Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id
terbit sejak 16 agustus 1948 perintis: k. nadha HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000
balipost (99rb Like) http://facebook.com/balipost
rabu pon, 30 desember 2015
20 HALAMAN
NOMOR 132 TAHUN KE 68
Pengemban Pengamal Pancasila
@balipostcom (3,8rb Follower) http://twitter.com/balipostcom
@balipostcom http://instagram.com/balipostcom
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Faksimile: 227418
Denpasar dan Kuta Masuk Zona Merah
KEBERADAAN transportasi di Denpasar kian krodit. Bahkan, pemerintah pusat juga khawatir dengan kondisi arus lalu lintas di Denpasar dan Badung Selatan. Dua wilayah tersebut diidentifikasi oleh Departemen Perhubungan (Dephub) sebagai zona merah. Bukan hanya itu, Denpasar sudah masuk enam besar kota yang mengalami kemacetan parah. Ironisnya, upaya penanggulangan kemacetan ini nyaris tidak ada. Terlebih, pengembangan jaring jalan sangat sulit. Rasio volume per kapasitasnya yang tidak berimbang. Pertumbuhan kendaraan yang mencapai 10 persen per tahun dan pertumbuhan jalan 2 persen menjadi sumber kemacetan di jalanan.
Sumber/Pusdat BP
Atas kondisi itu, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Denpasar mengaku telah melakukan sejumlah langkah penanggulangan kemacetan di Denpasar. Aksi tersebut akan terus berlanjut pada 2016. Mematangkan program tersebut, Dishub dalam waktu dekat melakukan rapat gabungan dengan instansi terkait, seperti kepolisian, PU, Organda, serta stakeholder lainnya. “Kami akan mengadakan rapat gabungan untuk membahas program yang akan dilakukan pada 2016,” ujar Kepala Dinas Perhubungan Denpasar I Gede Astika, Selasa (29/12) kemarin. Ada sejumlah agenda besar yang akan dilakukan untuk menanggulangi kemacetan di sejumlah ruas jalan di Denpasar. Langkah utama yang bisa dilakukan
yakni rekayasa arus lalu lintas. Rekayasa ini sudah dilakukan kajian dan tinggal melaksanakan saja di tahun mendatang. “Salah satunya, seperti rekayasa arus lalin di Jalan Hayam Wuruk-Jalan Akasia,” katanya. Bukan hanya itu, pihaknya juga sudah melakukan kajian terhadap optimalisasi peran jalan. Artinya, selama ini masih ada kendaraan parkir di tepi jalan, untuk ke depan akan mulai dikurangi. Upaya lainnya, yakni evaluasi dan rekayasa di persimpangan jalan. Karena dari hasil evaluasi yang dilakukan Dishub, adanya pemotongan jalan utama sangat besar andilnya dalam menciptakan kemacetan arus lalin. Seperti yang terjadi di Jalan Gatsu I, karena adanya pemotongan jalur, rawan terjadi kemacetan. (ara)
Penduduk Empat Juta, Kendaraan Tiga Juta
Sopir Angkot Berharap Bantuan Pemerintah
KENDARAAN yang ada di Bali kini sudah hampir menyamai jumlah penduduk Pulau Dewata. Ada sekitar 3 juta kendaraan yang berlalu-lalang di seluruh Bali. Belum lagi kendaraan dari luar Bali, baik yang menetap di Bali maupun kendaraan yang keluar– masuk Bali. Sehingga diprediski jumlah kendaraan menyamai jumlah penduduk Bali yang mencapai 4 juta orang. Dari jumlah itu, 60 persen di antaranya adalah sepeda motor. “Jadi paling tidak satu keluarga punya lebih dari dua kendaraan bermotor,” ujar Kepala Dinas Perhubungan dan Infokom Bali Ketut Artika, Selasa (29/12) kemarin. Artika menambahkan, pertumbuhan kendaraan kini sudah mencapai 13 persen per tahun. Berbanding terbalik dengan pertumbuhan jalan yang hanya satu persen. Padahal, transportasi ideal khususnya di kota-kota besar paling tidak 15 sampai 20 persen dari total kawasan diperuntukkan untuk jalan. “Di Denpasar itu tidak lebih dari 6 persen dari total luasnya untuk jalan,” jelasnya. Dari aspek rasio volume per capacity (VC Ratio), di Bali sudah berada pada angka 0,8. Sementara VC Ratio tidak boleh melebihi angka 1. Itu artinya, volume kendaraan di Bali sudah hampir melebihi kapasitas jalan sehingga perlu dilakukan pengaturan, pelebaran jalan, bahkan membangun jaringan prasarana baru. “Saya kira untuk kawasan Sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan - red) kayaknya tipis harapan untuk menambah jalan karena biayanya mahal,” lanjutnya. Meski demikian, kata Artika, ada juga upaya lain dengan menciptakan peraturan untuk membatasi ruang gerak pengguna jalan. Hal. 19 Pajak Progresif
I WAYAN Gede Sudiarta (54) tampak tak bersemangat. Satu dari puluhan sopir angkot jurusan Kreneng-Batubulan itu mengaku pasrah dengan kondisi yang dialaminya sekarang. Penumpang sepi, sudah menjadi pemandanagan sehari-jhari di Terminal Kreneng. Bahkan sebagian dari terminal di tengah Kota Denpasar itu sudah dijadikan lahan untuk pedagang kaki lima. Ia mengatakan, dari tahun ke tahun, penumpang mengalami penurunan. Ini juga berpengaruh terhadap turunnya jumlah armada. Pada tahun 80-an jumlah angkot jurusan Kreneng-Batubulan sebanyak 269 unit. Kini jumlahnya hanya 48 unit dan itu pun tidak semua bisa beroperasi. ‘’Kami yang menggantungkan hidup dari angkot benarbenar sudah dalam keadaan ‘koma’,’’ ucapnya prihatin. Melihat kondisi seperti itu, katanya, peran dan kebijakan pemerintah sangat dibutuhkan. Ia berharap pemerintah mencarikan solusi agar angkot bisa hidup. “Penghasilan kami tidak sesuai dengan kubutuhan sehari-hari kami. Seperti saat ini, dari jam 5 pagi sampai jam 10, belum dapat narik penumpang,” ujarnya. Meskipun demikian, pihaknya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang telah memberlakukan program uji kendaraan berkala pada armada angkot mereka. Namun ke depannya peran pemerintah juga sangat dibutuhkan demi keberlangsungan angkutan umum, agar tidak mati suri. (win)
Bali Post/win
MEMPRIHATINKAN - Kondisi angkot jurusan Kreneng-Batubulan yang memprihatinkan.
Transportasi Publik Mati Suri
Kebijakan Pemerintah Setengah Hati Bali diserbu sepeda motor. Pertumbuhannya mencapai 10 persen setiap tahun. Tertinggi di Denpasar. Jumlah kendaraan bermotornya, dua kali lipat jumlah penduduk. Berdasarkan data catatan sipil Denpasar, jumlah penduduk di wilayah ini mencapai 632.460 orang. Sementara jumlah sepeda motor mencapai 1.377.835 buah (data Pemkot Denpasar). Sehingga tak heran, Kota Denpasar menjadi langganan macet setiap harinya. Bahkan Kementerian Perhubungan telah menetapkan Kota Denpasar masuk dalam enam kota besar termacet di Indonesia. Selain kepemilikan kendaraan sangat tinggi, kemacetan juga dipicu kehadiran para pekerja, buruh, pedagang dan wisatawan. Bahkan diprediksi, jumlah warga yang lalu-lalang di Denpasar pada siang harinya, dua kali lipat jumlah penduduknya. Sekretaris Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Bali Putu Alit Suthanaya mengakui pertumbuhan kendaraan bermotor di Bali di atas 10 persen per tahun. Sedangkan pertumbuhan jalan baru hanya
2 persen per tahun. Akibatnya macet di mana-mana. “Untuk itu, masterplan transportasi Bali harus disusun untuk menaungi masterplan transportasi di tingkat kabupaten/kota, sehingga ada satu-kesatuan perencanaan,” ucapnya. Menurutnya, pembangunan jalan tol untuk mengurai kemacetan di Bali hanya solusi sementara. Pasalnya, jika tidak dibarengi dengan kebijakan yang mendorong transportasi publik, keberadaan jalan tol hanya bertahan 5-10 tahun ke depan. “Buktinya di Jakarta, di mana masyarakat menuntut pengelola jalan tol karena macet. Jadi satu-satunya solusi yang harus dilakukan pemerintah adalah meningkatkan transportasi publik,” tegasnya. Selain meningkatkan jumlah angkutan umum, Alit Suthanaya juga menyarankan pemerintah mengerem laju pertumbuhan kendaraan bermotor, meski pendapatan Bali dominan bersumber dari pajak kendaraan. “Ini yang membuat pemerintah terkesan setengah hati. Sebab, akan ada pendapatan yang hilang, tetapi pemerintah
harus berpikir dampak dari berkurangnya jumlah kendaraan, terutama terhadap lingkungan,” terangya. Ketua Organda Bali Ketut Edy Dharma Putra mengatakan, jumlah angkutan umum akan terus menurun, karena masyarakat lebih memilih naik kendaraan pribadi. “Dengan banyakan kendaraan pribadi otomatis kemacetan di Bali akan semakin menjadi-jadi. Untuk itu saya berharap pemerintah menghidupkan kembali angkutan publik sebagai salah-satu upaya mengatasi kemacetan,” katanya. Dia mengakui jumlah angkutan umum sekarang terjadi penurunan yang sangat drastis. Bahkan sudah tergolong mati suri. Ini dikarenakan tarifnya tinggi, tidak ada connecting trayek, tidak ada ketepatan waktu yang jelas. Ditambah kemudahan membeli kendaraan bermotor. Kondisi tersebut, kata Edy, harus menjadi perhatian pemerintah, karena dalam UU 22 Tahun 2009 menyatakan ada keberpihakan pemerintah, baik pusat maupun daerah untuk angkutan umum. (kmb27)
Bali Post/dok
DENPASAR - Kemacetan yang terjadi di salah satu ruas jalan di Denpasar.