terbit sejak 16 agustus 1948 perintis k. nadha
HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000
16 HALAMAN
NOMOR 104 TAHUN KE 72
Online:http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764, 233801 Faksimile: 227418
Pengemban Pengamal Pancasila
balipost http://facebook.com/balipost
Satpol PP Segel Usaha Sablon
’’Billboard’’ Kedaluwarsa Belum Diturunkan
Terbukti melakukan pelanggaran pembuangan limbah tekstil (sablon) ke Tukad Badung, pemilik usaha sablon tersebut diberikan sanksi oleh Satpol PP Denpasar. Sanksi tersebut berupa penyegelan usaha sablon Mila Batik yang berlokasi di Jalan Pulau Misol I Nomor 23 Denpasar Barat.
Sebulan sudah puncak perayaan HUT ke-10 Mangupura yang dipusatkan di Balai Budaya Giri Nata Mandala, namun billboard pesta rakyat masih terpampang di sudut jalan protokol kawasan Jalan Raya Sempidi, Mengwi. BADUNG | HAL. 3
DENPASAR | HAL. 2
@balipostcom http://twitter.com/balipostcom
@balipost_com http://instagram.com/balipostcom
Memudahkan Pemasaran Arak Pemkab Karangasem Bentuk Koperasi Warga Sidemen Kabupaten Karangasem hampir sebagian menjadi petani arak. Guna lebih memudahkan pemasaran minuman tradisional tersebut, Pemkab Karangasem membentuk koperasi produksi. KARANGASEM | HAL. 11
MK TOLAK UJI MATERI REVISI UU KPK
Jakarta (Bali Post) – Permohonan uji materi terhadap revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) yang diajukan 190 mahasiswa dari berbagai universitas serta masyarakat umum tidak diterima Mahkamah Konstitusi (MK), karena salah objek. Sementara itu, pemohon berniat melapor kepada Dewan Etik Hakim Konstitusi karena menilai terdapat sejumlah kejanggalan.
H
akim Konstitusi Eni Nurbaningsih dalam sidang pleno pengucapan putusan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (28/11) kemarin mengatakan, pemohon mencantumkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam permohonan sebagai Undang-undang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, padahal tidak benar. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. ‘’Karena Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menurut para pemohon adalah Undang-undang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK merupakan permohonan yang salah objek atau error in objecto,’’ ujar Enny Nurbaningsih. Akibat salah objek, permohonan para pemohon mengenai Pasal 29 angka 9, Pasal 30 ayat 13 dan Pasal 31 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, tidak dipertimbangkan lebih
lanjut oleh Mahkamah Konstitusi. Apalagi, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi, apabila para pemohon hendak mengajukan pengujian Pasal 29 Angka 9, Pasal 30 Ayat 13 dan Pasal 31 UU 30 Tahun 2002, mestinya dikaitkan dengan UU Nomor 19 Tahun 2019. ‘’Sebab, kedua undang-undang tersebut merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan. Dengan demikian pokok permohonan yang berkaitan dengan norma pada Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut,’’ tutur Enny Nurbaningsih. Sudah Diperkirakan Sementara itu, pemohon uji materi terhadap revisi UU KPK sudah memperkirakan permohonannya tidak diterima MK, lantaran nomor undangundang yang dicantumkan keliru. ‘’Kami sudah menduga ini akan terjadi, karena MK memajukan jadwal sidang,’’ ujar kuasa hukum 190 maha-
siswa dan masyarakat umum yang mengajukan permohonan itu, Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, usai sidang pengucapan putusan, Kamis (28/11) kemarin. Zico menyebut awalnya perbaikan permohonan dijadwalkan hingga 23 Oktober 2019, sehingga ia dapat mencantumkan nomor undang-undang yang benar untuk revisi UU KPK. Namun, menurutnya, sidang pertama dimajukan menjadi digelar pada 30 September 2019, sehingga batas perbaikan dua pekan setelah sidang yakni 14 Oktober 2019. Sedangkan revisi UU KPK resmi dicatat ke lembaran negara sebagai UU Nomor 19 Tahun 2019 pada 17 Oktober 2019. ‘’Padahal MK yang memajukan, MK yang tidak mau menerima. Padahal kami sudah ada bukti itu kesepakatan. Di surat panggilan kami, masih ditulis putusan untuk UU Nomor 19 Tahun 2019,’’ ujar Zico. Dengan perkiraan tidak akan diterima, Zico pun telah mengajukan surat pencabutan perkara pada 19 November
2019. Untuk itu, ia heran lantaran perkara itu tetap diputus meski telah dicabut. ‘’Kami ajukan permohonan tanggal 19 November, tanggal 20 November kami menerima surat panggilan untuk putusan hari ini. Ini menimbulkan pertanyaan bagi kami,’’ katanya. Pemohon uji materi terhadap revisi UU KPK itu pun berniat melapor kepada Dewan Etik Hakim Konstitusi karena menilai terdapat sejumlah kejanggalan. ‘’Kami akan laporkan ke Dewan Etik besok, pasti akan buat laporannya,’’ ujar kuasa hukum pemohon, Zico Simanjuntak. Pemohon dalam laporannya ingin mempertanyakan pihak yang memerintahkan pemajuan jadwal sidang serta alasan Mahkamah Konstitusi tetap memutus perkara walaupun sudah dilakukan pencabutan perkara. Ia telah mengajukan surat pencabutan perkara pada 19 November 2019, tetapi tetap mendapat surat panggilan sidang pleno pengucapan putusan pada 20 November 2019.(ant)
Bali Post/may
KENANG-KENANGAN - Menteri PPPA Bintang Puspayoga menerima kenang-kenangan dari Ketua APSAI Luhur Budijarso didampingi Ketua APSAI Bali Sri Sutari.
Turunkan Angka Kekerasan dan Pekerja Anak Mangupura (Bali Post) Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga terus menjalin komunikasi dengan berbagai stakeholders dan asosiasi untuk fokus menurunkan angka kekerasan dan pekerja anak. Salah satu yang dilakukannya adalah mendengar aspirasi dan masukan Asosiasi Pengusaha Sahabat Anak Indonesia (APSAI), Kamis (28/11) kemarin di Mercure Hotel, Legian.
Bintang mengapresiasi APSAI karena memberikan perhatian yang luar biasa terhadap anak atau ramah anak, baik kebijakannya, produk yang dihasilkan maupun programnya. Program dari anggota APSAI yang notabene dari CSR perusahaan, ia berharap ada kerja sama dari APSAI dengan Kementerian PPPA untuk membantu anak-anak jalanan. Hal. 15 Kelompok Anak Jalanan
Bali Usulkan Subsidi Premi BPJS Kesehatan
Jumlah kepesertaan BPJS Kesehatan di Bali
Jokowi Usulkan ’’Artificial Intelligence’’
Jakarta (Bali Post) Presiden Joko Widodo melontarkan gagasan agar kecerdasan buatan (artificial intelligence atau AI) menggantikan kerja para birokrat. ‘’Saya sudah perintahkan juga ke Men-PAN (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara) agar birokrasi diganti dengan artificial intelligence. Kalau diganti artificial intelligence birokrasi kita lebih cepat, saya yakin itu,’’ kata Presiden Joko Widodo, di Jakarta, Kamis (28/11) kemarin. Namun rencana tersebut juga harus mendapat dukungan DPR. ‘’Tapi sekali lagi, juga akan tergantung omnibus law ke DPR,’’ tambah Presiden. Presiden Jokowi berencana omnibus law yaitu satu undang-undang (UU) yang merevisi beberapa UU. Menurut Presiden, setidaknya ada 74 UU yang akan direvisi untuk mempermudah gerak pemerintah. Ominibus law tersebut adalah dua undang-undang besar. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja dan kedua UU Pemberdayaan UMKM. Hal. 15 Omnibus Law Perpajakan
Harian Bisnis Bali
Alokasi anggaran untuk PBI tahun 2019 : Rpdaerah 495.671.353.20 Rp 495.671.353.200 (Pemprov Pemprov170.468.649.798 Bali dan - PBI yang ditanggung APBN/pemerintah pusat 900.003 jiwa. Bali Rp KAB./KOTA - PBI daerah yang ditanggung Pemda 1.415.774 jiwa. kab./kota Rp 325.202.703.402) Denpasar (Bali Post) - Pekerja penerima upah 1.112.338 jiwa. Kalau ada kenaikan di Kalau ada kenaikan iuran di 2020, iuran Ada aturan yang berpeluang membuka terjadinya klaim - Peserta mandiri bukan penerima anggaran yang harus disiapkan BPJS Kesehatan lebih tinggi. Semestinya ini bisa dilakukan 2020, pemprov dan kab./kota upah 548.624 jiwa. efisiensi, sehingga kenaikan tarif menjadi alternatif terakhir. Rpharus 771.727.446.000 menyiapkan - Peserta mandiri bukan Ketua Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Dr. Ridwan M. Thaha, M.Sc. mengatakan, hasil penghipekerja 88.476 jiwa. Rp 771.727.446.000. Dari tungan premi pada PBI kelas III yang Rp 42.000 adalah nilai jumlah itu, provinsi maksimal dari upaya meningkatkan pelayanan yang optimal. Ia berpendapat, ada satu tahap dalam pembiayaan klaim untuk menyiapkan biaya pelayanan kesehatan harus ditelaah kembali. ‘’Karena Rp 297.331.970.292. ada satu hal yang semestinya bisa diefisiensi,’’ ujarnya, Kamis (28/11) kemarin di Sanur. 95,95 persen dari total penduduk Alokasi anggaran untuk PBI daerah tahun 2019 :
4.065.215 Masyarakat yang belum sama sekali mendapat JKN
Rp 170.468.649.798
Rp 325.202.703.402
Rp 297.331.970.292
Rp 474.395.475.708
provinsi
kab./kota
Hal. 15 Aturan BPJS
171.768
Denpasar (Bali Post) Alokasi anggaran kesehatan di daerah dipastikan banyak terkuras untuk membayar premi BPJS Kesehatan tahun depan. Terutama bagi daerah yang sudah mencapai Universal Health Coverage (UHC) seperti Bali. Pasalnya, per 1 Januari 2020 akan ada kenaikan premi atau iuran BPJS Kesehatan sesuai isi Perpres No.75 Tahun 2019. ‘’Kami sudah mengusulkan agar pemerintah pusat bisa membijaksanai dengan subsidi premi bagi provinsi UHC, sehingga tidak membebani anggaran daerah,’’ ujar Kepala Dinas
jiwa
Kesehatan Provinsi Bali dr. Ketut Suarjaya saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi IV DPRD Bali di gedung dewan, Kamis (28/11) kemarin. Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Bali I Nyoman Sugawa Korry dan Ketua Komisi IV DPRD Bali I Gusti Putu Budiartha ini dihadiri anggota Komisi IV beserta mitra kerja. Di antaranya Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Direktur RS Bali Mandara, serta Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Bali-Nusra. Hal. 15 Kenaikan Premi
Siswanto
Ridwan M. Thaha
DPR-RI Didesak Kukuhkan KKM Teluk Benoa
Akomodasi Pariwisata Tanpa Sertifikasi Picu Kriminalitas Maraknya kriminalitas yang terjadi pada wisatawan akhir-akhir ini, sangat mengkhawatirkan. Apabila tidak segera diambil tindakan dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap citra pariwisata Bali ke depan. Apa yang harus dilakukan? www.bisnisbali.com
Harian DENPOST Miniatur Gunung Kawi dari Anyaman Bambu Seniman spesialis patung anyaman bambu, I Gusti Ngurah Arya Udianata, membuat miniatur candi Gunung Kawi dan Dewi Sri. Seperti apa bentuknya?
www.denpostnews.com
Ada Aturan Buka Peluang Klaim Lebih Tinggi
DISKUSI - Komisi IV DPR-RI bersama ForBALI dan tokoh masyarakat mengadakan diskusi di Wantilan Desa Adat Tanjung Benoa, Kamis (28/11) kemarin.
Mangupura (Bali Post) Penetapan Teluk Benoa sebagai Kawasan Konservasi Maritim (KKM) menjadi topik diskusi Komisi IV DPR-RI saat mengunjungi Bali, Kamis (28/11) kemarin. DPR-RI didesak untuk mengukuhkan KKM Teluk Benoa. Diskusi yang berlangsung di Wantilan Desa Adat Tanjung Benoa ini dihadiri Wakil Ketua Komisi IV DPRRI Dedy Mulyadi beserta jajarannya, Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Brahmantya Satyamurti Poerwadi, S.T. serta Kepala Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Bali Made Sudarsana. Dalam acara tersebut,
Koordinator ForBALI Wayan Gendo Suardana yang didampingi Sekjen Frontier-Bali Krisna Bokis Dinata berkesempatan memaparkan titiktitik suci yang ada di Teluk Benoa, yakni sebanyak 70 titik yang merupakan dasar penetapan Kawasan Konservasi Maritim di Teluk Benoa. Dijelaskan bahwa titik suci tersebut merupakan hasil dari mufakat forum tertinggi Sabha Pandita PHDI Bali. Gendo juga menyampaikan kronologi penolakan warga terhadap rencana reklamasi Teluk Benoa hingga saat ini yang sudah berlangsung selama enam tahun lebih. Hal. 15 Sikap Menteri