20 HALAMAN
NOMOR 162 TAHUN KE 68
Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id
terbit sejak 16 agustus 1948 perintis: k. nadha HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000
balipost (102 rb Like) http://facebook.com/balipost
sabtu wage, 30 januari 2016
Pengemban Pengamal Pancasila
@balipostcom (3,8rb Follower) http://twitter.com/balipostcom
@balipostcom http://instagram.com/balipostcom
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Faksimile: 227418
Uji AMdal Dinilai ”Seremonial”
Desa Adat Tetap Menolak
Pendemo di Jakarta Menilai Akal-akalan
Denpasar (Bali Post) – Uji amdal reklamasi Teluk Benoa, Jumat (29/1) kemarin, dinilai tak lebih sebagai kegiatan seremonial. Alasannya, sikap 11 desa adat yang menolak reklamasi tak diakomodir. Bahkan, ada dua wakil rakyat yang tak diberi kesempatan untuk bicara. Padahal mereka secara resmi mewakili anggota dewan. Sementara Pemkab Badung dan Kota Denpasar yang selama ini bersikap menolak reklamasi juga belum menyampaikan pendapat dalam forum itu.
Denpasar (Bali Post) Rapat uji amdal reklamasi Teluk Benoa berlangsung selama hampir 10 jam di Wiswa Sabha, Kantor Gubernur, Jumat (29/1) kemarin. Acara yang dimulai sekitar pukul 08.30 Wita ini awalnya diisi dengan pemaparan. Berturut-turut oleh Komisi Penilai Amdal Pusat, serta pihak pemrakarsa dalam hal ini petinggi PT Tirta Wahana Bali Internasional (TWBI) beserta para konsultan dan tim ahlinya. Pemaparan ini menghabiskan waktu hingga sekitar pukul 11.00 Wita. Selama itu pula, belum ada satu pun perwakilan masyarakat menyampaikan aspirasinya. Padahal, pemimpin rapat yakni Ketua Komisi Penilai Amdal Pusat Prof. Dr. Ir. San Afri Awang, M.Sc. mengatakan, proses amdal merupakan proses yang paling terbuka ke ranah publik. Oleh karena itu, masukan-masukan dari publik menjadi sangat penting. Namun saat rapat berlangsung, San Afri kerap terlihat membaca daftar siapa-siapa saja yang akan berbicara. Beberapa yang kemudian ditunjuknya yakni DPRD Bali diwakili Wakil Ketua Nyoman Sugawa Korry beserta Komisi III. Dilanjutkan, Tim 9 PHDI, DPD-RI, BLH Provinsi NTB, dan Kepala Bappeda Bali. San Afri lantas meminta agar rapat diskors dan dilanjutkan kembali pukul 13.30 Wita. Namun, beberapa tokoh masyarakat mendesak agar diberikan kesempatan berbicara. Diawali perwakilan dari Desa Adat Serangan Wayan Loka yang mengaku menjadi korban di Pulau Serangan. Hal. 19 Merasakan Kemacetan
Atas berbagai hal tersebut, PD KMHDI Bali menganggap uji amdal tidak lebih sebagai kegiatan seremonial. Karena tidak menyerap 100 persen aspirasi masyarakat adat yang ada di sekitar wilayah Teluk Benoa dalam arena diskusi. Malah yang banyak ditunjuk untuk berbicara dalam pertemuan itu para pejabat publik. “Kalau ini merupakan uji amdal, seharusnya pemerintah dan wakil rakyat mendengarkan suara rakyat adat yang notabene sebagai masyarakat terkena dampak dari megaproyek ini,” ujar Ketua PD KMHDI Bali I Ketut Bagus Arjana Wira Putra yang didampingi PC KMHDI Badung, Denpasar, Karangasem, Buleleng di Kantor Gubernur Bali. Program reklamasi yang berkedok revitalisasi Teluk Benoa, lebih lanjut disebutkannya, hanya memiliki tu-
juan untuk mencari keuntungan secara ekonomi. Menurut Wira Putra, kalau memang ini program revitalisasi maka pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang bekerja sama dengan Pemkab Badung, Kota Denpasar hingga Pemprov Bali bisa melakukannya secara gotong royong, tanpa embel-embel investor selevel PT TWBI. Tak hanya di Bali, mereka yang berada di Jakarta juga meragukan uji amdal ini. Keraguan itu diungkapkan ketika berunjuk rasa menolak reklamasi di depan Kementerian KLH dan Kehutanan. Para pengunjuk rasa meragukan objektivitas amdal karena prosesnya dilakukan sepihak, serta tidak melibatkan pendapat masyarakat Bali pada umumnya. Hal. 19 Tidak Diakomodir
’’Karena kemarin-kemarin dibilang belum adabelum ada, kok tiba-tiba sekarang sudah jadi. Sementara ribuan bahkan jutaan masyarakat di Bali yang mayoritas menolak, suaranya tidak diakomodir. Yang diakomodir hanya suarasuara segelintir orang,” kata Melani Subono, salah satu dari ratusan orang yang mendatangi Kementerian KLH di Jakarta, Jumat (29/1) kemarin.
Melani Subono
Ada Dewan Dilarang Bicara
Denpasar(Bali Post) Uji amdal reklamasi Teluk Benoa di Wiswa Sabha, Kantor Gubernur, Jumat (29/1) kemarin, diwarnai hal yang tak biasa. Anggota dewan dilarang bicara. Alasannya, karena tak dapat mandat dan memberikan kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat. Di DPRD Bali yang mendapat amanat pimpinan adalah Wakil Ketua Nyoman Sugawa Korry dari unsur pimpinan, beserta sejumlah anggota komisi. Ketika diberikan kesempatan bicara, Sugawa Korry mengatakan, pihaknya memandang strategis acara ini sehingga secara khusus hadir dengan formasi lengkap di dewan. Menurutnya, segala pembangunan di Bali dasar kajiannya harus mengacu pada Bhisama PHDI. Dirinya juga menyarankan agar kebutuhan air bersih tidak diambil dari irigasi atau air bawah tanah. Sugawa juga mengharapkan agar tenaga kerja lokal yang diserap ditambah menjadi 80 persen. Dengan catatan, investor tidak saja menerima tenaga jadi tetapi juga mempersiapkan tenaga belum jadi. Pada akhirnya, tidak ada lagi alasan menolak tenaga kerja lokal karena belum siap secara kualifikasi. Selanjutnya, Ketua Komisi III Nengah Tamba juga urun pendapat. Tamba mengaku sangat percaya dengan isi dokumen andal. Politisi Demokrat ini menginginkan adanya komitmen pasti terkait perekrutan 75 persen tenaga lokal. “Kami pada prinsipnya mendukung hasil kajian,” tegasnya. Hal. 19 Aspek Sosial
Bali Post/ade
DI JAKARTA - Sejumlah aktivis lingkungan berunjuk rasa di Gedung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Jakarta, Jumat (29/1) kemarin. Dalam aksinya, mereka menyerukan penolakan reklamasi Teluk Benoa di Bali.
Tim 9 PHDI Belum Bersikap
Ajak ’’Madewa Saksi’’ ke Besakih Denpasar (Bali Post) Tim 9 PHDI turut hadir dalam rapat pembahasan dokumen andal, RKL-RPL (Uji Amdal - red) terkait reklamasi Teluk Benoa di Wiswa Sabha, Kantor Gubernur, Jumat (29/1) kemarin. Kendati mendapat kesempatan bicara sampai dua kali, namun Tim 9 tak kunjung menunjukkan sikapnya. Ketua Tim 9 PHDI Ida Mpu Jaya Acharyananda menegaskan bila pihaknya belum memutuskan untuk mendukung atau menolak reklamasi Teluk Benoa. “Parisada tidak berada dalam politik praktis, pragmatis. Hati-hati membuat fatwa, kalau nanti fatwa bertentangan dengan pemerintah apa kami lawan? Tetapi bukan berarti kami nyerah,” ujarnya. Ida Mpu menambahkan, pihaknya tidak mengulur waktu. Tetapi memang, deadline yang diberikan Sabha Pandita sampai 3 Maret mendatang. Pihaknya ingin melihat perkembangan, bukan sekadar “arah angin”. “Kami tidak bertanggung jawab pada khalayak ramai, tetapi pada Sabha Pandita. Keputusan itu bukan keputusan kami,” jelasnya. Ida Mpu mengatakan, kehadiran Tim 9 pada rapat pembahasan amdal juga untuk menyerap aspirasi sehingga menjadi satu bahan pemikiran. Menurutnya, ada lima hal yang harus dilihat yakni aspek teologis, politis, ideologis, dampak, dan teknis. Kapasitas dirinya hanya di wilayah teologis. “Kami tidak punya kuasa apa. Dalam situasi dialektik pun kami sudah banyak dapat fitnah sebagai pendeta, tetapi tidak masalah,” ujarnya. Ida Mpu berharap ke depan kawasan suci terselamatkan dan tidak diutak-atik. “Jaminannya apa secara niskala? Kalau memang ini digarap dengan benar, mari madewa saksi sekalian semua ke Besakih. Kalau memang Bali dikelola dengan benar, tidak ada intrik lain-lain,” jelasnya. (kmb32)
Demo Akbar Tolak Reklamasi
Bali Post/ForBali
RUAS JALAN - Ribuan massa memadati ruas jalan di Renon. Mereka membawa berbagai spanduk, baleganjur dan barong bangkung. Pada aksi itu, pimpinan desa adat bergiliran berorasi menolak reklamasi.
RIBUAN massa tolak reklamasi Teluk Benoa padati ruas jalan di depan Kantor Gubernur Bali. Mereka mendesak pemerintah membatalkan reklamasi dan mencabut Perpres 51 Tahun 2014. Koordinator ForBALI I Wayan “Gendo” Suardana mengatakan, aksi ini dilakukan untuk menolak andal reklamasi Teluk Benoa yang sedang dibahas di Wiswa Sabha Kantor Gubernur Bali. ‘’Meskipun mendapat respons penolakan yang masif, namun komisi penilai Amdal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terus memaksakan proses amdal tersebut. Bahkan, ada kesan justru mempercepat proses tersebut,” kata Gendo di sela-sela demonstrasi, kemarin. Hal. 19 Menyatakan Menolak