terbit sejak 16 agustus 1948 perintis k. nadha
16 HALAMAN
HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000
NOMOR 76 TAHUN KE 72 Online:http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764, 233801 Faksimile: 227418
Pengemban Pengamal Pancasila
balipost http://facebook.com/balipost
@balipostcom http://twitter.com/balipostcom
@balipost_com http://instagram.com/balipostcom
Permukiman Kumuh
Mengadu ke Pusat
Stok Pupuk Habis
Penanganan permukiman kumuh di Denpasar telah ditangani sejak beberapa tahun lalu. Sayangnya masih terkendala, karena lahan itu milik pribadi. Jadinya, hingga kini Denpasar masih memiliki 82,6 hektar kawasan kumuh.
Larangan membuang sampah ke TPA Suwung, disikapi serius Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta. Ia menyatakan akan membawa permasalahan ini ke pemerintah pusat. Sebab, keberadaan TPA Suwung yang melayani sampah dari Sarbagita merupakan keputusan bersama. BADUNG | HAL. 3
Stok pupuk bersubsidi kini sudah habis. Sebab, pupuk Urea dan Phonska bantuan pemerintah pusat sampai kini tak kunjung turun. Padahal, pupuk tersebut sangat dibutuhkan petani pada musim tanam periode November.
DENPASAR | HAL. 2
Jokowi Ingatkan, 2020 Ada Ancaman Resesi
Idham Aziz Sampaikan Tujuh Program Prioritas Jakarta (Bali Post) – Seluruh fraksi di DPR-RI secara aklamasi menyetujui Komjen Polisi Idham Aziz sebagai Kapolri setelah menjalani rangkaian proses uji kelayakan dan kepatutan. ‘’Seluruh fraksi secara aklamasi menyetujui Komjen Pol. Idham Aziz menjadi Kapolri,’’ kata Ketua Komisi III DPR-RI Herman Hery, Rabu (30/10) kemarin. Hal itu dikatakannya setelah seluruh fraksi dan pimpinan Komisi III DPR melakukan rapat pleno untuk pengambilan keputusan terkait dengan calon Kapolri yang diajukan Presiden RI Joko Widodo. Setelah keputusan tingkat I itu disepakati maka pimpinan Komisi III DPR akan bersurat kepada pimpinan DPR untuk bisa diambil keputusan tingkat II di Rapat Paripurna DPR-RI, Kamis (31/10) ini. ‘’Apakah bisa disetujui,’’ kata Herman yang dijawab serempak seluruh anggota Komisi III DPR, ‘’Setuju.’’ Calon Kapolri Komjen Polisi Idham Aziz menyampaikan tujuh program prioritas ketika memimpin institusi kepolisian, salah satunya membangun sumber daya manusia (SDM) unggul. ‘’Ada tujuh program prioritas, pertama mewujudkan SDM unggul, kedua pemantapan harkamtibnas,’’ kata Idham dalam uji kelayakan di Ruang Rapat Komisi III DPR-RI, Jakarta, Rabu kemarin. Ketiga, menurutnya, penegakan hukum yang profesional dan berkeadilan, keempat pemantapan media, kelima penguatan sinergi polisional, keenam penataan kelembagaan, dan ketujuh penguatan pengawasan. Idham akan melakukan penguatan Polri yang Profesional, Modern, dan Terpercaya (Promoter) menuju Indonesia Maju. ‘’Dengan mempertimbangkan capaian programprogram prioritas Kapolri sebelumya dan memperhatikan sisa waktu masa pengabdian yang hanya 14 bulan, jika diberikan kepercayaan amanah sebagai Kapolri, saya akan melakukan program penguatan Polri yang Promoter menuju Indonesia maju,’’ ujarnya. (kmb4/ant)
Salah Paham di DPRD Bali
Purwa Arsana Lapor Koster Oka Antara Minta Maaf Denpasar (Bali Post) Baru saja DPRD Bali melaksanakan upacara pacaruan Durga Maya saat rahina tilem, Senin (28/19) lalu. Upacara ini untuk menetralisir kekuatan tidak baik yang terakumulasi di gedung dewan sejak pertama kali berdiri. Namun belum lama upacara itu berlalu, dua anggota dewan terlibat pertikaian jelang rapat paripurna di ruang sidang utama DPRD Bali, Rabu (30/10) kemarin. Persoalannya pun sepele, yakni gara-gara bercanda atau istilah zaman sekarang nge-prank. Anggota Komisi III Nyoman Purwa Ngurah Arsana awalnya mencoba nge-prank anggota Komisi I Nyoman Oka Antara. Keduanya merupakan anggota Fraksi PDI-P Dapil Karangasem. Oka Antara mengaku saat itu sedang menjawab SMS dari masyarakat terkait hibah. Dalam kondisi ‘’dipusingkan’’ dengan masalah hibah, Purwa yang duduk di sampingnya tibatiba berkata bahwa ia baru saja ditelepon oleh Ketua DPD PDI-P Bali yang juga Gubernur Bali Wayan Koster. ‘’Menurut Purwa, Koster bertanya siapa yang membuat rapat paripurna terlambat dari jadwal. Purwa kemudian menyebut Oka Antara yang menyebabkan terlambat. Mendengar hal itu tanpa sadar saya ambil gelas isi air, mengocokkan di sampingnya (di samping Purwa - red). Bukan menyiram,’’ ujar Oka Antara sambil memperagakan gerakan tangan mengocok gelas. Belakangan, Oka Antara kemudian menyadari jika Purwa hanya guyon alias bercanda. Ia pun sudah meminta maaf. Sebab, air yang dikocoknya itu membasahi bajunya dan juga bagian lengan kanan baju yang dikenakan Purwa. ‘’Karena baju saya basah, baju dia basah, dia tersinggung. Tapi sebetulnya tidak ada masalah, cuma miskomunikasi. Saya sudah minta maaf,’’ jelasnya. Sementara itu, Purwa Arsana langsung melaporkan kejadian tersebut ke Wayan Koster di Kantor Gubernur usai rapat paripurna. Dari pandangannya, seorang anggota dewan mestinya bisa memberikan contoh yang baik. Koster pun dikatakan marah. ‘’Masak saya diperlakukan seperti itu, ya enggak benar. Saya tidak terima sebenarnya. Tapi kan saya harus izin pimpinan partai. Jangan sampai nanti saya melakukan upaya hukum, tiba-tiba ada permintaan perdamaian kan percuma,’’ ujarnya. Hal. 15 Forum Resmi
Harian Bisnis Bali Perlu ‘’Diwaspadai’’ Pemerintah dan TPID Bali tetap melakukan pengawasan mengingat ada beberapa komoditas yang perlu diwaspadai karena penyumbang inflasi pada triwulan IV. Komoditas apa saja? www.bisnisbali.com
Harian DENPOST Jual Sapi Curian untuk Foya-foya Tersangka I Ketut Suwarka (51), warga Mengesta, Penebel, mencuri sapi betina. Hasil penjualan sapi curian itu dipakai foya-foya. www.denpostnews.com
TABANAN | HAL. 7
Jakarta (Bali Post) – Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan adanya ancaman kondisi perekonomian yang lebih sulit bahkan mengarah ke resesi ekonomi pada tahun 2020. ‘’Perkiraan dari lembaga-lembaga internasional, tahun depan akan menuju ke sebuah situasi yang lebih sulit. Dan bahkan ada yang menyampaikan menuju ke sebuah resesi,’’ kata Presiden Jokowi ketika membuka rapat kabinet terbatas di Kantor Presiden Jakarta, Rabu (30/10) kemarin. Rapat yang juga dihadiri Wapres Ma’ruf Amin itu beragenda penyampaian program dan kegiatan di bidang perekonomian. Sebelum Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan program dan kegiatan dimaksud, Presiden Jokowi menyampaikan beberapa hal yang harus menjadi perhatian kabinet. ‘’Sebelum saya mempersilakan Pak Menko untuk menyampaikan fokus dan kerja dalam lingkup koordinasi, saya sampaikan beberapa hal,’’ kata Jokowi.
Pertama, lanjutnya, kondisi ekonomi global dalam lima tahun ini dan perkiraanperkiraan dari lembaga-lembaga internasional bahwa tahun 2020 akan menuju ke sebuah situasi yang lebih sulit. ‘’Dan bahkan ada yang menyampaikan menuju ke sebuah resesi,’’ tegas Jokowi. Hal. 15 Semua Pihak
Bali Post/ant
BERBINCANG - Presiden Jokowi berbincang dengan Wakil Presiden Ma’ruf Amin dan Menkeu Sri Mulyani sebelum rapat kabinet terbatas, Rabu (30/10) kemarin.
NILAI EKSPOR INDONESIA BERDASARKAN TUJUAN (JUTA US$) TAHUN 2014-2018 Nilai Ekspor Berdasarkan Negara Tujujan (Juta US$) 100,000.0 90,000.0
86,125.7 84,604.0
Prabowo Tidak Ambil Gaji Menteri
78,497.8
80,000.0 69,970.5
70,000.0
64,749.7
60,000.0 50,000.0 40,000.0 30,000.0 20,000.0 10,000.0 0.0 Thn 2014 ASEAN ASIA LAINNYA AFRIKA
Thn 2015
Thn 2016
Thn 2017
Thn 2018
AMERIKA/AMERICA UNI EROPA EROPA LAINNYA
AUSTRALIA & OCEANIA Sumber : Badan Pusat Statistik
Mendag akan Pangkas Regulasi Penghambat Ekspor Jakarta (Bali Post) – Menteri Perdagangan (Mendag) Agus Suparmanto mengatakan sedang mengevaluasi perjanjian perdagangan dan akan memangkas sejumlah regulasi yang menghambat laju ekspor Indonesia. ‘’Saya akan menyederhanakan segala regulasi menghambat ekspor jadi impor dibuat karena mengisi kekosongan, bukan mengimpor barang tanpa ada substitusi ke depan,’’ katanya di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (30/10) kemarin. Agus menuturkan, setelah Kemendag selesai mengevaluasi regulasi yang merugikan kinerja ekspor, ia mengaku akan ada kemungkinan pembatalan terhadap beberapa perjanjian yang tidak menguntungkan Indonesia, termasuk perjanjian bilateral dengan negara lain. ‘’Sekarang akan evaluasi mana perjanjian yang tidak menguntungkan ekspor, sehingga kita revisi terutama perjanjian kepada internasional,’’ ujarnya. Ia mencontohkan salah satu aturan yang dievaluasi itu terkait perdagangan sawit. Menurutnya, terdapat beberapa beleid yang berpotensi memunculkan kebijakan diskriminatif. ‘’Terkait sawit yang sangat potensial terhadap disksriminatif. Ini gunanya negosiasi untuk kesempatan ke depan, terutama dalam acara roadshow dan tradeshow,’’ katanya. Agus pun memastikan bahwa dalam mengevaluasi beberapa regulasi tersebut pihaknya akan berkoordinasi dengan kementerian lain seperti Ke-
menterian Luar Negeri agar dapat semakin mendongkrak ekspor Indonesia. ‘’Kita lihat dari waktu ke waktu, kita negosiasi. Kemenlu berdiplomasi dengan luar karena sesuai arahan Bapak Presiden ini kerja tim,’’ ujarnya. Sebagai informasi, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai ekspor sepanjang September 2019 yang sebesar 14,1 miliar dolar AS itu turun 1,29 persen dibandingkan capaian Agustus 2019 yaitu 14,28 miliar dolar AS. Hal yang sama juga berlaku untuk pencapaian ekspor pada Agustus 2019 yang turun sebesar 7,6 persen atau 14,28 miliar dolar AS dibanding Juli 2019 yaitu 15,45 miliar dolar AS. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri RI yang menjadi salah satu aktor utama diplomasi ekonomi Indonesia di Afrika, fokus memastikan berbagai kesepakatan bisnis yang telah dicapai antara kedua pihak bisa terlaksana. Kesepakatan bisnis tersebut dihasilkan melalui kunjungan misi ekonomi Indonesia ke Afrika pada 2017 dan 2018, serta melalui penyelenggaraan Forum Indonesia-Afrika (IAF) 2018 yang dilanjutkan dengan Dialog Infrastruktur Indonesia-Afrika (IAID) 2019. ‘’Fokus kami tahun depan adalah memastikan agar seluruh kesepakatan bisnis langsung bisa dilaksanakan tanpa ada hambatan, termasuk memastikan studi kelayakan beres dan komitmen keuangan lancar,’’ kata Direktur Afrika Kemenlu RI Daniel Tumpal Simanjuntak saat berkunjung ke ruang redaksi Antara, Jakarta, akhir pekan lalu. (ant)
Jakarta (Bali Post) – Prabowo tidak akan mengambil gajinya sebagai Menteri Pertahanan, kata juru bicara pribadi Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak. Hal itu disampaikan Dahnil melalui akun Twiiter-nya, Rabu (30/10) kemarin, sebagai penjelasan mengenai kabar tersebut. ‘’Saya ingin mengonfirmasikan kepada sobat semua khususnya sobat pewarta terkait dengan informasi yang menyatakan Pak Prabowo tidak akan mengambil gajinya sebagai menteri di Kemenhan RI adalah benar,’’ tulis Dahnil. Ditambahkan Dahnil, keputusan untuk tidak mengambil gaji sebagai menteri itu dipilih Prabowo sematamata karena komitmennya mengabdi kepada negara. ‘’Sejak awal beliau masuk politik, berkomitmen untuk mengabdi bagi kepentingan bangsa
dan negara,’’ tulis Dahnil. Sejak dilantik sebagai Menhan, Ketua Umum Partai Gerindra itu juga masih setia menggunakan mobil pribadinya, Toyota Alphard, meski sudah disediakan mobil dinas menteri. Perkuat Alutsista Sementara itu, Rabu kemarin, Prabowo berkunjung ke Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur. Tiba di Mabes TNI, Menhan diterima dan disambut Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto didampingi Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Siwi Sukma Adji, Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Yuyu Sutisna dan Wakil Kepala Staf Angkatan Darat Letjen TNI Tatang Sulaiman. Hal. 15 Kemampuan SDM
Prabowo Subianto
Bali Post/ant