Bali Post
balipost (170 rb Like) http://facebook.com/balipost
SEJAK 1948
@balipostcom (6.000 Follower) http://twitter.com/balipostcom
@balipost_com http://instagram.com/balipostcom
Delapan Ruko Target Fantastis di Buleleng Terbakar dan Tak Masuk Akal Pansus Kritisi Ranperda RPJPD dan RPJMD Bali
Singaraja (Bali Post) – Sejumlah rumah toko (ruko) di Buleleng terbakar, Selasa (29/1) kemarin pukul 18.00 Wita. Sebanyak delapan ruko sempat dilalap si jago merah. Dua di antaranya Toko Batta dan Toko Busana Permai terdampak paling parah. Sementara enam ruko lainnya mengalami kebakaran di beberapa tempat. Demikian pula barang di enam toko tersebut berhasil diselamatkan pemiliknya. Petugas Pemadam Kebakaran (Damkar) mengerahkan delapan unit mobil dibantu satu mobil Water Cannon Polres Buleleng. Salah seorang saksi yang juga Lurah Kampung Kajanan Kecamatan Buleleng Agus Murzani mengatakan, api pertama kali diduga berasal dari Toko Batta yang menjual sepatu. Karena banyak bahan yang mudah terbakar, api merembet ke toko sebelahnya yang menjual produk konfeksi, Busana Permai. Ia mengutarakan, api kemudian merembet ke toko-toko di sebelah dua toko yang sudah terbakar itu. Total ada delapan unit ruko yang terdampak kebakaran dan satu kantor notaris. Untungnya, meski lokasi kebakaran berdempetan dengan Pasar Anyar, pasar tidak ikut terbakar. ‘’Di toko itu juga banyak material yang mudah terbakar, sehingga api dengan cepat membesar. Masih ada tembok yang menghalangi api merembet ke pasar,’’ jelasnya. Kapolsek Kota Singaraja Kompol A.A. Wiranata Kusuma mengatakan, perlu waktu 2,5 jam untuk memadamkan api. ‘’Berkat pengerahan delapan unit mobil pemadam kebakaran dan satu unit mobil AWC Polres Buleleng, api berhasil dipadamkan,’’ katanya. Ia mengatakan, karena kebakaran ini ada delapan unit ruko dan satu kantor notaris terdampak. Untuk mencegah terjadinya penjarahan, pihaknya sudah mengerahkan personel dibantu dengan Bhabinkamtibmas dan aparat keamanan lainnya untuk berjaga di sekitar lokasi. Hingga malam kemarin, warga banyak berkerumun untuk menyaksikan langsung proses pemadaman. Sejumlah pedagang yang berjualan di samping toko juga terlihat berusaha menyelamatkan barang dagangan mereka. (kmb38)
Pansus dan eksekutif Pemprov Bali kembali bertemu membahas Ranperda tentang RPJPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 dan Ranperda RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023. Dalam pertemuan di DPRD Bali, Selasa (29/1) kemarin, dewan dan eksekutif mempertajam target makro pembangunan Bali supaya bisa dijabarkan dalam program yang terukur dan bisa tercapai. Anggota Pansus Ranperda RPJPD dan RPJMD I Nyoman Adnyana menilai target-target makro yang disajikan oleh eksekutif sangat fantastis dan banyak yang tidak masuk akal. Termasuk angka kemiskinan yang diubah targetnya dari 4,2 persen menjadi 1 - 1,5 persen. Kendati sudah berpedoman pada data statistik, namun data statistik untuk lima tahun ke depan belum bisa diprediksi sesuai dengan perkembangan zaman dan perkembangan ekonomi. ‘’Ketika menjadi perda, ini harus benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Bali. RPJPD ini akan dijadikan alat ukur masyarakat ketika Gubernur Bali Wayan Koster menjalankan tugasnya lima tahun ke depan,’’ ujar politisi PDI-P asal Bangli ini. Di bidang pertanian, misalnya, lanjut Adnyana, program Simantri sebelumnya diharapkan mampu meningkatkan pendapatan para petani sehingga dapat menarik minat generasi muda untuk menekuni pertanian. Kenyataannya, hingga kini belum bisa diukur dan belum ada data seberapa besar generasi muda yang mau terjun ke sektor tersebut. Ketua Pansus I Ketut Tama Tenaya berharap Pemprov Bali ke depan tidak sampai seperti Pemkab Badung. Sebab, kabupaten tersebut menargetkan PAD yang sangat besar. Namun
pada akhir tahun anggaran justru tidak tercapai. ‘’Saya harap Bappeda lebih berkoordinasi dengan tim pengkaji dan kelompok ahlinya agar angkanya tidak sebatas menyanjungnyanjung gubernur,’’ ujarnya. Kepala Bappeda Litbang Provinsi Bali I Wayan Wiasthana Ika Putra usai rapat mengatakan, saat ini angka kemiskinan di Bali adalah 3,95 persen. Kalau hanya menjalankan program yang sama dengan sebelumnya, tentu tidak mungkin mencapai angka 1 - 1,5 persen. Oleh karena itu, pihaknya sudah merumuskan misi Gubernur ke dalam program yang bersifat mikro dalam penanggulangan kemiskinan. Program-program yang ada sebelumnya seperti bedah rumah, Simantri, dan Gerbangsadu pun sudah dievaluasi dan ada perbaikan yang dilakukan. ‘’Kalau bedah rumah itu kan masih sifatnya mendasar, tetapi belum menyentuh pemberdayaan. Pemberdayaannya apa? Yang tidak punya pekerjaan, kita kasih pekerjaan. Yang tidak sekolah, kita berikan beasiswa pendidikan. Untuk pendidikan 12 tahun, kita berikan vokasi, pelatihan, dan sebagainya agar keluarga miskin itu berdaya,’’ paparnya. Meski demikian, Ika Putra menyebut bantuan langsung seperti bedah rumah, bantuan sembako, dan lainnya juga masih tetap akan diberikan
kepada masyarakat miskin. Dengan tambahan program pemberdayaan, kerak-kerak kemiskinan yang diperkirakan 1,5 persen diharapkan bisa terkikis. ‘’Pemerintah tidak akan menyerah untuk mengatasi kerak-kerak kemiskinan tersebut,’’ tekadnya. Kata Ika Putra, terbitnya Pergub 99 juga merupakan salah satu bentuk pemberdayaan petani supaya penghasilannya meningkat, maka produk pertaniannya harus laku. ‘’Untuk laku kan harus berkualitas, ini harus dibina. Kemudian ada standarnya, ada lab-nya, dan sebagainya,’’ imbuhnya. Menurut Ika Putra, hotel, restoran dan katering tidak akan serta merta mau membeli produk pertanian kalau tidak berkualitas dan tidak berkelanjutan. Pihaknya sudah merencanakan adanya cool storage atau gudang penyimpanan dan memastikan petani diperhatikan dari hulu sampai hilir. Ketika kesejahteraan petani meningkat karena sebagian besar masyarakat miskin adalah petani, maka angka kemiskinan dapat terkikis. ‘’Sebaliknya, mereka yang sudah bekerja di sektor lain tertarik ke pertanian. Pertanian nanti bisa bergerak cepat atau memberikan kontribusi besar sama dengan pariwisata. Supaya kita tidak bergantung dengan pariwisata,’’ terangnya. (kmb32)
Pungut Kontribusi Wisman, Bali Didukung Lima Kementerian Denpasar(Bali Post) Pemprov Bali mengklaim sudah mengantongi dukungan lima kementerian terkait rencana pengenaan kontribusi kepada wisatawan asing. Kelimanya adalah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Perhubungan, Pariwisata, Keuangan, dan Kementerian Dalam Negeri RI. Kelima kementerian itu telah diundang Gubernur Bali Wayan Koster pada Jumat pekan lalu. ‘’Kalau saya melihat secara substansi, hampir semua kementerian yang diundang sepakat dan melihat ini adalah gagasan yang luar biasa ketika kita berbicara membangun pariwisata Bali yang berkelanjutan,’’ ujar Kepala Badan
TERBAKAR - Rumah toko di dekat Pasar Anyar Singaraja terbakar, Selasa (29/1) kemarin pukul 18.00 Wita. Kebakaran yang melalap delapan ruko tersebut baru berhasil dipadamkan dalam 2,5 jam.
Pendapatan Daerah Provinsi Bali I Made Santha usai mengikuti rapat dengan Pansus Ranperda tentang Kontribusi Wisatawan untuk Pelestarian Lingkungan Alam dan Budaya Bali di DPRD Bali, Selasa (29/1) kemarin. Menurut Santha, perwakilan kementerian yang hadir atas undangan Gubernur tersebut memang baru menyerap ide dan gagasan terkait kontribusi wisatawan. Termasuk melihat bagaimana menuangkan ide itu dalam peraturan. Setelah itu, barulah kementerian akan mencarikan solusi agar rencana pengenaan kontribusi wisatawan bisa diterapkan dan memiliki
payung hukum yang tepat. Santha menambahkan, tiket pesawat merupakan salah satu solusi untuk menarik kontribusi wisatawan khususnya wisatawan mancanegara. Namun, hal tersebut belum menjadi sebuah keputusan karena rancangan perda masih dalam pembahasan dan terus disempurnakan sebelum ketok palu. Surat IATA Baru-baru ini di media sosial beredar surat dari IATA kepada Gubernur Bali Wayan Koster. Surat berlogo IATA tertanggal 24 Januari 2019 itu ditandatangani langsung oleh Regional Vice President Asia-Pacific Conrad Clifford. IATA merupakan asosiasi dagang global untuk maskapai penerbangan yang beranggotakan lebih dari 290 maskapai dan mencakup 82 persen dari total lalu lintas udara global. Pada intinya, IATA sampai saat ini belum melihat salinan resmi dari usulan Pemprov Bali terkait retribusi wisatawan asing. Usulan itu diketahui dari salah satu artikel di media massa. Hal. 15 Kebijakan Berpajakan
OJK Gelar Pertemuan Tahunan IJK
Kinerja Sektor Keuangan Bali-Nusa Tenggara Positif
OJK Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara menyelenggarakan Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (IJK) Bali Nusra 2019, Selasa (29/1) kemarin. Pertemuan tahunan ini bertemakan ‘’Kolaborasi Membangun Optimisme dan Akselerasi Pertumbuhan Berkelanjutan’’. Hadir dalam acara tersebut Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati, anggota Dewan Komisioner OJK sekaligus Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Heru Kristiyana, anggota DPR-RI Rai Wirajaya dan Tutik Kusuma Wardhani, serta Sekda Provinsi Bali Dewa Indra. Dalam pertemuan tahunan itu terungkap kinerja sektor keuangan Bali dan Nusa Tenggara positif. Namun, khu-
sus di Bali perlu melakukan perbaikan terhadap tingkat rasio NPL dan meningkatkan penyaluran kredit. Anggota Dewan Komisioner OJK Heru Kristiyana mengatakan, peluang IJK Bali dan Nusa Tenggara dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masih cukup besar, dengan modal sumber daya yang kuat. Dalam bidang pariwisata, hingga saat ini Bali masih merupakan daerah tujuan wisata tertinggi di Indonesia. Modal lain yang dimiliki adalah potensi pertumbuhan ekonomi kreatif dan UMKM Bali dan Nusa Tenggara yang tinggi. Bali dan Nusa Tenggara juga didukung tingkat literasi dan inklusi keuangan yang terus meningkat, besarnya
potensi pemanfaatan pasar modal dan berkembangnya layanan teknologi finansial. ‘’Dengan berbagai potensi dan tantangan yang dihadapi, maka kolaborasi antara otoritas, sektor jasa keuangan dan lembaga terkait harus dijaga dan ditingkatkan,’’ ujarnya. Kepala OJK Regional 8 Bali Nusa Tenggara Elyanus Pongsoda mengatakan, kontribusi IJK dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi penting untuk ditingkatkan tahun 2019. Pertumbuhan perbankan di Bali mengalami pertumbuhan yang positif. Total aset perbankan di Bali dan Nusa Tenggara mencapai Rp 213,13 triliun, meningkat Rp 15,14 triliun atau 7,65% (yoy). Di Bali sendiri total aset mencapai Rp 132,29 triliun,
meningkat 8,62% (yoy). Peningkatan aset tersebut ditopang oleh penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar Rp 14,21 triliun atau 9,72% (yoy) menjadi Rp 160,39 triliun, lebih tinggi dari nasional. Sementara penyaluran kredit di wilayah kerja OJK Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara adalah Rp 155,02 triliun, tumbuh 6,39% (yoy). Pertumbuhan kredit ini lebih rendah dari pertumbuhan kredit nasional yaitu 12,05% (yoy). Sementara penyaluran kredit di Provinsi Bali sebesar Rp 85,97 triliun, meningkat 3,98% (yoy). Rasio NPL industri perbankan di Bali sebesar 3,28%, menurun dari tahun 2017 yaitu 3,42%. Namun NPL
ini berada di atas rasio NPL nasional yaitu 2,67% pada November 2018. Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati mengapresiasi kegiatan pertemuan tahunan OJK Bali Nusa Tenggara ini. Pertemuan ini, menurutnya, sangat penting sebagai indikator kontribusi IJK di Bali dan Nusa Tenggara untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah maupun nasional. Ia berharap IJK sebagai pelaku ekonomi hendaknya mampu memberi warna dan peranan dalam mendorong percepatan Usaha Ekonomi Mikro dan Menengah, serta mengupayakan peluang inovatif sebanyak mungkin untuk menumbuhkan peluang ekonomi kerakyatan. (ad1145)
Kepala OJK Regional 8 Bali Nusa Tenggara Elyanus Pongsoda