Bali Post
balipost http://facebook.com/balipost
SEJAK 1948
@balipostcom http://twitter.com/balipostcom
@balipost_com http://instagram.com/balipostcom
Pengemban Pengamal Pancasila
Wujudkan ’’Sustainable Tourism’’ Bali (1)
Perlu Kebijakan Revolusioner ISU sustainable tourism (pariwisat berkelanjutan) sudah sejak 20 tahun lalu dibicarakan. Namun hingga saat ini, Bali bahkan belum beranjak menuju apa yang disebut pariwisata berkelanjutan. Untuk itu diperlukan kebijakan-kebijakan revolusioner dari Pemerintah Daerah Bali untuk benar-benar mewujudkan pariwisata berkelanjutan di Bali. Termasuk dalam hal kebijakan penyelamatan lingkungan dari kerusakan dan pencemaran.
’’Mau tidak mau, suka tidak suka, masyarakat dan pemerintah Bali harus melaksanakan sustainable tourism agar pariwisata memberi dampak pada ekonomi, pelestarian adat budaya, serta pelestarian lingkungan.’’ Made Ramya Adnyana Wakil Ketua I DPP IHGMA
Akademisi pariwisata I Nyoman Sunarta mengatakan, ketika berbicara soal dampak negatif pariwisata, maka antara isu lingkungan dan ekonomilah yang selalu diperdebatkan. Padahal pariwisata tidak hanya hotel, tetapi juga petani, pedagang acung dan developer. Semuanya merupakan komponen pariwisata. Sehingga tidak tepat jika lingkungan dan pariwisata selalu menjadi dualisme. ‘’Saya sebagai akademisi sulit mencari apa ada kegiatan di Bali yang tidak terkait dengan pariwisata,’’ selorohnya. Untuk mewujudkan sustainable tourism, harus disesuaikan dengan daya dukung. Tahun 2000 dilakukan upaya pengelolaan produk sampah. Menurutnya, yang harus di-
Untuk Kemanusiaan
Dokter Asal Bali Jelajahi Kalimantan dan Sulawesi FASILITAS kesehatan yang jaraknya jauh dari rumah penduduk, pusat rujukan kesehatan yang juga jauh, membuat dr. Kadek Dian Lestari, M.Biomed., Sp.PD. asal Bali terketuk hatinya untuk merantau ke Pulau Kalimantan dan Sulawesi. Ditemui Selasa (30/7) kemarin di Sanur, Dian baru saja datang dari Buton Utara untuk libur hari raya. Sehabis hari raya ia kembali bertugas. Dian menuturkan pengalamannya bertugas di pulau-pulau yang masih minim pelayanan kesehatan itu. Saat ini ia bertugas di RSUD Buton Utara. Ia mengikuti program Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yaitu Wajib Kerja Dokter Spesialis. ‘’Jadi saya dapat penempatan di Buton Utara,’’ ungkap wanita yang besar di Sanur, Denpasar ini. Wanita berambut pendek ini bukanlah dokter PNS melainkan dari swasta. Sebelumnya ia menjabat sebagai Direktur Utama RS BaliMed Negara. Namun sejak 1,5 tahun lalu ia memutuskan untuk berkeliling Indonesia. Selain suka travelling, Dian juga memiliki passion membantu masyarakat yang tidak tersentuh pelayanan dengan ilmu kedokteran spesialis penyakit dalam yang ia miliki. ‘’Dokter ahli di daerah terpencil itu sedikit bahkan tidak ada. Yang ada hanya dokter umum lokal. Ada rumah sakit tapi tidak ada dokter ahlinya. Sehingga ada beberapa penyakit yang berat tidak bisa ditangani dokter umum, karena dokter umum tidak sampai ke sana ilmunya,’’ ungkapnya. Sebelumnya ia pernah bertugas di Kalimantan Tengah dan kini di Buton Utara. Selanjutnya ia berencana mengabdi ke Papua. Namun, kata Dian, jika ada jalan, pergi ke Papua adalah keniscayaan. Hal. 15 Demi Kemanusiaan
lakukan adalah meminimalkan produk sampah. Kebijakan terkait meminimalkan produk sampah harus dikeluarkan policy maker (pemerintah). ‘’Bali harus berani melakukan kebijakan-kebijakan yang revolusioner guna mewujudkan sustainable tourism,’’ kata Sunarta. Apalagi saat ini, dari 136 negara, Indonesia menempati posisi ke-131 yang lingkungannya tidak sustainable. Maka, kebijakan revolusioner sangat dibutuhkan. Salah satu kebijakan revolusioner adalah dalam hal menegakkan jati diri budaya dan lingkungan Bali. ‘’Misalnya kita ngomong quality tourism tapi kita enggak berani menjual apa yang kita punya. Kita selalu menjual apa yang wisatawan mau,’’ pungkasnya
sembari mengatakan, bukan kemudahan-kemudahan yang dicari wisatawan ke daerah tujuan wisata. Aliansi Masyarakat Pariwisata Bali (AMPB) Gusti Kade Sutawa mengatakan, pariwisata tidak akan pernah bisa dilepaskan dari soal kelestarian lingkungan hidup. Isu lingkungan bahkan menentukan pula pilihan wisatawan berkunjung ke suatu daerah. Karena itulah, tujuan utama pariwisata juga concern terhadap lingkungan, pelestarian budaya. ‘’Kami concern membangun pariwisata yang sustainable dan berkualitas,’’ ungkap Kade Sutawa. Pemerintah daerah perlu menegaskan soal regulasi atau kebijakan yang lebih tegas dalam soal menjaga lingkungan dan alam Bali. Misalnya dalam kebijakan penanganan sampah dan polusi udara. ‘’Masalah sampah di TPA Suwung, meskipun sudah ada penanganan, tetapi belum jelas kapan akan dituntaskan. Soalnya bau sampah masih tercium kuat di kawasan Suwung,’’ kata Kade Sutawa. Pun demikian soal polusi udara perlu dilakukan
kajian yang lebih mendalam, apa yang menjadi penyebabnya. Setelah diketahui barulah kebijakan pencegahan dapat dilakukan. Hal yang sama juga diungkapkan Wakil Ketua I DPP IHGMA Made Ramya Adnyana. Ia menambahkan, lingkungan merupakan salah satu faktor penentu wisatawan datang ke suatu daerah untuk berwisata. Sebesar 80 persen PAD Bali dari pariwisata, maka dari itu masyarakat Bali juga sebaiknya memberikan yang terbaik untuk wisatawan. ‘’Kita sudah komitmen bahwa dasar pariwisata Bali adalah culture tourism. Ini harus menjadi kebanggaan kita dan dikembangkan,’’ pungkasnya. Sustainable tourism development adalah salah satu program yang dikembangkan UNWTO. ‘’Mau tidak mau, suka tidak suka, masyarakat dan pemerintah Bali harus melaksanakan sustainable tourism agar pariwisata memberi dampak pada ekonomi, pelestarian adat budaya, serta pelestarian lingkungan,’’ ungkapnya. (kmb42)
’’Bali harus berani melakukan kebijakan-kebijakan yang revolusioner, guna mewujudkan sustainable tourism.’’ Dr. I Nyoman Sunarta Dekan Fakultas Pariwisata Unud
’’Kami concern membangun pariwisata yang sustainable dan berkualitas.’’ Gusti Kade Sutawa Aliansi Masyarakat Pariwisata Bali
Hati-hati Pindahkan Ibu Kota ke Kalimantan
Jakarta (Bali Post) – Presiden Joko Widodo berjanji akan mengumumkan kepastian lokasi ibu kota negara yang baru, pada Agustus ini. Namun Jokowi mengatakan kemungkinan terbesar lokasinya ada di Pulau Kalimantan. Pemilihan Kalimantan tersebut diminta benar-benar dikaji dengan hati-hati karena adanya sejumlah masalah. Lahan gambut menjadikan daerah di Kalimantan rawan bencana asap. Selain itu, ada pula lubang-lubang bekas tambang yang membahayakan. Pemerintah tidak akan terburu-buru menetapkan daerah yang dipilih karena kajian mendalam harus benar-benar dilakukan. Soal Kalimantan masih dalam kajian disampaikan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) kepada wartawan di Kantor Wapres, Jakarta, Selasa (30/7) kemarin. Wapres JK menegaskan bahwa pemilihan Kalimantan sebagai calon ibu kota pemerintahan baru masih dalam tahap studi dan kajian, sehingga belum masuk ke tahap perencanaan. Sejumlah hal harus mendapat pertimbangan mendalam khususnya terkait potensi kebakaran lahan dan banyaknya lubang bekas galian tambang. ‘’Harus hatihati juga kalau di Kalimantan, contohnya lahan gambut banyak, bisa terbakar. Kalau di Kalimantan Timur juga banyak bekas lubang tambang,’’ kata Wapres JK. Proses memilih calon ibu kota pemerintahan baru tidaklah mudah karena harus mempertimbangkan syaratsyarat yang dinilai tepat menggantikan DKI Jakarta. Oleh karena itu, Wapres mengingatkan agar keputusan calon ibu kota pemerintahan baru tidak terburuburu. ‘’Jadi semua juga harus dipilih dengan betul. Ini memakan tempo yang panjang,’’ tambahnya. Wapres pernah mengatakan syarat ibu kota pemerintahan baru antara lain harus berada di tengah geografi Indonesia, penduduknya harus mempunyai
tingkat toleransi baik, memiliki risiko kecil terhadap bencana alam dan daerah tersebut harus memiliki sedikitnya 60.000 hektar lahan kosong. ‘’Kalimantan memang memenuhi beberapa syarat sebagai calon ibu kota baru, yakni ketersediaan lahan yang luas untuk dijadikan kota baru. Namun, posisi Kalimantan tidaklah persis di tengah Indonesia secara geografis,’’ kata Wapres. ‘’Ya… pertama kan Kalimantan lahannya luas, kalau di Jawa kan (untuk) mendapatkan lahan besar tidak ada lagi, sulit. Tanahnya luas dan berada agak di tengah, agak ya, karena kalau persis di tengah itu Mamuju,’’ ujarnya. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) masih membahas konsep pembangunan infrastruktur
pemerintahan dan fasilitas umum untuk calon ibu kota pemerintahan baru tersebut. Sarana
utilitas yang perlu dibangun untuk calon ibu kota pemerintah yang baru tersebut antara lain sal-
uran multifungsi, sarana penerangan, air bersih dan minum, listrik, jalan, dan gedung perkantoran pemerintahan. (ata/ant)
Koster Berkomitmen Berantas Praktik Jual-Beli Jabatan Indikasi praktik jual-beli jabatan di lingkungan Pemprov Bali sepertinya bukan isapan jempol. Setidaknya itu bisa ditangkap dari cerita yang disampaikan Wayan Koster saat menyampaikan sambutan pada acara Workshop Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional, di Denpasar, Selasa (30/7) kemarin. Bahkan nilai sebuah jabatan seharga ratusan juta rupiah. Bagaimana cerita Koster soal praktik jual-beli jabatan tersebut? KOSTER mendapatkan informasi bahwa sebelumnya untuk menjadi pejabat setingkat eselon II di lingkungan Pemprov Bali, para calon harus membayar hingga ratusan juta rupiah. Setengahnya harus dibayarkan sebelum pelantikan,
dan pelunasannya setelah pelantikan. Dan celakanya, menurut Koster, sudah ada oknum calon pejabat eselon II yang membayar setengahnya dengan cara meminjam uang di bank dan kepada salah satu kepala dinas. Sebelum Koster menjadi Gubernur Bali, oknum calon pejabat itu sudah mengikuti seleksi dan kala itu meraih peringkat pertama. Namun, karena terkait proses Pilgub Bali kala itu akhirnya belum dilantik.
Setelah Koster dilantik menjadi Gubernur Bali, oknum pejabat tersebut kembali mengikuti seleksi pejabat eselon II, namun tidak berhasil meraih peringkat tiga besar dan sudah tentu tidak bisa dilantik. Oleh karena oknum ASN yang gagal menjadi pejabat eselon II itu sudah telanjur membayar uang sogokan, akhirnya harus membayar uang pinjaman dengan penghasilan yang ada. ‘’Karena harus mencicil pinjaman, akibatnya yang bersangkutan membuat
perjalanan dinas sering-sering untuk mendapat tambahan penghasilan,’’ ucap Koster. Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan komitmennya untuk memangkas modus dan praktik jual-beli jabatan yang diduga sempat terjadi di lingkungan pemprov setempat pada era sebelum kepemimpinannya. ‘’Pengisian jabatan, promosi dan mutasi harus profesional, basisnya kompetensi orang yang akan menjalankan tugas itu, untuk menjalankan tupoksi organisasi agar berjalan baik,’’ kata Koster. Orang nomor satu di Bali itu menyatakan melarang keras adanya praktik jualbeli jabatan. ‘’Sekarang saya mengisi pejabat eselon II, III, dan IV enggak ada bayaran,’’ ucapnya. Untuk mengisi pejabat es-
elon II, lanjut Koster, sebelumnya dibentuk panitia seleksi yang unsurnya tiga orang dari jajaran Pemprov Bali (Sekda, Kepala BKD dan Inspektur Provinsi Bali) dan empat orang dari pihak perguruan tinggi. Dalam proses seleksi juga sudah jelas parameter yang digunakan menyangkut kompetensi dan penempatan pejabat yang dibutuhkan. Untuk proses penentuan sejumlah pimpinan OPD beberapa waktu lalu yang telah dilantik, Koster bersama Wagub dan Sekda Bali juga sepakat menentukan pilihan bahwa yang meraih nilai tertinggi dari hasil seleksi yang dilantik. Meskipun dari aturan, Gubernur berwenang juga untuk memilih kandidat salah satu dari tiga besar peraih nilai terbaik hasil seleksi. (dar/ant)