20 HALAMAN
NOMOR 103 TAHUN KE 68
Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id
terbit sejak 16 agustus 1948 perintis: k. nadha HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000
balipost (89rb Like) http://facebook.com/balipost
Pengemban Pengamal Pancasila
minggu paing, 29 noVember 2015
@balipostcom (3,8rb Follower) http://twitter.com/balipostcom
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Faksimile: 227418
BPM/wawan
NUNAS TIRTA – Sejumlah siswa berdesak-desakan nunas tirta usai persembahyangan Saraswati di parahyangan Dwijendra Denpasar, Sabtu (28/11) kemarin.
Bandara Ngurah Rai Waspada ISIS Mangupura (Bali Post) – Serangan ISIS di Paris membuat seluruh negara meningkatkan sistem keamanan, termasuk di Bandara Internasional Ngurah Rai. Maraknya aksi teror membuat manajemen meningkatkan sistem keamanannya menjadi situasi darurat kuning (berstatus waspada) terhadap serangan ISIS dan teroris lainnya. General Manager Bandara I Gusti Ngurah Rai, Trikora Harjo, mengatakan, keputusan tersebut diambil sesuai dengan instruksi Dirjen Perhubungan Udara No. INST. 5 tahun 2015 tentang peningkatan kondisi keamanan penerbangan dari kondisi hijau (normal) menjadi kondisi kuning (peningkatan kewaspadaan) pada bandar udara. “Kami memperketat keamanan dari keadaan normal menjadi waspada dan hal tersebut kami
lakukan untuk mengantisipasi aksi terorisme yang sejalan dengan arahan Dirjen Perhubungan Udara,” ucap Trikora dalam keterangan persnya Sabtu (28/11) kemarin. Menurutnya, dalam situasi keamanan yang terjadi, Bandara I Gusti Ngurah Rai akan melakukan kegiatan antisipasi keamanan dengan melakukan patroli gabungan dengan pihak eksternal, seperti Kepolisian termasuk tim Gegana,
TNI AU, dan pecalang. “Peningkatan itu berdampak pada sejumlah langkah pengamanan di area bandara, seperti yang telah dilakukan adalah meningkatkan kewaspadaan akses-akses pintu masuk bandara dan meningkatkan frekuensi patroli yang semula setiap dua jam sekali dan sekarang lebih ditingkatkan menjadi satu jam sekali,” jelasnya. Hal. 19 Pemeriksaan
BPM/ist
PENGAWASAN TERPADU - Bandara Internasional Ngurah Rai meningkatkan sistem keamanan dengan menerapkan pengawasan terpadu melibatkan polisi, TNI, dan pecalang.
Revisi UU KPK Muncul Lagi Jakarta (Bali Post) Pemerintah dan DPR saling intip untuk program strategis. Revisi UU KPK yang sempat ditunda kini muncul lagi. Momennya bertepatan dengan ketika pemerintah menyodorkan proses uji calon pimpinan KPK yang masih digantung oleh DPR. Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Miko Ginting
menduga ada proses tawar-menawar antara revisi UU KPK dan uji capim KPK yang sebelumnya terus tertunda. “Kami sejak awal menduga bahwa tertundanya proses pemilihan pimpinan KPK disebabkan tawar-menawar masuknya RUU KPK ke dalam Prolegnas,” kata Miko kepada wartawan, Sabtu (28/11) kemarin.
Uji kelayakan dan kepatutan calon pimpinan KPK mundur dari jadwal yang direncanakan. Komisi III terus menunda uji dan baru akan ditetapkan pada Senin (30/11). Sementara Presiden Jokowi berharap uji capim KPK sudah dimulai pekan ini. Hal. 19 Uji Capim
Dana Bansos Tak Jelas
Eksistensi Desa Adat Terancam
Lahirnya Undang-undang Pemerintah Daerah berujung pada tak jelasnya pencairan dana bansos dan hibah di sejumlah daerah di Bali. Sejumlah kegiatan pembangunan khususnya pada lembaga adat terancam terhenti. Pasalnya, sebagian besar sumber dana untuk kegiatan-kegiatan adat dari dana hibah.
AKIBAT UU 23 Tahun 2014 pasal 298 yang melarang hibah diberikan kepada lembaga atau organisasi yang tidak berbadan hukum Indonesia ini mengancam eksistensi lembaga adat. Hal itu juga diakui Wakil Ketua DPRD Badung, I Made Sunarta. Menurutnya, implikasi negatif tak jelasnya pencairan dana hibah ini paling dirasakan oleh masyarakat Bali. “Banyak kegiatan pembangunan khususnya di desa adat terhenti karena sebagian besar dananya dari bantuan hibah,” ungkap Sunarta. Implikasi lainnya kata dia, tentu pada kondisi APBD. Akibat terparkirnya dana hibah Rp 251 miliar, penyerapan anggaran akan menjadi bermasalah, yang menyebabkan sisa lebih penghitungan anggaran (silpa) akan menjadi sangat tinggi. Dia berpendapat, ketentuan pasal 298 UU 23 perlu ditelaah secara mendalam. Pengertian ‘dapat diberikan kepada’ secara harfiah menurutnya, mengandung makna sebagai suatu ruang kesempatan untuk mendapatkan hibah, bukan membatasi atau melarang. Lantas pengertian badan, lembaga dan ormas yang berbadan hukum Indonesia, cenderung bersifat multitafsir. Apakah bermakna sebagian atau seluruhnya berbadan hukum Indonesia. Hal. 19 Petunjuk Pemprov
Soal Dana Hibah dan Bansos
BPM/wawan
DPRD Ragu, Dana Hibah Nganggur ADANYA aturan baru untuk mencairkan dana bantuan sosial (bansos) dan hibah kepada masyarakat hanya untuk yang berbadan hukum, berdampak pada realisasi dana ini. Buktinya, di Denpasar untuk dana hibah yang dianggarkan pada 2015 ini, dipastikan banyak yang akan nganggur alias tidak terserap. Sampai akhir tahun ini, masih ada dana Rp 14 miliar lebih yang tidak bisa disalurkan. Hanya kemungkinan bisa disalurkan sekitar Rp 7,65 miliar lebih. Hal. 19 Untuk Masyarakat
Tabanan Tak Anggarkan, Klungkung Jalan Terus
Harus diakui masyarakat sangat bergantung dari bantuan pemerintah selain swadaya. Salah satu program bantuan yang dikejar masyarakat adalah dana hibah atau bansos.
UNTUK mendapatkan gelontoran dana dari pemerintah kabupaten ini, mereka pun harus membuat proposal, yang harus disetujui oleh pemerintah. Sayangnya dengan adanya UU No. 23 Tahun 2014, yang membatasi pihak yang dapat menerima dana hibah, untuk tahun 2016 dana hibah di Pemkab Tabanan tidak diposting pada anggaran induk. Kepala Bappeda Tabanan, Ida Bagus Wiratmaja, Sabtu (28/11) kemarin, menjelaskan tidak dipostingnya dana hibah ini terkait UU No. 23 Tahun 2014 pasal 298 dan terkait Permendagri 39/2012. ‘’Pada UU 24 Tahun 2014 pada pasal 298 ayat 4 dan 5 menyatakan bahwa belanja hibah dapat diberikan kepada badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang
@balipostcom http://instagram.com/balipostcom
berbadan hukum Indonesia. Sehingga dana hibah perorangan atau kelompok masyarakat tidak diposting pada anggaran induk 2016 mendatang. Bahkan pada anggaran perubahan 2015 pun tidak dipasang,’’ ujarnya. Ditambahkannya, klausul regulasi tersebut yang memerlukan penyesuaian yakni pasal 298 ayat 5. Disebutkan penerima bantuan hibah harus berbadan hukum dan terdaftar sekurang-kurangnya tiga tahun. “Selama ini, hibah lebih banyak diberikan kepada masyarakat perorangan dan kelompok masyarakat yang tidak memiliki badan hukum,” jelasnya. Hal. 19 Pembatasan Penerima