Bali Post
balipost http://facebook.com/balipost
SEJAK 1948
@balipostcom http://twitter.com/balipostcom
@balipost_com http://instagram.com/balipostcom
Pengemban Pengamal Pancasila
Sosialisasi Program ’’Nangun Sat Kerthi Loka Bali’’ di Undiksha
Gubernur Koster Siap Wujudkan Bali Era Baru
ARAH kebijakan dan program Pemerintah Provinsi Bali yang akan dilaksanakan adalah Visi ‘’Nangun Sat Kerthi Loka Bali’’. Melalui pola pembangunan semesta berencana, yang mengandung makna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya untuk mewujudkun kehidupan krama Bali yang sejahtera dan bahagia, sekalaniskala menuju kehidupan krama dan gumi Bali sesuai dengan prinsip Trisakti Bung Karno yakni
berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan melalui pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila 1 Juni 1945. Demikian dipaparkan Gubernur Bali Wayan Koster saat melaksanakan sosialisasi Program ‘’Nangun Sat Kerthi Loka Bali’’ di Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha), Singaraja, Kamis (28/3) kemarin. Visi tersebut dimaksudkan untuk menuju Bali Era Baru dengan menata secara fundamental dan komprehensif pembangunan Bali yang mencakup tiga aspek utama yakni Alam, Krama dan Kebudayaan Bali berdasarkan nilai-nilai Tri Hita Karana yang berakar dari kearifan lokal Sad Kerthi. Mewujudkan Bali Era Baru tersebut ditandai dengan tatanan kehidupan baru, Bali yang Kawista, Bali kang tatatiti tentram kerta raharja, gemah ripah lohjinawi, yakni tatanan kehidupan holistik yang meliputi tiga dimensi utama yakni Dimensi Pertama bisa menjaga keseim-
bangan alam, krama dan kebudayaan Bali, Genuine Bali. Dimensi Kedua, bisa memenuhi kebutuhan, harapan, dan aspirasi krama Bali dalam berbagai aspek kehidupan serta Dimensi Ketiga merupakan manajemen risiko atau risk management yakni memiliki kesiapan yang cukup dalam mengantisipasi munculnya permasalahan dan tantangan baru dalam tataran lokal, nasional dan global yang akan berdampak secara positif maupun negatif di masa yang akan datang. Kata Koster yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali ini, sejumlah peraturan telah dikeluarkan untuk menata pundamental pembangunan Bali secara menyeluruh. Saat ini telah dikeluarkan lima Peraturan Gubernur (Pergub), yakni Peraturan Gubernur Bali Nomor 79 Tahun 2018 tentang Hari Penggunaan Busana Adat Bali, Peraturan Gubernur Bali Nomor 80 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Penggunaan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali serta Penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali. Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pemasaran dan Pemanfaatan Produk Pertanian, Perikanan dan Industri Lokal Bali. Selain
itu juga ada Peraturan Gubernur Bali Nomor 104 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Nasional-Krama Bali Sejahtera (JKN-KBS) serta Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2019 tntang Integrasi Sistem dan Data Pajak Hotel dan Restoran Kabupaten/Kota se-Bali secara online. Lebih lanjut disampaikan Koster, Pemerintah Provinsi Bali telah membuat kebijakan dan program pembangunan yang siap diimplementasikan di antaranya pada bidang pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, jaminan sosial, ketenagakerjaan, adat, agama, tradisi, seni, budaya serta bidang pariwisata. ‘’Lima bidang prioritas tersebut tentunya didukung dengan pembangunan infrastruktur darat, laut, dan udara secara terintegrasi dan terkoneksi. Saat ini shortcut Singaraja-Mengwitani sudah mulai dibangun, Kita berdoa agar semua ini bisa segera selesai, nantinya pemerataan ekonomi seluruh Bali akan terwujud,’’ ujarnya. Terkait bidang kesehatan, Koster mengatakan telah mengeluarkan program Jaminan Kesehatan Nasional-Krama Bali Sejahtera (JKN-KBS) bekerja sama dengan kabupaten/ kota se-Bali. Hal. 15 Bangun SMK
OTT Distribusi Pupuk, KPK Temukan Uang Puluhan Kardus Jakarta (Bali Post) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan puluhan kardus berisi uang di salah satu lokasi di Jakarta dalam operasi tangkap tangan (OTT) terkait distribusi pupuk. ‘’Uang tersebut kami amankan karena diduga terkait dengan pokok perkara,’’ kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Kamis (28/3) kemarin.
Bali Post/IST
ERUPSI - Gunung Agung kembali mengalami erupsi. Erupsi kali ini disertai dengan suara gemuruh yang terdengar hingga pos Pantau Rendang.
Gunung Agung Erupsi
Terdengar Suara Gemuruh, ’’Pamedek’’ Tak Terpengaruh
Amlapura (Bali Post) Sempat beberapa hari tenang, Gunung Agung kembali mengalami erupsi pada Kamis (28/3) malam. Bahkan pada erupsi kali ini, Gunung Agung mengeluarkan suara gemuruh yang terdengar sampai ke Pos Pemantauan Rendang. Kepala Pos Pantau Gunung Agung di Desa Rendang I Dewa Made Mertayasa mengungkapkan, Gunung Agung memang kembali mengalami erupsi. Menurutnya, gunung tertinggi di Bali itu mengalami erupsi pada pukul 18.25 Wita. ‘’Kolom abu tidak teramati karena gunung tertutup kabut. Erupsi yang terekam alat seismograf dengan amplitude maksimum 25 mm dengan durasi 2 menit 32 detik,’’ ujarnya. Dewa Mertayasa mengatakan, pada erupsi kali ini memang terdengar suara gemuruh sampai Pos Pemantauan Gunung Agung. Ini merupakan suara gemuruh pertama yang terdengar sampai ke pos pantau ini. Karena pada erupsi sebelumnya tidak sampai terdengar suara gemuruh seperti ini. ‘’Gemuruh ini ada karena aktivitas vulkanik di dalam perut gunung masih fluktuatif. Wajar terdengar suara gemuruh di tengah status gunung masih level III (Siaga),’’ jelasnya. Warga Besakih, I Nyoman Remini, juga mangakui mendengar adanya suara gemuruh dari Gunung Agung. ‘’Saya tidak tahu gunung erupsi. Kalau gemuruhnya memang terdengar dari rumah. Mungkin pas eruspi ada gemuruh. Sekarang suara gemuruhnya sudah hilang,’’ ujarnya. Klian Banjar Batumadeg Putu Eka Januarta mengatakan, memang Gunung Agung kembali erupsi. Akan tetapi tidak memengaruhi aktivitas warga di Banjar Batumadeg dan Besakih umumnya. Termasuk pamedek tetap ramai tangkil ke Pura Besakih untuk melakukan persembahyangan. ‘’Tidak ada pengaruhnya,’’ ujarnya. (kmb41)
Sebelumnya, KPK telah menangkap total delapan orang dalam OTT di Jakarta dari Rabu (27/3) sore hingga Kamis dini hari, terdiri dari unsur direksi BUMN, swasta, pengemudi, dan anggota DPRRI. Delapan orang tersebut sedang menjalani pemeriksaan di gedung KPK pasca-OTT tersebut. Selain uang, KPK juga mengamankan satu unit mobil sebagai barang bukti dalam kasus tersebut. KPK menduga telah terjadi transaksi atau dugaan penyerahan uang yang diindikasikan terkait distribusi pupuk menggunakan kapal. Sementara itu, Kementerian Badan Usaha Milik Negara
tidak akan menoleransi tindakan direksi BUMN termasuk direksi PT Pupuk Indonesia (Persero) yang melakukan kesalahan karena tidak menjalankan tata kelola perusahaan yang baik. Kementerian juga menghormati proses hukum yang sedang berjalan di PT Pupuk Indonesia (Persero) terkait dengan pengamanan tujuh orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Rabu (27/3). ‘’Kami pastikan tidak akan menolerir tindakantindakan yang tidak governance,’’ kata Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi Kementerian BUMN Wahyu Kuncoro. (ant)
Bali Post/ade
PEMBERHENTIAN - Sekjen Partai Golkar Lodewijk F. Paulus saat memberikan keterangan terkait pemberhentian kadernya, Bowo Sidik Pangarso, Kamis (28/3) kemarin.
OTT, Bowo Pangarso Diberhentikan dari DPR Jakarta (Bali Post) Partai Golkar memberhentikan Bowo Sidik Pangarso dari jabatan kepengurusan partai sebagai Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Tengah I dan jabatan anggota MPR/DPR-RI dari Fraksi Partai Golkar. Jabatan Bowo selajutnya digantikan Nusron Wahid yang juga Kepala BNP2TKI. Bowo merupakan salah seorang yang diciduk KPK pasca-OTT, Kamis (28/3) dini hari. Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus mengatakan sikap tegas diambil partainya terhadap siapa pun kader yang terlibat kasus korupsi sesuai dengan AD/ART yang berlaku. Selain itu, ia menegaskan, tidak ada
instruksi maupun sangkut-paut apa pun dengan Partai Golkar terkait keterlibatan Bowo Pangarso dalam dugaan korupsi distribusi pengadaan pupuk. ‘’Kasus yang dihadapi yang bersangkutan sama sekali tidak ada kaitannya dengan partai,’’ tegas Lodewijk saat konferensi pers, Kamis kemarin. Surat permberhantian itu, menurut Lodewijk, sudah ditandatangani Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartanto dan dirinya selaku Sekjen Partai Golkar. Lodewijk menyesalkan peristiwa yang menjerat kader partainya di parlemen ini, padahal seluruh kader Golkar yang duduk di DPR-RI sudah diperingati oleh Ketua Fraksi Partai Golkar melalui surat
edaran untuk tidak melakukam korupsi. Seperti diketahui, Tim Penindakan KPK menangkap Bowo Sidik Pangarso dalam rangkaian operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan suap distribusi pupuk. Bowo ditangkap bersama tujuh orang lain, di antaranya dari jajaran Direksi PT Pupuk Indonesia dan pihak PT Humpuss Intermoda Transportasi (HITS). PT Pupuk Indonesia diketahui menjadi mitra kerja Komisi VI DPR. Saat ini Bowo masih menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik KPK di gedung KPK. Pada penangkapan itu, KPK menyita uang dalam pecahan rupiah dan dolar AS serta mobil Toyota Alphard. (kmb4)
Rapimprov Kadin Bali 2019
Bali Hadapi Sebelas Masalah
KAMAR Dagang dan Industri (Kadin) Bali menyelenggarakan Rapat Pimpinan Provinsi (Rapimprov) 2019, Kamis (28/3) kemarin di Inna Grand Bali Beach, Sanur. Dalam Rapimprov tersebut hadir Wakil Gubernur Bali, perwakilan Kadin Pusat, ketua asosiasi–asosiasi yang bernaung di bawah Kadin. Ketua Panitia Rapimprov 2019 Kadin Bali Jero Gede Witama mengatakan acara berjalan lancar dan banyak pihak yang mendukung. Dengan suksesnya acara tersebut, ia berharap lahir pengusaha Bali yang tangguh dan mampu mendorong perekonomian Bali. Dengan demikian juga dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak. Ia berharap setiap tahun tumbuh pengusaha baru dan pengusaha sukses yang mampu mengangkat perekonomian Bali dan membawa kesejahteraan bagi masyarakat Bali. Ketua Umum Kadin Bali
A.A. Ngurah Alit Wiraputra, S.H., M.H. dalam sambutannya menyampaikan, Kadin adalah induk organisasi yang memiliki peran sangat penting dalam membangun perekonomian Bali dan memberikan kontribusi yang besar pada PAD Bali, sehingga ke depannya Kadin dan pemerintah harus bersinergi. Terlepas dari itu, ia melihat di Bali, perekonomian Bali yang seharusnya bisa tumbuh di atas 7,5 persen sekarang hanya masih bertumbuh 6,3 – 6,5 persen, di atas nasional. Tahun ini dan tahun depan ekonomi Bali diharapkan bisa tumbuh 7 persen. Ia juga menyatakan Bali memiliki masalah yang perlu diselesaikan. Permasalahan di Bali memang permasalahan yang klasik, yaitu ada 11 isu strategis yang perlu dibangun untuk membangun perekonomian Bali. Yang pertama perlu dibangun adalah infrastruktur karena masih belum memadai. Permasala-
han pariwisata yang belum merata di setiap wilayah di Bali juga menjadi momok. Permasalahan klasik lain yaitu sampah, setiap waktu volumenya naik. Ke depan Bali juga mengalami krisis air bersih, sehingga perlu dipikirkan upaya untuk mengatasinya. Permasalahan Bali yang lain yaitu limbah, abrasi pantai, energi terbarukan, pemerataan investasi dan pembangunan, SDM wirausaha Bali, pelestarian adat dan budaya Bali, Bali Trade and Promotion Center. Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati mengatakan, kegiatan ini untuk mempererat hubungan silaturahmi antara pemerintah dan Kadin serta Kadin dengan anggotanya. Selain itu juga untuk menumbuhkembangkan jiwa bisnis dan sosial serta mempromosikan Bali aman untuk berinvestasi. Hal. 15 Bali Berintegritas
KADIN BALI - Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati memukul gong menandai pembukaan Rapimprov 2019 Kadin Bali, Kamis (28/3) kemarin di Inna Grand Bali Beach, Sanur.