Bali sudah pasti makin terpuruk dan kolaps.
Keprihatinan terhadap perekonomian Bali ini dilontarkan Ketua Umum Kadin Bali A.A. Wiraputra. Dalam kajian akhir tahunnya, ia mengaku mendapat laporan memprihatinkan dari berbagai asosiasi yang dinaungi Kadin. ‘’Tanpa gerakan revolusi mental, Bali akan memasuki masa suram dalam pengelolaan ekonomi. Kemandirian ekonomi Bali empat bulan ke depan hanya bisa distimulus dengan pengelolaan APBD tepat waktu, perekonomian Bali terancam,’’ ujarnya. Ia mengatakan dari target kunjungan wisatawan 500 ribu pada akhir tahun ini, pelaku pariwisata memprediksi maksimal hanya terpenuhi 300 ribu. Asumsi ini didasari perkembangan kunjungan pariwisata sejak September 2015. Perbaikan infrastruktur saat itu membuat jalanan macet, sehingga tidak menjadikan pilihan
strategis untuk berlibur pada akhir tahun. ‘’Ini hal-hal elementer yang berdampak terhadap kemandirian ekonomi Bali,’’ ujarnya. Ia mengatakan empat bulan ke depan akan menjadi pertaruhan hidup-mati dunia usaha di Bali. Jika birokrat tak melakukan gebrakan dalam pengelolaan APBD, nasib dunia usaha Bali sudah pasti, yakni makin kolaps. Ia mendesak birokrat mulai menggulirkan dana-dana segar mulai Januari atau paling lambat Februari 2016. Jika hal ini tak dilakukan maka dunia usaha akan gulung tikar. Kondisi ini akan makin parah jika pariwisata yang menjadi motor pergerakan ekonomi terus dirongrong gangguan stabilitas, termasuk lambatnya realisasi pembangunan infrastruktur. Ia mengatakan selain perbaikan infrastruktur yang tak kunjung tuntas di
pusat-pusat pariwisata, terkoreksinya kunjungan wisatawan domestik ke Bali juga akibat gangguan stabilitas. Konflik antar-ormas menjelang pergantian tahun membuat banyak wisatawan membatalkan kunjungannya ke Bali. ‘’Isyarat Bali Post agar masyarakat Bali jangan terlena harus dipahami dan dimaknai. Bali harus mulai melakukan pembenahan dan melakukan terobosan strategis dalam mengelola potensi Bali,’’ ujarnya. Wiraputra mengingatkan revolusi mental jangan sebatas jargon. Revolusi mental harus menyentuh hal-hal mendasar yakni menyangkut tanggung jawab moral menjadi penguasa di Bali. Pemimpin ke depan harus mampu merangkul semua elemen agar potensi yang ada bisa menjadi kekuatan da modal dasar dalam membangun kemandirian ekonomi Bali. (dir/win)
Pusat Tak Berpihak Orang Bali Harus ’’Nindihin’’ Bali Data Investasi di Bali 2014 pada Bali BUDAYA dan alam Bali adalah napas orang Bali. Sementara Besakih adalah batang otak dari umat Hindu. Memperdagangkan Besakih sebagai kawasan pariwisata merupakan langkah sesat dan menantang bahaya. ‘’Sampai kapan pun rencana itu akan saya tolak. Bagi saya, pencoretan kawasan Besakih dari Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) adalah harga mati,’’ tegas Ida Pedanda Made Gunung, beberapa waktu lalu. Ia pun mengingatkan kepada semua komponen agar berhenti mengutak-atik kawasan Besakih. ‘’Sebagai umat Hindu, apa pun jabatan kita semestinya tetap mendedikasikan diri menjaga kesucian Pura Besakih,’’ ujarnya. Ida Pedanda yang terpilih sebagai salah satu tokoh kebinekaan ini menegaskan bahwa umat Hindu jangan mau terpancing dikotomi antara mendukung dan tidak mendukung Besakih masuk KSPN. Kondisi yang bergulir saat ini patut diwaspadai sebagai upaya degradasi terhadap umat Hindu. Hal. 19 Kawasan Suci
KARANGASEM Rp 78,4 miliar
NILAI PMDN
GIANYAR Rp 430,4 triliun
NILAI PMA
BADUNG DENPASAR
KLUNGKUNG Rp 65,37 miliar
BADUNG Rp 1,658 triliun
BANGLI Rp 23,12 miliar
DENPASAR Rp 1,016 triliun
Sumber:PusDat BP
TOTAL Rp 3,846 triliun
1.856 orang
54,3 juta US$
260,8 juta US$
BANGLI 108 ribu US$
1.837 orang
1.802 orang
KLUNGKUNG 524,3 ribu US$ GIANYAR KARANGASEM
TABANAN Rp 98,5 miliar
15,5 juta US$
JEMBRANA 666,7 ribu US$ BULELENG
BULELENG Rp 259,7 miliar JEMBRANA Rp 215,6 miliar
TABANAN
80,7 juta US$
TENAGA KERJA ASING DI BALI
9,4 juta US$ 5,06 juta US$
TOTAL 427,163 juta US$
Desember Desember 2013 2014
Juni 2015
grafis:asd/BP
ORANG Bali harus kuat jati dirinya. Orang Bali harus berani nindihin (membela sampai mati - red) tanah Bali. Jadilah krama Bali yang rungu (peduli) dengan permasalahan Bali; lingkungan, budaya dan SDM. Demikian penegasan Ketua Yayasan Dwijendra Denpasar M.S. Chadra Jaya. Katanya, Rabu (30/12) kemarin, tahun 2016 bisa dijadikan momentum untuk masyarakat Bali bekerja lebih keras lagi menerapkan sesuai dengan program Nawa Cita Presiden Jokowi. Revolusi mental masyarakat Bali harus dilakukan. Salah satunya melalui dunia pendidikan. Selain itu melalui pendidikan, bisa meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program
‘’Indonesia Kerja’’ dan ‘’Indonesia Sejahtera’’. Saat itu tercapai, maka produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional akan meningkat pula. Pejabat Ketua Yayasan PR Saraswati Pusat Denpasar Ir. Bagus Ketut Lodji, M.S. meminta krama Bali perlu merefleksi diri apakah masih memiliki etos kerja yang tinggi. Tantangan ke depan jika kita tak memiliki sikap mental positif seperti karakter orang Jepang yakni bekerja keras, disiplin, ulet dan santun, maka Indonesia akan habis digilas kemajuan zaman. Dia setuju krama Bali harus peduli dan berbuat untuk kebaikan Bali ke depan. Hal. 19 Masalah Bali