Edisi Selasa 29 Oktober 2019 | balipost.com

Page 1

terbit sejak 16 agustus 1948 perintis k. nadha

16 HALAMAN

HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000

NOMOR 74 TAHUN KE 72 Online:http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764, 233801 Faksimile: 227418

Pengemban Pengamal Pancasila

balipost http://facebook.com/balipost

@balipostcom http://twitter.com/balipostcom

@balipost_com http://instagram.com/balipostcom

Titik Api di TPA Suwung Padam

Anggaran Panti Sosial Dipangkas

Insiden Tali Bendera Putus

Kebakaran yang melanda TPA Suwung mulai tertangani. Senin (28/10) kemarin petugas BPBD dan Pusdalop PB berhasil memadamkan api.

Defisit anggaran juga berdampak pada pengelolaan Panti Sosial Werdhi Santhi dan Pondok Laras Mandiri Tabanan. Anggaran 2020 untuk panti sosial tersebut dipangkas.

Insiden mewarnai pelaksanaan upacara memperingati Hari Sumpah Pemuda yang berlangsung di Lapangan Astina Gianyar, Senin (28/10) kemarin. Tanpa diduga tali bendera putus.

TABANAN | HAL. 7

DENPASAR | HAL. 2

GIANYAR | HAL. 9

Masalah Sampah di Bali Terancam ’’Deadlock’’

KEBAKARAN sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Suwung memicu amarah warga sekitar. Penutupan paksa pun dilakukan pecalang. Truk-truk pengangkut sampah dari Badung dan Denpasar terpaksa balik ke pangkalan masih dengan muatan sampah. Jika penutupan tetap berlangsung, masalah sampah akan berada di posisi deadlock, masalah tanpa satu pun solusi.

J

ika direnungkan, sikap warga Pesanggaran menutup paksa TPA Suwung cukup beralasan. Telah bertahun-tahun, hampir setiap hari warga ‘’disiksa’’ oleh bau tidak sedap dari tumpukan sampah yang menggunung. Klian Adat Banjar Pesanggaran I Wayan Widiada dalam Konsultasi Publik Pengelolaan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) TPA Sarbagita Suwung di Wiswasabha Utama Kantor Gubernur Bali, Jumat (25/10) lalu, mengatakan dengan adanya penutupan ini, semua pihak diajak untuk merenung. Kondisi TPA Suwung bisa dikatakan sudah overload. ‘’Berapa lama kami harus menunggu, ini masyarakat sudah marah,’’ ujarnya. Sampah yang terbakar m e ngakibatkan asap tebal membubung yang pasti mengganggu kenyamanan warga sekitar. Amarah war-

Aksi Indonesia Memanggil Berlangsung Damai Jakarta (Bali Post) – Massa yang terdiri dari buruh, mahasiswa, aktivis, dan termasuk sejumlah wartawan dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Senin (28/10) kemarin menggelar aksi Indonesia Memanggil guna menyuarakan sejumlah desakan kepada pemerintah. Salah satunya terkait penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) KPK. Aksi berakhir damai setelah massa membubarkan diri pada pukul 17.54 WIB. Namun sempat terjadi upaya membuka blokade kawat berduri yang merintangi massa menuju Istana Negara. Pada pukul 17.20 WIB, lapisan pertama dari pengamanan kawat berduri sempat dihancurkan oleh massa yang berada di barisan depan. Aksi tersebut segera berakhir setelah suara dari mobil komando meminta massa aksi untuk mundur. ‘’Kita ini mengadakan aksi damai, perjuangan kita panjang kawan-kawan. Jangan berakhir ricuh,’’ kata suara dari mobil komando. Pada pukul 17.54 WIB, dominasi massa mulai mundur meski segelintir massa bertahan. Massa yang bertahan menggunakan baju bebas dan menutup mukanya dengan masker. Pada pukul 18.01 WIB, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol. Harry Kurniawan mengimbau massa yang beragama Islam untuk melakukan ibadah shalat Maghrib dan segera pulang ke rumah masing-masing. ‘’Terima kasih massa aksi, kami mengapresiasi aksi ini berjalan dengan tertib. Waktu sudah menunjukkan pukul 18.00 WIB kami mengingatkan untuk melakukan ibadah shalat Magrib,’’ katanya. (ant)

Bali Post/ant

INDONESIA MEMANGGIL - Massa dari Indonesia Memanggil melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Senin (28/10) kemarin. Dalam aksi tersebut mereka menuntut agar Presiden Joko Widodo untuk mengeluarkan Perppu KPK dan soal kekerasan aparat.

Bali Masih Tetap Optimis

www.bisnisbali.com

Harian DENPOST Bersihkan Sumur Nyaris Tewas Nyawa I Wayan Sarma nyaris melayang kehabisan oksigen saat membersihkan sumur di halaman rumahnya. www.denpostnews.com

4.281 ton/hari

2.140,5 ton/hari dari Denpasar, Badung dan Gianyar 1.442,7 ton/ hari dibuang ke TPA Suwung

Jenis sampah 20% 11% 2% 2% 5%

Sampah Plastik yang terbuang Di sungai 20,7 ton/m Di pantai 3,9 ton/m Di daratan 2,1 ton/m

60%

Organik Plastik Kertas Besi Gelas Lain-lain

3 3 3

ga tak terbendung. Upaya Kepala DLHK Kota Denpasar I Ketut Wisada bersama anggota Fraksi DPRD Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa melakukan pendekatan agar penutupan dihentikan tidak

membuahkan hasil. Akibat penutupan TPA Suwung, sampah di Denpasar dan Badung dipastikan tidak akan tertangani. Hal. 15 Tanpa Solusi

Penyuap Dhamantra Mulai Disidangkan Jakarta (Bali Post) – Kasus korupsi yang menyeret politisi asal Bali I Nyoman Dhamantra mulai memasuki proses persidangan. Senin (28/10) kemarin tiga pengusaha menjalani sidang dakwaan. Ketiganya didakwa menyuap Dhamantra senilai Rp 3,5 miliar untuk mendapatkan kuota impor bawang putih. ‘’Terdakwa Chandry Suanda alias Afung, terdakwa II Doddy Wahyudi bersama terdakwa III Zulfikar memberi uang sebesar Rp 3,5 miliar kepada anggota DPRRI Komisi VI I Nyoman Dhamantra agar mengupayakan pengurusan kuota impor bawang putih di Kementerian Perdagangan,’’ kata jaksa penuntut umum KPK Takdir Suhan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Menurut dakwaan jaksa, perkara ini diawali dengan pemilik PT CSA Chandry alias Afung yang bergerak di bidang jual-beli komoditas hasil bumi dibantu Doddy berniat untuk mengajukan kuota impor bawang putih. Dody lalu bertemu Nyoman Dhamantra pada Januari 2019 di Hotel Dharmawangsa agar bisa dibantu menjadi Direktur PT Berdikari dan menanyakan cara mengurus kuota impor bawang putih. Selanjutnya Dhamantra member tahu Dody agar teknis pengurusan impor bawang putih

dilakukan melalui Mirawati Basri. Dody lalu menghubungi Mirawati melalui terdakwa III Zulfikar dan Indiana alias Nino, mereka pun lalu bertemu pada 29 Mei 2019 di kantor PT Asiatech Integrasi. Dody meminta bantuan pengurusan kuota impor bawang putih tahun 2019 kepada Dhamantra melalui Mirawati Basri dan Elviyanto. Pada 1 Agustus 2019, Mirawati bersama dengan Dody, Zulfikar, Indiana, Ahmad Syafiq dan Elviyanto bertemu dan menyepakati commitment fee terkait pengurusan kuota impor bawang putih sebesar Rp 3,5 miliar. ‘’Elviyanto meminta agar terdakwa II Dody Wahyudi menyerahkan uang muka sebesar Rp 2 miliar untuk memastikan kuota impor bawang putih tersebut,’’ tambah jaksa Takdir. Commitment fee itu diminta untuk ditransfer ke rekening money changer Indocev milik I Nyoman Dhamantra melalui rekening atas nama Daniar Ramadhan Putri. Pada 7 Agustus 2019 Zulfikar mentransfer sebesar Rp 2,1 miliar ke rekening Dody, lalu Dody mentransfer Rp 2 miliar ke money changer Indocev atas nama Daniar Ramadhan Putri. Dody dan Ahmad Syafiq lalu membuat rekening bersama di BCA untuk memasukkan uang Rp 1,5 miliar sebagai sisa

Bali Post/ant

SIDANG DAKWAAN - Terdakwa kasus suap pengurusan impor bawang putih Chandry Suanda alias Afung (kiri), Doddy Wahyudi (tengah) dan Zulfikar (kanan) menjalani sidang pembacaan dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (28/1) kemarin. Jaksa penuntut umum mendakwa tiga terdakwa telah menyuap anggota DPR I Nyoman Dhamantra sebesar Rp 3,5 miliar untuk pengurusan izin kuota impor bawang putih di Kementerian Perdagangan pada tahun 2019. commitment fee untuk diserahkan setelah Surat Persetujuan Impor (SPI) dari Kementerian Perdagangan terbit. Atas perbuatannya, Chandry, Dody dan Zulfikar

didakwa berdasarkan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo

Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo pasal 64 ayat 1 KUHP. Ketiganya tidak mengajukan nota keberatan (eksepsi), sehingga persidangan dilanjutkan pada Senin, 4 November 2019. (ant)

Petani Bali Makin Terpuruk

Harian Bisnis Bali

Bali masih tetap optimis mampu menggaet tujuh juta wisatawan mancanegara. Strategi apa saja yang akan dilakukan?

Sampah di Bali

Denpasar (Bali Post) Kebijakan pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara justru membuat petani makin terpuruk. Di pusat, misalnya, lewat kebijakan menaikkan cukai rokok 24 persen mulai Januari 2020 berdampak pada kesejahteraan petani cengkeh di Bali yang jumlahnya lebih dari 200 ribu orang. Sementara di daerah, kebijakan menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) juga mencekik para petani. Hal itu terungkap dalam hasil reses sesuai daerah pemilihan (dapil) Wakil Ketua DPRD Bali I Nyoman Sugawa Korry yang disampaikan di ruang kerjanya, Senin (28/10) kemarin. ‘’Kami menemukan sesuatu hal yang menurut saya sangat perlu segera diantisipasi karena petani sangat terpuruk sekarang. Khususnya para petani cengkeh,’’ ujar politisi Golkar asal Buleleng ini.

Menurut Sugawa Korry, kenaikan cukai rokok 24 persen akan disusul pula dengan kenaikan harga rokok sebesar 30 persen. Hal ini pasti akan berpengaruh terhadap daya beli sekaligus kebutuhan bahan baku, yakni cengkeh yang menurun. Sekarang saja harga cengkeh hanya sekitar Rp 6,2 juta per 100 kg. Padahal dulu harganya bisa mencapai Rp 100 juta bahkan lebih. Petani pun menjadi resah karena 50 persen dari harga itu sudah habis untuk ongkos petik cengkeh saja. Sementara mereka juga harus memenuhi kehidupan sehari-hari dan memelihara tanaman cengkeh dengan pupuk dan sebagainya. Selain soal cukai, di Buleleng khususnya ada kenaikan PBB berdasarkan NJOP yang memberatkan petani. Sebagai contoh, ada seorang petani yang dulu hanya membayar PBB sebesar Rp 600 ribu, kini malah dikenakan Rp 2,4

juta. Ini karena NJOP tanahnya menjadi Rp 20 juta per are. Padahal kalau tanah itu dijual, nilainya tidak lebih dari Rp 5 juta per are. ‘’Dengan nilai sekian, petani itu berat. Banyak juga yang akhirnya tidak mau membayar pajak. Walaupun disediakan ruang untuk mengajukan keberatan, tapi jalur itu jarang diketahui dan petani di pegunungan sulit mengurus ke kabupaten,’’ paparnya. NJOP yang ditetapkan tinggi oleh pemda, lanjut Sugawa Korry, sama saja dengan meminta petani untuk menjual tanahnya. Adanya kecenderungan tidak mau membayar pajak berimbas pada denda yang semakin menumpuk. Tentu tidak mungkin untuk mengambil solusi dengan memenjarakan para petani tersebut. Oleh karena itu, pemda setempat harus segera mengambil kebijakan yang berpihak kepada para petani.(kmb32)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.