Edisi Jumat 30 Agustus 2019 | balipost.com

Page 1

terbit sejak 16 agustus 1948 perintis k. nadha

16 HALAMAN

HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000

NOMOR 14 TAHUN KE 72 Online:http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764, 233801 Faksimile: 227418

Pengemban Pengamal Pancasila

Jumat Paing, 30 Agustus 2019

@balipostcom http://twitter.com/balipostcom

balipost http://facebook.com/balipost

@balipost_com http://instagram.com/balipostcom

Soroti Pengendara Motor Pakai ‘’Udeng’’

Pendakian Ditutup

Mulut Bayi Dibekap

Kesadaran tertib berlalu lintas di Bali masih rendah. Kondisi ini dikuatkan dengan jumlah pelanggar Operasi Patuh 2018 sebanyak 10.502 pelanggaran. Banyak pengendara sepeda motor mengenakan udeng.

Pendakian ke puncak Gunung Batukaru ditutup hingga beberapa bulan ke depan guna menyukseskan karya di Pura Luhur Batukau.

Sepasang kekasih membekap mulut bayi yang disimpan di dalam tas selama perjalanan. Bayi malang itu pun tewas. Hal itu terungkap dalam rekonstruksi kasus pembuangan bayi.

Tabanan| HAL. 7

Denpasar | HAL. 2

Bangli | HAL. 14

Papua Tetap Bergejolak Presiden Diminta Segera Bertindak Jakarta (Bali Post) Demo aksi antirasisme terus berlanjut dan bergejolak di Papua. Penyerangan yang dilakukan oleh massa pendemo di Deiyai, Papua, sehingga mengakibatkan empat anggota Polri terluka, dua anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) terluka, satu anggota TNI dan dua warga lainnya meninggal dunia pada Rabu (28/8) disesalkan banyak pihak. Kamis (29/8) kemarin giliran di Jayapura yang bergejolak. Aksi massa merusak sejumlah fasilitas publik. Presiden Joko Widodo diharapkan segera bertindak. Ketua DPR-RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengaku prihatin atas jatuhnya korban jiwa dan korban luka-luka dalam peristiwa di Deiyai. Ke depan, ia berharap operasi militer yang dilakukan pemerintah lebih memahami karakteristik suku-suku di Papua. ‘’Saya mendorong TNI dan Polri terutama untuk pasukan yang bertugas di Papua agar dapat mempersiapkan diri, baik persenjataan maupun perlengkapan lainnya di samping memahami karakteristik suku-suku yang ada di Papua,’’ ucap Bambang Soesatyo, di Jakarta, Kamis kemarin. Ia berharap Panglima TNI

dan Kapolri dapat bertindak tegas dan terukur terhadap kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang memprovokasi massa yang melaksanakan demo serta mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah mengakibatkan jatuhnya korban. ‘’TNI dan Polri harus melakukan pendekatan dan bekerja sama dengan seluruh unsur Forkopimda, Forum Kerukunan Umat Beragama dan pimpinan-pimpinan adat serta ketua-ketua suku yang ada di Papua, agar terjalin saling pengertian dalam mewujudkan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa,’’ ujarnya. Semua elemen masyarakat juga diminta menjaga suasana tetap tenang dan tidak melakukan provokasi atau menyebarkan berita hoax yang akan memperkeruh suasana. ‘’Masyarakat jangan mudah percaya dengan berita-berita dan provokasi dari pihak yang tidak bertanggung jawab, serta mempercayakan keamanan kepada aparat kepolisian,’’ tegasnya. Senada, Wakil Ketua DPRRI Fahri Hamzah mengatakan pemerintah belum mampu memahami kompleksitas masalah rakyat di Bumi Cendrawasih itu. Hal. 15 Menghentikan Rusuh

Bali Post/ant

MASIH BERGEJOLAK - Asap membubung saat aksi unjuk rasa di Jayapura, Papua, Kamis (29/8) kemarin. Papua masih bergejolak pascatindakan rasisme dan persekusi terhadap mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang. Presiden diminta segera bertindak.

DPR-RI Periode 2014-2019 Berkinerja Buruk Jakarta (Bali Post) –

Ruang sidang DPR-RI dalam sidang paripurna, Kamis (29/8) kemarin, diwarnai banyaknya kursi anggota dewan yang kosong. Berdasarkan data absensi, dari 560 anggota dewan hanya 297 orang yang hadir. Sementara sisanya yakni 263 orang tidak hadir dengan berbagai alasan.

Bali Post/ant

BANYAK KOSONG - Sejumlah anggota DPR mengikuti rapat paripurna ke-5 DPR masa persidangan I tahun sidang 2019-2020 di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (29/8) kemarin. Rapat paripurna tersebut beragendakan penyampaian pidato kinerja DPR tahun 2018-2019 dan peringatan HUT ke-74 DPR. Dari 560 anggota, hanya 297 yang hadir, sehingga banyak kursi kosong.

Dokumen Final RZWP3K Bali Terus Diprotes

Jakarta (Bali Post) Wahli dan ForBALI konsisten memprotes keras dokumen final Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Keci (RZWP3K) Bali. Pasalnya dokumen tersebut mengakomodir megaproyek yang mengancam lingkungan pesisir seperti perluasan bandara, tambang pasir dan pembangunan pembangkit listrik batu bara di Pelabuhan Celukan Bawang. Suara protes kembali disampaikan Wahli dan FroBALI dalam pembahasan RZWP3K Bali yang diadakan di Ruang Rapat Layur-Nila, Gedung Mina Bahari IV, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Rabu (28/8). Acara ini dipimpin oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan yang diwakili Direktur Pengelolaan Ruang Laut Brahmantya Satyamurti Poerwadi dan Kepala Subdit Zonasi Daerah Krishna Samudra yang sekaligus sebagai moderator acara. Hal. 15 Dijejali Megaproyek

Tembus Pasar Ekspor Bali patut berbangga karena beberapa komoditi pertanian yang dihasilkan mampu menembus pasar ekspor. Di antaranya mangga harum manis dan salak gula pasir. Negara mana saja yang dituju?

www.bisnisbali.com

Dalam beberapa kali sidang paripurna, kursi wakil rakyat selalu banyak yang kosong. Padahal Kamis kemarin harusnya menjadi hari istimewa karena merupakan hari ulang tahun ke-74 DPR-RI dan penyampaian laporan kinerja DPR-RI selama tahun sidang 2018-2019. Selain itu, masa jabatan akan segera berakhir 18 hari lagi. ‘’Dalam pelaksanaan fungsi legislasi, selama tahun sidang 2018-2019, DPR telah membahas dan menyetujui bersama Presiden sebanyak 15 RUU untuk disahkan menjadi undang-undang,’’ kata Ketua DPR-RI Bambang Soesatyo dalam rapat paripurna DPR tersebut. Dia mengatakan, secara keseluruhan jumlah RUU yang telah selesai dibahas dari awal periode keanggotaan DPR-RI 2014-2019 sampai Agustus 2019 sebanyak 77 RUU. Hal. 15 Jauh Menurun

Kinerja DPR RI 2014 – 2019 Fungsi Legislasi 2015

2016

2017

2018

2019

3 UU

10 UU

6 UU

5 UU

4 UU

40 RUU

51 RUU

52 RUU

49 RUU

55 RUU

dari

dari

dari

dari

dari

Anggaran legislasi 2015 – 2019 Rp 1,62 Triliun atau Rp 323,4 Miliar/tahun Fungsi Budgeting Tak pernah kritis terhadap RAPBN Gagal mendorong Penghematan Anggaran

Fungsi Pengawasan Tak mampu tindak lanjuti temuan kerugian negara oleh BPK Perencanaan kerja pengawasan dan kinerja tak linear

Kelembagaan Kehadiran dalam Sidang selalu di vbawah 50 persen Banyak terjerat Korupsi

Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Pasti Membebani APBD Peningkatan Pelayanan Belum Tentu Denpasar (Bali Post) Kenaikan iuran premi BPJS Kesehatan seperti yang disampaikan Menetri Keungan Sri Mulyani adalah solusi mengatasi defisit. Namun dampaknya yang pasti akan makin membebani anggaran daerah (APBD), karena banyak peserta JKN yang di-cover pemerin-

tah. Perusahaan dan rakyat yang membayar swadaya juga akan terbebani. Ironisnya, pelayanan belum tentu akan meningkat. Pendapat tersebut disampaikan Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Bali dr. Gede Putra Sutedja. Ia mengatakan, dari sejak awal dibentuknya sistem JKN dan mulai diterapkan 1 Januari 2014, sudah terlihat iuran yang dibayarkan tidak mencukupi dengan biaya riil dari pelayanan kesehatan yang didapatkan peserta. ‘’Tapi pemerintah tetap menjalankan hal tersebut,’’ ungkapnya, Kamis (29/8) kemarin. Masalah yang terjadi di Bali adalah masyarakat Bali sebagian sudah di-cover oleh

JKN-KBS melalui anggaran APBD. ‘’Dengan peningkatan iuran sekarang hampir 50 persen, bagaimana sekarang pembiayaan dari daerah apa tidak memberatkan daerah. Bagaimana pekerja dari perusahaan–perusahaan swasta? Perusahaan itu apakah akan bisa menanggung beban juga dari perubahan iuran ini,’’ katanya. Menurutnya, jika kenaikan iuran premi ini hanya untuk menutupi atau menambal defisit saja, sementara tarif INACBG’s menggunakan yang lama, maka akan memengaruhi kualitas layanan. ‘’Rumah sakit atau faskes berharap terjadi kenaikan kapitasi dan tarif INACBG’s. Kalau ini tidak naik, kan berarti hanya untuk menambal defisit saja, berarti tetap saja kualitas layanannya seperti sekarang ini,’’ selorohnya. Ketua PERSI Bali dr. Gede Wiryana Patra Jaya, M.Kes. mengatakan, kenaikan premi ini belum tentu bisa mening-

katkan pelayanan. ‘’Kami di rumah sakit, kenaikan premi ini tidak berpengaruh terhadap pelayanan. Artinya standar pelayanan tetap seperti sebelum kenaikan premi,’’ ungkapnya. Ia berharap dengan kenaikan ini, klaim pembayaran ke rumah sakit agar segera dibayarkan, karena di Bali masih banyak yang belum dibayar klaimnya secara penuh. ‘’Kami di rumah sakit inginnya defisit ini segera dibayar,’’ ungkapnya. Dikatkannya, kelancaran pembayaran sangat berpengaruh terhadap operasional RS. Meskipun RS pemerintah, gaji dibayar pemerintah, namun ada pembayaran jasa yang h a r u s

dikeluarkan. Apalagi kini sudah banyak RS pemerintah yang menjadi BLU, maka untuk membiayai operasional lainnya memang RS didorong untuk mampu untuk mengadakan sendiri. Sedangkan RS swasta lebih berat lagi, dia harus bayar gaji, belum lagi bayar investasi cicilan bank, termasuk pengadaan bahan, barang farmasi, dll,’’ bebernya. (kmb42)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.