Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id
TERBIT SEJAK 16 AGUSTUS 1948 PERINTIS: K. NADHA HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000
balipost (158rb Like) http://facebook.com/balipost
Pengemban Pengamal Pancasila
MINGGU KLIWON, 30 APRIL 2017
Mengapa Menjadi Kaya Itu Penting? APA arti kaya? Bagaimana mengukurnya? Dan mengapa kita ingin menjadi kaya? Setiap orang akan mempunyai definisi yang berbeda-beda kalau ditanya apa artinya kaya dan kapan kita bisa menyebut diri kita kaya. Akan lebih seru lagi jika pertanyaannya dilanjutkan, mengapa ingin kaya? Banyak yang tidak serta merta bisa menjawabnya.
20 HALAMAN
NOMOR 242 TAHUN KE 69
Dan banyak dari sebagian kita yang tidak nyaman membicarakan kekayaan. Saya mempunyai definisi sendiri mengenai kaya ini. Buat saya menjadi kaya itu adalah ketika passive income sudah lebih besar atau sama dengan biaya hidup kita pada expected life style. Jadi, ada tiga kata kunci di sini ya, passive income, biaya hidup kita pada
expected life style. Passive income adalah income dari investasi. (Saya tidak begitu setuju dengan istilah passive income, karena sebenarbenarnya tidak ada income yang bisa kita peroleh dengan pasif; namun istilah ini sudah berlanjut terkenal. Jadi, untuk memudahkan pengertian kita pakai saya ya). Karena yang namanya passive income itu adalah
@balipostcom (4.812 Follower) http://twitter.com/balipostcom
@balipostcom http://instagram.com/balipostcom
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 233801, 225764 Faksimile: 227418
income dari investasi oleh karenanya untuk menjadi kaya, kita harus mempunyai investasi. No Investment, No Wealth Kata kunci kedua adalah biaya hidup. Dan yang terakhir adalah expected life style. Life-style ini yang sebenarnya bisa disetel-setel. Ada yang hanya perlu 5 juta, ada yang 50 juta sebulan, bahkan ada yang perlu 500 juta sebulan. Ini terserah masing-masing orang saja. Dengan definisi seperti ini maka orang yang life style-nya 5 juta sebulan sebenarnya akan lebih mu-
dah kayanya dibandingkan orang yang life style-nya 50 juta. Yang butuh life style 500 juta sebulan tentunya lebih susah lagi menjadi kaya. Ketika income dari investasi kita sudah melebihi dari biaya hidup kita, hidup akan menjadi menarik. Kita tiba-tiba mempunyai pilihan. Kita tidak perlu bekerja lagi kalau kita tidak menginginkannya. Kita bisa mengerjakan hal-hal yang kita senang melakukannya. Kalau perlu, kita bisa ‘memecat’ bos kita. “Bos, mulai hari ini bapak saya pecat. Besok saya sudah tidak masuk bekerja lagi’’. (Atau bulan depan, jika kita
harus mengupayakan mengalihkan pekerjaan kepada pengganti kita). Berapa banyak orang yang tidak menyenangi pekerjaannya, tidak senang pada lingkungan kerjanya namun tidak punya daya untuk mengatasinya. Dengan menjadi kaya, kita punya pilihan. Bukan berarti kita tidak perlu bekerja lagi, namun kita bekerja bukan lagi karena kita harus bekerja, kita bekerja karena kita ingin bekerja. Hidup bukan lagi sekadar bekerja, namun berkarya. Dan ini bedanya bumi dan langit. Hidup akan menjadi lebih hidup. Semoga bermanfaat. (*)
Alih Kepemilikan Bali Menganga Denpasar (Bali Post) -
Menjaga Bali makin susah dan dipastikan makin sulit. Tekanan ekonomi dan politik berpotensi menjadikan Bali daerah rawan. Tak saja rawan dalam hal pelestarian adat dan budaya juga sangat rawan dalam hal kepemilikan lahan. Ini terbuka ketika sebagian besar tanah Bali telah dikuasai pemodal. Keterpurukan ekonomi akan membuat penduduk Bali makin termaginalkan.
REMBUK PEMIMPIN BALI
Bali Post/ist
PAMERAN JAGUNG OLAHAN - Menteri Puspayoga didampingi Wakil ketua Komisi IV DPR RI Viva Yoga Mauladi, Bupati Lamongan Fadeli, perwakilan Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Pertanian dan Kementerian Desa, PDTT meninjau pameran hasil jagung olahan sekaligus melepas ekspor ke negara Asia dan Timor Leste pada saat Panen Raya Jagung di Desa Banyubang Kecamatan Solokuro Lamongan Jawa Timur, Sabtu (29/4) kemarin. (ad2102)
Dari segi pawongan, ada indikasi manusia Bali mengalami degradasi moral. Orang Bali mestinya memiliki perilaku yang didasari dharma, artha, kama, dan moksa. Tapi, tanda-tanda itu sudah mulai tidak kelihatan yang artinya sudah terjadi penurunan martabat orang Bali. Kemudian dari segi parahyangan, proses desakralisasi tempat-tempat suci semakin luas.
‘’saya memprediksi alih kepemilikan terhadap lahanlahan di Bali akan makin terbuka. Ini ancaman serius bagi pelestraian budaya Bali. Untuk itulah masyarakat Bali tidak perlu takut menantang siapa saja yang ingin menjadi calon pemimpinnya. Sebab, pemimpin Bali ke depan harus dipastikan memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi,’’ ujar ujar Dr. I Gde Made Sadguna, S.E., MBA. dalam wawancara dengan Bali Post. Ia menegaskan selain itu, pemimpin Bali ke depan harus memahami adat, budaya, dan implementasi Agama Hindu. Mengingat, orang Bali hidup dalam dua dunia sekaligus yakni sekala dan niskala.
“Kalau ibarat tiang, tiga pilar utama Tri Hita Karana sudah damage. Sudah mengalami perusakan-perusakan maupun desakralisasi,” ujarnya. Sadguna mengatakan Bali saat ini tengah menghadapi persoalan besar. Pasalnya, Tri Hita Karana sebagai falsafah yang menjadi fondasi eksistensi Bali terganggu. Dari segi palemahan, sebagian besar tanah Bali sudah tidak dimiliki oleh orang Bali. Alih kepemilikan kepemilikan ini jauh lebih berbahaya ketimbang alih fungsi. Sebab, tanah-tanah itu dipastikan tidak lagi disucikan melalui proses upacara. Hal. 19 Taksu Bali
Bali Post/dir
I Gde Made Sadguna
Desa Pakraman Diharapkan Dapat Legalisasi PULAU Nusa Lembongan tidak terlepas dari hutan mangrove. Pasalnya, ratusan masyarakat yang beralih profesi ke dunia pariwisata menggantungkan nafkah dari kunjungan wisatawan ke hutan mangrove. Hanya, tidak adanya izin pengelolaan hutan mangrove membuat masyarakat mengelola kawasan tersebut secara ilegal. Hal ini pun menjadi perhatian Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta. Pihaknya pun telah melakukan pendekatan ke Pemprov Bali agar nantinya masyarakat dapat mengelola hutan mangrove secara legal melalui Desa Pakraman. Mengingat keberadaan sejumlah akomodasi pariwisata di kawasan hutan mangrove telah menjamur. Bahkan, di antaranya telah mendirikan bangunan permanen. Bupati Suwirta pun meminta solusi agar masyarakat yang telah menempati hutan mangrove dapat mengelolanya secara legal. “Saya sudah mengundang Dinas Kehutanan Provinsi Bali untuk menunjukkan situasi riil di lapangan. Beberapa kali sudah diproses untuk menindaklanjuti usulan,” jelasnya. Menurut Bupati Suwirta masyarakat yang saat ini menempati hutan mangrove siap untuk menyewa atau pun membayar retribusi terkait pemanfaatan hutan mangrove ini. Mengingat, tidak adanya kejelasan pemanfaatan hutan mangrove ini masyarakat menjadi resah dalam memanfaatkan wilayah yang masuk di dalam kawasan yang dilindungi. Hal. 19 Wisata Mangrove
Bali Post/dok
SAMPAH - Kawasan mangrove di Taman Hutan Rakyat (Tahura) selain rawan penyerobotan juga tercemar sampah. Selain itu, kawasan mangrove juga dijadikan tempat pembuangan limbah sisa beton, sisa pembuatan galangan kapal (fiber glass), limbah industri ayam potong, dan limbah pembuangan pabrik pengolahan ikan.
MANGROVE TAHURA NGURAH RAI TERANCAM ’’Manusia sangat kuat menekan hutan mangrove di Tahura. Utamanya berupa penyerobotan, alih fungsi lahan, serta pencemaran-pencemaran dari sampah atau residu-residu bahan kimia lainnya yang dibawa oleh sungai-sungai yang bermuara di Tahura Ngurah Rai.’’
KEBERADAAN hutan mangrove di Bali yang berpagar rakyat, tak akan lepas dari adanya gangguan. Baik berupa penyerobotan kawasan hutan, alih fungsi, maupun pencemaran. Gangguangangguan itu utamanya sangat terlihat di kawasan hutan Taman Hutan Rakyat (Tahura) Ngurah Rai. Terlebih dari keseluruhan hutan mangrove yang dimiliki Pulau Dewata, dominan memang berada di kawasan itu. “Memang, secara umum itu mengalami beberapa gangguan terutama yang berada di Tahura Ngurah Rai. Sedangkan di ka-
bupaten lain seperti Kabupaten Klungkung dan Kabupaten Jembrana dan Buleleng sedikit lebih aman posisinya,” ujar Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Bali, I Gede Nyoman Wiranatha di Denpasar. Wiranatha mengakui, manusia sangat kuat menekan hutan mangrove di Tahura. Utamanya berupa penyerobotan, alih fungsi lahan, serta pencemaranpencemaran dari sampah atau residu-residu bahan kimia lainnya yang dibawa oleh sungai-sungai yang bermuara di Tahura Ngurah Rai. Kendati sudah dilakukan upaya penertiban, toh penyero-
botan masih saja terjadi. “Adanya penyerobotan itu kendalanya dari masyarakat sekitar. Terus terang hutan itu kan berpagar rakyat, ya tergantung dari perilaku masyarakat bagaimana keberadaan hutan itu sendiri. Memang sosialisasi, imbauan, ajakan, sudah sering kita lakukan tetapi tetap berulang kembali pada perilaku manusia yang ada di sekitar,” paparnya. Dari catatan Dinas Kehutanan tahun 2015, hanya ada 16 penyertifikatan di kawasan Tahura Ngurah Rai seluas 3,340 Ha. Namun kini telah berkembang menjadi
Empat Masalah Belum Terurai
Bali Post/dwa
WISATA - Hutan mangrove di Nusa Penida, Klungkung menjadi objek wisata. Di hutan mangrove juga dikelola wisata mangrove oleh kelompok yang berada di bawah naungan desa, dengan 30 anggota. Kelompok ini bertugas untuk memandu wisatawan berkeliling di taman mangrove.
Bali Post/dok
I Gede Nyoman Wiranatha
DATA Dinas Kehutanan Provinsi Bali, hutan mangrove di dalam kawasan hutan seluas 2.244,99 Ha. Sementara di luar kawasan hutan, tercatat ada hutan mangrove seluas 755,01 Ha. Hutan mangrove di dalam kawasan hutan tersebar di kawasan Taman Hutan Rakyat (Tahura) Ngurah Rai seluas 1.373,5 Ha, Hutan Lindung Nusa Lembongan seluas 202 Ha, Hutan Produksi Budeng seluas 66,99 Ha, dan kawasan Hutan Taman Nasional Bali Barat seluas 602,5 Ha. Sementara hutan mangrove di luar kawasan hutan tersebar di daerah Perancak, Jembrana, daerah Banyuwedang
dan Sumberklampok, Buleleng, dan daerah Nusa Ceningan, Klungkung. “Rata-rata kondisi mangrove bagus, kecuali di Tahura Ngurah Rai terdapat kondisi kritis kurang lebih 10%,” ujar Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Bali, I Gede Nyoman Wiranatha. Pihaknya mengklasifikasi empat permasalahan di Tahura Ngurah Rai. Pertama, gangguan keamanan hutan berupa perambahan kawasan hutan yang tersebar mulai dari Desa Sanur Kauh sampai Tanjung Benoa dan peryertifikatan di kawasan hutan. Permasalahan kedua, yakni pencemaran kawasan akibat pembuangan
sampah, limbah sisa beton, sisa pembuatan galangan kapal (fiber glass), limbah industri ayam potong, dan limbah pembuangan pabrik pengolahan ikan. Ketiga, tumpang tindih kawasan hutan dengan PT Pelindo III (Persero), dan keempat, kerusakan hutan lantaran di dalam kawasan ada perairan yang sulit ditumbuhi mangrove. “Di dalam kawasan hutan terdapat seluas ± 169,95 Ha berupa perairan yang sulit ditumbuhi mangrove sehingga secara konvensional tidak bisa ditanami,” jelas Wiranatha. Hal. 19 Kawasan Tahura
54 sertifikat yang tumpang tindih dengan kawasan hutan. Meskipun luasnya berkurang menjadi 19.853 m2 per September 2016. “Memang secara bertahap kita sudah lakukan proses hukum, seluruh pelanggaran, seluruh kegiatan, aktivitas di Tahura Ngurah Rai yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada itu dilaporkan atau kerja sama dengan Polda Bali untuk menyikapi apabila tidak mengindahkan peringatanperingatan yang kita lakukan,” jelasnya. Hal. 19 Menyangkut Sampah
MASALAH TAHURA n Gangguan keamanan hutan berupa perambahan kawasan hutan yang tersebar mulai dari Desa Sanur Kauh sampai Tanjung Benoa dan peryertifikatan di kawasan hutan. n Pencemaran kawasan akibat pembuangan sampah, limbah sisa beton, sisa pembuatan galangan kapal (fiber glass), limbah industri ayam potong dan limbah pembuangan pabrik pengolahan ikan. n Tumpang tindih kawasan hutan dengan PT Pelindo III (Persero) dan kerusakan hutan lantaran di dalam kawasan ada perairan yang sulit ditumbuhi mangrove.