Edisi 30 Oktober 2015 | Balipost.com

Page 1

20 HALAMAN

NOMOR 73 TAHUN KE 68

Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id

terbit sejak 16 agustus 1948 perintis: k. nadha HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000

balipost (84rb Like) http://facebook.com/balipost

Pengemban Pengamal Pancasila

jumat paing, 30 oktober 2015

@balipostcom (3,8rb Follower) http://twitter.com/balipostcom

@balipostcom http://instagram.com/balipostcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Faksimile: 227418

Bom di Alam Sutera

Pelaku Tak Terkait Teroris

Jakarta (Bali Post) – Ledakan bom di Mall Alam Sutera telah berlangsung tiga kali. Sebelum ledakan 28 Oktober, di tempat yang sama (Alam Sutera) terjadi dua kali ledakan bom. Keduanya tanggal 6 dan 9 Juli 2015. Ketiga bom tersebut diakui L sebagai pembuatnya. Bahkan, L telah ditetapkan sebagai tersangka pascaledakan ketiga. Dari kesimpulan petugas Polda Metro Jaya, bom tersebut tergolong berdaya ledak tinggi alias high explosive. “Sebelumnya dikatakan bom yang kemarin itu dikategorikan berdaya ledak rendah, ini saya klarifikasi karena bahan peledak jenis TATP masuk kategori berdaya

Satu Fraksi Tak Setuju

ledak tinggi,” kata Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Polisi Tito Karnavian, Kamis (29/10) kemarin. Ia menjelaskan, triacetone triperoxide peroxyacetone atau bom TATP merupakan bahan peledak yang mudah dibuat dan bersifat sensitif serta tidak stabil. Ada banyak komposisi bahan peledak kimia, di antaranya TNT dan C4. Terkait kejadian itu, Polda Metro Jaya menetapkan L (27) sebagai tersangka. Dia tidak masuk dalam jaringan teroris. “Pelaku ini sama sekali tidak terkait dengan jaringan teroris yang sudah dipetakan kepolisian selama ini,” ujar Tito Karnavian. Hal. 19 Motif Ideologi

Bali Post/ade

KASUS BOM - Polda Metro Jaya menghadirkan Leopard Wisnu Kumara saat gelar pengungkapan kasus bom Mall Alam Sutera, Kamis (29/10) kemarin.

Jumat Ini RAPBN 2016 Diparipurnakan

Jakarta (Bali Post) Sembilan dari sepuluh fraksi di DPR setuju untuk melanjutkan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2016 dalam rapat Badan Anggaran DPR bersama pemerintah. Setelah mayoritas fraksi menyetujui pengambilan keputusan di tingkat I itu, selanjutnya RAPBN 2016 akan diputuskan pada pengambilan keputusan di tingkat II dalam rapat paripurna DPR hari ini, yang juga hari terakhir masa persidangan sebelum memasuki masa reses. Ketua Banggar DPR Ahmadi Noor Supit mengatakan, sampai saat ini yang tegas menolak RAPBN 2016 hanya Fraksi Partai Gerindra. Meski pembahasan tetap bisa dilanjutkan ke rapat paripurna, namun dia mengingatkan situasinya bisa berbeda dalam rapat paripurna DPR yang dijadwalkan hari ini. Sebelumnya, pada rapat paripurna Kamis (22/10) pekan lalu, DPR gagal mengesahkan RAPBN 2016, sehingga pembahasannya dikembalikan ke Banggar. Ahmadi mengatakan, dengan situasi saat ini di mana hanya Fraksi Partai Gerindra yang masih belum dapat menyetujui, pembahasan RAPBN 2016 tetap dilanjutkan ke rapat paripurna DPR untuk diambil keputusan. Wakil Ketua Badan Anggaran Said Abdullah berharap poin-poin yang diajukan dapat diperhatikan pemerintah. Antara lain soal tax amnesty (pengampunan pajak), soal Penyertaan Modal Negara (PMN) ke BUMN yang harus dipotong, dan soal dana desa yang harus ditambah. Hal. 19 Sudah Bulat

Hindari ’’Deadlock’’, Pemerintah Ambil Jalan Tengah

Jakarta (Bali Post) – Rancangan APBN 2016 akan diparipurnakan wakil rakyat, Jumat (30/10) hari ini. Pembahasannya terancam deadlock, karena sejumlah fraksi belum setuju dengan sejumlah anggaran dalam RAPBN itu. “Kalau tren di komisi-komisi, kita akan tolak dan akan disampaikan pada pandangan mini fraksi di Badan Anggaran DPR-RI,” kata Francis, Kamis (29/10) kemarin.

Bali Post/ant

RUMAH SAKIT - Presiden Joko Widodo didampingi Menkes Nila Djuwita F. Moeloek meninjau Rumah Sakit Umum Kayu Agung di Ogan Komering Ilir (OKI), Sumsel, Kamis (29/10) kemarin. Presiden Joko Widodo meninjau langsung fasilitas layanan kesehatan bagi warga yang terpapar kabut asap agar dapat berjalan sesuai apa yang diharapkan.

Ketua Badan Anggaran DPR Ahmadi Supit juga menyatakan hal serupa. Ia menyebutkan, ada beberapa fraksi yang menolak RAPBN 2016. “Memang di komisi-komisi itu bervariasi, ada penolakan fraksi di komisi tertentu. Bagi Banggar selesai atau tidak, lapor ke rapat paripurna DPR besok (30/10). Kalau tak lapor ke paripurna maka pakai anggaran yang lama 2015. Hari ini di banggar harus final,” ujar Supit. Sementara itu, pemerintah akan berupaya mencari kompromi dan mengambil jalan tengah demi menghindari deadlock atau kebuntuan pembahasan RAPBN 2016. Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Ogan Komering Ilir, Kamis kemarin, mengatakan telah melaporkan kepada Presiden terkait RAPBN 2016. “Tadi juga sudah dilaporkan ke Presiden mengenai RAPBN, kami meyakinilah anggota

Pansus Mesti Selidiki ’’Backing’’ Lino

Bertemu Pansus Pelindo II

Menko Rizal Nilai RJ Lino Sesumbar

Jakarta (Bali Post) – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli mengkritisi masalah tata kelola, kondisi keuangan dan kinerja Direktur Utama PT Pelindo II (Persero) RJ Lino dalam rapat bersama Panitia Khusus (Pansus) Angket Pelindo II. “Dia ngaku pencetak laba paling besar. Itu tidak betul. Pelindo II tidak masuk 20 BUMN penghasil laba tinggi,” katanya saat memberikan keterangan dalam rapat dengan Pansus Angket Pelindo II di kompleks Parlemen Jakarta, Kamis (29/10) kemarin. Rizal menganggap Lino sesumbar soal laba perusahaan yang besar. Padahal, ia menilai perseroan pelabuhan tersebut bahkan tidak masuk dalam daftar 20 besar Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pencetak laba tinggi. Menurutnya, Pelindo II kalah dengan

DPR dan pemerintah pasti tujuannya untuk bagaimana APBN itu sebagai vehicle untuk menyejahterakan rakyat,” katanya. Ia yakin tidak akan ada deadlock karena pemerintah akan mencari kompromi dan jalan keluar. Menurutnya, persoalan yang sekarang ini dipermasalahkan oleh beberapa fraksi dan anggota dewan diharapkan bisa diambil jalan keluarnya. “Tentunya kami berkomunikasi dengan partai pendukung dan yang tidak pendukung. Dan juga jangan sampai APBN ini divotinglah,” katanya. Komunikasi langsung dengan DPR, katanya, sampai sejauh ini dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolhukam) Luhut Binsar Panjaitan dan dirinya. “Tadi juga Menkeu sudah memberikan laporan,” katanya. Hal. 19 Tetap Terjaga

PT KAI yang mencetak laba Rp 591 miliar, Pegadaian senilai Rp 1,6 triliun, hingga Pelindo III yang menghasilkan Rp 640 miliar. “Kok bisa-bisanya Pelindo II sesumbar,” katanya. Menurut Rizal, Pelindo II yang memiliki pangsa pasar hingga 70 persen di seluruh dunia tidak sepantasnya kalah dengan Pelindo III yang pangsa pasarnya jauh lebih rendah. Tidak hanya sesumbar soal laba perusahaan, ia juga menyoroti tata kelola perusahaan tersebut yang berantakan dan tidak mengikuti aturan. Contohnya, menurut Rizal, sistem kapal kontainer yang masuk tidak dilayani dengan cara first come, first serve (datang duluan, dilayani duluan). Hal. 19 Sistem Sendiri

Rizal Ramli

Bali Post/ant

Jakarta (Bali Post)Rapat lanjutan Pansus Pelindo di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (29/10) kemarin, mendengarkan penjelasan dari Kejaksaan Agung dan Menko Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli. Kepada Pansus Pelindo, Menko Rizal Ramli meminta agar pansus menyelidiki tokoh di belakang yang mem-backing-i Direktur Utama PT Pelindo II RJ Lino. ‘’Pasti ada backing-nya. Siapa yang ditelepon saat kantornya digeledah? Siapa yang kemudian menelepon Bareskrim? Siapa yang menelepon jauh-jauh dari Korea? Itu tugas Pansus mencari tahu,’’ kata Rizal Ramli. Dia meyakini kebaranian RJ Lino menghubungi dan menekan sejumlah menteri untuk memaksa Presiden Joko Widodo mengevaluasi kinerja Bareskrim Polri, didukung kekuatan besar kekuasaan. Padahal, pelanggaran yang dilakukan RJ Lino, menurut Rizal, cukup banyak. Seperti memperpanjang perjanjian kontrak dengan perusahaan dari Tiongkok sebelum jangka waktunya berakhir. Jangka waktu perjanjian PT Pelindo II dengan Jakarta International Container Terminal (JICT) berakhir pada 27 Maret 2019. Namun, Lino mempercepat perpanjangan kontrak pada 2014 lalu. Lino juga diketahui memperpanjang perjanjian tanpa melakukan konsesi dengan otoritas pelabuhan utama Tanjung Priok sebagai regulator. Lino juga dinilai tidak mematuhi surat kepala kantor otoritas pelabuhan utama Tanjung Priok, yang mengingatkan agar tidak memperpanjang perjanjian sebelum memperoleh konsesi. ‘’Memangnya Lino penting-penting amat? Dia berani membangkang, melanggar hukum, abaikan Jonan dan otoritas pelabuhan. Siapa orang ini?’’ kata Rizal. Hal. 19 Perpanjangan Kontrak

Pelambatan Ekonomi 2016 Prediksi Ekonomi Bali 2016 3 dan Peluang ’’Reinvigorate Konsorsium Pengusaha Lokal Harus Diberi Ruang Public Invesment’’ Oleh Dr. Sudjana Budhi

PROSPEK ekonomi Indonesia memasuki tahun 2016 tampaknya tidak mengalami kemajuan yang berarti, meskipun kita tidak harus membangun sikap pesimis. Tetapi optimisme tanpa pijakan fakta dan analisis juga tidak akan banyak memberikan manfaat. Pertama, proyeksi Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi nasional hanya bergeser dalam bilangan digit dari 5% pada tahun 2014 menjadi 5,5% pada tahun 2016, dengan prediksi neraca transaksi berjalan tetap defisit dalam kisaran -2,9% dari GDP. Hal. 19 Sektor Publik

TEKANAN terhadap perekonomian Bali 2016 tak hanya bersumber dari tekanan ekonomi global. Perekonomian Bali 2016 juga akan terimbas langsung oleh gejolak politik nasional. Bahkan dua masalah fundamental Bali yang menjadi isu lokal saat ini yakni reklamasi Teluk Benoa dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) juga akan turut andil memberi tekanan pada perekonomian Bali 2016. Dua isu lokal ini memiliki potensi memengaruhi iklim investasi, termasuk mengubah arah kebijakan perekonomian Bali. Prediksi ini dilontarkan Ketua Dewan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Bali Dr. Gde Made Sadguna, Kamis

(29/10) kemarin. Praktisi perbankan ini mengingatkan agar Bali segera memetakan langkah-langkah strategis untuk mengurai ancaman perekonomian Bali. Salah satu hal yang harus segera diputuskan adalah polemik soal reklamasi Teluk Benoa dan KSPN. Dua isu strategis di Bali memiliki andil menghambat perekonomian Bali. Prokontra terhadap dua agenda ini bisa menjadi bumerang jika Bali salah mengambil keputusan. ‘’Bali mestinya segera menyatukan persepsi. Moratorium investasi harus diambil sampai pengusaha lokal Bali memiliki daya saing untuk merebut peluang yang ada,’’ ujarnya.

Sadguna yang juga concern terhadap budaya Bali ini mengingatkan agar Pemda Bali selaku otoritas publik dan kalangan swasta harus duduk bersama. Keterbukaan dalam mendesain perekonomian Bali harus dibangun. Birokrat mestinya memberikan ruang dan memotivasi pengusaha lokal Bali untuk membentuk konsorsium agar bisa bersaing dengan pemodal besar. ‘’Dengan cara ini kemandirian ekonomi Bali bisa dicapai. Langkah ini juga akan membuka ruang bagi krama Bali untuk menikmati pertumbuhan ekonomi Bali secara lebih adil,’’ ujarnya. Hal. 19 Ekonomi Kerakyatan

’’Birokrat mestinya memberikan ruang dan memotivasi pengusaha lokal Bali untuk membentuk konsorsium agar bisa bersaing dengan pemodal besar.’’

’’Bali Jangan lagi berbicara pertumbuhan di atas 5 persen, tetapi yang paling penting adalah esensi pertumbuhan itu, pemerataan.’’

Dr. Gde Made Sadguna Ketua Dewan LPD Bali

Viraguna Bagoes Oka Pengamat Ekonomi


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.
Edisi 30 Oktober 2015 | Balipost.com by e-Paper KMB - Issuu