20 HALAMAN
NOMOR 74 TAHUN KE 68
Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id
terbit sejak 16 agustus 1948 perintis: k. nadha HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000
balipost (84rb Like) http://facebook.com/balipost
Pengemban Pengamal Pancasila
sabtu pon, 31 oktober 2015
@balipostcom (3,8rb Follower) http://twitter.com/balipostcom
@balipostcom http://instagram.com/balipostcom
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Faksimile: 227418
Mahasabha X
Peradah Konsisten Terapkan UU Pemuda
Surabaya (Bali Post) Keteladanan Peradah Indonesia dipuji Menpora. Peradah yang sudah berusia 31 tahun merupakan contoh riil penerapan Undang-undang (UU) Pemuda. Peradah secara konsisten merekrut keanggotaan berusia antara 16-30 tahun. Pujian tersebut dikemukakan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrowi saat memberi wejangan pada Mahasabha X Peradah Indonesia dengan tema ‘’Bekerja Membangun Kemandirian’’ di Gedung Moeljadi Kobangdikal Bumi Moro, Surabaya, Jumat (30/10) kemarin. ‘’Hanya anggota Peradah Indonesia yang usianya antara 16-30 tahun yang dilaksanakan secara konsekuen,’’ kata Imam Nahrowi. Mahasabha juga dihadiri Ketua MPR Zulkifli Hasan, Wagub Jatim Syaifullah Yusuf, Ketua Umum Peradah Indonesia Wayan Sudana, serta mantan Ketua Umum Peradah dan pejabat lainnya. Di samping itu, kata Menpora, hanya organisasi Peradah Indonesia yang menyelenggarakan konggres atau mahasabha di lingkungan TNI-AL. Ini menunjukkan kemandirian Peradah yang matang sehingga mengedepankan efisien/penghematan anggaran. Ketua MPR Zulkifli Hasan mengungkapkan secara terbuka kehadirannya dalam konggres ini. Hal. 19 Kelompok Minoritas
Bali Post/kmb23
KUMUH - Tempat Pembuangan Sampah (TPS) sementara kini muncul di kawasan Suwung, Denpasar Selatan. Seperti foto yang diambil Jumat (30/10) kemarin, tumpukan sampah memberikan pemandangan yang kurang enak dilihat. TPS ini berada di dekat jalan By-pass Ngurah Rai, Suwung. Di lokasi ini juga mulai berdiri rumah-rumah semipermanen yang memberikan kesan kumuh.
RAPBN 2016 Disahkan
Penyertaan Modal BUMN Dibahas Dalam APBN-P
Jakarta (Bali Post) Rapat Paripurna DPR mengesahkan Rancangan Undang-undang tentang APBN 2016 menjadi undang-undang, kemarin. Pengambilan keputusan dilakukan secara aklamasi setelah melalui lobi antarpimpinan fraksi maupun pimpinan partai politik.
Bali Post/059
PERADAH - Ketua MPR Zulkifli Hasan, Menpora Imam Nahrowi, Wagub Jatim Syaifullah Yusuf, dan sejumlah tokoh Peradah Indonesia hadir saat pembukaan Mahasabha X Peradah Indonesia di Gedung Moeljadi Kobangdikal Bumi Moro, Surabaya. Mahasabha digelar sejak 30 Oktober.
Wakil Ketua DPR yang memimpin rapat, Taufik Kurniawan, mengatakan pengesahan APBN 2016 telah mempertimbangkan pandangan seluruh fraksi, Badan Anggaran, dan telah melalui tahapan skors serta lobi. Selain itu, juga melibatkan pimpinan partai politik dan pemangku kepentingan sebelum pengambilan keputusannya. Berdasarkan forum lobi, Taufik menjelas-
kan, diperoleh beberapa poin terkait APBN 2016. Pertama, DPR-RI dapat menyetujui RUU tentang APBN 2016 untuk disahkan menjadi undang-undang, dengan catatan bahwa seluruh catatan fraksi merupakan bagian yang utuh dan tidak terpisahkan dari APBN yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah. Hal. 19 Pengesahan RAPBN
’’Saya kira kita murni ingin menyatakan bahwa BUMN itu harusnya profitable. Harusnya menyumbang bagi APBN, bukan APBN yang dipakai oleh BUMN.’’ Fadli Zon Wakil Ketua DPR
Menkopolhukam Mendadak Datangi Pimpinan DPR
Jakarta (Bali Post) Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Luhut Binsar Panjaitan secara mendadak mendatangi pimpinan DPR di saat suasana pengesahan RAPBN 2016 sedang memanas. Dalam pertemuan itu Luhut menyatakan tidak keberatan PMN dihapuskan. Wakil Ketua DPR dari Fraksi Gerindra Fadli Zon membenarkan kedatangan Luhut, namun enggan menjelaskan secara detail perbincangan pimpinan dewan dengan Luhut yang diduga untuk melobi DPR menyetujui RAPBN 2016. Saat didesak apakah kehadiran Luhut dalam rangka menjelaskan adanya dana Penyertaan Modal Negara (PMN) di RAPBN yang dipersoalkan DPR, terutama Fraksi Gerindra, ia mengakuinya. Hal. 19 Proyeksi Lain
Jokowi Kunjungi Suku Anak Dalam
LENSA
Bali Post/ade
BURUH - Ribuan buruh dari berbagai aliansi melakukan aksi longmarch di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (30/10) kemarin. Mereka berunjuk rasa untuk menolak Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan yang menjadi dasar formula perhitungan upah minimum provinsi (UMP). Demo buruh akhirnya dibubarkan polisi karena melewati batas waktu penyampaian aspirasi.
Beritanya Hal. 5
Jambi (Bali Post) Kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Desa Bukit Suban Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun, Jambi untuk mengunjungi Suku Anak Dalam menjadi sejarah baru. Jokowi tercatat sebagai Presiden RI pertama yang mengunjungi Suku Anak Dalam. Presiden Jokowi tiba di Lapangan Desa Bukit Suban Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun, Jambi, Jumat (30/10) kemarin, sekitar pukul 15.30 WIB. Jokowi berangkat dari Bandar Udara Sultan Thaha Syarifuddin Jambi dengan menggunakan helikopter Superpuma didampingi dua helikopter Bell. Presiden saat tiba di lapangan Desa Bukit Suban telah disambut oleh ratusan warga yang ingin menyaksikan langsung kehadiran Jokowi di wilayah mereka. Pada kesempatan itu, Presiden didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo yang mengenakan kebaya warna merah muda dan kerudung warna motif batik berlatar kuning emas. Beberapa pejabat dan menteri yang turut serta mendampingi Presiden di antaranya Menteri PMK Puan Maharani, Menkes Nila F. Moeloek, Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Presiden saat tiba di wilayah itu disambut Tumenggung Bukit Suban dan berdialog dengan mereka. Presiden juga menyerahkan paket bantuan berupa sembako dan Kartu Indonesia Sehat (KIS). Tercatat penduduk di wilayah itu sebanyak 1.738 jiwa dengan 257 kepala keluarga. Presiden juga menyempatkan diri untuk mengunjungi perumahan orang rimba dan memberikan bantuan untuk mereka. Sebelum meninjau Suku Anak Dalam, Jokowi meninjau penanganan anak korban asap di Palembang. Salah satu yang ditinjau berada di Rumah Evakuasi Balita, Kampung Lima Hulu, Kota Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel). Hal. 19 Partisipasi LSM
Berpotensi Picu Konflik SEKTOR pariwisata 2016 diprediksi akan mengalami tentangan serius. Tingkat hunian kamar yang terus turun patut diwaspadai. Selain itu, investasi di sektor pariwisata juga diprediksi melorot. Prediksi terkait nasib sektor pariwisata 2016 ini dipaparkan Ketua PHRI Bali Tjokorda Artha Ardana Sukawati, Jumat (30/10) kemarin. Ia berargumen, kondisi terjadi akibat jumlah hotel/penginapan di Bali hingga Oktober 2015 ini sudah terlampau tinggi. Jumlah kamar mencapai 120 ribu lebih. Sementara jumlah okupansi dari kunjungan wisatawan belum mampu mencapai setengah dari jumlah kamar tersebut. ‘’Jumlah kamar di Bali saat ini sudah lebih dari 120 ribu kamar, dengan okupansi rata-rata 60% untuk hotel berbintang dan 35% hingga 40% untuk hotel nonbintang,’’ jelasnya. Berdasarkan data tersebut, diperkirakan pada 2016 investasi di bidang hotel akan mulai berkurang secara parsial. Sebab, melihat kondisi saat ini persaingan antarhotel di Bali sudah sangat ketat. Hal. 19 Memicu Konflik
Bali Post/ant
ANAK RIMBA - Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani (ketiga kiri) dan Menteri Kesehatan Nila Moeloek (kedua kiri) membagikan Kartu Indonesia Sehat (KIS) kepada warga Suku Anak Dalam (Orang Rimba) saat melakukan kunjungan ke Desa Bukit Suban, Air Hitam, Sarolangun, Jambi, Jumat (30/10) kemarin. Presiden mengunjungi kawasan penyangga Taman Nasional Bukit Dua Belas (TNBD) guna memberi bantuan dan mendengarkan keluhan Orang Rimba yang terpaksa mengungsi akibat terdampak asap kebakaran hutan.
Prediksi Ekonomi Bali 2016 4-Habis
Cengkeraman Konglomerasi Menguat Investasi di berbagai sektor di Bali dinilai belum mendukung penguatan struktur ekonomi Bali. Hasil dari investasi yang mayoritas berada di sektor jasa lebih banyak menguap ke luar. Yang cenderung menguat tahun 2016 di Bali adalah kepentingan konglomerasi, bukan kepentingan Bali.
‘’Jumlah kamar di Bali saat ini sudah lebih dari 120 ribu kamar, dengan okupansi rata-rata 60% untuk hotel berbintang dan 35% hingga 40% untuk hotel nonbintang. Kalau dari perbandingan itu jumlah akomodasi terus ditambah, persaingan di Bali akan makin ketat. Kondisi semacam ini lambat laun berpotensi memicu konflik.’’ Ketua PHRI Bali Tjokorda Artha Ardana Sukawati
PANDANGAN tersebut dilontarkan Guru Besar Universitas Udayana, Prof. Dr. Ketut Rahyuda, MSIE., Jumat (30/10) kemarin. Ia mengatakan laju investasi di Bali belum mendukung struktur penguatan ekonomi Bali. “Mana penguatan struktur ekonomi? Tidak ada. Kita baru bicara-bicara saja, justru ekspor kita turun, nilai tukar rupiah kita turun, daya beli kita turun, daya saing kita turun, apanya penguatan?” kritiknya. Ia menambahkan, investasi selama ini masih untuk kepentingan individu dan kelompok, bukan kepentingan daerah. Tidak banyak hasil investasi yang sampai kepada masyarakat. Hal. 19 Membutuhkan Investasi
UMKM BALI lBank Indonesia Provinsi Bali mencatat penyerapan kredit untuk sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Pulau Dewata mencapai Rp 23,2 triliun selama tahun 2014. lKredit di Bali sebesar Rp 57,2 triliun dari jumlah itu 40,62 persen di antaranya merupakan kredit UMKM atau sebesar Rp 23,2 triliun.
Buleleng Gianyar
’’Investor itu kan kepentingan konglomerasi, bukan kepentingan Bali. Bali hanya dapat PHR yang relatif kecil dan tidak sampai ke masyarakat.’’ Prof. Rahyuda Akademisi Unud
Tabanan
6,86% 6,81% 8,42%
lSebagian besar 10,49% penyaluran kredit UMKM tersebut masih didominasi di Badung Kota Denpasar sebesar Rp 14,6 triliun. lSebagian besar penyaluran kredit UMKM yang disalurkan bergerak pada sektor produktif yakni modal kerja dan kredit investasi.
Denpasar
54,07%
22,19% 40,97%
KREDIT INVESTASI MODAL KERJA