Edisi Selasa 30 Juli 2019 | balipost.com

Bali Post

balipost http://facebook.com/balipost

SEJAK 1948

@balipostcom http://twitter.com/balipostcom

@balipost_com http://instagram.com/balipostcom

Sektor Properti di Bali Sedang ’’Sakit’’ Denpasar (Bali Post) Sektor properti di Bali sedang ‘‘sakit’’. Ini tidak terlepas dari pengaruh kondisi tahun-tahun sebelumnya. Salah satu indikatornya, rasio NPL di Bali yang terus merangkak naik. Akibatnya sektor properti anjlok dan mengalami kemunduran. Perbankan sedang menunggu titik equilibrium baru, pertumbuhan properti. Parahnya belum dapat diprediksi hingga kapan kondisi kemunduran ini akan terjadi.

Alex P. Candra Demikian disampaikan Chairman Lestari Group Alex P. Candra, belum lama ini. Ia mengatakan rasio NPL properti di Bali yang merangkak naik, bahkan NPL Bali setengah dari ratarata NPL nasional. Kondisi ini mulai dirasakan sejak tahun 2015, sehingga dari sisi risiko kredit saat ini jauh lebih besar dibandingkan sebelum 2015. ‘’Sektor properti anjlok.

Dari 2015 semakin ke sini, semakin declining (mundur).

Ujungnya belum kelihatan, kita maping juga belum kelihatan ujungnya,’’ selorohnya, belum lama ini.

Kemunduran properti ini, menurutnya, terjadi karena beberapa faktor. Bali dengan core business pariwisata, lapangan usaha yang mendominasi adalah akomodasi makan dan minum. Akomodasi tersebut terdiri dari hotel dan vila yang merupakan sektor properti. Sementara saat ini Bali mengalami over supply hotel. Apalagi triwulan II 2019 ini ada penambahan hotel berbintang baru di Bali. Oleh karena terjadi perang tarif antarhotel, akibatnya bisnis perhotelan menurun. ‘’Kalau ditanya ke bank, dari 10 debitur bermasalah, 5 di antaranya pasti hotel, karena hotelnya sakit, perang tarif,’’ ungkapnya.

Kondisi over supply hotel ini membuat bisnis hotel berpotensi merugi sehingga investor enggan membangun

Bentuk Dinas Pemajuan Desa Adat

Koster Minta Bantuan Komisi II DPR-RI Denpasar (Bali Post) Gubernur Bali Wayan Koster sebelumnya telah mengutarakan hendak membentuk dua organisasi perangkat daerah baru.

Salah satunya adalah Dinas Pemajuan Desa Adat, di samping Badan Riset dan Inovasi Daerah. Koster bahkan meminta dukungan Komisi II DPR-RI agar membantu meloloskan rencana tersebut di Kementerian Dalam Negeri. ‘’Kami mohon dukungan Komisi II, bantu kami di Kemendagri. Takutnya tidak disetujui mengenai OPD Desa Adat karena tidak ada provinsi lain yang punya dinas yang ngurusin desa adat,’’ ujar Koster saat menerima kunjungan kerja Komisi II DPR-RI di Wiswasabha Utama Kantor Gubernur Bali, Senin (29/7) kemarin.

Menurut Koster, Bali memiliki 1.493 desa adat selain 636 desa dinas dan 80 kelurahan. Inilah yang menjadi kekuatan Pulau Dewata. Mengingat, desa adat merupakan lembaga atau pilar yang memelihara, menjaga, dan melestarikan adat istiadat, tradisi, seni serta budaya Bali. Saat ini desa adat sudah dijaga dengan terbitnya Perda No. 4Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali yang akan ditindaklanjuti dengan pembentukan Dinas Pemajuan Desa Adat. ‘’Kalau Bali tidak ada desa adatnya sudah mati. Bali tidak akan berbeda dengan provinsi lain, akan sama saja,’’ jelas Ketua DPD PDI-P Bali ini.

Koster menambahkan, desa adat dan desa dinas memiliki urusan yang sangat berbeda, baik secara historis maupun sosiologis. Oleh karena itu, Bali jangan sampai disamakan dengan daerah lain yang tidak memiliki desa adat. Kalau perlu, Bali harus dijadikan contoh untuk menjaga dan menghidupkan desa adat di Tanah Air. Pasalnya, kearifan lokal ini sangat terkait dengan karakteristik, potensi dan jati diri daerah. (kmb32)

hotel lagi. Kalaupun ada, menurutnya, pembangunan itu sudah telanjur dilakukan sehingga diteruskan.

Sementara dari sisi permintaan properti, dikatakan, berkurang bahkan tidak ada. Permintaan properti yang berkurang ini karena sebelum tahun 2015, properti lebih banyak dibeli dengan uang haram, seperti uang korupsi. Sebesar 30 persen properti di Bali dibeli dengan uang haram itu. Dengan pencegahan dan penindakan korupsi yang semakin tegas, pembelian properti yang dibeli dengan uang haram juga semakin berkurang.

Urusan pajak yang agresif membuat orang kaget, sehingga mengurungkan niat membeli properti. Pemungutan pajak yang agresif ini dinilai membuat calon pembeli tidak nyaman, karena barang mewah dipertanyakan asal-usulnya, termasuk properti. ‘’Kebijakan pajak agresif itu buat orang kaget. Akibatnya investor ini

diam padahal uang ada, likuiditasnya ada tapi diam,’’ ungkapnya.

Faktor ketiga yang membuat properti masih stagnan adalah suku bunga kredit untuk perumahan tinggi. Untuk mengobati kon-

disi properti yang stagnan, faktor-faktor penghambat tersebut harus diselesaikan satu per satu. ‘’Tapi untuk korupsi, tidak bisa lagi toleransi,’’ pungkasnya.

Sementara faktor lain yaitu suku bunga

kredit untuk perumahan sudah diturunkan, perpajakan juga sudah mulai direlaksasi.

Dengan adanya perbaikan kondisi itu, ditambah dengan tidak adanya penambahan supply baru, perlahan-lahan properti dinilai akan rebond.

‘’Demand naik terus sebenarnya, tapi supply-nya banyak.

Kalau supply-nya berhenti, kita harus menunggu sampai ketemu titik equilibrium hotelnya. Setelah itu baru akan investor baru datang,’’ bebernya. (kmb42)

Penangguhan Penahanan Kivlan Zen

Menhan Tak Mampu Beri Jaminan Jakarta (Bali Post) – Permohonan kepada Menteri Pertahanan agar bersedia menjamin penangungguhan penahanan mantan Kepala Staf Kostrad Mayjen (Purn) TNI Kivlan Zen, tersangka kasus kepemilikan senjata api ilegal, sulit dipenuhi. Hal tersebut tidak lepas dari kasus yang menimpa Kivlan Zen merupakan pelanggaran hukum. Pemberian jaminan penangguhan ditakutkan justru melanggar hukum.

Penegasan tersebut disampaikan Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu di Jakarta, Senin (29/7) kemarin. Ia menegaskan tidak memiliki kemampuan untuk memberikan jaminan penangguhan penahanan kepada Kivlan Zen yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan kepemilikan senjata api ilegal pada 29 Mei lalu. ‘’Saya tidak ada kemampuan ke situ (terkait hukum).

(Kalau) Nanti dipaksakan begitu, saya melanggar hu-

kum, melanggar apa segala macam, saya enggak mau itu. Tapi untuk berharap dia ditangguhkan (penahanan), ya… harapan kita semua. Itu aja,’’ kata Ryamizard kepada wartawan di kantor Kemenhan saat ditanya mengenai putusan praperadilan yang diajukan Kivlan Zen di PN Jakarta Selatan.

Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) ini mengaku tidak ingin ikut campur dalam kasus hukum tersebut. ‘’Begini, apa pun yang diminta dengan saya itu pasti saya kabulkan. Tetapi sudah saya sampaikan masalah hukum, masalah politik, saya tidak ada kemampuan ke sana. Ini sudah masalah politik ini, orang bermain politik saya masuk, wah bahaya saya,’’ tegasnya.

Kepolisian menyebut mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) itu menunggangi aksi 22 Mei di Jakarta serta berperan memberi

perintah kepada tersangka lainnya berinisial HK alias I dan AZ untuk mencari eksekutor pembunuhan terhadap empat tokoh nasional dan seorang pimpinan lembaga survei.

Keempat target pembunuhan itu adalah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Wiranto, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan. Berikutnya Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan dan Staf Khusus Presiden Bidang Intelijen dan Keamanan Gories Mere.

Satu lagi pimpinan lembaga survei

Rusun di Penatih

Belum Kantongi IMB, Hanya untuk ASN Lajang Denpasar (Bali Post) Tahun 2016 lalu Kementerian Perumahan Rakyat membangun rumah susun (rusun) di atas lahan aset Pemprov Bali di Desa Penatih, Denpasar Timur. Rusun tersebut diperuntukkan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) khususnya yang masih

lajang. Saat ini rusun yang memiliki 90 kamar itu sudah ditempati oleh 78 ASN lajang.

Namun, setelah dicek ternyata rusun tersebut belum mengantongi IMB. Sampai saat ini Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Denpasar belum mengeluarkan izin terkait pembangunan gedung berlantai empat tersebut. Kepala DPMPTSP Denpasar I.B. Benny Pidada yang dikonfirmasi, Senin (29/7) kemarin, mengatakan bangunan tersebut belum mengantongi IMB. Karena dari file yang mereka cek, belum ada data bangunan tersebut. ‘’Setelah kami telusuri, belum ada IMB untuk bangunan tersebut,’’ ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali Gede Pramana dikonfirmasi, Senin kemarin, mengakui belum adanya IMB untuk rusun di Penatih tersebut. Pihaknya masih mengurus IMB ke instansi terkait.

Karena belum memiliki IMB, serah terima dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah belum bisa dilakukan.

Tentang jumlah penghuni, Pramana mengatakan saat ini

sudah dihuni. ‘’78 sudah terisi di sana. ASN itu artinya ada PNS, ada pegawai kontrak,’’ ujarnya.

Pramana menambahkan, para ASN sudah mulai menempati rusun sejak akhir 2017 lalu. Satu kamar sejatinya direncanakan diisi oleh dua orang. Namun sementara ini, satu kamar masih diisi dengan satu orang ASN untuk meramaikan setiap lantai.

Menurut Pramana, para ASN masih belum dipungut biaya sewa. Namun hanya sebatas membayar listrik sesuai yang mereka gunakan. Mereka langsung mendapatkan fasilitas seperti 2 tempat tidur, 2 lemari, masing-masing 2 meja dan kursi, serta 2 kamar mandi.

Ditambah lagi, lampu penerangan sudah bagus dan halaman yang dipaving. ‘’Yang penting mereka lajang, belum menikah.

Kalau sudah menikah, tidak boleh tinggal di sana,’’ imbuhnya.

ASN lajang yang boleh menempati yang penghasilannya di bawah Rp 6 juta atau Rp 8 juta. ‘’Kalau itu dipungut bayaran, sudah ada sih perda-nya. Tapi kita belum memungut. Setiap lantai berbeda, satu kamar paling mahal sekitar Rp 100 ribu. Kalau berdua, berarti kan hanya Rp 50 ribu. Kan murah sekali daripada mereka kos,’’ jelasnya. (kmb32)

yang dijadikan target pembunuhan adalah Yunarto Wijaya.

Kivlan Zen melalui kuasa hukumnya sebelumnya mengajukan surat kepada Menhan agar bersedia menjadi penjamin dalam penangguhan penahanan Kivlan. (ant)

Sudah Ada 16 Unit 4 Lagi Sedang Diusulkan MUNGKIN tidak banyak masyarakat yang mengetahui jika di Bali telah berdiri belasan unit rumah susun (rusun).

Keenam belas rusun tersebut tersebar di tujuh kabupaten/ kota di Bali. Denpasar menjadi wilayah dengan jumlah rusun terbanyak yakni 7 unit.

Sementara itu di Kabupaten Jembrana, Buleleng dan Klungkung masing-masing 2 unit.

Kabupaten Karangasem dan Gianyar masing-masing 1 unit.

Hampir seluruh rusun tersebut dibangun oleh Satuan Kerja (Satker) Pusat Kementerian PUPR, merupakan bantuan kepada instansi atau lembaga yang ada di Bali. Berdasarkan data yang ada, rusun pertama yang dibangun dari Satker pusat tersebut adalah di Kampus Universitas Udayana Jimbaran yang dibangun tahun 2007.

Sementara yang paling baru dibangun tahun 2017 untuk Kantor Imigrasi kelas I Denpasar yang berlokasi di Jalan Pulau Nias, Sanglah, Denpasar.

Keberadaan rusun di Denpasar masing-masing untuk Polda Bali (2 unit), ISI Denpasar, STIKIP STIKOM, TNIAD, Dinas PU Bali dan Kantor Imigrasi. Di Kabupaten Jembrana rusun untuk PP Al Karomah dan TNI-AD. Di

Karangasem untuk PP Nurul Huda, di Gianyar untuk Kipan II Yonif Mekanis 741/SBW. Di Badung rusun untuk Universitas Udayana di Kampus Bukit Jimbaran. Di Klungkung rusun untuk Polda Bali dan di Nusa Penida. Sementara di Buleleng rusun diberikan kepada PP Nurul Altam Buleleng dan TNI-AD. Untuk tahun 2019, belum ada lagi pembangunan rusun dari Sakter Pusat Kementerian PUPR. Meski demikian, sedang diusulkan empat rusun ke pemerintah pusat yaitu untuk Universitas Udayana (Unud), Universitas Hindu Indonesia (Unhi), Lapas dan BWS. Diharapkan tahun 2020 bisa terealisasi.

Menurut Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali Gede Premana, saat musrenbang beberapa waktu lalu di Jakarta, rencana pembuatan rumah susun tersebut telah disampaikan ke pusat. Rumah susun yang rencananya diperoleh tahun 2020 diutamakan bagi PNS di Lapas dan BWS, sedangkan usulan dari Unud dan Unhi masih perlu dibicarakan lagi. ‘’Kami akan berjuang agar rumah susun untuk Unud dan Unhi tercapai,’’ katanya. (dar)

2

Selasa Umanis, 30 Juli 2019

FIGUR Mampu Menjadi ”Job Creator” PADA era revolusi industri 4.0 yang serba digital (online), generasi muda tidak hanya sebagai pencari kerja (job seeker), tetapi harus mampu membuat kreasi (job creator). Kuncinya kita harus berkolaborasi, mencari partner sehingga peluang-peluang tersebut bisa terwujud. Apalagi saat ini mencari pekerjaan setelah lulus kuliah begitu sulit, dan akhirnya para lulusan menganggur. Padahal banyak hal yang bisa dikerjakan dan menghasilkan uang apabila para lulusan bisa mengolah potensi yang ada. “Dalam era 4.0 ini saya mengajak generasi muda tidak lagi mencari pekerjaan, tetapi kita harus mampu membuat kreasi bermodalkan ketrampilan. Dagang canang saja kalau fokus bisa menghasilkan banyak uang,” tandas Ketua Yayasan Kesejahteraan Korpri Propinsi Bali,

Dr. Drs. A.A. Gede Oka Wisnumurti, M.Si., Sabtu (27/7) lalu. Untuk memberikan bekal jiwa kewirausahaan (entrepreneur) kepada lulusan SDM, pihaknya melalui Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP), dan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Warmadewa College sebagai salah satu unit pelaksana kegiatan Yayasan Kesejahteraan Korpri Provinsi Bali dibentuk untuk mengantisipasi dinamika dan tantangan dunia usaha. Di lembaga ini para mahasiswa dibekali technical skill berkaitan dengan minatnya sesuai program yang tersedia dalam LKP dan LPK Warmadewa College. Dengan harapan jiwa entrepreneur dalam era milenial bisa tumbuh dan bisa memulai usaha dengan modal minim, serta mampu bangkit dalam menghadapi situasi ekonomi yang sulit. (win)

Berkas Sudikerta Lengkap Masa Penahanan Habis Lusa

Denpasar (Bali Post) Setelah melewati proses penyidikan yang cukup panjang, tim dari kejaksaan dari Kejati Bali akhirnya menyatakan bahwa berkas perkara dengan tersangka mantan Wakil Gubernur Bali Drs. I Ketut Sudikerta dalam kasus dugaan penipuan sebesar Rp 150 miliar, Senin (29/7) kemarin akhirnya dinyatakan lengkap.

Sehingga pihak kejaksaan saat ini menunggu waktu pelimpahan tahap II, yakni pelimpahan tersangka dan barang bukti dari Krimsus Polda Bali. Sementara itu, masa penahanan mantan orang nomor dua di Pulau Dewata itu akan berakhir Kamis, 1 Agustus 2019 lusa. Sebagai pihak yang sebelumnya sudah melakukan perpanjangan penahanan adalah penyidik Polda Bali.

Asisten Intelijen (Asintel) Kejati Bali Eko Hening Wardono dikonfirmasi soal perkembangan kasus Sudikerta, Senin kemarin, membenarkan bahwa kasus atas nama tersangka Drs. I Ketut Sudikerta berkasnya sudah lengkap. Eko Hening Wardono menambahkan, berdasarkan laporan dari tim teknis, yakni dari laporan jaksa atau JPU yang menangani, bahwa per hari ini (29 Juli-red) dan berdasarkan surat bernomor B 2302/N.1/.1/EOA/.1/07/2019, Perihal Pemberitahuan Hasil Penyidikan Perkara Pidana atas nama tersangka Drs. I Ketut Sudikerta sudah dinyatakan lengkap.

Dalam berkas hasil ekspos tersebut, tersangka mantan Wagub Bali itu disangkakan melanggar Pasal 378 KUHP atau Pasal 372 KUHP dan atau Pasal 263 ayat 2 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, dan atau Pasal 3 UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang. ‘’Jadi tertanggal 29 Juli 2019, terkait dengan penanganan perkara tersangka Drs. I Ketut Sudikerta sudah dinyatakan lengkap oleh jaksa yang menangani,’’ tandas Asintel Eko yang dulu juga sempat berdinas di Kejari Klungkung itu.

Dengan dinyatakan lengkap berkas tersangka Sudikerta selanjutnya pihak kejaksaan menunggu proses penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti dari Polda Bali. Pun saat didesak kapan akan dilakukan pelimpahan tahap II, jaksa belum mau berkomentar karena penyerahan tersangka dan barang bukti masih di tangan Polda Bali. Namun diakui, bahwa penahanan Sudikerta akan habis pada Kamis, 1 Agustus 2019.

Seperti diketahui, Sudikerta menjalani penahanan di Rutan Polda Bali sejak 4 April lalu. Dalam penahanan pertama, Sudikerta menjalani penahanan selama 20 hari (tahanan kepolisian), kemudian dilanjutkan dengan perpanjangan 40 hari dan terakhir perpanjangan 60 hari. Total Sudikerta akan menjalani penahanan selama 120 hari.

Dugaan kasus ini mencuat pada 2013 lalu saat Maspion Grup melalui anak perusahaannya PT Marindo Investama ditawarkan tanah seluas 38.650 m2 (SHM 5048/Jimbaran) dan 3.300 m2 (SHM 16249/Jimbaran) yang berlokasi di Desa Balangan, Jimbaran, Kuta Selatan, Badung oleh Sudikerta.

Setelah melewati proses negosiasi dan pengecekan tanah, akhirnya PT Marindo Investama tertarik membeli tanah tersebut seharga Rp 150 miliar. Transaksi pun dilakukan pada akhir 2013.

Diduga beberapa bulan setelah transaksi barulah diketahui jika SHM 5048/Jimbaran dengan luas tanah 38.650 m2 merupakan sertifikat yang diduga palsu. Sedangkan SHM 16249 seluas 3.300 m2 sudah dijual lagi ke pihak lain. Dan dari dugaan penipuan ini, PT Marindo Investama mengaku mengalami kerugian hingga Rp 150 miliar. (kmb37)

LENGKAP - Asisten Intelijen (Asintel) Kejati Bali Eko Hening Wardono didampingi salah satu jaksa yang ditunjuk saat membeber bahwa berkas kasus Sudikerta sudah dinyatakan lengkap.

Topik : HIV/AIDS DI BALI CAPAI 20.997 KASUS

LOKAKARYA - KPA Bali memberikan lokakarya pada jurnalis di Bali untuk peduli AIDS.

HIV/AIDS di Bali

Awalnya Hanya Tiga Kini 20.997 Kasus

Denpasar (Bali Post) Kasus HIV/AIDS ditemukan pertama kali di Bali pada Maret 1987. Kasus pertama ditemukan pada orang Belanda yang tinggal di sebuah vila di Candidasa, Karangasem. Ia menginap bersama teman prianya yang berasal dari Ujungpandang. Kehebohan pun terjadi di RSUP Sanglah ketika itu. Di tahun tersebut ditemukan lagi dua kasus lainnya. ‘’Saat pria Belanda ini ditemukan, badannya kurus kering. Ia mengalami sakit tidak sembuh-sembuh. Akhirnya didiagnosis oleh Prof. Tuti Parwati mengidap AIDS,’’ tutur drh.

Made Suprapta, Ketua Harian Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Provinsi Bali, Senin (29/7) kemarin saat Lokakarya Jurnalis Peduli AIDS 2019.

Penyakit AIDS merupakan hal baru bagi masyarakat Bali pada waktu itu. Penyakit ini terkesan mengerikan karena sangat infeksius dan mematikan, sehingga terjadi kehebohan di RSUP Sanglah saat itu. ‘’Segala alat dan perlengkapan yang pernah digunakan orang Belanda itu dibakar,’’ ungkapnya.

Sejak penemuan kasus pertama itu, ditemukan tiga kasus

HIV/AIDS tahun 1987. Kasus HIV/AIDS meledak sejak tahun 2001, terjadi peningkatan kasus yang cukup signifikan.

Kini hingga Maret 2019, kasus HIV/AIDS yang ditemukan sebanyak 20.997 kasus. Dari 20.997 kasus, 8.319 kasus sudah berada pada fase AIDS dan 12.678 kasus berada pada fase HIV. ‘’Ini sinyal upaya yang kita lakukan cukup berhasil, tapi lebih bagusnya, kasus HIV tidak bertambah,’’ tandasnya.

Dari 20.997 kasus, penemuan kasus terbanyak ada di Denpasar yaitu 7.844 kasus, kedua Badung sebanyak 3.474 kasus, dan ketiga Buleleng sebanyak 3.080 kasus. Penemuan kasus paling kecil ada di Klungkung dengan jumlah kasus 435.

Faktor risiko yang mempermudah proses penularan HIV/

AIDS adalah heteroseksual (berganti-ganti pasangan), homoseksual, IDU (penggunaan jarum suntik secara bergantian), perinatal (penularan dari ibu ke bayi), tatto, biseksual.

Penularan terbanyak yaitu melalui hubungan seksual baik heteroseksual maupun homoseksual yaitu 98 persen. ‘’Kalau 10 tahun lalu, penularan tertinggi lewat jarum suntik, kedua lewat hubungan seksual. Kalau sekarang penularan tertinggi melalui hubungan seksual, sedangkan penularan lewat jarum suntik sudah menurun jauh yaitu 0,7 persen,’’ ungkapnya.

Dari sisi kemungkinan tertular, menurutnya ,jauh lebih tinggi risiko tertular lewat jarum suntik dibandingkan hubungan seksual, karena bersentuhan langsung dengan darah. Sedangkan penularan dari ibu ke anak persentasenya 80 persen. Namun kini penularan dari ibu ke anak dapat ditekan serendah-rendahnya bahkan hanya tiga persen dengan program PMTCT (Prevention of Mother to Child Transmission

of HIV).

Gerakan-gerakan menanggulangi penyakit HIV/AIDS mulai gencar dilakukan. Salah satunya adalah upaya menghentikan agar kasus HIV yang ada tidak berubah ke fase AIDS dengan memberikan pengobatan ARV (antiretroviral).

Dengan upaya itu, diharapkan tahun 2030 Bali dan nasional zero kasus infeksi baru.

Selain upaya menekan kasus baru, KPA Bali juga berupaya mengedukasi masyarakat Bali untuk tidak melakukan stigma dan diskriminasi pada penderita HIV/AIDS. Tidak dipungkiri dan ia pun mengakui stigma dan diskriminasi terhadap ODHA (Orang Dengan HIV/ AIDS) masih terjadi. Sehingga ada program yang dikenal dengan triple zero yang dilakukan KPA yaitu zero infeksi baru, zero perubahan status dari HIV jangan sampai menjadi AIDS dan zero risiko dampak HIV/ AIDS secara regional, Bali dan nasional.

Direktur Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Bali Komang Sutrisna,

S.H. menyampaikan HIV/AIDS di kalangan remaja juga cukup mengkhawatirkan. Karena pengidap tertinggi HIV/AIDS berada pada usia produktif yaitu usia 20-59 tahun. Ini berarti usia saat terinfeksi yaitu usia 10 tahun (anak-anak dan remaja) ke atas, mengingat masa inkubasi virus HIV adalah 5-10 tahun.

Maka dari itu ia menyasar sekolah-sekolah untuk mengedukasi remaja. Saat ini ia sedang membentuk sekolah percontohan dalam upaya menekan penularan kasus HIV/ AIDS. Terdiri dari dua SMP swasta yaitu SLUB Saraswati dan SMP Wisata Sanur, dan tiga SMP negeri yaitu SMPN 3 Denpasar, SMPN 4 Denpasar dan SMPN 6 Denpasar. Kelima sekolah tersebut diberikan modul Setara (Semangat Dunia Remaja Kisara). (kmb42) Berita ini bisa dikomentari pada acara Citra Bali Radio Global FM Pukul 08.00 - 09.30 wita.

Hubungi telepon 0361-7400391.

Hubungi telepon (0361) 819446 / 081337032965

Pengunjung PKB XLI Keluhkan Harga Produk Masih Mahal

Denpasar (Bali Post) Pelaksanaan Pesta Kesenian Bali (PKB) XLI dinilai lebih baik bila dibandingkan tahun sebelumnya. Hal itu tampak pada hasil analisis terhadap persepsi pengunjung, peserta pameran, dan pelaku seni yang dilakukan Warmadewa Research Centre. 78 persen menyatakan lebih baik berdasarkan pengukuran terhadap indikator lingkungan, tata kelola, dan ekonomi.

“Kami mengambil sampel 55 seniman, 320 pedagang, dan 639 penonton. Sampelnya beda-beda karena insidental yang kita temui. Kalau yang seniman setiap kali selesai pentas langsung kita wawancarai, yang penonton ada dua kelompok yakni yang setelah menonton dan yang setelah berkeliling pameran kita tanyai di tempat,” ujar Ketua Warmadewa Re-

search Centre Nyoman Gede Mahaputra saat menyampaikan hasil analisis di Kantor Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, Senin (29/7) kemarin.

Menurut Mahaputra, indikator lingkungan terdiri dari kebersihan, kenyamanan, keamanan, dan dekorasi. 71 persen menyatakan kebersihan di areal PKB sangat baik karena petugas kebersihan dinilai lebih sigap menangani sampah. 77 persen menyatakan areal PKB lebih nyaman, 85 persen menyatakan sangat aman, serta mengapresiasi adanya instalasi bambu sebagai bagian dari dekorasi PKB. “Dari keempat kategori ini, kebersihan dan dekorasi menjadi trigger tingginya kepuasan masyarakat,” jelasnya. Untuk indikator tata kelola meliputi penataan stan pameran, variasi kesenian, dan

ketepatan jadwal juga diapresiasi cukup tinggi mencapai 75 persen.

Sedikit berbeda dengan indikator ekonomi menyangkut kualitas dan harga produk yang dijual. Walaupun masih terhitung tinggi, namun persentasenya lebih rendah bila dibandingkan indikator lingkungan dan tata kelola yakni hanya 51 persen. Terutama menyangkut harga produk yang dinilai masih mahal, padahal sewa stan tahun ini sudah digratiskan oleh Pemprov Bali.

“Yang mengatakan harganya murah hanya 19 persen. Sisanya mengatakan mahal. Mungkin setelah mendapatkan stan gratis, mereka (perajin/pedagang) tidak mau menurunkan harga tapi meningkatkan margin keuntungan.

Mungkin ya, saya tidak tahu,” katanya.

Mahaputra menambahkan, hal ini ditan-

yakan langsung kepada pengunjung yang membeli produk dalam PKB. Walaupun menyebut harga masih mahal, namun 51 persen juga mengatakan kualitas produk yang dijual sudah bagus.

Sementara itu, Kepala Bidang Kesenian dan Tenaga Kebudayaan Dinas Kebudayaan Provinsi Bali Ni Wayan Sulastriani mengapresiasi pihak-pihak yang secara proaktif dan partisipatif selama pelaksanaan PKB XLI. Termasuk Warmadewa Research Centre yang telah melakukan survei. Kemudian Komunitas Trash Hero yang membantu dalam mengedukasi pengunjung terkait kebersihan lingkungan dan pengelolaan sampah. Begitu juga Balai Besar POM Denpasar yang telah melakukan pengecekan makanan dan minuman di stan kuliner PKB XLI. (kmb32)

Sanur Village Festival 2019

Angkat Tema ”Dharmaning Gesing”, Siap Kejutkan Pengunjung PANITIA Sanur Village Festival ke-14 mulai mempersiapkan lahan di kawasan Pantai Matahari Terbit untuk menjadi lokasi utama acara yang akan digelar 21-25 Agustus 2019.

Ketua Umum Sanur Village Festival Ida Bagus Gede Sidharta Putra mengatakan, festival yang tahun ini mengusung tema ’’Dharmaning Gesing’’ atau memuliakan bambu bagi kehidupan bakal memberikan kejutan kepada pengunjung.

“Desain panggung dirancang oleh para seniman dengan konsep yang mengacu pada tema dan identitas Sanur sebagai ikon utama festival,” katanya saat ditemui di Pantai Matahari Terbit, belum lama ini.

Menurut Ida Bagus Sidharta yang akrab disapa Gusde, panggung utama yang sebelumnya hanya satu buah, kali ini akan dirancang menjadi dua buah.

Keberadaan dua panggung utama ini untuk menjaga kelancaran program hiburan yang menyuguhkan sajian seni, budaya dan musik.

Sanur Village Festival 2019 yang masuk 10 acara kalender kegiatan nasional Kementeria Pariwisata itu akan menyuguhkan desain yang dikemas dengan identitas, serta unsur bambu yang unik, estetik, dan menyiratkan kemegahan.

Terkait dengan upaya mengedepankan festival yang ramah lingkungan sesuai tema ‘Dharmaning Gesing’, Gusde menekankan para rekanan pengisi stan food bazaar maupun kegiatan pendukung acara ini untuk bersama-

sama meminimalisasi penggunaan kemasan plastik. “Upaya ini juga untuk mendukung program pemerintah dan menegakkan Perda Gubernur Bali dan Peraturan Wali Kota Denpasar terkait pengurangan penggunaan plastik,” katanya.

Gusde berharap, melalui festival yang berlabel ramah lingkungan (ecofriendly) baik pelaku festival maupun pengunjung dapat terlibat langsung menanggulangi sampah plastik. Langkah ini menurut Gusde juga menjadi bagian edukasi masyarakat terhadap program lingkungan hidup yang juga menjadi salah satu program unggulan SVF. Semangat untuk menuju festival yang ramah lingkungan sejatinya telah diilhami oleh tema-tema SVF terdahulu, dan secara berkelanjutan untuk selalu berbuat yang terbaik bagi bumi ini. Berkaitan dengan tema SVF 2019 ’’Dharmaning Gesing’’, Gusde menjelaskan bahwa bambu adalah tanaman tua yang dapat hidup di lahan kering atau basah, bambu memiliki peranan besar dalam kehidupan manusia, khusunya bagi masyarakat Bali. Bambu telah menjadi bagian penting tradisi dan budaya Hindu Bali.

Bambu mulai dari batang, daun, rebung maupun akarnya memiliki nilai bisnis yang cukup bagus. Batang bambu diolah sebagai bahan bangunan yang erat kaitannya dengan arsitektur tradisional Bali, sebagai alat musik atau gamelan, furnitur, aneka permainan sampai sarana upacara keagamaan di Bali.

Bali Post/ara

MERIAH - Kemeriahaan suasana Sanfest beberapa waktu lalu. Sanur Village Festival 2019 akan mengangkat tema “Dharmaning Gesing”, memuliakan bambu. Penitia mengatakan SVF 2019 menyiapkan kejutan kepada pengunjung.

Daun bambu memiliki peranan menyaring CO2 sehingga menghasilkan oksigen bagi kebutuhan pernafasan, disamping juga untuk membungkus aneka jajanan tradisional. Aneka produk olahan makanan dari rebung juga tidak kalah menarik untuk dilirik sebagai potensi pasar bagi komoditi kulinari Bali. Dan akarnya bisa digunakan sebagai bahan kerajinan dengan beragam motif seperti itik, burung dan sebagainya.

“Dalam program Dialog Budaya Sanur Village Festival yang akan digelar sebelum pelaksanaan festival, yakni 9

Agustus 2019, kami berharap masukan dan sumbangsih pemikiran yang merujuk pada dasar penguatan nilai-nilai tradisi dan budaya, maupun capaian perkembangan bambu serta pemanfaatannya saat ini,” tambah Gusde.

Ia berharap, kendati ada keterbatasan tidak seluruh program kegiatan harus berkoneksitas dengan bambu, setidaknya ruh dan spirit bambu akan mengisi di setiap program SVF 2019.

Karena itulah ia menyambut perayaan tahunan masyarakat Sanur ini sebagai kesadaran bersama yang berlandaskan Tri Hita Karana. (kmb12)

BADUNG

Selasa Umanis, 30 Juli 2019

3

Tahun 2020

Pemkab Badung Tetap Prioritaskan Kebutuhan Dasar Masyarakat PADA tahun anggaran 2020, Pemerintah Kabupaten Badung tetap memprioritaskan kebutuhan dasar masyarakat. Kebutuhan dimaksud yakni pangan, sandang, dan papan, pendidikan dan kesehatan; jaminan sosial dan tenaga kerja, adat, agama, tradisi, seni dan budaya, serta pariwisata lengkap dengan infrastrukturnya.

Hal tersebut ditegaskan Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta didampingi Wakil Bupati I Ketut Suiasa dan Sekda I Wayan Adi Arnawa, usai menyampaikan jawaban pemerintah terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Badung atas empat Ranperda dan empat dokumen penganggaran daerah pada sidang

paripurna DPRD Badung, Senin (29/7) kemarin di ruang Utama Gosana, Kantor DPRD, Puspem Badung. Sidang dipimpin Ketua DPRD Badung Putu Parwata dihadiri para Wakil Ketua dan anggota DPRD Badung, Forkompinda dan pimpinan perangkat daerah.

Pada kesempatan tersebut, Bupati juga berterima kasih atas usul, saran dan koreksi dari dewan. Menurutnya, hal ini adalah wujud kinerja antara eksekutif dengan legislatif. Terkait dengan pembangunan SMA, dia menegaskan, sekalipun menjadi tugas dan kewenangan provinsi, namun Kabupaten Badung dapat melakukannya dan nanti bangunan sepenuhnya akan dihibahkan kepada Pem-

prov. ‘’Ini kami lakukan untuk memenuhi sekolah tingkat SMA di Badung. Kalau bicara SMP dan SD, sudah menjadi tanggung jawab kita sepenuhnya,’’ tambah Giri Prasta.

Disampaikan pula, Pemkab Badung akan membangun SMPN 7 Mengwi di Desa Cemagi. Proses penyusunan DED telah dialokasikan pada APBD 2019 dan pembangunan fisiknya direncanakan pada tahun 2020. Sementara terhadap usulan dewan agar dilakukan pembangunan UPT Puskesmas Kuta II di Kelurahan Legian, akan ditindaklanjuti dengan penyusunan DED rehab gedung, tempat suci dan penataan halaman UPT Puskesmas

Kuta II sebelum nantinya dialokasikan anggaran untuk kegiatan konstruksinya.

Pada bidang pariwisata, Bupati Giri Prasta sependapat dengan usul dan saran dewan untuk meningkatkan penataan, perbaikan infrastruktur, peningkatan sarana dan prasarana berstandar internasional.

Salah satu upaya yang telah dilakukan melalui penataan desa wisata, dalam rangka mewujudkan tata kelola destinasi dan objek wisata berkualitas, meningkatkan jumlah destinasi wisata, meningkatkan length of stay yang akan berdampak pada peningkatan PAD dari sektor pariwisata yang merupakan tulang punggung penerimaan PAD Badung. (ad911)

SERAHKAN RANPERDA - Bupati Badung Nyoman Giri Prasta didampingi Wabup Ketut Suiasa menyerahkan Ranperda kepada Ketua DPRD Putu Parwata pada sidang paripurna jawaban pemerintah terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Badung, Senin (29/7) kemarin.

Gedung Wakil Rakyat Makin Eksklusif Dilengkapi Pintu Bersistem Digital

Mangupura (Bali Post) –

Lobi gedung DPRD Badung kini dipasangi pintu kaca dengan sistem kunci digital. Sistem ini akan membatasi akses masuk ke ruang pimpinan dewan.

Pintu elektronik ini otomatis membuat rumah wakil rakyat semakin eksklusif lantaran akan menyulitkan masyarakat untuk mengaksesnya.

Sekretaris DPRD Badung Nyoman Predangga mengatakan, sistem ini telah diterapkan di sejumlah gedung dewan di Indonesia.

Sistem tersebut bertujuan memfilter pengunjung atau menyaring akses ke luar masuk yang selama ini bebas

Bali Post/par

FIGUR Pengurangan Kantong Plastik GUNA mendukung program pemerintah terkait pengurangan penggunaan kantong plastik sekali pakai, prajuru Desa Adat Kedonganan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk mengurangi kan-

tong plastik sekali pakai. Sosialisasi terus dilakukan meski pengurangan kantong plastik bukanlah hal mudah, mengingat penggunaan plastik masih menjadi kebiasaan dan kebutuhan masyarakat. ‘’Kampanye pengurangan penggunaan kantong plastik dilakukan secara berkelanjutan,’’ kata Bendesa Adat Kedonganan Dr. Wayan Mertha, S.E., M.Si., belum lama ini. Ditegaskannya, pihaknya telah memulai mengurangi penggunaan kantong plastik. Seperti di kantor BPKP2K, sekarang sudah tidak lagi disajikan minuman kemasan plastik. Bahkan saat pembagian daging babi oleh LPD Kedonganan belum lama ini, sudah tidak menggunakan kantong plastik. Ke depan, pihaknya menargetkan Kedonganan bebas sampah plastik. ‘’Inilah upaya kita untuk mengurangi sampah plastik demi keberlangsungan ekosistem,’’ tambahnya. Namun demikian, setiap tahunnya kawasan Pantai Kedonganan selalu diserbu sampah kiriman yang sebagian besarnya plastik. Walaupun sampah-sampah itu berasal dari luar dan tidak dihasilkan oleh masyarakat Kedonganan seluruhnya, tetap saja hal ini tidak bagus untuk citra Kedonganan. Apalagi saat fenomena itu terjadi, dalam sehari pihaknya bisa mengangkut sampah sebanyak 10 hingga 30 truk. ‘’Melalui kampanye pengurangan penggunaan kantong plastik, harapannya, paling tidak bisa mengurangi penggunakan kantong plastik dari diri sendiri,’’ ucapnya. (edi)

Bali Post/ist

DITANGKAP - Tersangka FAR ditangkap di rumah kos di Jalan Pesanggaran Gang Ulam Kencana II, Pedungan, Denpasar Selatan.

Bupati Giri Prasta Minta IMB Di-”crosscheck” mengambil langkah hukum terhadap siapapun yang mengeluarkan izin palsu mengatasnamakan Pemkab Badung. ‘’Ini sudah ranahnya pihak berwajib yang menangani, tapi tim kami sudah menindaklanjuti,’’ katanya.

Menurutnya, kasus dugaan pemalsuan dokumen perizinan penutupan sungai di wilayah Patitenget, Kecamatan Kuta Utara, telah dilaporkan resmi kepada Polres Badung. Tindakan tersebut merupakan wujud pelaksanaan prinsip tidak ada toleransi atas pelanggaran yang ada di Kabupaten Badung.

Sementara itu, Kepala DPMPTSP Kabupaten Badung I Made Agus Aryawan mengatakan, telah menjalin kerja sama dengan pihak ter-

kait seperti Satpol PP dan kepolisian guna menindak tegas pemalsu IMB. ‘’Kami tidak main-main dengan kasus ini, karena merusak citra pemerintah. Bila terbukti ada pihak yang dengan sengaja membuat izin palsu dengan mengatasnamakan Pemkab Badung, kami pidanakan,’’ tegasnya.

Birokrat asal Tabanan ini mengaku kesulitan mengungkap adanya pemalsuan izin.

Kasus ini hanya dapat terungkap ketika ada pihak yang mengadukan. ‘’Memang sulit memastikan (pemalsuan – red), kecuali ada yang melaporkan atau biasanya pihak bank yang tengah memverifikasi kredit yang menanyakan ke kami menganai legalitas izin,’’ jelasnya.

Kendati demikian, pihaknya

Trisnawati menjelaskan, nilai proyek pass pintu di lobi DPRD Badung awalnya dirancang Rp 3.410.914.533. ‘’Ini merupakan permintaan dewan. Awalnya dirancang Rp 3,4 miliar lebih, namun kena rasionalisasi menjadi Rp 250.000.000,’’ ujarnya.

Terkait sistem kerja pintu kaca tersebut, Arinda menyebutkan menggunakan Personal Identification Number (PIN) dan kartu. ‘’Pintu ini dari kaca yang dapat dibuka dengan PIN dan kartu untuk akses masuknya. Sedangkan untuk ke luar, menggunakan sensor,’’ ujarnya seraya menambahkan, proyek ini ditargetkan rampung 3 Agustus mendatang. (kmb27)

Pemilik Pistol Rakitan Diamankan Polisi

Soal Pemalsuan Izin

Mangupura (Bali Post) Pemalsuan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) mendapat perhatian serius Pemkab Badung. Apalagi tindakan melawan hukum ini telah kali kedua terungkap di kabupaten terkaya di Bali ini. Terkait kondisi tersebut, Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta mengatakan, telah memerintahkan jajaran Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk melakukan peninjauan kembali crosscheck terhadap IMB yang telah dikeluarkan. ‘’Kami sudah minta jajaran untuk cek lagi. Ini terlalu berani dilakukan oleh oknum,’’ ungkap Bupati Giri Prasta usai menghadiri sidang paripurna DPRD Badung, Senin (29/7) kemarin.

Dia menegaskan akan

PINTU KHUSUS Gedung wakil rakyat di DPRD Badung akan semakin eksklusif lantaran untuk bertemu dengan pimpinan dewan harus melewati pintu khusus yang hanya dapat dibuka dengan PIN atau kartu.

diakses. ‘’Semua gedung DPRD rata-rata begitu. Orangorang yang berkepentingan baru dapat dibukakan pintu.

Jadi tidak sembarangan bisa keluar masuk,’’ ungkap Nyoman Predangga, Senin (29/7) kemarin.

Predangga mengaku tidak mengetahui anggaran yang diserap untuk pemasangan sistem digital tersebut. Dia berdalih proyek ditangani Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Badung. ‘’Untuk anggaran kami kurang tahun, karena ada di bawah PUPR Badung,’’ katanya.

Dikonfirmasi terpisah, Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Badung I GAN Arinda

tidak akan tinggal diam melihat adanya pelanggaran dengan melibatkan instansi terkait guna mengawasi adanya pemalsuan izin.

Seperti diberitakan, dugaan pemalsuan IMB kembali terungkap. Kali ini dilakukan pengusaha reklame yang memasang reklame di sebelah barat underpass simpang Tugu Ngurah Rai, Kuta. Pemalsuan IMB diduga dilakukan salah satu CV di Jalan Sedap Malam, Denpasar. CV tersebut mendirikan reklame di Jalan By-pass Ngurah Rai (Bundaran Tugu Ngurah Rai Badung) dengan nomor IMB 1303/bppt/ imb/2019. Sebelumnya, tim yustitusi Badung mengungkap kasus izin palsu bernomer: 1131BPPT/2019, tertanggal 21 Januari 2019. (kmb27)

Mangupura (Bali Post) Dalam waktu singkat, Tim Resmob Polresta Denpasar dan Polsek Kuta mengungkap kasus kericuhan di Kuta. Petugas juga menemukan pistol rakitan yang digunakan dalam kericuhan tersebut. Pistol itu ditemukan di sebuah tempat kos di Jalan Bhineka Jati Jaya Gang Turi, Kuta, Senin (29/7) kemarin.

Pemilik pistol rakitan berinisial FAR, asal NTB, ditangkap di kamar kosnya di Jalan Pesanggaran Gang Ulam Kencana II, Pedungan, Denpasar Selatan.

Saat kejadian, pelaku menodong warga menggunakan senpi tersebut. ‘’Polisi mengamankan senjata api rakitan laras pendek dan satu selongsong peluru kaliber 5,56 mm. Senpi tersebut sempat diletuskan pelaku,’’ ujar sumber.

Kronologisnya, pada Sabtu (27/7) pukul 19.00 Wita pelaku bersama teman-temannya berinisial IM, DS, dan Be pesta arak di areal Patung Kuda di Jalan Raya Tuban, Kuta. Saat itu pelaku sudah membawa senpi rakitan tersebut yang diselipkan di pinggangnya.

Selanjutnya, pelaku bersama tiga temannya itu menuju TKP pada Minggu (28/7) pukul 01.10 Wita. Di sana mereka bertemu sekelompok orang yang sedang pesta miras. Terjadi adu mulut antara Be dengan warga tersebut. Melihat temannya ribut,

Far langsung mengeluarkan senpi dari pinggangnya dan ditodongkan ke sekelompok warga itu.

Bukannya takut, sekelompok warga itu tidak terima dan langsung mengejar FAR. FAR lari, tapi dia berhasil ditarik seorang warga dan terjadi perkelahian.

Akhirnya FAR menarik pelatuk senpi tersebut. Saking kerasnya suara tembakan tersebut, membuat warga lainnya bangun dari tidurnya. FAR dan temantemannya langsung kabur, meninggalkan senpi tersebut.

Selanjutnya FAR sembunyi di kamar kosnya. ‘’Pelaku mengaku membeli pistol rakitan itu bulan April 2019 seharga Rp 500 ribu di Bima, NTB. Selain pistol, pelaku dapat satu butir peluru kaliber 5,56 milimeter,’’ kata sumber yang enggan disebut identitasnya ini.

Kasubag Humas Polresta Denpasar Iptu Muh. Nurul Yaqin saat dikonfirmasi enggan menjawab. ‘’Nanti dirilis Kapolsek Kuta kalau semuanya sudah ditangkap,’’ ujarnya.

Sebelumnya, kericuhan terjadi di kos-kosan di Jalan Bhineka Jati Jaya Gang Turi, Kuta.

Akibat kejadian tersebut, Felisianus Misarino Ampung (33) asal NTT mengalami luka tebas di punggung. Saat melakukan olah TKP, polisi mengamankan senjata api rakitan. (kmb36)

info seremoniAL

4 A K T I V I T A S S E R E M O N I A L P R O F I L E C E R I T A S U K S E S B R A N D I N G D I S I N I

Hindari APBD Hanya Khayalan

DPRD Badung Dukung Bupati Lakukan Rasionalisasi

KETUA DPRD Badung Dr. Drs. Putu Parwata MK, M.M. menyatakan mendukung rasionalisasi pendapatan yang dilakukan Bupati Badung pada APBD Perubahan 2019. Persetujuan ini diberikan agar APBD tak hanya menjadi khayalan dan beban bagi pemerintah. Hal itu dikemukakan Putu Parwata didampingi dua wakilnya masing-masing Nyoman Karyana, S.T. dan Made Sunarta seusai rapat paripurna DPRD Badung untuk mendengarkan jawaban pemerintah terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD, Senin (29/7) kemarin.

Rapat paripurna tersebut dihadiri Bupati Badung Nyoman Giri Prasta, Wabup Ketut Suiasa, Sekda Wayan Adi Arnawa dan pimpinan OPD serta undangan lainnya. Menurut politisi PDI Perjuangan asal Kuta Utara ini, rasionalisasi pendapatan ini dilakukan agar pemerintah bisa bekerja sesuai realitas dan potensi daerah yang sebenarnya. ‘’Karena itu, semua potensi nantinya akan dihitung secara cermat,’’ tegasnya.

Dia pun bisa menerima alasan Bupati terhadap indikator dan asumsi yang menyebabkan turunnya pendapatan daerah. Di antaranya penurunan pendapatan disebabkan oleh turunnya kunjungan wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Selanjutnya, menurut Parwata, wisatawan melakukan efisiensi. Hal itu berdampak pada lama tinggal atau length of stay wisatawan jadi menurun. ‘’Akibatnya, pendapatan daerah pun turun,’’ tegasnya sembari menambahkan, penurunan pendapatan juga dipengaruhi oleh faktor lainnya seperti sosial, politik dan sebagainya.

Karena itu, agar APBD tak hanya khayalan, kata Parwata, langkah rasionalisasi sangat perlu

RAPAT PARIPURNA - Ketua DPRD Badung Putu Parwata didampingi dua wakilnya, Nyoman Karyana dan Made Sunarta, seusai rapat paripurna DPRD Badung untuk mendengarkan jawaban pemerintah terhadap pemandangan umum fraksifraksi DPRD, Senin (29/7) kemarin. dilakukan. Dengan rasionalisasi ini, tegasnya, APBD pun menjadi riil.

Selanjutnya, pada 2019 induk tercermin harapan Badung secara maksimal. Demikian juga pada 2020. Dengan rasionalisasi ini, takkan menjadi beban bagi pemerintah. Dia berharap pendapatan yang dirancang setelah rasionalisasi menjadi Rp 5,045 triliun ini betul-betul bisa tercapai. Demikian juga untuk tahun 2020.

Karena pemerintahan bersama, tegasnya, target-target ini akan dikawal bersama. ‘’Ini komitmen

Dewan karena pemerintah ini merupakan pemerintahan bersama,’’ katanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, APBD Perubahan Badung 2019 dirancang Rp 6,036 triliun.

Jumlah ini menurun Rp 1,74 triliun atau 22,44 persen dibandingkan APBD Induk 2019 sebesar Rp 7,78 triliun. Pada APBD Perubahan 2019 ini, pendapatan asli daerah ditargetkan Rp 5,045 triliun atau menurun Rp 1,746 triliun dibandingkan PAD pada APBD Induk 2019 sebesar Rp 6,791 triliun. (ad918)

Luncurkan Kartu Debet

Nasabah BPD Bali Kini Dapat Bertransaksi dengan ’’Gesek’’ DALAM rangka meningkatkan layanan kepada nasabah serta menjawab tantangan bisnis di dunia perbankan yang berkembang sangat cepat, Bank BPD Bali meluncurkan produk terbarunya yaitu Kartu ATM Debet Bank BPD Bali di Aula Bank BPD Bali Kantor Pusat pada Jumat (26/7).

Direktur Utama Bank BPD Bali I Nyoman Sudharma mengatakan dengan adanya layanan ini, nasabah Bank BPD Bali saat ini sudah dapat mengimplementasikan kartu debet sebagai salah satu fitur baru dalam sistem pembayaran dengan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK). ‘’Jadi mulai saat acara ini berlangsung, Kartu ATM Bank BPD Bali juga berfungsi sebagai kartu debet,’’ ujarnya.

Dengan implementasi kartu debet ini, maka nasabah Bank BPD Bali akan menikmati interoperabilitas layanan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) yang merupakan salah satu bentuk implementasi Gerakan Nasional Non-Tunai (GNNT). Dengan adanya kartu ATM Debet Bank BPD Bali dapat meningkatkan efektivitas penggunaan kartu ATM yang sudah ada saat ini.

Sebelumnya kartu ATM BPD Bali hanya bisa dilakukan sebatas tarik/setor tunai dan pembayaran melalui mesin ATM/CDM, kini bisa dimanfaatkan untuk transaksi purchase/pembelian melalui EDC Merchant yang berlogo GPN. Peluncuran produk ini merupakan salah satu momentum berharga bagi Bank BPD Bali untuk menunjukkan eksistensi, tidak hanya di daerah tetapi juga di tingkat nasional. Demi kelancaran interoperabilitas GPN, ia berharap semua stakeholder sep-

DILUNCURKAN - Bank BPD Bali ketika meluncurkan kartu debet BPD Bali. erti pengelola merchant, lembaga switching, dan pihak lain yang terkait, dapat melayani nasabah yang menggunakan kartu ATM/ debet Bank BPD Bali, terkait acceptance transaksi debet (purchase).

Ke depannya, setelah peluncuran layanan kartu debet ini, Bank BPD Bali akan menyiapkan pembayaran menggunakan QR yang tergabung dalam Quick Response Indonesian Standard (QRIS) melalui BPD Bali Mobile, serta segera memiliki EDC Merchant yang bekerja sama dengan Aqcuier Non-Bank.

Kepala Bank Indonesia KPw Provinsi Bali Causa Iman Karana mengapresiasi dan mengucapkan selamat kepada Bank BPD Bali atas peluncuran kartu debetnya.

Ia berharap Bank BPD Bali dapat terus meningkatkan teknologinya, karena saat ini pasar tidak hanya bergerak mengggunakan APMK,

tetapi juga digital. ‘’Yang dimaksud proses banking dengan digital itu layanan yang bisa dilakukan secara online. Karena sekarang banyak kantor bank asing yang tutup kantor karena tidak diperlukan fisik bank lagi, semua bisa dilayani secara digital, sehingga BPD Bali harus mengantisipasi,’’ tandasnya.

Sementara itu, Kepala OJK Regional VIII Bali Nusra Elyanus Pongsoda mengatakan, sejak 2015 sudah digagas program transformasi BPD Bali. Salah satu sasarannya adalah mampu berdaya saing tinggi, memiliki keunggula, kompetitif, mampu bersaing di daerahnya yang sering disebut regional champion. Untuk itu diperlukan strategi bisnis yang tepat. Ia mengapresiasi layanan yang dimiliki BPD Bali sebelumnya seperti e-banking, e-retribusi, laku pandai, mobile banking dan sekarang kartu debet. (ad913)

Selasa Umanis, 30 Juli 2019

PSDP STPBI Diikuti 1.555 Mahasiswa Baru

Ciptakan SDM Hospitality Bermental, Disiplin, dan Miliki Fisik Kuat DALAM upaya melatih sikap mental, disiplin dan fisik yang kuat bagi mahasiswa baru bidang hospitality, Sekolah Tinggi Pariwisata Bali Internasional (STPBI) menggelar kegiatan Pembinaan Sikap Dasar Profesi (PSDP) tahun 2019. Kegiatan PSDP yang diikuti 1.555 orang mahasiswa baru ini akan berlangsung selama empat hari.

Kegiatan PSDP dibuka secara resmi Ketua STPBI I GM Sudjana, S.E., M.M., CHT., CHA. yang dihadiri Ketua Yayasan Dharma Widya Ulangun Dr. Drs. Nyoman Gede Astina, M.Pd., CHT., CHA. di Lapangan KNPI Bali, Senin (29/7) kemarin. Pembina mental, disiplin dan kekuatan fisik ini diberikan langsung Brimob Polda Bali.

Di samping juga diberikan pendidikan terkait pencegahan narkoba, HIV/AIDS, dan wawasan-wawasan pariwisata dan perhotelan. Menariknya, selama kegiatan PSDP, mahasiswa juga diberikan pemahaman tentang pengurangan penggunaan sampah plastik sekali pakai dalam upaya mendukung program Pemerintah Provindi Bali pengurangan timbulan sampah plastik sekali pakai.

Bahkan, segala peralatan peserta PSDP telah dilarang menggunakan bahan plastik.

Ketua STPBI Sudjana mengatakan, kegiatan PSDP merupakan kegiatan yang dilaksanakan setiap tahun pada awal penerimaan mahasiswa baru. Tujuannya untuk melatih dan mempersiapkan mental, disiplin dan fisik yang kuat bagi mahasiswa baru yang memasuki dunia kepariwisataan. Dikatakan, memasuki dunia kepariwisataan di kampus STPBI, khususnya di bidang hospitality dibutuhkan kesiapan mental, disiplin tinggi dan fisik yang kuat. Sebab, SDM yang memiliki kekuatan mental dan disiplin yang tinggi serta fisik yang kuat yang akan mampu bersaing di dunia kerja secara global.

Untuk itu, dalam melatih kesiapan mental, disiplin dan fisik yang kuat, pihaknya mengajak dan bekerja sama dengan pihak Brimob Polda Bali. Sebab, dikatakan, Brimob mempunyai keahlian di bidang tersebut. Meskipun banyak

POTONG PITA - Ketua STPBI I GM Sudjana, S.E., M.M., CHT., CHA. didampingi Ketua Yayasan Dharma Widya Ulangun Dr. Drs. Nyoman Gede Astina, M.Pd., CHT., CHA. membuka secara resmi kegiatan PSDP Tahun 2019 yang ditandai pemotongan pita dan pelepasan burung di Lapangan KNPI Bali, Senin (29/7) kemarin. orangtua mahasiswa bertanya, kenapa melibatkan satuan Brimob dalam kegiatan PSDP tersebut, namun ditegaskan bahwa kesuksesan dalam persaingan di dunia kerja dibutuhkan mental, disiplin dan fisik yang kuat. ‘’Tidak hanya berhenti dalam kegiatan PSDP ini, di dalam kampus pun kami akan terus menggembleng kesiapan mental, sikap disiplin, dan melatih fisik, di samping juga memberikan penguasaan bahasa Inggris kepada mahasiswa kami. Kami tidak ingin SDM kami fisiknya lemah, mentalnya lemah, disiplinnya juga lemah. Tetapi bagaimana SDM kami memiliki mental, disiplin dan fisik yang kuat, sehingga setelah mereka lulus nanti bisa bersaing secara global di dalam dunia kerja,’’ tegas Sudjana.

Sudjana menegaskan selama kegiatan PSDP ini tidak ada istilah perpeloncoan secara liat oleh mahasiswa senior kepada mahasiswa baru. Sebab, panitia yang dilibatkan tidak hanya dari mahasiswa, tetapi juga dosen ter-

libat di dalamnya untuk memonitor jalannya kegiatan. Sehingga mindset balas dendam mahasiswa senior kepada peserta PSDP tidak akan terjadi. Bahkan, bagi mahasiswa baru yang memiliki riwayat penyakit telah disiapkan posko kesehatan.

Ketua Yayasan Dharma Widya Ulangun Gede Astina berharap melalui kegiatan PSDP mindset sikap mental siswa yang dari berbagai sekolah menengah bisa diubah, sehingga memiliki jiwa kedisiplinan dan kejujuran dalam dunia hospitality. Sehingga menjadi mahasiswa di STPBI mereka bisa menyiapkan diri untuk meminute waktu dan tidak tergesa-gesa. Apalagi, dalam dunia industri hospitality mereka akan berdiri berjam-jam, sehingga mereka harus memiliki fisik yang kuat dan tangguh. ‘’Sikap-sikap yang disiplin, memiliki mental dan fisik yang kuat, serta kejujuran inilah yang diperlukan oleh orang-orang yang berkecimpung dalam industri hospitality,’’ pungkasnya. (ad912)

Puncak Karya di Pura Desa lan Puseh Desa Adat Kerobokan SUASANA religius begitu tampak ketika memasuki wewidangan Desa Adat Kerobokan. Sepanjang jalan, kanan dan kiri, berderetan penjor wali serangkaian Karya Mamungkah, Ngenteg Linggih, Ngusaba Desa, Ngusaba Nini, Tawur Balik Sumpah Utama Padudusan Agung lan Segara Kertih di Pura Desa lan Puseh Desa Adat Kerobokan.

Bertepatan Soma Kliwon Kuningan, Senin (29/7) kemarin, merupakan puncak dari karya yang upakara-nya telah dipersiapkan sejak tiga bulan lalu. Irama tetabuhan serta pementasan tarian sakral seperti tari Rejang Sari, tari Baris, Topeng, mengiringi bunyi genta dari lima pedanda yang muput upacara saat puncak karya. Di antaranya Ida Pedanda Gede Putra Tembau, Ida Pedanda Putra Telaga Sanur, Ida Pedanda Buda Gede Jelantik, Ida Pedanda Gede Putra Telabah, dan Ida Rsi Agung Adnyana Telabah.

Bendesa Adat Kerobokan Anak Agung Putu Sutarja, S.H. mengatakan, karya yang dilaksanakan ini didukung seluruh komponen Desa Adat Kerobokan, seperti panglingsir puri, panglingsir geria, masyarakat Desa Adat Kerobokan yang terdiri dari 50 banjar dengan 5.720 KK, dan kurang lebih sebanyak 28.921 jiwa.

Menurutnya, dari keterangan tetua desa setempat, pelaksanaan Karya Ngusaba Desa dan Nini terakhir kali dilakukan tahun 1979. Setelah dilakukan pemugaran fisik di sejumlah bangunan pura, yang mulai dilakukan ta-

PUNCAK KAYRA - Tari Rejang Sari saat puncak karya di Pura Desa lan Puseh Desa Adat Kerobokan. hun 2014, termasuk merestorasi bangunan Kori Agung pura yang dibuat tahun 1940, maka sudah sepatutnya diselenggarakan karya seperti ini. ‘’Persiapan karya ini telah disepakati melalui paruman dengan para pemangku, panglingsir serati, para komponen, klian adat se-Desa Kerobokan. Setelah matang kita lakukan perencanaan, sehingga dapat dilakukan dengan baik,’’ katanya.

Sebagai Yajamana Karya adalah Ida Pedanda Putra Bajing dan Wiku Tapini adalah Ida Pedanda Istri Raka dari Geria Tegal. Sedangkan Manggala Karya Drs. A.A. Ngurah Gde Sujaya, M.Pd. menjelaskan, selain rangkaian puncak karya, juga dilakukan

pawintenan sebanyak 46 orang pemangku dari pura dadia yang ada di wewidangan Desa Adat Kerobokan.

Untuk dana karya, sepenuhnya bersumber dari dana masyarakat yang dikelola di LPD, dana dari laba Pura Desa lan Puseh, serta bantuan dari pemerintah Badung sebesar Rp 1,9 miliar. Seluruh rangkaian karya padudusan agung menawaratna diawali dengan upacara matur piuning pada 19 Juni 2019. Sedangkan setelah puncak karya, Ida Batara nyejer hingga 6 Agustus 2019. Bersamaan dengan puncak karya, hadir sejumlah undangan dari perwakilan Gubernur, Wali Kota Denpasar, Bupati Badung, Muspika Kuta Utara, dan panglingsir puri. (ad919)

Mari Bergandeng Tangan Bersama Vitiligo DALAM rangka memperingati World Vitiligo Day, mari bersama meningkatkan kesadaran mengenai vitiligo, penanganannya serta mengurangi stigma negatif terhadap penderita vitiligo. Vitiligo tergolong penyakit yang berlangsung jangka panjang (kronis) dan diperkirakan terjadi di antara 1 dari 100 orang. Umumnya penderita berusia kurang dari 20 tahun dan lebih jelas terlihat pada orang yang berkulit hitam.

Vitiligo adalah penyakit yang menyebabkan warna kulit memudar. Pada penderita vitiligo, sel tersebut berhenti memproduksi warna atau pigmen kulit. Akibatnya, muncul bercak putih di kulit. Belum diketahui mengapa sel pigmen berhenti

memproduksi pigmen warna kulit, tetapi kondisi tersebut diduga terkait dengan sejumlah faktor seperti kelainan genetik atau keturunan, penyakit autoimun dan faktor luar yaitu, kulit terbakar sinar matahari, paparan bahan kimia dan stres yang diduga sebagai pemicu munculnya vitiligo.

Bercak putih adalah gejala yang paling menonjol. Awalnya muncul bercak berwarna lebih muda dari kulit normal dan kemudian berubah menjadi putih. Bagian tubuh yang rentan terserang vitiligo adalah permukaan yang paling sering terpajan sinar matahari seperti tangan, kaki, wajah, bibir, serta leher. Vitiligo juga dapat menyerang akar rambut dan menyebabkan tumbuhnya uban

pada rambut, bulu mata, alis, dan jenggot.

Gejala vitiligo sering tumpang tindih dengan panu dan kusta. Pada panu bercak putih muncul dengan kulit bersisik tipis dan umumnya bertambah gatal saat terkena keringat.

Sedangkan pada kusta, bercak putih disertai adanya mati rasa pada tubuh penderita. Pilihan pengobatan yang dapat diberikan kepada penderita dapat bervariasi. Mulai dari penggunaan obat topikal hingga terapi sinar dan bedah dengan indikasi tertentu.

Obat topikal diharapkan dapat mencegah bercak putih meluas dan mengembalikan warna kulit, sedangkan terapi sinar diberikan pada penderita dengan vitiligo yang telah menyebar

luas. Pengembalian warna kulit seperti warna kulit normal atau sesuai dengan warna kulit di sekitarnya sering kali terjadi dalam jangka waktu yang lama, tidak sempurna dan tidak permanen. Sehingga seringkali penderita mengalami putus asa saat masa pengobatan.

Haruskah kita waspada bila muncul bercak putih di tubuh?

Tentu saja! Memeriksakan diri ke dokter adalah langkah awal yang baik karena bercak putih dapat muncul sebagai gejala bermacam–macam penyakit kulit. Selain itu, pencegahan yang dapat dilakukan ialah dengan penggunaan tabir surya untuk mencegah kerusakan kulit yang lebih parah pada daerah bercak putih. Melindungi diri dengan pakaian maupun topi untuk

Raih sukses dengan menginformasikan kegiatan usaha/lembaga, csr, kegiatan public relations, promosi usaha, dll hub bag iklan: 0361-225764 atau sekretariat @ balipost.com Naskah maksimum 2000karakter + foto (jpg/tiff) diterima paling lambat pkl. 17.30 wita.

menghindari paparan sinar UV baik untuk mengurangi kontras antara kulit normal dan yang mengalami vitiligo.

Perjalanan penyakit vitiligo terkadang muncul dalam keadaan stabil selama beberapa tahun dan dapat pula meluas. Namun, perlu diketahui bahwa vitiligo bukanlah penyakit yang menular melalui kontak langsung dengan penderita. Oleh karena itu dukungan kepada penderita vitiligo sangatlah penting untuk membangun rasa percaya diri dan untuk menjalani hidup dengan sebaik-baiknya tanpa menghiraukan stigma yang akan ‘’membunuh’’ kehidupan sosial penderita. l dr. Indah Permata

DAERAH

Selasa Umanis, 30 Juli 2019

5

Senator Minta Perusahaan di Bali Wajib Buat Penjor Saat Galungan dan Kuningan 10 Pedanda ’’Muput’’ Puncak Karya di Pura Desa lan Puseh Desa Adat Padang Luwih Wedakarna Satu-satunya Pejabat Negara yang Bagikan Daging Babi Secara Konsisten Tiap Hari Suci

SEBANYAK 10 pedanda muput puncak Karya Padudusan Agung, Pangusaban, Mapaselang, dan Mapadanan di Pura Desa lan Puseh Desa Adat Padang Luwih, Dalung, Badung, Senin (29/7) kemarin.

Upacara Padudusan Agung ini dilaksanakan di jeroan pura untuk melakukan pembersihan secara keseluruhan.

Berjalan secara simultan, juga dilakukan upacara ngusaba desa dan ngusaba nini di jaba tengah pura. ‘’Setelah padudusan selesai, Ida Batara jagi tedun napak pertiwi raris ke pangubengan, raris munggah ring paselang, majejekan kebo, jagi ngardi gumi,’’ ujar Nayaka Utama Ir. I Gusti Ngurah Adnyana, M.M. Menurut Adnyana, ada jeda sesaat sebelum akhirnya Ida Batara tedun ke padanan untuk memberikan berkat kepada alam semesta.

Khususnya kawasan Desa Adat Padang Luwih. Prosesi puncak karya tidak hanya dilaksanakan di Pura Desa lan Puseh, tetapi juga di Taman Beji Ida Batara. ‘’Ada 10 pedanda yang muput. Ring padudusan 3 pedanda, ring paselang 2 pedanda, ring pangusaban 2 pedanda, ring padanan 2 pedanda, ring beji 1 pedanda,’’ imbuhnya.

Adnyana menambahkan, karya sebesar ini sejatinya dilaksanakan setiap 33 tahun sekali. Tetapi ternyata belum pernah ada sebelumnya lantaran di tahun 60 atau 70-an kondisi desa bisa dikatakan serba susah. Dengan perkembangan zaman dan kondisi yang sudah berkembang semakin baik, karya pun dilaksanakan saat ini untuk lebih meningkatkan

sradha dan bhakti kepada Ida Batara. ‘’Karya dilaksanakan sesuai dengan sastra yang ada, dan ini terkait juga dengan pergeseran daripada tata letak pura yang tadinya di depan, kita geser ke belakang.

Tadinya sangat-sangat kecil, sempit, jadi masyarakat antre berjam-jam untuk bisa masuk ke pura,’’ jelasnya.

Luas areal pura secara keseluruhan, lanjut Adnyana, mencapai 60 are. Khusus untuk puranya saja seluas 20 are lebih. Sementara pangempon wed terdiri dari 6 banjar dengan lebih dari 500 KK, serta ada pula 6 banjar tempekan sehingga total pangempon diperkirakan melebihi 1.000 KK. Karya yang juga diisi dengan upacara Ngenteg Linggih, tidak hanya untuk menebar energi positif. Tapi agar Ida Batara bersemayam di Pura Desa lan Puseh serta mendapatkan pemujaan dari seluruh masyarakat melalui Rsi Gana, Tawur Balik Sumpah, dan sebagainya. ‘’Artinya, semua itu adalah mengembalikan fungsi peran

energi agar menjadi lebih positif. Mudah-mudahan Ida Batara asung kertha wara nugraha ring masyarakat sareng sami,’’ pungkasnya.

Bendesa Adat Padang Luwih Drs. I Ketut Oka Sudana, M.Pd. mengatakan pujawali yang digelar kali ini merupakan tingkat utamaning utama di kahyangan tiga.

Rangkaian karya telah berlangsung sejak dua bulan lalu. Mulai dari matur piuning, melaspas, kemudian Tawur Agung pada 19 Juli lalu, hingga puncak karya kemarin. Selanjutnya dilaksanakan upacara nganyarin, nyineb pada 1 Agustus 2019, dan nyegara gunung di Pura Goa Lawah pada 6 Agustus 2019. ‘’Panitia yang mengatur karya, ada di upakara, wewangunan, mebat, kesenian, dan lainnya. Hal itu diatur bergilir, klian-klian banjar mengerahkan krama untuk membantu.

Termasuk ada dari WHDI, sekaa teruna teruni semua terlibat,’’ ujarnya didampingi Pemangku Pura Desa lan Puseh Jero Mangku I Made Rai Wiryadana. (ad915)

SENATOR DPD-RI Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III kembali menjadi sorotan publik karena menjadi satu-satunya pejabat negara setingkat DPD-RI yang secara konsisten membagikan daging babi dan babi guling ke kalangan umat Hindu setiap hari suci. Hal ini terekam dari respons ribuan netizen di Bali yang mengikuti akun Instagram @aryawedakarna dan FB (Facebook) Gusti Wedakarna. Hingga hari ini, ribuan komentar positif terhadap kinerja Senator termuda asal Bali disampaikan netizen, begitu juga yang terjadi di lapangan saat Senator Arya Wedakarna (AWK) ini membagikan daging babi dan babi guling di sejumlah kabupaten/kota.

Sebagaimana disampaikan relawan AWK asal Tabanan I Gede Diva Santika Wibawa yang menyatakan pihaknya merasa tidak rugi memilih AWK di Pemilu 2019 yang lalu.

Mengingat AWK dikenal sebagai ‘’Pejuang Hindu’’. ‘’Saya kira kalau seseorang ingin jadi pemimpin yang dikenal nama baiknya, saya rasa perlu meniru Ajik AWK ya. Beliau melakukan aksi kerja nyata yang riil dan programnya sederhana sekali. Bagi-bagi babi guling ke sejumlah lapas/semeton Bali yang di penjara misalkan. Ada enggak sih pejabat sekarang yang memikirkan mereka di lapas seperti AWK? Bagi pejabat lain, mereka yang dipenjara mungkin sampah masyarakat.

Tapi AWK memanusiakan mereka. Begitu juga saat pembagian daging babi di sejumlah titik di Bali. Beliau melakukan

dengan kebangaan terhadap semeton Hindu. Tidak seperti pejabat lain, yang justru gencar menyumbang ke komunitas tamiu saat hari raya mereka.

Tapi di saat Galungan dan Kuningan lupa dengan umat Hindu.

Hal-hal seperti ini menyentuh sekali nggih. Maka tidak salah AWK menjadi inspirasi dari orang-orang Bali saat ini karena kepeduliannya terhadap Hindu. Semoga Galungan ke depan semakin banyak pejabat yang peduli kaum marhaen seperti AWK peduli terhadap masyarakat,’’ kata Santika.

Harapan agar di Bali saat hari raya Galungan dan Kuningan berlangsung dengan baik dan sakral terus disampaikan Senator AWK. Salah satunya imbauan kepada para pengusaha, baik pengusaha krama Bali maupun pendatang termasuk ekspatriat, agar mereka memasang penjor di tempat usaha masing-masing sebagai simbol hormat pada jagat. ‘’Seharusnya klian adat, desa adat di Bali meminta seluruh pengusaha di tempatnya untuk memasang penjor. Bagaimana mungkin ada orang kerja di Bali, ada pengusaha cari makan di Bali dan ada mereka yang menghisap keuntungan Pulau Bali tapi tidak respek terhadap budaya orang Bali. Ke depan ini tidak bisa dibiarkan karena penjor Galungan adalah wujud toleransi, wujud simbiosis mutualisme antara alam Bali dengan manusianya. Saya curiga, banyak pengusaha nonHindu di Bali yang tidak mau pasang penjor mungkin karena mereka tidak mau merekrut umat Hindu yang warga asli

SATYAGRAHA - Senator AWK saat hadir membagikan daging babi di Banjar Madia Sari, Desa Sading, Mengwi, Badung dan saat membagikan babi guling di sejumlah lapas di Bali. sebagai karyawan mereka. Itu lam menyambut Galungan alias semua terus dan terus terjadi tidak semarak menampilkan di seluruh Bali. Dan di sinilah ornamen budaya Bali. ‘’Saya rakyat Bali harus cerdas, bah- akan periksa. Saya butuh pejawa pengusaha semacam itu bisa bat yang becus mengurus tanah dikenakan sanksi adat. Jika Bali. Jika ada pejabat dari luar pasang penjor saja tidak mau, Bali yang tidak pro terhadap lalu bagaimana ke depan mau budaya Bali, tentu saya akan memberikan sedikit keuntun- melakukan sesuatu. Minimal gan seperti CSR ke masyarakat jangan lama-lama jadi pejabat di Bali? Ini yang saya maksud di Bali. Kasihan budaya kita, toleransi dua arah,’’ jelas Gusti kasihan ajaran Tri Sakti Bung Wedakarna.

Karno berkepribadian di bidang Ia pun menyoroti sejumlah budaya tidak ada yang melakkantor dan instansi pemerin- sanakan,’’ imbuh Gusti Wedatahan di Bali, termasuk airport, karna yang juga President The terminal dan beberapa instansi Sukarno Center Tampaksiring yang tidak begitu ‘’antusias’’ da- ini. (ad920)

PT APLIKASI Karya Anak Bangsa (GOJEK) memberi dampak terhadap pertumbuhan ekonomi di Denpasar. Salah satu yang berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi di Denpasar yakni mitra pengemudi GOCAR yang menyumbang sebanyak Rp 190 milliar. Dalam catatan Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LD FEB UI), Senin (29/7) kemarin, kontribusi mitra GOCAR mengalami peningkatan pendapatan tertinggi, mencapai 75 persen jika dibandingkan pendapatan sebelum bergabung menjadi mitra. Dengan demikian, mitra GOCAR juga menjadi salah satu penggerak roda perekonomian daerah.

Wakil Kepala LD FEB UI Paksi C.K. Walandouw menyampaikan GOJEK telah berhasil dalam memberikan peningkatan kontribusi ekonomi di Denpasar. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil riset yang menunjukkan rata-rata pendapatan mitra GOCAR mencapai hampir 2,5 kali lebih

tinggi daripada UMK Denpasar 2018 yakni sebesar Rp 5,8 juta.

Untuk itu, sebanyak 84 persen mitra pengemudi merasa kehidupannya sekarang lebih baik dan puas dengan yang sekarang. ‘’Kontribusi ekonomi itu begini. Kalau misal sebelum jadi mitra mereka punya pendapatan Rp 2 juta, setelah gabung jadi mitra pengemudi GOCAR jadi Rp 4 juta. Nah, selisihnya kita hitung sebagai peningkatan kontribusi ekonomi dari GOJEK,’’ katanya. Lebih lanjut disampaikan Paksi, kehadiran GOJEK di Denpasar telah memberi peluang pekerjaan baru, sehingga menjadi salah satu mata pencaharian masyarakat Denpasar. Ada 98 persen mitra pengemudi GOCAR memiliki tanggungan.

Dengan menjadi mitra pengemudi, 9.000 mitra GOCAR mampu memberikan manfaat kepada 24.000 orang.

Tidak hanya kontribusi secara ekonomi, penelitian ini juga menunjukkan bahwa tiga manfaat utama yang dira-

sakan sebagai mitra pengemudi di GOJEK adalah bisa mengatur waktu kerja, bisa memiliki waktu lebih bersama keluarga, dan mempunyai waktu lebih untuk menabung atau bekerja sambilan yang lain. ‘’Ini pilihan peluang pekerjaan baru. Kalau kita tanyakan kenapa GOJEK, ternyata responden bukan karena pendapatan yang lebih utama, tapi

GOJEK Bantu Dongkrak Ekonomi Bali Lewat Kodim Badung Panen 5,1 Ton Gabah Padi Ciherang Transportasi dan Pesan Antar Makanan

Mangupura (Bali Post) Panen demontration plot (demplot) padi dilaksanakan Kodim 1611/Badung di Subak Grana Munduk Pala, Desa Sangeh, Kecamatan Abiansemal, Badung, Senin (29/7) kemarin. Di atas lahan seluas satu hektar dipanen padi varietas ciherang mencapai 5,1 ton gabah.

Kegiatan tersebut dipimpin Kasdim 1611/Badung Mayor Inf. Ariyanto, S.Ag. Menurut Kasdim Ariyanto didampingi Pasiter Kapten Inf. I Wayan Suara, menyikapi masalah ketahanan pangan, Kodim Badung bekerja sama dengan Dinas Pertanian Badung dan UPT Kecamatan Abiansemal melaksanakan penanaman padi tersebut. Dari hasil survei akhirnya diputuskan penanaman dilakukan di Subak Grana Munduk Pala, Desa Sangeh. ‘’Padi jenis ciherang ini ditanam pada 20 April 2019.

Hari ini (kemarin) saatnya di-

Bali Post/ist

PANEN - Panen padi variestas ciherang di Subak Grana Munduk Pala, Desa Sangeh, Kecamatan Abiansemal. panen. Ini merupakan proyek percontohan,’’ ujarnya.

Dalam melaksanakan program ini, Kodim Badung bersinergi dengan para petani di Subak Grana Munduk Pala. Hasil panen tersebut akan dapat digunakan sebagai cadangan logistik di wilayah setempat.

‘’Hadir dalam kegiatan tersebut di antaranya Kapolsek Abiansemal, perwakilan Dinas Pertanian Kabupaten Badung, Ketua UPT Kecamatan Abiansemal, Perbekel Sangeh, PPL Subak Sangeh, pekaseh dan petani 15 orang,’’ kata Kapten Suara. (kmb36)

Diduga Alami Gangguan Jiwa

Jatuh dari Lantai Dua, Pria Asal NTT Tewas

Mangupura (Bali Post) Ferry Timoer (68) asal NTT ditemukan tergeletak tak bernyawa dengan kepala bersimbah darah di bassement vila di Jalan Pantai Balangan Gang I No. 888, Ungasan, Kuta Selatan (Kutsel), Badung, Senin (29/7) kemarin. Korban yang diduga mengalami gangguan jiwa ini jatuh dari balkon lantai dua vila setempat.

Kasubbag Humas Polresta Denpasar Iptu Muh. Nurul Yaqin mengatakan hasil pemeriksaan Steven Kusumat (35), kerabat korban, pukul 02.50 Wita dia terbangun dari tidurnya karena mendengar suara aneh dan curiga

ada seseorang yang terjatuh.

Steven mengecek ke kamar korban di area rooftop dan beberapa ruangan lainnya, tetapi korban tidak ditemukan.

Selanjutnya Steven turun ke bassement dan akhirnya menemukan korban dalam posisi telentang. ‘’Saat ditemukan, dari kepala korban mengalir darah. Diduga kepalanya pecah,’’ ujarnya.

Steven langsung mengambil HP di kamarnya untuk member tahu keponakan korban, Hariyanto (49). Setelah itu, Hariyanto yang beralamat di Perum Puri Gading Blok H-2, Jimbaran ini langsung ke TKP.

Sesampainya di TKP, dia melihat korban sudah dalam keadaan kaku dengan posisi telentang. Hariyanto langsung berangkat ke RS Bali Jimbaran dan minta dikirim ambulans ke TKP. Hasil pemeriksaan tim medis, kepala bagian atas korban pecah.

Selain itu lecet di kening kiri, tangan kiri, kaki kiri dan tangan kanan. Kaki kanan korban juga patah. ‘’Jasad korban dititipkan di ruang jenazah RSUP Sanglah. Pihak keluarga tidak menuntut atas kejadian tersebut dan menerima dengan ikhlas,’’ kata mantan Kanitreskrim Polsek Kutsel ini. (kmb36)

fleksibilitas waktu. Jadi yang namanya mitra GOJEK, kalau tiba-tiba anaknya sakit ya dia tinggal matikan aplikasi terus pulang gak usah minta izin.

Ini kan pola kerja baru dan jam kerja bisa diatur sendiri.

Inilah peluang kerja baru. Ada yang jadikan pekerjaan sampingan, ada yang utama karena memang telah memberikan masukan yang relatif stabil,’’ jelasnya. (r)

Warung Global

Rumah Susun di Bali Dinilai Kurang Harmoni ALIH fungsi lahan di Bali semakin tinggi. Apalagi dengan jumlah penduduk Bali yang semakin bertambah. Salah satu solusi yang mengemuka menekan alih fungsi lahan untuk perumahan adalah dengan membuat rumah vertikal (rumah susun).

Namun rumah susun di Bali dinilai kurang harmoni dengan warga Bali Hindu. Lalu bagaimana pendapat masyarakat terutama pendengar Radio Global 96,5 FM? Dalam acara dialog interaktif Warung Global, mereka menyampaikan pendapatnya.

Fera di Tabanan menolak mentah-mentah soal rusun di Bali ini. Rusun bagi warga Bali sepertinya tidak cocok karena akan menimbulkan kekotoran secara niskala (cemer). Ia malah

menuding pemerintah sembarangan mengeluarkan izin soal pembangunan rusun ini.

Lebih cocok disebut rumah hunian sementara, demikian Suardana di Gubug, Taban-

an menyarankan. Penghuni hanya menempati sementara dan tidak ada hak kepemilikan di sana. Selain PNS berpenghasilan rendah juga diperuntukkan bagi buruh yang penghasilannya rendah.

Untuk itu harganya harus lebih murah dari biaya sewa rumah kos.

Sementara Yuli di Tabanan menyampaikan memang tidak ada jaminan dengan hunian vertikal akan dapat menghentikan alih fungsi lahan.

Akan tetapi setidaknya dapat meminimalisasi alih fungsi lahan. Untuk kebutuhan ru-

mah tinggal memang sangat mendesak. Karena di rumah asalnya sudah sangat padat.

Di Bali sudah ada beberapa rumah susun dan apartemen.

Namun tidak berkembang, karena peminatnya sangat minim.

Khusus bagi masyarakat Bali yang tidak terbiasa dengan suasana rumah susun. Biasanya di Bali masyarakat menempati rumah tinggal yang berpatokan pada aturan Asta Kosala Kosali. Untuk itu, masyarakat masih enggan membeli atau menempati rumah susun dan apartemen. (sikha)

OPINI

6

Selasa Umanis, 30 Juli 2019

Harian untuk Umum

Bali Post

Pengemban Pengamal Pancasila

Terbit Sejak 16 Agustus 1948

Tajuk Rencana

Meningkatkan Kepekaan Humanisme dalam Ber-”yadnya” GAIRAH umat Hindu (Bali) untuk melaksanakan kegiatan upacara terlihat meningkat. Bahkan ada “ekspansi” ke luar daerah (Bali) seperti di Jawa. Tidak sebatas melakukan tirtayatra dan upacara ritual, tetapi juga terlihat dari pendirian pura. Tidak tanggung-tanggung, bebera pura megah kini berdiri di luar Bali. Upacara besar pun kerap dilakukan di pura besar itu, yang panitia dan pelaksananya dominan umat Hindu dari Bali.

Gairah ini dapat dilihat sebagai peningkatan kesadaran beragama, juga peningkatan taraf ekonomi umat. Dari dua sisi ini, semestinya diikuti peningkatan kepekaan humanisme umat. Jangan sampai, dalam melaksanakan berbagai ritual keagamaan terlihat begitu jor-joran, sementara kepedulian pada sesama malah menurun. Jangan sampai, dalam ber-yadnya hanya lurus ke atas tanpa peduli lingkungan dan sesama yang berada di garis horizontal. Apalagi di Bali sangat menekankan filsafat Tri Hita Karana (hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan sesama, dan hubungan manusia dengan alam lingkungan).

Dalam praktik keseharian umat Hindu di Bali, justru banyak terlihat lebih fokus ke atas bahkan terkesan jorjoran. Dalam upacara pernikahan misalnya, gerbang rumah mempelai dihias gayor yang begitu wah bahkan sampai mengambil trotoar dan badan jalan. Belum lagi hiasan rumah, aneka hidangan dan pakaian pengantin, serba-wah.

Hiruk-pikuk dan gempita pesta menenggelamkan jeritan tetangga di sebelah tembok yang lagi kesusahan memikirkan biaya hidup sehari-hari mereka. Demikian halnya dalam upacara pengabenan, matatah, termasuk pembuatan ogoh-ogoh menjelang hari suci Nyepi. Alangkah indahnya jika sebagian biaya yang begitu besar itu dapat disisihkan untuk humanisme. Hindu mengajarkan, dalam tubuh tiap makhluk ada percikan terkecil dari Tuhan. Memberi sedekah kecil kepada percikan terkecil Tuhan sama besar nilainya dengan menggelar ritual keagamaan jor-joran, yang belum tentu juga diterima Tuhan karena dilaksanakan tidak dengan tulus ikhlas (konsep yadnya).

Kepekaan humanisme sulit dibangun dalam jiwa penuh ambisi pamer, apalagi iri dengki. Kepekaan humanisme bisa ditumbuhkan jika kesadaran akan ajaran dalam tiap tubuh makhluk hidup bersemayam Tuhan yang sejatinya, dan itu harus dimuliakan. Menuju ajaran tinggi ini, bisa diawali dengan ajaran Tat Twam Asi, merasakan penderitaan sesama bahkan semua makhluk ciptaan Tuhan. Jika konsep mulia ini bisa diamalkan dengan baik, pastilah ada rasa tersentuh ketika hendak memulai sebuah upakara besar dan mewah. Akan muncul kesadaran gerakan menyisihkan sebagian anggaran biaya dalam rencana upakara ke gerakan sedekah ke sesama. Wujudnya bisa menjadi punia untuk kemanusiaan, punia beasiswa untuk peningkatan kualitas SDM Hindu, dan sejenisnya.

Reinkarnasi hidup sebagai makhluk tertinggi (manusia), haruslah benar-benar dimanfaatkan untuk bagaimana bisa benar-benar bermanfaat bagi sesama dan makhluk Tuhan.

Mengingat, Hindu mengajarkan Tuhan bersemayam dalam tiap tubuh makhluk hidup. Hindu mengajarkan pula, dengan cara apa pun kau menghadap-Ku akan Ku-terima. Upacara sangat-sangat sederhana, sederhana, biasa, besar, dan mewah, tetaplah sama di hadapan Tuhan. Karena yang dilihat dan dinilai, karma kita dalam menjalani kehidupan sebagai manusia, makhluk tertinggi ciptaan Tuhan. Hal ini sekaligus untuk menekan, jangan sampai penyelenggaraan berbagai kegiatan yadnya di Bali menjadi kebutuhan primer yang biayanya justru lebih besar dari biaya hidup sehar-hari masyarakat. Ini untuk mencegah kesan, penyelenggaraan berbagai upacara Hindu di Bali sebagai sebuah pemborosan menghambur-hamburkan uang bahkan dianggap sebagai pemiskinan umat. Karena, masih ada umat yang harus sampai berutang hanya untuk bisa mengikuti kegiatan upacara keagamaan.

S URAT PEMBACA Pembaca Bali Post bisa mengirimkan surat pembaca berupa; ide, keluhan dan saran terhadap pelayanan publik, infrastruktur maupun hal lain yang menyangkut kepentingan publik melalui WA di nomor 0816581142.

Sertakan foto KTP atau ID lain yang masih berlaku.

Mohon Bantuan Dana Pura Dalam rangka pemugaran/pembangunan Pura Agung Puncak Raung yang terletak di Desa Bumiharjo, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi yang kondisinya sangat memprihatinkan dan sangat membutuhkan bantuan/uluran tangan dari umat Hindu yang ada di Bali, maka kami panitia pemugaran/pembangunan pura tersebut bermaksud untuk mengadakan penggalian dana punia berupa bazzar dan juga mohon dana punia melalui media Bali Post.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, besar harapan kami agar dapat membantu kami dalam penggalian dana punia ini lewat media Bali Post sekaligus sebagai promosi tentang keberadaan pura tersebut yang menurut penjelasan pangemong pura tersebut adalah tempat pasraman Rsi/ Yogi Markandeya. Atas bantuan serta partisipasi bapak/ibu agar pemugaran/pembangunan pura tersebut dapat terealisasi, kami dari panitia mengucapkan terima kasih dengan disertai doa semoga segala amal baik yang bapak/ibu lakukan agar mendapatkan lindungan dan keberuntungan dari Ida Sang Hyang Widhi Wasa.

Panitia Pemugaran/Pembangunan Pura Agung Puncak Raung Desa Bumiharjo, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi Anak Agung Ketut Sumadi Koordinator Penanggung Jawab Ida Rsi Agung Bagawan Dharma Putra Adnyana Sekretariat Panitia: Griya Agung Lanang Dawan Pemecutan, Padangsambian, Jl. Buana Raya No.43, Denpasar, Bali (081-358-585-717 atau 081-238-505-120).

Adat dan Budaya sebagai Kebutuhan Primer Perayaan hari suci Galungan dan Kuningan memiliki makna peringatan kemenangan dharma melawan adharma serta ucapan syukur atas kemakmuran dan kesejahteraan yang dilimpahkan Ida Sang Hyang Widhi Wasa kepada kita. Antusiasme umat Hindu dalam menyambut hari kemenangan tersebut salah satunya ditandai dengan persiapan bahan-bahan sesajen seperti janur, buah dan bunga, bahan-bahan penjor, kue dan jajan tradisional. Pada saat hari suci itu tiba, umat Hindu, baik anak-anak, dewasa, pria maupun wanita akan mengenakan busana adat Bali, kemudian berbondong-bondong menghaturkan sembah bakti ke Pura-pura dan merajan. Sarana-prasarana persembahyangan di hari raya ini yang ragam dan jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan hari biasa, cenderung menjadi salah satu sumber pengeluaran terbesar umat Hindu di Bali. Termasuk juga busana adat ke pura yang seringkali dipersiapkan dari jauh-jauh hari agar pada saat hari raya bisa menggunakan baju, kebaya, dan kamen yang baru.

Oleh

A.A. Raka Pradnyamita, S.ST. asil Sensus Penduduk Tahun 2010 mencatat bahwa sebanyak 83,5 persen penduduk di Bali memeluk agama Hindu. Mayoritas penduduk yang beragama Hindu menjadikan kegiatan ritual keagamaan dan adat Bali akan sering ditemui di Pulau Dewata ini. Tentu menjadi hal yang menarik sebab masyarakat Hindu di Bali menyajikan keberagaman ritual dan upacara keagamaan yang melekat tidak hanya pada upacara-upacara adat tertentu, melainkan melekat pula pada keseharian mereka. Ritual keagamaan dan upacara adat yang beragam khususnya yang berskala besar seperti perayaan hari suci Galungan dan Kuningan, upacara pawiwahan, memberikan efek terhadap pola konsumsi yang kiranya berpengaruh pada pos pengeluaran masyarakat Bali. Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan pola konsumsi sebagai kecenderungan rumah tangga/penduduk membelanjakan pendapatannya dalam upaya memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga/penduduk tersebut.

Konsumsi penduduk dibedakan menjadi dua jenis, yaitu konsumsi makanan dan konsumsi bukan makanan.

Mengutip data BPS tahun 2018, secara umum penduduk Bali mengeluarkan uang lebih banyak untuk pos pengeluaran bukan makanan, yaitu 55,89 persen dari total pengeluaran per kapita

sebulan. Semetara itu, pos pengeluaran makanan hanya 44,10 persen dari total pengeluaran per kapita sebulan. Dari total pengeluaran makanan per kapita sebulan tahun 2018, konsumsi makanan dan minuman jadi mendominasi pengeluaran kebutuhan pangan masyarakat di Bali. Kemudian untuk pengeluaran bukan makanan, pengeluaran yang mendominasi adalah pengeluaran untuk perumahan dan fasilitas rumah tangga, aneka komoditas dan jasa, barang tahan lama, dan keperluan pesta dan upacara. Hal yang menarik tampak dari proporsi pengeluaran masyarakat Bali untuk keperluan pesta dan upacara yang mencapai 6,84 persen dari total pengeluaran bukan makanan per kapita sebulan. Proporsi tersebut di atas rata-rata pengeluaran per kapita sebulan masyarakat di Indonesia terhadap kebutuhan pesta dan upacara yang hanya berkisar 3,18 persen dari total pengeluaran bukan makanan per kapita sebulan. Fenomena ini memberikan sinyal bahwa kebutuhan primer masyarakat Bali tidak terbatas pada pangan, sandang, dan papan semata, tetapi upacara dan pesta dengan adat budaya yang melekat di dalamnya juga turut memberikan kontribusi.

Perbedaan gaya hidup, kondisi sosial serta ekonomi antara masyarakat desa dan kota, memberi konsekuensi perbedaan pada pola konsumsi keduanya, termasuk pola konsumsi untuk keperluan

ritual keagamaan dan adat istiadat. Dari segi ekonomi, mengutip data BPS tahun 2018, rata-rata pengeluaran per kapita per bulan penduduk perkotaan sebesar Rp 1.558.451, lebih besar dibandingkan penduduk di perdesaan yakni sebesar Rp 1.024.086 per kapita sebulan. Kebutuhan masyarakat perkotaan yang cenderung lebih kompleks bisa menjadi salah satu penyebabnya. Kemudian dari segi sosial, dapat dipengaruhi oleh lapangan kerja yang digeluti oleh masing-masing kelompok masyarakat yang berdampak pada ruang gerak mereka dalam kehidupan adat dan beragama.

Masih berdasarkan data BPS tahun 2018, penduduk Bali yang bekerja pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan ada sekitar 20 persen dari total penduduk yang bekerja. Seperti yang kita ketahui, aktivitas pertanian, peternakan dan bercocok tanam lainnya masih menjadi kegiatan yang dominan dilakukan oleh penduduk perdesaan. Fakta ini menunjukkan bahwa masyarakat desa dapat lebih fleksibel dalam mengatur waktu kerjanya dibandingkan masyarakat kota. Sehingga antusiasme dan ruang gerak masyarakat desa terhadap kegiatan adat dan keagamaan akan lebih besar dibandingkan masyarakat kota. Lalu, apakah ada perbedaan pola konsumsi untuk keperluan ritual keagamaan, adat, dan budaya antara masyarakat perdesaan dan perkotaan?

Bila dibandingkan antara masyarakat desa dan kota, proporsi pengeluaran upacara dan pesta per kapita sebulan terhadap konsumsi bukan makanan, tampak lebih besar pada masyarakat perdesaan. Mengutip data BPS tahun 2018, proporsi pengeluaran upacara dan pesta masyarakat Bali di perdesaan sebesar 8,90 persen, sementara di perkotaan hanya 6,30 persen. Hal ini memberikan sinyal bahwa ikatan adat dan budaya masyarakat perdesaan lebih kuat dibandingkan masyarakat perkotaan. Namun, jika melihat angka tahun 2017, proporsi pengeluaran pesta dan upacara pada masyarakat perdesaan mencapai 10,32 persen, sementara di perkotaan masih menunjukkan proporsi yang relatif sama yakni sebesar 6,37 persen dari total pengeluaran bukan makanan per kapita sebulan. Adanya tren yang menurun untuk pengeluaran pesta dan upacara pada masyarakat desa mengindikasikan bahwa secara umum ikatan adat dan budaya masyarakat Bali mulai melonggar. Melonggar di sini bukan berarti meninggalkan, melainkan lebih fleksibel, realistis, dan menyesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan ekonomi, tanpa mengurangi makna dari ritual keagamaan maupun adat tersebut.

Hal lain yang perlu menjadi perhatian adalah proporsi pengeluaran untuk pesta dan upacara di perdesaan yang tinggi, sementara rata-rata pendapatan per kapita di perdesaan yang diproksi dari pengeluaran per kapita yang lebih rendah dibandingkan dengan pengeluaran per kapita di perkotaan.

Kondisi yang demikian mungkin disebabkan oleh kebutuhan penduduk desa yang tidak sebanyak dan seberagam penduduk perkotaan. Fleksibilitas pekerjaan dan masih sederhananya kebutuhan pokok masyarakat desa, memungkinkan mereka mengalokasikan lebih banyak dana dan waktu untuk menyelenggarakan ritual keagamaan atau upacara adat.

Selain itu, tradisi yang mungkin

harus melibatkan banyak orang dalam setiap upacara adat dan keagamaan juga menjadi penyebab tingginya pengeluaran adat di perdesaan. Namun, mengingat bahwa pendapatan yg diproksi dari pengeluaran per kapita masyarakat yang masih cenderung rendah, ada baiknya jika upacara ritual atau keagamaan diselenggarakan dengan tidak menghamburkan uang dan tidak mementingkan ‘’gengsi’’, melainkan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi masing-masing. Banyak hal lain seperti kebutuhan pokok sehari-hari, kelangsungan pendidikan anak, kesehatan keluarga dan kebutuhan penting lainnya yang harus dipenuhi.

Sloka Bhagawad-Gita IX.26, ‘’Pattram puspam phalam toyan yo me bhaktya pruyacchati tod ahom bhaktyaupahritom Asnami prayatatmanah’’ dengan inti bahwa siapa saja yang sujud di hadapan-Ku dengan persembahan sehelai daun, sekuntum bunga, sebiji buah-buahan, seteguk air, Aku terima sebagai bakti persembahan dari orang yang berhati suci. Sloka ini mengajarkan kita bahwa pelaksanaan ritual keagamaan dan upacara adat atau yadnya dalam bentuk apa pun tidak sepantasnya dilakukan secara berlebihan.

Pelaksanaan ritual keagamaan dan upacara adat yang berlebihan di tengah ketidakmampuan dari sisi ekonomi justru akan menimbulkan kesan pamrih, dan jauh dari istilah hati suci dan tulus ikhlas. Implementasi desa kala patra bisa menjadi solusi untuk menyikapi salah satu kebutuhan primer mayarakat Bali terhadap keperluan ritual keagamaan dan upacara adat ini. Pelaksanaannya tetap mengacu pada tempat (desa) upacara tersebut berlangsung, waktu (kala) upacara, kemudian keadaan ataupun situasi (patra) upacara tersebut dilangsungkan.

Misalnya bagi masyarakat dengan ekonomi kurang mampu, upacara adat ini bisa dilakukan dalam tingkatan kecil tanpa mengurangi makna dari upacara tersebut.

Penulis, ASN Badan Pusat Statistik Kabupaten Gianyar

Membangun Kepribadian dan Karakter Anak POJOK ORANGTUA sebagai simpul penting pendidikan dalam keluarga patut menjadi pilar kontrol dan juga pengawasan pergaulan anak-anaknya. Kasus radikalisme yang kian hari kian marak harus mendapat penanganan serius. Pun demikian dengan guru di sekolah dan pemerintah janganlah abai dan memandang sepele terhadap berbagai kasus radikalisme yang menjangkiti generasi bangsa ini. Bahkan, sekarang ini kasus radikalisme sudah menyasar ke anak di bawah umur, baik sebagai korban maupun sebagai pelakunya.

Untuk mengatasi berbagai problem moral generasi bangsa, orangtua, sekolah, masyarakat, dan pemerintah tidak bisa bekerja secara terpisah-pisah. Mereka semua perlu bersinergi guna mengatasi kasus radikalisme dan kekerasan. Revolusi moral generasi bangsa perlu digalakkan mulai dari tingkat masyarakat terkecil yaitu orangtua di dalam keluarga yang turut berpartisipasi mengajarkan nilai-nilai luhur pada anak-anak mereka. Begitu juga masyarakat luas yang secara masif mengedukasi serta kampanye antiradikalisme.

Keberadaan orangtua dalam keluarga memang punya peranan yang penting dalam perkembangan karakter anak. Oleh karenanya, orangtua harus bisa menjadi agen pendidikan akhlak pertama (awal). Orangtua bisa melakukan pendekatan spiritual dalam pola asuh. Di sini, orangtua harus menjadi suri tauladan yang baik bagi anak-anaknya.

Psikolog UII Mira Aliza Rahmawati (2016) mengatakan bahwa lebih dari 50 persen

Oleh

Suwanto perilaku si anak diwujudkan pada apa yang nampak dalam bahasa tubuhnya. Karenanya, sudah saatnya orangtua punya literasi pola pengasuhan karakter anak agar berbagai benih tindakan radikalisme dapat dideteksi sejak dini untuk kemudian diatasi dengan pola pendidikan keluarga yang baik.

Pendekatan spiritual ini bisa diartikan sebagai sebuah visi spiritual yang digunakan orangtua ketika melakukan pengasuhan terhadap anaknya, termasuk ketika harus mendidik akhlak anak, yang mana dengan menghiasi karakter baik dan membuang karakter buruk. Harapannya lewat pendekatan ini menjadikan orangtua lebih bijak dan menikmati proses pengasuhan.

Selanjutnya perlu ditekankan bahwa ayah dan ibu memiliki tanggung jawab yang sama besar mendidik anak-anaknya dalam keluarga. Penguatan keluarga sejahtera yang layak anak serta sadar akan nilai-nilai budi pekerti tampaknya perlu dibangkitkan secara berkelanjutan. Benteng moral spiritual harus ditanamkan sedini mungkin melalui keteladanan. Anak-anak selalu diajarkan tentang kasih sayang dan membuang segala bentuk kekerasan.

Begitu juga lingkungan masyarakat dan juga sekolah. Masyarakat juga perlu menjadi teladan yang baik bagi setiap anak yang bergaul di sekitar lingkungannya, sehingga

mereka merasa nyaman dalam bergaul.

Di samping itu, konten di jagat maya atau media sosial tampaknya perlu mengarah ke konsep ‘’media sosial ramah anak’’. Anak yang notabene melek teknologi supaya tidak menyaksikan konten-konten negatif perusak akhlak. Tentu perlu menggandeng Keminfo untuk memblokir berbagai situs yang mengandung ideologi atau konten-konten berbau radikalisme.

Kemudian, tayangan acara televisi juga patut diawasi ketat. Jangan sampai banyak konten tidak mendidik dan adegan radikalisme. Pasalnya, dikhawatirkan anak-anak meniru tindakan negatif sebagaimana yang telah ditonton. Karenanya pemerintah perlu kerja sama dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk lebih memperketat sensor acara di TV. Pemerintah juga tidak bosan-bosannya melakukan edukasi tentang gerakan antiradikalisme termasuk kepada para generasi bangsa.

Dengan itu semua, harapannya kasus radikalisme atau kekerasan yang melibatkan generasi muda baik sebagai korban ataupun pelaku dapat terkikis. Demikian pun revolusi moral generasi bangsa menunjukkan hasil positif untuk menghasilkan generasi bangsa yang unggul moral dan intelektual, semoga.

Penulis, Peneliti Multiple-Representation Learning di PPs Pend. Kimia UNY, Interdisciplinary Islamic Studies di Fak. Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga, dan Culture Studies UGM

Sektor properti di Bali sedang ‘’sakit’’.

- Semua lagi kesakitan. *** Gedung wakil rakyat Badung makin eksklusif.

- Biar betah perjuangkan rakyat. *** Wujudkan pemerintahan bersih, perlu komitmen pemimpin daerah.

- Komitmen semua pihak.

 Perintis : K.Nadha,  Pemimpin Umum: ABG Satria Naradha Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dira Arsana Redaktur Pelaksana : Made Sueca Sekretaris Redaksi: Sugiartha Redaktur Eksekutif: Parwata Redaksi: Daniel Fajry, Mawa, Subrata, Diah Dewi, Giriana Saputra, Wayan Sumatika, Wirata Anggota Redaksi Denpasar: Asmara Putra, Dedy Sumarthana, Yudi Karnaedi, Pramana Wijaya, Eka Adhiyasa, Rindra, Agustoni, Ngurah Kertanegara, Komang Suryawan, Made Miasa, Agung Dharmada, Oka Rusmini, Umbu Landu Paranggi, Maya. Bangli: IA Swasrina, Buleleng: Mudiarta. Gianyar: Manik Astajaya. Karangasem: Eka Parananda, Klungkung: Bagiarta, Negara: IB Surya Dharma, Tabanan: Dewi Puspawati,Wira Sanjiwani. Jakarta: Nikson, Hardianto, Ade Irawan. NTB: Agus Talino, Izzul Khairi, Raka Akriyani. Surabaya: Bambang Wiliarto. Banyuwangi: Budi Wiriyanto Kantor Redaksi: Jalan Kepundung 67 A Denpasar 80232. Telepon (0361)225764, Facsimile: 227418, Alamat Surat: P.O.Box:3010 Denpasar 80001. Perwakilan Bali Post Jakarta, Bag.Iklan/Redaksi: Jl.Palmerah Barat 21F. Telp 021-5357602, Facsimile: 021-5357605 Jakarta Pusat. NTB: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Manajer Sirkulasi: I.B. Wirawan, Manajer Percetakan: Tri Iriana, Marketing/Pengaduan Pelanggan: K. Budiarta. Ombudsman: Jimmy Silalahi. Alamat Bagian Iklan: Jl.Kepundung 67A, Denpasar 80232 Telp.: 225764, Facsimile : 227418 Senin s.d. Jumat 08.00-19.00, Sabtu 08.00-13.00, Minggu 08.00-19.00. Tarif Iklan : Iklan Mini: minimal 2 baris maksimal 10 baris, Minggu s.d.

Jumat Rp 49.500,- per baris, Sabtu Rp 64.350,- per baris Iklan Umum: < 100 mmk Rp 50.000 per mmk, >100 mmk Rp 55.000 per mmk. Iklan Keluarga/Duka Cita: Rp 40.000 per mmk. Advertorial Rp 25.000 per mmk. Iklan Warna: 2 warna Rp 55.000, 4 warna Rp 75.000 per mmk. Pembayaran di muka, iklan mendesak untuk dimuat besok dapat diterima sampai pukul 18.00. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jl.Kepundung 67A Denpasar 80232 Tel: 225764, Facsimile: 227418. Harga Langganan: Rp 90.000 sebulan, Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.000.

Terbit 7 kali seminggu. Surat Izin Usaha Penerbitan Pers: SK Menpen No. 005/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1985 Tanggal 24 Oktober 1985, ISSN 0852-6515. Anggota SPS-SGP, Penerbit: PT Bali Post. Rek. BCA KCU Hasanudin Denpasar AC: 040-3070618 a/n PT. Bali Post. Rek. BRI Jl. Gajahmada Denpasar A/C: 00170 1000320 300 an Pt.Bali Post.  WARTAWAN BALI POST SELALU MEMBAWA TANDA PENGENAL, DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA/MEMINTA APA PUN DARI NARA SUMBER

Selasa Umanis, 30 Juli 2019

7

TABANAN

Varietas Baru Beras Merah Belum Diuji Laboratorium Tabanan (Bali Post) -

Setelah hampir tiga tahun dikembangkan, Tabanan sebentar lagi memiliki varietas baru beras merah. Peluncuran varietas baru ini baru bisa dilakukan setelah uji laboratorium dilakukan.

Pemeriksaan laboratorium bertujuan memeriksa nilai gizi dan rasa beras tersebut.

Bali Post/san

BERAS MERAH - Petani di Penebel sedang menjemur beras merah. Saat ini Tabanan sedang mengembangkan varietas baru beras merah.

SOSOK Wajib Berinovasi SAAT ini pengelolaan rumah sakit berada dalam situasi disruptif. Terjadi perubahan yang sangat cepat dan sering tak terduga.

Perubahan juga terjadi pada program JKN. Aturan yang harus diikuti masyarakat semakin banyak. Sementara jumlah pasien JKN semakin banyak dan kadang terjadi ketidaksetaraan antara pembayaran dan pemberi layanan, keterlambatan pembayaran klaim serta adanya rujukan berjenjang. ‘’Ini adalah tantangan rumah sakit saat ini. Namun tantangan ini harus diatasi dengan membuat layanan inovatif dan unggulan,’’ ujar Ketua Arsada Bali sekaligus Direktur Utama BRSU Tabanan, dr. Nyoman Susila. Ia melanjutkan, di tengah era layanan JKN, setiap rumah sakit harus terus menerus melakukan inovasi dan memiliki layanan unggulan untuk tetap bisa melakukan pelayanan.

Sebab, di era JKN ini banyak perubahan yang terjadi dalam layanan rumah sakit. Yang paling berpengaruh, jika terjadi keterlambatan pembayaran premi JKN sehingga mau tidak mau bisa mempengaruhi operasional rumah sakit. Oleh karena itu, rumah sakit tidak boleh tergantung pada satu konsumen saja, dalam hal ini pasien JKN tetapi meluncurkan berbagai layanan yang bisa merangkul semua kalangan sehingga bisa mendapatkan pendapatan di luar klaim JKN. Beberapa hal yang bisa dilakukan, lanjut Susila, mengkormesialkan aset yang dimiliki rumah sakit. Salah satunya adalah menyewakan lahan untuk jaringan toko ritel atau warung makan. Juga bisa membuka jaringan apotek maupun laboratorium klinik yang melayani peserta asuransi di luar JKN. ‘’Juga bisa dikembangkan layanan unggulan seperti layanan gaya hidup sehat, layanan kosmetik, layanan kesehatan digital, layanan rehab narkoba. Intinya membuat layanan unggulan yang berada di luar tanggungan BPJS,’’ jelas Susila. Ia berharap setiap rumah sakit yang ada bisa menemukan keunggulannya masing-masing. Sehingga akan terjadi keseimbangan dan bisa melayani serta membantu pemerintah dalam memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat utamanya layanan JKN. (san)

Jelang Idul Adha Stok Sapi Mencukupi Tabanan (Bali Post) Menyambut hari raya Idul Adha pada Minggu (11/8) mendatang, kebutuhan akan hewan kurban terutama sapi di Kabupaten Tabanan dipastikan mencukupi. Dalam waktu dekat, Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan berencana akan mengecek kesehatan hewan kurban yang akan disembelih pada Idul Adha.

Kepala Bidang (Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Tabanan I Wayan Suamba, Senin (29/7) kemarin mengatakan, meski dari tahun ke tahun tren populasi sapi Bali di Tabanan mengalami penurunan, namun jumlah hewan kurban masih mencukupi. Dari data, populasi sapi potong pada 2018 tercatat 43.842 ekor, atau mengalami penurunan dibandingkan dengan populasi pada 2017 yang mencapai 45.268 ekor.

Populasi sapi Bali di Kabupaten Tabanan tersebar di seluruh kecamatan dengan jumlah terbanyak terdapat di Kecamatan Baturiti yaitu 15.434 ekor pada tahun 2018. Selain Kecamatan Baturiti, periode yang sama populasi sapi Bali di Kabupaten Tabanan terbanyak juga terdapat di Selemadeg Timur berjumlah 5.966 ekor, disusul Selemadeg Timur mencapai 4.558 ekor.

Turunnya populasi sapi, kata Suamba dikarenakan berbagai hal, yaitu karena beberapa petani beralih tidak lagi mengusahakan ternak sapi Bali dan lebih memilih profesi

lain seperti buruh bangunan. Beralihnya profesi petani untuk tidak menjadi peternak sapi Bali lagi, karena pemeliharaan sapi Bali dianggap memerlukan waktu cukup lama untuk siap jual sehingga petani menikmati keuntungannya pun tidak bisa segera.

Guna meningkatkan populasi sapi Bali ini sekaligus meningkatkan minat masyarakat Bali untuk beternak sapi, pemerintah mengeluarkan berbagai program salah satunya program Siwab (Sapi Wajib Bunting).

Pada program ini pemerintah membantu peternak untuk melakukan inseminasi buatan pada ternaknya.

Biaya petugas dan keperluan untuk inseminasi buatan ditanggung oleh pemerintah.

Sementara, persiapan untuk menyambut Idul Adha selain memastikan kebutuhan sapi tercukupi, Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan berencana akan turun ke lapangan untuk mengecek kesehatan hewan kurban yang akan disembelih. Langkah ini untuk memastikan agar hewan kurban yang dipotong masyarakat bebas penyakit hewan dan aman dikonsumsi. ‘’Pada hari-H nanti kami bersama dokter hewan yang ada di setiap kecamatan akan turun ke lapangan melakukan pengecekan. Itu untuk memastikan hewan kurban yang dipotong aman dikonsumsi,’’ ujar Suamba. (kmb24)

Kepala Dinas Pertanian Tabanan Nyoman Budana, Senin (29/7) kemarin mengatakan, saat ini proses penentuan varietas baru beras merah sedang dalam tahap penanaman di beberapa dataran. Untuk dataran rendah, ditanam di Subak Pegedangan, Desa Pangkung Tibah Kediri. Untuk dataran sedang di Subak Guama, Desa Kekeran, Marga dan dataran tinggi di Subak Bangah, Desa Baturiti. ‘’Untuk dataran rendah dan sedang sudah ditanam dan menunggu hasilnya. Untuk dataran tinggi rencananya mulai ditanam bulan Agustus,’’ ujar Budana.

Ia melanjutkan, hasil panen dari uji coba di tiga dataran ini adalah uji tanam terakhir dalam proses penentuan varietas beras merah cendana yang baru. Setelah itu, hasil panen ini akan melalui pemeriksaan laboratorium di Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan). Pemeriksaan laboratorium untuk menentukan kandungan gizi dan rasa dari varietas yang baru, apakah sama dengan induknya atau lebih baik.

Jika pemeriksaan laboratorium ini sudah selesai, varietas baru dipilih dan diberikan nama serta diluncurkan untuk diuji coba ke petani. Sayangnya untuk pemeriksaan laboratorium ini, kata Budana masih terhambat masalah anggaran. Sebab, untuk bisa menjalaninya memerlukan anggaran sebesar Rp 200 juta. Terkait hal itu, Dinas Pertanian sedang mengajukan anggaran ini agar masuk APBD Perubahan 2019. ‘’Diharapkan bisa mendapatkan pendanaan di APBD Perubahan,’’ ujar Budana.

Seperti diketahui, dari pengembangan awal di Batan, beras merah cendana Tabanan menghasilkan ra-

tusan klon. Dari klon-klon ini dipilih 15 klon terbaik yang kemudian diuji coba untuk ditanam di Tabanan. Dari 15 klon ini kemudian dipilih lagi 5 klon dan kemudian dikerucutkan menjadi 3 klon yakni G10, G0 dan C20. Menurut Budana, 3 klon ini yang memasuki syarat varietas memiliki morfologis yang sama dengan induknya, tetapi waktu tanam yang lebih singkat dan tanaman yang lebih pendek.

Ketiga klon ini juga memiliki kelebihan dari induknya yaitu daunnya yang tetap hijau meski gabah sudah mulai matang. Karena masih hijau maka proses fotosintesis atau pembuatan makanan masih bisa berlangsung.

Ini menyebabkan isi gabah menjadi lebih baik proses matangnya dan berpengaruh pada produktivitas padi yang baik dan berkualitas.

Batan merekomendasikan G0 sebagai pilihan pertama untuk menjadi varietas unggul lokal karena selain daunnya yang masih hijau juga memiliki daun bendera yang tegak meski gabahnya sudah matang. Daun bendera yang ujungnya tajam ini menjadi pelindung padi dari serangan hama burung. Namun menurut Budana, keputusan ini nanti akan melihat uji laboratorium.

Sementara untuk ratusan klon yang dihasilkan dari uji coba beras merah cendana di Batan, menurut Budana sampai sekarang masih disimpan di Batan. Kata dia, banyak klon yang sebenarnya bisa diuji dan dikembangkan menjadi varietas beras yang baru dan unggul. ‘’Cuma nanti apa pengembangannya diambil Batan atau diserahkan ke Pemkab, yang jelas masih tersimpan di Batan,’’ ujar Budana. (kmb24)

Cegah Penelantaran Anak Melalui Cantin dan Posyandu Remaja

Tabanan (Bali Post) Di Bali setidaknya ada 3.000 anak telantar. Permasalahan ini akan selalu muncul jika tidak diselesaikan dari hulu, yaitu kesiapan orangtua secara fisik, mental dan ekonomi. Dalam hal ini, pemerintah mengeluarkan program calon pengantin (cantin). Pada program tersebut, calon pengantin sebelum menikah menjalani konsultasi pernikahan. Permasalahan hulu lainnya adalah remaja yang hamil karena melakukan seks dini. Untuk mengatasi masalah ini, telah dibuatkan program Posyandu Remaja.

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Tabanan I Made Supardiyadnya, Senin (29/7) kemarin mengatakan, program Cantin diluncurkan selain untuk memberikan konsultasi pranikah kepada pasangan pengantin, juga sekaligus untuk menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi. ‘’Pro-

gram Cantin merupakan program pusat. Diluncurkan karena ternyata banyak yang mengalami permasalahan dalam pernikahan. Masih ada pernikahan di usia muda, yang mana mereka tidak siap secara fisik dan batin.

Begitu juga diharuskan menikah karena hamil terlebih dahulu,’’ ujar Supardi.

Menurut Supardi, dalam pernikahan, setiap pasangan pengantin harus memiliki kesiapan tidak hanya fisik tetapi juga batin. Dalam program Cantin Sehat yang bisa diakses di setiap puskesmas, calon pengantin yang mengikuti program ini selain diperiksa secara fisik, juga disiapkan secara batin dengan adanya proses konseling.

Dalam konseling tersebut, calon pengantin diberikan informasi mengenai kesehatan reproduksi sehingga keduanya siap dan mengerti terutama saat bersiap menyambut buah hati. Program Cantin Sehat juga menjadi salah satu upaya preventif

dan promotif untuk mendeteksi sedini mungkin terhadap suatu penyakit pada tahap pranikah, sehingga pasangan calon pengantin mau dan mampu untuk menjaga kesehatannya dalam membentuk keluarga yang sehat dan harmonis.

Cantin Sehat yang dimulai tahun 2017. Peminatnya sudah mulai ada. Seperti di Puskesmas Penebel I, Puskesmas Penebel II, dan Puskesmas Tabanan III, mencatat setidaknya 3 hingga 5 pasangan calon pengantin sudah mengikuti program ini. Begitu juga di Puskesmas Kediri sudah ada 7 pasangan calon pengantin.

Untuk meningkatkan peminat program ini, Diskes berencana bekerja sama dengan desa adat. ‘’Permasalahan sekarang, calon pengantin Bali biasanya melapor hendak menikah ke adat mendekati hari ngidih. Kami akan gandeng desa adat untuk menginformasikan warganya, jika hendak me-

nikah setidaknya melapor jauh-jauh hari sehingga bisa diarahkan ke Puskesmas untuk menjalani program Cantin Sehat,’’ ujar Supardi.

Sementara untuk Posyandu Remaja, saat ini sedang dikembangkan di beberapa daerah dan yang sudah berjalan di Desa Tista, Kerambitan. Supardi menjelaskan, Posyandu Remaja memberikan informasi mengenai seks dini sampai kesehatan reproduksi. Sehingga remaja mendapatkan informasi yang tepat dan apa risikonya jika melakukan hubungan seks dini dan di luar pernikahan. ‘’Selama ini program yang ada selalu menyasar ibu hamil, bayi dan lansia. Sementara remaja yang ada di tengah-tengah belum tersentuh. Diharapkan dengan adanya Posyandu Remaja ini ke depan bisa mencegah terjadinya pentelantaran anak maupun menekan angka kematian bayi dan angka kematian ibu,’’ harap Supardi. (kmb24)

Kemunculan Ikan Gar Aligator Resahkan Warga Beraban Tabanan (Bali Post) Beberapa waktu lalu, para pemancing dan warga di seputaran Sungai Nyanyi, Desa Beraban Kecamatan Kediri, dibuat resah oleh kemunculan ikan Gar Aligator.

Jumlah ikan di perairan tersebut diperkirakan tiga ekor. Ikan Gar Aligator dikenal sebagai predator ikan jenis lain sehingga dikhawatirkan mengganggu ekosistem sungai. Salah satu ikan Gar Aligator berhasil ditangkap pemancing pada Minggu (28/7) lalu. Diperkirakan beratnya sekitar enam kilogram.

Salah satu warga yang sempat membantu menangkap ikan tersebut, I Gusti Alit Suriyawan mengatakan, saat itu ia dan rekannya sedang memancing di muara Sungai Nyanyi. Menurutnya, pemancing yang berhasil menangkap Gar Aligator itu tidak berasal dari Tabanan. ‘’Sepertinya bukan orang Tabanan, karena tidak ada logat Tabanan. Saya lupa juga tanya nama dan alamatnya,’’ ujarnya, Senin (29/7) kemarin.

Ia menuturkan, saat pemancing tidak dikenal ini menangkap ikan Gar Aligator, pancingnya

Bali Post/ist

IKAN - Ikan Gar Aligator yang berhasil ditangkap oleh pemancing pada Minggu (28/7) siang.

patah karena perlawanan ikan.

Namun ikan berhasil ditarik ke darat karena sudah memakan kail. ‘’Pemancing itu tangannya tergigit.

Karena itu ia minta bantuan. Sudah takut untuk megang lagi,’’ ujar Suriyawan.

Ciri fisik ikan itu, bagian mulut mirip buaya dan berwarna gelap.

Cukup lama para pemancing menaklukkan ikan ini. Bahkan meski sudah berhasil ditarik ke daratan, tenaganya masih kuat. ‘’Setelah lemas, baru berani diangkat dan kemudian didokumentasikan.

Pemancing yang berhasil menangkap, minta tolong saya upload ke medsos untuk memberitahu warga kalau ikannya sudah ditangkap.

Setelah itu, ikannya dibawa pulang olehnya,’’ ujar Suriyawan.

Sementara itu, Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Cabang Tabanan I Ketut Sadam Arsana Yasa masih belum mengetahui identitas dari pemancing tersebut.

Namun dia membenarkan salah satu ikan Gar Aligator sudah berhasil ditangkap, sehingga dari yang terpantau sebelumnya tiga ekor, sekarang tinggal dua ekor.

Menurut Sadam, Gar Aligator sama seperti ikan biasa yakni boleh dimakan. Akan tetapi jika di alam liar, bisa menjadi ancaman bagi biota perairan karena merupakan predator rakus, bahkan bisa menyerang manusia. (kmb24)

BULELENG

8

Selasa Umanis, 30 Juli 2019

WARGA TEMUI BPN – Sekitar 30 orang warga Desa Bungkulan, Kecamatan Sawan menemui Kepala BPN Buleleng I Gusti Ngurah Pariatna Jaya Senin (29/7) kemarin.

Imigrasi Periksa Empat WNA Asal Polandia dan Taiwan

Singaraja (Bali Post) – Empat orang warga negara asing (WNA) terpaksa menjalani pemeriksaan di kantor Imigrasi Kelas II Singaraja. Sebelum Galungan lalu, keempat WNA asal Polandia dan Taiwan ini menghadiri bakti sosial (baksos -red) di beberapa tempat di Buleleng. Diduga, WNA itu melakukan pemeriksaan kesehatan tanpa izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes-RI).

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Singaraja I Gusti Agung Komang Artawan mengatakan, aktivitas WNA yang berbaur dalam acara baksos yang digelar pihak yayasan bekerja sama dengan Rumah Sakit Umum (RSU) Parama Sidhi Singaraja itu diketahui setelah pihaknya menerima informasi dari masyarakat.

Baksos itu dilaksanakan 25 Juli 2019 di Yayasan Shanti Graha Rka Dhi Putera di Desa Sawan, Kecamatan Sawan. Kemudian 26 Juli 2019 di Yayasan Shanti Graha Adhi Tirta di Desa Jagaraga Bungkulan Sawan.

Terakhir digelar pada 27 Juli di Desa Tamblang, Kecamatan Kubutambahan.

Terkait dokumen keimigrasian keempat WNA itu sejauh ini, tidak ada yang melanggar ketentuan imigrasi. Sedangkan, dugaan WNA itu aktif dalam acara baksos memberikan pelayanan kesehatan, Artawan menyebut kewenangan menangani hal itu diatur lembaga lain.

“Saat kita terima informasi dan kemudian dicek ke lokasi itu, memang tidak ada aktivitas WNA yang memberikan pelayanan kesehatan. Karena itu, hasil pemeriksaan tidak ada pelanggaran keimigrasian. Soal pelayanan kesehatan itu ada lembaga lain yang berwenang menangani,” katanya.

Kepala Seksi (Kasi) Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Thomas Aries Munandar menjelaskan, para dokter yang ikut rombongan itu sesungguhnya menghadiri undangan salah seorang kerabatnya yang melaksanakan pernikahan di Denpasar. Dari pemeriksaan itu terungkap, rombongan WNA dari Poznan University of Medical Science Polandia dan Kaoshing Medical University Taiwan itu, membantah kalau mereka ikut terlibat aktif dalam pe-

meriksaan kesehatan. Mereka mengaku hanya ikut melihatlihat selama baksos itu.

“Ada beberapa dokter, mahasiswa, dan keluarganya. Kita minta keterangan dan WNA itu memang ada yang menjadi dokter. Kebetulan kenal dengan dokter yang melaksanakan baksos, sehingga diundang hadir. Rencana awal tidak ada pemeriksaan kesehatan,” jelasnya.

Kepala Dinas Kesehatan (Diskes) dr. Nyoman Maha Pramana membenarkan jika pihaknya belum menerbitkan izin untuk baksos yang melibatkan WNA itu. Sebelum hari raya Galungan yang telah lewat, manajemen rumah sakit mengajukan permohonan baksos ke sejumlah pihak. Setelah dicek, kegiatan itu belum ada izinnya dari Kemenkes RI, sehingga pihaknya belum menerbitkan izin itu. “Memang belum ada izin dari Kemenkes RI. Karena itu, mereka tidak punya izin. Tetapi, warga tetap mengiginkan adanya baksos itu.

Sudah pasti sepanjang tidak melibatkan SDM medis asing dari rumah sakit Parama Sidhi,’’ ujarnya. (mud)

Akhiri Masa Jabatan

Dewan Sahkan Empat Perda Singaraja (Bali Post) – Mengakhiri masa jabatannya, DPRD Buleleng mengesahkan empat rancangan perda (ranperda) menjadi peraturan daerah (perda).

Empat perda itu yakni, Perda tentang PT BPR Bank Buleleng 45 (Perseroda), Perda Perubahan atas Perda No. 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Perda Pengelolaan Air Minum Pedesaan, dan Perda Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan. Pengesahan keempat perda itu melalui sidang paripurna di gedung dewan Senin (29/7) kemarin.

Sidang dipimpin Ketua Dewan Gede Supriatna bersama wakilnya. Sedangkan dari eksekutif dihadiri Wakil Bupati dr. Nyoman Sutjidra, Sp.OG., Sekkab Buleleng Ir. Dewa Ketut Puspaka, M.P. dan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Ketua Dewan Gede Supriatna mengatakan, pengesahan empat perda ini setelah sebelumnya dilakukan pembahasan intensif mulai

tingkat panitia khusus (pansus), gabungan komisi, hingga tahapan paripurna. Diakuianya, perda ini dipercaya strategis mendasari kebijakan pemerintah terutama dalam hal optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan perda yang sudah diketok palu itu, pihaknya berharap potensi retribusi baik dari sektor pariwisata maupun pengelolaan aset bisa dikelola maksimal.

Belakangan ini, pihaknya masih menemukan potensi pendongkrak PAD yang belum optimal. Dicontohkan dalam pengusahaan aset berupa tanah perkebunan yang dikelola Perusahaan Daerah (PD) Swatantra. Selain itu, ada aset pemerintah yang sejatinya bisa dikelola untuk akomodasi wisata.

Hanya, hal itu masih perlu ditingkatkan melalui pola kerja sama dengan pihak ketiga atau dikelola pemerintah daerah. Selain itu, sektor pendongkrak PAD setelah perda itu disahkan adalah retribusi pengelolaan kantin sekolah dan kantin OPD. “Dari empat

Bali Post/kmb38

SAHKAN EMPAT PERDA – Mengakhiri masa jabatannya, DPRD Buleleng mengesahkan empat perda melalui sidang paripurna, Senin (29/7) kemarin.

perda ini, masalah aset dan kepariwisataan sangat penting memberikan pijakan dalam pengambil kebijakan ke depan, sehingga bagaimana aset dan kepariwisataan itu bukan sebatas terkelola dengan baik. Tetapi terpenting memberikan kontribusi positif dalam PAD,” katanya.

Wakil Bupati dr. Nyoman Sutjidra, Sp.OG. yang didampingi Sekkab Ir. Dewa Ketut Puspaka mengatakan, regulasi yang sudah disetujui dewan secara langsung sudah diundangkan. Pemerintah tidak ada alasan lagi menunda-nunda pemberlakuannya.

Karena itu, berkaitan dengan empat perda itu, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dituntut harus melaksanakan amanat perda itu sendiri.

Sutjidra mencontohkan, Perda PT BPR Bank Buleleng 45 (Perseroda) yang sudah resmi mengalami perubahan kelembagaan harus melakukan perubahan manajemen.

Terkait penyertaan modal yang sudah diatur dalam perda itu perlu ditindaklanjuti dengan serius berapa besar, Sutjidra menyebut pemerintah tetap memiliki persentase tertinggi dalam kepemilikan saham perusahaan. Sedangkan, sisanya berasal dari pihak ketiga yang ditentukan berdasarkan rapat umum pemegang saham (RUPS - red).

“Bank kita sudah resmi berubah menjadi Persero dan Daerah (Perseroda), ini harus segara dieksekusi. Penting, pihak manajemen melakukan perubahan. Soal kepemilikan saham itu akan dipersiapkan.

Pihak pemerintah tetap tertinggi dibandingan pihak ketiga yang ikut berinvestasi,” ujar Wakil Bupati. (kmb38)

Bali Post/kmb38

Soal Tanah Lapangan Disertifikatkan

Lagi, Warga Bungkulan Datangi BPN Buleleng Singaraja (Bali Post) – Sekitar 30 orang warga Desa Bungkulan, Kecamatan Sawan kembali mendatangi kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Buleleng, Senin (29/7) kemarin.

Kedatangan masyarakat itu terkait dugaan tanah yang sekarang menjadi lapangan umum dan gedung pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) telah bersertifikat hak milik (SHM) atas nama perorangan. Dari penelusuran itu, ternyata tanah lapangan dan lahan puskesmas di desa mereka itu telah terbit SHM. Tidak ingin kehilangan tanah lapangan untuk kepentingan umum itu, puluhan warga meminta agar BPN membatalkan SHM tersebut.

Puluhan warga datang ke BPN dengan berpakaian adat madia. Mereka dikawal sejumlah polisi dari Polsek Sawan. Tiba di gedung BPN sekitar pukul 09.00 Wita.

Warga diterima Kepala BPN Buleleng I Gusti Ngurah Pariatna Jaya bersama stafnya.

Koordinator warga Putu Kembar Budana mengatakan, kedatanganya ke BPN untuk meminta kejelasan terkait status kepemilikan tanah lapangan dan areal puskesmas di desanya. Ini karena, beberapa waktu lalu warga mengadukan permasalahan ini ke BPN dan DPRD Buleleng. Setelah audiensi dengan Kepala BPN, pihaknya mendapatkan kejelasan bahwa tanah itu

telah bersertifikat atas nama perorangan.

“Setelah beberapa waktu lalu, kami meminta BPN menelusuri status tanah itu.

Hari ini, kami kembali ke sini (BPN) meminta kejelasan masalah itu. Kami sudah sampaikan memang sudah terbit sertifikat perorangan atas tanah lapangan dan puskesmas di desa kami,” katanya.

Tanah yang terletak di Dusun Dauh Munduk itu kata Kembar, sejak lama untuk kepentingan umum.

Sebelum dijadikan lapangan terbuka dan areal puskesmas, tanah itu difungsikan sebagai alun-alun desa. Namun, dirinya mengaku tidak mengetahui asal-usul hingga tanah itu disertifikatkan.

Atas kenyataan itu, Kembar dan warga lainnya meminta agar BPN membatalkan sertifikat itu. Alasannya, karena tanah dan gedung puskesmas itu adalah aset pemerintah. Tanah itu juga difungsikan untuk kepentingan masyarakat. Karena itu, status tanah itu bukan milik pribadi. Untuk menguatkan permohonannya itu, warga lalu menyerahkan beberapa bukti pendukung kepada Kepala BPN. Salah satu bukti tersebut adalah fotokopi sertifikat tanah penyanding.

“Waktu tanah di sana belum menjadi lapangan dan puskesmas, tempat itu dijadikan alun-alun desa tahun 1973 silam. Kami sudah serahkan bukti sertifikat

penyanding. Harapan kami, pihak lembaga yang menangani masalah pertanahan ini bisa mengambil keputusan untuk menyelesaikannya,” harapnya.

Kepala BPN Gusti Ngurah Pariatna Jaya mengatakan, dari temuan yang didapat tanah lapangan dan puskesmas itu sudah terbit SHM-nya setelah pihaknya menerjunkan staf untuk menelusuri bukti kepemilikan tanah tersebut. Terungkap tanah itu milik perorangan dengan bukti SHM. Hasil penelusuran itu disampaikan kepada warga saat audiensi kemarin. Terkait permohonan pembatalan SHM yang sudah terbit itu, Pariatna menyatakan hal itu tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat, perlu suatu proses panjang. Bahkan mau tidak mau harus ditempuh melalui jalur hukum. “Dari data di lapangan yang kami temukan memang sudah terbit SHM atas nama pribadi. Dan bukti itu sudah kami sampaikan kepada warga,” katanya. (kmb38)

Produk Pertanian Pupuk Kimia Stagnan

Distan Optimalkan Budi Daya Komoditas Berbasis Organik Produk pertanian di Buleleng yang masih didominasi bahan kimia kondisinya stagnan. Karena itu, pertanian berbasis organik belakangan yang masih terbatas dioptimalkan karena harganya jauh lebih tinggi.

Faktanya memang pertanian melalui cara-cara organik itu sejauh ini belum banyak digeluti petani di Bali Utara. Padahal, prospeknya sangat menjanjikan. Atas kondisi ini, Dinas Pertanian (Distan) Buleleng menggenjot agar lebih banyak lagi petani menerapkan budi daya tanaman pertanian melalui cara-cara organik. Lalu, bagaimanakah upaya Distan mengoptimlan pola pertanian dengan cara organik itu?

DARI data yang dikumpulkan di Distan, luas lahan pertanian organik tercatat 117 hektar. Sedangkan total luas lahan sawah 10.335 hektar. Lahan organik itu tersebar di Subak Sudaji seluas 30 hektar, Subak Cengana 20 hektar, Subak Kedu 27 hektar, dan Subak Munduk 40 hektar.

Kepala Distan I Made Sumiarta belum lama ini mengatakan, produksi di subak organik itu sebenarnya cukup menjanjikan terutama dari pendapatan. Dia mencontohkan, di Subak Cengana, petani bisa menghasilkan beras 52,2 kuintal alias 5,2 ton per hektar. Sedangkan petani di Subak Munduk, produktivitas padinya mencapai 4,2 ton per hektar. Komoditas pertanian yang dihasilkan di subak itu adalah beras merah. “Produksinya sudah dalam bentuk gabah kering giling. Maka sudah tinggal dijual saja,” katanya.

Pengembangan pertanian organik itu kata Sumiarta, memang tidak mudah.

Sebab, petani sudah terbiasa memberikan perlakuan berbahan kimia pada lahan mereka. Biasanya lahan baru yang dibuka akan memberikan produktivitas maksimal setelah tiga tahun mendapat perlakuan organik.

“Pada awal-awal itu produktivitas

menurun. Serangan hamanya pasti meningkat. Biasanya pada masamasa itu, petani menyerah. Tetapi setelah dua tahun perlakuan khusus yang menggunakan bahan organik itu, produktivitasnya pasti akan naik lagi,” jelasnya.

Sumiarta menambahkan, kelebihan komoditas pertanian organik itu adalah dari sisi harga. Beras kualitas organik dapat dijual seharga Rp 20.000 per kilogram.

Dengan potensi itu, pihaknya sekarang gencar memfasilitasi petani agar menjual komoditas mereka ke pasar dalam bentuk beras, sehingga mendapat harga lebih tinggi. Kalau dibandingkan dijual dalam bentuk gabah kering, harganya murah, hanya Rp 4.500 per kilogram.

“Dalam bentuk beras itu bisa laku paling tidak Rp 20.000 tiap kilogramnya.

Itu pun sekarang masih dianggap kekurangan produksi.

Kami terus memberikan edukasi kepada petani agar mereka beralih ke organik. Memang tidak mudah, karena terkait cara

pandang dan kebiasaan,” katanya.

Rencananya, Distan mendorong petani beralih ke sistem pertanian organik. Caranya, petani akan diberikan subsidi untuk varietas padi bibit unggul dan untuk pupuk organik. Selain itu, pihaknya akan menjalin kerja sama dengan sejumlah produsen pupuk, sehingga pupuk or- ganik itu bisa disalurkan dengan jumlah besar. (mud)

I Made Sumiarta

Bali Post/ kmb38

Selasa Umanis, 30 Juli 2019

GIANYAR

9 Ratusan Koperasi di Gianyar Tak Aktif

Bali Post/

SOSIALISASI - Kepala Bidang Bina Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Dr. I Nyoman Tingkes, M.M. saat memberikan sosialisasi bahaya narkoba di SMAN 1 Ubud, Senin (29/7) kemarin.

Cegah Narkoba di Kalangan Pelajar

Gianyar (Bali Post) -

Kalangan pelajar harus sejak dini dikenalkan bahaya narkoba. Hal ini penting untuk pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika di kalangan generasi muda. Terlebih di Kabupaten Gianyar peredaran narkoba masih marak. Hal ini disampaikan Kepala Bidang Bina Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Dr. I Nyoman Tingkes, M.M. saat memberikan sosialisasi bahaya narkoba di SMAN 1 Ubud, Senin (29/7) kemarin.

Tingkes mengatakan, dipilihnya pelajar SMA sebagai tempat sosialisasi karena mereka sedang dalam massa peralihan. Dikatakan, saat ini mereka sedang dalam proses pencarian jati diri.

Bila salah pergaulan, dikha-

watirkan bisa terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. “Anak usia muda, baru masuk SMA mentalitasnya masih labil karena mereka masih dalam tahap mencari jati diri. Karena masih labil sehingga dikhawatirkan mu-

dah kena pengaruh narkoba,” jelasnya.

Tingkes berharap generasi muda ke depan dapat tumbuh sehat tanpa narkoba.

Menurutnya, generasi muda harus memiliki jiwa yang kokoh, guna mencapai Tri

Sakti. “Dengan karakter bangsa yang kokoh maka Tri Sakti akan tercapai, meliputi kemandirian di bidang ekonomi, kedaulatan di bidang politik, dan kepribadian dalam berbudaya,’’ jabarnya.

Dalam kesempatan itu, Tingkes juga mengajak seluruh komponen untuk secara bersama mencegah peredaran gelap narkoba. Apalagi saat ini peredaran narkoba masih tinggi dikawasan seni ini. Hal ini terbukti dari kasus yang ditangani kepolisian

hingga kejaksaan didominasi penyalahgunaan narkoba.

Berdasarkan data dari 2018 hingga 2019, sudah ada 26 perkara narkoba yang ditangani di Kabupaten Gianyar. Dari jumlah itu diamankan barang bukti sabu-sabu sebanyak 72 paket dengan berat keseluruhan 123,94 gram. “Maka dari itu kita harapkan seluruh komponen turut serta mencegah peredaran gelap narkoba,’’ tutup I Nyoman Tingkes. (kmb35)

DPRD Gianyar Tetapkan Dua Ranperda Menjadi Perda

SETELAH melalui beberapa kali proses pembahasan, DPRD Kabupaten Gianyar akhirnya menetapkan dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Kedua Ranperda tersebut yakni tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2018 dan Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Gianyar.

Penetapan tersebut disampaikan dalam Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Gianyar yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Gianyar Drs. I Wayan Tagel Winarta dihadiri oleh 27 anggota Dewan, Senin (29/7) kemarin di Gedung DPRD setempat.

Sebelumnya, dalam pendapat lembaga DPRD Kabupaten Gianyar yang dibacakan Wakil Ketua DPRD I Ketut Jata, penyampaian Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2018 oleh Bupati adalah untuk memenuhi kewajiban konstitusional kepala daerah sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang. Bupati sebagai kepala daerah yang memiliki kuasa pengelolaan keuangan daerah menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh

Bupati Gianyar I Made Mahayastra (kiri) dan Ketua DPRD Kabupaten Gianyar Drs. I Wayan Tagel Winarta.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selambat-lambatnya enam bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Ketut Jata juga menyampaikan apresiasi kepada Bupati Gianyar dan jajarannya atas kerja kerasnya, di mana laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2018 kembali mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Sementara itu, Bupati Gianyar I Made Mahayastra

IRT Tewas Gantung Diri

Gianyar (Bali Post) Aksi bunuh diri dilakukan oleh seorang ibu rumah tangga (IRT) di Kecamatan Tegallalang pada Senin (29/7) kemarin. Korban berinisial Ni Made M. itu nekat mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri di rumahnya. Belum diketahui penyebab pasti kematian korban.

Dari informasi yang dihimpun di lokasi, korban ditemukan meninggal oleh suaminya, I Wayan J, pada Senin siang sekitar pukul 11.00 Wita. Kala itu pria 55 tahun ini pulang ke rumah untuk makan siang. Sesampainya di rumah, ia pun terkejut sudah mendapati istrinya tergantung pada besi cor beton dengan leher terjerat selendang merah.

Wayan J. lantas berteriak minta tolong memanggil warga lainnya, kemudian se-

cara bersama mereka mengevakuasi jasad korban.

Belum diketahui pasti penyebab Ni Made M. nekat melakukan aksi tersebut.

Terlebih pihak keluarga menolak dilakukan autopsi pada korban. Menurut informasi, aksi percobaan bunuh diri ini sudah pernah dilakukan korban, namun berhasil dicegah oleh pihak keluarga. Hal itu dilakukan lantaran korban menderita maag akut.

Kapolsek Tegallalang AKP I Gede Sukadana dikonfirmasi membenarkan adanya kejadian itu. Namun ia enggan menjabarkan detail dari kematian korban. “Ya benar,’’ ucapnya singkat.

Koran ini pun sempat mendatangi rumah duka di Kecamatan Tegallalang, namun pihak keluarga enggan menceritakan penyebab kematian korban. (kmb35)

menyampaikan terima kasih yang tulus kepada segenap pimpinan dan anggota Dewan yang telah bekerja keras mencurahkan perhatian dan pikiran selama pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2018 dan Ranperda Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Gianyar. Dengan telah selesainya pembahasan materi tersebut, hal ini mencermink-

an wujud kemitraan yang baik untuk melangkah ke depan menuju tata pemerintahan daerah yang lebih baik, demokratis, aspiratif dan efektif, serta wujud rasa persatuan dan kesatuan yang tinggi.

“Ini adalah tahapan yang krusial. Di mana tanpa penetapan perda ini, APBD Perubahan tidak bisa kita laksanakan. Karena silpa yang memang harus ditetapkan dengan perda harus ditetapkan hari ini. Di mana APBD

Perubahan seperti tahuntahun sebelumnya itu semestinya sudah clear di tahun 2019 yaitu di bulan September. Jadi dengan tahapan ini selesai, saya telah bisa menyiapkan diri sebagai kepala daerah untuk merancang APBD Perubahan maupun APBD Induk di 2020,” terang Mahayastra.

Mahayastra menambahkan, dirinya juga akan memperhatikan dan menindaklanjuti berbagai masukan serta usul saran dari para anggota dewan. Hal ini tentunya untuk meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan APBD Kabupaten Gianyar.

Dikatakan pula, keberhasilan pelaksanaan pembangunan akan sangat dipengaruhi oleh adanya hubungan kerja yang harmonis antara eksekutif dan legislatif adanya dedikasi dan loyalitas aparatur pemerintah serta partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat.

“Kami senantiasa membuka diri pada setiap kesempatan untuk saling bertukar pikiran dalam suasana keterbukaan dan kebersamaan, sehingga dapat menumbuhkan semangat masyarakat untuk terus berpartisipasi aktif dalam melaksanakan program-program pembangunan yang telah kita rencanakan bersama,” imbuh Mahayastra. (ad914)

Gianyar (Bali Post) Sejumlah koperasi di Kabupaten Gianyar kini mengalami persoalan pelik dalam manajemen pengelolaan dana. Dinas Koperasi Kabupaten Gianyar tidak bisa berbuat banyak dengan kondisi ini, terlebih tahun ini sudah tercatat 236 koperasi yang dalam status tidak aktif dan 12 koperasi diusulkan untuk dibubarkan.

Kepala Dinas Koperasi Kabupaten Gianyar Dewa Putu Mahayasa mengatakan koperasi memiliki kewenangan otonom. Melaksanakan kebijakan sesuai keputusan rapat anggota. “Koperasi itu otonom ada pemeriksa, pengurus dan anggota, apa hasil rapat anggota itu yang dijalankan pengurus,’’ katanya ditemui Senin (29/7) kemarin.

Mahayasa mengakui karena kewenangan otonom itu pihaknya tidak bisa berbuat apa, meski ada ratusan koperasi di kawasan seni ini yang berulang kali tidak menggelar rapat akhir tahun (RAT). “Amant UU memang menyatakan 3 kali tidak RAT, bisa (koperasi - red) diusulkan untuk dibubarkan.

Namun tatkala RAT tidak dilakukan 3 kali berturut, bisa saja koperasi tetap lanjut, karena memang pengurus yang ingin lanjut,“ katanya.

Berdasarkan data perkembangan koperasi di Kabupaten Gianyar, tercatat ada 239 koperasi yang tidak aktif. Disinggung berapa kali ratusan koperasi itu tidak menggelar RAT, mahayasa mengaku tidak bisa menentukan hal itu. “Berapa kali tidak RAT, itu tidak bisa saya tentukan klasifikasi berapa kali, koperasi yang melaksanakan RAT ada yang mengundang ada juga tidak,“ katanya.

Mahayasa pun menyatakan tidak ada keha-

Dewa Putu Mahayasa rusan koperasi mengundang pemerintah untuk menyaksikan RAT. Padahal RAT menjadi hal penting memastikan perkembangan kondisi lembaga keuangan itu. “Tidak ada teguran, karena itu otonom koperasi, saya tidak bisa mewajibkan kami harus diundang, tetapi sepanjang 2018 sudah 80,91 persen koperasi menggelar RAT, 2019 ini saya tergetkan 90 persen,“ katanya.

Ditegaskan, peran pemerintah dalam menangani koperasi yang bermasalah hanya sebagai fasilitator antara pengurus dengan anggota.

Sementara kasus sejumlah pengurus koperasi yang kabur melarikan miliaran uang nasabah, menurut Dewa Mahayasa untuk sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengurus koperasi. “Yang bertanggung jawab semestinya pengurus, dinas hanya fasilitator,“ katanya.

Berdasarkan data tercatat ada 1.229 koperasi binaan Kabupaten Gianyar. Dari jumlah itu ada 993 koperasi aktif dan 236 koperasi tidak aktif. Sementara koperasi yang sudah menggelar RAT per Juni 2019 ini sebanyak 67,61 persen atau sebanyak 668 koperasi. (kmb35)

Peringati ’’International Tiger Day’’

Empat Harimau Bali Zoo Dapat Perlakuan Khusus Gianyar (Bali Post) Sebanyak empat ekor harimau Bali Zoo mendapat perlakuan khusus pada Senin (29/7) kemarin. Kegiatan ini dilakukan serangkaian peringatan International Tiger Day. Dalam kegiatan itu, pengelola kebun binatang yang berlokasi di Desa Singapadu Kecamatan Sukawati ini memberikan special food dan physical enrichment.

Emma Kristina Chandra ,Head of Public Relations Bali Zoo menjabarkan, perlakuan khusus itu diberikan pada empat ekor harimau, yakni harimau Sumatera (Panthera Tigris Sumatrae) yang bernama Pandeka usia 5 tahun dengan bobot sebesar 120 kg, Sean usia 6,5 tahun dengan bobot 125 kg, harimau Benggala (Panthera tigris bengalensis) yang bernama King usia 9 tahun dan Kartini usia 15 tahun dengan bobot masingmasing 170 kg dan 190 kg.

Emma menjelaskan, kegiatan enrichment atau pengayaan ini dilakukan untuk menstimulasi motorik, mengasah indera penciuman dan

naluri berburu harimau. Tujuannya agar harimau tetap berperilaku sesuai dengan keberadaan di habitat aslinya.

Kegiatan ini dilakukan menggunakan alat peraga, yang dibentuk menyerupai beberapa satwa seperti zebra, babi hutan ataupun rusa.

Peraga itu sengaja didesain sedemikian rupa, menyerupai mangsa pada habitat asli harimau. “ Peraga ini didesain sedemikian rupa, di dalamnya sudah diberikan daging sapi dan ayam segar,“ katanya.

Sementara dalam kesehariannya, untuk satu ekor harimau diberikan pakan berupa daging sapi, ayam maupun kambing sekitar 3 sampai 5 kilogram. Saat ini Bali Zoo memiliki total 12 harimau termasuk 3 bayi kembar harimau Sumatera yang baru berusia 1 tahun.

Satwa langka jenis harimau Sumatera (Panthera tigris sumatrae) ini merupakan kelahiran pertama harimau Sumatera di Bali. Trio kucing besar ini lahir secara normal dari induknya yang bernama Sean. (kmb35)

JEMBRANA

10

Selasa Umanis, 30 Juli 2019

Wujudkan Kabupaten Layak Anak

Jembrana Dianugerahi Dua Penghargaan Sekaligus

Komitmen Pemkab Jembrana dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak akhirnya berbuah manis. Kabupaten di ujung barat Pulau Bali ini dianugerahi penghargan nasional Kabupaten Layak Anak kategori Madya serta Sekolah Ramah Anak yang diraih SDN 1 BB Agung. Penghargaan diserahkan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Susana Yembise kepada Bupati I Putu Artha melalui Kabag Pemerintahan Edy Sudarso, di Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (23/7) lalu.

“Penghargaan ini adalah bentuk komitmen Negara untuk menjamin perlindungan anak, termasuk kewajiban pemerintah daerah untuk melaksanakan perlindungan anak,” sebut Yohana usai memberikan penghargaan. Yohana juga memberikan ucapan selamat dan berharap tahun depan bisa lebih baik lagi.

Bagi Kabupaten Jembrana, peng-

hargaan ini (kategori madya) adalah yang kedua kalinya setelah tahun sebelumnya meraih prestasi serupa.

Sementara untuk kategori Sekolah Ramah Anak tingkat nasional yang disabet SDN 1 BB Agung untuk pertama kali diraih tahun ini. Penghargaan untuk sekolah ramah anak ini tergolong istimewa, karena hanya diraih enam sekolah se-Indonesia, salah satunya dari Jembrana.

Bupati Jembrana I Putu Artha, Senin (29/7) kemarin didampingi Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Olahrga Ni Nengah Wartini serta Kadis PPPA-PPKB Ni Kade Ari Sugianti sekaligus menerima Kepala SDN 1 BB Agung Ni Made Sudestri mengucapkan selamat sekaligus rasa bangganya atas torehan prestasi nasional ini. Ia berharap penghargaan ini mampu memotivasi semua pihak dalam memberikan jaminan atas pemenuhan hak dan perlindungan anak.

“Dengan diterimanya penghargaan

ini kita berharap peran seluruh stakeholder, pihak swasta dan masyarakat untuk membantu pemerintah dan peduli terhadap hak-hak anak. Tentu tidak boleh berhenti sampai di sini saja, semoga tahun depan bisa lebih ditingkatkan,” ungkap Artha.

Khusus terhadap sekolah ramah anak, Artha berharap apa yang sudah dicapai SDN 1 BB Agung itu bisa digetoktularkan kepada sekolah lainnya di Jembrana. Mulai dari penyiapan sarana prasarana, kompetensi guru serta penguatan karakter anak.

Sementara itu, Kadis Pendidikan Pemuda Olahraga Jembrana Ni Nengah Wartini mengatakan, dalam mewujudkan sekolah ramah anak bagi dunia pendidikan Jembrana tentu tidak lepas dari upaya pemenuhan delapan pendidikan standar nasional.

Langkah itu, selain berupa dukungan sarana prasarana pendidikan yang ramah anak, juga melalui pembiasaan literasi sebelum jam belajar dimulai.

Juga ada pemberian uang penghargaan kepada siswa berprestasi juga diberikan wujud apresiasi dan penambah motivasi belajar.

“Pemenuhan hak anak serta perlindungan kita sosialisasikan ke sekolah-sekolah dalam motto Barisan yakni menjadikan sekolah bersih, aman, ramah, indah, eksklusif, sehat, asri dan nyaman. Sehingga delapan jam mereka di sekolah, merasa terlindungi dan terpenuhi hak-haknya,” papar Wartini.

Penilaian Kabupaten/Kota Layak Anak 2019 dilakukan dalam empat tahap. Pertama adalah penilaian mandiri terhadap lima klaster oleh masing-masing kabupaten/kota secara daring.

Selanjutnya, tim yang terdiri atas tim independen dan tim dari kementerian/lembaga terkait melakukan verifikasi administratif, verifikasi lapangan, hingga verifikasi final. (ad917)

Layak Anak - Bupati Artha bersama jajaran terkait, saat menerima penghargaan mewujudkan Kabupaten Layak Anak.

Kasus Dana Santunan Kematian

SOSOK Tetap Waspada Sejak sepekan ini, rangkaian sejumlah getaran akibat gempa bumi dirasakan masyarakat Jembrana. Teranyar dirasakan warga Jembrana pada Senin (29/7) pagi pukul 04.23 Wita. Gempa beberapa detik itu dirasakan dan membuat warga sempat panik keluar rumah. Kendati tidak ada gempa yang signifikan, namun masyarakat sempat was-was. Terkait intensnya getaran gempa selama sepekan terakhir ini, masyarakat diharapkan agar tenang.

Kepala Pelaksana (Kalak) BPDB Kabupaten Jembrana I Ketut Eko Susila Artha Permana mengungkapkan, dari pendataan BPBD sepekan terakhir belum ada dampak atau kerusakan akibat gempa. Termasuk yang terjadi pada Senin pagi, tidak semua warga merasakan. Namun dengan munculnya rentetan gempa yang terjadi sepekan ini, pihaknya mengimbau masyarakat agar selalu mewaspadai dampak dan risiko akibat gempa bumi. Apalagi gempa ini tidak dapat diprediksi. Menurut mantan Camat Pekutatan ini, gempa bumi terjadi tanpa gejala, beda dengan tsunami dan bencana lainnya. “Sehingga perlu kesiapsiagaan masyarakat, mengurangi dampak dan risiko,” tukas pejabat asal Kecamatan Pekutatan ini. Salah satu upaya prabencana yang digalakkan adalah pengurangan risiko melalui kesiapsiagaan dan mitigasi. Dalam setiap kesempatan bertatap muka dengan khalayak, BPBD berupaya mensosialiasikan bencana serta dampak dan risikonya. “Termasuk evakuasi dan pertolongan,” tambahnya. Terkait kontruksi bangunan tahan gempa diakuinya memang belum diketahui secara luas oleh masyarakat. Untuk antisipasi kontruksi rancang bangun antigempa sudah seharusnya diterapkan. (olo)

Tiga Dihukum, Satu Lagi Tersangka Baru Negara (Bali Post) Kasus korupsi Dana Santunan Kematian kembali diperdalam. Setelah menjerat tiga tersangka (satu PNS serta dua klian dinas) dan sudah diputus pengadilan, penyidik Tipidkor Polres Jembrana menambah satu tersangka lainnya yang berperan mengoordinir pengajuan santunan. Selain satu tersangka oknum mantan kepala lingkungan (kaling), dua orang lagi juga sedang didalami.

Dari informasi yang dihimpun Senin (29/7) kemarin, satu tersangka itu berkasnya bahkan sudah hampir rampung untuk dilimpahkan ke Kejari Jembrana. Dua lainnya masih dalam pemeriksaan lebih lanjut. Tersangka ini memiliki peran mengkoordinir maupun membuat pengajuan santunan kematian fiktif. Sehingga uang dana santunan yang cair dinikmati mereka bersama-sama dengan tersangka lainnya yang sudah divonis lebih dulu, Indah S. (oknum PNS di Dinas Sosial). Sejumlah saksi terkait keterlibatan tiga tersangka baru ini juga telah diperiksa tim penyidik.

Kasat Reskrim Polres Jembrana AKP Yogie Pramagita, Senin (29/7) kemarin, membenarkan hal tersebut. Menurutnya, baru satu orang yang ditetapkan tersangka dan saat ini sudah proses pemberkasan.

Diharapkan dalam waktu

dekat akan dilimpahkan ke Jaksa.

Dari informasi, tersangka tersebut merupakan mantan kepala lingkungan (kaling) di Gilimanuk. Sedangkan dua orang lainnya, menurutnya masih dalam proses tahap gelar kasus. “Belum kita tetapkan tersangka, baru kita gelar,” ujarnya.

Tersangka ketiga yang diketahui berinisial NLS tersebut diduga bersama dua rekan sejawatnya yang sama-sama mantan kaling menjalankan modus yang sama untuk membobol Dana Santunan Kematian.

Modusnya membuat permohonan santunan kematian fiktif pada tahun 2015 selama beberapa bulan. Total ada puluhan permohonan santunan yang direkayasa. Tersangka bersekongkol dengan staf Dinas Indah S. untuk meloloskan berkas permohonan.

Selanjutnya hasil uang dana santunan setelah pencairan itu dibagi.

Indah S. merupakan tersangka pertama yang telah ditahan dan saat ini menjalani hukuman vonis 4 tahun penjara di Rutan Kelas II B Negara. Selain penjara, terpidana juga divonis membayar uang pengganti sebesar Rp 171 juta. Berlanjut pada dua terpidana lain, yakni oknum Klian Banjar Sarikuning Tulungagung Tukadaya I Dewa Ketut Artawan dan oknum mantan Klian Banjar Munduk Ranti Tukadaya I Gede Astawa. Dalam sidang Tipikor, keduanya juga sama-sama dinyatakan bersalah serta divonis 4 tahun pidana penjara dengan denda masing-masing Rp 200 juta. Bila denda tidak dibayar maka diganti dengan kurungan 1 bulan. Selain denda, keduanya juga diwajibkan membayar uang pengganti. I Gede Astawa, mantan Klian Banjar Munduk Rani Tukadaya dipidana dengan uang pengganti Rp 32,7 juta dan mantan Klian Banjar Sarikuning Tulungagung Tukadaya I Dewa Ketut Artawan dipidana membayar uang pengganti Rp 70,4 juta. (kmb26)

AKP Yogie Pramagita

Kuda Putih Milik Pemkab Jarang Ditampilkan di Publik

Negara (Bali Post) – Sejak didatangkan November 2017, kuda (jaran) putih milik Pemkab Jembrana dengan julukan “Jaran Bana Rana” jarang terlihat di depan publik. Kuda yang didatangkan dari Bandung, Jawa Barat ini setiap harinya hanya terlihat berlatih berkeliling di seputaran Lapangan Pecangakan dan kembali ke istalnya. Rencana awal didatangkannya kuda ini selain menjadi ikon, juga untuk menggalakkan lebih banyak kuda pacuan di Jembrana.

Bana Rana diambil dari nama kuda tunggangan Raja Pecangakan I Gusti Ngurah Gde Pecangakan. Kerajaan Pecangakan yang konon mahsyur ini erat kaitannya dengan Kerajaan Bakungan yang berada di Gilimanuk. Hal ini juga melandasi dibangunnya patung sosok pria menunggangi kuda dengan kaki depan terangkat di areal Taman Pecangakan, tepatnya pinggir jalan DenpasarGilimanuk.

Patung yang berada di selatan Kantor PN Negara ini merupakan gambaran Raja Pecangakan. Warga Jembrana kerap menyebutnya patung kuda. Sejatinya patung itu merupakan patung Raja I Gusti Ngurah Gde Pecangakan yang menaiki kuda kesayangannya, Bana Rana.

Selain itu, selama beberapa tahun, Jembrana sempat menjadi tuan rumah dalam berbagai event pacuan kuda di Bali. Hingga terdapat beberapa arena pacuan kuda,

termasuk di Stadion Pecangakan. Tetapi lebih dari 20 tahun terakhir, pacuan kuda sudah tidak digelar lagi. Sejumlah arena juga sudah lama tidak dipergunakan lagi. Hanya segelintir warga yang masih memelihara kuda untuk pacuan. Sebagian besar lebih banyak dimanfaatkan menjadi dokar.

Terkait aset milik Pemkab Jembrana berupa kuda ini diharapkan dapat diperlihatkan ke publik. Sehingga masyarakat mengetahui bahwa kuda itu tidak semata hanya dipelihara. Momen HUT Kota Negara yang diperingati pertengahan Agustus nanti dinilai tepat untuk menampilkan Bana Rana. “Masukan ini kita terima, momennya pas. Tapi kita lihat dulu kondisinya apakah memungkinkan kuda aset kita itu bisa diperlihatkan ke publik,” ujar Asisten I Setda Jembrana I Nengah Ledang ditemui belum lama ini. Ledang didampingi Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan I Nengah Alit mengungkapkan, bila ditarik garis historis berdirinya Kota Negara, Kuda Putih memiliki cerita yang bertalian.

Saat ini kuda putih berumur 7 tahun ini merupakan aset pemerintah yang dikelola Dinas Pertanian dan Pangan. Salah satu tujuan untuk melestarikan kuda yang erat kaitannya dengan Jembrana, sehingga diharapkan masyarakat tidak hanya melihat dari patung saja, tetapi juga ikon itu memang ada wujudnya. (kmb26)

Bali Post/kmb26

BANA RANA - Kuda putih yang dijuluki Jaran Bana Rana aset Pemkab Jembrana dipelihara di istal di dekat Lapangan Pecangakan.

123 Orang Ikuti Pilkel Serentak

Bali Post/kmb26

TAHAPAN - Salah satu tahapan penetapan dan nomor urut calon perbekel di Batuagung belum lama ini.

Negara (Bali Post) Puluhan desa di Kabupaten Jembrana pada September mendatang dipastikan menggelar pemilihan perbekel (pilkel) secara serentak. Dari data yang dihimpun, sudah ada 32 desa dari total 35 desa yang menggelar pilkel sudah menetapkan calon perbekel/ kepala desa. Total ada sekitar 123 orang calon perbekel yang akan berpacu meraup suara dari masyarakat.

Data yang dihimpun di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Jembrana, hingga Senin (29/7) kemarin masih ada tiga desa dari 35 desa yang akan menggelar pilkel serentak belum

tahap penetapan calon. Sisanya sudah semuanya masuk tahapan penetapan calon perbekel. “Tiga desa yang belum penetapan calon, yakni di Desa Delodberawah, Asahduren dan Tegal Badeng Timur,” ujar Kepala Dinas PMD Jembrana I Gede Sujana.

Dari tiga desa itu, sudah ada bakal calon perbekel.

Jumlahnya masing-masing di bawah lima orang. Tinggal menunggu penetapan saja.

Untuk sisa desa yang belum menetapkan ini, diberikan batas waktu sampai 5 Agustus ini. Dari beberapa calon perbekel tersebut, di antaranya juga masih berstatus cuti lantaran jabatannya masih

berlangsung hingga pelaksanaan pilkel.

Dari data yang dihimpun Dinas PMD, ada 16 desa yang perbekel/kepala desanya masih menjabat hingga September. Sehingga mereka berstatus cuti. “Yang 19 sudah sejak awal habis masa jabatan dan kita isi penjabat sementara,” ujarnya.

Terkait persiapan menjelang pilkel serentak juga telah dilakukan persiapan logistik berupa kotak suara ke masing-masing desa.

Selain itu beberapa desa yang telah melalui tahapan penetapan calon, sudah mulai mencetak surat suara untuk pilkel. (kmb26)

Karangasem

Selasa Umanis, 30 Juli 2019

11

Satu Dermaga Rusak

Kendaraan Antre hingga Dua Kilometer Amlapura (Bali Post) Aktivitas penyeberangan di Pelabuhan Padangbai, Manggis, Karangasem, Senin (29/7) kemarin, terganggu. Penyebabnya, satu dermaga mengalami kerusakan relatif parah. Hanya satu dermaga yang bisa dioperasikan. Akibatnya, truk yang tidak bisa menyeberang itu otomatis menumpuk di pelabuhan. Tidak pelak, hal itu menimbulkan antrean panjang, dua kilometer, hingga ke luar pelabuhan.

Bali Post/kmb41

ANTRE - Kendaraan mengular di Pelabuhan Padangbai. Terjadi antrean panjang akibat satu dermaga di sana mengalami kerusakan.

Supervisor ASDP Padangbai Faizal Arif, Senin (29/7) kemarin mengungkapkan, aktivitas penyeberangan mulai terganggu sejak kemarin (Minggu, red). Hal itu disebabkan satu dermaga mengalami kerusakan sehingga tidak bisa dioperasikan untuk bongkar muat penumpang.

“Kerusakan dermaga dua terjadi pada bagian lifting beam. Karena itu, dermaga tidak bisa dioperasikan. Bila dipaksakan beroperasi, maka akan sangat berisiko untuk kendaaran yang membawa muatan apalagi dalam jumlah besar. Hal itu bisa membuat dermaga itu jebol,” ujarnya.

Karena tidak ada pilihan lain, akibat kerusakan itu kata Faizal, sementara pihaknya hanya mengoperasikan satu dermaga. Implikasinya, jelas terjadi penumpukan kendaraan di pelabuhan. Akibatnya, ekspedisi yang hendak menyeberang ke Pelabuhan Lembar itu dipaksa harus mengantre berjam-jam. Tumpukan kendaraan itu membuat antrean panjang menca-

pai dua kilometer.

“Selain kendaraan antre, kapal-kapal juga ikut antre di tengah laut, berlangsung hingga berjam-jam menunggu giliran nyandar di pelabuhan. Kondisi ini masih akan terjadi sampai beberapa hari ke depan. Sebab, kita masih menunggu perbaikan dari manajeman. Semoga secepatnya bisa dilakukan pembenahan sehingga penyeberangan bisa kembali normal,” harap Faizal.

Salah seorang penumpang, Suratman, mengaku, dirinya sudah mengantre sejak Minggu malam. Baru bisa masuk areal pelabuhan dari pagi.

“Kalau melihat antrean seperti ini, bisa jadi besok pagi (Selasa, red) baru bisa naik kapal. Pastinya, kondisi ini sangat merugikan, karena harus mengeluarkan uang tambahan dari kantong pribadi untuk biaya makan selama di pelabuhan,” keluhnya sembari berharap supaya dermaga yang rusak itu segera diperbaiki agar penyeberangan kembali normal. (kmb41)

KPU Sesalkan Sekda Dimutasi Jadi Staf Ahli

Pilkada Terancam jika APBD Perubahan Tak Dibahas

Amlapura (Bali Post) Mutasi Sekda I Gede Adnya Mulyadi menjadi staf ahli bupati yang membuat kisruh itu, rupanya memicu banyak pihak waswas termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) Karangasem.

Pasalnya, dengan dimutasinya sekda itu, kini posisi sekda kosong. Akibatnya, tidak ada Ketua TAPD. Kondisi itu membuat dewan belum bisa melaksanakan pembahasan KUA-PPAS. Ketua KPU Karangasem I Gede Krisna Adi Widana mengungkapkan hal itu, Senin (29/7) kemarin. Pihaknya menyesalkan kisruh yang disebabkan efek terjadinya mutasi itu. Terang saja pihaknya khawatir dan waswas. Dengan alasan itu juga, pihak dewan belum bisa melakukan pembahasan KUAPPAS. “Kita waswas kejadian tahun lalu terulang tahun ini. Kita takut tidak ada pembahasan APBD Perubahan lagi. Sehingga bagaimana dengan keberlangsungan hajatan Pilkada nanti,” ujarnya.

Memang munculnya kekhawatiran itu sangat rasional.

Alasannya, kata Krisna, pada tahun 2020 akan dilaksanakan pemilihan bupati dan wakil bupati. Apalagi alokasi anggaran pilkada itu dibagi menjadi dua, yakni diajukan di APBD Perubahan 2019 dan

Induk 2020.

“Kita ajukan anggaran di perubahan sebesar Rp 2,2 miliar dan induk 2020 sebesar Rp 3,3 miliar. Karena mulai Oktober kita sudah harus bekerja. Kita mulai melakukan kegiatan pemutakhiran data pemilih, sosialisasi, lomba jingle dan launching maskot pilkada. Termasuk persiapan perekrutan PPK dan lainnya. Semua proses itu kan memerlukan anggaran. Kalau tidak ada perubahan, maka pelaksaaan pilkada terancam batal,” tegasnya.

Sebelumnya, Ketua DPRD Karangasem, I Nengah Sumardi, Minggu (28/7), mengungkpakan sejatinya pihaknya akan melakukan pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Senin (29/7).

Hanya, rencana itu tidak dapat dilakukan lantaran belum ada kepastian siapa Ketua TAPD definitif. Sebab, Adnya Mulyadi yang sebelumnya sekda sekaligus Ketua TAPD sudah dimutasi.

“Bahkan, Adnya Mulyadi sudah menerima SK mutasi. Tetapi beliau belum dilantik akibat SK itu dinilai cacat hukum. Maka dari itu, dewan tidak berani membahas TAPD, karena Ketua TAPD belum jelas,” ujarnya. (kmb41)

I Gede Krisna Adi Widana

Bali Post/kmb41

KORUPSI - Anggota KPK saat menjadi narasumber Rakor Pemberantasan Korupsi.

Bali Post/kmb41

Wujudkan Pemerintahan Bersih Perlu Komitmen Pimpinan Daerah Amlapura (Bali Post) Rombongan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tiba di Kabupaten Karangasem, Senin (29/7) kemarin. Mereka menjadi narasumber pada rapat koordinasi (rakor -red) yang bertajuk ‘’Pemberantasan Korupsi’’ di Bumi Lahar itu.

Kakorwil 6 KPK Asep Rahmat Suwandha di hadapan puluhan kepala dinas dan perwakilan Organisasi Perangkat Daerah itu

menjelaskan, keberhasilan mewujudkan pemerintahan bersih dan bebas dari karupsi tergantung dari komitmen pimpinan daerah itu sendiri. Pihaknya ingin membantu masyarakat khususnya Pemkab Karangasem supaya bisa terbebas dari kasus korupsi.

“Bila tata kelola pemerintahan sudah bersih, bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme, maka tentunya pendapatan daerah pasti akan naik. Secara otomatis

pembangunan akan maju dan berkembang baik. Seluruh masyarakat pastinya akan sejahtera,” ujarnya.

Anggota Korwil Bidang Pencegahan Alfi Rachman Waluyo menjelaskan, data base itu sangat penting dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah. Dicontohkan untuk optimalisasi pemungutan pajak hotel dan restoran itu, maka sangat penting ada data base jumlah hotel dan restoran.

Pendataan jumlahnya har-

us jelas. Berapa hotel dan restoran yang sudah mengantongi izin operasi. Termasuk perlu juga didata berapa hotel dan restoran yang menunggak pajak dan lainnya.

“Harus ada sistem penagihan efektif, sehingga ada komitmen dari para wajib pajak itu mau membayar atau menyetorkan pajaknya, meskipun dengan cara mencicil. Jadi ke depannya, hal itu harus dipikirkan,’’ tegasnya. (kmb41)

Agar Miliki Karakter yang Baik Ratusan Siswa Ikuti ’’Sisya Upanayana’’ Ratusan siswa baru di SMPN 2 Amlapura mengikuti kegiatan upacara sisya upanayana yang dilaksanakan Senin (29/7) kemarin. Dengan sisya upanayana itu, siswa baru diharapkan mampu mengikuti pelajaran dengan baik selama mereka menjalani pendidikan di sekolah tersebut. Lalu, bagaimanakah ekspektasi sekolah itu lebih riil ke depannya, dengan salah satu model efektif para siswa diwajibkan menjalani ritual sisya upanayana itu?

KEPALA SMPN 2 Amlapura I Wayan Gede Suastika mengungkapkan, upacara sisya upanayana ini memang wajib dilakukan sebagai langkah-langkah efektif dan strategis memperkenalkan siswa baru dengan lingkungan sekolahnya. Bukan saja lingkungan fisik, tetapi juga kepada guru-guru yang nantinya bertugas mendidik siswa itu. Selain itu, ada interaksi yang intens antara siswa dengan temantemanya.

Jadi, peran sisya upanayana itu dipercaya jadi hal sangat krusial, lebih-lebih dikaitkan orientasi para siswa, untuk lebih mengetahui keberadaan sekolahnya secara keseluruhan.

“Kita harap lewat kegiatan sisya upanayana ini, nantinya para siswa itu memiliki moral, karakter atau kepribadian yang baik selama menuntut ilmu di sekolah. Melalui acara yang bernuansa niskala ini dipercaya wawasan anakanak akan lebih luas, sehingga mereka akan mampu mencapai cita-cita selama tiga tahun ke depan dalam menempuh pendidikan di sekolah ini,” ujarnya.

Lewat kegiatan ini, kata Suastika, diharapkan para guru bisa melayani siswa untuk memberikan ilmu pengetahun yang dimiliki secara optimal dan komprehensif.

Guru-guru itu sejatinya punya kewajiban dan tanggung jawab di dalam ikut mencerdaskan muridnya selama menempuh pendidikan. “Jadi, sesungguhnya guru itu merupakan pelayan edukasi dalam pendidikan,” jelasnya.

Sekretaris Disdikpora Karangasem, I Wayan Sutresna, menjelaskan, pihaknya sangat mengapresiasi sekolah itu bisa melaksanakan upacara sisya upanayana.

Diharapkan, ke depannya, kegiatan seperti ini bisa terus berlanjut di sekolah lainnya. Tidak hanya SMPN 2 Amlapura, tetapi juga bisa diikuti sekolah-sekolah lainnya.

“Sisya upanayana ini sebagai perkenalan lingkungan sekolah kepada siswa baru. Kami berharap lewat upacara ini, nantinya siswa-siswi bisa mengikuti proses belajar mengajar dengan baik demi meraih prestasi di sekolah tempat mereka menuntut ilmu,” jelasnya. (nan)

SISYA UPANAYANA - Siswa saat mengikuti upacara sisya upanayana, Senin (29/7) kemarin.

Bali Post/kmb41

KLUNGKUNG

12

Selasa Umanis, 30 Juli 2019

Dewan Setujui Pertanggungjawaban APBD 2018 Setelah melalui serangkaian rapat, DPRD Klungkung akhirnya menyetujui Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran (TA) 2018, Senin (29/7) kemarin. Dewan menyetujuinya setelah memberikan pendapat akhir fraksi melalui sidang paripurna di Ruang Sabha Nawa Natya lantai tiga Gedung DPRD Klungkung.

Sempat mengemuka rumor akan ada satu fraksi menolak Ranperda tentang Pertanggungjawaban APBD. Tetapi, melalui rapat paripurna itu, semuanya berlangsung cair dan seluruh fraksi sepakat menyetujuinya.

Ketua DPRD Klungkung Wayan Baru usai rapat paripurna itu menegaskan seluruh pandangan akhir fraksi ini sesungguhnya semangatnya sama, yakni untuk membangun daerah.

Sehingga apa yang menjadi masukan, kritik dan saran

adalah sesungguhnya untuk menyempurnakan apa yang menjadi upaya eksekutif dalam membangun daerah.

Bukan ada maksud niat menyerang atau menekan eksekutif. Sebab, seperti itulah sewajarnya sikap legislatif yang skeptis melihat persoalan daerah.

Disinggung adanya pendapat akhir fraksi yang isinya cukup pedas, salah satunya dari Fraksi Gerindra, menurutnya, isinya kalau dicermati biasa-biasa saja.

Seperti masalah pemutihan piutang RSUD Klungkung, kegiatan fisik, keuangan PDNKK, kelanjutan Dermaga Gunaksa, sampai capaian PAD hingga realisasi TOSS yang perlu dipertimbangkan jika dianggarkan melalui APBDes. “Kritikan dan masukan itu, sebagai wujud kepedulian kami terhadap Klungkung. Kalau kami diam, tentu perubahan

yang diinginkan masyarakat tidak akan pernah terwujud.

Kami harus kawal terus,” tegasnya.

Bupati Klungkung Nyoman Suwirta mengatakan, pihaknya bersyukur keenam fraksi di DPRD Klungkung telah menerima Ranperda Pertanggungjawaban Eksekutif ini. Selanjutnya, ini akan diteruskan kepada Gubernur Bali untuk selanjutnya dilakukan verifikasi.

Terlepas dari itu, dia menerima semua saran dan kritik yang disampaikan oleh seluruh fraksi. Pada intinya, menurutnya, semua pihak berkomitmen untuk berbuat yang terbaik bagi Klungkung.

Seperti masalah pendapatan, bagaimana eksekutif diminta agar mampu terus meningkatkan pendapatan asli daerah. Sehingga eksekutif sudah menyiapkan langkahlangkah ke arah itu. Seperti memperbaiki proses periz-

inan. Salah satu opsi terobosannya adalah penerbitan izin bersyarat. “Saran dari semua fraksi, pada intinya semua mengarah pada peningkatan PAD,” katanya.

Bupati Suwirta juga mengungkap mengenai sorotan terhadap TOSS. Bupati Suwirta menegaskan bahwa TOSS itu sesungguhnya masih dalam tahap uji coba, dan syukur sudah diakui secara nasional dan mendapat penghargaan Top 40. Jadi, tidak benar kalau dikatakan eksekutif lepas tanggung jawab.

Demikian juga mengenai pembangunan Dermaga Gunaksa. Pihaknya mengaku terus melakukan komunikasi dengan Kementerian Perhubungan.

“Sekarang sudah ada rencana baru di sana. Seperti pembangunan Pusat Kebudayaan Bali. Ada juga di sana akan dibangun Museum Digital,” tegasnya. (ad916)

DOKUMEN - Ketua DPRD Klungkung Wayan Baru saat menerima dokumen pendapat akhir dari Bupati Suwirta.

TMMD Tumbuhkan Gotong Royong Semarapura (Bali Post) -

Pelaksanaan TMMD di Desa Nyanglan Kecamatan Banjarangkan ditinjau Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Benny Susianto, Senin (29/7) kemarin. Kedatangan Pangdam untuk memastikan seluruh kegiatan TMMD (TNI Manunggal Masuk Desa) ke-105 yang sudah berjalan sejak 10 Juli ini berjalan lancar.

Pada kesempatan itu, Pang-dam menegaskan kehadiran TNI dalam agenda TMMD bukan untuk sekadar menjadi tukang atau buruh. Tetapi, kehadiran TNI turun ke tengah masyarakat untuk memantik semangat gotong royong.

Benny menegaskan, banyak efek domino yang dihasilkan dari kegiatan TMMD ini. Pertama, mampu membantu pemerintah daerah mempercepat proses pembangunan infrastruktur. Sampai pada tujuan

inti membangun semangat gotong royong yang sudah menjadi karakter bangsa, yang sejak lama sudah mengalami pengikisan. Itu terjadi karena sifat individualisme sudah semakin berkembang. “Dengan TMMD ini, tentu ada interaksi TNI dengan masyarakat. Maka, terbangun semangat gotong royong jni, karena masyarakat setempat juga dilibatkan,” kata Benny.

Benny menegaskan, pelaksanaan TMMD ini

tentu harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Sebab, tinggi rendahnya partisipasi masyarakat, sesungguhnya adalah indikator keberhasilan TMMD. Ini sesuai dengan komitmen TNI yang bersumber dari rakyat, bersama rakyat dan hadir untuk rakyat. Inilah yang terimplementasi dalam setiap kegiatan TMMD. “Saya cukup puas dengan capaian TMMD saat ini.

Karena realisasi di lapangan bahkan lebih dari yang direncanakan. Tidak hanya

kegiatan fisik, tetapi juga ada kegiatan nonfisik berupa penyuluhan,” tegasnya.

Melihat strategisnya tujuan TMMD ini, Benny berharap dapat didukung anggaran lebih besar oleh pemerintah daerah. Sehingga dampaknya kepada masyarakat ke depan juga lebih besar. Sebab, dengan konsep TMMD ini sesungguhnya proses dan hasilnya jauh lebih efisien di lapangan.

Benny juga menyempatkan turun langsung ke lokasi TMMD, bersama jajaran dari Kodam IX/Udayana.

Dandim 1610/Klungkung Letkol CZi. Paulus Joni Simbolon menambahkan, agenda TMMD ini sesungguhnya sebagai respons dari permintaan perbekel

PDI-P Mulai Bahas AKD Gerindra Ditinggalkan Semarapura (Bali Post) Setelah memastikan memenangkan pileg tahun ini, PDI-P bergerak cepat menyusun strategi bersama partai lainnya untuk membahas AKD (Alat Kelengkapan Dewan). Sejumlah partai lainnya dilibatkan, sebagaimana yang tergabung dalam koalisi pemenangan Jokowi-Amin, seperti Hanura, Golkar, NasDem, PKPI dan Perindo.

Dalam pembahasan AKD ini, kabarnya koalisi ini sudah membagi rata AKD, tanpa melibatkan lagi Partai Gerindra.

Ketua DPC PDI-P Klungkung A.A. Gde Anom dihubungi, Senin (29/7) kemarin, membenarkan adanya pertemuan tersebut, pada Minggu (28/7) lalu. Namun, dia enggan menjelaskan bahwa di sana sudah dibahas mengenai AKD. Dia menegaskan, pertemuan tersebut sifatnya hanyalah silaturahmi, mempererat hubungan emosional, personal dan politik di antara

elite pimpinan partai politik, guna menyongsong agenda politik ke depan. “Tidak ada bagi-bagi jabatan. Memang sempat mengemuka (bahas AKD) tetapi saya tidak mau membahas itu. Saya belum membahas serius,” katanya.

Isu yang beredar di antara elite pimpinan partai politik, dalam pertemuan tersebut, mereka sudah sepakat membagi seluruh AKD. Komisi I dipegang PDI-P, Komisi II juga dipegang PDI-P, Komisi III dijatah untuk Golkar, Badan Kehormatan Dewan untuk NasDem dan Hanura kebagian Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda). Sementara untuk PKPI dan Perindo, dikatakan masuk ke dalam barisan Hanura menjadi satu fraksi.

Sekretaris DPC Partai Hanura Klungkung Wayan Buda Parwata dihubungi Senin kemarin, juga mengakui adanya pertemuan tersebut. Politisi muda asal Desa Timuhun ini mengakui ada pembahasan

AKD dan Hanura sendiri mengincar posisi Bapemperda. Tetapi, bagaimana dengan posisi AKD lainnya, dia enggan menjelaskan lebih jauh.

Sebab, itu menjadi ranah partai lain. “PKPI dan Perindo secara non formal sudah menyatakan gabung dengan Fraksi Hanura. Tetapi secara formal belum. Soalnya belum ada surat resmi dari induk partainya,” tegas Buda Parwata yang juga Sekretaris pada Koalisi Jokowi-Amin di Klungkung ini.

Sementara itu, Ketua DPD Partai NasDem Klungkung Ketut Sukma Sucita dihubungi Senin kemarin, juga mengakui pembahasan AKD itu sudah dalam pembicaraan serius. Dia juga mengakui Nasdem yang telah berhasil membentuk satu fraksi setelah mendapat dua tambahan anggota dewan dari Dapil Banjarangkan dan Dawan, telah membidik AKD Badan Kehormatan Dewan. Total akan ada 20 anggota dewan pada koalisi Jokowi-Amin

ini di DPRD Klungkung, dari total 30 kursi.

Di sisi lain para elite Partai Gerindra yang tidak dlibatkan dalam pembahasan AKD ini, mengaku tidak ambil pusing dengan strategi lawan politiknya. Ketua DPC Partai Gerindra Klungkung Wayan Baru menegaskan tetap konsisten dengan marwah partai, yang satu komando dengan pusat. Dia sendiri menyadari situasi politik yang ada saat ini, pasca-pemilu legislatif.

Pihaknya menegaskan, sebagai wakil rakyat yang dipercaya duduk di dalam lembaga legislatif, tetap konsisten mengawal hak-hak masyarakat, sekalipun tidak duduk di dalam struktur AKD. “Dikasi pun AKD kami tidak mau,” tegas politisi asal Desa Sakti, Nusa Penida ini.

Melihat peta politik ini, maka tinggal Partai Demokrat yang belum memutuskan, apakah akan bergabung ke dalam lingkaran PDI-P, atau ada di antara barisan Partai Gerindra. (kmb31)

setempat yang menyampaikan surat kepada TNI, agar dibantu pembuatan akses jalan. Ini untuk membantu percepatan pembangunan infrakstruktur di desa, sehingga ke depan dapat mempermudah pendistribusian hasil pertanian di desa setempat. Selain membangun akses jalan, di sana TNI juga menemukan potensi pariwisata baru berupa air terjun. Momentum ini juga dimanfaatkan untuk menata potensi pariwisata itu dengan membangun sarana penunjang seperti tangga menuju lokasi, sehingga mampu memberi nilai tambah. “Kami beri nama air terjun itu dengan nama air terjun Tirtatiyasa Udayana,” tegasnya. (kmb31)

na habitat penyu ini kian terancam. Ini jelas akan mempengaruhi populasi hewan yang dilindungi ini. Tidak hanya dari predator, tetapi juga tempatnya berkembang biak yang sudah semakin sedikit karena tergerus abrasi.

Menurutnya, selama ini pesisir Pantai Tegal Besar merupakan habitat dari penyu lekang untuk bertelur.

Habitat salah satu spesies penyu yang dilindungi pemerintah itu pun kian terancam, sehingga masyarakat lokal memiliki kesadaran untuk me-

nyelamatkan ltelur tersebut.

Perbekel Negari Gusti Agung Ngurah Agung mengatakan, Pantai Tegal Besar sudah lama menjadi habitat penyu. Sehingga pihaknya selalu mewanti-wanti warga sekitar untuk mendukung program pemerintah dalam upaya pelestariannya.

Dia menegaskan, aktivitas penangkaran tukik ini sesungguhnya inisiatif warga setempat. Biasanya penyupenyu di sekitarnya bertelur di garis pantai itu menjelang purnama. Kemudian, saat

Bali Post/gik

LEKANG - Masyarakat bersama dengan BKSDA saat melepasliarkan tukik jenis lekang, Senin (29/7) kemarin.

purnama tiba, warga sekitar mengambil telur penyu di pesisir untuk selanjutnya dipindahkan ke lokasi penangkaran, agar aman dari predatornya, seperti biawak, anjing liar, kepiting, bahkan semut. Pada lokasi penangkaran inilah, telur penyu itu

Bali Post/gik

Bupati Suwirta Gagas Ambulans Laut Semarapura (Bali Post) Mengurangi risiko saat rujukan pasien dari daerah kepulauan Nusa Penida menuju Klungkung daratan, Bupati Klungkung Nyoman Suwirta sedang merancang adanya Ambulans Laut. Inovasi ini sebagai bagian dari program inovasi KRIS (Kring Sehat) 118 yang kini sedang berpeluang masuk ke dalam penghargaan Inovasi Top 40.

Bupati menargetkan program Ambulans Laut ini bisa terealisasi pada tahun 2020.

Bupati Suwirta usai sidang paripurna, Senin (29/7) kemarin menegaskan, inovasi KRIS sedang berjuang agar bisa masuk dalam Inovasi Top 40. Jika bisa terpilih masuk ke dalam Top 40, maka Pemkab Klungkung akan mendapatkan suntikan DID sebesar Rp 4,5 miliar.

“Program Ambulans Laut ini program saya pada periode kedua. Awalnya hendak direalisasikan tahun ketiga.

Tetapi, program KRISS sedang berusaha masuk TOP 40, setelah kemarin menerima penghargaan Top 99. Apalagi, kalau ini masuk Top 40, maka Ambulans Laut

26 Tukik Dilepas di Tegal Besar Semarapura (Bali Post) Pantai Tegal Besar, Desa Negari, Banjarangkan, kian akrab dengan penyu. Ini sejalan dengan kepedulian masyarakat setempat, yang proaktif menyelamatkan telur-telur penyu, kemudian berupaya menetaskannya. Setelah menetas menjadi tukik, kemudian baru dilepasliarkan ke laut oleh masyarakat setempat bekerja sama dengan BKSDA (Balai Konservasi Sumber Daya Alam), Senin (29/7) kemarin.

Ada sebanyak 26 tukik yang dilepasliarkan ke tengah laut.

Tukik ini merupakan jenis lekang (Lepidochelys Olivacea).

Tukik yang dilepas liarkan ini, merupakan hasil penetasan di pendederan telur penyu pesisir pantai Tegal Besar.

Resort KSD Klungkung A.A. Gde Kusumayudha mengatakan, penyu lekang biasanya menuju pesisir Pantai Tegal Besar untuk bertelur, sepanjang bulan April sampai Oktober. Kondisi abrasi dan pembangunan tanggul, juga menjadi ancaman bagi habitat penyu untuk bertelur. “Saat ini masih ada sekitar 315 butir telur penyu. Semuanya saat ini berada di tiga sarang.

Syukur kesadaran masyarakat kita di sini sudah semakin tinggi,” katanya.

Masyarakat setempat dikatakan menyadari bagaima-

Benny Susianto

dirawat hingga menetas menjadi tukik. Kemudian baru dilepaskan lagi ke habitatnya.

“Warga amat peduli dengan pelestarian penyu, karena memahami keberadaannya semakin terancam. Apalagi dengan abrasi yang semakin parah,” tegasnya. (kmb31)

akan terealisasi tahun 2020, karena dapat dana DID Rp 4,5 miliar. Ini sudah lebih dari cukup,” kata Bupati Suwirta.

Untuk mendukung realisasinya, bahkan dalam APBD Perubahan tahun ini, pihaknya sudah ancang-ancang menganggarkan perencanaan. Implementasi inovasi menjadi program, memang sedikit berbeda di Klungkung. Biasanya inovasi itu diajukan dulu ke pusat, setelah disetujui baru masuk ke dalam program daerah dan dianggarkan di dalam APBD. Tetapi, di Klungkung metodenya berbeda. Inovasi itu langsung diujicobakan dulu, setelah mengetahui hasilnya dan relevan dengan persoalan di lapangan, baru kemudian dimatangkan didukung dengan anggaran.

Adanya ide untuk menyediakan Ambulans Laut ini, setelah Bupati Suwirta melihat langsung proses rujukan pasien dari pelayanan kesehatan di Nusa Penida menuju Klungkung Daratan yang berlangsung terlalu lama. Ini jelas berisiko bagi pasien, apalagi pasien dengan

kebutuhan emergency seperti pasien melahirkan. Ini jelas penuh risiko, kalau harus berdesakan dengan penumpang lagi di fast boat. Dengan ambulans laut ini, nantinya ada satu fast boat khusus yang disediakan lengkap dengan fasilitas kesehatan di dalamnya, layaknya mobil ambulans di darat.

Untuk diketahui, program Kring Sehat (KRIS) 118 lolos 99 besar Inovasi Pelayanan Publik tahun 2019. Program yang telah berjalan sejak 5 April 2016 ini, belum lama ini, dipresentasikan oleh Bupati Suwirta dan diuji di hadapan 8 orang panelis untuk bisa lolos ke 40 besar.

Program KRIS telah melayani seluruh kecamatan melalui Puskesmas yang ada di Kabupaten Klungkung dengan metode telepon atau call center (118/0366 118). Ini merupakan program pelayanan kesehatan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung, sebagai bagian dari aksi Gema Santi Pemkab Klungkung. Dengan KRIS ini pemberian pertolongan pada keadaan darurat bisa lebih cepat dilakukan. (kmb31)

BALI GLOBAL CLASSIFIED ADS

Selasa Umanis, 30 Juli 2019

13

IKLAN MINI - IKLAN PELUANG EMAS

Sarana promosi, mempertahankan, memperluas pasar serta meningkatkan citra perusahaan, Paling efektif, mini biaya, maksimal hasilnya � Tarif iklan Mini/Baris

: Minggu s/d Jumat : Rp 49.500,- per baris, Sabtu : Rp 64.350,- per baris (30 character), minimum 2 baris, maksimum 10 baris (bayar dimuka), Adlibs Radio Global/Genta/Besakih Rp 50.000 (3 x siar) � Iklan Peluang Emas : Rp 795.000,- maksimum ukuran 1 kolom X 3 cm, 10 kali muat/bulan (bayar dimuka) tidak termasuk iklan lowongan/dijual/dikontrakkan rumah, tanah, ruko, mobil, dll. Tarif khusus 71 tahun Bali Post. Iklan mendesak untuk dimuat besok, diterima sampai pukul : 18.00 Wita � Materi iklan diserahkan berupa file dalam bentuk CD/Flashdisk dengan format: Coreldraw, Photoshop atau Iklan Anda di desain langsung di bagian iklan Bali Post, GRATIS! � BCA 040 - 2784847 A/n. PT Bali Post, BRI Denpasar 00170 - 1000320300 PT Bali Post

JOB VACANCY LOWONGAN KERJA

Dcr Karywn/ti krj srabutan.Dtg langsung ke Jln.Arjuna 49 Dps

Dcr Waiter/Waitress Lls Min SMA/SMK.CV Lngkap Puri Cendana Seminyak H.081212886674 / 732947

Dcr Sopir SIM B1 dan Mekanik Hub.(0361)425082/3

B.BP.001.07.19.0000907

Dicari Pembantu Rumah Tangga Wanita BujanganH:082359352500 B.BP.001.07.19.0000885

Bth Sopir+ResvIng+Comp,Telp: 287555 /madehilly@yahoo.com.au B.BP.001.07.19.0000892

B.BP.001.07.19.0000893

B.BP.001.07.19.0000903

Dcr Staff(Wnt)Toko,Kasir&Admin untuk di Sanur Hub.0818349915 B.BP.001.07.19.0000906

Dcr Terapist wanita pengalaman Canggu 08113804020 B.BP.004.07.19.0000904

Dicr Guru TK & FO,SMA Max 30Th BsKerjaTeam.Hub:082145707300 B.BP.001.07.19.0000426

SERVICE

BIRO JASA

BENGKEL LAS

BIRO JASA

ALUMINIUM

BIRO JASA

Lowker: Admin min.SMA rajin jujur bisa email,English punya kendaraan & SIM Hub. Modhy WA: 08113946678 B.BP.004.07.19.0000905

Dibutuhkan:1.Kepala Cabang Mataram:Pend.S1,2.Apoteker,3.

Assisten Manager HRD:Min S1,4.

Marketing:Min D3 semua Jurusan 5.Assisten Apoteker/Adm:Min SMF/SMA.LamarankePT.Quantum, Jl.Sesetan No.20 Dps.Email: quantumsaranamedik@gmail.com B.BP.001.07.19.0000899

Dicr Desaign Grafis utk PT Monton Sari Jaya,syarat:menguasai Corel, Ilustrator, fotografi, Photoshop. Kirim Lamaran ke email:monton-sari@hotmail.com Tlp.081337542061/085237567206

DISEWAKAN RUMAH

KEHILANGAN

TOYOTA

Ovr Kont Kost 14kmr Tuban Kuta 41th,blk Ayunadi H.08123806363

Hlg BPKB No:L01029151-O DK 9710 FQ an.Ponco Ismadi

Inova’15 Type V bensin KM77 Rb Hub.087860422139.Sanur B.BP.001.07.19.0000895

PROPERTY HONDA

Djl Honda CRV’16,As Bali,Matic Putih,KM 18000 HP:0811397898 B.BP.001.07.19.0000901

� Denpasar : (0361) 225764 (hunting) WA. 081802411818 e-mail:iklanbp@yahoo.co.id, iklan@balipost.co.id

DIJUAL MOBIL

B.BP.001.07.19.0000910

DIJUAL MOBIL

Informasi pasang iklan Telepon

DIJUAL RUMAH

Dijual Rmh 3are CekoMaria Dps DP 10% Bunga Krd 0.83% / bln HUb:081338183031/081805374433 B.BP.004.07.19.0000101

B.BP.001.07.19.0000802

KEHILANGAN Hlg BPKBNO.5817090-ODK8906 E An.PT.Sekar Bumi(FFDD Bali)

B.BP.001.07.19.0000896

HlgBPKBNO.A2694687-ODK9407 AK An.PT.Sekar Bumi(FFDD Bali)

B.BP.001.07.19.0000897

HlgBPKBNo.M01517074-OYamaha DK 4717 OW An.I Nyoman Trisna

B.BP.004.07.19.0000898

B.BP.154.07.19.0000909

BANGLI

14

Selasa Umanis, 30 Juli 2019

Tahapan Pilkada Dimulai September Bangli (Bali Post) – Pemilihan kepala daerah (pilkada) Kabupaten Bangli dijadwalkan berlangsung 2020 mendatang. Namun, rangkaian tahapan penyelenggaraan pilkada akan segera dimulai pada tahun ini.

Komisioner KPU Bangli Roy Suparman mengatakan, Pilkada Bangli akan dilangsungkan pada 23 September 2020.

Sementara tahapan penyelenggaraan pilkada akan dimulai pada bulan September tahun ini. Tahapan akan diawali dengan penyusunan anggaran, pembentukan badan adhock (PPK dan PPS) serta penyusunan peraturan juklak dan juknis. “Kegiatan sosialisasi juga akan kita laksanakan mulai September,” kata Roy didampingi tiga komisioner KPU Bangli lainnya saat menggelar media gathering dengan awak media di Bangli, Senin (29/7) kemarin.

Dikatakan Roy dalam Pilkada Bangli, kemungkinan ada 5 paket calon. Dari partai politik maksimal tiga paket, sementara calon perseorangan dua paket.

Persyaratan pencalonan akan diumumkan KPU nanti.

Khusus untuk calon perseorangan, Roy mengatakan sesuai aturan sebelumnya, salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah mengumpulkan dukungan sebanyak 10 persen dari total daftar pemilih tetap (DPT) Bangli. Di mana pada pemilu terakhir jumlah DPT tercacat sebanyak

187.371. Dengan jumlah itu, paling tidak calon perseorangan bisa mengumpulkan lebih 19 ribu dukungan masyarakat. Ini untuk mengantisipasi adanya data ganda pendukung yang dibuktikan dari fotokopi KTP. Bagi yang berkeinginan maju lewat jalur perseorangan, menurut Roy, sudah mulai bisa bergerak mengumpulkan dukungan dari sekarang.

Kebutuhan anggaran pilkada, pihaknya sudah mengajukan Rp 21,4 miliar lebih ke pemerintah kabupaten. Kemungkinan akan mengalami peningkatan jika diterapkan standar baru terkait honor bagi badan adhock. Adanya rencana kenaikan honor tersebut mengacu pengalaman Pemilu 2019. Honor yang diberikan terhadap penyelenggara adhock belum sesuai dengan beban kerja mereka yang tinggi. Saat ini KPU RI sudah mengusulkan kenaikan honor penyelenggara ke Kemenkeu. Usulannya bisa naik 50-60 persen.

Dikatakan juga bahwa dalam pilkada nanti TPS yang akan dibuat jumlahnya tidak sebanyak TPS saat pilpres. Kisarannya hanya sekitar 500 TPS. Sebab dalam pilkada nanti, jumlah maksimal pemilih dalam setiap TPS dibatasi 800 orang. Berbeda dengan pemilu lalu jumlah pemilih dibatasi 300 orang per TPS. Jelang pilkada, saat ini KPU Bangli juga sudah mulai melakukan pemutakhiran data pemilih. (kmb40)

Bali Post/kmb40

KASUS - Kasat Reskrim Polres Bangli AKP M. Akbar Eka Putra Samosir didampingi Kasubag Humas AKP Sulhadi merilis kasus pungli dengan dua tersangka, Senin (29/7) kemarin.

Besok Dilimpahkan ke Kejari

Kasus Pungli Kadus dan Klian Banjar Adat Sudihati

Bangli (Bali Post) –

Berkas perkara kasus pungutan liar (pungli) terhadap penduduk pendatang dengan tersangka Klian Banjar Dinas (Kadus) Dahlan dan Klian Banjar Adat Sudihati Ali Usman telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Negeri Bangli.

Rencananya, pelimpahan kedua tersangka beserta barang bukti akan dilakukan Polres Bangli pada Rabu (31/7) besok.

Bali Post/kmb40

PILKADA - Roy Suparman didampingi tiga komisioner KPU menjelaskan persiapan penyelenggaraan Pilkada 2020.

Kerusakan Jalan Kayupadi Diperbaiki Tahun Ini Bangli (Bali Post) Kerusakan jalan di wilayah Dusun Kayupadi, Desa Songan, Kintamani bakal segera diperbaiki Pemkab Bangli tahun ini.

Untuk memperbaiki kerusakan jalan tersebut, Pemkab telah menyiapkan anggaran Rp 3 miliar lebih.

Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PUPRPerkim) Kabupaten Bangli Made Soma, Senin (29/7) kemarin menjelaskan, ruas jalan di wilayah Kayupadi yang akan diperbaiki tahun ini yakni KayupadiPinggan. Perbaikan akan dilakukan dalam waktu dekat.

“Proses kontraknya sudah.

Tinggal pelaksanaan saja,” kata Soma.

Perbaikan ruas jalan tersebut akan dilakukan menggunakan anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Reguler. Nilainya mencapai Rp 3,9 miliar lebih. Panjang jalan rusak yang akan diperbaiki sekitar 2 kilometer.

Soma mengakui bahwa ruas jalan tersebut sudah cukup lama tidak pernah diservis. Terakhir kali ruas jalan itu diaspal lapen. Terbatasnya anggaran menjadi salah

satu kendala perbaikan selama ini. “Karena sebelumnya ada yang lebih urgen dari itu.

Tapi tahun ini kami pastikan ruas jalan Kayupadi-Pinggan diperbaiki,” jelasnya.

Sementara untuk ruas jalan Kayupadi-Songan yang juga rusak, Soma menambahkan Dinas PUPRPerkim akan berupaya memperbaikinya di tahun berikutnya. Panjang ruas jalan Kayupadi-Songan yang rusak hampir 2 kilometer. “Sudah direncanakan perbaikannya tahun 2020,” imbuhnya.

Sebelumnya diberitakan,

kondisi jalan di wilayah Dusun Kayupadi, Desa Songan, Kintamani rusak parah.

Sejak pertamakali diaspal belasan tahun lalu, jalan yang menjadi akses utama masyarakat tersebut tak pernah tersentuh perbaikan dari pemerintah. Agar bisa dilalui, masyarakat setempat selama ini terpaksa urunan melakukan perbaikan secara swadaya.

Kadus Kayupadi B I Komang Brata Adiyanto, Minggu (28/7) mengungkapkan, jalan yang ada di wilayah dusunnya tersebut pertamakali mendapat pengaspalan tahun 2008 lalu. Sejak diaspal tak pernah sekalipun pemerintah melakukan servis terhadap jalan tersebut hingga kondisinya rusak parah seperti sekarang. “Rusak parahnya sudah dari lima tahunan lalu. Sekarang sudah hancur total dan berdebu,” ungkapnya.

Panjang jalan yang rusak parah, kurang lebih mencapai 1 kilometer. Agar bisa dilalui, selama ini masyarakat di Dusun Kayupadi terpaksa urunan Rp 20-50 ribu per KK untuk melakukan perbaikan secara swadaya. Perbaikan dilakukan dengan cara menambal jalan rusak menggunakan semen. (kmb40)

Bupati Inginkan Ekstensifikasi Wisata Bangli (Bali Post) Sejumlah destinasi wisata baru di Bangli belakangan ini mulai muncul dan berkembang. Beberapa di antaranya yakni Twinhiil di Desa Bunutin, Bangli dan Air Terjun Tukad Cepung yang ada di Kecamatan Tembuku. Keberadaan destinasi tersebut selalu ramai dikunjungi wisatawan terutama saat hari libur.

Di Air Terjun Tukad Cepung misalnya, pada hari biasa kunjungan wisatawan mencapai 200-300 orang per hari. Sementara saat hari libur, kunjungannya membludak dan tembus hingga 700-800 orang per hari. Wisatawan yang berkunjung tak hanya lokal namun juga wisatawan asing.

Keberadaan sejumlah destinasi wisata baru yang kini hidup dan berkembang terse-

but mendapat perhatian Bupati Bangli I Made Gianyar.

Diwawancara belum lama ini, Made Gianyar mengungkapkan apresiasinya terhadap objek wisata baru yang kini mulai dikembangkan masyarakat seperti Twinhiil dan Air Terjun Tukad Cepung.

Menurutnya, dua objek wisata tersebut sangat bagus dan menarik, untuk dijadikan pilihan alternatif dalam berwisataa di Bangli.

Ia berkeinginan memberi status terhadap objek wisata baru tersebut dan mengatur legalitas pemungutan karcis masuknya. “Kita ingin ada ekstensifikasi wisata di Bangli. Kan sekarang banyak sudah ada objek wisata baru yang hidup seperti Twinhill dan Tukad Cepung. Coba distatuskan itu seperti di Pengelipuran, kan legalitas objek sudah distatuskan dan

pengelolaannya sudah distatuskan,” ungkapnya.

Untuk hal itu, Made Gianyar mengaku sudah memerintahkan OPD terkait melakukan kajian. “Saya sudah minta dilakukan kajian pemberian status kelas destinasi. Apakah masuk kelas pariwisata kabupaten atau pariwisata desa,” terangnya.

Setelah nantinya distatuskan, selanjutnya dikomunikasi dengan pihak desa. “Setelah nantinya ada legalitas, kita buatkan karcis masuk objek wisata baik di Tukad Cepung atau Twinhil. Kalau belum ada legalitas yang mengaturnya dari aspek hukum takut kena saber pungli,” ujarnya. Meski nantinya semua hasil akan kembali ke desa, menurut Made Gianyar, legalitas untuk melakukan pungutan penting adanya. (kmb40)

Kasat Reskrim Polres Bangli AKP M. Akbar Eka Putra Samosir didampingi Kasubag Humas AKP Sulhadi, Senin (29/7) kemarin menjelaskan, berdasarkan surat dari Kepala Kejaksaan Negeri Bangli Nomor: B-1096/N.1.13/ Epp.1/06/2019 tanggal 26 Juni 2019 dan surat dari Kepala Kejaksaan Negeri Bangli Nomor : B-1095/M.1.12/Epp.1/06/2019 tanggal 26 Juni 2019, penyidikan terhadap kasus pungli di Banjar Sudihati, Desa Kintamani sudah dinyatakan lengkap. Selanjutnya pada Rabu (31/7), pihaknya akan melimpahkan kedua tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Negeri Bangli. “Kami akan segera lakukan tahap II,” kata AKP Akbar Samosir.

Dijelaskannya, Klian Banjar Dinas (Kadus) Dahlan dan Klian Banjar Adat Sudihati Ali Usman ditetapkan seb-

agai tersangka kasus pungli setelah terjaring OTT Timsus Polres Bangli. Keduanya terjaring OTT di rumah milik Ali Usman, Sabtu (19/5) lalu sekitar pukul 21.00 Wita.

Kedua tersangka diketahui melakukan pungutan berupa uang kepada penduduk pendatang (duktang)/nonpermanen yang tinggal di wilayah Desa Kintamani. Dengan cara mendatangi tempat tinggal duktang didampingi pecalang untuk melakukan pendataan.

Kedua tersangka saat itu meminta para duktang melaporkan diri kepada kepala lingkungan. Sebagai bentuk pengawasan dan pengikat terhadap keberadaan penduduk pendatang muslim di wilayah Desa Kintamani, tersangka mewajibkan duktang untuk mengisi sejumlah formulir. Di antaranya menandatangani surat pernyataan kesanggu-

pan mematuhi aturan dusun dengan kewajiban membayar Rp 350 ribu, surat rekomendasi Klian Banjar Dinas Sudihati agar dapat dipertimbangkan untuk menjadi penduduk Desa Kintamani, dan surat pernyataan selaku penampung penduduk pendatang.

“Selanjutnya formulir yang telah diisi biodata penduduk pendatang dan ditandatangani, diserahkan kembali kepada tersangka Dahlan.

Sementara uang sebagai persyaratan mematuhi aturan dusun sebesar Rp 350 ribu diserahkan kepada pelaku Ali Usman,” jelas AKP Akbar.

Saat dilakukan OTT, timsus berhasil mengamankan pelaku Ali Usman tertangkap tangan sedang menerima 3 buah amplop berisikan uang masing-masing Rp 250.000 yang diserahkan oleh korban Tio dan Mohamad Fajar Gu-

nawan. Dari tangan pelaku Ali Usman juga berhasil diamankan barang bukti lainnya berupa uang tunai sejumlah Rp 1.300.000, buku catatan warga penduduk pendatang musiman yang sudah membayar, satu buah stampel Klian Adat Sudihati, buku besar catatan penduduk, bolpoint, dan satu bendel berkas administrasi.

“Pelaku Dahlan saat ke rumah Ali Usman membenarkan perbuatan tersebut dilakukan atas inisiatif dan kesepakatan para pelaku,” jelasnya.

Perbuatan kedua tersangka dianggap melawan hukum karena pungutan tersebut tidak diatur dalam Peraturan Desa Kintamani dan bertentangan dengan undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan dan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya selaku perangkat desa dengan maksud untuk mendapatkan sejumlah uang yang nantinya akan digunakan untuk membantu operasional serta pembangunan sarana dan prasarana Banjar Sudihati Desa Kintamani. (kmb40)

Selasa Umanis, 30 Juli 2019

OLAHRAGA

15

Final Piala Indonesia Digelar 6 Agustus Jakarta (Bali Post) – PSSI telah menetapkan jadwal laga tunda leg kedua final Piala Indonesia antara PSM Makassar melawan Persija Jakarta. Lokasi laga tak berubah.

Bali Post/ant

Pendukung PSM Makassar membawa anak mereka saat menunggu penjelasan dari panitia pelaksana terkait penundaan final Piala Indonesia 2019 di Stadion Andi Mattalatta, Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (28/7). Pendukung PSM Makassar mengaku kecewa karena pertandingan final leg kedua Piala Indonesia 2019 yang mempertemukan PSM Makassar melawan Persija Jakarta tersebut telah lama mereka nantikan.

Kejurnas ’’Grasstrack’’ Piala Danrem di Perancak

Kejuaraan grasstrack.

Denpasar (Bali Post) Kejurnas Grasstrack putaran I Region III (Bali, NTB, NTT) memperebutkan Piala Danrem 163/Wira Satya akan digelar di Sirkuit Perancak, Negara, Jembrana pada 3-4 Agustus mendatang. Untuk event Region III ini mendapatkan jatah tiga putaran, sedangkan putaran kedua diselenggarakan di NTB dan putaran ketiga dihelat di NTT. Danrem 163/Wira Satya Kolonel (Arh) A.M. Suharyadi, S.IP., M.Si. ketika dikonfir-

Bali Post/ist

masi di Makorem, Senin (29/7) kemarin, menyebutkan event Kejurnas Swallow Grasstrack 2019 merupakan event Piala Danrem 163 Wira Satya yang kedua mengingat sebelumnya event serupa diselenggarakan tahun 2016 lalu bertempat di Sirkuit Bengkala, Buleleng.

Danrem Suharyadi menilai kegiatan ini mempunyai nilai yang positif untuk mewadahi bakat, skill dan sekaligus hobi bagi para peserta yang menggeluti olahraga otomotif khususnya grasstrack. Dijelaskan-

Selasa, 30 Juli 2019 05:00 Wita Gayatri Mantra 05:52 Wita Mars Indonesia Raya 05:54 Wita Mars Bali Jagadhita 05:56 Wita Lagu Ngastitiang Bali 06:00 Wita Puja Trisandya 06:05 Wita Dharma Wacana Karya Atiwa Tiwa Matatah dan Mamukur (3) 06:35 Wita Seputar Bali Pagi 07:05 Wita Bali Channel 07:35 Wita Kartun Bagus and Friend 08:05 Wita Bali Channel Tourist TV 08:30 Wita Ocydia Home Shopping 09:00 Wita Seputar Bali Terkini 09:05 Wita Gatra Praja 10:00 Wita Seputar Bali Terkini 10:05 Wita Ocydia Home Shopping 10:30 Wita Bali Channel Tourist TV 11:00 Wita Seputar Bali Terkini 11:05 Wita Parameter 11:30 Wita Taksu Mangku Dalang Agung Wisnawa, Ciptakan Dalang Wayang Inovatif 11:30 Wita Ocydia Home Shopping 12:05 Wita Dharma Wacana Karya Atiwa Tiwa Matatah dan Mamukur (4) 12:30 Wita Berita Siang 13:00 Wita Klip Bali 13:30 Wita Folk Song 14:00 Wita Seputar Bali Terkini 14:05 Wita Klip Bali 14:30 Wita Ocydia Home Shopping 15:00 Wita Seputar Bali Terkini 15:05 Wita Folk Song 15:30 Wita Bali Channel Tourist TV 16:00 Wita Seputar Bali Terkini 16:05 Wita Upakara 17:00 Wita Nangun Yadnya Upacara Caru Nawa

Gempang, Sasab Merana, Kelebon Amuk lan Buta Crurik Balik Sumpah Ring Desa Pecatu 17:30 Wita Kartun Krishna Garuda (2) 18:00 Wita Puja Trisandya 18:05 Wita Seputar Bali 19:30 Wita Giliran Anda 20:00 Wita Orti Bali 20:30 Wita Folk Song 21:00 Wita Ista Dewata Pura Bali Bang Telepud 21:30 Wita Sansekerta 22:00 Wita Seputar Bali Terkini 22:05 Wita Lila Cita Calonarang Denkayu, Madri Pralaya (1) 23:00 Wita Seputar Bali Terkini 23:05 Wita Ocydia Home Shopping 23:30 Wita Bali Channel

nya, event ini dihelat berkaitan HUT ke-74 Kemerdekaan RI, sekaligus merayakan hari raya Galungan dan Kuningan yang saat ini sedang berlangsung bagi umat Hindu di Bali. ‘’Bagi umat Hindu usai bersembahyang hari raya Kuningan, siangnya bisa menyaksikan Kejurnas Grasstrack, sekaligus sebagai hiburan bagi masyarakat,’’ papar Danrem Suharyadi.

Menurutnya, event ini juga sebagai wahana pembinaan teritorial bagi Korem 163/ Wira Satya, sebab bersinggungan langsung dengan masyarakat. Kolaborasi antara Korem 163/Wira Satya, pihak penyelenggara, sponsorship dan masyarakat menjadi wujud kemanunggalan dan kerja sama yang sangat baik untuk suksesnya event ini.

Sebagai pelindung event ini, Danrem Suharyadi berharap kejuaraan ini dapat berjalan dengan aman dan lancar serta output-nya mampu menghasilkan para atlet grasstrack yang andal dan memiliki prestasi mumpuni yang nantinya bisa diterjunkan pada event di level lebih tinggi. (022)

Pertandingan PSM melawan Persija di final leg kedua Piala Indonesia 2018/19 sedianya digelar Minggu (28/7) kemarin di Stadion Andi Mattalatta. Namun PSSI memutuskan menundanya karena faktor keamanan.

Sehari sebelum pertandingan, bus Persija dilempari batu oleh sejumlah orang tak dikenal. Akibatnya kaca bus pecah dan beberapa pemain Macan Kemayoran mengalami luka-luka. Persija pada prosesnya menolak datang ke stadion karena menimbang situasi kurang kondusif.

PSSI melalui suratnya mengumumkan bahwa laga tunda akan digelar pada Selasa (6/8) nanti. Venue pertandingan tak mengalami perubahan, yakni di Andi Mattalatta atau Mattoanging.

Menindaklanjuti surat PSSI nomor 2709/AGB/VII2019 tertanggal 28 Juli 2019 perihal penundaan pertandingan final Kratingdaeng Piala Indonesia 2018/19 leg II antara PSM Makassar melawan Persija Jakarta, bersama ini disampaikan penetapan jadwal final Kratingdaeng Piala Indonesia 2018/19 leg II antara PSM Makassar melawan Persija adalah sebagai berikut. ‘’Hari, tanggal: Selasa, 6 Agustus 2019, kickoff 16.30

Wita bertempat di Stadion Andi Mattalatta Makassar,’’ demikian bunyi surat PSSI yang ditandatangani oleh Sekjen PSSI Ratu Tisha, Senin (29/7) kemarin.

PSM belum mengetahui secara detail syarat-syarat yang diberikan oleh PSSI dengan penjadwalan ulang laga leg II final Piala Indonesia melawan Persija. PSM bakal menggelar pertemuan dengan perwakilan PSSI lebih dahulu dalam waktu dekat. ‘’Ini akan dibicarakan kemudian, kemungkinan ada tim dari PSSI datang untuk membicarakan segala aspek yang harus diselesaikan,’’ ujar CEO PSM Munafri Arifuddin.

Untuk menyelenggarakan pertandingan nanti, PSM pun siap untuk melakukan persiapan maksimal termasuk menyediakan pengamanan ekstra yang menjadi poin ditundanya laga tersebut oleh PSSI. ‘’Tentu kalau masalah keamanan dan masalah-masalah lainnya kita harus tingkatkan, karena kemarin ada pelajaran yang harus dipetik untuk membuat penyelenggaraan lebih maksimal,’’ ujar Munafri.

Menuju final leg kedua ini, Persija dalam posisi unggul 1-0 berkat kemenangan di Gelora Bung Karno. (kmb33)

Bali Post/ist

JUARA - Penyerahan piala kepada tim silat juara pada Bali International Championship I/2019 di GOR Lila Bhuana, Minggu (28/7) lalu.

Tapak Suci Bali Juara Favorit

Denpasar (Bali Post) Tim pencak silat Tapak Suci Bali merebut gelar juara favorit pada kejuaraan internasional bertajuk ‘’Bali International Championship I/2019’’ di GOR Lila Bhuana yang berakhir Minggu (28/7) malam lalu. Juara umum favorit II direbut Elang Putih Bondowoso dan juara umum favorit III MBA Spartan Surabaya.

Untuk juara umum SD direbut Elang Putih Bondowoso, disusul Bakti Negara Bali dan Tapak Suci Bali. Juara umum SMP direbut Tim Singapura kemudian SMI Komda Bali Unit Satriamada. Untuk juara umum SMA diraih Elang Putih Bondowoso, disusul SMI Komda Bali Unit Satriamada dan Persinas Asad Kediri. Un-

tuk juara umum Mahasiswa/ Dewasa diraih Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Pagar Nusa Denpasar, dan Elang Putih Bondowoso.

Sementara pesilat terbaik SD dinobatkan kepada Putu Dheva Nugraha (Bakti Negara Mengwi) dan Putri Gladis A (Elang Putih Bondowoso).

Pesilat terbaik SMP jatuh kepada Muhammad Dhafin Khalish bin Rashid (Singapura) dan Ni Gusti Ayu Viona (SMI Komda Bali Unit Satriamada). Pesilat terbaik SMA direbut Muhammad Juaini (PPS Mataram Manunggal) dan Anggreani Karomah (Padepokan Tapak Suci Lobar). Pesilat terbaik Mahasiswa diraih I Ketut Dana (Kerta Wisesa Gajah Mada) dan Fitriyaningrum (TS Unimus). (022)

@balipostcom http://twitter.com/balipostcom @balipost_com http://instagram.com/balipostcom

balipost http://facebook.com/balipost

iklan@balipost.co.id redaksi@balipost.com

SELASA UMANIS, 30 Juli 2019

KULINER KESEHATAN TOP IN VASI

Bali Post/wan

PEMILIHAN - Sebanyak 131 siswa dan guru se-Bali mengikuti seleksi Pemilihan Siswa Ajeg Bali (SAB) dan Guru Ajeg Bali (GAB) di gedung Bali Post.

Seleksi SAB dan GAB 2019

131 Peserta Adu Wawasan dan Keterampilan Ajeg Bali WONDERFUL BALI

SUASANA jaba Pura Dalem Kerti Bhuwana Bali Post, Senin (29/7) kemarin, dipenuhi siswa dan guru berbusana adat Bali. Mereka menari, mawirama dan berpidato di depan juri. Saat itu sebanyak 131 siswa dan guru se-Bali mengikuti seleksi berupa tes wawancara dan kompetensi ajeg Bali serangkaian Pemilihan Siswa Ajeg Bali (SAB) dan Guru Ajeg Bali 2019.

Program yang dirintis Bali Post sejak 2003 lalu,

kini pesertanya membeludak yakni 131 orang, masingmasing 48 dari guru dan 83 dari siswa SD, SMP, SMASMK se-Bali. Mereka diuji oleh Paguyuban Guru Ajeg Bali yang dipimpin Drs. A.A. Dalem Mahendra, M.Si. bersama Wayan Wenten, Made Musna, I.B. Pawana, I.B. Sudirga, Ayu Made Puspawati, A.A. Rimbya Temaja dan Sudibawa.

Ketua Panitia SAB dan GAB 2019 I Made Sueca menegaskan, peserta kali ini

datang merata dari seluruh kabupaten dan kota di Bali.

Mereka beradu wawasan soal ajeg Bali, prestasi akademik dan non-akademik, serta keterampilan dalam ajeg dan budaya Bali. Aspek penilaian juga meliputi kemampuan bahasa asing.

Ini artinya duta ajeg Bali nanti bukan saja cerdas intelektualnya, tetapi juga cerdas secara sosial dan spiritual. Mereka wajib memiliki kompetensi budaya Bali. ‘’Jadi, dalam ajang

ini kita juga menghargai siswa dan guru yang cerdas, kuat akar budayanya serta berdaya saing internasional lewat penguasaan bahasa asing,’’ tegasnya.

Dalam ajang yang digagas serangkaian HUT ke-71 Bali Post tahun ini akan dipilih 36 nominator masingmasing enam orang setiap tingkat SD, SMP dan SMASMK. Pada tanggal 8-11 Agustus mendatang mereka akan digembleng di Pasraman Lumajang, Samsam,

Tabanan guna memperkuat karakter SAB dan GAB. Hasil penilaian selama di pasraman ini dijadikan dasar menentukan para juara.

Ketua Paguyuban Guru Ajeg Bali A.A. Dalem Mahendra mengungkapkan ajang Pemilihan SAB dan GAB adalah komitmen krama Bali guna memperkuat SDM Bali, mendukung visi Gubernur ‘’Nangun Sat Kerthi Loka Bali’’. KMB sebagai penyelenggara tak ingin ajeg Bali hanya bisa diucap-

kan tanpa diikuti dengan penguatan SDM Bali. Untuk itu, ia mengapresiasi peserta seleksi SAB dan GAB semakin banyak. Bahkan sebagian besar guru ajeg Bali sebelumnya semakin dipercaya sebagai tokoh di masyarakat dan oleh pemerintah diangkat menjadi kepala sekolah.

Dari rangkaian proses evaluasi, dia menilai kualitas peserta tahun ini merata.

Siswa dan guru banyak memiliki prestasi, baik dalam

Metta Hadirkan ’’Bersamamu’’

Farah Delah Suhaimi (kanan) dan Renata Devita

Bali Post/kmb

MHTC Sediakan Informasi RS di Malaysia untuk Warga Indonesia MALAYSIA Healthcare Travel Council (MHTC) atau yang dikenal dengan nama “Malaysia Healthcare” siap memberikan fasilitas medis kepada jutaan wisatawan medis dari Indonesia. Kualitas layanan kesehatan itu berkelas dunia, lokasinya mudah diakses dan terjangkau secara kompetitif.

Demikian terungkap dari kunjungan Farah Delah Suhaimi, Director Market Development Indonesia, yang didampingi Renata Devita, Executive Marketing ke Bali Post, Senin (29/7) kemarin.

“Malaysia Healthcare Travel Council sebagai agensi dari pemerintah Malaysia merasa perlu membagikan informasi yang tepat mengenai perawatan kesehatan di Malaysia. Oleh karenanya, MHTC memiliki kantor perwakilan di Jakarta. Staf kami di sini dapat membantu memberikan informasi seputar rumah sakit. Semua layanan informasi ini gratis,” kata Farah.

“Tahun depan, kami akan melaksanakan campaign pertama yaitu Malaysia Year of Healthcare 2020

Bali Post/gie

(MYHT 2020). Campaign ini dilaksanakan bersamaan dengan campaign Visit Malaysia 2020. Dalam Malaysia Year of Healthcare 2020 tersebut, kami akan mengundang semua wisatawan medis untuk dapat memprioritaskan kesehatan mereka melalui pengalaman yang tanpa batas dan merasakan keramahan yang hangat dari Malaysia.

Kami juga mengundang masyarakat di Indonesia untuk dapat merasakan pengalaman bersama dengan Malaysia Healthcare

melalui roadshow ini, terutama dalam MYHT 2020,” tambah Farah.

Malaysia telah diakui secara internasional sebagai “Best Country in the World for Healthcare” dari tahun 2015 hingga 2017, juga tahun 2019 oleh majalah International Living dari AS. Juga menerima penghargaan “Destination of the Year” untuk wisata medis dari tahun 2015 hingga 2017 serta penilaian istimewa pada tahun 2018 oleh International Medical Travel Journal yang berasal dari Inggris. (kmb33)

KOKI asal Jepang, Machiko Matsumoto, berkesempatan berkunjung ke Bali dalam rangka mempelajari toleransi antarumat beragama, khususnya antara umat Hindu dan Muslim.

“Di Jepang, kaum Muslim memiliki keterbatasan, salah satunya untuk menemukan makanan halal.

Oleh karena itu, saya mengajarkan caranya melalui kelas memasak,” ujarnya, Senin (29/7) kemarin.

Machiko memiliki pengalaman memasak lebih dari 25 tahun dan memiliki beberapa studio memasak di Jepang.

Dia juga memiliki sertifikat untuk mengajarkan cara me-

masak makanan halal. Di studionya, Machiko mengajarkan cara memasak bagi orangorang yang ingin belajar.

“Murid saya di Jepang dari berbagai kewarganegaraan, terbanyak dari Timur Tengah. Konsep makanan halal yang saya angkat adalah makanan rumahan Jepang.

Jadi, bahan bakunya bisa mudah ditemui,” ujarnya.

Hal serupa juga diajarkanya di Bali. Beberapa ibuibu mengikuti kelas memasak yang digelar Sabtu (27/7) lalu.

“Ibu-ibu tampak senang belajar memasak. Meraka juga mendapatkan ilmu tentang memasak makanan halal,” katanya. (gie)

Machiko Kagumi Toleransi Umat Beragama di Bali

BELANTIKA musik Bali kini kedatangan salah satu penyanyi muda cantik nan berbakat. Ia adalah Pujaniya Metta atau lebih akrab disapa Metta. Sosok wanita kelahiran 7 Februari 1993 ini sejatinya bukanlah pendatang baru. Pasalnya, ia sudah mulai terjun ke dunia musik sejak duduk di bangku Sekolah Dasar tepatnya sejak kelas IV. Selain menjadi penyanyi cilik di Bali yang sudah sering tampil di TV, ia juga sering menjuarai lomba menyanyi pelajar tingkat provinsi dan nasional sampai akhirnya kini sudah menjadi penyanyi profesional.

Anak ketiga dari tiga bersaudara ini mempunyai segudang prestasi musik, khususnya dalam bidang menyanyi.

Mulai dari menjuarai berbagai ajang perlombaan, hingga pernah diundang bernyanyi di acara bergengsi, seperti APEC yang dihadiri oleh 21 kepala negara se-Asia Pasifik yang diiringi langsung oleh Erwin Gutawa Orchestra pada 2010.

Kini, Metta merilis single pertamanya yang berjudul ‘’Bersamamu’’. Berkerja sama dengan rumah produksi KrsOne Music Production, Metta mempunyai harapan single ini bisa menjadi langkah awalnya untuk memperkenalkan diri lebih luas dan menjadi jejak awal di dunia entertainment Indonesia, khususnya Bali. ‘’Selama ini, saya memang banyak ditawari menyanyikan sejumlah lagu, namun baru lagu ini (‘Bersamamu’ -red) yang meyakinkan saya untuk saya nyanyikan.

Selain karena liriknya yang bagus, musiknya juga sangat pas didengar dan sesuai dengan karakter saya,’’ ujar Metta saat launching single ‘’Bersamamu’’ di Denpasar, beberapa waktu lalu. ‘’Bersamamu’’ m e r u p a k a n lagu yang d i c i p takan oleh duo kakak adik yaitu Iwan dan Krisna yang merupakan juga pendiri dari rumah produksi KrsOne Music Production. Lagu ini menceritakan

bidang akademik dan ajeg Bali. Ada yang menjadi guru sambil menjadi dalang dan mengajar guru pidarta bahasa Bali. Siswanya juga ada yang menjadi penari arja, bondres, dalang, penulis lontar hingga juara lomba karya tulis internasional, namu kuat budaya Balinya. ‘’Semua prestasi siswa dan guru kami berikan skor sesuai tingkat juara. Makanya juri harus bekerja keras dan hatihati menentukan 36 besar,’’ tegasnya. (sue)

BUDAYA

PENDIDIKAN

SENIMAN

tentang seorang wanita yang pernah terluka oleh cinta dan menutup hati untuk pria lain. Namun, saat ada pria yang begitu gigih berjuang untuk meluluhkan hatinya, wanita ini akhirnya mulai memberanikan diri membuka hati. Perempuan yang juga merupakan guru vokal di salah satu sekolah vokal di Denpasar ini mengaku bahwa lagu tersebut terinspirasi dari kisah nyata perjalanan hidupnya, sehingga penjiwaan dalam lagu ini begitu dalam.

Dengan lirik lagu yang sederhana, dengan sentuhan musik pop RnB, lagu ini sangat mudah diingat. Apalagi, aransemen musiknya simpel, namun tetap elegan yang berpadu dengan karakter vokal Metta yang khas, membuat lagu ini memberikan warna pop yang berbeda dari lagu pop yang ada. (win)